Page 1

Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank dalam Tindak Penggelapan dengan Cara Menggandakan Rekening Bank Oleh: Mangiring Eliakim Simanjuntak, SH Lulus Tanggal 17 September 2013 di Bawah Bimbingan H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H. dan Arfiana Novera, S.H., M.Hum

PENDAHULUAN 1. Abstrak Skripsi ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Petugas Bank Dalam Penggelapan Dana Nasabah Dengan Cara Menggandakan Rekening Bank�. Skripsi ini merupakan tugas akhir saya sebagai penulis untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas dalam memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Hal ini merupakan masalah serius dan sangat penting bagi perkembangan Hukum Pidana di masa yang akan datang dan juga perkembangan untuk dunia perbankan di masa yang akan datang. Penulis menganggap masalah ini tidak bisa dianggap masalah yang sepele yang mungkin bisa saja dianalogikan sebagai tindak penggelapan biasa yang sudah ada sebelumnya dan pengaturannya ada dalam KUHP. Sekarang tindak Pidana ini terjadi pada pejabat atau petugas bank, bukan tidak mungkin dimasa yang akan datang tindak pidana ini terjadi pada pejabatpejabat besar negeri ini mengingat penegakan hukum untuk tindak pidana seperti ini belumlah jelas pengaturannya di Indonesia. Untuk itu penulis mengambil langkah untuk menulis skripsi tentang bagaimana nantinya mengatasi masalah tindak pidana ini dimasa yang akan datang.

1


2. Latar Belakang Masalah Kejahatan merupakan bayang-bayang peradaban manusia, semakin maju peradaban manusia maka kejahatan pun berkembang bahkan lebih maju dari peradaban manusia itu sendiri. Kejahatan penggelapan pada hakikatnya merupakan kejahatan yang konvensional, dan seiring dengan berkembang dan majunya peradaban manusia maka kejahatan penggelapan inipun mengalami kemajuan dalam modus operandi pelaku tindak pidana. Dalam hal ini, yang dimaksudkan adalah penggelapan dalam dunia Perbankan. Sehingga penggelapan yang dimaksud dapat dikategorikan ke dalam Tindak Pidana di Bidang Perbankan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan “...Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya...�. 1 Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa sistem perbankan adalah suatu sistem yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan. Seiring dengan perkembangan peradaban manusia dan juga perkembangan teknologi maka tindak pidana pengelapan ini pun tidak lagi menggunakan cara-cara atau modus operandi konvensional seperti dulu dan salah satu cara yang cukup modern itu adalah penggelapan dengan menggunakan rekening dengan menggandakan suatu rekening bank atas nama yang berbeda tapi pemilik yang sama. “Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang paling penting dan besar peranannya dalam kehidupan masyarakat dan salah satu bentuk usaha yang memiliki 1

Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia, cetakan keempat, Jakarta, Kencana, 2008, Hal. 18.

2


keleluasaan dalam menghimpun dan menyalurkan dana”. 2 sehingga sangat strategis untuk digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana dibidang keuangan/perbankan. Selain itu fasilitas transfer dana secara elektronis yang ada pada bankbank ditanah air ini memberi peluang ataupun kesempatan oleh para pelaku tindak pidana dibidang perbankan khususnya penggelapan untuk secara cepat dan relatif murah serta aman ke rekening pihak lain, baik dalam maupun luar negeri. Dengan demikian maka bagi pemerintah dana lembaga perbankan perlu sekali untuk tetap selalu membangkitkan pemahaman yang benar dari masyarakat terhadap industri perbankan, hal ini diatur dan merupakan satu kewajiban yang tercantum dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa: “bank perlu menyediakan serta memberi informasi kepada nasabah guna mencapai kemanfaatan yang maksimal dari kegiatan perbankan Indonesia”.3 Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin mengangkat permasalahan ke dalam skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank dalam Tindak Penggelapan dengan Cara Menggandakan Rekening Bank”. 3. Rumusan Masalah a. Apa faktor yang mendorong Bank dijadikan sebagai sarana dalam tindak pidana penggelapan dalam perbankan? b. Bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana penggelapan di bidang perbankan? 2

