Page 1

TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA PEREDARAN “PERMEN CINTA” DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 Oleh: Risma Apriyanti, SH Lulus Tanggal 17 September 2013 di Bawah Bimbingan Antonius Suhadi AR, S.H., M.H. dan Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum

ABSTRAK Tanggung jawab hukum pelaku usaha peredaran “Permen Cinta” ditinjau oleh UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pelaku usaha menjual melalui media online maupun warung obat kuat/tradisional secara ilegal. Metode penelitian normatif (studi pustaka). Pertanggungjawaban kerugian dibebankan pada pengedar berupa pengembalian uang, perawatan kesehatan, dan pemberian santuan. Pelaku usaha dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana berupa pelanggaran kesusilaan, label tidak memuat peringatan, menimbulkan gangguan kesehatan. Upayaupaya berupa upaya kesehatan, upaya sanitasi pangan, dengan kerja sama antara masyarakat, pemerintah, BPOM, dan Kepolisian dalam mengawasi peredaran di Indonesia.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, jual beli, perlindungan konsumen, kesehatan, ganti rugi


1. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Setiap masyarakat memiliki perlindungan saat menjadi seorang konsumen dalam memakai barang dan/atau jasa, maka dari itu telah dikeluarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen demi menjamin hakhak dan kewajiban-kewajiban para konsumen dan pelaku usaha. Hak dasar bagi konsumen ada tiga (3), yaitu:1 a. Hak untuk mendapatkan keamanan (the right to safety) b. Hak untuk mendapatkan informasi (the right to choose) c. Hak untuk didengar (the right to be heard) Para orang tua yang mempunyai anak yang belum dewasa (dibawah 21 tahun) harus ekstra hati-hati, karena telah beredarnya permen karet sebagai obat perangsang yang lebih dikenal dengan sebutan “Permen Cinta�. Permen Cinta dijual melalui media online seperti internet maupun facebook dan kini telah tersedia diwarung-warung obat tradisional maupun warung obat kuat lainnya.2 Permen Cinta merupakan permen yang mengandung zat perangsang libido (syahwat) diperuntukan khusus perempuan dewasa, yang dikonsumsi bagi perempuan yang akan melakukan hubungan suami istri. Menurut Pasal 1332 KUHPerdata bahwa hanya barangbarang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Jadi yang menjadi pokok perjanjian adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata Jo Pasal 1335 KUHPerdata bahwa perjanjian dapat berakibat batal demi 1

Sidharta, Hukum Perlindungan Konsumen, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 16-27. 2 Nn, 25 Februari 2013, Bahaya Dibalik Permen Cinta, (Badan Intelijen Negara, http://www.bin.go.id/awas/detil/194/4/26/02/2013/bahayadibalik-permen-cinta, diakses tanggal 5 April 2013).


hukum jika berdasarkan sebab yang palsu atau terlarang pada barang yang diperdagangkan, ada suatu sebab terlarang yaitu dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.3 Efek negatif yang memberikan dorongan besar untuk melakukan hubungan suami istri yang sangat cepat sekitar 10-15 menit setelah pengkonsumsian, dikhawatirkan disalahgunakan oleh pihakpihak tertentu dalam hal tindakan asusila. Konsumen tidak mendapatkan penjelasan tentang kandungan yang terkandung dalam permen tersebut karena tidak adanya penjelasan tentang kandungan yang terdapat dalam permen tersebut.4 Permen ini dijual dengan beberapa varian yang sedikitnya terdapat dalam 3 (tiga) merek yakni Sexy Gum, Sex Love, dan US Passion Cachou, dengan kisaran harga dari Rp. 75.000,- hingga Rp. 150.000,- yang diproduksi dibawah supervisi America Aiwei Biomedicine. Bentuknya yang pipih dan memanjang dibungkus kertas timah sama persisi dengan permen karet biasa yang tersedia dalam beberapa pilihan rasa seperti jeruk, strawberry, dan mint.5 Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual ataupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.6 Pada

3

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, Buku ke III Bab II, hlm. 341342. 4 Nn, 25 Februari 2013, Bahaya Dibalik Permen Cinta, (Badan Intelijen Negara, http://www.bin.go.id/awas/detil/194/4/26/02/2013/bahayadibalik-permen-cinta, diakses tanggal 5 April 2013).. 5 Ibid. 6 Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara No. 144 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara No. 5062 Pasal 1ayat (1).


