FAKTUAL EDISI 500 | 9 - 15 SEPTEMBER 2019

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

Edisi 500/ Tahun Ke-17/ 9 - 15 September 2019

HARGA Rp.17.500,-

BENAR BERIMBANG

PLN DIMINTA WUJUDKAN LAMPUNG MANDIRI LISTRIK HALAMAN

5

IMM DESAK KEJARI TUNTASKAN DUGAAN KORUPSI DINKES HALAMAN

14

POKTAN TERIMA BANTUAN ALSINTAN HALAMAN

19

KETUA RT DIDUGA PUNGLI PELAYANAN SPORADIK

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

OPINI

BENAR BERIMBANG

Edisi 500/ Tahun Ke-17/ 9 - 15 September 2019

Cawa Kham ASA BARU

UCE NASIR

Sekira 85 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Lampung, belum lama ini mengikrarkan sumpah dan siap menjalankan amanah dengan baik.

Bahkan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dalam kesempatan itu mengajak seluruh anggota DPRD Provinsi Lampung Periode 2019-2024 untuk bersama-sama bergandengan tangan dan merapatkan barisan guna menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat untuk mewujudkan Rakyat Lampung Berjaya.

Visi di antaranya bidang pendidikan, kesehatan, pemerintahan yang bersih, amanah, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kaum difabel, energi, pertanian, perdesaan, perkotaan, dan pembangunan berkelanjutan.

Keberadaan gubernur dan beberapa anggota DPR anyar menjadi asa baru bagi seluruh lapisan warga Provinsi Lampung, terutama perbaikan infrasruktur, perekonomian, keamanan, dan sektor lain.

Terkadang harapan tinggal harapan, begitu juga dengan janji. Alangkah banyak oknum anggota Dewan dan pemegang kekuasaan yang ingkar janji. Alasannya klasik, keterbatasan anggaran. Logis jika demikian kondisinya. Namun akan menyakitkan jika ada niatan mengembalikan modal kampanye. Toh selama ini pemilih telah mendapat bayaran.

Menepati janji terkadang tak semudah membalikkan telapak tangan. Butuh waktu dan perjuangan keras terlebih bila eksekutif dan legislatif memiliki kepentingan berbeda.

Dan mengenai anggaran, terutama dari pusat hampir semua provinsi di negeri ini mengalami hal sama.

Namun dari segi potensi, baik Sumber Daya Manusia (SDM) maupun Sumber Daya Alam (SDA) tentu tidak sama. Masing-masing punya kelebihan dan kelemahan.

Justru pemimpin yang bijak dan memiliki kemampuan manajemen akan memaksimalkan dalam permberdayaan kedua sumber tersebut dalam upaya mensejahterakan rakyat.

Dari segi potensi alam, Lampungtidak kalah dibandingkan provinsi lain, baik sektor pertanian, perkebunan, dan pantai serta lainnya, demikian soal SDM, banyak akademisi, fakar, serta tenaga ahli. Dan alangkah indahnya jika kerjasama atau “kemesraan” bukan saja terjadi antara eksekutif dengan legislatif tapi juga dengan semua pihak.

Melibat seluruh elemen dalam program pembangunan di segala bidang jauh lebih baik dibandingkan dengan “balas budi” kepada mereka yang telah berbuat baik namun demi kepentingan sesaat. Akankah asa baru tersebut terwujud atau masih harus menunggu episode berikut.

l

n l

n l

n

2

Sejumlah daerah di Lampung mulai alama kekeringan akibat kemarau panjang.

Ada solusikah dari Pemerintah Daerah?

Ditagih dana berlangganan koran, oknum Kades di Pesawaran ajak duel wartawan Begitukah sosok pemimpin sebagai pengayom?

Anggota DPRD Kabupaten/Kota Periode 20192024 sudah dilantik Semoga bisa mewakili aspirasi rakyat

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

PT. FAKTUAL BERITA LAMPUNG Akta Notaris No.175 Tanggal 20 Januari 2015 (Fahrul Rozi, SH) NPWP No.: 71.987.123.8-322.000 No. AHU : 0002986.AH.01.01 TAHUN 2015 Anggota SPS : No.32/Kep/I/2015

Hoaks dan Nasib Generasi Muda

R

EVOLUSI industri 4.0 me­­­ru­pakan era de­ngan se­­gudang perkembang­ an tekno­logi. Masyara­ kat bi­sa mendapat ber­ agam informasi dengan begitu cepat.

Baik lewat media elek­tro­nik, cetak, hingga media sosial (medsos). Bahkan, ketiga media infor­masi itu bisa diakses hanya lewat telepon genggam.

Marshall Mcluhan dalam bukunya Understanding Media: Extension of A Man mengatakan, dunia seperti desa global (global village). Seluruh informasi dapat diakses di mana saja dan kapan pun. Sehingga, sese­ orang yang berada di belahan bumi manapun terasa dekat.

Faktor kedekatan itu jelas meng­ untungkan. Masyarakat bisa melaku­ kan apa saja dengan praktis. Seperti kegiatan jual-beli online, berkarya, hingga se­ka­dar bercanda ria. Dari sisi ekonomi juga sangat menguntung­ kan. Pelaku usaha bisa memangkas biaya opera­sional misalnya. Di bagian lain, maha­siswa dimudahkan untuk mencari re­ferensi dalam mengerjakan skripsi secara gratis.

Namun, layaknya dua sisi koin, faktor kedekatan juga bisa digunakan untuk tujuan negatif. Yakni mempro­ duksi berita hoaks. Terutama lewat medsos. Menurut penelitian Badan Intelijen Negara (BIN) pada 2018, hoaks yang terjadi di medsos menca­ pai 60 persen. Tiga platform medsos, yakni facebook, instagram, dan whatsapp (WA) jadi yang tertinggi.

Senada dengan temuan BIN, Kemen­ t erian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengidentifi­ kasi sebanyak 771 hoaks sepanjang Agustus 2018 hi­ngga Februari 2019.

Angka itu terus meningkat hingga hari Pemilu Serentak 17 April 2019.

Sementara itu, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) mem­ be­berkan lebih gamblang soal hoaks pada Pemilu 2019. Salah satunya soal setting-an server KPU. Informasi yang beredar, setting-an itu untuk memenangkan salah satu calon.

Mafindo menyebut-nyebut hoaks terkait setting-an itu merupakan yang terbesar selama penyelenggaraan pemilu. Mereka menemukan ada 45.000 shares dan 974.000 views yang dilihat dan dibagikan masyarakat dalam satu hari di facebook, twitter, dan instagram.

t

FAJAR ANUGRAH TUMANGGOR jurnalis dan pengamat pendidikan

Kualitas Literasi Data-data di atas menggambarkan betapa mudahnya masyarakat dikibuli.

Bah­kan, saya tak sungkan mengatakan dibodohi. Apa penyebabnya? Kualitas li­terasi masyarakat yang lemah. Pene­ litian UNESCO pada 2015 mengatakan minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001 persen. Artinya, dari 1.000 orang, hanya satu yang memiliki minat baca tinggi.

Bahkan, survei yang dilakukan Central Connecticut State University (CCSU) di tahun 2016 dengan tajuk Most Literate Nations in the World, tingkat kemampuan membaca dan menulis kita berada pada urutan 60 dari 61 negara. Ini sangat ironis.

Sebab, jika merujuk pada survei yang sama, dari segi infrastruktur, kita sebenarnya sangat apik (36), berada jauh di atas Singapura (59), Malaysia (44), Korea Selatan (42), Jerman (47), bahkan Belanda (53) (Riduan Situ­ morang, Basabasi.co).

Rendahnya literasi itu berdampak terhadap daya serap informasi orang Indo­nesia. Ketidakmampuan mem­ baca fakta secara objektif menghan­ tarkan ma­syarakat pada satu fase yang disebut fakta semu. Berita bo­ hong dianggap kebenaran. Teknik itu yang oleh bapak propaganda NAZI, Joseph Goebbels, disebut Argen­tum ad Nausem (kebo­hongan besar).

Sistem kerjanya sangat sederhana.

Media massa dijadikan mesin pro­ duksi. Kaum intelektual jadi pengge­ raknya. Begitu terus menerus hingga NAZI merajai pikiran masyarakat Jerman kala itu. Tujuannya jelas.

Kepentingan politik. NAZI ingin menguasai dunia.

Meski berbeda zaman, konsep yang dipakai NAZI untuk mencuci otak warganya masih bertahan di era milenial. Selain untuk menggiring opini, kini hoaks dijadikan ladang bisnis. Bahkan, tak jarang yang menja­ dikannya sebagai mata pencaharian utama.

Jika tak percaya, ayo tengok kelom­ pok Saracen. Beberapa waktu lalu, Polri berhasil membekuk jaringan penyebar hoaks tersebut. Menurut pengakuan para pelaku, setidaknya minimal Rp 600 juta masuk ke kantung

mereka dalam seta­hun. Dengan kata lain, bagi karyawan yang hanya bergaji Rp 3 juta, mem­butuhkan waktu hampir 17 tahun untuk mengumpulkan uang se­banyak itu.

Di luar negeri, angkanya bahkan membuat kita geleng-geleng kepala.

Diberitakan Tribunnews pada 28 Agustus 2017, seorang remaja dari Makedonia bernama Victor meraup keuntungan hingga Rp 2,2 miliar dalam mem­produksi beberapa informasi hoaks. Menurut pengakuan pelaku, informasi yang berkaitan dengan politik sangat digemari.

Terutama soal serang-me­nyerang antar kubu politik.

Harus Ditumpas Keuntungan begitu besar yang didapat penyebar hoaks terjadi karena sistem kerjanya yang sangat cepat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Massachusetts Institute of Technology (MIT) (Dizikes, 2018), hoaks bahkan menyebar lebih cepat dari pada berita yang benar. Bahkan enam kali lebih cepat. Survei yang dilakukan MIT untuk cuitan di twitter itu bahkan menyebut berita bohong itu menyebar hampir ke 24 generasi dalam satu keturunan. Sedangkan berita benar hanya ke 12 generasi.

Artinya, terjadi kebohongan struktural.

Jika hal itu dibiarkan jelas sangat berdampak bagi negara ke depan.

Pe­merintah harus terus berupaya mening­ katkan kualitas literasi masyarakat Indonesia. Terutama berkaitan dengan literasi digital.

Selain menyosialisasikan tentang kriteria berita benar atau hoaks.

Peme­rintah juga perlu melakukan pendidikan akar rumput. Terutama memberdayakan kaum intelektual sebagai tameng.

Karena bagaimanapun, berita hoaks di­ciptakan oleh orang pintar.

Untuk me­lawannya, pemerintah juga harus mem­persiapkan orang yang pintar. Sehingga, secara kekuatan apple to apple.

Sudah saatnya pemerintah melin­ dungi generasi muda dari hoaks.

Sebab, mereka lah pelanjut estafet kepemimpinan Indonesia ke depan.

Jika sejak kecil generasi muda dicekoki hoaks, apakah kita bisa per­caya ke depan dia jadi orang yang jujur dalam berbicara apalagi bersikap? Men­ cegahnya adalah cara paling rasio­ nal.***

Ombudsman : Hi. Ahmad Rio Teguh, Ariyansah SH. Pemimpin Umum/Perusahaan : Uce Nasir Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab : Dadang Saputra Redaktur Pelaksana : Asmuni Redaktur : Sobki Roni, SH., Elwin Sianturi, Muammar Habie Y, Ahmad Sidik. Sekretaris Redaksi : Angga Saputra Penasehat Hukum : Mahdalena,SH., Serly Aprilia,SH.,MH. Provinsi : - Lampung Timur : Damiri (Ka.Biro), Drs. A.Wahid, Mustafa Lampung Tengah Wilayah Timur : Berliansyah (Ka.Biro) Lampung Tengah (Gayabaru) : Johanda S : Lampung Utara : Brimi (Kabiro), Yoki Alvane AS. Biro Pringsewu : Made Setiawan,Subali, Budi Karyadi, Supriyanto, M Fai. Biro Pesawaran : Nasrin (Kabiro), Bustromi, Nahru. Biro Tanggamus : Dodi Kasuma (Kabiro) Biro Lampung Utara : Berimi (Kabiro), Way Kanan : Rusdi,S.Sos. (Kabiro), Herman, Usman Hadi, Jefri Julfan Biro Pesisir Barat : Nasiarudin (Kabiro). Biro Lampung Barat : Adi Suwiknyo (Ka. Biro). Biro Mesuji : Tabrani (Ka.Biro). Tulang Bawang : Muhtar (Ka.Biro), Hermansyah. Biro Tulang Bawang Barat : - Perwakilan Kepri : M Halek (Kaper), Jhoni Nababan. Perwakilan Jambi : Chandra Andesta (Kaper), Lahat/Muara Enim : M Umar, Muara Enim : Jamal P. Perwakilan Jabodetabek : Rio Andaru (Kaper) Perwakilan Banten : N Iskandar (Kaper), Subhan. Manager Umum : Tia Amelia Manager Keuangan : Windri Widiarti Promosi dan Iklan : Oma Amanah Tarif Iklan : Rp. 4000,- Per Baris (Min. 3 Baris Max. 10 Baris) Umum Display Rp.10.000,-/mmk(BW), Rp.16.000,-/mmk (Full Colour), Harga Belum Termasuk PPN 10% Harga Eceran : Rp. 17.500,- (luar kota tambah ongkos kirim) No. Rekening : BCA: 0230929033 BRI: 5798-01-011580-53-6 Bank Lampung : 3910304112917 a.n UCE NASIR, No Rekening Giro : 4050002003927 an. Faktual Berita Lampung. Penerbit : PT. Faktual Berita Lampung Alamat Redaksi Pemasaran : Jl.Sisingamangaraja No.44 Bandar Lampung.

Hp.0853 8427 1117 - 0812 7224 5525 Alamat Biro Bandar Lampung : Perum Wana Asri. Jl.Tata Lestari Blok C4/9 Beringin Jaya Kemiling Bandar Lampung. Email : ucenasir.faktualnews@gmail.com Website : www.faktualnews.com Percetakan : Media Tanjung Karang Jl. Duku No.4 Pasir Gintung Bandarlampung (0721) 5600 454 / 256 169 (isi diluar tanggung jawab percetakan)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

UTAMA

BENAR BERIMBANG

Edisi 500/ Tahun Ke-17/ 9 - 15 September 2019

3

Ketua RT Diduga Pungli Pelayanan Sporadik Bandarlampung, FAKTUAL – Ketua RT 03 Lingkungan III Kelurahan Bakung Kecamatan Telukbetung Barat, Kota Bandarlampung, berinisial AZ diduga melakukan pungutan liar (pungli) terhadap warganya yang ingin membuat Surat Keterangan Tanah (SKT) atau Sporadik.

Hal itu diungkapkan oleh salah satu sumber terpercaya yang mewantiwanti agar namanya tidak dise­ butkan.

“Kemaren kita bayar Rp 3,9 juta untuk bayar tiga sporadik. Tapi mau bagai­ mana lagi, kita juga butuh surat (Spora­ dik) itu,” keluh sumber, belum lama ini.

Saat dikon­ fir­m asi, AZ meng­aku ter­ kait penarikan nomi­nal tarif yang dibe­bankan kepada war­ga yang hendak mengurus Spo­ra­dik me­mang belum ada aturan hukum­nya.

Kendati demikian, pasca tanah tersebut dipecah kembali karena adanya proses jual beli, dirinya selaku pamong kelurahan mengaku melayani

pembuatan sporadik kepada pemilik tanah yang baru.

“Setelah terpecah-pecah karena jual beli, lokasi disini otomatis menghadap saya, sebagai saksi pamong untuk proses jual belinya. Biayanya misalnya satu juta, 700ribu ke Lurah, 150ribu ke Kepala Ling­ kungan, kita sisanya, beli materai, ngetik dan sebagainya,” ungkap AZ. Terkait biaya pengurusannya, AZ mengaku menarik rata-rata Rp 1 juta per Sporadik.

“Kadang ada yang sudah beres ngasih tambahan uang rokok, gitu,” kilahnya. disitat redaksi dari Banjarmasin.tribunnews. com, Kepala Ombudsman RI Kalsel, Noorhalis Majid mengatakan, Permen 35 tahun 2016 menyatakan bahwa pengurusan surat tanah dapat dilakukan langsung ke kantor BPN setempat dengan membawa bukti jual beli dan surat pernyataan kepemilikan tanah yang disaksikan oleh dua orang saksi.

“Dengan bukti tersebut maka BPN akan memproses surat tanah yg bersangkutan,” katanya, belum lama ini.

Ombudsman meminta jangan ada pelayanan yang tidak ada dasar hukumnya, dan meminta menyerahkan pengurusan tanah kepada BPN. Kalau masih ada pelayanan dan menimbulkan biaya maka hal tersebut termasuk pungli.

Hingga berita ini disiarkan, Lurah Bakung, Hamidi Bahrien belum berhasil terkonfirmasi. Saat dihubungi via gawainya, sang istri yang mengangkat telponnya dan mengatakan Lurah Hamidi sedang tidak di rumah dan tidak membawa telpon genggamnya. (AS)

Gagalkan Penyelundupan Ribuan Burung Arinal Bandarlamung, FAKTUAL - Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandarlampung bekerja sama dengan KSKP Pelabuhan Bakauheni dan lembaga swadaya masyarkat Flight Protecting Indonesia Birds menggagalkan penyelundupan 1.187 ekor burung kicau dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan ke Jakarta dan Bandung.

“Kami mengagalkan penyelundupan burung pada Kamis malam tanggal 5 September 2019 pukul 23.00 WIB,” kata Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandarlampung, AA Oka Mantara di Bandarlampung, kemarin.

Dia mengatakan, sekira 1.187 ekor burung kicau yang digagalkan itu berasal dari Kota Metro, Lampung yang akan dikirim ke Bandung dan Jakarta. Burung kicau itu memiliki jenis cililin, ciblek, gelatik, burung madu, poksai, tengkek buto, dan pleci.

“Sebelumnya pada Rabu kemarin juga kami menyita 300 ekor burung yang akan diselun­ dupkan dari Pekanbaru menuju Tanggerang melalui Pelabuhan Bakauheni,” kata dia.

Balai Karantina Bandarlampung masih melakukan pemeriksaan terhadap tiga orang yang merupakan penyelundup burung dari Sumatera ke Jawa.

Menurut Oka Mantara ribuan ekor burung Sumatera dibawa menggunakan bus Pahala Kencana dengan nomor polisi B 7914 LW melalui Pelabuhan Bakauheni ke Pelabuhan Merak, Banten.

Selain itu, kata dia, ribuan ekor satwa unggas liar itu nantinya sebelum dilepasliarkan, terlebih dahulu dilakukan pengujian untuk memastikan dari bebas penyakit seperti flu burung oleh Balai Karantina Lampung.

“Setelah diuji dan dinyatakan bebas dari penyakit kemudian kami bersama BKSDA dan FLIGHT akan melepasliarkan burung ini ke Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS),” katanya.

Atas kejadian itu, dirinya menghimbau kepada semua pihak yang ingin melalui lintasan hewan atau tumbuhan dari suatu daerah menuju ke berbagai daerah lainnya harus memiliki dokumen yang diperlukan. Jika semua pihak yang membawa hewan maupun tumbuhan tidak memiliki dokumen yang diperlukan maka pihak Balai Karantina Pertanian akan menindak

Sejahterakan Petani Kopi

tegas dengan cara penyitaan dan pelepasliaran.

“Upaya penyitaan dan pelepasliaran burung ini merupakan komitmen kami dalam upaya perlindungan dan penyelamatan keanekaraga­ man hayati kita,” katanya lagi.

Kepolisian Daerah (Polda) Lampung berusaha keras melacak para pelaku penyelundupan satwa liar dengan menggunakan anjing pelacak milik Jaringan Bantuan Satwa Nusantara Sumatera Wildlife Center (JAN SWC).