Muhammad Djumaha , Hukum Perbankan Di Indonesia,cetakan kelima, Jakarta,PT.Citra Aditya Bakti,2006, hal.106. 3 Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

3


4. Kerangka Teori a. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perkataan “feit” itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti “ sebagian dari suatu kenyataan” sedangkan “strafbaar” berarti “ dapat dihukum”, sehingga secara harafiah “ strafbaarfeit” dapat diartikan sebagai “ sebagai dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukanlah kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.4 Beberapa pengertian tindak pidana menurut para sarjana, antara lain: a. Simons : Perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam dengan pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.5 b. Hazewinkel-suringa : Suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hkum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapa didalamnya.6 c. Pompe : Straafbarfeit adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban umum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan

4

P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1990, Hlm. 181. 5 Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, Intisari Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.Hlm. 26. 6 P.A.F. Lamintang, Op.Cit , Hlm. 182.

4


adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.7 b. Tinjauan Umun Tentang Pertanggungjawaban Pidana Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana, ternyata terdapat dua pandangan, yaitu pandangan yang monistis antara lain dikemukakan Simon yang merumuskan “strafbaar feit” sebagai “eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband standee handeling van een torekeningvatbaar persoon” ( suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jwaba atas perbuatannya.8 Berdasarkan hukum pidana Belanda, pertanggungjawaban pidana atau “strafbaar feit” atau “criminal liability”pada diri seorang pelaku tindak pidana, harus memenuhi 4 (empat) persyaratan sebagai berikut : 1. Ada suatu tindakan (commission atau ommission) oleh si pelaku. 2. Yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang 3. Dan tindakan itu bersifat „melawan hukum‟ atau unlawful 4. Pelakunya harus dapat dipertanggungjawabkan.9 c. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penggelapan

7

S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya, Alumni Ahaem Patahaem, Jakarta, 1986, Hlm. 205. 8 Muladi, Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2010, Hlm. 61. 9 Chairul huda, Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Kencana, Jakarta,2006, Hlm. 68.

5


“...Perumusan tindak pidana ini termuat dalam pasal 372 KUHP dari title XXIV buku II KUHP sebagai berikut : dengan sengaja memiliki dengan melanggar hukum suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada dibawah kekuasaannya (onder zich hebben) secara lain daripada dengan melakukan suatu kejahatan...�.10 Menurut Cleiren, inti delik penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan. Selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suaatu barang yagn dipercyakan kepada orang yang menggelapkan itu. Batas klasik antara pencurian dan penggelapan ialah pada pencurian “ mengambil� ( wegnemen) barang yang belum ada padanya, sedangkan pada penggelapan barang itu sudah ada dalam kekuaasaanya. Delik penggelapan adalah delik dengan berbuat ( geddragsdelicten) atau delik komisi. Waktu dan tempat terjadinya penggelapan ialah waktu dan tempat dilaksanakannya kehendak yang sudah nyata.11 d. Tinjauan Umum Tentang Tindak Penggelapan Di Bidang perbankan

Pidana

Adapun tentang pengertian tindak pidana perbankan, menurut H.A.K Moch. Anwar S.H. mengartikannya sebagai tindak pidana yang hanya terdiri atas perbuatan-perbuatan pelanggaran atas ketentuan pokok perbankan, pelanggaran mana diancam dan dilarang dengan hukuman oleh undang-undang tersebut.12

10

Wirjono prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana tertentu Di Indonesia, PT.Refika Aditama, Jakarta,2003, Hal. 31. 11 Andi Hamzah, Delik-delik tertentu, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 107 12 H.A.K. Moch. Anwar, Tindak Pidana Dalam Perbankan, Alumni, Bandung, Bandung, Hlm. 45

