FAKTUAL EDISI 497 | 28 JULI - 4 AGUSTUS 2019

Edisi 497/ Tahun Ke-17/ 29 Juli - 4 Agustus 2019

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

HARGA Rp.17.500,-

BENAR BERIMBANG

LAMPUNG RAIH PREDIKAT KOTA LAYAK ANAK HALAMAN

6

KAPOLDA LAMPUNG KUNJUNGI WAY KANAN HALAMAN

15

PLT GUBERNUR KEPRI HADIRI BUSINESS FORUM DAN RAKERNAS HKI KE-20

PROYEK GOR HALAMAN

19

SABURAI TELANTAR

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

OPINI

BENAR BERIMBANG

Edisi 497/ Tahun Ke-17/ 29 Juli - 4 Agustus 2019

Cawa Kham LAMPUNG IBUKOTA

UCE NASIR

LAMPUNG, salah satu provinsi yang paling menggebu mencalonkan diri menjadi pusat pemerintahan Indonesia menggantikan Jakarta.

Dukungan kuat juga ditunjukkan seluruh elemen dan tokoh Sai Bumi Rua Jurai agar Presiden Jokowi menunjuk provinsi paling Selatan Sumatera jadi Ibukota.

Ada empat Provinsi yang masuk penjaringan Bappenas sebagai calon ibukota negara, yakni Provinsi Lampung, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Sulawesi Selatan.

Dukungan tu ditandai dengan Deklarasi dan penyerahan hasil kajian tentang kelayakan Lampung menjadi ibukota RI dari Ketua Umum Relawan DKI Lampung Aziz Samsudin kepada Gubernur Lampung Arinal Djunaidi yang diwakili Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung Taufik Hidayat.

Gayung bersambut, Pemprov Lampung mendukung sepenuhnya inisiasi Tim Relawan DKI Lampung dalam menyelenggarakan kegiatan penandatanganan kajian dan deklarasi DKI Lampung.

Rencana pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta bertujuan mewujudkan pemerataan pembangunan dan semangat Indonesia sentris di seluruh kawasan Indonesia, dan menaruh harapan positif untuk menjadi negara maju di 2045.

Lampung satu-satunya Provinsi yang masuk nominasi dari Pulau Sumatera.

Upaya semua elemen dan tokoh masyarakat Lampung yang diinisiasi tim Panja DKI Lampung akhirnya masuk kriteria Bappenas.

Tentunya ini merupakan anugerah atas perjuangan yang sudah dilakukan bertahun-tahun, sehingga akhirnya membuahkan hasil yang membanggakan bagi seluruh masyarakat Lampung.

Dari sembilan kriteria yang dilansir Bappenas, Lampung adalah yang paling siap menjadi ibukota Republik Indonesia, yakni aman dari cincin api, ada akses pelabuhan, ketersediaan air bersih, pembiayaan infrastruktur rendah, dominasi lahan milik pemerintah, dekat dengan ibukota yang sudah berkembang, budayanya terbuka, serta memiliki parameter hankam.

Kelebihan Lampung lainnya, semua elemen dan tokoh masyarakat yang ada di Lampung maupun Jakarta, sampai pusat kekuasaan, semuanya menyatakan dukungan konkretnya melalui tanda tangan.

Bahkan pada saat melaksanakan Rakor Gubernur se-Sumatera di Provinsi Bengkulu, para Gubernur se-Sumatera memberikan dukungan kepada Provinsi Lampung menjadi Ibukota Negara (IKN). Dukungan tersebut dituangkan dalam Piagam Memorandum of Rafflesia.

Para Gubernur se-Sumatera juga mengusulkan Lampung sebagai salah satu alternatif untuk dikaji menjadi ibukota negara RI dalam rangka mengakselerasi pembangunan Pulau Sumatera dan pembangunan nasional.

Sedikitnya ada enam poin kekuatan Lampung sebagai alternatif ibukota negara. Enam poin tersebut mulai dari sisi geostrategis, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, pertahanan dan keamanan, serta pusat pendidikan.

Dengan adanya berbagai dukungan dari semua pihak dan kesiapan Provinsi Lampung serta kerja keras dan komitmen kita semua. saya yakin dan percaya Provinsi Lampung sangat layak dijadikan sebagai Ibu Kota Indonesia.

l n l n l n

Sejumlah partai sodorkan kadernya untuk menjadi calon pendamping Eva Dwiana di Pilwako Bandarlampung Berarti partai-partai itu enggak punya kader terbaik dong untuk dimajukan sebagai Walikota Permasalahan selalu berujung korban nyawa berulang kali terjadi di Mesuji Harus ada kajian dan solusi mendalam terkait tanah register Proyek di Tulangbawang banyak yang batal karena rekanan dianggap tidak siap mengikuti tender online Gagap teknologi atau gimana nih?

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

PT. FAKTUAL BERITA LAMPUNG Akta Notaris No.175 Tanggal 20 Januari 2015 (Fahrul Rozi, SH) NPWP No.: 71.987.123.8-322.000 No. AHU : 0002986.AH.01.01 TAHUN 2015 Anggota SPS : No.32/Kep/I/2015

2

Menjaga Denyut Pemberantasan Korupsi

A

KHIR-akhir ini, dalam ren­tang waktu yang hampir bersamaan, ada dua peristiwa penting dalam pemberantasan korupsi. Pertama, untuk pertama kalinya dalam sejarah, tuntutan KPK kandas di pengadilan. Sya­fruddin Tumenggung, Sang man­tan Kepala BPPN tersebut akhirnya dibebaskan dari segala tuntutan (ont­slag) oleh MA. Kendati bukan bebas murni (vrijspraak), namun putusan MA ini ibarat palu godam yang me­nyentak pemberantasan korupsi, khususnya KPK. Yang lebih ironis lagi, tiga majelis hakim yang mengadili perkara ter­sebut memiliki pandangan berbeda. Ke­tua majelis hakim menyatakan bah­wa Syafruddin terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Namun, hakim anggota mengatakan bahwa kasus ini adalah perdata sedangkan hakim anggota yang lain mengatakan bahwa kasus Syafruddin adalah perkara administrasi negara. Tanpa ber­mak­sud mengadili putusan MA –karena bagai­manapun hukum menganut asas res judicta veritate habetur (bahwa ba­gaimanapun putusan hakim harus di­hormati)derasnya protes publik terhadap putusan ini harus dijadikan momentum untuk instropeksi diri. Tidak hanya bagi MA, namun juga KPK. Kedua, saat ini juga sedang berlangsung seleksi calon komisioner KPK periode masa jabatan 2019-2023.

Dari 396 orang yang mendaftar, ter­ catat 192 orang dinyatakan lulus seleksi administrasi. Masing-masing calon akan mengikuti tahap seleksi selanjutnya hingga kemudian diaju­ kan ke DPR untuk menjalani fit and proper test. Kendati di awal pemben­ tukan panitia seleksi (pansel) ini ba­nyak mendapat kritikan publik, khu­sus­nya terkait integritas para anggota pansel, kita tetap berharap bahwa se­leksi kali ini mampu menghasilkan pendekar-pendekar yang akan melan­jutkan denyut pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pansel harus mengirim­kan orangorang terbaik ke DPR, sehingga DPR tidak kesulitan untuk menentukannya.

Pembenahan Internal Memang harus diakui, kinerja KPK di bawah nakhoda Agus Rahardjo patut diparesiasi. Kendati belum mampu mengungkap dua mega kasusBLBI dan Century- namun operasi senyap bernama OTT sedikit banyak telah memunculkan ketakutan bagi para pelaku tindak pidana korupsi.

Untuk bisa melanjutkan pekerjaan berat tersebut, maka Pansel KPK harus mampu mencari calon komisioner KPK yang jujur, berintegrit­as dan berani. Mungkin mencari manusia setengah dewa adalah se­sua­tu yang

t

JANUARI SIHOTANG, S.H.,LL.M.

Dosen hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

sulit bahkan mustahil saat ini. Namun, penelusuran rekam jejak yang bersih dan kemampuan komprehensif dalam pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama.

Rekan jejak menjadi sangat penting karena para pelaku tindak pidana korupsi akan memanfaatkan celah sekecil apapun untuk melawan (corruptors fight back) termasuk dengan memanfaatkan kelemahan atau kekurangan personal Komisioner KPK. Bukankah sapu yang kotor tidak akan mampu membersihkan lantai yang kotor? Hal ini sesuai dengan ungkapan Fredrich Nietze, barang siapa yang akan mengadili monster, maka hendaknya dia tidak menjadi monster. Dengan demikian, pansel tidak perlu disibukkan dengan perlu atau tidaknya representasi penegak hukum konvensional seperti Kepo­ lisian dan Kejaksaan di tubuh KPK. Jika terpilih, tugas berat yang harus segera dituntaskan para Komisioner KPK adalah pembenahan sistem ma­najemen internal. Sebagaimana berita yang sudah menyeruak ke publik, akhir-akhir ini kondisi internal KPK terasa kurang harmonis. Masih segar dalam ingatan publik ketika beberapa orang pegawai KPK mem­ buat petisi kepada pimpinan KPK yang berisikan penolakan terhadap segala upaya penghambatan penanga­ nan kasus. Petisi ini lahir karena keluhan pegawai KPK terkait masalah di bidang penin­dakan, salah satunya kebocoran saat penyelidikan.

Kedeputian penindakan menga­ lami kebuntuan untuk mengurai dan mengembangkan perkara sampai ke level yang lebih tinggi, khususnya kejahatan di bidang korporasi, dan tindak pencucian uang. Mengutip CNN (10/04/2019), setidaknya ada lima poin yang menjadi keluhan pega­wai KPK di bidang penindakan.

Per­tama, terhambatnya penanganan per­kara pada ekspose tingkat kede­ putian. Kedua, tingkat kebocoran yang tinggi di tahap penyelidikan dan berujung ke­ga­galan pada operasi tangkap tangan. Alhasil, hal itu ber­ dam­pak pada munculnya ketidakper­ cayaan di antara pegawai dan pim­ pinan serta membahayakan ke­se­la­matan personel di lapangan.

Ketiga, pegawai juga mengeluhkan per­lakuan khusus terhadap saksi.

Mereka mengalami kesulitan me­ma­ ng­gil saksi pada level jabatan atau go­longan tertentu. Sejumlah saksi juga mendapatkan perlakuan istimewa seperti saksi yang masuk melalui base­ ment, lift pegawai, dan masuk tanpa melalui lobi dan melakukan pendaf­ taran sebagaimana prosedur yang

se­harusnya. Keempat, pegawai juga menge­luhkan sulitnya mendapat izin peng­geledahan di lokasi tertentu. Tanpa alasan objektif pengajuan peng­­ geledahan di lokasi tertentu tidak di­ izin­kan. Hal itu membuat penyidik ke­su­litan untuk mengum­pulkan barang bukti. Dan kelima, pegawai juga menyoroti pembiaran dugaan pe­lang­ ­garan berat. Sejumlah dugaan pe­lang­ garan berat oleh oknum di penin­dakan dinilai tidak ditin­daklanjuti se­cara transparan oleh Pengawas Internal.

Dengan adanya pembenahan internal ini, maka diharapkan taji KPK tidak ternoda. Kegagalan KPK dalam kasus Syafruddin ini juga tidak boleh terulang kembali. Sebab jika ini terulang, maka kepercayaan publik kepada KPK akan tegerus. Bahkan tudingan politisasi pemberantasan korupsi oleh KPK akan semakin menguat.

Dukungan Politik Namun demikian, KPK tidak bisa berjuang sendiri. KPK dan penegak hukum lainnya harus mendapat du­ kungan politik yang kuat dari Pe­me­ rintah dan DPR. Ancaman-anca­man pelemahan KPK melalui peru­ba­han UU KPK tidak boleh terjadi lagi.

Memang sangat disayangkan, da­­lam pidato visi-misi Indonesia 2019-2024 yang baru diucapkan Joko­wi, ternyata pe­negakan hukum, khu­susnya pem­ be­rantasan korupsi tidak termasuk ba­gian yang menjadi fokus perhatian Pemerintah.