“Selama ini anjing digunakan untuk melacak jaringan narkotika dan teroris. Tapi sekarang sudah bisa menggunakan anjing untuk melacak para pelaku penyelundupan satwa dilindungi,” kata Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad di Bandarlampung.

Dia mengatakan, anjing pelacak yang akan membantu kepolisian itu telah dilatih oleh JAN SWC yang berada di Kalianda, Lampung Selatan.

Menurutnya, banyak yang memelihara satwa langka padahal sudah jelas dilarang oleh undang-undang.

“Untuk itu mari kita bekerja sama untuk menindak tindak kejahatan yang ada di Lampung, khususnya di Pelabuhan Bakauheni tempat

para penyelundupan menyeberang,” kata dia.

Koordinator Program Anjing Dekteksi Satwa Liar Wildlife Conservation Society (WCS) Indonesia, Ahmad Faisal mengatakan pihaknya memiliki enam ekor anjing yang siap membantu pemerintah Indonesia.

Tidak hanya pihak kepolisian, anjing tersebut bisa digunakan untuk membantu instansi terkait dalam pemberantasan penyelundupan satwa liar ilegal seperti kepolisian, bea dan cukai, Balai Karantina, otoritas bandara, dan otoritas pelabuhan.

“Anjing ini sudah berada satu tahun lebih, jadi seperti instansi di luar Lampung yang akan pakai juga bisa saja. Hanya saja program ini sedang diujicobakan di Lampung dan DKI Jakarta karena ini program pertama kalinya,” katanya.

Dia menambahkan enam anjing pelacak yang siap membantu pemerintah Indonesia tersebut diantaranya anjing jenis Hungairan Pointer tiga ekor, Cocker Spaniels dua ekor, dan Labrador-Mixed satu ekor.

“Anjing ini semua kita beli dari Belanda, karena di sana ada pusat pelatihan nya dan sudah dilatih.

Kemudian anjing ini akan kita perbantukan untuk pemerintah Indonesia,” katanya. (TIM)

Bandarlampung, FAKTUAL - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi terus berupaya sejahterakan petani Kopi. Salah satunya mengem­ bangkan produksi kopi mencapai 4 ton per hektar. Ke depan diharapkan kopi Lampung akan kembali berjaya.

“Saya sangat berkomitmen dalam mensejah­ terakan petani kopi Lampung. Untuk itu, saya akan mengembangkan kopi Lampung, yang mana biasanya produksi kopi berkisar 0,7 ton/ hektar, kedepannya akan menjadi 4 ton/hektar,” ujar Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dalam acara coffee morning antara eksportir, pengolah dan petani kopi Provinsi Lampung, di Golden Bistro Graha Wangsa, Bandarlampung, kemarin.

Gubernur Arinal menjelaskan bahwa produksi kopi Indonesia, khususnya di Lampung dapat mengalahkan produksi kopi vietnam. “Beberapa tahun yang lalu, Negara Vietnam itu belajar tentang kopi di Lampung. Kemudian mereka mengembangkan kopi dan sekarang bisa menghasilkan kopi 7 ton/hektar. Oleh karena itu, saya akan mulai mengembangkan bibit kopi Lampung menjadi 4 ton/hektar,” jelas Gubernur Arinal.

Bibit kopi tersebut, jelas Gubernur Arinal, tidak harus ditanam di kawasan hutan, tetapi dapat ditanam dengan memanfaatkan lahan sendiri. “Insya Allah kopi kita nanti bisa berada di kawasan hutan rakyat, sehingga bisa diterapkan penggunaan teknologinya,” jelasnya.

Lanjut, Gubernur Arinal juga menekankan agar para petani kopi melakukan pemetikan biji kopi yang berwarna merah. “Selama ini pemetikan biji kopi hijau sekitar 60 persen, biji merah 35 persen, dan sisanya biji kopi hitam. Kedepan, para petani harus melakukan petik biji kopi merah, dan pengusaha juga harus mengambil kopi biji merah bukan yang hijau, hal ini mengingat harga kualitas kopi biji merah yang mencapai kisaran Rp. 200.000,-/kg, sedangkan biji kopi hijau hanya berkisar Rp. 19.000,-/Kg. Tentunya hal ini juga harus didukung oleh stakeholder terkait, agar petani dapat melakukan petik biji kopi merah yang juga berpengaruh terhadap meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.(AS)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BANDARLAMPUNG 4 KONI Diharapkan Bawa Perubahan BENAR BERIMBANG

Edisi 500/ Tahun Ke-17/ 9 - 15 September 2019

Bandarlampung, FAKTUAL - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi berharap pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Lampung masa bakti 2019-2023 mampu membawa perbaikan, perubahan, penyempurna­ an, dan revitalisasi keolahragaan di Provinsi Lampung.

Hal itu disampaikan pada upacara pengukuh­ an dan pelantikan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Lampung masa bakti 2019-2023 bertemakan “Bersama Mewujudkan Olahraga Lampung Berjaya,” di Aula Mahligai Agung Pascasarjana UBL, Bandarlampung, kemarin.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus KONI Lampung yang baru saja dilantik.

Pelantikan ini, hendaknya menjadi momentum dan semangat baru untuk melakukan dan menyumbangkan berbagai program kerja sesuai visi dan misi khususnya bagi kemajuan prestasi dunia olahraga di tingkat regional, nasional bahkan Internasional,” ujar Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum KONI

Pusat Letjen TNI (Purn) Marciano Norman secara langsung mengukuhkan dan melantik personalia pengurus KONI Provinsi Lampung masa bakti 2019-2023. Adapun kepengurusan KONI Lampung 2019-2023, diantaranya Ketua Umum, M Yusuf S Barusman; Ketua Harian, Hannibal; Sekretaris Umum, Subeno, dan Bendahara Umum, Lilyana Ali. Dalam sambutannya, Gubernur Arinal menje­laskan bahwa KONI memiliki tugas yang berat yaitu mempersiapkan atlet untuk mengha­ dapi even besar, salah satunya adalah Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 2020 di Papua.

Dan ini merupakan ajang pembuktian bagi pengurus KONI yang baru untuk melakukan terobosan, sehingga Provinsi Lampung dapat meraih hasil yang terbaik. “Untuk itu, mari bersama-sama bersatu membangun kekuatan sehingga mampu menunjukkan prestasi dan kemajuan Olahraga Lampung,” jelas Gubernur Arinal.

Untuk mewujudkan hal tersebut, jelas Gubernur Arinal, diperlukan kerja keras, berpikir cerdas, ikhlas, kejujuran, dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan, sehingga prestasi

olah raga di Provinsi Lampung dapat kembali Berjaya. “Lampung memiliki potensi yang sangat besar, bahkan Lampung pernah mendu­ duki peringkat 5 Nasional. Apalagi Lampung mempunyai modal prestasi yang hingga kini sulit tertandingi daerah lain yakni Angkat Besi/ Berat, dan ditopang oleh cabor Atletik, Senam dan beberapa cabor lain. Untuk itu, seluruh pemangku kepentingan harus bekerjasama saling membangun dan menunjukkan prestasi olahraga Lampung,” jelasnya.

Gubernur Arinal menuturkan bahwa dirinya akan membangun sport center apabila KONI Lampung mampu menunjukkan peningkatan dan memajukan Olahraga Lampung, serta peringkat Lampung ditingkat Nasional. “Saya akan meminta kepada Presiden terkait pembang­ unan sport center, yang penting KONI Lampung mampu menunjukkan peningkatan dan memajukan Olahraga Lampung, serta peringkat Lampung ditingkat Nasional,” jelas Gubernur Arinal.

Sebagaimana mengutip Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam Rangka HUT Ke-74 Proklamasi Kemerdekaan Republik

Indonesia, bahwa kita butuh terobosan-terobosan, jalan pintas yang cerdik, yang mudah, yang cepat. Kita butuh SDM-SDM unggul yang berhati Indonesia, berideologi Pancasila. Kita butuh SDM unggul yang toleran, yang berakhlak mulia.

“Untuk itu, saya yakin dan percaya di tangan pengurus yang baru, KONI mampu menjadi ”Garda Terdepan” pembinaan prestasi keolahra­ gaan di Provinsi Lampung, sehingga dapat semakin meningkat,” jelasnya.

Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI (Purn) Marciano Norman, menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus KONI Lampung yang baru saja dilantik. “selamat kepada seluruh ajaran KONI Lampung yang telah dilantik. Besar harapan saya, agar KONI Lampung mampu mengemban seluruh amanah dan memberikan yang terbaik bagi kemajuan olahraga Lampung, serta mengantarkan prestasi atlit untuk mampu berkiprah ditingkat Nasional dan Internasional,” jelas Norman.

Ia juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh jajaran KONI Lampung terdahulu, yang mana telah berupaya dalam memajukan olahraga Lampung selama ini. Seperti pada asean games 2018 lalu, Provinsi Lampung merupakan penyumbang medali bagi kontingen merah putih.

Norman menjelaskan bahwa dalam dua tahun kedepan, kita akan menghadapi event sea games di Philipina, dan PON 2020 di Papua, serta olimpiade Tokyo. “Peluang Indonesia meraih tradisi medali di even-even besar seperti olimpiade berasal dari cabang olahraga bulu tangkis, angkat besi, dan panahan. Sedangkan Lampung itu gudangnya atlit angkat besi dan angkat berat. Untuk itu, pengurus KONI Lampung yang baru harus bekerjasama dan bersinergi dengan berbagai pemangku kepetingan dalam memajukan olahraga Lampung,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum KONI Provinsi Lampung, M. Yusuf S. Barusman, menegaskan siap membawa olahraga Lampung Berjaya.

Pengurus KONI Lampung 2019-2023 berjumlah 127 orang. Meski demikian, setiap pengurus memiliki pengalaman dalam olahraga dan masing-masing bidangnya. “KONI Lampung berkomitmen akan terus berusaha memajukan olahraga Provinsi Lampung,” jelasnya.

Untuk menghadapi PON 2020, Yusuf menjelas­ kan bahwa sudah ada sembilan cabang olahraga yang lolos dengan jumlah atlet 61 putra dan 30 putri. Sedangkan cabang olahraga yang lain masih menunggu hasil dari Pra-PON dan Porwil.

(AS)

Pengolaan Pulau Kecil Jangan Hambat Investasi Bandarlampung, FAKTUAL - Gubernur Arinal Djunaidi meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi dan Kabupaten/ Kota melakukan sinkronisasi kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar tidak berdampak pada lambatnya laju investasi di Provinsi Lampung.

Harapan Gubernur itu disampaikan Pj. Sekdaprov Fahrizal Darminto, saat mewakili Gubernur membuka acara Sosialisasi Sinkronisasi Penataan Ruang Wilayah Darat, Laut, dan Pulaupulau Kecil (WP3K), di Provinsi Lampung di Hotel Emersia, kemarin.

“Kehadiran kita pada hari ini diharapkan dapat mencapai kesepemahaman serta kesepa­ katan terkait kewenangan pengaturan pemanfaat­ an ruang khususnya pada pulau-pulau kecil.

Setelah pertemuan hari ini, tidak ada lagi kesimpangsiuran kewenangan yang nantinya berdampak pada lambatnya laju investasi di Provinsi Lampung,” tegas Pj. Sekdaprov. Lampung ini.

Menurut Fahrizal, penataan ruang merupakan suatu sistem yang meliputi proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Begitu halnya juga dengan Pengelolaan WP3K, sejatinya juga merupakan suatu proses perencanaan, pemanfaat­ an, pengawasan dan pengendalian. Hanya saja pengelolaan WP3K mengkhususkan pada sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berimplikasi pada berubahnya beberapa kewe­ nangan pemerintah daerah dalam menyeleng­

garakan urusan pemerintahan. Diantaranya berimbas pada kewenangan penyelenggaraan urusan kehutanan, pertambangan dan kelautan di daerah menjadi mutlak milik Pemerintah Provinsi.

“Adanya UU Pemda tersebut mempertegas kewenangan Pemerintah Provinsi dalam sub urusan kelautan dan pengolahan WP3K, yaitu pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil kecuali minyak dan gas bumi, penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil kecuali minyak dan gas bumi dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulaupulau kecil,” ujar Fahrizal.

Pada bagian lain, Fahrizal menjelaskan bahwa dalam rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional tahun 2020-2024.

Disampaikan Fahrizal yakni pertama memper­ kuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, lalu mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan .eningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Selanjutnya membangun kebudayaan dan karakter bangsa, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, membangun lingkungan hidup hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim dan memperkuat stabilitas polhukkam dan transformasi pelayanan publik.

“Saya mengajak seluruh OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota juga berorientasi pada peme­ nuh­an agenda pembangunan nasional tersebut.

Pemerintah juga telah menetapkan indikator sasaran peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan, yang salah satunya adalah Integrasi

Rencana Tata Ruang (RTRW) dan Rencana Zonasi (RZ) serta penyelesaian perencanaan tata ruang laut dan zonasi pesisir,” kata Fahrizal.

Fahrizal juga menyampaikan sesuai arahan Presiden Joko Widodo, diharapkan setiap program dan kegiatan bukan lagi berorientasi pada output, tapi orientasi pada outcome dan impact. “Sehingga cita - cita pembangunan nasional dan harapan Bapak Gubernur, yaitu Masyarakat Lampung Berjaya dapat terwujud,” kata Pj. Sekdaprov .

Sementara itu, Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan penguasaan Tanah Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Wisnubroto Sarosa menyampaikan esensi pengendalian pemanfaatan ruang merupakan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan untuk menjamin terwujudnya tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang.

“Menurut UU No. 26 tahun 2007, penataan ruang bertujuan mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan,” ujar Wisnubroto.

Selain itu, berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan. “Tentunya dengan memper­ ha­tikan sumber daya manusia dan terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang,” tambah Wisnubroto. (AS)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

BANDARLAMPUNG

5 PLN Diminta Wujudkan Lampung Mandiri Listrik Edisi 500/ Tahun Ke-17/ 9 - 15 September 2019

Bandarlampung, FAKTUAL - Gubernur Arinal Djunaidi mengajak PT PLN Unit Induk Distribusi (UID) Lampung bersinergi mewujudkan Lampung Mandiri Listrik.

Hal itu diungkapkan Gubernur Arinal saat menerima General Manager PT PLN Unit Induk Distribusi (UID) Lampung Padapotan Manurung, di Ruang Kerja Gubernur Lampung, Bandarlam­ pung, kemarin.

“Untuk mewujudkan semua itu, saya berharap PLN Lampung dapat menyelaraskan kebijakan PLN dengan arah Pembangunan yang menjadi program – program prioritas Pemerintah Provinsi, hal ini penting dilakukan sebagai upaya mewujud­ kan Lampung yang makmur berjaya,” kata Gubernur.

Arinal menyampaikan perkembangan Provinsi Lampung saat ini sangat pesat, terutama beropera­ sinya Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Lampung, Bandara Internasional Radin Inten II, Dermaga Eksekutif Bakauheni, peningkatan sektor Pariwisata dan perkembangan di sektor lainnya.

Seriring dengan hal tersebut pertumbuhan kebutuhan kelistrikan di Lampung sangat tinggi melebihi rata-rata nasional. Di samping pemakai­ an masyarakat umum, pertumbuhan sektor jasa pariwisata di Lampung sangat memerlukan ketercukupan pasokan energi yang handal secara keberlanjutan.

Di sisi lain, kenyataan Provinsi Lampung tidak memiliki sumber daya konvensional (mi­ nyak, gas, batubara) sebagai pembangkit tenaga listrik. Untuk memenuhi kebutuhan listrik di Lampung selama ini sebagian besar dipasok dari daerah lain.

Oleh sebab itu, Pemprov Lampung terus berupaya menggali potensi-potensi energi yang ada, demi mewujudkan Lampung Mandiri Listrik.

“Lampung Mandiri Listrik secara bertahap harus tercapai dengan saling bersinergi dan menyelaraskan berbagai kebijakan pembangunan antar lintas sektoral. Jika pun masih ada suplay dari luar, itu kita manfaatkan sebagai cadangan apabila terjadi satu permasalahan yang tidak terduga,” kata Gubernur Arinal.

Gubernur juga menilai kemandirian listrik

untuk mendukung sektor pariwisata, dan memastikan kebutuhan kelistrikan terpenuhi, karena kebutuhan secara umum melebihi yang diproduksi oleh Lampung.

Sementara itu, General Manager PLN UID Lampung Padapotan Manurung menyatakan kesiapannya berkoordinasi dengan jajaran Pemprov terkait rencana pembangunan Lampung ke depannya.

“Kami siap mensinergikan kebijakan pem­ bang­unan kelistrikan dengan kebijakan strategis daerah Provinsi Lampung,” tegas Pandopotan.

Sebagai wujud dukungan tersebut, PLN

Arinal Buka PPSS XXIII

Bandarlampung, FAKTUAL - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi secara resmi membuka perhelatan Pameran dan Pergelaran Seni SeSumatera (PPSS) Ke- XXIII dengan tema Karya Sumatera untuk Indonesia, di Taman Budaya Lampung, kemarin.

Diharapkan budaya dan seni se-Sumatera mulai dari Aceh hingga Lampung dapat bangkit melalui kegiatan seperti ini.

“Seni dan budaya merupakan perekat bangsa, saya ingin kedepan kegiatan tidak hanya rutinitas saja, kegiatan seperti ini terus ditingkatkan baik kualitas dan mutunya,” ujar Gubernur.

Kedepan, Gubernur berharap kegiatan tersebut tidak hanya dilaksanakan oleh Taman Budaya se-Sumatera saja.”Tetapi Pameran dan Pagelaran Seni harus dilaksanakan dalam konteks yang luas. Jadi tidak hanya taman budaya,” kata Gubernur.

Bahkan, Arinal berharap pada pelaksanaan Festival Krakatau Lampung 2020, dapat dikemas menjadi pameran dan seni. “Tahun depan 2020, saya minta kepada Kadis pendidikan bersama Kadis Pariwisata rubah Festival Krakatau isinya pameran pagelaran seni budaya,” kata Gubernur.

Sementara itu, Direktur Kesenian yang diwakili Kepala Galeri Nasional Pustanto,

mengucapkan apresiasinya atas perkembangan taman budaya di Lampung bahkan taman budaya Lampung termasuk daerah yang menjadi atensi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Ia berharap taman budaya ini dapat mela­ hirkan talenta-talenta seni yang unggul dan dapat bersaing di tataran internasional. “Guna menyambut Industri 4.0. kami ingin menjadikan taman budaya sebagai area publik yang kreatif yang melahirkan apresiatif antara seniman dan masyarakat,” ucapnya.

Kepala Taman Budaya Lampung Suslina Sari dalam laporannya mengatakan kegiatan PPSS dikemas dalam berbagai bentuk mulai dari pameran seni rupa yang melibatkan 24 orang perupa se-Sumatera yang akan mempresen­ tasikan 40 karya lukis dengan tema Transformation Estetika Sumatera, dari berbagai provinsi di Sumatera, Lampung, Bengkulu, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Jambi.

Kemudian, Pagelaran Seni yang meliputi asamble sumtera merupakan kolborasi pemusik se Sumatera dengan menampilkan ciri khas masing-masing provinsi. Selanjutnya juga akan ada kegiatan diskusi dan workshop seni rupa.

(AS)

saat ini mulai memasang kabel listrik bawah laut di Pulau Pahawang untuk mendukung sektor pariwisata.

“Proyek induk pembangkit dan jaringan listrik sepanjang 2,7 km ke Pulau Pahawang mulai dilaksanakan dan dijadwalkan akan selesai pada Desember mendatang,” ujar Pandapotan.

Hadir mendampingi Gubernur Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM) Pro­vinsi Lampung Prihartono G Zain. Dia berharap, PLN selalu menjaga komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi

Lampung.