6


Tindak pidana di bidang perbankan dibagi dalam 2 (dua) kelompok tindak pidana, pembagian mana didasarkan perbedaan perlakuan peraturan terhadap perbuatan-perbuatan yang telah melanggar hukum yang sehubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank : a. Tindak pidana perbankan yang terdiri atas perbuatanperbuatan pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang nomor 14 tahun 1967 tentang pokok perbankan. b. Tindak pidana di bidang perbankan lainnya yang terdiri atas perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha pokok bank, terhadap perbuatan mana dapat diperlakukan peraturan-peraturan pidana di luar undang-undang nomor 1967. Berbicara tentang pelaku tindak pidana di bidang perbankan, maka seyogianya dicermati subjek hukum pidana dalam tatanan normative peraturan perundang-undangan kepidanaan. Dengan kata lain, ada persepsi hanya memfokuskan kepada ketentuan pasal 59 KUHP yang hanya mengenal manusia sebagai subjek hukum pidana. Akan tetapi persepsi juga diarahkan pada ketentuan undang-undang tindak pidana ekonomi, undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, undangundang Bank Indonesia, Undang-undang perbankan, dan lain sebagainya ; yang menentukan bahwa subjek hukum pidana, disamping orang juga badan hukum. Berdasarkan tipologi, tindak pidana penggelapan di bidang perbankan sebagian besar dapat di identikkan dengan pelaku tindak pidana ekonomi, pelaku kejahatan korporasi, pelaku kejahatan bisnis, pelaku kejahatan di lingkungan

7


profesional, pelaku kejahatan kerah putih, dan pelaku kejatan computer. Kualifikasi bentuk tindak pidana perbankan ada dua jenis, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Secara garis besarnya bentuk kejahatan dan pelanggaran yang sering terjadi di bidang perbankan, diantaranya:13 1. Penipuan atau kecurangan di bidang perkreditan ( credit fraud ). 2. Penggelapan dana-dana masyarakat (embezzlement of public funds). 3. Penyelewengan atau penyalahgunaan dana-dana masyarakat (missappropriation of public funds). 4. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan keuangan (violation of currency regulations). 5. Pencucian uang (money laundring).

I. PEMBAHASAN 1.

FAKTOR YANG MENDORONG BANK DIJADIKAN SEBAGAI SARANA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM PERBANKAN a. Prinsip Etika Perbankan

“...Adapun yang dimaksud dengan etik perbankan adalah kebiasaan yang baik atau peraturan- peraturan dalam dunia

13

Muhamad Djumaha, Hukum Perbankan Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006,Hlm.585-586.

8


perbankan yang diterima dan diatati oleh bankir nasional dan kemudian mengendap menjadi normatif...�. 14 “...Dan yang menjadi fungsi dari kode etik tersebut merupakan panduan untuk penerapan nilai-nilai fundamnetal dalam masyarakat luas, seperti hak dan kewajiban, keadilan, persamaan, maslahat dan kebajikan, kestiaan, dan kejujuran dalam suatua bidang profesi tertentu, misalnya dalam dunia perbakan yaitu petugas bank...� Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kode etik perbakan mempunyai fungsi tertentu, demikian pula dengan kode etik perbankan mempunyai fungsi, berupa : a. Keselarasan dan konsistensi Menjaga keselarasan dan konsistensi antara gaya manajemen, strategi, dan kebijaksanaan dalam mengembangkan usaha bank secara individual di satu pihak, dengan pengembangan sosial ekonomi dilain pihak. b. Iklim usaha Menciptakan iklim usaha yang bergairah dan suasana persaingan yang sehat antara bank yang satu dan bank yang lainnya atau antara sesama sinsan perbankan. c. Integritas bank muwujudkan integritas bank terhadap lingkungan dan masyrakat luas serta pemerintah. d. Ketenangan batin

14

O.P Simorangkir, etik dan moral perbankan, akademi ilmu peerbankan, jakarta , 1978, Hlm. 71.