TS Elliot pernah berujar, ada dua hal yang tidak bisa dilakukan oleh seekor anjing yang menggigit tulang, yakni menyalak dan menggigit. Kita ber­harap, minusnya fokus pem­beran­ tasan korupsi dalam pidato Jokowi tersebut tidak terkait dengan berbagai kon­ f lik kepentingan di tubuh pemerintahan saat ini.

Presiden Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sejatinya harus mengikrarkan diri sebagai panglima pem­berantasan korupsi. Dalam pemberantasan korupsi, Presiden tidak saatnya lagi ber­sembunyi di balik slogan ‘indepen­ densi pe­­negakan hukum’. Karena keberfungsian dan ketajaman hukum tak lepas dari besaran dukungan kekuasaan politik.

Hal yang sama juga perlu ditekan­ kan ke­pada anggota parlemen kita.

Kendati se­mua mengaku sebagai antikorupsi, namun anggota parlemen saat ini tak lebih dari po­litikus cari untung (gain politican), yang doyan menukarkan amanat rakyat dengan uang. Berlindung di balik slogan demi ke­pen­tingan rakyat, padahal sesungguh­ nya anggota parlemen hanya sibuk memperluas sumber-sumber ekonomi mereka untuk me­ngongkosi kegiatan politik dan dan memper­tahankan dukungan parpol atau pemilihnya.

Ombudsman : Hi. Ahmad Rio Teguh, Ariyansah SH. Pemimpin Umum/Perusahaan : Uce Nasir Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab : Dadang Saputra Redaktur Pelaksana : Asmuni Redaktur : Sobki Roni, SH., Elwin Sianturi, Muammar Habie Y, Ahmad Sidik. Sekretaris Redaksi : Angga Saputra Penasehat Hukum : Mahdalena,SH., Serly Aprilia,SH.,MH. Provinsi : - Lampung Timur : Damiri (Ka.Biro), Drs. A.Wahid, Mustafa Lampung Tengah Wilayah Timur : Berliansyah (Ka.Biro) Lampung Tengah (Gayabaru) : Johanda S : Lampung Selatan : - Biro Pringsewu : Made Setiawan,Subali, Budi Karyadi, Supriyanto, M Fai. Biro Pesawaran : Nasrin (Kabiro), Bustromi, Nahru. Biro Tanggamus : Dodi Kasuma (Kabiro) Biro Lampung Utara : Berimi (Kabiro), Way Kanan : Rusdi,S.Sos. (Kabiro), Herman, Usman Hadi, Jefri Julfan Biro Pesisir Barat : Nasiarudin (Kabiro). Biro Lampung Barat : Adi Suwiknyo (Ka. Biro). Biro Mesuji : Tabrani (Ka.Biro). Tulang Bawang : Muhtar (Ka.Biro), Hermansyah. Biro Tulang Bawang Barat : - Perwakilan Kepri : M Halek (Kaper), Jhoni Nababan. Perwakilan Jambi : Chandra Andesta (Kaper), Lahat/Muara Enim : M Umar, Muara Enim : Jamal P. Perwakilan Jabodetabek : Rio Andaru (Kaper) Perwakilan Banten : N Iskandar (Kaper), Subhan.

Manager Umum : Tia Amelia Manager Keuangan : Windri Widiarti Promosi dan Iklan : Oma Amanah Tarif Iklan : Rp. 4000,- Per Baris (Min. 3 Baris Max. 10 Baris) Umum Display Rp.10.000,-/mmk(BW), Rp.16.000,-/mmk (Full Colour), Harga Belum Termasuk PPN 10% Harga Eceran : Rp. 17.500,- (luar kota tambah ongkos kirim) No. Rekening : BCA: 0230929033 BRI: 5798-01-01158053-6 Bank Lampung : 3910304112917 a.n UCE NASIR, No Rekening Giro : 4050002003927 an. Faktual Berita Lampung. Penerbit : PT. Faktual Berita Lampung Alamat Redaksi Pemasaran : Jl.Sisingamangaraja No.44 Bandar Lampung. Hp.0853 8427 1117 0812 7224 5525 Alamat Biro Bandar Lampung : Perum Wana Asri. Jl.Tata Lestari Blok C4/9 Beringin Jaya Kemiling Bandar Lampung.

Email : ucenasir.faktualnews@gmail.com Website : www.faktualnews.com Percetakan : Media Tanjung Karang Jl. Duku No.4 Pasir Gintung Bandarlampung (0721) 5600 454 / 256 169 (isi diluar tanggung jawab percetakan)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

UTAMA

BENAR BERIMBANG

Edisi 497/ Tahun Ke-17/ 29 Juli - 4 Agustus 2019

3

Proyek GOR Saburai Telantar Bandar Lampung, FAKTUAL – Proyek Renovasi GOR Saburai dikabarkan ditelantarkan oleh pihak kontraktor atau rekanan.

Penelantaran pekerjaan tersebut disinyalir dilakukan rekanan pasca menerima uang muka sebesar 20 persen dari nilai kontrak atau hampir Rp 1 Miliar.

Berdasarkan data yang dihimpun, lelang tender proyek tersebut dimenangkan oleh CV Teguh Wijaya dengan pagu Rp 5,5 Miliar bersumber dari APBD 2019.

Diketahui, proyek Renovasi Gedung Olahraga itu dibawah naungan Satker Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.

Saat dikonfirmasi, Haromie Aqsho selaku PPK mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan pemanggilan terhadap pihak rekanan, sehingga belum dapat menyimpulkan terkait terhentinya proyek tersebut.

“Terhentinya ini lagi kita tanyakan dengan rekanan sesuai dengan kontrak

yang dia tandatangani. Jadi prosedur hukum kontrak kita lakukan sesuai atau tidak, itu nanti akan dilakukan, ini sedang dalam pelaksanaan pemanggilan rekanan, termasuk konsultan pengawasnya yang mengawasi pekerjaan tersebut. Jadi belum dapat kita simpulkan ada hal apa dia menghentikan pekerjaan.

Diharapkan dari saya selaku PPK itu mengharapkan tetap harus dilaksanakan kegiatan itu. Namun mungkin minggu ini kedepan kita bisa tahu penyebab dia menghentikan pekerjaan tersebut,” papar Haromie kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin, (22/7/2019).

Saat ditanya terkait waktu pekerjaan, Haromie memastikan semua tetap berjalan sesuai dengan kontrak yang telah dibuat.

“Tetap berjalan, waktu pekerjaan tetap seperti kontrak yang dia tandatangani sampai saat ini tidak ada perubahan,” tuturnya.

Haromie menegaskan, apabila kontraktor tidak berhasil dikonfirmasi, maka pihaknya akan melakukan langkah-langkah sesuai hukum kontrak.

“Hukum kontrak berlaku, ya kita jalankan. ada Show Cast Meeting namanya, ada kis kis tertentu yang menjadi problem masalah di pihak rekanan atau kontraktor, sehingga nanti ada peringatan pertama, kedua, dan sampai dengan pemutusan kontrak,” tutupnya. (AS)

Seluruh Rektor Deklarasi Beri Dukungan Gubernur Arinal Wujudkan Lampung sebagai Ibukota Negara RI Bandar Lampung, FAKTUAL - Seluruh Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se-Provinsi Lampung serta elemen masyarakat Lampung mendukung Gubernur Arinal Djunaidi muwujudkan Lampung sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

Hal itu ditandai dengan Deklarasi dan penyerahan hasil kajian tentang kelayakan Lampung menjadi ibukota RI dari Ketua Umum Relawan DKI Lampung Aziz Samsudin kepada Gubernur Lampung Arinal Djunaidi yang diwakili Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung Taufik Hidayat, di Gedung Serba Guna (GSG) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, kemarin.

Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, Taufik Hidayat, menyambut baik dan mendukung sepenuhnya inisiasi Tim Relawan DKI Lampung dalam menyelenggarakan kegiatan penanda­ tanganan kajian dan deklarasi DKI Lampung oleh seluruh rektor dan elemen masyarakat Lampung.

Taufik Hidayat menjelaskan bahwa Pemerin­ tah berencana memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta. Pemindahan tersebut bertujuan

mewujudkan pemerataan pembangunan dan semangat Indonesia sentris di seluruh kawasan Indonesia, dan menaruh harapan positif untuk menjadi negara maju di 2045.

“Ada empat Provinsi yang masuk penjaringan Bappenas sebagai calon ibukota negara, yakni Provinsi Lampung, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Sulawesi Selatan,” jelas Taufik.

Provinsi Lampung satu-satunya Provinsi yang masuk nominasi dari Pulau Sumatera.

Hal ini, jelas Taufik, atas upaya semua elemen dan tokoh masyarakat Lampung yang diinisiasi tim Panja DKI Lampung akhirnya masuk kriteria Bappenas. Tentunya ini merupakan anugerah atas perjuangan yang sudah dilakukan bertahuntahun, sehingga akhirnya membuahkan hasil yang membanggakan bagi seluruh masyarakat Lampung.

“Dari sembilan kriteria yang dilansir Bappe­ nas, Lampung adalah yang paling siap menjadi ibukota Republik Indonesia, yakni aman dari cincin api, ada akses pelabuhan, ketersediaan air bersih, pembiayaan infrastruktur rendah, dominasi lahan milik pemerintah, dekat dengan

ibukota yang sudah berkembang, budayanya terbuka, serta memiliki parameter hankam,” jelas Taufik.

Kelebihan Lampung lainnya, semua elemen dan tokoh masyarakat yang ada di Lampung maupun Jakarta, sampai pusat kekuasaan, semua­nya menyatakan dukungan konkretnya melalui tanda tangan. Bahkan pada saat melaksanakan Rakor Gubernur se-Sumatera di Provinsi Bengkulu, para Gubernur se-Sumatera memberikan dukung­an kepada Provinsi Lampung menjadi Ibukota Negara (IKN).

Dukungan tersebut dituangkan dalam Piagam Memorandum of Rafflesia.

“Salah satu pointnya adalah para Gubernur se-Sumatera mengusulkan Provinsi Lampung sebagai salah satu alternatif untuk dikaji menjadi ibukota negara RI dalam rangka mengakselerasi pembangunan Pulau Sumatera dan pembangun­ an nasional,” ujar Taufik.

Dalam pertemuan tersebut, Taufik Hidayat menjelaskan sedikitnya ada enam poin kekuatan Lampung sebagai alternatif ibukota negara.

Enam poin tersebut mulai dari sisi geostrategis, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi,

pertahanan dan keamanan, serta pusat pendidikan.

“Oleh karena itu, dengan adanya berbagai dukungan dari semua pihak dan kesiapan Provinsi Lampung serta kerja keras dan komitmen kita semua. saya yakin dan percaya Provinsi Lampung sangat layak dijadikan sebagai Ibu Kota Indonesia,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Relawan DKI Lampung, Aziz Samsudin, menjelaskan dirinya sangat siap untuk mendukung Lampung sebagai Ibu Kota Negara. “Selama itu untuk kebesaran dan pengenalan lampung, saya siap untuk mendukungnya,” jelas Aziz.

Aziz mengajak seluruh akademisi dan elemen masyarakat terlibat dalam mewujudkan Lampung sebagai ibukota Negara.

“Para akademisi harus terlibat aktif, untuk melakukan kajian-kajian mulai adari kajian lingkungan, budaya, ekonomi, dan lainnya.

Kita juga harus mengajak sesepuh masyarakat Lampung dalam mendukungnya,” jelas Aziz.

Aziz berharap deklarasi ini tidak hanya berhenti di sini, tapi harus diiringi dengan kajian intelektual dan kebudayaan. (AS)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 497/ Tahun Ke-17/ 29 Juli - 4 Agustus 2019

BANDARLAMPUNG

4

Gubernur Sampaikan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2018

Bandar Lampung, FAKTUAL - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi yang diwakili Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertang­ gungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran (TA) 2018, dalam Rapat

Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Lampung, kemarin.