“PLN dan Pemprov perlu bersinergi dan menyelaraskan kabijakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang membutuhkan daya dukung listrik seperti Pelabuhan Interna­ sional, dan pembangunan di bidang industri,” kata Prihartono.

Ia juga menyampaikan jika memungkinkan PLN Lampung dapat meningkatkan program – program CSR PLN yang memberikan bantuan langsung dengan sasaran masyarakat miskin yang membutuhkan.

(AS)

Nunik Minta Perpustakaan Bertransformasi Bandarlampung, FAKTUAL - Perpustakaan diharapkan bertransformasi sebagai pusat informasi menjadi wadah pengembangan diri sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Demikian disampaikan Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim saat menerima audiensi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro, di ruang kerjanya, kemarin.

Dalam arahannya Nunik berharap hari Kunjungan Perpustakaan dan bulan Gemar Membaca tahun 2019 bukan hanya untuk promosi peran perpustakaan sebagai informasi masyarakat. Akan tetapi juga sebagai upaya mengenalkan paradigma baru perpustakaan yang berbasis inklusi sosial guna peningkatan kesejahteraan masyarakat serta bersifat wisata literasi.

“Hari kunjungan perpustakaan ini diharapkan mampu menjadikan perpustakaan sebagai katalisator perubahan budaya melalui pendekat­ an pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi

sosial,”ujar Wagub.

Kegiatan ini rencananya dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro pada tanggal 24-26 September mendatang.

Bukan hanya itu dengan mengusung tema ‘Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial’ yang merujuk pada tema global dari perpustakaan nasional (perpusnas), diharapkan perpustakaan tidak hanya menjadi tempat penyimpanan buku namun bisa juga sebagai tempat pelatihan dan pengembangan hasil untuk mewujudkan pengembangan budaya baca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar.

Sementara Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung, Ferynia menyam­ pai­kan bahwa akan ada kegiatan hibah buku besar-besaran, pada hari Kunjungan Perpusta­ kaan Tahun 2019 nantinya. Dengan hastag #jukpaibukumew , masyarakat umum berhak menyumbangkan bukunya sebagai satu syarat registrasi. Hasil hibah buku akan disalurkan ke rumah pintar dan teras baca yang ada di Kota Metro. (AS)

FAKTUAL BENAR BERIMBANG

Edisi 500/ Tahun Ke-17/ 9 - 15 September 2019

PESAWARAN

tt

SURAT KABAR MINGGUAN

6

Kodim Bedah Rumah Warga Pesawaran, FAKTUAL - Sebagai wujud kepedulian TNI-AD, melalui Kodim 0421/LS, Koramil 421-02 Gedong Tataan, melakukan bedah rumah milik Sugirah (82) yang terbuat dari geribik bambu dan berlantai dari tanah, di RT 01/RW 01, Desa Bangun Sari Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.

Dandim 0421/LS Letkol Kav Robinson Octovianus Bessie, S.H, melalui Danramil 421-02/Gedong Tataan Kapten Inf Sugeng Pamuji menjelaskan sebagai wujud kepedulian TNI-AD, melalui Kodim 0421/LS, Koramil 421-02 Gedongtataan melakukan Bedah rumah kepada warga yang benar-benar membutuhkan.

“Program karya bakti TNI bedah rumah ini merupakan wujud nyata kepedulian TNI membantu kesulitan masyarakat yang kurang mampu dan Program ini juga dapat meningkat­ kan rasa kebersamaan yang merupakan nilai luhur bangsa Indonesia,” ungkap Kapten Inf Sugeng Pamuji, di lokasi bedah rumah.

Dia melanjutkan rumah milik Sugirah, memang sudah tidak layak huni, dindingnya terbuat dari bilik bambu yang sudah buruk dan berlobang, lantai tanah, dan atapnya sudah bocor sehingga apabila hujan turun dalam rumah basah semua.

“Sedangkan Bu Sugirah sudah mempunyai penyakit komplikasi dan terkena stroke, tangan nya sebelah kanan sudah tidak dapat digerak­ kan,” ujarnya.

Danramil menambahkan untuk saat ini dalam pengerjaan bedah rumah tersebut sudah mencapai 50 persen, di mulai pada Jumat lalu, dengan target 10 hari.

“Untuk dananya, dari PT Bukit Asam dan Swadaya dari Kodim 0421/LS, yang diserahkan kepada Koramil, dan rumah Bu Sugirah di bangun dengan ukuran 4X6 Meter dengan atap baja ringan dinding bata dan lantai keramik dengan satu kamar serta kamar mandi dan WC di dalam agar mempermudah aktivitas keseharian nya,” katanya.

Dalam pengerjaannya, sambungnya, melibatkan 27 personil namun bergilir setiap hari 5 personil dan di bantu masyarakat sekitar­ nya sehingga diharapkan akan terjalin kema­

nunggalan TNI dengan masyarakat sesuai dengan motto Bersama Rakyat TNI Kuat.

“Kami berharap agar rumah yang sudah dibedah dirawat dan dapat digunakan dengan baik, sehingga dapat membawa berkah bagi Bu Sugirah dan keluarga yang menempati,” tutupnya.

Sementara itu Sugirah (82) dengan rasa haru menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak TNI yang sudah membantu memperbaiki rumahnya.

Polres Gelar Operasi Patuh Krakatau 2019 Pesawaran, FAKTUAL– Polres Pesawaran menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Krakatau 2019 di Lapangan Mapolres setempat, kemarin.

Gelar pasukan yang dipimpin langsung Kapolres Pesawaran AKBP Popon Ardianto Sunggoro itu dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat, untuk mewujudkan ke amanan ketertiban dan kelancaran lalulintas (kamseltib carlantas).

Turut hadir seluruh jajaran Forkopimda Kabupaten Pesawaran dengan peserta apel terdiri dari, satu pleton TNI AD, satu pleton TNI AL, satu peleton brigif marinir, satu pleton Pol PP, satu pleton Dishub Pesawaran, satu peleton Kwarcab Pesawaran, dan 5 pleton personil Polres Pesawaran yang terdiri dari Pleton Sabhara, Pleton Lalu Lintas, Pleton Gabungan Staff Mapolres, Pleton Babinkamtib­ mas, serta Pleton Gabungan Res Intel.

Dalam apel tersebut Kapolres Pesawaran menyematkan pita kepada 4 orang perwakilan Ops Patuh Krakatau 2019 yakni TNI, Polri, Dishub serta Pol PP, bahwa tanda dimulainya Operasi.

AKBP Popon Ardianto Sunggoro dalam sambutannya membacakan amanat Kapolda Lampung Inspektur Jenderal Polisi Drs. Purwadi Arianto menyampaikan bahwa Operasi Patuh Krakatau 2019 ini, akan menindak para pengguna kendaraan baik R2 maupun R4, yang tidak taat lalulintas dengan cara penegakan hukum disertai kegiatan preemtif dan preventif secara selektif prioritas.

“Apel gelar pasukan pada hari ini menandakan dimulainya Operasi Patuh Krakatau 2019, dimana operasi ini akan dilaksanakan selama

14 hari dimulai pada tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan 11 September 2019,” jelasnya.

Adapun sasaran operasi patuh krakatau 2019 menyesuaikan dengan trend karakteristik di kewilayahan antara lain sebagai berikut Pengendara sepeda motor yang tidak menggu­ nakan helm standar atau SNI, pengemudi R4 yang tidak menggunakan safety belt, melebihi batas maximum kecepatan melawan arus, mabuk pada saat mengemudikan kendaraan, pengendara kendaraan yang masih di bawah umur, menggunakan HP pada saat mengemudikan kendaraan, dan kendaraan yang menggukanan lampu strobo atau rotator atau sirine yang bukan peruntukannya.

Kapolres juga menghimbau, agar seluruh masyarakat sebelum berkendara pahami ilmunya dulu aturan aturan apa yang harus diketahui kemudian perlengkapan apa yang harus dibawa.

“Patuhi peraturan yang ada sehingga pada saat berkendara dalam keadaan tenang, percaya diri dan yakin sehingga bisa terhindar dari kecelakaan ataupun masalah masalah lain.

Sehingga apabila bertemu dengan razia dan sebagainya tidak ada kekhawatiran,” tutup Kapolres.

Sementara itu, Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona yang dalam hal ini diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran, KesumaDewangsa, Pemkab Pesawaran selalu mendukung Polres Pesawaran dalam menyadarkan masyarakat yang tidak taat saat berkendara.

“Polres Pesawaran dan seluruh anggota yang ikut pada apel pagi hari ini saya rasa dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dalam berlalu lintas,” jelasnya.

(RIN)

“Terima kasih banyak bapak-bapak Tentara yang telah membantu memperbaiki rumahnya, hanya Allah SWT yang bisa membalasnya,” ujarnya terbata-bata.

Begitu juga di katakan Sukijo (50) anak kandung Sugirah, dia mewakili keluarga meng­ ucapakan terima kasih kepada TNI, telah melak­ sanakan kegiatan peduli terhadap rumah orang tuanya yang memang selama ini tidak layak huni.

Kades Bangunsari Kecamatan Negeri katon,

Suwadi, dirinya mengucapkan banyak terima kasih atas peran TNI, karena dengan program kegiatan bedah rumah warganya.

“Saya mengucapkan terima kasih atas peran TNI yang telah melakukan bedah rumah bu Sugirah, sehingga nanti dapat tinggal di rumah yang layak huni. Kami mewakili keluarga ibu Sugirah dan masyarakat sangat mengapresiasi dan mendukung penuh kegiatan bedah rumah ini karena berbuat langsung kepada warga kami yang kurang mampu,” jelasnya. (RIN)

Dendi Sidak Pelayanan Disdukcapil

Pesawaran, FAKTUAL– Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona meminta pelayanan Adminduk terus ditingkatkan.

“Saya harap pelayanan terkait Adminduk di Kabupaten Pesawaran bisa terus ditingkatkan, terutama dalam hal pelayanan, makanya saya kesini untuk melihat secara langsung,” ungkapnya saat meninjau pelayanan di kantod Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), kemarin.

Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Kabu­ pa­ten Pesawaran Ketut Partayasa menyatakan bahwa, pihaknya akan selalu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang akan mengurus Adminduk.

“Kalau untuk semua pelayanan berjalan normal, tapi memang untuk blanko E-KTP sedang ada krisis, karena Pemerintah Pusat masih dalam tahap pengadaan blankonya, makanya ini terjadi se-Indonesia,” katanya.

Kendati demikian, kata dia, pihaknya terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan blanko E-KTP untuk masyarakat Pesawaran. “Sekarang

kita dikasih blanko E-KTP itu diberi kuota 500 keping blanko E-KTP untuk dua minggu, sedangkan estimasi kita jumlah tersebut hanya bisa memenuhi kebutuhan pencetakan selama tiga hari, makanya kita sering berkoordinasi dengan Dirjen Dukcapil di Jakarta untuk selalu berupaya meminta ketersediaan blanko E-KTP,” ungkapnya.

Ia pun menyatakan, untuk pelayanan lainnya, terutama Adminduk berjalan dengan lancar.

“Kalau untuk pembuatan Kartu Keluarga, Akte dan lainnya berjalan normal, dengan catatan masyarakat bisa datang ke Kantor Disdukcapil membawa persyaratan yang telah ditentukan,” katanya.

Dirinya pun berharap, dalam waktu dekat mengenai pelayanan pembuatan E-KTP bisa berjalan dengan normal kembali. “Saya berharap Pemerintah Pusat dalam waktu dekat sudah bisa merealisasikan ketersediaan blanko E-KTP, karena memang untuk pengadaan blanko E-KTP merupakan kewenangan Pemerintah Pusat,” tutupnya. (RIN)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

PRINGSEWU

7 Pringsewu & Kemendikbud Gelar PKK dan PKW tt

Edisi 500/ Tahun Ke-17/ 9 - 15 September 2019

Pringsewu, FAKTUAL – Pemerintah Kabupaten Pringsewu bekerjasama dengan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan sejumlah lembaga kursus di Pringsewu mengadakan Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW).

Kegiatan yang berlangsung dari 19 Agustus – 10 Oktober 2019 mendatang, dibuka secara resmi oleh Bupati Pringsewu H.Sujadi di aula utama kantor Sekretariat Pemkab Pringsewu, kemarin.

Turut menghadiri acara pembukaan tersebut, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu H.Heri Iswahyudi dan Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ir.Suheriyanto, serta Kepala BP-PAUD DIKMAS Provinsi Lampung.

Bupati Pringsewu H.Sujadi dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada BP-PAUD DIKMAS dan lembaga-lembaga kursus yang menggelar kegiatan pelatihan ini di Pringsewu.

Menurut bupati, di era keterbukaan dan globalisasi seperti sekarang ini, setiap orang memungkinkan untuk bekerja di mana saja dan di negara manapun, misalnya orang Pringsewu bisa bekerja di Singapura, orang Thailand bisa bekerja di Pringsewu dan sebagainya.

Namun demikian, ia tidak ingin di era global­ isasi seperti saat ini justru orang Pringsewu yang terpinggirkan karena dianggap tidak memiliki kecakapan. “Oleh karena itulah, kita harus memiliki kemampuan dan menguasai serta memiliki kecerdasan serta keahlian. Karena kunci keberhasilan di era globalisasi ini adalah cakap dan smart atau cerdas, serta pandai mem­ baca peluang dan sebagainya,” ujarnya.

Menurut Sujadi, siapa yang mampu dan menguasai teknologi, dialah yang akan menguasai dunia. “Presiden Jokowi sendiri memiliki program pembangunan SDM disamping pembangunan infrastruktur. Kegiatan kita inipun merupakan salah satu upaya untuk mendukung program pemerintah tersebut yakni dalam rangka meningkatkan kualitas SDM kita,” katanya.

Sementara itu, mewakili Kepala Badan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Lampung, pamong belajar BP-PAUD

DIKMAS Provinsi Lampung Dra.Atriani meng­ atakan Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) merupakan program layanan pendidikan melalui kursus dan pelatihan yang diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang berkompeten pada bidang keterampilan sesuai kebutuhan, sehingga dapat memanfaatkan secara optimal peluang-peluang kerja yang terbuka pada era MEA. “Melalui program ini, peserta didik dibekali keterampilan sesuai kebutuhan dan dikembang­ kan etos kerjanya, sehingga setelah menyelesaikan program, peserta didik juga dibantu dan

Ketua Umum KONI Kunjungi Padepokan Angkat Besi Gajah Lampung

dibimbing oleh lembaga penyelenggara program untuk mengakses lapangan kerja yang tersedia sampai mereka dapat bekerja,” katanya.

Untuk diketahui, kegiatan pelatihan Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) di Kabupaten Pringsewu tahun 2019 ini diikuti sebanyak 40 peserta dari LKP Bina Dharma Komputer dengan jenis keterampilan aplikasi perkantoran dan desain grafis, 25 orang dari LKP Global Komputer dengan jenis keterampilan yang sama, kemudian 25 peserta dari LKP Sewu.Com dengan jenis keterampilan aplikasi perkantoran, 20 peserta dari Zero.Com dengan

Fauzi Serahkan Bantuan Beras Cadangan Pringsewu, FAKTUAL – Wakil Bupati Pringsewu Fauzi menyerahkan bantuan beras cadangan pangan daerah dan stok darurat cadangan pangan kepada warga Pekon Bandung Baru Barat, Kecamatan Adiluwih, dan Pekon Sukoharjo I, Kecamatan Sukoharjo. Penyerahan dilakukan di masing-masing balai pekon, kemarin.

Turut mendampingi wabup, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Jhondrawadi, Kadis Ketahanan Pangan Tabrani Mahfi, camat dan kapekon.

Menurut Wabup Pringsewu, beras bantuan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Pringsewu

Pringsewu, FAKTUAL– Bupati Pringsewu Sujadi bersama jajaran pemerintah daerah dan KONI setempat mendampingi Ketua KONI Umum Pusat Marciano Norman yang melakukan kunjungan kerja ke Pedepokan Angkat BesiAngkat Berat ‘Gajah Lampung‘ di Kelurahan Pringsewu Utara, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, kemarin.

Dalam kunjungan ke padepokan yang banyak melahirkan lifter-lifter dunia tersebut, Marciano juga didampingi sejumlah pengurus KONI yang lain, diantaranya Wakil Ketua Umum III KONI Tursandi Alwi yang juga mantan Plt Gubernur Lampung, Kabid Binpres Dudi Gam­ biro, kemudian Ketua KONI Provinsi Lampung Yusuf Barusman, Ketua Harian Hannibal, serta Kabid Perencanaan dan Anggaran Harahap,

diterima langsung oleh pengasuh sekaligus pemilik Padepokan Gajah Lampung Imron Rosadi beserta para tokoh angkat besi Lampung yang juga adalah para anak asuhnya dahulu.

Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman pada kesempatan tersebut terkagum-kagum dengan keberadaan Padepokan Gajah Lampung ini, dimana menurutnya, meskipun tempatnya sederhana, namanya sudah terkenal di manamana dan melegenda, selain sudah banyak mencetak para juara dunia dan tokoh-tokoh olahraga nasional.

Marciano juga menitipkan Padepokan Gajah Lampung kepada Bupati Pringsewu untuk terus mendukung dan memperhatikan kebera­ daan padepokan kebanggaan masyarakat Lampung dan Indonesia tersebut. (PRI)

jenis keterampilan aplikasi perkantoran, 20 peserta dari LKP Queen Course dengan jenis keterampilan desain grafis, 25 peserta dari LKP Al-Azka dengan jenis keterampilan aplikasi perkantoran, 20 peserta dari LKP H&S dengan jenis keterampilan tata busana dan menjahit, serta 20 peserta dari LKP Al-Anwar dengan jenis keterampilan pertanian budidaya jamur.

Adapun sistem pembelajaran selama 200 jam ini terdiri dari 80% praktek dan 20% teori, serta 10 hari magang di tempat kerja, dengan waktu pelaksanaan ujian kompetensi dari LSK – TIK Jakarta diperkirakan pada tanggal 12-14 Oktober 2019 mendatang. (PRI)

secara gratis tersebut adalah beras cadangan pangan daerah yang dikhususkan bagi warga yang mengalami kerawanan pangan.

Beras tersebut adalah beras yang dibeli oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu dari masyarakat Pringsewu, dimana uang untuk membeli beras tersebut, bersumber dari pajak yang dibayarkan oleh warga.

Oleh karena itu, wabup Pringsewu mengajak serta menghimbau kepada masyarakat untuk taat dalam membayar pajak, karena sebetulnya uang pajak tersebut akan kembali kepada masyarakat.

(PRI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 500/ Tahun Ke-17/ 9 - 15 September 2019

PRINGSEWU

8

Puskesmas & RS Diminta Manfaatkan IT

Pringsewu, FAKTUAL – Wakil Bupati Pringsewu Fauzi mengharapkan setiap puskes­ mas dan rumah sakit di Kabupaten Pringsewu sudah mulai memanfaatkan IT dalam memberi­ kan pelayanan kepada masyarakat.

Beberapa pelayanan berbasis aplikasi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak puskesmas

atau rumah sakit diantaranya adalah konsultasi dokter dan bidan, dimana masyarakat dapat melakukan konsultasi di bidang kesehatan dengan dokter dan juga terkait dengan kehamilan maupun seputar masalah ibu hamil dan bayi dengan bidan, dan kesemuanya cukup dilakukan melalui smartphone. “Hal ini tentu saja sangat

membantu dan memudahkan masyarakat yang ingin memperoleh informasi seputar kesehatan dari dokter atau bidan tanpa harus datang secara langsung ke rumah sakit atau puskesmas atau klinik, yang mungkin saja jaraknya cukup jauh dari tempat tinggalnya,” katanya, saat melakukan kunjungan ke Puskes­

mas Ambarawa, kemarin.

Di Puskesmas Ambarawa, Wakil Bupati Pringsewu disambut dan diterima oleh Kepala UPT Puskesmas Ambarawa dr.Agung dan Sekretaris Kecamatan Ambarawa Eko Purwanto beserta jajaran UPT Puskesmas Ambarawa.