9


Menciptakan ketenangan, keamanan, dan kenyamanan batin bagi pemilik dana, pemilik saham, dan para karywan dalam mendapatkan hak-haknya. e. Harkat bank nasional Mengangkat harkat perbankan nasional dimata perbankan internasional yang selanjutnya akan menungkatkan hubungan perdagangan luar negeri..15 Dari fungsi kode etik perbankan tersebut, diharapkan terpancar moralitas seorang yang berkecimpung dalam dunia perbankan, berupa kemampuan untuk bertindak sesuai dengan suara hati yang terbina untuk mengambil keputusan konkret dengan sikap yang baik dengan pandangan yang tajam secara bijaksana. Adapun etik dalam perbankan antara lain: 1. Etik perbankan di bidang kepercayaan terhadap masyarakat 2. Etik pemegang Saham 3. Etik perbankan dalam hubungan antara pimpinan dan karyawan 4. Etik perbankan dalam hubungan bankir dan nasabah 5. Mendidik nasabah b. Sistem Penegakan Hukum Perbankan Indonesia Aspek pengembangan dan koreksi-koreksi yang diperlukan dalam bidang hukum, ternyata tidak sejalan dengan perkembangan yang terjadi pada dunia usaha dan perbankan. Langkah-langkah korektif yag diperlukan untuk mencegah

15

Muhammad Djumaha, Op.Cit, Hlm. 194

10


terjadinya kemerosotan pada sector rill dan perbankan pada umumnya tidak efektif.16 Hal tersebut dapat terjadi pada umumnya sebagai akibat dari adanya kolusi segitiga yang melibatka unsur-unsur birokrasi pemerintah, perbankan dan oknum-oknnum pengusaha tertentu. Dalam kaitan ini ada beberapa aspek yang berada di balik terjadinya praktik-praktik yang negatif itu, yaitu :17 1. Terdapat gejala dan kesan yang kuat bahwa berbagai peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perbankan senantiasa mengandung celah-celah yang memungkinkan terjadinya tindakan yang menyimpang yaitu salah satunya berupa tindak pidana berupa Penggelapan. 2. Langkah-langah yang ditempuh pemerintah dalam usahanya untuk melindungi pertumbuhan jenis usaha dan kelompok usahawan tertentu telah disusupi dengan praktik-praktik monopoli serta pembarian prioritas yang kurang sehat. 3. Kebijakan yang cenderung pada usaha mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi telah tidak diikuti oleh prudential effort dalam mengantisipasi risiko yang ada. 4. Lembaga-lembaga pengawas seperti BPK dan BPKP tidak sepenuhnya mampu menjalankan fungsi kontrol yang efektif dan lebih banyak pada usaha mengungkapkan tindak-tindak penyimpangan yang telah terjadi.

16

Masyud Ali, Restruksisasi Perbankan dan dunia Usaha, PT. Elex Media Komputindo, 2002, Hlm. 21. 17 Ibid. Hlm.22.

11


5. Kurang adanya law enforcement yang efektif dan seimbang serta terkoordinasi dengan baik di antara lembaga-lembaga penegak hukum yang ada. 6. Management information sistem yang memonitori langkah-langkah sektor rill, perbankan dan pemerintahan belum terintegrasi secara efektif. c. Hubungan Antara Rekening Bank

Bank

dengan

Pemegang

Bank dengan pemegang rekeningnya mempunyai hubungan kontraktual yang sangat terbatas. Secara hukum hubungan ini biasanya adalah hubungan debitur(bank) dengan kreditur (pemegegang rekening). Kadang kadang-kadang kontrak ini dinyatakan secara tertulis, tetapi lebih sering tidak tertulis, dan kebiasaan perbankan, serta anggaran dasar lainnya memberikan kerangka aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan di dalam mana transaksi-transaksi diselenggarakan.18 Oleh karena bank menjual jasa-jasa dan mengharapkan dibukanya rekening-rekening, maka wajarlah ia harus memikul sebagian besar kewajiban kontrak rekening bank. Salah satu kewajibannya yang terpenting adalah melaksanakan perintahperintah pembayran hanya yang betul-betul sesuai dengan instruksi-intruksi sah dari pemegang rekening. Disamping itu bank dalam keadaan-keadaan tertentu bertanggungjawab terhadap pihak ketiga jika secara tak sengaja memungkinkan seorang pemegang rekening melalui rekeningnya, mengalihkan dana-dana yang sesungguhnya milik orang lain. Pemegang rekening memikul kewajiban-kewajiban tertentu diantaranya adalah tanggungjwab memeriksa semua 18

American Institute Of Bangking, Dasar-Dasar Operasi Bank, Bina Aksara, 1989, Hlm. 126