Dalam laporan itu, komposisi realisasi pendapatan daerah Provinsi Lampung terealisasi sebesar Rp7,098 triliun atau 89,45 persen dari target Rp7,935 triliun.

Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi

Aprizal tersebut mengungkap realisasi pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi Rp2,864 triliun atau 80,32 persen, realisasi pendapatan transfer Rp2,816 triliun atau 64,98 persen. Dan realisasi lain-lain pendapatan yang sah Rp1,418 triliun atau 3,932,59 persen.

“Hal ini dikarenakan reklasifikasi dana

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari akun Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik ke akun pendapatan lainnya,” ujar Fahrizal.

Sedangkan realisasi belanja daerah, Fahrizal menjelaskan terealisasi Rp7,538 triliun atau 87,86 persen dari total anggaran Rp8,579 triliun.

“Realisasi belanja daerah tersebut terdiri dari realisasi belanja operasional Rp4,677 triliun atau 93,90 persen. Realisasi belanja modal Rp1,729 triliun atau 84,12 persen. Dan realisasi belanja tidak terduga Rp3,777 triliun atau 75,55 persen. Sementara belanja transfer terealisasi sebesar Rp1,128 triliun atau 73,35 persen” terangnya.

Dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan terealisasi Rp534,042 miliar yang bersumber dari penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Pemprov Lampung tahun 2017 serta penerimaan pinjaman daerah. Sedangkan pengeluaraan pembiayaan terealisasi Rp160 juta yang merupakan Penyerataan Modal kepada BUMD. Dari realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan APBD TA 2018 tersebut, diperoleh SILPA Pemprov Lampung TA 2018 sebesar Rp93,876 miliar yang kemudian akan digunakan untuk APBD TA 2019.

Dalam kesempatan tersebut, Fahrizal juga mengungkapkan rasa syukurnya karena Laporan keuangan TA 2018 Pemprov Lampung kembali memperoleh opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” dari BPK RI. “Berkat usaha dan komitmen kita bersama, Alhamdulillah Laporan keuangan Pemprov Lampung TA 2018 mendapat opini WTP. Dengan demikian maka Pemprov Lampung selama lima tahun berturut-turut mampu memperoleh opini WTP,” kata Fahrizal.

Mengenai Raperda pertanggungjawaban APBD Pemprov Lampung 2018 akan ditanggapi seluruh fraksi di DPRD Provinsi Lampung dalam sidang paripurna selanjutnya .

(AS)

Pemprov Siap Salurkan Hewan Qurban Bandar Lampung, FAKTUAL- Menyambut Hari Raya Idul Adha 1440/2019M, Pemerintah Provinsi Lampung akan menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa hewan qurban kepada yang berhak menerima/mustahik.

Untuk pelaksanaan penyaluran hewan qurban pada tahun 1440/2019 Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung akan menghimpun dana sumbangan Hewan Qurban dari OPD/ Satker.

“Kita menghimbau kepada seluruh OPD untuk menyisihkannya sesuai dengan kemam­ puan OPD masing – masing, Kita harapkan jum­lah seperti tahun lalu, kalau bisa jangan sampai menurun,” ujar Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Taufik Hidayat saat memimpin Rapat Pembahasan Penyaluran Hewan Qurban tahun 2019 di Ruang Sungkai, Balai Keratun, Komplek Kantor Gubernur Provinsi Lampung, kemarin.

Taufik juga berharap kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan Biro Perekono­

mian, kesediannya untuk menghimpun sumbangan hewan kurban dari perusahaan - perusahaan seperti tahun sebelumnya.

“Kita juga mohon bantuan kepada OPD/ Satker yang berkaitan dengan perusahaan untuk menghimpun sumbangan sebagaimana tahun tahun sebelumnya”, kata Taufik.

Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Ratna Dewi menyam­ paikan kepada OPD yang akan menyalurkan sumbangan / partisipasinya untuk berkoordinasi dengan Biro Kesejahteraan Sosial. “ Kami siap menghimpun sumbangan dana pembelian hewan qurban dari OPD, kemudian dana untuk pembelian hewan qurban dapat disetorkan ke Biro Kesos selambat – lambatnya tanggal 1 agustus 2019”, Kata Ratna.

Disampaikannya juga bantuan berupa sapi dan pendistribusian hewan qurban akan di koordinir oleh Biro Kesos dan Biro Humas dan Protokol serta Biro Umum Setda Provinsi Lampung. (AS)

Lampung Raih Pakarti Utama 1 Bandarlampung, FAKTUAL-Lampung raih Penghargaan Tertinggi PKK Berprestasi yaitu Pakarti Utama 1 kategori Pola Asuh Anak dan Remaja. Penghargaan diserahkan pada Puncak Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejah­ teraan Keluarga ke-47 Tahun 2019,di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, kemarin.

Melalui Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanggamus, Lampung menggungguli enam daerah yang masuk seleksi terakhir yang dinilai langsung oleh Tim Penggerak PKK pusat.

“Ini buah kerjasama kita semua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung. Penghargaan hari ini adalah sebuah pengakuan pemerintah melalui tim penggerak PKK Pusat atas apa yang sudah kita lakukan guna upaya peningkatan kesejah­ teraan keluarga-keluarga di Lampung,” ungkap Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Riana Sari Arinal sesaat setelah menerima penghargaan.

Riana Sari Arinal juga berpesan penghargaan yang sudah didapatkan tidak jangan membuat terlena dan jumawa, harus kita pertahankan malah harus ditingkatkan. “Kalau tahun ini dapat di satu kategori tahun depan harus lebih dari satu. Saya yakin dengan kerjasama antara pengurus PKK di Lampung semua itu akan dapat kita capai,” harapnya.

Di kesempatan yang sama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta Gerakan PKK terus merajut dan menyatukan potensi nasional secara efektif dan integratif. “Gerakan PKK harus terus merajut dan menyatukan potensi nasional secara efektif dan integratif melalui program dan kegiatan dalam memberdayakan dan menyejahterakan keluarga. Gerakan PKK harus lepas dari berbagai kepentingan kelompok, golongan, politik, suku, agama dan sebagainya, tanpa mempertentangkan hal-hal yang sudah menjadi keputusan dan kesepakatan bersama,” kata Tjahjo.

Ia juga menambahkan, dalam menyongsong pembangunan ke depan, gerakan PKK hendaknya tidak gamang dalam menyikapi perubahan.

Mengingat perubahan adalah satu keniscayaan yang tidak dapat dihindari sehingga harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sebagai penggerak perubahan yang visioner, para Tim Penggerak dan Kader PKK hendaknya memiliki cara pikir dan cara pandang jauh ke depan dengan cara memanfaatkan setiap peluang melalui seluruh potensi yang dimiliki, hingga tercipta kemandirian yang mampu menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan dalam segala kondisi,” imbuhnya.

(AS)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 497/ Tahun Ke-17/ 29 Juli - 4 Agustus 2019

BANDARLAMPUNG

5

Lampung Raih Predikat Kota Layak Anak Bandar Lampung, FAKTUAL- Gubernur Lampung Arinal Djuanidi raih penghargaan Kota Layak Anak (KLA) 2019. Penghargaan KLA ini diberikan Presiden RI Joko widodo kepada Gubernur Arinal sebagai bentuk apresiasi kepada daerah yang komitmen dengan upaya konkrit mewujudkan kabupaten/kota layak anak.

Penghargaan tersebut diterima oleh Staf Ahli Bidang Ekubang, Theresia Sormin, dalam acara penghargaan pembinaan Kabupaten/ kota layak anak pada acara peringatan hari anak nasional, yang dilaksanakan di Hotel Four Points, Kota Maksaar, Sulawesi Selatan, kemarin.

Upaya konkrit tersebut terlihat dari lompatan prestasi yang diraih oleh kabupaten/kota di Provinsi Lampung, serta dorongan kepada seluruh OPD terkait untuk memenuhi indikator KLA. Penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Ini merupakan penghargaan Pertama Gubernur Lampung Arinal Djunaidi sejak menjabat sebagai Gubernur Lampung periode 2019-2024.

Dalam mengembangkan KLA di Kabupaten/ kota di Provinsi Lampung, Pemprov Lampung bersama Kabupaten/kota terus mengupayakan dalam penerapan 24 indikator pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak yang secara garis besar tercermin dalam 5 klaster hak anak, yakni (1) Hak Sipil dan Kebebasan; (2) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; (3) Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; (4) Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; dan (5) Perlindungan Khusus.

Tidak tanggung tanggung, Tujuh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung menyabet predikat Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Tujuh daerah di Lampung yang ditetapkan sebagai KLA tahun 2019 yakni Kota Bandar Lampung, Metro, Kabupaten Lampung Timur, Lampung Selatan, Waykanan, Pringsewu, dan Lampung Tengah.

Dalam sambutannya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)

Yohana Yambise menjelaskan perlindungan anak sudah diatur dalam Undang-undang dasar 1945 pasal 28B ayat 2, dan dipertegas dalam UU 35 tahun 2014 tentang.perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. “Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap perlindungan anak. Karena anak merupakan

Lampung Tingkatkan Pengelolaan Rajungan

Bandar Lampung, FAKTUAL- Pemerintah Provinsi Lampung melakukan penandatanganan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) dengan Enviromental Defense Fund (EDF) yang merupakan tindak lanjut dari Memorandum Saling Pengertian (MoU) antara KKP dan EDF tentang pengelolaan Perikanan yang berkelan­ jutan di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan rajungan Indonesia.

Pendatanganan yang diselenggarakan di Ruang Abung, Balai Keratun kemarin, dihadiri oleh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Taufik Hidayat, Sekretaris Direktorat Jendral Perikanan Tangkap KKP RI Yuliadi dan EDF Ormas Asing Emilie Litsinger.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP RI Yuliadi mengatakan kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan NGO dalam pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan, memiliki banyak keuntungan bagi masyarakat.

“Masyarakat dapat mengolah rajungan dan menjadikannya bukan hanya mata pencarian tapi juga bisnis. Keuntungannya, pasokan rajungan yang konsisten dan berkelanjutan,

ukuran rajungan yang baik dan produk yang berkualitas tinggi dengan harga yang tinggi, serta tersedianya akses pasar secara berkelanjutan bagi produk rajungan Indonesia khususnya Provinsi Lampung,” kata Yuliadi.

Sementara itu Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Taufik Hidayat dalam sambutan­ nya menjelaskan, komoditas rajungan sendiri menjadi sumber penghidupan bagi ribuan masyarakat dan merupakan komoditas ekspor perikanan terbesar ketiga di Indonesia setelah udang dan tuna. Provinsi Lampung sendiri meru­pakan salah satu Provinsi penghasil rajungan yang cukup besar di Indonesia sekitar 12% produksi Nasional, dengan tujuan ekspor ke Amerika Serikat.

“Kebutuhan permintaan pasar global terhadap produk rajungan kian tahun terus meningkat.

Dengan potensi tersebut, diharapkan penandata­ nganan rencana kegiatan tahunan ini mening­ katkan pemahaman dan dukungan pemerintah, pelaku utama dan pelaku usaha serta organisasi masyarakat untuk besinergi, demi kelestarian stok rajungan dan kesejahteraan masyarakat serta menjadi sumber PAD,” ujar Taufik. (AS)

masa depan bangsa,” jelas Yohana.

Ia menjelaskan bahwa anak adalah generasi penerus bangsa. Menjaga seorang anak sama dengan melindungi masa depan bangsa. “Juga kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama para keluarga di seluruh Tanah Air, saya berpesan agar selalu melindungi anak-anak kita, menjaga mereka,” kata Yohana.

Sementara ketua penyelenggara, menjelaskan bahwa penghargaan KLA terbagi dalam 5 tingkat yaitu Pratama, madya, widya, utama, dan KLA. Penghargaan KLA tersebut akan diberikan kepada 247 kab/kota. Penghargaan khusus juga akan diberikan bagi pelopor provinsi layak anak yang akan diberikan kepada 4 provinsi.

(AS)

Arinal Buka Akses ke Seluruh Lembaga Perbankan Bandar Lampung, FAKTUAL - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi membuka akses para petani ke seluruh lembaga Perbankan di Provinsi Lampung sebagai langkah konkret implementasi Program Kartu Petani Berjaya (KPB).