Wabup Pringsewu Fauzi juga meminta agar pihak puskesmas juga menyediakan tempat khusus yang nyaman untuk masyarakat yang ingin berkonsultasi masalah kesehatan.

“Tempatnya tidak menyatu di dalam puskesmas, sehingga masyarakat merasa enjoy dan nyaman.

Sudah saatnya puskesmas tidak sekadar menjadi tempat untuk berobat dan merawat orang sakit, namun harus juga berfungsi sebagai tempat berkonsultasi bagi masyarakat agar terhindar dari sakit,” ujarnya.

Sementara itu, terkait pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Pringsewu, Fauzi mengaku sudah memanggil Kadis Kesehatan setempat agar dapat menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga perguruan tinggi kesehatan yang ada di Pringsewu. “Beberapa bentuk kerjasama yang dapat dilakukan diantaranya adalah melakukan pembinaan dan penyuluhan serta sosialisasi kesehatan kepada masyarakat di desa-desa, dan juga kepada para pelajar di sekolah-sekolah yang ada di sembilan kecamatan di Kabupaten Pringsewu,” ujarnya lagi.

Lebih lanjut, Wakil Bupati Pringsewu juga mengajak seluruh elemen masyarakat di Kabu­ paten Pringsewu untuk bersama-sama mendukung dan mensukseskan program Pringsewu Kabupaten Sehat. “Menjaga kebersihan lingkungan masingmasing juga merupakan salah satu bentuk dukungan untuk keberhasilan Pringsewu sebagai Kabupaten Sehat,” pungkasnya.

(PRI)

Dinas P3AP2KB Juara Lomba Kebersihan Pringsewu, FAKTUAL – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Pringsewu berhasil menjadi juara pertama lomba kebersihan dan keindahan kantor antarorganisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

Sedangkan juara kedua dan ketiga masingmasing diraih oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu dan Inspektorat Kabupaten Pringsewu.

Lomba ini diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu dalam rangka memeriahkan peringatan HUT ke-74 kemerdekaan Republik Indonesia.

Atas keberhasilan tersebut, Dinas P3AP2KB Kabupaten Pringsewu bersama Setdakab dan Inspektorat Kabupaten Pringsewu menerima hadiah, piala dan piagam yang secara simbolis diserahkan oleh Bupati Pringsewu yang diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum A.Alwi Siregar didampingi Kadis Lingkungan Hidup Emil Riady, masing-masing kepada Sekretaris Dinas P3AP2KB Kabupaten Pringsewu Apolonia Karwati mewakili Kadis P3AP2KB Kabupaten Pringsewu Nazri Syauti, Kasubbag Rumah

Tangga Hendri Afanto mewakili Kabag Umum Ani Sundari, dan Inspektur Pembantu Jatiwan mewakili Inspektur Enang Budiati, pada saat apel jajaran Pemkab Pringsewu di lapangan pemkab setempat, kemarin.

Sementara itu, Sekretaris Dinas P3AP2KB Kabupaten Pringsewu Apolonia Karwati mewakili Kadis P3AP2KB Kabupaten Pringsewu Nazri Syauti mengaku senang dan bangga Dinas P3AP2KB Kabupaten Pringsewu berhasil menjadi juara pertama lomba tersebut.

Menurut Ana, sapaan akrab Apolonia Karwati, keberhasilan tersebut pada dasarnya merupakan keberhasilan bersama dan merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Dinas P3AP2KB Kabupaten Pringsewu.

“Atas nama Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Pringsewu, saya mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran, Kabid, Kasubbag, Kasi dan seluruh staf. Mari bersamasama kita pertahankan prestasi ini, karena pada dasarnya mempertahankan itu lebih sulit daripada meraih. Mari kita jaga terus kekompak­ an, persatuan, kebersamaan serta sinergitas kita bersama,” pintanya. (PRI)

Tim Kemenkes dan UNICEF Verifikasi Pringsewu Pringsewu, FAKTUAL – Tim Kementerian Kesehatan RI bersama UNICEF melakukan kun­jungan kerja ke Kabupaten Pringsewu.

Kedatangan tim tersebut adalah dalam rangka verifikasi lapangan terkait pemberian Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Award 2019, dimana Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu daerah yang diusulkan untuk memperoleh STBM Award tersebut Tim verifikasi beserta pendamping ini diantaranya Sukarmi dan Agustin Widiastuti dari Kemenkes RI, kemudian Muhammad Zainal dari UNICEF, serta pendamping dari Pemerintah Provinsi Lampung yakni Kasi Kesehatan Lingkungan Kesjaor Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Agus Setyo Widodo.

Selama di Pringsewu, mereka melakukan kunjungan ke Lokus Verifikasi Lapangan STBM Award Tahun 2019, yakni ke Bank Sampah Jejama Secancanan, TPA atau IPLT Bumiayu, STBM Centre Pagelaran, UPT Puskesmas Pagelaran, kunjungan ke Pekon Pujiharjo, serta Tugu ODF. Bupati Pringsewu Sujadi didampingi sejumlah pejabat pemkab setempat saat menerima tim tersebut di ruang rapat Bupati Pringsewu, mengatakan Indonesia saat ini sedang menghada­ pi tantangan untuk menuntaskan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 yang menetapkan tercapainya akses 100-0-100, yakni 100% akses air minum yang memenuhi syarat, kemudian 0% permukiman kumuh, serta 100% akses sanitasi layak.

“Seiring dengan target tersebut, Pemerintah

Kabupaten Pringsewu telah mendeklarasikan sebagai Kabupaten ODF pada akhir 2017 lalu melalui beberapa proses dan dukungan semua pihak,” katanya.

Dikatakan, keberhasilan Pringsewu menjadi Kabupaten ODF ini adalah hasil kerjasama sinergis semua stakeholders di Kabupaten Pringsewu, karena masalah sanitasi bukan hanya tugas pemerintah saja, tetapi juga tanggungjawab bersama semua pihak, khususnya masyarakat itu sendiri.

“Pemkab Pringsewu telah mengeluarkan regulasi percepatan universal access, diantaranya merubah pola pikir, dari program menjadi sebuah gerakan. Kaitan tersebut, Pemkab Pringsewu telah membentuk Satuan Tugas Gerakan Bersama Rakyat Kabupaten Pringsewu ODF atau Gebrak ODF, dengan melibatkan sejumlah pihak, baik kepolisian, TNI, OPD, ulama dan tokoh agama lainnya, serta unsur terkait lain, dimana Ketua Satgas Gebrak ODF Kabupaten Pringsewu ini dijabat oleh Wakil Bupati Pringsewu. Di sini peran ulama juga sangat penting mengingat masyarakat Pringsewu merupakan masyarakat religius, sehingga di Pringsewu ini ada istilah Jihad Sanitasi,” paparnya.

Sementara, terkait STBM ini, Muhammad Zainal dari UNICEF mengatakan keberadaan Pringsewu cukup fenomenal dan banyak menjadi topik bahasan di berbagai forum.

“Pringsewu juga masuk nominasi sebagai daerah yang melakukan upaya dan inovasi untuk mempertahankan ODF dan melaksanakan pilar-pilar lainnya, sehingga diusulkan untuk memperoleh STBM Award,” katanya. (PRI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMPUNG TIMUR

BENAR BERIMBANG

Edisi 500/ Tahun Ke-17/ 9 - 15 September 2019

9

Masyarakat Lamtim Dapat Pelayanan Gratis Lamtim, FAKTUAL - Menghadiri Acara Sosia­lisasi Pelayanan Kesehatan dan Ambulan Gratis Zona 1 untuk Kecamatan Metro Kibang, Batanghari, Pekalongan dan Sekampung Kabu­ paten Lampung Timur tahun 2019 di Balai Perte­muan Umum Kecamatan Batanghari, Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari minta dengan para kepala desa, pamong desa dan lainnya untuk segera mensosialisasikan program ini.

“Ini adalah salah satu program kita yang akan kita sosialisasikan kepada seluruh warga, oleh karena itu saya berpesan kepada camat nanti bisa dikoordinasikan dengan para kepala desa, pamong desa dan lainnya untuk segera mensosialisasikan program ini. Insyallah ini akan membantu warga Lampung Timur agar bisa lebih sehat dan sejahtera. Karena tugas dan kewajiban Pemerintah Lampung Timur adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat kita yang ada di Lampung Timur, “ kata Zaiful.

Hadir pula mendampingi Zaiful dalam kesem­ patan tersebut, Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Nur Syamsu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Subandri Bachri, Direktur RSUD Sukadana, dr. Nanang, para Camat dan para Kepala Desa dari 4 kecamatan, Ketua TP PKK Desa dari 4 kecamatan, Kepala UPT seluruh Puskesmas dan jajaran nya dari 4 kecamatan, serta Kader kesehatan dan tokoh masyarakat dari 4 kecamatan.

Untuk diketahui sasaran dari program ini ialah seluruh warga Lampung Timur yang memiliki Kartu Keluarga dan KTP Elektronik dengan tempat untuk memperoleh pelayanan ini ialah di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan RSUD Sukadana.

Adapun jenis layanan yang didapat dari program ini ialah pengobatan dasar di puskesmas dan puskesmas pembantu, pelayanan rawat inap di puskesmas rawat inap, layanan ambulance di puskesmas, layanan gawat darurat di RSUD Sukadana, dan rawat inap kelas III di RSUD Sukadana bagi masyarakat miskin.

Sementara itu syarat-syarat yang diperlukan

untuk bisa merasakan pelayanan ini ialah membawa dan menunjukkan kartu keluarga dan KTP beserta fotokopy nya, mengisi suratsurat pernyataan, membawa surat rujukan dari puskesmas khusus layanan spesialistik di RSUD Sukadana, serta menunjukkan surat keterangan tidak mampu untuk rawat inap kelas III di RSUD Sukadana.

Usai menghadiri Sosialisasi Pelayanan Kesehatan dan Ambulan Gratis tersebut, Zaiful beserta jajaran melanjutkan diri mengunjungi

SDN2 Telogorejo di Kecamatan Batanghari yang mana diketahui kondisinya sangat memprihatinkan.

“Kondisi SDN 2 Telogorejo ini sangat memprihatinkan, oleh karena itu saya memohon maaf kepada warga kita di Telogorejo dan khusus anak-anak sekalian SDN 2, ini wajib hukumnya untuk kita perbaiki, saya akan diskusikan dengan kepala dinas pendidikan untuk dapat segera membangun sekolah ini secepatnya, karena ini sangat memprihatinkan

dan mencidrai dunia pendidikan,” ujarnya.

Zaiful menambahkan, bagaimana kita menuntut menaikan mutu siswa siswi kita tetapi dari tempatnya sendiri sudah sangat tidak layak. Saya mengharapkan kepada seluruh camat yang ada di Lampung Timur untuk menyisir sekolah-sekolah yang ada di masingmasing kecamatannya dan melaporkannya kepada saya sehingga tahu mana saja yang kita anggap perlu untuk di perbaiki.

(IRI)

Bupati Lamtim Pimpin Sertijab Lima Camat Dinas PPDALDUK Diminta Lampung Timur, FAKTUAL - Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari memimpin serah terima jabatan (Sertijab) lima camat di Lampung Timur di Aula Kantor Kecamatan Sekampung, kemarin.

Turut hadir Ketua TP PKK Kabupaten Lampung Timur, Putri Ernawati Zaiful Bokhari, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Tarmizi, Kepala Badan Perencanaan Pembang­ unan Daerah, Puji Riyanto, Kepala Dinas Pariwisata, Almaturidi, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Mulyanda, Kepala Bagian Otonomi Daerah Setdakab Lampung Timur, Syamsurijal, Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Timur, I Ketut Budiase, dan kepala desa seKecamatan Sekampung.

Kelima Camat itu, Camat Batanghari Rohiman, Camat Sekampung Yudi Irawan, Camat Bumi Agung Hendra Septiawan, Camat Pekalongan Nuryanto dan Camat Batanghari Nuban, M. Soim.

Dalam arahannya, Zaiful menyampaikan bahwa serah terima jabatan ataupun pelantikan dalam aparatur sipil negara ini adalah hal yang lumrah yang biasa dalam rangka penyegaran.

“Saya atas nama pemerintah kabupaten Lampung Timur mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada camat yang lama karena selama ini saya melihat, menilai bahwa kerja keras daripada camatcamat yang lama ini sungguh luar biasa dalam rangka memajukan kabupaten Lampung Timur ini di masing-masing kecamatan. Pergantian ini tentunya ini adalah hal yang lumrah karena menurut pengetahuan dan ilmu yang saya dapat apabila kita ingin meletakkan jabatan dalam posisi kita yang terbaik ini adalah hal yang sungguh luar biasa yang akan selalu dikenang oleh warga masyarakat dan juga akan dikenal oleh seluruh aparatur yang ada di kecamatan masingmasing. Saya melihat loyalitas, dedikasi, integritas para camat yang lama sungguh luar biasa,” kata Zaiful.

Lebih lanjut Zaiful berpesan agar TP PKK kecamatan agar selalu mendampingi dan memberikan support kepada para suami sebagai camat di kecamatan masing-masing.

“Saya berpesan kepada camat yang baru agar bisa menja­ lankan tugas dengan sebaik-baiknya dan kepada tim penggerak PKK kecamatan agar bisa selalu mendampingi dan memberikan support serta dukungan sepenuhnya kepada suami sebagai

Tingkatkan Kinerja

camat di kecamatan masing-masing. Insyaallah terkait dengan anggaran untuk ibu-ibu PKK Kecamatan, pemerintah Lampung Timur juga sudah menganggarkan khusus untuk ketua tim penggerak PKK Kecamatan, jadi nggak pusing lagi nggak terlalu musingin bapak camat,” ungkap Zaiful.

Dalam rangka mempercepat pembangunan di masingmasing kecamatan telah dibagi OPD untuk nanti mendampingi dan mempercepat pembangunan di masing-masing kecamatan bahwa Kecamatan Batanghari akan didampingi oleh sekretaris DPRD Lampung Timur, Sekampung akan didampingi oleh BPBD dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, sementara Bumi Agung didampingi oleh Dinas Pariwisata dan Dinas PPDALDUK, dan untuk Pekalongan akan di dampingi oleh Bappeda, serta untuk Batanghari Nuban ini akan didampingi oleh Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu dan Bagian Hukum.

Terkait pembangunan yang ada di Lampung Timur, Zaiful menegaskan bahwa siapapun yang akan menghambat pembangunan di Lampung Timur akan ditindak tegas.

“Saya secara tegas meminta untuk diproses secara hukum siapapun yang menghambat proses pembangunan di Lampung Timur ini. Oleh karena itu beberapa pejabat di dinas PU saya ganti karena saya ingin Lampung Timur ini lebih baik dan APBD 2020 ini sudah disampaikan kepada DPRD, perencanaan­ nya sudah direncanakan di dalam APBD perubahan 2019, oleh karena itu pelaksanaan kegiatan nanti APBD 2020 harus dilaksanakan selambat-lambatnya bulan Maret 2020, yang 2019 ini dalam proses pelelangan,” tegas Zaiful.(IRI)

Lamtim, FAKTUAL - Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari Memberi Sambutan Dalam Acara Penyerahan Alat Praga Edukasi BKB Stunting dan Smartphone bagi PLKB di Aula Kantor TP PKK Kabupaten Lampung Timur, kemarin.

Hadir menemani bupati, Ketua TP PKK Kabupaten Lampung Timur, Putri Ernawati Zaiful Bokhari, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk, Farida Norma, dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung, Uliantina Meiti Dalam sambutannya, Zaiful menyampaikan dinas pemberdayaan perempuan bersama dengan anak dan pengendalian penduduk masih dalam proses akan berdiri sendiri pada bulan Oktober ini.

“Perlu saya sampaikan pada ibu Uliantina bahwa dinas pemberdayaan perempuan sekarang ini sedang kami proses untuk kami pecah, nanti pemberdayaan perempuan bersama dengan anak dan nanti pengendalian penduduk ini berdiri sendiri. Masih dalam proses, insyaallah di bulan Oktober ini. Diharapkan nanti terkait pengendalian penduduk ini bisa terfokus sehingga apa yang diharapkan oleh bapak presiden, pemerintah pusat terkait dengan pengendalian penduduk ini betul-betul ini bisa terjaga dengan baik”.

“Saat ini di sekolah-sekolah di paud, tk, dan sd sekarang semakin hari semakin sedikit, agak prihatin juga. Kemarin di kecamatan Batanghari saya meninjau juga lokasi karena ada sd yang sudah sangat tua, kelas 1 sampai kelas 6 itu hanya 56 siswa. Jadi betul-betul Lampung Timur ini kb nya sangat berhasil”.

Lebih lanjut, orang nomor satu di Bumei Tuwah Bepadan tersebut mengatakan agar jajaran dinas ppdalduk dapat terus meningkatkan kinerja agar target dan program dengan jumalh penduduk tingkat nasional sesuai dengan harapan.

“Tentunya saya juga berterimakasih kepada jajaran dinas ppdalduk sebagai leading sector dari pada program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) tentunya dapat terus meningkatkan kinerja agar target-target dan program yang dikendalikan dengan jumlah penduduk tingkat nasional, tingkat provinsi Lampung ini bisa sesuai dengan harapan dari pada pemerintah busat dan tentunya bapak Presiden”.

Zaiful berharap para petugas KB dapat terus menjaga kinerja dan semangat sehingga masalah kependudukan baik secara kualitas maupun kuantitas yang merupakan permasalahan dapat dijaga dengan baik.

Untuk diketahui setelah membuka acara tersebut dilanjutkan dengan audensi bersama kepala perwakilan BKKBN provinsi Lampung bersama jajarannya. Dan dilanjutkan dengan pemberian secara simbolis alat peraga edukasi BKB stunting dan smartphone oleh Ketua TP PKK Lampung Timur kepada kepala perwakilan BKKBN Lampung. (IRI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

RAGAM 10

BENAR BERIMBANG

Edisi 500/ Tahun Ke-17/ 9 - 15 September 2019

Lampung Tuan Rumah FLS2N

Bandarlampung, FAKTUAL - Provinsi Lampung dipercaya menjadi tuan rumah Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) ke-16 tahun 2019 pada 15-21 September 2019 mendatang.

Sehubungan dengan hal tersebut Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto mengharapkan semua OPD mendukung kegiatan tersebut. Menurutnya, gelaran berskala Nasional ini merupakan momentum untuk memperke­ nalkan Potensi Pariwisata Lampung.

“Demi nama baik Provinsi Lampung, selain dinas pendidikan saya mengharapkan keterli­ batan OPD lain seperti Pariwisata, Kesehatan, dan Kominfo serta Dinas Perhubungan untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan FLS2N 2019,” kata Pj. Sekprov Fahrizal saat memimpin rapat persiapan Pelaksanaan FLS2N tahun 2019 tingkat Nasional di Balai Keratun Kantor Gubernur Provinsi Lampung, kemarin.

Dilanjutkannya, hajat Lampung ini tidak hanya melibatkan seluruh OPD terkait di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, tapi juga Otoritas Bandara Raden Inten II, Kepolisian Daerah Lampung hingga Kabupaten / Kota Se- Provinsi Lampung.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Sulpakar menambahkan ini merupakan kali pertama Lampung menjadi tuan rumah FLS2N tingkat nasional.

Dijelaskannya, tema besar FLS2N 2019 yaitu “Bersama dalam seni.” Kategori Lomba meliputi tiga jenjang. Pertama jenjang SMA yang akan

Festival Way Kambas 2019 Digelar 9-10 November Lamtim, FAKTUAL - Meski pelaksanaan Festival Way Kambas 2019 masih beberapa bulan lagi, namun sebagai bentuk keseriusannya, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) sudah mulai melakukan persiapan.