12


daftar rekening dengan segera dan melaporkan pemalsuanpemalsuan atau kejanggalan-kejanggalan tanpa penangguhan yang tidak wajar.19 d. Jenis-Jenis Rekening Bank Berdasarkan hubungan antara bank dengan pemegang rekening di atas, maka konsekuensi dari hubungan tersebut memunculkan jenis-jenis rekening yang ada di bank , penerbitan rekening ini pun harus diterbitkan berdasarkan wewenang dari bank tersebut. Dan jenis-jenis rekening berdasarkan wewenang bank penerbit tersebut adalah : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Rekening Perseorangan Rekening bersama dua orang lebih Rekening Firma Nama Dagang Rekening Perseroan Rekening Fidusier Rekening Club, Gereja, atau Asosiasi Dana-dana negara

2. KONSEP PERTANGGUNGJAWAB TERHADAP PELAKU TINDAK PENGGELAPAN DALAM PERBANKAN a. Pertanggungjawaban pidana terhadap pegawai ( pegawai bank) yang melakukan tindak pidana dengan menggunakan jabatannya Sebetulnya pengertian kejahatan jabatan yang dilakukan oleh oknum pegawai negeri tidak ada defenisinya di dalam KUHP, 19

Ibid. Hlm. 128.

13


namun kejahatan jabatana diatur dalam Bab XXVIII dari pasal 413 s/d 473 KUHP 20. Meskipun pengertian kejahatan tidak diatur dalam KUHP, tetapi di dalam Undang-undang Dasar sementara 1950 ( yang sejak tanggal 5 juli1959 tidak berlaku lagi) dalam pasal 106 dapat ditemui pengertian kejahatan jabatan yakni : “ Presiden, wakil presiden, meteri-menteri, ketua, wakil ketua dan anggota Mahkamah Agung, jaksa agung, ketua, wakil ketua dan anggota pengawas keuangan, presiden bank sirkulasi dan juga pegawai-pegawai anggota- anggota majelis tinggi dan pejabat-pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang, diadili dengan tingkat pertama dan tertinggi juga oleh mahkamah agung, pun sesudah mereka berhenti berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran lain yang ditentukan dengan undang-undang dan yang dilakukan dalam masa pekerjaannya kecuali ditetapkan lain dengan undang undang�. 21 Menurut pasal tersebut kejahatan dan pelanggaran jabatan yang dilakukan mereka adalah salah satu dari kejahatanyang disebutkan dalam pasal-pasal 413 sampai dengan 437 KUHP. Kejahatan jabatan yang termasuk atau merupakan tindak pidana antara lain : 1. Penggelapan uang atau surat berharga oleh pegawai negeri berdasarka jabatannya. Perumusan tersebut terdapat dala pasal 415 KUHP Unsur-unsur dari pasal ini adalah:

20

Viktor M. Situmorang, Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, Hlm. 55. 21 Lihat dalam pasal 106 Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950

14


a. Pembuatnya harus berstatus pegawai negeri atau pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau sementara waktu. b. Dengan sengaja c. Menggelapakan uang atau surat-surat d. Yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat-surat berharga tersebut diambil, digelapkan orang lain atau menolong, sebagai pembantu, mengenai penggelapan oleh pegawai negeri/pejabat seperti di atas, akan dibedakan dengan penggelapan biasa yang diatur dalam pasal 372 KUHP. Perbedannya adalah : 1. Dalam penggelapan oleh pejabat (415 KUHP) pembuatnya berstatus pegawai negeri. Sedangkan dalam penggelapan biasa (pasal 372 KUHP) pembuatnya adalah orang biasa (umum). 2. Dalam penggelapan oleh pejabat yang digelapkan adalah uang atau surat berharga, sedangkan dalam penggelapan biasa adalah barang. 3. Dalam penggelapan jabatan memuat unsur pembantu yaitu membiarkan orang atau surat-surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut. 4. Dalam penggelapan biasa ( pasal 372 KUHP ) tidak ada unsur-unsur pembantu. Mengenai orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan terus menerus atau sementara waktu menurut