Hal itu dilakukan Gubernur Arinal dalam acara silaturahmi kalangan Perbankan dengan Gubernur Lampung, di Woodstairs Cafe & Resto, Bandarlampung, kemarin.

Menurut Arinal, KPB menjadi program pertama dan unggulan dari 9 pro­ gram utama yang digagasnya.

Kartu ini diharapkan dapat difungsikan sebagai alokasi penyedia pu­ puk, asuransi, Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan beasiswa bagi anak petani.

“KPB ini ber­ tujuan agar petani mendapatkan kepastian terkait penyaluran pupuk, benih, dan bantuan kredit usaha perta­ nian lainnya. Karena selama ini petani mera­ sakan terkadang penyalur­ an pupuk tidak tepat sasaran, dan lainnya. Dan pengimple­ mentasian kartu ini pada ujungnya diharapkan mampu mensejahterakan petani Lampung,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, Gubernur mengajak kalangan Perbankan bersama meningkatkan pereko­ nomian Lampung dan membangun Provinsi Lampung.

“Bapak ditugaskan ke Lampung ini bukan hanya untuk karier. Tetapi untuk membangun Lampung bersama Gubernur. Karena itu, saya meminta dukungan dalam menyalurkan

perkreditan dengan baik kepada masyarakatan Lampung,” ujar Arinal.

Arinal menjelaskan Provinsi Lampung memiliki potensi di Sektor Pertanian dalam artian luas, seperti pertanian, perkebunan, kelautan perikanan, dan kehutanan.

“Provinsi Lampung memiliki potensi yang sangat luar biasa. Hal ini dikarenakan Lampung merupakan penghasil singkong nomor satu dunia, jagung ketiga nasional, kopi nomor satu Indonesia, dan hasil pertanian lainnya.

Kalau tidak duduk bersama, maka tata kelolanya tidak akan baik, sehingga tujuannya kurang tercapai,” ujar Gubernur.

Dengan alasan itu, Gu­b ernur Arinal mengajak semua Perbankan di Lam­ pung untuk bersi­ nergi. “Karena b a p a k- b a p a k semua disini dipe­ rintahkan untuk membangun Lam­ pung bersama Gu­ bernur,” jelas Arinal.

Gubernur juga menilai Sektor Pertanian tak bisa lepas dari sektor lainnya. “Hal ini karena ketika berbicara petani, maka semua sektor akan terbawa,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung Budiharto Setyawan menjelaskan Perbankan di Provinsi Lampung siap mendukung Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dalam membangun Provinsi Lampung.

“Kami perbankan di Lampung siap mendu­ kung Pak Gubernur Arinal dalam meningkatkan perekonomian dan pembangunan Provinsi Lampung,” jelasnya. (AS)

FAKTUAL BENAR BERIMBANG

Edisi 497/ Tahun Ke-17/ 29 Juli - 4 Agustus 2019

PESAWARAN

tt

SURAT KABAR MINGGUAN

6

Dendi Resmikan Wisata Peninggalan Belanda

Pesawaran, FAKTUAL– Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona resmikan Pekon Janda tempat wisata peninggalan kolonial jaman Belanda di Desa Sungai Langka, Kecamatan Gedongtataan, Rabu (24/7).

Dia berharap usai diresmikan dapat mening­ katkan perekonomian masyarakat sekitar.

“Saya berharap event ini dapat menjadi sarana untuk mempromosikan destinasi Desa Sungai Langka, sehinga dapat dikenal oleh masyarakat luas, hingga di tingkat nasional,”

paparnya.

“Kalau dengan pengelolaan yang baik, masyarakatnya dapat berperan aktif dalam pemasaran, ataupun menyambut para wisatawan yang hadir dengan baik, tidak menutup kemung­ kinan, dapat mendatangkan bukan hanya wisatawan nusantara saja, melainkan wisatawan manca negara (Wisman). Dengan demikian, hal ini dapat membawa kesejahtraan bagi masyarakat Sungai Langka khususnya dan membawa kemajuan bagi Kabupaten Pesawaran

pada umumnya,” timpal dia.

Dirinya juga mengatakan, melalui program One Village One Destination (Satu Desa Satu Destinasi), Pemerintah Kabupaten Pesawaran terus berupaya mengembangkan desa-desa di Pesawaran untuk dijadikan sebagai destinasi wisata.

Dari 148 desa di Pesawaran, sudah 45 desa yang telah mengembangkan destinasi wisata termasuk Desa Sungailangka dengan potensi agrowisata yang telah diresmikan Gubernur

Lampung tahun 2018 yang lalu sebagai Desa Agrowisata.

“Desa Agrowisata Sungai Langka memiliki hasil bumi yang berlimpah, terutama hasil perkebunannya yang terkenal sebagai salah satu penghasil buah durian, salak dan jeruk hingga coklat (Kakao). Tidak hanya itu, warga Sungai Langka juga banyak yang membudidayakan ikan air tawar seperti lele, gurame, nila, dan patin disamping perternakan ayam dan kambing,” jelasnya.

Maka dari itu, lanjutnya, Desa Sungai Langka sudah memiliki modal utama dalam menggerakan roda perekenomian desa secara mandiri.

Selanjutnya, untuk mewujudkan Desa Tangguh dan Mandiri, Pemerintah Kabupaten Pesawaran telah mencanangkan program GaDIS. “Program Bantuan Keuangan GaDIS hadir untuk mengakomodir dan menjawab tantangan zaman yang semakin dinamis, dimana Desa telah menjelma menjadi lokus pemberdayaan dan pembangunan berkelanjutan sebagai pondasi kemajuan Bangsa,” ungkapnya.

Program Bantuan Keuangan GaDIS adalah inovasi Kabupaten Pesawaran yang merupakan penghargaan kepada Desa di Kabupaten Pesawaran yang memiliki komitmen mengem­ bangkan potensi perekonomian lokal.

Sedangkan untuk kemajuan desa, saya berharap seluruh desa di wilayah Kecamatan Gedongtataan punya produk lokal yang merupakan potensi yang dapat dikembangkan, namun tentunya harus diiringi dengan rasa kebersamaan, saling bahu membahu bersama seluruh warga demi kemajuan desanya.

“Begitu pula dengan desa-desa yang lain di Kabupaten Pesawaran, semua harus bergerak, semua harus membangun untuk mewujudkan Kabupaten Pesawaran yang maju, makmur dan sejahtera,” tutupnya. (RIN)

Distanak Awasi Hewan Kurban Pesawaran, FAKTUAL– Dinas Pertanian dan Perternakan (Distanak) Kabupaten Pesawa­ ran, akan membentuk tim khusus menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriah.

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pertanian dan Perternakan Anca Martha Utama, yang dalam hal ini didampingi Kepala Bidang Perternakan Dedi Noviansyah.

“Ada sekitar 27 anggota, yang nantinya akan dibagi menjadi beberapa tim, dan akan kita tempatkan ke 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Pesawaran ini,” jelasnya, Selasa (23/7).

Dirinya juga mengatakan, Tim ini yang nantinya akan bertugas mengecek hewan kurban di 11 kecamatan yang ada, untuk menjamin hewan kurban yang dijual kepada masyarakat memenuhi kriteria aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH).

“Tim ini juga ditugasi memeriksa kesehatan hewan kurban secara fisik sekaligus memeriksa umur hewan kurban. Jika ada hewan yang berpenyakit parah dan usianya belum mencukupi,

pihaknya akan melarang hewan tersebut dijual belikan kepada masyarakat,” paparnya “Pengecekan kesehatan hewan kurban penting, mengingat penyebaran virus jembrana yang cukup cepat, melalui udara saja hewan bisa tertular, misalnya ada hewan yang terinfeksi diangkut menggunakan mobil truck melewati hewan yang ada di pinggir jalan, itu saja ada kemungkinan bisa mengakibatkan terjangkit virus jembrana juga hewan yang ada di pinggir jalan tersebut,” timpalnya.

Pengecekan ini, lanjutnya, akan diadakan sepekan sebelum lebaran Idul Adha, sementara pada hari penyembelihan selama 3 hari, pihak Distanak akan turun kemasjid masjid untuk melihat keadaan hewan hewan yang akan disembelih.

“Dan kami juga menghimbau kepada masya­ rakat, agar mengecek terlebih dahulu sebelum membeli hewan kurban, dan untuk para pedagang selalu periksa kesehatan hewan kurbannya ketika akan dijual,” pungkasnya.

(RIN)

Rombak Kebun Kakao jadi Taman Jeruk Pesawaran, FAKTUAL– Limin Santoso dan Reri Sundari pasangan suami istri (Pasutri), yang merombak kebun kakao miliknya dengan tanaman buah jeruk tanpa pendampingan dari pemerintah daerah Pesawaran.

Hal ini diungkapkannya saat ditemui di kebun jeruk miliknya, yang berlokasi di Desa Sungai Langka Kecamatan Gedongtataan, kemarin.

“Kalau komunikasi atau pendampingan dari pemerintah setempat tidak pernah ada, namun demikian kami sangat berharap pemerintah daerah dapat menangkap potensi masyarakat Desa Sungai Langka dengan branded sebagai Desa Agrowisata,” jelasnya.

“Saya juga sangat menunggu dan harapkan hadirnya dinas terkait agar dapat membudida­ yakan tanaman buah jeruk di kecamatan lain,” timpalnya.

Dirinya juga mengatakan, lokasi agrowisata miliknya ini, ditanami dengan jeruk manis jenis chokun dari Thailand.

“Ya, kami coba menanam buah jeruk ini karena tanaman coklat yang semula kita tanam lebih banyak merugi atau tidak sesuai dengan biaya perawatan tanaman tersebut,” ungkapnya.

Tanaman buah jeruk tersebut ditanam di

2015 lalu dan sekarang sudah memasuki panen kedua setelah masa belajar panen dilalui. Hasil panennya dijual dengan harga Rp15ribu/ kilogram.

“Kendala pada tanaman jeruk ini lebih ringan dibandingkan tanaman coklat, selain mudah perawatannya juga harga jual hasil tanamnya lebih menguntungkan. Satu pohon bisa menghasilkan sedikitnya sepuluh kilogran buah jeruk perminggu dan terus berbuah,” ujarnya.

Dirinya juga memiliki impian, dapat menanam buah durian, buah kelengkeng, jambu kristal dan apel di wilayah perkebunan masyarakat Desa Sungailangka.

“Pemerintah daerah, kalau bisa membangun insfrastruktur seperti jalan raya menuju Desa Sungai Langka dibuat bagus dan lebar pasti akan mempermudah pengunjung datang,” jelasnya.

“Sekarang saja, sudah lumayan banyak pengunjung ya datang, tapi ya itu mereka mengeluhkan akses jalan yang rusak. Padahal mereka banyak dari luar daerah, ini tentu bisa menjadi perhatian Bupati atau instansi terkait.

Misalnya, dinas pariwisata dan dinas pertanian,” tutupnya. (RIN)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

PRINGSEWU 7 Proyek Bendungan Way Sekampung Masuki Fase River Closure BENAR BERIMBANG

tt

Edisi 497/ Tahun Ke-17/ 29 Juli - 4 Agustus 2019

Pringsewu, FAKTUAL – Proyek pembangunan Bendungan Way Sekampung, Pringsewu mema­ suki fase pengerjaan inti yakni badan bendungan.

Terkait akan dimulainya pelaksanaan pengerjaan pembangunan badan bendungan tersebut, dilaksanakan kegiatan pengelakan sungai (river closure) pada lokasi proyek pembangunan Bendungan Way Sekampung, Pringsewu, kemarin.

Kegiatan ini dihadiri oleh Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PU dan Perumahan Rakyat RI yang diwakili Kepala Pusat Bendungan Dr.Ir. Ni Made Sumiarsih, M.Eng. dan Bupati Pringsewu H.Sujadi, serta Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung Ir.Iriandi. Selain itu juga hadir Kepala BPKP Provinsi Lampung, TP4D Provinsi Lampung, jajaran Pemkab Pringsewu, muspida serta para direktur BUMN dan swasta yang turut menangani mega proyek tersebut.