Persiapan tersebut diantaranya menggelar rapat dalam rangka pelaksaan gelaran puncak Festival Way Kambas Tahun 2019 yang mana rencananya akan digelar pada tanggal 09 dan 10 November 2019 mendatang. pemkab Lamtim menggelar rapat di Aula Atas Setdakab Lampung Timur itu diketahui untuk membahas tentang susunan kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan pada Festival Way Kambas tahun 2019 agar pada pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan sukses.

Hadir pada rapat persiapan Festival Way Kambas 2019 yang dipimpin langsung oleh Bupati Lampung Timur, Zaiful Bokhari itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur, Syahrudin Putera, Kapolres Lampung Timur yang diwakili Kasat Binmas, Iptu SI Marbun, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Junaidi, Kepala Balai Taman Nasional Way Kambas, Subakir, Danramil 429-01/Labuhan Ratu, Kapten Inf. Beny, Para Kepala OPD dan Kepala Bagian serta Camat se-Kabupaten Lampung Timur.

Dalam penyampaiannya pada rapat tersebut, Zaiful menjelaskan bahwa Festival Way Kambas ini akan di gelar selama dua hari yakni sabtu dan minggu, 09 dan 10 Septermber 2019. Ia berharap seluruh jajaran yang terlibat dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya.

“Saya mengharapkan kepada kita semua baik itu jajaran, OPD, maupun camat dan lainnya yang terlibat dalam acara ini, kita bisa menjalankan dengan sebaik baiknya sesuai dengan tugas dan fungsi nya masing-masing, dengan harapan kemeriahan pelaksanaan festival way kambas 2019 ini tidak kalah dengan

2018”.

Lebih lanjut Zaiful berharap kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan meriah walau hanya dilaksanakan dalam dua hari saja.

“Harapan saya kepada kita semua, kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan semeriah mungkin namun dengan waktu yang tidak terlalu lama hanya 2 hari”.

Dalam gelaran Festival Way Kambas 2019 yang mengangkat tema “Jelajah Budaya Dan Alam Lampung Timur” itu sendiri direncanakan akan memiliki beberapa agenda kegiatan, yakni terdapat festival kuliner, jejak petualang way kambas, XC MTB, parade band, way kambas adventure trail, fun bike way kambas, motor antik, lomba kuda lumping, pawai budaya, tari bedana masal, pagelaran seni daerah, grand opening ceremony, way kambas idol, elephant camp, lomba tari melinting, lomba tari bedana, festival buah nusantara, lomba kreasi souvenir, kemah saka pariwisata, Way Kambas 10K, forest fotography festival, dan closing ceremony. (IRI)

memperlombakan vokal solo, tari kreasi, baca puisi, cipta puisi, gitar solo, desain poster, kriya, film pendek dan monolog. Kedua jenjang SMK akan diisi dengan perlombaan seperti menyanyi solo, tari tradisional, musik tradisi Daerah, solo gitar klasik, theater, fim pendek dan permainan tradisional. Jenjang selanjutnya merupakan jenjang Pendidikan khusus layanan khusus (PKLK).

Khusus untuk jenjang PKLK akan akan diisi perlomban seperti menyanyi solo diikuti oleh SDLB dan menyanyi Solo oleh SMPLB/SMALB, menari diikuti oleh SMPLB/SMALB. Pantomim diikuti peserta dari SMPLB/SMALB, melukis oleh SDLB, SMPLB dan SMALB, desain grafis diikuti peserta dari SMPLB dan SMALB, dan MTQ diikuti oleh SMPLB dan SMALB. Lomba akan dilaksanakan di berbagai tempat di Bandar Lampung. “lomba-lomba akan digelar di beberapa hotel seperti Hotel Emersia, Hotel Yunna, Hotel Whiz Prime, Hotel Batiqa, Hotel Rodison, Hotel Swisbell, Hotel Golden Tulip, Hotel Asoka, Hotel Bukit Randu, Hotel Grand Anugrah Hotel Nusantara Syariah, Hotel Novotel, Hotel Aston dan Hotel Horison,” jelas Sulpakar.

Kemudian kadisdik ini juga mengatakan Gelaran seni yang akan mengikutsertakan perwakilan dari 34 Provinsi ini juga akan dijadwalkan mengikuti kunjungan wisata edukasi ke beberapa destinasi Pavorit di Provinsi Lampung.

“Dengan kehadiran lebih dari 3500 orang peserta dan peninjau dari seluruh Indonesia, kita akan tunjukkan berbagai kekayaan yang dimiliki Provinsi Lampung, mulai dari kekayaan budaya yang akan kita tunjukkan lewat prosesi penyambutan. Bahkan lebih dari itu gelaran ini akan membawa dampak positif bagi Pariwisata Lampung dan industri menengahn,” kata Sulpakar.

Rapat tersebut tampak dihadiri perwakilan dari Dinas Kesehatan, Kominfo dan Dinas Pariwisata Lampung, Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Pringsewu, Perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota perwakilan SatpolPP dan jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. (AS)

PWRI & Kerta Wredatama Pringsewu 2019-2024 Dikukuhkan Pringsewu, FAKTUAL – Pengurus Cabang Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Pringsewu masa bakti 2019-2024 dikukuhkan oleh Wakil Ketua PWRI Provinsi Lampung sekaligus Ketua Kerukunan Wanita Wredatama (Kerta) Provinsi Lampung Sri Wardhani, S.H. mewakili Ketua PWRI Provinsi Lampung di Aula Utama Kantor Bupati Pringsewu, kemarin.

Mereka yang dikukuhkan berdasarkan SK Pengurus PWRI Provinsi Lampung No.027/PP/SK/VI/2019 ini, adalah Ketua Dariman, Wakil Ketua I Sugianto Harjo, Wakil Ketua II Suyahno, serta Wakil Ketua III Hj.Suaidah, Sekretaris Sarwono, Bendahara Tutur Kuswanto, serta sejumlah bidang.

Sedangkan di Dewan Penasehat, sebagai Ketua Penasehat H.R.U.Hendarman, P.H.N., Wakil Ketua H.Lestari Suyanto Hadi, dengan anggota Supoyo dan Drs.H.Suhalil Irianto.

Selain itu, juga dikukuhkan pengurus Kerukunan Wanita Wredatama (Kerta) Kabupaten Pringsewu masa bakti 20192024, dengan Ketua Hj.Suaida, Wakil Ketua Hj.Maryati, Sekretaris Sri Sumini, Bendahara Nurbaiti Ismail, serta beberapa bidang.

Mereka dikukuhkan berdasarkan SK Pengurus PWRI Provinsi Lampung No.031/PP/SK/VI/2019.

Turut hadir pada acara pengukuhan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu A.Budiman P. Mega, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pringsewu Mastuah, serta jajaran pemerintah daerah dan muspida setempat.

Mewakili Bupati Pringsewu Sujadi, Sekdakab Pringsewu A.Budiman P. Mega dalam sambutannya berharap para pengurus PWRI yang dikukuhkan dapat segera melaksanakan tugas orga­ nisasi dengan baik, sekaligus dapat menunjukkan kiprahnya di tengah masyarakat, agar keberadaan PWRI semakin dirasakan manfaatnya, terutama tugas pengabdiannya di lingkungan mas­ ya­rakat dan pemerintah maupun kepentingan anggotanya.(PRI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 500/ Tahun Ke-17/ 9 - 15 September 2019

ADVERTORIAL

11

Winarti Hadiri Pelantikan Himpaudin se-Tulangbawang

Tulangbawang, FAKTUAL - Bupati Hj, Winarti, SE.MH menghadiri pelantikan pengurus Himpaudi kecamatan Se - kabupaten Tulang bawang, sekaligus pemberian BOP paud tahap 1 tahun 2019, Rabu (04/09/2019) Dalam acara tersebut dihadiri oleh SEKDA, anggota kodim 0426, Kapolsek banjar agung, kepala dinas pendidikan, Camat SE - kecamatan tulang bawang, dan kepala sekolah se - kabupaten Tulang bawang Dalam sambutannya Bupati Tulang bawang menyampaikan bahwa Ada sekitar 159 paud yang ada di kabupaten tulang bawang ini ada beberapa yang belum mendapatkan Biaya operasional paud (BOP) untuk tahun 2019 karna ini menyangkut dari pada salah satu program kabupaten Tulang bawang dimana kita juga memberi perhatian kepada dunia pendidikan.

Hj, Winarti, SE.MH menyampaikan kepada Sekda dan asisten 1 supaya tahun 2020 bisa dianggarkan untuk mendapatkan bantuan leptop kepada bunda - bunda paud yang ada di tulang bawang supaya bisa mempercepat kan sistim - sistim sekolah PAUD. Tolong bagi bidang - bidang yang menangani hal ini tolong didampingi 159 paud ini bisa semuanya mendapatkan BOP atau bantuan dari

pemerintah pusat untuk tahun kedepannya dan yakin akinlah salama saya menjadi Bupati, tidak ada potongan untuk Bupati.

“Saya tidak pernah meminta potongan apapun, kerjakan sesuai Juknis, buat laporan

pertanggungjawaban yang bener, bertanya bila belum paham,” ujar Pangeran Suri, panggilan adat Bupati Winarti.

Ibu Tumiyen salah satu pengurus TK. Badik Alam II Kampung Gedung Harapan Kecamatan Pemawar Aji,

berharap kegiatan HIMPAUDI Tulangbawang tidak ketinggalan dengan Kabupaten lain, karena sempat vacum beberapa bulan. “Bersama Ibu Winarti kami berharap kegiatan-kegiatan PAUD bisa makin semarak, dan tidak ketinggalan dengan Daerah lain,”

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 500/ Tahun Ke-17/ 9 - 15 September 2019

TULANGBAWANG

12

Winarti Hadiri Peringatan 1 Muharram

Tulang Bawang, FAKTUAL-Bupati Tulangba­ wang Winarti menghadiri peringatan 1 Muharam

1441 Hijriah, di Kampung Sidomekar, Kecamatan Gedungaji Baru, kemarin.

Kehadiran Winarti disambut antusias masyarakat Sidomekar.

Winarti dalam sambutannya menyampaikan bahwa, masyarakat Tulangbawang sangat mendambakan Pemerintahan berkualitas, yang mampu memberi pelayanan terbaik kepada rakyatnya.

“Maka dari itu, saya meyakini, untuk terus mendorong perubahan tersebut, tentu saja Pemerintah membutuhkan partisipasi dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, agar 25 program unggulan pro-rakyat ini dapat berjalan maksimal, karena perubahan itu harus dimulai dari individu, ke keluarga, hingga ke masyarakat luas,” tegas Winarti.

Dengan semangat itu, kata Winarti, selanjutnya kita terus berjuang bersama-sama untuk berkomitmen bergotong royong membangun Kabupaten Tulangbawang dan mensejahterakan masyarakat.

“Seperti ini kita lakukan perekaman Ktp-el dikecamatan, silahkan manfaatkkan” imbuh Winarti.

Sementara, Kepala Kampung Sidomekar Krisbandi melaporkan, bahwa 25 program prorakyat telah berjalan, sangat diterima dan dirasakan oleh masyarakat.

“25 program secara bertahap sudah berjalan, kami berharap kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan realisasinya bisa terus terjaga.

Untuk pengurusan Ktp-el, dan realisasi bantuanbantuan diharapkan terus seperti ini, karena masyarakat merasa mendapat kemudahan,” paparnya. (MUH)

MPP Tuba Terapkan Pengurus RAPI Tuba Sistem Aplikasi E-Signature 2018-2022 Dilantik

Tulang Bawang,FAKTUAL-Pengurus Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Tulangbawang, periode 2018 - 2022, dilantik, kemarin.

Pelantikan yang dilaksanakan di Islamic Center Menggala, dihadiri Bupati Tulangbawang Winarti dan sejumlah pengurus RAPI Lampung.

Adapun sebagai pemegang tongkat Komando, Pengurus Wilayah 8 RAPI Kabupaten Tulangba­ wang, yaitu sebagai Ketua Anthoni dengan Ketua I Hamidi Akip.

Dalam sambutan, Pengurus RAPI Provinsi Lampung, Reza Fahrial mengatakan, bahwa Lampung mendapat predikat terbaik se-Indo­ nesia, capaian itu, berkat kekompakan dan dedikasi semua pengurus untuk rakyat.

“Namun dari ini kita harus lebih kompak lagi, maka mari bekerja dan terus bersinergi mendukung program Pemerintah, seperti 25 program pro-rakyat Ibu Winarti,” ucapnya.

Ia juga meminta mobil Ambulance kepada Pemerintah Kabupaten Tulangbawang, untuk pengurus RAPI Tulangbawang. “Mobil itu sebagai alat RAPI untuk mengabdi pada rakyat,” cetusnya.

Sementara, mendengar harapan dalam sambutan RAPI Provinsi Lampung itu, Bupati Tulangbawang langsung memberikan respon positif. “Untuk pelayanan dasar rakyat, kenapa harus ditolak,” ujar Winarti memberikan signal.

(MUH)

Usai Istisqo Tuba Diguyur Hujan Tulang Bawang, FAKTUAL-Hujan mengguyur wilayah Kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang (Tuba), kemarin. Sebelumnya, Kodim 0426 Tulang Bawang menggelar Salat Istisqo di Makodim, Koramil 426-01 Mesuji, dan Koramil 426-03 Rawajitu untuk meminta hujan turun.

“Alhamdulilah, hujan akhirnya turun diwilayah Mesuji dan Tulang Bawang. Kemarin, kita gelar Salat Istisqo untuk meminta turunnya

hujan karena sudah 5 bulan lamanya tidak ada hujan,” jelas Dandim.

Rasa syukur juga disampaikan Timbul, petani asal Mesuji. Dengan adanya hujan, tanaman padi miliknya dan petani lain selamat dari dampak kekeringan.

“Alhamdulilah hujan turun, tentu kami bersyukur. Kami tidak lagi khawatir tanaman kami mati,” jelasnya.

(MUH)

Tulang Bawang, FAKTUAL - Untuk mening­ kat­kan pelayanan kepada masyarakat dalam kepengurusan perizinan dan non perizinan pada penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Tulang Bawang (Tuba), pemkab setempat terus melakukan penyempur­ naan sistem, dengan penerapan E-signature pada aplikasi Sicantik Cloud yang sinergi dengan aplikasi OSS. Penerbitan Sertifikat E-signature tersebut diawali dengan koordinasi yang dilakukan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Lusiana ke Balai Jaringan Informasi dan Komunikasi (BJIK) pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi di Kawasan Puspiptek Tangerang Selatan, kemarin.

“Untuk diketahui, Kabupaten Tulang Bawang merupakan Daerah pertama dan satu-satunya di Provinsi Lampung yang menerapkan sistem digital E-signature. Dengan penggunaan aplikasi ini bisa mempercepat penerbitan izin, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat lebih cepat karena Pejabat berwenang dapat melakukan penandatanganan izin walaupun berada diluar ruang kerjanya,” jelas Lusiana.

Tentunya, lanjut Kepala DPM-PTSP Kabupaten

Tulang Bawang, terobosan yang dilakukan ini, sangat sejalan dengan 25 program unggulan pro-rakyat, tentang pelayanan publik yang menjadi komitmen Bupati Tulang Bawang Winarti untuk mewujudkannya.

“Nantinya, Pejabat yang menandatangi izin dan non izin, dapat melaksanakan tugasnya dengan cepat dan akurat, walaupun sedang berada di luar ruang kerja,” ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan, mekanismenya adalah Pejabat berwenang cukup menandatang­ ani izin atau approval (pengesahan) pada menu di komputer atau smart phone. Maka tandatangan tersebut akan secara langsung tercetak pada dokumen izin. “Sehingga, mereka tidak perlu lagi membubuhkan tandatangannya berulangulang pada dokumen izin yang akan diterbitkan,” terangnya.

Lusiana juga memastikan, aplikasi E-signature merupakan bentuk nyata komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang, dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan pemanfaatan sistem teknologi informasi untuk memberikan ketepatan waktu, kecepatan, dan kemudahan dalam penyelenggaraan PTSP di MPP Bergerak Melayani Warga (BMW) Tulang Bawang.

(MUH)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

MESUJI

BENAR BERIMBANG

13 Polres Tingkatkan Patroli Daerah Perbatasan

Edisi 500/ Tahun Ke-17/ 9 - 15 September 2019

Mesuji, FAKTUAL - Kepolisian Resor Mesuji, Lampung, meningkatkan patroli pengamanan di perbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan untuk mencegah terjadinya tindak kriminalitas.

Kapolres Mesuji AKBP Edi Purnomo diwakili Kasat Lantas Polres Mesuji AKP Hadly Nasution saat ditemui di Pos Lantas Desa Labuhan Permai Mesuji, Selasa mengatakan, patroli bersama itu melibatkan puluhan personel.

“Patroli yang dilaksanakan ini merupakan patroli rutin. Kami meningkatkan patroli di setiap perbatasan, khususnya di lokasi yang dinilai menjadi jalan tikus dan rawan tindak kriminal,” kata AKP Hadly Nasution.

Ia menjelaskan, pihaknya tak ingin kecolongan di wilayah perbatasan itu, karena daerah perbatasan rawan akan tindak kriminalitas yang nantinya dapat mengganggu keamanan masyarakat.

Patroli bersama itu merupakan bagian dari sinergi antara Polri untuk menjaga dan mengamankan wilayah perbatasan.

Sampai sejauh ini, kata dia, selama kegiatan patroli belum ditemukan pelintas batas kriminal yang masuk melalui jalur-jalur tikus.

“Sejauh dilakukan patroli bersama, belum ditemukan ada kejadian kriminalitas, dan situasi keamanan sejauh ini masih kondusif,” katanya.

Sebelumnya, Polres Mesuji juga menggelar Operasi Patuh Krakatau 2019 untuk terus menekan angka kecelakaan lalu lintas di daerah itu.

Wakapolres Polres Mesuji Kompol Hendri­ yan­syah menyatakan angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Mesuji, Lampung setiap tahun cenderung mengalami penurunan.

“Pertumbuhan penduduk dan jumlah kendaraan terus mengalami peningkatan secara signifikan, sehingga memerlukan keseriusan lebih komprehensif untuk menekan

kecelakaan lalu lintas itu agar terus menurun,” kata dia, saat gelar pasukan Operasi Patuh Krakatau 2019, di Mapolres Mesuji, Kamis.

Menurut dia, banyak faktor yang menjadi penyebab terjadi kecelakaan di jalan raya, mulai dari kelalaian manusia yang tidak patuh pada peraturan hingga peningkatan volume kendaraan

Mesuji Dilanda Krisis Air Bersih

Mesuji, FAKTUAL - Sebagian warga di Kecamatan Mesuji Timur dan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung mulai mengalami krisis air bersih akibat kemarau dan kekeringan yang melanda daerah itu.

Menurut Saimah, seorang warga Kecamatan Mesuji Timur, Senin, untuk mendapatkan air bersih dari sumur umum yang menjadi sumber air bersih di desanya harus menunggu 10 -12 jam.

“Kami harus menunggu lama untuk mendapatkan air bersih dari sumur karena kondisi sumur mengering,” katanya.

Ia mengatakan bahwa kondisi kemarau diperkirakan masih panjang, dan warga tentu akan makin sulit mendapatkan air bersih.

“Kalau tiga bulan ke depan belum juga turun hujan, kami tentu akan sulit mendapatkan air bersih,” katanya.

Warga lainnya juga mengatakan hal senada, dan mereka membeli air bersih dari pedagang.

“Semenjak musim kemarau ini, saya terpaksa membeli air bersih untuk kebutuhan rumah tangga karena sumur sudah tidak ada airnya, “ ujar Saimah.

Dalam kesempatan berbeda, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mesuji Syahril Sa’dullah mengataka ada 30 desa di daerahnya yang harus mendapat suplai air bersih.