Pasal 111 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa :7 a. Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. b. Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dipandang dari segi kesehatan, Permen Cinta dicurigai mengandung zat yang bernama “Sildenatil Citrat� semacam Viagra dan zat “Tadalafil� yang dapat merusak organ jantung dengan tensi tinggi sehingga sangat membahayakan bagi kesehatan organ manusia, bagi penderita penyakit jantung dapat mengakibatkan meninggal dunia seketika. Permen Cinta mengandung zat yang sangat berbahaya yang dapat memompa jantung melaju lebih cepat dari biasanya dan sebagian sisa zatnya akan menyumbat serta memperkeruh ginjal, dapat dipastikan Permen Cinta akan mengganggu kesehatan tubuh.8 B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka terdapat beberapa permasalahn yang diteliti dan dianalisis dalam penelitian ini, yaitu : 1) Bagaimana tanggung jawab dari pelaku usaha jika menimbulkan dampak negatif bagi konsumen ? 2) Bagaimana dengan peraturan perundang-undangan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam peredaran Permen Cinta ? 7

Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara No. 144 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara No. 5062 Pasal 111. 8 Nn, 25 Februari 2013, Bahaya Dibalik Permen Cinta, (Badan Intelijen Negara, http://www.bin.go.id/awas/detil/194/4/26/02/2013/bahayadibalik-permen-cinta, diakses tanggal 5 April 2013).


3) Apa saja upaya-upaya perbaikan supaya tidak beredar secara luas di Indonesia ? C. Kerangka Teori Secara yuridis dalam Pasal 1457 KUHPerdata, pengertian jual beli yaitu suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.9 Jual beli dalam hukum perdata dapat dilihat dari dua sisi yaitu : a. Hukum kebendaan, jual beli melahirkan hak bagi para pihak atas tagihan berupa penyerahan kebendaan pada satu pihak dan pembayaran harga pada pihak lain.10 b. Hukum perikatan, jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.11 Untuk pengertian perlindungan konsumen berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menganut lima (5) asas, yaitu :12 1) Asas manfaat 2) Asas keadilan 9

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Op. cit., Buku ke III Bab II, hlm.

341-342. 10

Gunawan Mahmud & Kartini Mulyadi, Seri Hukum Perikatan Jual Beli, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 7. 11 Ibid., hlm. 8. 12 Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara No. 42 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara No. 3821 Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2.


3) Asas keseimbangan 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen 5) Asas kepastian hukum Tidak disebutnya kepentingan pelaku usaha pada asas keempat – asas keamanan dan keselamatan konsumen – menunjukkan bahwa perwujudan kepentingan ini tidak boleh semata-mata dimanipulasi motif “prinsip ekonomi pelaku usaha� (mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan biaya seminimal mungkin).13 Artinya pelaku usaha tidak dibenarkan untuk mengabaikan keamanan dan keselamatan konsumen dalam mengonsumsi produk barang dan/atau jasa yang diproduksi dan diedarakan oleh pelaku usaha hanya demi mendapatkan keuntungan (laba) yang maksimal. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengertian kesehatan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

2. PEMBAHASAN A. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Yang Menimbulkan Dampak Negatif Bagi Konsumen Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum ataupun yang bukan berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau 13

Yusuf Shofie, Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm.154.


melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik diri sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.14 Dalam kasus peredaran permen cinta ada pihak-pihak yang bertanggung jawab, seperti pihak penyedia dana (investor), pihak pembuat barang atau jasa (produsen), dan pihak pengedar barang atau jasa (distributor). Sedangkan tanggung jawab adalah suatu akibat dari kebebasan seseorang tentang perbuatannya atau tentang apa yang telah dilakukan. Karena Permen Cinta merupakan produk makanan maka termasuk ke dalam tanggung jawab produk (product liability), yaitu tanggung jawab secara perdata terhadap produk secara langsung dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkan. Pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 19, yaitu :15 1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian bagi konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. 2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilai harganya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 14

Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara No. 42 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara No. 3821 Pasal 1 ayat (3). 15 Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara No. 42 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara No. 3821 Pasal 19.