Bupati Pringsewu H.Sujadi pada kesempatan tersebut berharap kegiatan pembangunan Bendungan Way Sekampung dapat selesai tepat waktu dan lancar sehingga memberikan manfaat yang besar bagi seluruh masyarakat. “Bendungan Way Sekampung ini merupakan kebanggaan masyarakat Pringsewu yang memiliki manfaat yang begitu besar,” ujarnya.

Dikatakan Sujadi, air yang begitu berlimpah ini, bisa menjadi barokah dan juga bisa menjadi musibah. “Apabila dimanfaatkan dengan baik seperti dibuatkan bendungan tentunya akan menjadi barokah bagi umat manusia. Semoga setiap tetes air di Bendungan Way Sekampung ini senantiasa akan menjadi manfaat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Pusat Bendungan Dr.Ir.Ni Made Sumiarsih, M.Eng., mewakili Dirjen SDA Kementerian PUPERA mengatakan kegiatan pengelakan sungai merupakan salah

satu tahapan dari pembangunan bendungan, karena dengan selesainya kegiatan pengelakan ini, baru bisa dibuat tubuh bendungannya.

Menurutnya, semua pekerjaan proyek

Peletakkan Batu Pertama Pembangunan Masjid Al-Furqon Wonodadi

pembangunan Bendungan Way Sekampung ini tidak akan berjalan lancar tanpa adanya dukungan semua pihak. “Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah

14 Bidan PTT Pringsewu Terima SK CPNS Pringsewu, FAKTUAL – Sebanyak 14 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) asal Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kementerian Kesehatan RI menerima SK CPNS. Mereka terdiri dari para bidan yang akan ditempatkan di sejumlah pusat kesehatan masyarakat di Kabupaten Pringsewu, seperti Puskesmas Pringsewu, Pagelaran, Pardasuka, Ambarawa, Gadingrejo, Sukoharjo dan Banyumas.

Penyerahan SK secara simbolis dilakukan oleh Wakil Bupati Pringsewu Fauzi di aula kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu, komplek perkantoran pemkab setempat, kemarin.

Fauzi didampingi Kadis Kesehatan Kabupaten Pringsewu Purhadi, M.Kes. dalam sambutannya

Pringsewu, FAKTUAL – Wakil Bupati Pring­ sewu Fauzi meletakkan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan Masjid AlFurqon di Pekon Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, kemarin.

Turut mendampingi wabup, Kabag Kesra Kabupaten Pringsewu Drs.Sunargianto, Camat Gadingrejo Yuli Susapto, S.E. serta Kapekon Wonodadi Priyono. Turut pula menghadiri prosesi tersebut tokoh agama dan tokoh masyarakat beserta para jamaah dan warga setempat.

Wakil Bupati Pringsewu Fauzi saat memberi­

kan kata sambutan sangat mengapresiasi upaya dan usaha panitia serta ta’mir sehingga terlaksana pembangunan masjid Al-Furqon tersebut.

Wabup juga mengingatkan akan kewajiban umat Islam untuk memakmurkan masjid dengan kegiatan ibadah maupun kegiatan kemasyara­ katan.

“Kepada seluruh masyarakat, mari bersamasama kita turut membantu kelancaran pem­ bangunan masjid ini. Inshaa Allah, jika kita turut peduli dan membantu pembangunan rumah Allah ini, kita akan dilancarkan serta dimudahkan segala urusan,” ujarnya.(PRI)

Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Pringsewu, khususnya Bapak Bupati yang begitu besar dukungan dan perhatiannya pada kegiatan pembangunan ini,” katanya. (PRI)

berpesan kepada seluruh CPNS yang telah menerima SK agar terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi, mengingat kompetensi bagi seorang Aparatur Sipil Negara wajib dan mutlak dimiliki, yakni berupa pengetahuan, keteram­ pilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai seorang pelayan masyarakat..

Disamping menjadi seorang aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharuan dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa, sekaligus memiliki sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.

(PRI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

PRINGSEWU 8 KPUD Serahkan Hasil Pemilu 2019 BENAR BERIMBANG

Edisi 497/ Tahun Ke-17/ 29 Juli - 4 Agustus 2019

6. Demokrat (Joni Sapuan) 7. PKS (Homsi Wastobir) 8. Nasdem (Leswanda Putra)

Dapil II (Kecamatan Sukoharjo-Kecamatan Adiluwih) 1. PKB (Maulana Muhamad Lahudin) 2. Golkar (Lusi Ariyanti) 3. PDI Perjuangan (Rizky Raya Saputra) 4. Gerindra ( Amproni) 5. Demokrat (Nurul Ekhwan) 6. PAN (Mustopa) 7. PKS (Suryo Atmono) 8. PKB (Iin Irawan) 9. Golkar (Sagang Nainggolan) Dapil III (Kecamatan Gadingrejo) 1. PDI Perjuangan (Aris Wahyudi) 2. Gerindra (Rahwoyo) 3. PAN (Safruddin) 4. Demokrat (Mira Anita) 5. PKB (Muhammad Zuhdi) 6. Golkar (Anton Subagiyo) 7. PKS (M.Triaksono) Dapil IV (Kecamatan Ambarawa-Kecamatan Pardasuka) 1. PDI Perjuangan (Suryo Cahyono) 2. PKB (Mastuah) 3. PAN (Yulian Munajat) 4. PPP (Sururiyah) 5. Gerindra (Najaruddin) 6. Golkar (Rita Irviani) 7. Nasdem (Rohmansyah) Pringsewu, FAKTUAL - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pringsewu menyerah­ kan hasil Pemilu 2019 beberapa waktu lalu kepada Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

Prosesi penyerahan dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Pringsewu Andreas Andoyo didam­ pingi sejumlah komisioner KPU diantaranya H.Warsito, S.T., Drs.H.Muhammad Ali Khan, Hendri Muzani, S.Ag., dan Sofyan Akbar yang diterima oleh Bupati Pringsewu H.Sujadi di

ruang kerja Bupati Pringsewu, kemarin.

Turut mendampingi bupati, Kabag Tata Pemerintahan Heriyadi Indera, Kepala Kantor Kesbangpol Sukarman, Sekretaris KPU Dewanto Dwi Utomo, S.H., dan Kasubbag Fasilitasi Produk Hukum Ratih Maysaroh, S.H. Untuk diketahui, KPU Kabupaten Pringsewu telah menetapkan 40 anggota legislatif Kabupaten Pringsewu terpilih periode 2019-2024 melalui rapat pleno yang digelar di Hotel Regency

Pringsewu, Senin (22/7) lalu. (PRI) Adapun 40 anggota legislatif terpilih yang akan berkantor di gedung DPRD Kabupaten Pringsewu nanti adalah ; Dapil I (Kecamatan Pringsewu) 1. PDI Perjuangan (Retno Palupi) 2. PKB (Bambang Sugeng Irianto) 3. Golkar (Asita Nurgaya) 4. Gerindra (Sudiyono) 5. PAN (Asa Attorida El Hakim)

Dapil V (Kecamatan Pagelaran-Pagelaran Utara - Banyumas) 1. Golkar (Suherman) 2. PKB (Hermawan) 3. Gerindra (Umi Laila) 4. PKS (Meifi Anindya Larasati) 5. PAN (Hartono Rosadi) 6. Demokrat (Ririn Puspitasari) 7. PDI Perjuangan (Aminallah Adisyanto) 8. PPP (Johan Arifin) 9. Golkar (Rini Anggraini).

Pringsewu Raih Penghargaan Nasional Pakarti Madya III Pringsewu, FAKTUAL - Pekon Tanjunganom, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung berhasil menjadi juara nasional Pelaksana Terbaik Pemanfaatan Halaman Pekarangan (Hatinya Suka PKK) Tahun 2019.

Atas prestasi tersebut, Kabupaten Pringsewu memperoleh piagam penghargaan Pakarti Madya III yang diterima oleh Ketua TP-PKK Kabupaten Pringsewu Ny.Hj.Nurrohmah Sujadi dari Ketua Umum TP-PKK Ny.Erni Guntarti Tjahjo Kumolo pada acara Hari Kesatuan Gerak PKK Nasional ke-47 di Kota Padang, Sumatera Barat, kemarin.

Ketua TP-PKK Kabupaten Pringsewu Ny.Hj. Nurrohmah Sujadi didampingi Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Pringsewu

Ny.Nurhayati Budiman seusai menerima piagam penghargaan tersebut mengatakan keberhasilan Kabupaten Pringsewu yang diwakili Pekon Tanjunganom Kecamatan Ambarawa merupakan keberhasilan semua pihak, serta adanya dukungan baik pemerintah daerah, kecamatan, pekon, tim pembina, para kader serta semua elemen masyarakat Pringsewu.

Nurrohmah juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, serta berharap program Hatinya Suka PKK dapat terus bersinergi dengan program Pemkab Pringsewu. Turut menghadiri acara tersebut, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Johndrawadi dan Kadis Koperindag UKM Masykur dan sejumlah pengurus TP-PKK lainnya.

(PRI)

Fauzi Buka Pelatihan Kader Muda & Konfercab PC IPNU-IPPNU Pringsewu, FAKTUAL– Pelatihan Kader Muda IPNU dan IPPNU Kabupaten sekaligus Konfercab 2019 dibuka oleh Wakil Bupati Pringsewu Fauzi di gedung Nahdlatul Ulama Kabupaten Pringsewu, Gumukrejo, Pagelaran, kemarin.

Kegiatan bertema ‘Mewujudkan kader pelajar Nahdlatul Ulama yang berilmu, berakhlak mulia , berwawasan kebangsaan, dan bertanggung jawab sesuai dengan Aqidah Aswaja AnNahdliyah’ ini berlangsung selama 3 hari, serta diikuti puluhan anggota IPNU dan IPPNU se Kabupaten Pringsewu.

Kegiatan pembukaan ini juga dihadiri Ketua PC NU Kabupaten Pringsewu H.Taufiqurrohim, Ketua PW IPNU Provinsi Lampung Sigit Nugroho dan Ketua PC IPNU dan IPPNU Kabupaten Pringsewu. Turut mendampingi wakil bupati,

Kepala Badan Satpol PP Pringsewu Edi S. Pamungkas dan Kepala Kantor Kesbangpol Pringsewu Sukarman.

Wakil Bupati Pringsewu Fauzi dalam sambutannya mengatakan PMII merupakan salah satu organisasi kesiswaan di bawah naungan Nahdlatul Ulama yang telah banyak berkiprah di negeri ini. “Oleh karena itu, sebagai bagian dari upaya untuk lebih meningkatkan SDM anggotanya, saya sangat mendukung diadakannya pelatihan kader muda ini, yang dirangkai dengan kegiatan konferensi cabang.

Saya berharap kegiatan ini dapat lebih mening­ katkan kualitas dan peran serta anggota IPNU dalam turut membangun bangsa, khususnya dalam membangun Kabupaten Pringsewu,” harapnya.

(PRI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 497/ Tahun Ke-17/ 29 Juli - 4 Agustus 2019

LAMPUNG TIMUR

9

DPRD Lamtim Gelar Paripurna KUPA dan PPAS 2019 Lamtim, FAKTUAL - Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa rancangan KUPA dan PPAS Perubahan T.A 2019 yang kami sampaikan telah selesai dibahas dan disepakati bersama sesuai prosedur dan aturan yang berlaku, atas nama Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat lampung timur, kami mengucapkan dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD yang terhormat yang kerja keras bersama Tim. Rapat yang diselenggarakan Diruang sidang DPRD Kabupaten Lampung Timur (lamtim) itu dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur, Syahrudin Putra, Para Asisten, Kapolres Lampung Timur, Taufan Dirgantoro, Dandim 0429, CH Prabowo, Para Kepala Dinas, Kepala Bagian dan Camat Selampung Timur.

Dalam paparannya Bupati Lampung Timur itu menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud komitmen antara eksekutif dan legislatif telah mejalankan fungsinya masingmasing secara optimal dan taat aturan.

“Ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur untuk melaksanakan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana antara eksekutif dan legislatif telah mejalankan fungsinya masing-masing secara optimal dan taat aturan guna mewujudkan anggaran yang efisien, efektif dan berbasis kinerja serta berorientasi pada kepentingan publik” Terang Zaiful.

Zaiful juga menjelaskan bahwa kerjasama yang sinergis antara Pemerntah Daerah dan DPRD tersebut adalah bentuk manifestasi tanggung jawab bersama dalam rangka mewujud­ kan penyelenggaraan Pemerintahan yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas guna terciptanya good government.

Usai melakukan penandatanganan acara

dilanjutkan dengan Penyampaian Empat Raperda. Empat Raperda yang dimaksud ialah Raperda Perubahan Atas Perda Nomor 18 2016 Tentang Pembentukan Dan Penyusunan

Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur, Raperda Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pembentukan

Organisasi Perangkat Kerja Lembaga Teknis Daerah, Raperda Tentang Kepemudaan, Raperda Tentang Penyelenggaraan Keolah Ragaan.

(IRI)

Lamtim Berangkatkan Anak Rp4 M Untuk Tempat Bermain Anak Pengidap Hidrosefalus ke Bandung Lamtim, FAKTUAL - Setelah sebelumnya pada, Selasa (09/07/2019) yang lalu telah melihat dan menjenguk kondisi anak pengidap Hidrose­ falus atas nama Ahmad Ariyadin, kali ini Bupati Lampung Timur (Lamtim) Zaiful Bokhari kembali melihat kondisi anak tersebut di kediamannya yang ada di Kecamatan Sukadana Jaya, Kecamatan Sukadana, Lampung Timur, kemarin.

Hal itu sebagai tindak lanjut se­ kaligus perhatian Pemerintah Ka­ bu­paten Lam­ pung Timur untuk warga­ nya ya n g m e m­b u ­ tuhkan.

Hadir men­ dam­pingi Zaiful dalam kunjungan tersebut, Ketua TP PKK Kabupaten Lampung Timur, Putri Ernawati Zaiful Bokhari, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Tarmizi, Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Nur Syamsu, Direktur RS Sukadana, dr. Nanang, Camat Sukadana, Mursid, serta Kepala UPTD Puskesmas Pakuan Aji, dr. Eka. Menurut informasi yang didapat dari kunjungan tersebut, rencananya esok hari ananda Ahmad Ariyadin akan di berangkatkan menuju Rumah Sakit Ahmad Sadikin Bandung untuk dilakukan tindak lanjut serta pemeriksaan.

“Alhamdulillah Syukur hari ini kita mengun­ jungi Ahmad Ariyadin, rencana besok kita akan berangkatkan ke Bandung tepatnya Rumah Sakit Hasan Sadikin untuk dilakukan tindak

lanjut karena yang paling lengkap penangannya ada di sana” ujar orang nomor satu di Lampung Timur Zaiful Bokhari.

Zaiful menjelaskan bahwa besok rencananya ananda Ahmad Ariyadin akan diberangkatkan sekitar jam 9 dengan didampingi beberapa jajarannya.

“Besok insyallah kurang lebih jam 9 kita berangkat dari sini dan langsung akan dibawa ke Bandung dengan diantar menggunakan ambulance dari rumah sakit Sukadana yang akan di dam­ ping oleh Di­ rektur Rumah Sakit Suka­dana, pak Kadis Kesehat­an, serta Kepala Puskes­ mas Pakuan Aji yang akan sama sama kesana, jadi mohon doa semuanya” ungkapnya.

Pada akhir penyampaiannya, Zaiful juga menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Timur akan membantu biaya diluar medis, “Dari medis kan nanti dari BPJS, diluar dari medis akan dibantu oleh Pemerintah Kabupaten,” tutup Zaiful.

Sebagai informasi, ananda Ahmad Ariyadin diketahui mengidap penyakit hidrosefalus sejak lahir. Namun orang tua Ahmad Ariyadin yang kesehariannya berprofesi sebagai buruh deres air nira dari pohon kelapa (bahan pembuat gula merah) harus berjuang agar dapat memper­ tahankan kehidupannya.

(IRI)

Lamtim, FAKTUAL -Menyebar luaskan pentingnya menjalani pola hidup sehat kemas­ yarakat merupakan salah satu hal yang mendasari dilaksanakannya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau Germas. Dilaksanakan di Kecamatan Sukadana, kali ini Kegiatan Germas dipusatkan di Lapangan Unyi Depan Kantor Kecamatan Sukadana, kemarin.

Hadir dalam acara tersebut, Bupati Lampung Timur (Lamtim) Zaiful Bokhari, Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Nur Syamsu, Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan, KMS Tohir Hanafi, Ketua TP PKK Kabupaten Lampung Timur, Putri Ernawati Zaiful Bokhari, Kepala RS Sukadana, dr. Nanang, Camat Sukadana, Mursid, Sekretaris Dinas Kesehatan, dr. Nila , Kepala UPTD Puskesmas Sukadana, dr. Satya, Ketua IBI Lampung Timur, Siti Wahyuni, serta para Kepala Desa se-Kecamatan Sukadana.

Tak berbeda dengan germas-germas sebelum­ nya, kali ini berbagai kegiatan juga digelar seperti, senam bersama, sosialisasi germas, cuci tangan pakai sabun, makan buah bersama, pemberian makanan tambahan serta pemerik­

saan kesehatan gratis di stand yang telah disediakan.

Dalam sambutannya, Zaiful menyampaikan “Yang dimaksud dari masyarakat hidup sehat itu setiap hari kita harus ada gerakan olahraga, selain itu kita harus banyak makan sayur-sayuran, tidak boleh merokok dan meminum alkohol, karena itu tidak baik untuk kesehatan, jadi kita harus menerapkan pola hidup sehat”.

Masih oleh Zaiful, Bupati Lampung Timur yang baru saja dilantik itu juga membahas terkait tempat bermain anak dimana rencananya tahun depan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur akan mengalokasikan dana untuk pembangunan dipusat ibukota Sukadana.

“Di Sukadana ini belum ada tempat bermain anak anak yang bagus, insyallah tahun depan kita akan membangun tempat rekreasi, tempat wisata serta tempat bermain anak-anak yang ada di Sukadana. Nanti akan kita anggarkan insyallah tidak kurang dari 4 milyar untuk tempat bermain anak-anak, karena insyallah tahun depan akan kita alokasikan untuk pem­ bangunan dipusat ibukota Sukadana”. (IRI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

RAGAM 10

BENAR BERIMBANG

Edisi 497/ Tahun Ke-17/ 29 Juli - 4 Agustus 2019

Lampung Raih Tiga Penghargaan Nasional Bidang PKK

Bandar Lampung, FAKTUAL-Pemerintah Provinsi Lampung meraih 3 (tiga) penghargaan tingkat Nasional dibidang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. Bahkan sekaligus meraih tiga penghargaan melalui perwakilan TP-PKK Kabupaten Pringsewu, Pesisir barat, dan Tanggamus.

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Ibu Erni Guntarti Tjahjo Kumolo pada acara pembukaan pameran produk UP2K PKK yang juga merupakan rangkaian acara peringatan puncak Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ke-47, yang dilaksanakan di Kota Padang, Sumatera Barat, kemarin.

Ketiga kabupaten tersebut meriah penghar­ gaan dimasing-masing kategori. Untuk

Kabupaten Pringsewu meraih penghargaan dikategori Hatinya PKK, Kabupaten Pesisir Barat meraih penghargaan dikategori usaha peningkatan pendapatan keluarga dengan inovasi baru menciptakan teh daun kelor. Dan besok Kabupaten Tanggamus akan menerima penghargaan sebagai juara pertama Nasional untuk kategori pola asuh anak.

Dalam sambutannya, Erni Guntarti Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa pameran merupakan salah satu upaya untuk memperkenalkan dan mensosialisasikan berbagai program peningkatan pendapatan perekonomian keluarga. “Dalam pameran saat inilah dapat kita lihat adanya harmoni antara dua unsur manajemen yakni manajemen pembangunan dengan manajemen

pemerintahan, karena pada dasarnya pemberdayaan keluarga dan pemberdayaan masyarakat merupakan komponen utama dalam manajemen pembangunan nasional, sekaligus merupakan kunci terhadap manajemen pemerintahan. Oleh karena itu menjadi tepat sekali bilamana pameran ini mencerminkan adanya koordinasi diantara keduanya”, jelasnya.

Saat hadir dan mendampingi penerimaan penghargaan, Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Riana Sari Arinal Djunaidi sangat bersyukur karena Lampung mendapat penghargaan di bidang PKK. “Saya berharap semangat untuk meraih prestasi seperti ini harus dijaga bersama, karena kerja PKK merupakan kerja pengabdian.

Dan dengan konsistensi yang ada, saya yakin

dan percaya kita bisa terus meningkatkan pencapaian prestasi yang hari ini kita dapatkan,” jelas Riana.

Sebagai langkah awal penataan organisasi PKK untuk lebih baik lagi, Riana menuturkan bahwa dirinya akan mengedepankan monitoring dan evaluasi terhadap segala kegiatan yang ada di Organisasi PKK di Provinsi Lampung, serta di setiap Pokja harus mempunyai program unggulan. Sehingga tercipta tujuan utama dari PKK yakni meningkatkan nilai kesejahterakan keluarga dan masyarakat pada umumnya. “kalau rakyat Lampung sejahtera, perempuanperempuannya berdaya dan mandiri, maka dampaknya kekerasan terhadap ibu anak itu berkurang. Perceraian usia muda juga akan berkurang karena perempuan-perempuannya mandiri dan percaya diri”, pungkasnya.

Pada kesempatan itu juga, Riana Sari Arinal Djunaidi melakukan kunjungan ke Stand Pameran perwakilan Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung.

Dalam kunjungannya, Riana menekankan untuk lebih percaya diri mengenalkan hasil kerajinan tangan yang berasal dari Lampung, “Tapis sekarang sudah mendunia, sudah banyak orang tau sampai desainer terkenal nasional pun sudah banyak pakai tapis sebagai bahan rancangannya.

Untuk itu kita harus lebih percaya diri dalam memperkenalkan hasil kerajinan tangan kita,” jelasnya.

Dalam memaksimalkan hasil kerajinan Lampung, Riana menuturkan bahwa pihaknya akan mencoba melalui jalur-jalur yang ada dalam memaksimalkan hasil kerajinan Lampung agar dapat dikenal semakin luas lagi di kancah nasional. “sebagai terobosan, ke depan saya akan bicara dengan Pak Gubernur untuk mencari cara bagaimana kerajinan kita ini bisa dipakai secara formal oleh para istri pejabat di level nasional, semoga ini jadi sebuah kampanye yang membawa peningkatan kesejahteraan bagi masyrakat Lampung,” pungkasnya.

Untuk itu, Riana berpesan agar terus menjaga ciri khas kedaerahan masing-masing. “setiap daerah sudah memiliki ciri khasnya masingmasing, berkreasi boleh tapi ciri khas jangan ditinggalkan atau diganti-ganti,” tuturnya. (AS)

Isdianto Terima Indonesia Attractiveness Award Kepri, FAKTUAL - Plt Gubernur H Isdianto mengatakan pembangunan infrastruktur setiap tahun akan terus ditingkatkan. Dengan infrastruktur yang terus membaik, ke depan, Kepri akan semakin membaik dan maju.

“Masih banyak yang perlu kita benahi.

Penghargaan ini menjadi motivasi kami untuk mengembangkan Provinsi Kepri semakin lebih baik, semakin maju,” kata Isdianto usai menerima penghargaan Indonesia Attractiveness Award 2019 di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, kemarin.

Kepri menerima penghargaan kategori Gold untuk Provinsi Sedang Terbaik Sektor Infrastruktur. Selain Kepri ada beberapa provinsi yang juga menerima penghargaan kategori gold. Di antaranya Bangka Belitung sebagai provinsi kecil terbaik sektor investasi, Sulawesi Utara sebagai provinsi kecil terbaik sektor pariwisata, Nusa Tenggara Barat untuk provinsi sedang terbaik sektor pelayanan publik. Beberapa provinsi besar yang dapat penghargaan gold antara lain Jawa Timur untuk infrastruktur, Jawa Tengah untuk Pariwisata dan DKI Jakarta untuk sektor Investasi.