15


Tirtaamidjaja, SH., adalah orang yang sebenarnya bukan pegawai negeri diserahi suatu jabatan umum. 22 Menurut hemat kami orang seperti tersebut di atas, dapat dianggap sebagai pegwai negeri, dengan melihat pasal 2 UndangUndang Nomor 3 Tahun 1971. Mengenai unsur “pembantu” seperti yang terdapat dalam pasal 415 KUHP haruslah diartikan sebagai “pembantu” yang tersebut dalam pasal 36 KUHP yang memuat antara lain: mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan atau mereka yang sengaja memberi kesmpatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. 23 Pembuat Undangundang menetapkan tindakan “ pembantuan” dalam pasal 415 KUHP sebagai kejahtan yang berdiri sendiri, karena bilaman hal itu tidak muat, maka pegawai negeri/pejabat akan tidak dapat dipidana membantu kejahatn sedemikian menurut pasal 56 Jo 415 KUHP. Jadi penggelapan pegawai negeri/ pejabat ada 2 (dua): 1) Penggelapan uang atau surat-surat berharga oleh pegawai negeri/pejabat berdasarkan pasal 415 KUHP 2) Pembantu penggelapan uang atau surat-surat berharga oleh pegawai negeri/pejabat berdasarkan pasal 56 jo 415 KUHP 2. Pengacuan Administrasi/pembukuan oleh pegawai negeri/pejabat rumusannya terdapat dalam pasal 416 KUHP. Adapun unsur-unsur dari pasal tersebut adalah :24 a. Pelakunya/pembuatnya harus mempunyai status pegawai negeri/ pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu 22

Viktor M. Situmorang, Op.Cit.Hlm 58. Ibid. 24 Ibid. Hlm. 59. 23

16


b. Dengan sengaja c. Membuat secara palsu atau memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemerikasaan administrasi. 3. Penggelapan perusahaan atau pemalsuan surat-surat oleh pegawai negeri. Adapun rummusannya diatur dalam pasal 417 KUHP yang memuat unsur-unsur sebagai berikut : 25 a. Pelakunya/pembuatnya seorang yang mempunyai status sebagai pegawai negeri/pejabat atau seseorang yang dianggap sebagai pegawai negeri/pejabat. b. Dengan sengaja c. Menggelapkan, menghancurkan merusakkan atau membuat ttidak dapat dipakai. d. Barang-barang guna menyakinkan atau membuktikan dimuka penguasa yang berwenang. e. Akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang dikuasanya jabatannya. 4. Kejahatan jabatan yang dilakukan oleh pegawai negeri yang berupa menerima hadiah/suap. Perumusannya terdapat dalam pasal 418 KUHP tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : 26 a. Yang menerima janji atau suap adalah pegawai negeri atau pejabat. b. Yang diketahui patutu diduga itu diberikan karena kekuasaanya atau wewenangnya yang berhubungan dengan jabatannya. c. Menurut orang yang memberi ada hubungannya dengan jabatan.

25 26

Ibid. Ibid.

17


5. Kejahatan jabatan yang dilakukan oleh pegawai negeri/ pejabat berupa menerima atau janji. Yang diatur dalam pasal 418. Yang unsur-unsurnya sebagai berikut :27 a. yang menerima hadiah/janji adalah pegawai negeri/pejabat. b. Itu diberikan untuk menggerakkan dia untuk melakukan atau tidak melakukan dalam jabatannya. c. Bahwa itu diberikan sebagai akibat atau karena ia telah melakukan sesuatu dalam jabatannya. 6. Kejahatan jabatan dilakukan oleh hakim, penasehat hukum, yang berupa menerima hadiah atau janji. Dirumuskan dalam pasal 420 KUHP. 7. Penyalahgunaan jabatan oleh pegawai negeri / pejabat. Perumusan mengenai hal ini terdapat dala pasal 423 KUHP adapun unsur-unsurnya adalah :28 a. Pegawai negeri atau pejabat b. Untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, secara melawan hukum. c. Menyalahgunakan kekuasaan. d. Dengan memaksa seseorang e. Untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri. 8. Pemerasan oleh pegawai negeri. Diatur dalam pasal 425 KUHP. 9. Kejahatan jabatan oleh pegawai negeri/pejabat yang ikut serta dengan pemborongan, penyerahan dan yang pengawasan dan pengurusannya diaarahkan kepadanya.