“Sejak kekeringan melanda Mesuji, rata-rata dua tangki air berkapasitas 10 ribu liter didistribusikan setiap hari kepada warga setempat,” katanya.

Ia memperkirakan kebutuhan air bersih layak konsumsi semakin meningkat seiring berlangsungnya musim panas.

Warga Mesuji Lampung mendapatkan pasokan air bersih akibat musim kemarau masih melanda daerah yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan itu.

Ia mengatakan pihaknya telah mendistri­ busikan air bersih ke Desa Tanjung Serayan Kecamatan Mesuji dan Desa Tanjung Mas Mulya Kecamatan Mesuji Timur.

Pendistribusian air bersih ini, kata Syahril, berlangsung sejak sepekan terakhir, dan sudah ada enam desa di Kecamatan Mesuji dan Mesuji Timur yang mendapatkan pasokan air bersih. (*)

yang semakin tinggi.

Upaya untuk mengantisipasi peningkatan kecelakaan itu, ia melanjutkan, pihaknya melakukan operasi patuh agar dapat mengurangi terjadi pelanggaran lalu lintas.

Ia menegaskan, perlu keseriusan petugas dalam menjalankan tugas mengatur lalu lintas,

sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di Mesuji, Lampung.

Dia juga mengingatkan, dalam menjalankan tugas, personel gabungan dapat menjalankan fungsinya sesuai aturan yang berlaku, menjaga keselamatan diri, dan bekerja berdasarkan hati nurani.(*)

Harga Kelapa Sawit Naik Mesuji, FAKTUAL- Harga tandan buah segar kelapa sawit pada tingkat petani di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung sejak beberapa hari ini mencapai Rp1.100 per kilogram atau mengalami kenaikan dibandingkan sebelumnya.

“Kami menjual buah sawit kepada pedagang pengumpul atau tauke sawit sebesar Rp1.100 per kg sejak beberapa hari terakhir, harga sawit sebelumnya sebesar Rp970 per kg,” kata Katirin, petani kelapa sawit di Kecamatan Simpang Pematang, Mesuji, Selasa.

Katirin yang memiliki lahan kebun kelapa sawit seluas sekitar dua hektare ini menjual tandan buah segar kelapa sawit dengan harga sebesar Rp1.100 per kg kepada tauke sawit di wilayah ini sejak seminggu terakhir.

Ia menyatakan petani di wilayah ini bisa menjual tandan buah segar kelapa sawit dengan harga sebesar itu kepada tauke, karena potongan harga sawit petani yang yang dibeli oleh tauke sawit di wilayah ini tidak terlalu besar.

Selain itu, tauke membeli tandan buah segar kelapa sawit milik petani setempat dengan harga sebesar itu karena tauke menjual buah sawit kepada pabrik minyak kelapa sawit di wilayah ini juga tinggi yakni sekitar Rp1.300

per kg.

Ia sendiri yang memanen tandan buah segar kelapa sawit di kebunnya, sehingga dia menjual tandan buah segar kelapa sawit sebesar Rp1.100 per kg kepada tauke di wilayah ini.

“Kalau mengupah orang lain untuk memanen tandan buah segar kelapa sawit, maka biaya yang harus kami keluarkan untuk membayar upah orang sebesar Rp300 per kg,” ujarnya lagi.

Petani kebun sawit di Kecamatan Way Serdang Rohin mengatakan harga jual tandan buah segar kelapa sawit miliknya sejak beberapa hari ini naik dari sebesar Rp970 per kg menjadi Rp1.100 per kg.

“Alhamdulillah harga jual buah sawit kepada tauke naik sejak sepekan ini sampai sekarang naik. Kami berharap setelah ini harga sawit di wilayah ini naik lagi,” ujarnya pula.

Ia menyatakan, meskipun harga sawit naik, namun hasil penjualan tandan buah segar kelapa sawit ini belum cukup buat membeli pupuk untuk menyuburkan tanaman sawit.

Menurutnya, sebagian pekebun sawit di wilayah ini hanya mampu membeli pupuk untuk menyuburkan sebagian tanaman kelapa sawit.(*)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMPUNG UTARA

BENAR BERIMBANG

Edisi 500/ Tahun Ke-17/ 9 - 15 September 2019

14

IMM Desak Kejari Tuntaskan Dugaan Korupsi Dinkes Lampura, FAKTUAL– Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Lampung Utara (Lampura) akan melakukan aksi unjuk rasa (unras) guna mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) mempercepat penanganan kasus dugaan korupsi di Dinas Kesehatan Kabupaten setempat.

Aksi tersebut terkait raibnya dana Biaya Operasional Kesehatan (BOK), Dana Opera­ sional Puskesmas (DOP), dan penyelewengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2018 lalu.

Aksi itu dilatarbelakangi penilaian IMM terhadap lambannya penanganan kasus tersebut oleh Kejari. Meski sudah lebih dari enam bulan, hingga kini belum ada kejelasan.

Ketua Pimpinan Cabang IMM Lampura, Jefri Ramdani mengatakan, aksi ini merupakan tindak lanjut dari hasil audiensi IMM dengan pihak Kejari pada 3 Maret 2019 silam. Intinya IMM mendukung penuh kinerja Kejari kotabumi dalam menuntaskan penanganan dugaan kasus-kasus tindak pidana korupsi yang ada di Lampura, terutama terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkup dinas kesehatan (BOK, DOP dan JKN) yang menyita perhatian publik.

Namun berjalannya waktu IMM menilai tidak ada kemajuan yang signifikan dalam penanganan kasus tersebut bahkan terkesan mandek.

“Sudah enam bulan kami menunggu Kejaksaan kotabumi untuk menuntaskan masalah-masalah dugaan tindak pidana korupsi yang ada di Lampura ini. Namun sampai sekarang pun belum ada finishing yang jelas terkait dugaan tindak pidana korupsi, contoh seperti dana DOP dan BOK tahun 2018,” seru Jefri di Sekretariat PC IMM. Jefri juga menilai pihak Kejaksaan Negeri Kotabumi tertutup kepada publik perihal

tindak lanjut penanganannya. Padahal publik sangat menanti kejelasan kasus tersebut.

Yang anehnya lagi, kata Jefri, Kepala Dinas Kesehatan, Maya Metisa beberapa waktu yang lalu di media mengklaim bahwa dalam kasus BOK, DOP dan JKN tidak ditemukan indikasi kerugian negara yang ada hanya maladministrasi.

“Ini kan aneh, pihak terperiksa sudah tahu dan yakin bahwa dalam kasus BOK, DOP dan JKN tidak ditemukan tindak pidana. Hanya

kesalahan administrasi belaka. Terus pihak Kejaksaan sepertinya hanya diam saja atas kesimpulan status hukum yang ditangani mereka oleh Kadis Kesehatan yang notabenenya sebagai terperiksa bersama Kepala Puskesmas yang ada,” ujar Mahasiswa FKIP UMKO ini.

Di tempat yang sama, Ketua Bidang Hikmah PC IMM Lampura Arif Rahman mengatakan, aksi turun ke jalan dalam rangka mendorong dan mendukung pihak Kejaksaan agar serius

300 Keluarga Terima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Lampura, FAKTUAL – Bupati Lampung Utara (Lampura), diwakili Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesra Kabupaten Lampung Utara, Toto Sumedi, S.Sos., M.M., menghadiri Sosialisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Reguler Tahap II Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Lampung Utara, di Gedung Serba Guna (GSG) Islamic Center Kotabumi, kemarin,.

Hadir satuan non vertikal tertentu penyediaan perumahan Provinsi Lampung, PPK Rumah Swadaya, Kepala Urusan Teknik beserta jajaran, Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara, para Camat, para Pimpinan Perbankan, serta para penerima BSPS. Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lampung Utara, D. Adrian Nadirsyah, ST.,M.T melaporkan Program Bantuan BSPS ini terlaksana sebagai upaya untuk mewujudkan visi Kabupaten Lampung Utara tahun 20142019, khususnya pada misi ketiga yang menjadi salah satu tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Tujuan kegiatan tersebut adalah terbangunnya rumah-rumah yang layak huni, bersih, sehat, serasi, teratur serta berkelanjutan bagi seluruh rakyat Lampung Utara.

Total pembagian bantuan pembangunan fisik Program BSPS lanjutan Tahun 2019 sebanyak 300 unit Rumah, untuk 15 Desa dan Kelurahan yang disebar di beberapa kecamatan dengan nilai bantuan per keluarga sebesar Rp. 17.500.000 untuk peningkatan kualitas rumah.

Satuan non vertikal tertentu penyedia Perumahan Provinsi

Lampung PPK rumah swadaya, M. Sahwidin Ridho, S.T., mengatakan sasaran penerima bantuan adalah yang berpenghasilan rendah dan berharap program BSPS dapat dipertahankan dan selalu mendapat dukungan dari segala pihak.

“Alhamdulillah program ini di Lampung Utara sudah sukses.” Ungkapnya.

Penyerahan secara simbolis Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Reguler tahap II Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Lampung Utara kepada 300 penerima bantuan dengan jumlah bantuan Rp. 17.500.000 per kepala keluarga oleh Asisten II Bidang Ekonomi pembang­ unan dan Kesra Lampung Utara.

Dalam sambutannya, Asisten II menjelaskan bahwa keberadaan rumah yang layak huni telah menjadi salah satu kebutuhan bagi masyarakat. Sebab dengan rumah layak dan sehat tentu akan menghasilkan aktivitas yang positif dan produktif. Sedangkan rumah yang tidak layak huni akan dapat menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Bupati mengatakan adanya program padat karya di sektor penyediaan perumahan ini, diharapkan akan mampu membantu masyarakat untuk memiliki rumah yang layak huni ini dapat terselesaikan, maka akan terwujud kesejahteraan sosial, sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat dan kita semua.

Menurutnya, melalui program BSPS ini tentu berdampak terhadap penanggulangan kemiskinan karena dengan adanya program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) akan dapat meringankan beban masyarakat terhadap kebutuhan lainnya juga dapat terpenuhi.

“Saya sangat optimis jika Program BSPS ini kita laksanakan secara benar dan sungguh-sungguh, maka akan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.” Kata Asisten II. Di akhir sambutannya, mewakili Bupati, Asisten II mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mendukung program BSPS ini agar masyarakat di Kabupaten Lampung Utara ini dapat semakin maju, makmur dan sejahtera.

“Selamat kepada para penerima bantuan, dan semoga dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kesejahteraan kita bersama.”

Pungkasnya. (BREM)

dan cepat dalam penuntasan kasus DOP, BOK, JKN dan dugaan kasus-kasus korupsi yang ada di Lampura. Terlebih lagi pihak Kejari mempunyai visi menjadikan Lampura menjadi wilayah bebas korupsi dan publik memimpikan itu.

“Aksi akan kami gelar di depan Kejaksaan Negeri Lampura, untuk pemberitahuan telah kita sampaikan beberapa hari yang lalu kepada pihak Kepolisian. Jadi persiapan sudah mencapai sembilan puluh persen,” terang Arif. (BREM)

Ribuan Warga Dengarkan Ceramah UAS Lampura, FAKTUAL - Ribuan warga Lampung Utara (Lampura), memadati gedung Islamic Centre Kotabumi, kemarin. Warga tumpah ruah hadir untuk mendengarkan ceramah Ustadz Abdul Somad (UAS), dalam perayaan peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1441 Hijriah.

Dalam sambutannya pada Tabligh Akbar yang digelar di Islamic Centre Kotabumi itu, Bupati Lampura Agung Ilmu Mangkunegara mengatakan bahwa pemkab setempat memang sudah lama menanti waktu kehadiran UAS untuk memberikan siraman rohani bagi masyarakat Lampura.

Sempat tak bisa datang pada bulan April yang lalu, akhirnya UAS dapat hadir di Lampura untuk berceramah sekaligus merayakan Tahun Baru Islam 1441 H. Karena tidak hanya tahun baru Masehi, Cina yang dirayakan, tetapi lebih dari itu tahun baru Islam harus lebih meriah lagi dirayakan dengan semangat hijrah menuju kehidupan yang lebih baik lagi.

Di depan UAS dan unsur Forkopimda juga, Agung mengatakan, masyarakat Lampura merupakan masyarakat yang heterogen tetapi tetap rukun, damai dan berdampingan. Kebersamaan inilah yang menjadi modal dasar untuk melakukan pembangunan.

“Atas perbedaan yang ada tetapi tetap bersatu, harmoni yang membuat kita kuat untuk melakukan pembangunan,” ujar Agung.

Sebelumnya, masyarakat yang hadir dalam tabligh akbar menyambut baik dan merasa senang akan ceramah ustadz kondang yang selama ini hanya bisa dilihat melalui media televisi maupun medsos.

“Ya saya senang dan mengapresiasi pemerintah daerah dan Bupati yang menyelenggarakan pengajjan akbar ini. UAS adalah sosok yang saya kagumi dan sering saya dengar ceramahnya melalui televisi dan medsos. Alhamdulillah hari ini saya bisa menyaksikan beliau ceramah secara langsung,” tutur Fery Wijaya. (BREM)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

WAYKANAN

15 Ka Kwarran Blambangan Umpu Dikukuhkan

Edisi 500/ Tahun Ke-17/ 9 - 15 September 2019

Way Kanan, FAKTUAL - Keprihatinan tentang belum terstandartnya seragam Pramuka, baik warna, desain, atriut dan tata cara pengunaannya menunjukkan kurangnya perhatian selama ini tentang kesadaran arti penting persaatuan dan kesatuan.

Gerakan Pramuka akan Siap Sedia Membangun Keutuhan NKRI, jika kesadaran akan persatuan menjadi hal yang utama. Untuk itu, peninjauan dan pembaruan seragam Pramuka menjadi prioritas Kwartir Nasional dalam upaya menjadikan seragam mempunyai ciri kesamaan, mulai dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote, mulai dari Pembina sampai dengan anggota Pramuka Siaga, serta mulai dari Kwartir Nasional hingga Gugus Depan.

Hal tersebut disampaikan Kwarcab Edward Antony saat membacakan sambutan tertulis Ketua Kwarnas Komjen Pol (Purn) Drs. Budi Waseso dalam Rangka Peringatan Hari Pramuka Ke-58 Tahun 2019 pada Apel Apel Besar Hari Pramuka Tingkat Kwaran Blambangan Umpu di SMP Negeri 5 Kecamatan Blambangan Umpu, kemarin.

“Gerakan Pramuka merupakan kegiatan luar ruang (outdoor), sehingga seragamnyapun harus lebih mencerminkan hal itu. Namun demikian, perlu diingat Gerakan Pramuka merupakan bagian dari kegiatan kepanduan dunia, yang tergabung dalam World Organization Scout Movement (WOSM). Untuk itu, ketundukan Gerakan Pramuka terhadap regulasi WOSM juga menjadi penting, sehingga tanda-tanda keorganisasian yang dipakai sebagai atribut anggota Pramuka sebagai bagian dari kepanduan yang tergabung dalam WOSM, akan disesuaikan dengan standar yang berlaku secara internasional, dan hal itu akan diberlakukan secara nasional.

Memang penyesuaian sementara dan sebagian telah dilakukan dalam rangka keikutseraan Gerakan Pramuka dalam World Scout Jamboree Ke 24 di Virginia Barat, Amerika Serikat,” ujar Edward Antony.

Sekalipun hal itu masih menjadi perhatian serius bagi Kwartir Nasional karena 80 orang peserta dan pembina pendamping, hanya berasal dari 8 (delapan) Kwartir Daerah, masih lanjutnya, hal ini tentunya belum mencerminkan representa­ si yang lengkap kontingen Indonesia, mengingat terbatasnya alokasi anggaran yang tersedia menyebabkan peserta belum sepenuhnya terse­ lek­si berdasarkan kemampuan dan kecakapan hidupnya. Selain itu, kegiatan jambore yang sedianya untuk Pramuka Penggalang (dengan usia antara 11 s/d 15 tahun), karena perbedaan regulasi dengan WOSM, dimana Boy/ Girl Guide Soout itu merupakan anggota Pramuka berusia 11 s/d 17 tahun, menyebabkan sebagan utusan Gerakan Pramuka dalam Jambore Dunia justru merupakan Pramuka Penegak.

“Pembenahan yang menyeluruh akan segera dilakukan, dan saya berharap kakak-kakak dan

adik-adik semua, bersiap untuk menyongsong wajah baru Gerakan Pramuka, dengan seragam dan atributnya yang lebih terstandar, dan dilindungi Hak Kekayaan Intelektualnya berdasarkan undang-undang yang berlaku, dan penyesuaran-penyesuaian sebagaimana konstitusi WOSM. Dan kegiatan Gerakan Pramuka merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional, sehingga penyelarasannya dengan jenjang pendidikan formal dan pendidikan non formal lainnya menjadi sangat penting”, lanjutnya.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang kini merupakan bagan dari program wajib belajar belum sepenuhnya terakomodir dalam penjenjangan Gerakan Pramuka. Untuk itu, Kwartir Nasional pada Hari Pramuka 2019 ini akan meminta Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional meluncurkan (soft launching) Pramuka Pra-Siaga, yaitu bagi anak-anak yang belum berusia 7 (tujuh) tahun.

Karena Pramuka Pra-Siaga memang telah diperkenalkan dalam Pasal 17 Anggara Dasar dan Pasal 38 Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, tetapi belum terakomodir dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Sejauh ini memang belum semua negara memiliki jenjang Pramuka PraSiaga, kecuali negara-negara maju. Oleh karena itu, sambil menyiapkan regulasinya yang kuat, dimeminta kepada setiap Kwartir untuk mensukseskan peluncuran Pramuka Pra-Siaga ini di wilayah kerja masing-masing, guna

menjadikan Gerakan Pramuka dapat mengikuti percepatan memajukan bangsa dan negara, sejalan dengan perkembangan global.

“Selaku Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, saya berharap kita semua memiliki perhatian penuh terhadap hal-hal di atas. Kesamaan cara pandang dan bahasa dalam menyikapi berbagai permasalahan, khususnya hal- hal yang mengancam keutuhan NKRI, menjadi bagian penting yang seharusnya selalu diperhatikan.

Hentikan segala upaya untuk menyeret Gerakan Pramuka ke dalam wilayah politik praktis. Lupakan sejarah pahit masa lalu dimana Gerakan Pramuka terkotak-kotak dalam kelompok-kelompok berdasarkan afiliasi politik. Gerakan Pramuka adalah wadah tunggal, dan karenanya kita semua bersatu didalamnya. Gerakan Pramuka Siap Sedia Membangun Keutuhan NKRI, dimana anggota Pramuka harus menepati janjinya Trisatya yaitu kesetiaan yang harus dimiliki para anggota Pramuka,” pungkasnya.

Diketahui, Kwarnas telah melakukan beberapa penandatanganan perjanjian kerjasama untuk menangani berbagai permasalahan diantaranya Penandatanganan kerjasama dengan KPK pada tanggal 27 Juli 2019 sebagai salah satu alasan untuk merumuskan syarat-syarat kecakapan khusus bagi anggota Pramuka yang memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan anti korupsi yang merupakan perkembangan penting yang harus terus diikuti dengan wujud dan bentuk keikutsertaan Gerakan Pramuka dalam memerangi radikalisme dan terorisme dengan secara terus menerus.

Selanjutnya penandatanganan Kerjasama dengan World Wide Fund (WWF) pada tanggal 17 Juni 2017 dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 17 Juli 2017 terkait dengan kegiatan-kegiatan Pramuka untuk menolak penggunaan barang-barang berbahaya bagi lingkungan, bertekad semaksimal mungkin memanfaatkan produk yang dapat digunakan lagi dan menghindari produksi sampah berbahaya bagi lingkungan serta meneruskan upaya daur ulang terhadap produksi sampah yang tidak dapat dihindari dengan menjadikannya sebagai kompos yang bermanfaat untuk mengurangi ancaman kerusakan dan pencemaran lingkungan yang merupakan kelalaian akan pentingnya mmikirkan warisan yang akan diberikan kepada generasi penerus dimasa mendatang. Serta penandatanganan kerjasama dengan BNPB pada tanggal 25 Januari 2019 sebagai upaya nyata Kwartir Nasional untuk sejak dini menumbuhkembangkan kemampuan memberikan solusi atas bencana, dan bukan sekedar menjadi bagian mereka yang harus dicari dan ditolong.