Isdianto berterima kasih kepada Tempo Media Group dan Frontier Group yang menganugerahkan penghargaan ini kepada Pemprov Kepri. Menurut Isdianto tak hanya infrastruktur yang ditingkatkan, sektor pariwisata terus digesa untuk menarik wisatawan datang ke Kepri. Apalagi Kepri masih menjadi tiga besar pintu masuk wisatawan asing ke Indonesia.

“Dukungan semua pihak akan membuat semua sektor menjadi semakin baik dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat,” kata Isdianto.

Isdianto juga berharap peningkatan signifikan pembangunan desa-desa di Kepri. Apalagi pada kesempatan itu, Menteri Desa Eko Putro Sandjoyo menjelaskan bahwa dana desa sudah berhasil membangun infrastruktur tang sangat masif.

“Kita ingin pembangunan desa di Kepri juga mengalami peningkatan signifikan.

Tentunya kita akan lebih tingkatkan lagi,” kata Isdianto.

Menteri Pembangunan Desa dan Transmigrasi Eko Putro Sandjoyo mengapresiasi inisiatif Tempo Group dan Frontier Group memberi penghargaan ini. Penghargaan ini akan membuat

banyak kepala daerah berpacu memajukan daerahnya masing-masing.

Menteri Eko menambahkan sejak dikucurkan dalam lima tahun terakhir, penurunan kemiskinan di desa dua kali lebih besar. Dana desa itu digunakan untuk membangun infrastruktur, pemberdayaan ekonomi dan masyarakat. Bahkan sudah ditiru 23 negara.

“Buat sesuatu yang fokus jadi impact ada.

Ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi di desa-desa,” kata Eko. Dirut Tempo Media Group Toriq Hadad mengatakan pihaknya berharap penghargaan ini bisa memberi dorongan semangat kepala

kepala daerah untuk melakukan pembangunan.

IAA 2019 ini merupakan penyelenggaraan kelima. Ini menjadi bagian mengapresiasi pembangunan daerah yang berdampak pada pembangunan nasional.

CEO Frontier Group, Handy Irawan, mengatakan pertumbuhan ekonomi dan daya saing Indonesia ditentukan oleh kemajuan dan daya tarik masing-masing daerah. Sehingga menjadi daerah tujuan investasi dan memberi peluang lebih besar untuk semakin tumbuh.

Handy Irawan menambahkan metode penjurian penghargaan ini yang disebut sebagai Indonesia’s Attractiveness Index yaitu investasi, infrastruktur, pariwisata dan pelayanan publik.

Penjurian IAA 2019 dilakukan melalui dua fase. Fase pertama yaitu fase penentuan nominasi melalui data sekunder. Fase kedua melalui penjurian langsung terhadap 48 daerah yang lolos nominasi.

Handi mengungkapkan, proses penghargaan telah melewati proses seleksi yang ketat. Dewan Juri terlebih dahulu membagi kriteria masingmasing daerah berdasarkan dua indikator, yaitu PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto).

Sehingga, perbandingan antar daerah bisa dilakukan setara.

Menurut Handy, banyaknya investor yang menanamkan investasinya ke berbagai sektor di daerah, berimplikasi pada terciptanya lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan, dan peningkatan konsumsi masyarakat. Sektor pariwisata menjadi salah satu pendapatan yang seringkali memberikan kontribusi besar bagi suatu daerah. (JN)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

RAGAM

BENAR BERIMBANG

11 Arinal Paparkan Program di Sarasehan Nasional Pemanfaatan Teknologi Digital di Jakarta Edisi 497/ Tahun Ke-17/ 29 Juli - 4 Agustus 2019

Jakarta, FAKTUAL - Kartu Petani Berjaya (KPB) menjadi inspirasi pengembangan pertanian nasional. Hal itu dibuktikan dengan dipaparkannya program unggulan Pemprov Lampung itu oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi di acara Sarasehan Nasional bertemakan Pemanfaatan Teknologi Digital Dalam Rangka Mendukung Pengendalian Inflasi, di Function Room, Gedung Thamrin, Lt. 4 Bank Indonesia, Jakarta, kemarin.

Acara ini dihadiri sejumlah Menteri di antaranya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Gubernur BI Perry Warjiyo.

Dalam paparannya, Gubernur Arinal menjelaskan bahwa peluncuran KPB adalah untuk menunjang pertanian di Lampung. Kartu tersebut berfungsi untuk ketersediaan pupuk, benih, alsintan, akses permodalan, asuransi pertanian, termasuk untuk memberikan beasiswa kepada anak petani berprestasi.

“Jadi kartu ini berfungsi agar ketersediaan benih dan pupuk tepat waktu, ketika dijual harganya juga menguntungkan,” ujar Arinal.

Untuk menjamin ketersedian tersebut, Gubernur Arinal membutuhkan peran perbankan sebagai distributor benih dan pupuk. Sehingga, petani nantinya akan membuka tabungan di bank guna menopang kebutuhannya. “Saya mencoba ketika petani akan menanam, maka pupuk sudah tersedia. Untuk itu, kita akan mengantarkan petani agar dapat menabung di perbankan. Dan Bank bertanggung jawab dengan rencana definitif kelompok petani itu melalui sistem elektronik. Jadi fungsi bank langsung sebagai distributor,” jelasnya.

Menurut Arinal, selama ini distributor selalu ditunjuk oleh Kementerian Perdagangan, akibatnya penyusunan programnya tidak tepat.

“Makanya nanti bank yang menyediakan pupuk atau benih. Ini salah satu langkah agar bisa

tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu,” ujar Gubernur Arinal.

Selain itu, Arinal menjelaskan kartu petani berjaya juga berfungsi sebagai alat transaksi pertanian serta akses permodalan. Karena itu, dia mendorong perbankan untuk memberikan pinjaman modal kepada petani melalui kredit usaha rakyat (KUR).

“Karena petani ini butuh modal, di sinilah fungsi KPB agar bisa memberikan kepastian terkati penyaluran KUR,” jelasnya.

Namun, menurut Gubernur Arinal, selama ini KUR belum bisa didapatkan oleh seluruh petani, karena masih terdapat keraguan dari perbankan. Untuk itu, Saya akan menjamin

petani-petani yang membutuhkan bantuan permodalan dari perbankan. “Tetapi gubernur harus dibantu bupat/walikota. Jadi bupati/ walikota memastikan apakah benar mereka petani, mempunyai lahan dan berkelakuan baik. Kalau semua terpenuhi, maka gubernur akan menjamin,” tuturnya.

Selain itu, Gubernur bersama perbankan juga akan mendirikan Desa Mart yang nantinya bisa memenuhi kebutuhan petani dan juga tempat menjual hasil produksi.

“Dengan dididirikannya Desa Mart, diharapkan ke depan petani tidak lagi mengalami kesulitan alat pembayaran non-tunai untuk mendapatkan kebutuhan pokok sehari-hari,

sarana produksi pertanian dan kebutuhan lainya,” jelasnya.

Gubernur juga akan terus mengembangkan program-program KPB ke depannya. “Mudahmudahan acara ini bisa kita kembangkan untuk peningkatan kesejahteraan petani berjaya,” jelasnya.

Sebelumnya, Gubernur Arinal telah membeberkan KPB saat kunjungan kerja ke Kementerian Pertanian. Hasilnya, Mentan Amran Sulaiman mendukung program untuk peningkatan kesejahteraan petani tersebut.

Tak hanya itu, Mentan juga mendukung Lampung menjadi Lumbung Pangan dan Lumbung Ternak Nasional. (AS)

Bupati Pesibar Launching Lepas JCH Korpri, Plt Gubernur Titip Doa untuk Daerah Penyaluran BPNT Pesibar, FAKTUAL- Bupati Pesisir Barat (Pesibar) Agus Istiqlal menghadiri acara Launching penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) kabupaten pesisir barat tahun 2019 ,di gedung serba guna (GSG) Selalaw Kecamatan Pesisir Tengah, kemarin.

Dalam laporan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat Marzuki menyampaikan bahwa bantuan pangan non tunai (BPNT) ini adalah program pemerintah kelanjutan dari program - program penyaluran bantuan sebelumnya, program ini tentunya mempunyai tujuan agar masyarakat yang menerima bantuan ini lebih sejahtera.

Selanjutnya, kegiatan laun­ ching bantuan pangan non tunai (BPNT) ini merupakan perubahan dari bantuan beras sejahtera (Rastra) dengan pola KPM meng­ gu­nakan kartu e-warung yang ditukar dengan beras dan telur sesuai dengan keper­luan diwa­ rung atau ditem­pat yang telah disediakan. dengan adanya kegiatan BPNT agar penyaluran Bantuan Sosial pangan sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran.dengan jumlah penerima se pesiair barat 11686 KPM. Dalam sambutannya bupati menyampaikan bahwa program BPNT ini merupakan program baru dari pemerintah pusat maka diperlukanlah sosialisasi untuk penggunaan bantuan non tunai ini, “Dimana program yang terdahulu adalah selalu bantuan dalam bentuk tunai oleh karenanya ini merupakan evaluasi dari pemerintah pusat agar benar - benar tepat guna dan tepat waktu dan sasarannya” jelas bupati.

Dia menekankan kepada semua petugas

penyalur bantuan mengenai semua program yang namanya bantuan, apalagi ini program dari kementerian adalah program yang harus kita salurkan dengan baik kepada masyarakat yang berhak menerimanya, beri pendampingan, termasuk pelatihan ini dikarenakan akan timbul banyak sekali pertanyaan dari masyarakat.

“Diharapkan program ini lebih efektif maka pada kesempatan ini saya berpesan kepada seluruh peratin beserta jajarannya supaya bekerjasama dan turut serta membantu memberikan informasi apakah lewat pertemuan warga atau sarana lainnya, agar masarakat lebih memahami tentang bantuan non tunai ini,” tandas bupati.

Dia juga berharap program ini mempunyai hasil sehingga dari tahun ke tahun jumlah penerima bantuan bisa berkurang, ini merupakan harapan kita semua khususnya saya selaku bupati pesisir barat karena program pemerintah adalah untuk memberdayakan masyara­ kat dengan segala kekuatan potensi lokal yang kita miliki sehingga peningkatan ekonomi kerakyatan bisa tercapai secara merata.

Bupati juga minta kepada masyarakat untuk menjadi pelaku ekonomi kreatif yang bisa meningkatkan perekonomian yang pada gilirannya kesejahteraan masyarakat pun akan meningkat. “Jadi ibu bapak bukan lagi menjadi penonton yang hanya menunggu dan menerima bantuan saja, tetapi kita harus menjadi pelaku untuk kemandirian menuju kesejahteraan, karena didalam agama islam juga disebutkan bahwa tangan diatas lebih baik dari pada tangan di bawah,” tutup bupati.

(NAS)

Kepri, FAKTUAL-Plt Gubernur Kepri H Isdianto menitipkan doa kepada Jamaah Calon Haji (JCH) Korpri di lingkungan Pemprov Kepri agar turut mendoakan Kepri agar senantiasa dalam keadaan kompak dalam segala hal dan semua elemen masyarakat.

“Dengan kekompakan dan kebersamaan yang terus terajut dengan kuat di Kepri, InsyaAllah setiap pembangunan yang akan dilakukan akan berjalan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat, ” ujar Isdianto saat melepas JCH Korpri di lingkungan Pemprov Kepri di Aula Wan Seri Beni, Kantor Gubernur, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Senin (22/7).

Dalam kesempatan tersebut, Isdianto menceritakan kisah bahwa zaman dulu begitu sulitnya perjuangan para orang tua untuk melaksanakan ibadah haji, yang dulu hanya menggunakan transportasi laut dengan kapal yang memakan waktu hingga berbulan lamanya dan zaman sekarang ini terasa lebih mudah.