27

Ibid. Ibid. Hlm. 61

28

18


Hal ini perumusannya terdapat dalam pasal 432 KUHP. Adapun unsur-unsurnya adalah :29 a. Sorang pegawai/pejabat b. Dengan langsung ataupun tidak langsung c. Dalam pemborongan, penyerahan atau pesewaan d. Untuk seluruhnya atau sebagian dia ditugasi mengurusi atau mengawasinya. b. Ketentuan-ketentuan sanksi Pidana yang mengatur tentang pidana penggelapan dalam jabatan perbankan 1. Tindak Pidana Penggelapan Dalam Tindak Pidana Perbankan Dalam KUHP Dalam jabatan di bidang perbankan, sebagaimana telah disebutkan bahwa pengaturan tindak pidana dibidang perbankan tidak hanya terdapat dalam undang-undang perbankan Nomor 10 Tahun 1998 saja, melainkan juga dalam perundang-undangan lainnya seperti KUHP. Adapun mengenai ketentuan hukum di dalam KUHP yang dapat diterapkan dan atau dijadikan dasar hukum dalam hal menangani kasus tindak pidana penggelapan dalam perbankan. Menyangkut tindak pidana penggelapan yang memiliki relevansi dengan tindak pidana penggelapan di bidang perbankan di bidang jasa-jasa perbankan adalah sebagai berikut : a. Penggelapan Biasa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP b. Penggelapan Dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP 29

Ibid. Hlm. 62-63.

19


c. Penggelapan oleh pegawai negeri menurut pasal 415 KUHP 2. Tindak Pidana Penggelapan Di bidang Perbankan diluar KUHP Berdasarkan pengertian hukum pidana, tindak pidana penggelapan di bidang perbankan yang pengaturannya terdapat diluar KUHP adalah bersifat lex spesialis derrogat legi geerali (peraturan khusus menyampingkan peraturan umum). Hal ini dikarenakan pada dasarnya semua tindak pidana dibidang perbankan baik yang diatur dalam Undang-undang Perbankan, Undang-undang Bank Indonesia,maupun KUHP dapat diberlakukan undang-undang tindak pidana ekonomi, atau Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Untuk lebih jelasnya, di bwah ini penulis mengutip beberapa ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang diantaranya : a. Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 b. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia.

II.

PENUTUP a. Kesimpulan 1. Kesimpulan yang mendorong bank diijadikan sebagai sarana tindak pidana penggelapan di bidang perbankan. Ada beberapa faktor yang mendorong bank rentan sekali menjadi sarana tindak pidana penggelapan pidana di bidang perbankan. Sebut saja azas-azas etik perbankan,hubungan antara hukum antara bank dengan pemegang rekening bank, banyaknya jenis rekening bank yang menyebabkan timbulnya 20


rekening fiktif dalam menggandakan rekening bank serta penegakan hukum (law enforcement). Faktor-faktor ini saling terkait satu dengan yang lainnya tidak boleh ada yang tidak sejalan, semuanya harus berjalan seiringan agar tindak pidana penggelapan di bidang perbankan ini dapat dideteksi secara dini. Hal ini tentunya bukan saja tugas aparat penegak hukum akan tetapi peran serta masyarakat memiliki urgensi tersendiri dalam mencari faktor-faktor penyebab atau pendorong tindak pidana penggelapan. 2. Konsep pertanggungjawaban pidana pegawai/petugas bank yang melakukan tindak pidana penggelapan dengan menggunakan jabatan dan pengaturan tindak pidana penggelapan di bidang perbankan Adapun yang menjadi konsep pertanggung jawabnya dilihat dari tindak pidana jabatan pegawai dan pertanggungjawaban berdasarkan KUHP dan diluar KUHP. Yaitu : a. Tindak pidana penggelapan uang atau surat berharga oleh pegawai negeri atau jabtannya yang dalam hal ini petugas bank. Yang dilihat dalam pasal 415 KUHP. b. Pengacauan pembukuan oleh pejabat yang dalam hal ini petugas bank. Yang dilihat dalam pasal 416 KUP c. Penggelapan yang diatur di dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Yang diancam pidana dengan pidana penjara sekurangkurangnya 5 Tahun dan Paling lama 15 Tahun, serta denda sekurang-kurangnya 10 milyar dan paling banyak 200 milyar.