Pada kesempatan itu Edward Antony mengukuhkan Zakaria Sebagai Ka. Kwarran Blambangan Umpu, sementara itu Camat Blambangan Umpu Sutrisno berdasarkan Surat Keputusan Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Way Kanan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Susunan Mabiran Gerakan Pramuka Kwarran Blambangan Umpu dikukuhkan sebagai Ka.mabiran masa bhakti 2019-2024. (RSD)

Ranham dan KKP HAM Way Kanan Dievaluasi Way Kanan, FAKTUAL - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk memperce­ pat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat juga peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem NKRI sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Edward Antony saat menyampaikan sambutan pada Rapat Evaluasi Rencana Aksi HAM (RANHAM) dan Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM) di Ruang Rapat Utama Pemerintah Daerah Kabupaten setempat, Rabu (28/08/2019) yang dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Provinsi Lampung Fatmawati, S.H.,M.H, Kasubsi Pemajuan HAM Provinsi Lampung Evi Suryaningsih, S.H.,M.M dan Narasumber dari Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Lampung, Kepala Badan Perencanaan Pembang­ unan Daerah Drs. Rudi Joko Kurnianto, S.H, Kepala Bagian Hukum Setdakab Indra Zakariya Rayusman, S.H dan unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten.

“Pemerintah Kabupaten Way Kanan sudah menerapkan beerapa kriteria KKP HAM dimana pada kriteria gak anak Kabupaten Way Kanan telah meraih predikat Kabupaten Layak Anak

Tahun 2019 yang selanjutnya berkaitan dengan hak atas lingkungan yang berkelanjutan pada Tahun 2018 telah mendapatkan piala Adipura kategori Kota Kecil. Beberapa prestasi inilah yang harus terus didukung dengan SDM yang mampu untuk berdaya saing yang salah satunya adalah upaya menyajika data terkait RANHAM dan KKP HAM yang dilaksanakan pada hari ini”, ujar Edward Antony.

Dia berharap pada Rapat Evaluasi tersebut narasumber dapat memberikan bimbingan

dan arahannya sehingga penyajian data terkait kriteria RANHAM dan KKP HAM dapat terpenuhi dengan nilai yang baik sehingga Way Kanan mendapatkan predikat KKP HAM di Tahun 2019 dan tahun-tahun selanjutnya.

Diketahui, Rapat Evaluasi RANHAM dan KKP HAM diselenggarakan dengan maksud sebagai upaya Pemerintah Daerah Kabupaten untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab dalam penghormatan, perlindungan, peme­ nuhan, penegakkan dan pemajuan HAM yang

bertujuan untuk memotivasi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan dimaksud tersebut sehingga Pemerintah Kabupaten Way Kanan dapat meme­ nuhi indikator penilaian yang telah ditentukan.

Penyelenggaraan RANHAM berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Presiden Tahun 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional HAM Tahun 2015-2019, issu-issu terkait sebagaimana tercantum pada lampiran II, yaitu angka 5 terkait hak atas ketersediaan pangan, angka 8 yang berhubungan dengan sinergitas beberapa kementerian dengan issu perlindungan masyarakat hukum adat dalam pengukuhan kawasan hutan, dan angka 10 terkait pengakuan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat, beberapa kriteria tersebut merupakan salah satu issu yang mejadi kewenangan pemerintah daerah.

Sedangkan penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM, sebagaimana dinyatakan pada pasal 3 ayat (1) Permen hukum dan HAM Nomor 34 tahun 2016 tentang kriteria daerah Kabupaten/ Kota Peduli Hak Asasi Manusia, didasarkan pada terpenuhinya Hak atas kesehatan, Hak atas pendidikan, Hak perempuan dan anak, Hak atas kependudukan, Hak atas pekerjaan, Hak atas perumahan yang layak, dan Hak atas lingkungan yang berkelanjutan.

(RSD)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 500/ Tahun Ke-17/ 9 - 15 September 2019

WAYKANAN

16

Empat Pj Kakam Dilantik

Way Kanan, FAKTUAL - Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya melantik Penjabat (Pj) Kepala Kampung (Kakam) dalam Wilayah Kecamatan Kasui, Kecamatan Banjit dan Kecamatan Way Tuba, di Kampung Sukajadi Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan kemarin.

Hadir pada pelantikan itu, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Akhmad

Odany, S.H, kepala dan unsur Inpektorat Daerah Kabupaten, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Humas dan Protokol, Kecamatan Kasui, Kecamatan Banjit dan Kecamatan Way Tuba.

Adipati mengatakan bahwa menjadi Pj Kepala Kampung merupakan suatu amanah

dari pimpinan karena dianggap mampu untuk mengemban tugas, untuk itu hendaknya menjaga amanah ini dengan penuh tanggungjawab, bekerja dan melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggungjawab sesuai dengan tugas dan fungsinya.

“Undang-Undang telah menjamin bagi kampung untuk dapat berkembang dan meng­ embangkan otonomi kampung. Dimana muara

dari semua itu adalah agar pemerintahan kampung mampu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, memperkuat kedudukan Pemerintah Kampung sehingga mampu menggerakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta mampu menjalankan administrasi kampung dengan baik dan efektif,” ujar Adipati.

Beberapa tahun terakhir pemerintah menggelontorkan dana milyaran kesetiap desa/ kampung yang dikenal dengan sebutan ADD/ ADK untuk dikelolala kepala desa/kepala kampung, disertai dengan aturan sebagai landasan untuk menjalankan anggaran besar itu. Saat ini tengah menjadi sorotan berbagai kalangan baik itu dari masyarakat, penggiat anti korupsi, aparat penegak dan pihak-pihak lainnya termasuk dari pemerintah daerah. Dan tidak sedikit kepala desa/kepala kampung bermasalah bahkan terjerat oleh hukum akibat kecerobohan ataupun kepala kampung kurang memahami aturanaturan dalam pelaksanaan ADD/ADK, anggaran dilaksanakan secara mark-up bahkan piktif.

“Perlu diketahui tujuan penyaluran dana besar bagi pemerintahan desa/kampung dimaksudkan sebagai langkah dan upaya pemerintah dalam mengimplementasikan Nawacita Presiden Joko Widodo yaitu membangun Indonesia dari pinggiran. Saya juga menkankan kepada saudara-saudara bahwa Dana ADD/ ADK bukan untuk memperkaya diri atau dinikmati sekelompok orang. Apabila saudara-saudara tidak mengindahkan dalam mengelola ADD/ ADK dengan benar maka bersiap-siaplah Saudarasaudara akan berurusan dengan aparat penegak hukum,” pungkasnya.

Diketahui, pada pelantikan tersebut Bupati Adipati melantik Hairul Kadiri sebagai Pj Kakam Tanjung Kurung dan Puji Santoso sebagai Pj Kakam Sukajadi Kecamatan Kasui, Giat Gartono sebagai Pj Kakam Karya Jaya Kecamatan Way Tuba dan Harlin Budiman sebagai Pj Kakam Donomulyo Kecamatan Banjit.(RSD)

Puskesmas Way Kanan Ditargetkan Berpredikat Paripurna Way Kanan, FAKTUAL - Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Saipul, Kepala dinas kesehatan Anang Risgiyanto, dan sejulah pejabat diling­ kungan Pemerintah Daerah Kabupaten, me­ nyambut dan menerima Tim Surveior Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, di Nuwa Agung, Rumah Jabatan Bupati Way Kanan, kemarin.

Kedatangan Tim Surveior Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang dipimpin dr. Aidi, MKKK dengan anggota Kasmami, Amd.Keb., SST dan drg.Johana Siregar Siagian, M.Kes itu akan melakukan survey dan penilaian pada UPT Puskesmas Blambangan Umpu dan Puskesmas Rebang Tangkas Pada kesempatan itu, Raden Adipati Surya dalam sambutannya menegaskan bahwa dalam survey tersebut Ia meminta kepada kepada Kepala Puskesmas untuk semaksimal mungkin

memberikan pelayanan terbaik sehingga dapat Puskesmas yang diakreditasi mendapat predikat Paripurna.

“Kepala Puskesmas sudah saya kumpulkan semua, Saya sudah menegaskan bahwa tidak ada tidak punya pilihan lain kita harus mendapat predikat paripurna, biarlah kita dilihat orang sebagai kabupaten paling ujung tapi bicara tentang prestasi kita harus yang paling terdepan,”Ujarnya.

“Kita juga harus ingat bahwa bukan hanya predikat yang kita kejar, tapi bila ada ada paket penilaian yang itemnya dapat kita penuhi, artinya pelayanan kita terhadap masyarakat juga telah terpenuhi,” Ungkap Raden Adipati surya.

“Bila akreditasi ini kita mendapatkan predikat yang baik sudah tentu pelayanan kita kepada masyarakat juga baik, Saya minta kita tetap semangat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” Tutupnya.

(RSD)

MPC PP Gelar Sunatan Massal Way Kanan, FAKTUAL - Tolong menolong merupakan kewajiban bagi setiap manusia, dari kegiatan Bhakti Sosial ini diharapkan dapat membina hubungan baik antara Pemuda Pancasila dengan tetangga, antar teman dan masyarakat sehingga dapat menumbuhkan rasa kekeluargaan dengan masyarakat sekitar serta meningkatkan persatuan dan kesatuan di Kabupaten Way Kanan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Bhakti Sosial ini salah satu bukti menunjukan bahwa kehadiran organisasi Pemuda Pancasila di Tingkat Kabupaten Way Kanan, ditingkat Kecamatan (Anak Cabang) bahkan hingga Ranting sekalipun, telah membantu percepatan pembangunan di Kabupaten Way Kanan”, ujar Raden Adipati Surya dalam sambutan tertulisnya pada Kegiatan Sunatan Massal dan Bhakti Sosial MPC Pemuda Pancasila Way Kanan di Pasar Inpres Kampung Tiuh Balak Kecamatan Baradatu, kemarin.

Selanjutnya, Bupati yang pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Way Kanan itu juga mengatakan bahwa Pemerintah Daerah sangat

mendukung dan memandang positif keberadaan Organisasi Pemuda Pancasila yang dipercaya dan diyakini mampu bersatu padu, bahu membahu, bergandengan yangan membangun Way Kanan keepan menjadi lebih baik.

“Saya berharap agar Bhakti Sosial dari Pemuda Pancasila ini dapat diberikan lagi kepada masyarakat dimasa mendatang, baik itu bantuan serupa maupun bentuk kepedulian lainnya.

Semoga apa yang telah diberikan oleh Pemuda Pancasila ini dapat memberikan contoh kepada pihak-pihak lain agar dapat mewujudkan kepedulian sosial kepada masyarakat,” lanjutnya Tampak hadir mendampingi Raden Adipati surya pada kegiatan itu, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, kepala dan unsur Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Humas dan Protokol serta Kecamatan Baradatu dengan peserta sunatan massal 30 anak dan 15 lansia mendapat­ kan santunan.

(RSD)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMBAR

BENAR BERIMBANG

Edisi 500/ Tahun Ke-17/ 9 - 15 September 2019

17

Parosil Lantik LHP Sumber Jaya Lampung Barat, FAKTUAL - Bupati Lampung Barat (Lambar) Parosil mabsus melantik Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) Kecamatan Sumber Jaya di Pekon Sindang Pagar, kemarin.

“LHP harus mengetahui bahwa tugas LHP yaitu menyusun merencanakan dan melakukan pengawasan terhadap program pekon, sehingga untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat maka harus diketahui bahwa Add bukan hanya pembangunan fisik tetapi harus ada pemberdayaan sehingga mari berfikir kreatif dan inovatif untuk mewujudkan kesejahteraan, jika pemberdayaan masyarakat telah ditingkatkan dan masyarakat menjadi cerdas maka akan berhasillah pembang­ unan pekon tersebut,” ujar Parosil.

Kemudian, LHP harus memegang amanah masyarakat, kemudian saya berpesan untuk selalu bekerja keras, kerja ikhlas, kerja tuntas dan menjaga hubungan harmonis dengan seluruh elemen masyarakat dan para pemangku kepen­ tingan di pekon. Anggota LHP pun diharapkan peka, cermat, dan bijak dalam ucapan dan tindakan terkait dinamika kehidupan masyarakat.

Kemudian, LHP diharapkan dapat memanfaat­ kan sumber daya alam, menetapkan kebijakan melalui program, kegiatan, dan prioritas kebutuh­ an masyarakat, agar mencapai perekonomian pekon yang baik dan kemakmuran masyarakat pekon serta melaksankan tata pemerintahan yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Sebelumnya, Parosil juga melantik LHP Kecamatan Way Tenong di Pekon Sukananti.

“Kami akan evaluasi LHP dalam penyeleng­ garaan pembangunan pekon karena LHP yang akan memberikan saran dan masukan untuk merencanakan program yang akan berjalan di setiap pekon sehingga harus ada koordinasi dan komunikasi yang baik antara pemerintahan pekon, diharapkan LHP dapat mengidentifikasi potensi apa yang dimiliki pekon agar dapat membangun pekon demi kesejahteraan masyara­

kat,” ujar Parosil.

Terkait hal tersebut, usulan program pem­ bangunan dapat terwujud dengan baik jika adanya sinergitas yang terbangun melalui jalinan koordinasi yang intensif, karena akan mustahil sebuah usulan program pembangunan akan diterima jika terdapat ketidaksepahaman, jika

sinergitas perangkat pekon sudah terjalin maka partisipasi masyarakat setempat merupa­kan hal yang juga wajib terpenuhi, oleh sebab itu sinergi Pemerintah Pekon, LHP dan Masya­rakat dibutuhkan untuk mewujudkan pembang­unan.

Oleh karena itu, LHP mengawasi secara langsung penyelenggaraan pemerintahan pekon.

Pemerintah senantiasa berupaya agar lembaga himpun pemekonan ini semakin mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, sehingga mampu mengontrol pelaksanaan pemerintahan pekon dan menjadi wadah dalam menyampaikan apa yang menjadi keinginan dan harapan masyarakat pekon. (ADI)

Nunik Pimpin Apel Besar Pramuka Lambar-TNBBS Jalin Kerjasama Penguatan Fungsi Lampung Barat, FAKTUAL - Apel besar Hari Pramuka tingkat daerah Provinsi Lampung dilaksanakan di Stadion Sekala Bekhak, kemarin.

Bertindak sebagai Inspektur upacara Wakil Gubernur Lampung sekaligus Ketua harian Mabida Lampung Chusnunia Chalim (Nunik).

Dalam kesempatan tersebut Nunik mengata­ kan bahwa perayaan hari pramuka kali ini adalah perayaan paling meriah dari sebelumnya.

“Anggota pramuka merupakan karakter generasi muda yang baik, kelak akan melanjutkan estafet pembangunan Lampung, kegiatan pramuka ini merupakan bukti nyata pembang­ unan bangsa, dan pramuka harus terus bekerja keras untuk memajukan Indonesia,” ujar Nunik.

Dia mengajak seluruh anggota gerakan pramuka untuk melakukan yang terbaik bagi bangsa, kemudian marilah mewariskan yang terbaik bagi bangsa untuk menghindari KKN dan narkoba, meningkatkan kepedulian kelestarian lingkungan satu pramuka adalah satu agen untuk memastikan perang melawan sampah plastik, memiliki kecakapan menghadapi bencana dan rela membantu sesama, lawan

Lampung Barat, FAKTUAL - Pemkab Lampung Barat (Lambar) bekerjasama dengan Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dalam rangka penguatan fungsi TNBBS di wilayah Lampung Barat, dalam hal ini Bupati H. Parosil mabsus dan Kepala Balai Besar TNBBS Ir. Agus Wahyudiyono menan­­datangani perjanjian kerjasama, kemarin.

Perjanjian ini berlaku selama 5 tahun sejak perjanjian ini ditandatangani dan areal perjanjian kerjasama meliputi kawasan TNBBS wilayah administrasi Kabupaten Lampung Barat dengan luas 99.224 hektar.

Bupati mengatakan tujuan kerjasama ini “ meningkatkan kegiatan perlindungan dan pengamanan, penelitian atau pendidikan ling­ kungan, pengembangan ekowisata dan peman­ faatan jasa lingkungan kawasan TNBBS serta pemanfaatan tumbuhan guna mendukung meng­embangkan ilmu pengetahuan dan

pengembangan Kebun Raya Liwa,” ujar Parosil.

Kemudian, ruang lingkup perjanjian tersebut meliputi pengembangan sarana dan prasarana ekowisata kawasan TNBBS dan Kebun Raya Liwa (KRL), pemanfaatan jasa lingkungan kawasan TNBBS dan KRL, penelitian pendidikan dan konservasi lingkungan serta pemanfaatan tumbuhan TNBBS dalam rangka pengayaan koleksi tumbuhan KRL dan pengembangan pengetahuan serta pemberdayaan masyarakat di sekitar TNBBS. Terakhir, pihaknya berharap dengan adanya kerjasama ini Pemkab Lambar dapat terus menjaga dan melindungi potensi yang ada di kawasan TNBBS wilayah Lambar serta dapat mengembangkan KRL menjadi lokasi masyarakat untuk memperluas wawasan sehingga dengan adanya KRL tidak hanya sebagai sarana rekreasi tetapi juga sebagai sarana edukasi.

(ADI)

jerat karena kita harus melindungi satwa.

Terakhir, dengan penyerahan bendera Sakapom mari kita jaga keamanan obat dan makanan, terutama penyediaan makanan setiap kegiatan pramuka karena kita harus menghindari makanan tidak sehat dan tidak aman, maka harus selektif pastikan gizi yang seimbang.

Sementara Bupati Parosil mabsus mengatakan, Lampung Barat sangat bangga menjadi tuan rumah dari kegiatan pramuka hari ini, diharapkan kegiatan ini dapat menjadi salah satu pendukung kemajuan Lampung Barat kedepannya dan bagi generasi muda teruslah semangat karena pembangunan kedepan dan harapan besar bagi daerah ada di tangan generasi muda.

Kemudian, Apresiasi bagi Kwarda karena telah mempercayakan Lampung Barat sebagai tuan rumah, harapannya ini dapat menjadi motivasi bagi Lambar agar lebih memperhatikan pramuka dan kwarcab agar lebih baik, kemudian gerakan pramuka diharapkan dapat meningkat­ kan Persatuam NKRI karena saat ini sudah tergerus oleh digitalisasi.

(ADI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMBAR 18 131 Juru Tulis Pekon Ikuti Pelatihan BENAR BERIMBANG

Edisi 500/ Tahun Ke-17/ 9 - 15 September 2019

Lampung Barat, FAKTUAL - Pelatihan aparatur pemerintah pekon Kabupaten Lampung Barat 2019 di Aula AEKI, kemarin.

Kegiatan ini dibuka oleh Assisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Wasisno Sembiring mewakili Bupati Lampung Barat.

“Dalam pelaksanaan pemerintahan pekon diperlukan aparatur yang tidak hanya memiliki

kemampuan manajerial saja tetapi juga mema­ hami akan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri dan untuk dapat memahami konteks pemerintahan dan penguasaan terhadap pelayanan kepada masyarakat maka perlu dilaksanakan berbagai pelatihan sebagai upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat

Damkar Lambar Diklat Minimalisir Kebakaran Lampung Barat, FAKTUAL - Pendidikan dan pelatihan (Diklat) aparatur pemadam kebakaran (Damkar) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat dibuka oleh Assisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Wasisno Sembiring di Aula Kesehatan, kemarin.