Apabila pelaku usaha menolak, berdalih, atau tidak memberi tanggapan untuk memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, maka dapat diadukan melalui BPSK yaitu penyelesaian sengketa konsumen yang di luar pengadilan dengan cara konsiliasi, mediasi, dan juga arbitrase16 atau digugat ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.17 Kecacatan produk permen cinta yang dapat dituntut oleh konsumen kepada pelaku usaha, Pertama : cacat produk, permen cinta masuk kedalam cacat jenis ini karena dapat membahayakan kesehaan tubuh konsumennya yang dapat merusak organ jantung dengan tensi tinggi yang bisa mengakibatkan meninggal dunia seketika, hal ini disebabkan adanya kandungan zat sildenatil citrat dan tadalafil. Kedua : cacat peringatan atau cacat instruksi, pada kemasan permen cinta tidak terdapat peringatan mengenai efek samping bila mengkonsumsinya dan bahan-bahan yang terkandung didalamnya. Jadi, pertanggungjawaban dibebankan pada pelaku usaha yaitu distributor atau pedagang eceran bila terjadi kerugian, sesuai Pasal 19 Undang-undang Perlindungan Konsumen. Bagi konsumen yang membeli Permen Cinta di warungwarung obat tradisional dapat meminta pertanggungjawaban kepada pelaku usaha yaitu pemilik warung jika menimbulkan dampak negatif ataupun terjadi kerugian. Namun, bagi konsumen yang membeli Permen Cinta secara online bisa meminta pertanggungjawaban kepada pemilik akun website tersebut, akan tetapi memiliki kesulitan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut tanpa adanya bantuan dari pihak 16

Yusuf Shofie, Kapita..., Op. cit., hlm. 123. Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara No. 42 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara No. 3821 Pasal 23. 17


kepolisian untuk melacak siapa yang memiliki website tersebut. Apabila pemilik akun memakai data-data palsu sehingga menyulitkan pencarian yang melakukan peredaran maka dapat bekerja sama dengan pihak Bank, karena setiap transaksi jual beli secara online pasti mentransfer sejumlah uang untuk pembayarannya. Maka dari itu dapat dilacak dari pemilik rekening Bank yang telah ditransfer tersebut.

B. Peran Perundang-undangan Terhadap Pelanggaranpelanggaran Atas Peredaran Permen Cinta Pelanggaran pada Pasal 1320 KUHPerdata kausa halal merupakan kepentingan yang menjadi objek dari isi perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, ataupun kesusilaan. Permen Cinta telah bertentangan dengan undang-undang berupa Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Kesehatan, dan juga bertentangan dengan kesusilaan. Bertentangan dengan kesusilaan karena dalam penjualan, pelaku usaha menggunakan kalimat yang tidak baik untuk dibaca dan diikuti oleh pengunjung situs tersebut seperti:18 “Tinggal kasihkan ke target, anda tawari permen, kemudian biar dikunyah atau dihisap permennya, seperti makan permen karet biasanya, kemudian tunggu 10 menit untuk mendapatkan hasilnya. Bisa dicampurkan di permen Happydent White atau permen Cricket supaya target tidak tahu atau tidak curiga.�

18

Nn, Jual Permen Cinta ORI, www.mingkemsewu.com/iklan/jual-permen-cinta-ori-call081223456961.html, diakses tanggal 5 Agustus 2013).