21


b. Saran

Berdasarkan pemaparan yang penulis uraikan sebelumnya, maka menyikapi permasalahan ini, maka penulis memberikan beberapa saran dalam mengatasi tersebut, yakni :A 1. Peningkatan pengamanan internal pada perbankan seperti internal control unit untuk meminimalisir tindak pidana penggelapan di bidang perbankan dengan tanpa mengurangi kenyamanan nasabah sehingga tindak pidana dibidang perbankan dapat dideteksi secara dini. 2. Tindak pidana perbankan khususnya tindak pidana penggelapan di bidang perbankan ini memiliki karakter yang berbeda dengan tindak pidana yang lainnya sehingga dirasakan perlu dibentuk suatu peraturan yang khusus walaupun sudah ada peraturan lain namun tidak bersifat khusus. Hal ini terbukti dari banyaknya pelaku tindak pidana yang lolos dari jeritan hukum pidana. 3. Pada kenyataannya aparat penegak hukum selalu ketinggalan selangkah dalam menangani kasuskasus pidana di bidang perbankan, atau aparat penegak hukum hanya menangani pelaku tindak pidana penggelapan di bidang perbankanyang tertentu yang dinilai sudah sangat parah dan menyangkut masalah lain yang sangat mempegaruhi kredibilitas industri perbankan. Jadi maksudnya aparat penegak hukum jangan melakukan tebang pilih dalam memberantas tindak pidana perbankan khususnya tindak pidana penggelapan di bidang perbankan. 22


DAFTAR PUSTAKA A. Kelompok Buku Abdullah Mustafa dan Achmad Ruben, Intisari Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983. Ali Masyud, Restruksisasi Perbankan dan dunia Usaha, PT. Elex Media Komputindo, 2002. American Institute Of Bangking, Dasar-Dasar Operasi Bank, Bina Aksara, 1989. Anwar Moch. H.A.K. S.H, Tindak Pidana Dibidang Perbankan, Jakarta, Penerbit Alumni,1980. Anwar H.A.K. Moch., Hukum Pidana Bagian Khusus, Penerbit Alumni, Bandung, 1989. Ariman M. Rasyid, Raghib Fahmi, Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Unsri, Palembang, 2007. Atmasasmita Romli, Asas Asas Perbandingan Hukum Pidana, Yayasan LBH Indonesia, Jakarta, 1989. Djumaha Muhammad , Hukum Perbankan Di Indonesia,cetakan kelima, Jakarta,PT.Citra Aditya Bakti,2006. Hamzah Andi, Delik-delik tertentu, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia, cetakan keempat, Jakarta, Kencana, 2008, Hal. 18 Huda Chairul, Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Kencana, Jakarta,2006.

23


Lamintang P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1990. Moeljatno, Asas-asas Hukum pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008. Muladi dan Priyatno Dwidja, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi ,Jakarta, Kencana Predana Media Group.2010. Poenomo Bambang, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Terbitan Ketujuh, Jakarta, 1994. Prodjodikoro Wirjono, Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, PT.Refika Aditama, Jakarta,2003. Soekanto Soerjono, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: CV.Rajawali,1985. Sianturi S.R., Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya, Alumni Ahaem Patahaem, Jakarta, 1986, Hlm. 205 Simon John, Bekerja di Bank itu Mudah, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Simorangkir O.P, etik dan moral perbankan, akademi ilmu peerbankan, Jakarta 1978, Situmorang Viktor M., Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil, Rineka Cipta, Jakarta, 1990. Sudarto, Suatu Dilema dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia, Alumni, Semarang, 1979. Tresna Mr.R., Azas-azas Hukum Pidana disetai Pembahasan beberapa perbuatan pidana jang penting, PT. Tiara Limited, Jakarta, 1959.

24


B. Kelompok Perundang-undangan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Koripsi Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang lalu lintas devisa dan sistem Nilai tukar KUHP ( Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

25

Mangiring eliakim (pidana)  
Advertisement