Wasisno mengatakan, melalui pelatihan ini peserta menjadi lebih memahami sistem perlindungan dan pengamanan terhadap baha­ ya kebakaran serta mence­ gah, me­ mini­malisir terja­dinya keba­karan. “ M e ­ miliki SDM yang han­dal bagi aparatur Damkar merupa­ kan salah satu kunci pencapaian penyela­ matan dan penanggulangan bencana kebakaran di Lambar,” ungkapnya.

Kemdian, pemadam kebakaran sudah seha­ rusnya memiliki kemampuan manajemen dan tanggap darurat terhadap kebakaran sehingga tindakan pencegahan serta penanggulangan

akibat kebakaran tersebut dapat diminimalisir dan tidak menjatuhkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak kerusakan nonmateri maupun psikologis. Setiap aparatur yang bertugas sebagai pemadam kebakaran di Lambar diharapkan dapat bertugas secara profesional sesuai tugas, pokok dan fungsi.

Dia juga meng­ atakan Pemkab Lambar akan terus berupaya meningkat­ kan peran pemadam kebakaran d a l a m m e w u ­ j u d k a n masyarakat yang tertib dan t e n t r a m , kemudian pihaknya berpesan agar seluruh petugas damkar memiliki bekal pengetahuan ,informasi dan pengalaman tentang bagaimana cara melakukan kegiatan pencegahan serta bagaimana cara mengoperasi­kan peralatan pemadam kebakaran secara cepat, tepat dan benar.

(ADI)

Parosil Pimpin Ulang Janji Pramuka Lampung Barat, FAKTUAL - Renungan dan ulang janji pramuka Kwartir daerah Provinsi Lampung diawali dengan penyematan tanda pramuka oleh Bupati H. Parosil mabsus yang juga Ketua Mabicab Lambar di Gor Ajisaka, kemarin.

Kemudian dilanjutkan dengan ulang janji yang dipimpin oleh Bupati.

Bupati mengatakan, moment ini sangatlah penting terlebih esok adalah peringatan hari prmauka ke 58 tingkat Provinsi Lampung, karena lahirnya gerakan pramuka merupakan salah satu cita-cita untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, sejalan dengan perjuangan

kemerdekaan Republik Indonesia dan harapan­ nya kita juga berupaya untuk Lampung berjaya.

“Peringatan Hari Pramuka ke 58 ini, selain mengenang kembali gerakan pramuka, juga sebagai moment untuk meningkatkan semangat persatuan, kesatuan serta meningkatkan kebersamaan dan silaturahmi yang terjalin,” harapnya.

Dia berpesan untuk selalu memegang erat janji pramuka yang telah diucapkan agar tujuan mulia tersebut dapat terwujud dan menerap­ kannya di kehidupan sehari hari agar kita menjadi insan pramuka yang bermanfaat untuk masyarakat, daerah, bangsa dan negara.(ADI)

setempat,” ujar Wasisno.

Dia mengharapkan kepada masing-masing peserta pelatihan aparatur pemerintah pekon ini, agar dapat mengikuti seluruh kegiatan pelatih­an dengan baik dan sungguh-sungguh. sehingga akan diperoleh pengetahuan dan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan yang komprehensif, yang nantinya akan

mempengaruhi kemampuan saudara-saudara dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerin­ tahan di tempat tugas saudara masing-masing dengan berbagai kendala dan hambatan yang saudara hadapi.

“Dengan pelatihan ini aparatur pemerintah pekon dan kecamatan memiliki bekal dan kemampuan dalam bidang manajemen pemerintahan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, sehingga kinerja aparat birokrasi pada tatanan paling bawah dalam hal ini pemerintahan pekon semakin meningka dan adanya peningkatan pengetahuan bagi aparatur pekon, Kami yakin dan percaya, dengan dilandasi sikap disiplin yang tinggi, paham akan hirarkisme tugas dan loyalitas kepada pimpinan serta memiliki dedikasi yang tinggi akan tugas yang dibebankan, maka para aparatur pemerintahan tersebut dapat melaksa­ nakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan bertanggungjawab,” pungkasnya.

Laporan Kepala Dinas PMP Yudha Setiawan,S. Ip Tujuan pelatihan ini untuk memberikan pengetahuan, wawasan dan pemahaman kepada peserta pelatihan, sehingga diharapkan terwu­ judnya penyelenggaraan pemerintahan pekon yang berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan .

Peserta pelatihan berjumlah 131 juru tulis pekon dari 131 pekon yang ada di Lampung Barat, kemudian Narasumber berasal dari Balai pemerintahan Desa Provinsi Lampung, Dinas PMP Lampung Barat, Bagian Hukum Setdakab Lambar.(ADI)

Diskominfo Lambar Ekspose Smart City Lampung Barat, FAKTUAL - Pemkab Lampung Barat (Lambar) melalui Dinas Komunikasi dan informatika (Diskominfo) melaksanakan Ekspose smart city yang dipimpin oleh Bupati H. Parosil Mabsus di Ruang Rapat Pesagi, kemarin.

Parosil mengatakan, salah satu keinginan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat akan hadirnya sebuah pelayanan lebih baik dalam konsep, semua ini akan menjadi sebuah program yang efektif dan efisien dalam rangka memberikan pelayanan termasuk juga peningkatan penda­ patan asli daerah Kabupaten Lampung Barat termasuk juga publikasi terkait dengan potensi yang dimiliki Kabupaten Lampung Barat termasuk yang paling penting.

“Poin yang paling penting adanya aplikasi ini diharapkan agar lebih terintegrasi dengan seluruh OPD , kalau bicara pelayanan ada beberapa objek yang sudah melakukan itu tetapi belum semuanya terintegrasi dan ini akan kita bahas lebih lanjut,” kata Parosil.

Dia menegaskan, Smart City merupakan sebuah konsep dimana semua struktur peme­ rintahan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dengan memanfaatkan aplikasi berbasis IT. Selain itu ini merupakan sebuah konsep yang cerdas yang dapat membantu masyarakat mengelola sumber daya dengan efesien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat atau lembaga dalam melaku­ kan kegiatannya. (ADI)

Lambar Gelar Lomba Mewarnai Lampung Barat, FAKTUAL - Lomba mewar­ nai, menggambar dan kreasi daur ulang tingkat Paud, TK, SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MAN dalam rangka hari lingkungan hidup sedunia dibuka oleh Asissten Bidang Pemerintahan dan Kesra Wasisno Sembiring,SE di GOR Ajisaka, kemarin.

Dalam kesempatan ini Pemkab Lambar mengedukasi terutama pada siswa dan siswi semua tingkatan untuk berperan aktif dalam pelestarian lingkungan dengan melakukan kegiatan pada hari ini yang merupakan bagian dari kampanye pelestarian lingkungan hidup, dengan mengenalkan mewarnai dan menggam­ bar dengan tema lingkungan hidup serta me­ manfaatkan barang yang tidak dapat digunakan lagi untuk didaur ulang agar didapat manfaatnya.

“Tema hari lingkungan hidup sedunia “biru

langitku” yang menggambarkan upaya kita untuk mengendalikan polusi udara sangat berkaitan dengan upaya untuk menata bumi kita menjadi lebih hijau. untuk mengurangi polusi udara dari kendaraan bermotor, maka dilakukan upaya-upaya untuk membuat kota menjadi lebih hijau dengan memperbanyak taman kota, membangun trotoar untuk pejalan kaki, serta membangun jalur bersepeda,” ujar Wasisno.

Dia menambahkan, berbagai upaya pemer­ intah, masih perlu terus ditingkatkan, dan kita harus terus meneguhkan niat untuk menjaga lingkungan. niat ini tentu menjadi lebih bermakna lagi, jika diimplemantasikan pada semua segi kehidupan kita seperti menjaga lingkungan dari polusi dan menjaga lingkungan agar tetap bersih dan indah.(ADI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 500/ Tahun Ke-17/ 9 - 15 September 2019

PESISIR BARAT

19

Poktan Terima Bantuan Alsintan

Pesibar, FAKTUAL- Bupati Pesisir Barat (Pesibar) Agus Istiqlal menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) pra-panen melalui Dipa APBN tugas pembantuan PSP satker dinas tanaman pangan dan hortikultura provinsi Lampung tahun 2019, di kantor BPP Kecamatan Pesisir Selatan, kemarin.

Bantuan pertanian diserahkan secara simbolis berupa 14 unit, Traktor roda dua, sembilan unit pompa air, tiga unit Cultivator, 899,06 Hektar Polis AUTP, Asuransi Usaha Ternak Sapi (Polis AUTS) 250 ekor sapi, benih jagung untuk 50 Hektar, benih padi gogo 50 hektar, 10 ribu bibit kelapa, 2 unit Rice milling unit (RMU), 150 unit papan poktan.

“Pembangunan pertanian untuk kedaulatan pangan menjadi priorotas utama pemerintah. kedaulatan pangan dikatakan berhasil jika memenuhi parameter yaitu terpenuhinya kebu­ tuhan pangan hasil produksi dalam negeri, kebi­jak­an pangan dapat diatur secara mandiri, petani sebagai pelaku utama usaha pertanian terlindungi dan kesejahteraannya terjamin. pada tahun 2019, pemerintah kembali melakukan upaya khusus (upsus) dalam rangka pencapaian produksi komoditas pertanian. berbagai program kegiatan untuk mendukung pencapaian produksi pertanian seperti penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana pertanian tetap dilanjutkan,” jelasnya.

Selanjutnya, masyarakat Pesisir Barat khusus­ nya petani harus berperan aktif dalam mensuk­ seskan upaya khusus (upsus) dalam rangka pencapaian produksi komoditas pertanian. seluruh jajaran di pemerintahan kabupaten Pesisir Barat terutama yang menangani bidang pertanian untuk dapat mensukseskan upaya

khusus (upsus) dalam rangka pencapaian produksi komoditas pertanian. dengan dukungan tni-ad, pencapaian produksi komoditas pertanian dapat terwujud.

“Untuk mendukung gerakan percepatan tanam dan panen padi, pemerintah kabupaten Pesisir Barat melalui dinas pertanian telah memberikan berbagai macam progam bantuan diantaranya adalah penyaluran bantuan alat

dan mesin pertanian (alsintan) kepada kelompok tani (poktan) maupun gabungan kelompok tani (gapoktan),” tuturnya.

Agus juga mengapresiasi kinerja petugas penyuluh dalam mendampingi kelompok tani/ gapoktan. serta semangat untuk kelompok tani/gapoktan dalam meningkatkan kemandirian di bidang pertanian. “saya juga ucapkan terima kasih kepada tni-ad khususnya jajaran kodim

0422 Lampung barat dalam membantu per­ kembangan pertanian di kabupaten Pesisir Barat,” pungkasnya.

Turut hadir unsur forkopimda Lampung barat Pesisir Barat yang mewakili, kepala OPD, kepala balai penyuluhan pertanian dan petugas penyuluh lapangan serta 250 orang atau 17 kelompok tani penerima Bantuan Pertanian.

(NAS)

Bupati Kunjungan Bupati Pesibar Resmikan Mendadak ke Pulau Pisang SMP IT Miftahul Huda

Pesibar, FAKTUAL -Bupati Pesisir Barat (Pesibar) Agus Istiqlal melakukan kunjungan mendadak ke Kecamatan Pulau Pisang, kemarin.

Agus menyampaikan bahwa pada Tahun 2020 mendatang, kecamatan Pulau pisang akan menerima bantuan dari Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemen-PDT) dengan Bantuan tersebut yakni bantuan tulisan Selamat Datang di Pulau pisang.

Bupati juga menyarankan dengan mendapat­ kan bantuan tersebut di harapkan kepada enam

Peratin untuk bermusyawarah bersama dengan tokoh adat, dan tokoh masyarakat setempat.

Pembangunan pada sektor pariwisata ini juga nantinya akan meningkatkan perekonomian masyrakat. Tak hanya itu, sektor pariwisata juga bisa membuat Kabupaten Pesisir Barat lebih dikenal lagi oleh masyarakat dan traveler.

“Kita akan terus tingkatkan pengembangan dan pembangunan sektor wisata,” pungkas Bupati.

(NAS)

Agus Istiqlal Hadiri Apel Besar Pramuka Pesisir Barat, FAKTUAL-Bupati Pesisir Barat (Pesibar) Agus Istiqlal menghadiri apel besar hari Pramuka ke 58 Tingkat Daerah Lampung, di Stadion Sekala Bekhak, Kabupaten Lampung Barat, kemarin.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim Dalam kesempatan tersebut Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal menerima penghargaan Dharma Bhakti yang di sematkan Langsung oleh Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim dalam Rangka Peringatan Hari Pramuka Ke 58.

Dalam Tanggapannya, Agus mengatakan, pada peringatan Hari Pramuka ke 58 tahun 2019 ini semoga Pramuka selaku organisasi kepanduan menjadi salah satu garda terdepan untuk mempertahankan Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI) bersama -sama dengan organisasi kepemudaan lainnya.

Setelah selesai menerima tanda penghargaan menyempatkan untuk mengunjungi tenda perkemahan adik - adik pramuka asal kabupaten Pesisir Barat.

Pada kesempatan itu Agus di sambut dengan senang hati oleh adik- adik pramuk asal Pesisir Barat, terlebih Bupati Pesisir Barat menyempatkan waktu memberikan berbagai arahan dan bersuka ria serta menyisihkan sedikit rezekinya untuk berbagi sebagai bekal para anggota Pramuka asal Pesisir Barat selama mengikuti perkemahan.

Dia juga menyampaikan bahwa Pramuka akan melahirkan generasi yang beriman dan bertakwa dan tentu menjadi generasi penerus bangsa.

(NAS)

Pesisir Barat, FAKTUAL-Bupati Pesisir Barat (Pesibar) Agus istiqlal menghadiri acara peresmian SMP IT Miftahul Huda dan peletakan batu pertama pembangunan masjid yang bertempat di Pekon Cahaya Negeri, Kecamatan Lemong, kemarin.

Dalam sambutannya Bupati menyampaikan atas nama pribadi dan jajaran pemerintah daerah kabupaten Pesisir Barat memberikan apresiasi yang setinggi- tingginya dan mengucap­ kan terimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam pembangunan gedung SMP IT Miftahul Huda khususnya donatur yang telah dengan ikhlas memberikan dukungan­ nya sehingga gedung ini bisa berdiri seperti sekarang ini.

“Dan juga kepada semua pihak yang telah ikut serta dalam proses pembangunan gedung smp it miftahul huda ini, itu semua berkat dukungan dan usaha yang telah di lakukan oleh berbagai pihak dan juga berkat doa-doa kita semua sehingga pada hari yang berbahagia ini, apa yang telah diperjuangkan selama ini telah menjadi kenyataan,” kata Agus.

Selanjutnya, dengan adanya gedung/kantor baru ini, diharapkan akan menambah semangat kita untuk lebih dapat mengembangkan, meningkatkan mutu pendidikan terhadap anak -anak didik serta dapat meningkatkan kinerja kita dari apa yang telah kita kerjakan selama ini, khususnya pendidikan yang berada di

kecamatan lemong ini, mengingat kebutuhan akan pendidikan sangatlah tinggi di kecamatan lemong ini. dan juga diharapkan pendidikan seperti ini dapat semakin meluas di era globalisasi zaman sekarang ini. karena mengingat pendidikan dan pengatahuan juga semakin berkembang secara pesat.

“Dengan adanya SMP IT Miftahul Huda ini dan dengan telah diresmikannya agar dapat dimanfaat oleh para orang tua untuk menyeko­ lahkan anak - anaknya dan dapat dijadikan salah satu pendidikan dalam pengembangan diri para anak - anak dengan tidak menganggap sekolah SMP IT Miftahul Huda ini sebagai sesuatu hal yang tabu, di sisi lain saya sebagai kepala daerah merasa bangga dan bahagia karena telah berdirinya sekolah ini, dan berharap mutu pendidikan di kabupaten Pesisir Barat dapat semakin meningkat,” jelasnya.

Dia berharap gedung SMP IT Miftahul Huda ini akan berkembang dan nantinya banyak SD IT, SMP IT dan SMA IT yang lainnya dengan tidak melalaikan mutu pendidikan dan terus memperhatikan kualitas pendidikan yang dikehendaki oleh masyarakat,.

Turut hadir Wakil Bupati, ketua DPRD beserta Anggota DPRD, pimpinan dan pengasuh IT Miftahul Huda, unsur Forkopimda Lampung barat-Pesisir Barat, Kepala OPD, masyarakat setempat dan para santri.

(NAS)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

ADVERTORIAL

BENAR BERIMBANG

Edisi 500/ Tahun Ke-17/ 9 - 15 September 2019

20

Pelantikan Dekranasda Lampung Ditandai dengan Pengenalan “Kikat dan Selapai” Bandarlampung, FAKTUAL - Kepengurusan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Lampung periode 2019-2024 dilantik, Selasa (3/9/2019).

Pelantikan itu berdasarkan Surat Keputusan Dewan Kerajinan Nasional nomor: 27/DEKRAN/ SK/VIII/2019, yang ditandatangani Ketua Umum Dekranas Mufidah Jusuf Kalla.

Ketua Dekranasda Lampung Riana Sari Arinal memimpin langsung pelantikan kepeng­urusan Dekranasda Lampung.

Pelantikan Dekranasda Lampung ditandai dengan memperkenalkan dua produk khas Bumi Ruwa Jurai; Kikat atau ikat kepala dan Selapai atau selendang.

Pemasangan Kikat kepada Gubernur Arinal Djunaidi, Pimpinan Sementara DPRD Lampung Mingrum Gumay, serta memasang selapai kepada Henny Sudarsono.

Ketua Dekranasda Riana Sari Arinal menyebut­ kan selapai merupakan selendang yang memiliki motif khas Lampung. “Selapai ini sangat cantik dan bisa digunakan untuk aksesoris pakaian dengan menggunakan motif tradisional Lampung, seperti celugam yang sudah sangat terkenal,” kata Riana.

Kemudian, Riana Sari menyebut kikat Lampung merupakan ikat kepala yang sudah menjadi tradisi.

“Kikat Lampung ini bisa digunakan dalam berbagai acara atau kegiatan sehari-hari,” ujar Riana Sari.

(ADV)

Berikut daftar pengurus Dekranasda Lampung periode 2019-2024: Pembina Gubernur Arinal Djunaidi Penasihat 1. Sekretaris Provinsi Lampung 2. Ansyori Djausal 3. Nuraini Ketua Riana Sari Arinal Wakil Ketua Mamiyani Ketua Harian Mulyadi Irsan Sekretaris 1. Rusdiana Dewi 2. Media Lisna 3. Siti Supartini Bendahara 1. Dita Malika Puspita 2. Mariani Bidang Daya Saing Produk Ketua: Kabid Promosi DPMPTSP Lampung Anggota: 1. Fitri Daryanti 2. Yunita Arsianti Bidang Manajemen Usaha Ketua: Kadis Koperasi dan UMKM Lampung Anggota: 1. Rina Su’ud 2. Supriyanti 3. Zakiah Drajat

Bidang Pameran dan Hubungan Luar Negeri Ketua: Kepala Dinas Perdagangan Anggota: Pitka Rycko Meynoza Bidang Promosi, Humas dan Publikasi Ketua: Kepala Diskominfotik Anggota: 1. Bobby Irawan 2. Jamhari 3. Abi Hasan Mu’an 4. Siti Nurul Noviana Bidang Pendanaan Ketua: Kepala Bakeuda Anggota: 1. Marindo Temenggung 2. Dessy Yusuf Barusman Bidang Kreatif Ketua: Kadis Pariwisata Anggota: 1. Ulida Rebeca Hutagalung 2. Naomi Setiawati 3. Sasa Chalim 4. Yudha Mahardika Kesekretariatan 1. Icha Mutiara 2. Siti Andini Febriani 3. Yulia Dewi 4. Achmad Nofriansyah.