(Central

Store,


Dengan kalimat penjualan diatas jelas merupakan hal berupa dorongan atau ide untuk melakukan tindakan asusila. Apabila terjadi kerugian yang diderita oleh konsumen yang mengonsumsi permen cinta maka distributor selaku pelaku usaha permen cinta harus bertanggung jawab karena perbuatannya yang melawan hukum yang melanggar kesusilaan dan menjual produk makanan secara ilegal. Mengenai sanksi atas pelanggaran-pelanggaran pada Pasal 4, Pasal 7, dan Pasal 8 Undang-undang Perlindungan Konsumen, maka pelaku usaha dalam hal ini yaitu distributor (pengedar) dari produk ilegal (ilegal product) permen cinta dikenakan Sanksi Pidana pada Pasal 62 ayat (1) Undangundang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf (a), huruf (b), huruf (c), huruf (e), ayat (2) dan Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).19 Maka pelaku usaha permen cinta dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau membayar denda paling besar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Adapun pada Pasal 63 Undang-undang Perlindungan Konsumen dijatuhkan hukuman tambahan berupa :20 a. perampasan barang tertentu, b. pengumuman keputusan hakim, 19

Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara No. 42 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara No. 3821 Pasal 62. 20 Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara No. 42 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara No. 3821 Pasal 63.


c. pembayaran ganti rugi, d. perintah penghentian kegiatan yang menyebabkan timbulnya kerugian, e. kewajiban untuk penarikan barang dari peredaran, f. pencabutan izin usaha. Atas pelanggaran-pelanggaran terhadap Undang-undang Kesehatan Pasal 98 ayat (2) dan (3) yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan juga mutu maka permen cinta dikenakan sanksi yang tercantum pada Pasal 196 Undangundang Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling besar 21 Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Jadi pelaku usaha permen cinta dapat dikenakan Pasal 196 Undang-undang Kesehatan yang sanksi pidana penjara dan denda seperti yang telah disebutkan. Selanjutnya untuk pelanggaran Pasal 86 dikenakan sanksi pada Pasal 140 Undang-undang Pangan yang berisi setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).22 Dan untuk pelanggaran Pasal 100 dikenakan sanksi pada Pasal 144 Undang-undang Pangan yaitu setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan pada label dipidana dengan 21

Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara No. 144 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara No. 5062 Pasal 196. 22 Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Lembaran Negara No. 227 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara No. 5360 Pasal 140.


pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).23 Jadi pelaku usaha permen cinta dapat dikenakan 3 (tiga) jenis sanksi yaitu sanksi administratif, sanksi pidana penjara, dan sanksi denda.

C. Upaya-upaya Perbaikan Supaya Tidak Beredar Secara Meluas di Indonesia Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BPOM yang kerja sama dengan Kepolisian RI untuk memblokir website penjualan permen cinta ternyata tidak membuat jera para pengedar. Masih banyak website penjual permen cinta secara online yang terlewatkan oleh pengawasan BPOM dan Kepolisian RI. Untuk memperbaiki dan menghentikan peredaran Permen Cinta agar tidak beredar luas di Indonesia maka sesuai Pasal 30 Undang-undang Perlindungan Konsumen maka memerlukan peran serta baik Pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat harus bersama-sama melakukan pengawasan atas peredarannya demi menyelenggarakan perlindungan 24 konsumen. Upaya Pemerintah untuk melindungi konsumen dari produk yang merugikan dilaksanakan dengan mengatur, mengawasi, serta mengendalikan produksi, distribusi, dan peredaran produk.. Target perlindungan disini adalah pihak wanita terutama para remaja. Sesuai Pasal 137 Undang-undang Kesehatan, 23

Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Lembaran Negara No. 227 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara No. 5360 Pasal 144. 24 Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara No. 42 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara No. 3821 Pasal 30.


upaya pemeliharaan kesehatan remaja dilakukan oleh pemerintah pusar, pemerintah daerah, dan juga masyarakat. Pemerintah berkewajiban menjamin agar remaja dapat memperoleh pendidikan, informasi, dan juga layanan mengenai kesehatan remaja agar mampu hidup sehat dan bertanggung jawab, sesuai dengan pertimbangan moral nilai agama dan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.25

3. PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya seperti yang telah diuraikan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1) Pertanggungjawaban atas peredaran produk makanan permen cinta yang mengandung obat perangsang yang dijual secara ilegal merupakan tanggung jawab pelaku usaha dari pihak pengedar (distributor) dengan menuntut ganti kerugian berupa pengembalian uang atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan akibat dari pengkonsumsian permen cinta. 2) Peran dari peraturan perundang-undangan terhadap pelanggaran-pelanggaran pada peredaran Permen Cinta pada KUHPerdata, Undang-undang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Kesehatan, dan Undangundang Pangan yang berupa pelanggaran yang bertentangan dengan kesusilaan, tidak memiliki izin edar, label yang tidak memuat peringatan, dan menimbulkan gangguan kesehatan. Atas pelanggaran

25

Soekidjo Notoarmojdo, Etika dan Hukum Kesehatan, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.80.


tersebut, maka pelaku usaha dikenakan sanksi pidana penjara dan/atau denda dan sanksi tambahan. 3) Upaya-upaya yang dapat dilakukan supaya permen cinta tidak beredar meluas di Indonesia memerlukan peran serta baik dari pemerintah, masyarakat, BPOM, dan Kepolisian dalam melakukan pengawasan atas peredarannya. Tidak hanya memblokir situs website penjualannya tetapi juga memberikan sanksi agar pelaku usaha jera dan lebih berhati-hati dalam menawarkan produk demi memperbaiki kualitas dan kuantitas suatu produk. B. Saran 1) Perlu sosialisasi kepada masyarakat terutama para remaja mengenai bahaya dalam pengkonsumsian permen cinta. Untuk menghindari hal yang tidak terduga, para remaja harus berhati-hati dalam menerima makanan dari orang yang baru dikenal apalagi pemberian yang berupa permen karet. 2) Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya harus memperhatikan hak-hak konsumen dan menjalankan kewajiban pelaku usaha dengan baik tercipta hubungan yang kondusif antara konsumen dengan pelaku usaha. 3) Konsumen harus lebih teliti dalam membeli suatu produk, jangan mudah tergoda mendengarkan khasiat yang tidak tahu apa efek sampingnya. Jadilah konsumen yang cerdas yang hanya membeli produk yang bermanfaat, aman, dan yang legal yang memiliki izin edar. 4) Dalam pengawasan produk impor, pihak BPOM sebaiknya bekerja sama dengan pihak Kepabean dan Kepolisian karena suatu produk impor yang masuk ke wilayah Indonesia terlebih dahulu harus melewati pihak Kepabean. Diperlukan kerjasama antara pemerintah,


masyarakat, BPOM, Kepolisian dalam pengawasan peredaran permen cinta di Indonesia. 4. DAFTAR PUSTAKA A. Buku Gunawan Mahmud & Kartini Mulyadi, 2003, Seri Hukum Perikatan Jual Beli, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. R. Subekti & R. Tjitrosudibio, 2009, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT. Pradnya Paramita, Jakarta. Sidharta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Grasindo, Jakarta. Soekidjo Notoarmodjo, 2010, Etika dan Hukum Kesehatan, PT. Rineka Cipta, Jakarta. Yusuf Sofie, 2008, Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. B. Peraturan Perundang-Undangan  Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Amandemen IV  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara No. 42 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara No. 3821  Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara No. 144 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara No. 5062




Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Lembaran Negara No. 227 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara No. 5360

C. Website Nn, 25 Februari 2013, Bahaya Dibalik Permen Cinta, (Badan Intelijen Negara, http://www.bin.go.id/awas/detil/194/4/26/02/2013/bahayadibalik-permen-cinta, diakses tanggal 5 April 2013).

Nn, Jual Permen Cinta ORI, (Central Store, www.mingkemsewu.com/iklan/jual-permen-cinta-ori-call081223456961.html, diakses tanggal 5 Agustus 2013)

Risma apriyanti (perdata)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you