“Sampai terbesit didalam hati kita pun ingin berkunjung kerumah Allah dan Alhamdulillah tahun 2002 lalu kami diridhoi Allah untuk beribadah haji,” lanjutnya.

Tak lupa, Isdianto pun berpesan kepada JCH agar meluruskan niat dalam menjalankan ibadah haji, serahkan semuanya kepada Allah SWT. “Jangan ingat lagi segala perkara dunia,

niatkanlah ibadah hanya untuk Allah agar semua ibadah dan doa yang kita minta dapat di jabah oleh Allah SWT,” tutupnya.

Sementara itu, Sekdaprov yang juga Ketua Dewan Pengurus Korpri Provinsi Kepri H TS Arif Fadillah melaporkan bahwa dalam kegiatan haji tahun ini, jumlah rombongan Korpri yang akan berangkat adalah sebanyak 30 orang.

“Pelepasan ini kita lalukan setiap tahunnya tak lain adalah untuk memberikan ucapan selamat kepada sahabat kita agar senantiasa diberikan kesehatan kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan setiap rangkaian ibadah haji ditanah suci tahun ini,” kata Arif.

Arif melanjutkan bahwa Korpri, dalam perjalanannya terus melakukan berbagai kegiatan yang terus di dorong agar semakin baik kedepan, misalnya saat ini Korpri punya tim paduan suaranya sendiri, punya tim marawisnya sendiri, aktif dibidang keagamaan dengan MTQ dan bidang olah raga.

“Antusias teman-teman Korpri sangat tinggi diberbagai kegiatan ini yang menjadi perhatian kita untuk terus ditingkatkan dan di dorong kedepan,” lanjut Arif.

Pelepasan JCH sendiri ditandai dengan proses tepuk tepung tawar dari Plt Gubernur bersama Sekdaprov Kepri kepada masingmasing peserta disertai dengan penyerahan bingkisan, dan sebelum ditutup juga disampaikan tausiyah agama oleh Ustaz Edi Safrani. (JN)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

TULANGBAWANG

BENAR BERIMBANG

Edisi 497/ Tahun Ke-17/ 29 Juli - 4 Agustus 2019

12

Winarti Hadiri Pengesahan RKUA-PPAS

Tulang Bawang,FAKTUAL - Bupati Tulang­ bawang Winarti menghadiri Paripurna Peng­ esahan RKUA dan PPAS Kabupaten Tulangbawang Tahun Anggaran (TA) 2020, pembicaraan tingkat 1 atas Raperda Kabupaten Tulangbawang tentang APBD TA. 2020, kemarin

Dalam sambutannya Winarti menyampaikan, bahwa rapat Paripurna ini, merupakan sebuah komitmen nyata dalam mempersiapkan secara administrasi kegiatan/pembangunan Tahun 2020 agar bisa terlaksana dengan baik dan tepat waktu.

Winarti Pimpin Rakor Bersama Forkopimda Tulang Bawang, FAKTUAL - Bupati Tulangbawang Winarti memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda Plus Tulangbawang, pembahasan bidang Politik dan Pemerintahan, bidang Ekonomi dan Pembangunan, bidang Keagamaan dan Kesra, serta mengenai Pengelolaan Dana Desa.

Pada kegiatan yang berlangsung di Rupatama Kantor Bupati Tulangbawang, kemarin, Winarti mengapresiasi kebersamaan dalam mensuskseskan even nasional seperti Pemilihan Umum (Pemilu).

Optimalisasi dukungan Kapolres Tulangbawang dan Dandim 0426 sangat diharapkan dalam optimalnya peran Bhabinkamtibmas dan Babinsa, juga dukungan pengamanan terhadap aset Pemda termasuk pengamanan dari gangguan eksternal saat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dialihkan dari LPSE Kabupaten Tulangbawang ke LPSE Provinsi Lampung.

“Semua bekerja sesuai regulasi, kami mohon dukungan dari rekan Forkopimda Plus Kabupaten Tulangbawang, agar pembangunan bisa dilaksanakan sesuai rencana dan program yang telah kita tentukan,” ujar Winarti.

Dalam pengelolaan dana desa, rakor secara khusus membahas agar Forkopimda memberi perhatian terhadap para Kakam dalam pengelolaan dana desa, memberikan pembinaan agar memahami peraturan, memberikan dukungan agar terintegrasinya program Pemkab dengan instansi vertikal.

(MUH)

“Saya ucapkaan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada seluruh Anggota Dewan dan Tim Anggaran yang telah bekerja keras, sehingga ini dapat menjadi manifestasi dari rasa tanggung jawab kita kepada masyarakat Tulangbawang,” ucap Winarti.

Sidang Paripurna ini bermakna penting dan sangat strategis bagi kesinambungan proses pembangunan daerah, mengingat pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, serta budaya.

Sementara, dalam jawabannya atas pemandangan umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda APBD, Winarti menyampaikan bahwa semua program/kegiatan yang dirumuskan bertujuan guna mensejahterakan masyarakat Tulangbawang secara merata, sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan daerah, serta ketentuan peraturan dan kesepakatan yang telah ditetapkan.

“Seperti tanggapan kami atas Pemandangan Umum dari Fraksi PDIP DPRD, berkenaan penyelesaian Tapal Batas, bahwa Pemerintah sangat konsen terhadap permasalahan ini, upaya telah dilakukan melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Kemendagri, sebab ini harus segera diselesaikan sebagai antisipasi perkembangan wilayah yang begitu pesat dengan beroperasinya ruas jalan Tol yang melintasi Kabupaten Tulangbawang,” sebut Bupati Winarti.

Sementara, saat menanggapi Pemandangan Umum Fraksi Gerindra DPRD, Bupati Winarti menyampaikan, bahwa terkait permasalahan ekonomi, guna pengetasan kemiskinan, Pemerin­ tah telah melakukan upaya peningkatan penda­ patan masyarakat, diantaranya pada sektor perta­nian, dengan melakukan upaya-upaya peningkatan produksi pertanian dan nilai tambah hasil pertanian.

“Pada sektor UMKM, dilakukan dengan memberikan bantuan stimulan melalui Program Ekonomi Kreatif Mandiri BMW untuk kelompok ekonomi Perempuan, Pemuda dan Kelompok Pengajian Perempuan, disamping itu pula melalui OPD terkait dengan memberikan bantuan peralatan usaha dan pelatihan,” jelasnya.(MUH)

Bupati Tulangbawang Hadiri IDF Tulang Bawang, FAKTUAL - Bupati Tulang­ bawang Winarti menghadiri Indonesia Develop­ ment Forum (IDF) yang dibuka langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, bertempat di Jakarta Convention Center, kemarin.

Adapun dalam kesempatan yang turut dihadiri Menteri Dalam Negeri, Menteri PU, Menkumham, Menteri Bappenas dan turut dihadiri Duta Besar Australia untuk Indonesia serta para Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia ini, Bunda Winarti hadir didampingi Kepala BappedaLitbang dan Kabag Protokol.

Pada pertemuan IDF yang telah berjalan selama 3 tahun dimulai sejak 2017 ini, dimanfaat­ kan oleh Winarti untuk melanjutkan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan bersinergi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi di kabupaten Tulangbawang.

Pada dasarnya, IDF bertujuan bertukar gagasan antara praktisi pembangunan di sektor publik, swasta dan nirlaba Pemerintah RI dan australia. IDF 2019 diselenggarakan dengan tema ‘mision possible’ memanfaatkan peluang pekerjaan masa depan untuk mendorong pertumbuhan inklusif, dengan melalui percepatan transformasi struktural, Reformasi sistem pendidikan dan pelatihan bekasi (TVET) untuk pekerjaan masa depan.

“Semoga pertemuan ini bermanfaat untuk melanjutkan pembangunan yang berkelanjutan, bersinergi antara Pemerintah pusat, pemerintah provinsi dengan pemerintah Kabupaten Tulangbawang ,” harap Winarti.

(MUH)

Pelantikan Kepala Sekolah se-Tulang Bawang Tulang Bawang, FAKTUAL – Bertempat di Ruang Rapat Utama Sekretaris Daerah Tulang Bawang, sebanyak 130 Kepala Sekolah dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati Tulang Bawang Hj. Winarti, S.E., M.H, kemarin.

Mereka yang dilantik terdiri dari Kepala Sekolah TK, SD dan SMP di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang. Pelantikan ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pemendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah. Pada kesempatan yang sama, Bupati Tulang Bawang juga menyerahkan SK Penunjukkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah kepada 41 orang PNS. Acara ini disaksikan oleh para Pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Forkopimda Plus Kabupaten Tulang Bawang.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa Pendidikan menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2017-2022, sehingga menjadi hal yang wajib untuk meningkatkan kinerja Kepala Sekolah guna upaya meningkatkan mutu Pendidikan. Bupati juga merasakan bahwa betapa beratnya pengabdian dan tugas para pengajar di dunia pendidikan saat ini.

Dikesempatan ini Bupati berharap agar kedepan para guru di sekolah dapat menularkan serta tidak lupa mengajarkan tentang penguatan idiologi pancasila kepada peserta didiknya sebagai dasar mereka bernegara. Bupati berpesan agar setiap minggu minimal 15 menit diadakan waktu khusus untuk penguatan idiologi Pancasila kepada anak-anak.(MUH)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

MESUJI

BENAR BERIMBANG

Edisi 497/ Tahun Ke-17/ 29 Juli - 4 Agustus 2019

13

Plty Bupati Mesuji Kejar Program Bantuan ke Kemendes PDTT

Mesuji, FAKTUAL - Pelaksana tugas (Plt) Bupati Mesuji Hi.Saply.TH. didampingi Asisten III Bidang Administrasi Umum, Drs. Nawawi Matni.MM., dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sunardi.SE menyerahkan dokumen Peraturan Bupati tentang kawasan perdesaan dan surat permohonan bupati untuk pengajuan program tahun 2020.

Bertempat di ruang rapat Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Perdesaan (PKP), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT) di Jakarta, kemarin.

Rombongan Bupati Mesuji Diterima langsung oleh Sekretaris Dirjend PKP, Drs. Syahrul.M.Si.,dari Kemendes, PDTT-RI. Dalam kesempatan itu, ada beberapa hal yang disampaikan oleh Saply terkait program bantuan yang sudah dikucurkan oleh Kemendes dan yang akan diusulkan untuk tahun 2020. Dimana ada beberapa hal bahwa Mesuji merupakan satu-satunya daerah di Provinsi Lampung yang menjadi Kawasan Percontohan Pembanguan Nasional (KPPN).

“Kami telah mengeluarkan Perbub nomor 44 tahun 2019 tentang penetapan kawasan perdesaan di Mesuji. Untuk itu, kami sangat mengharapkan adanya dukungan pemerintah pusat melalui kemendes, yakni dengan bantuan mesin rice miling unit (RMU), Alat pembuat pakan ikan, Jalan Usaha Tani, bantuan program pengembangan wisata telusur sungai, pembang­ un­an pasar, penyertaan modal Bumdes, Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, bantuan Bioflok, Bantuan Mesin Pengolahan Air Bersih (RO), dan bantuan Kolamisasi,”paparnya.

Saply menambahkan, bahwa sebagian besar wilayah Mesuji merupakan areal persawahan yang mencapai 63.000 hektar lebih, hal itu apabila dikelola secara serius, maka Mesuji bisa mewujudkan salah satu nawacita Presiden Jokowi tentang Swasembada Pangan. Guna mewujudkan hal itu, Bupati mengharapkan adanya dukungan dari pemerintah pusat melalui Kemendes untuk dapat menjadikan Mesuji sebagai salah satu daerah cadangan pangan nasional.

“Saya bersama rombongan mengucapkan banyak terimakasih kepada Pak Presiden, khususnya Pak Menteri Desa, atas perhatiannya selama ini untuk Kabupaten Mesuji. Kami berharap hal itu dapat berkelanjutan, karena Mesuji merupakan Kabupaten yang baru mekar dan masih sangat banyak butuh sentuhan pembangunan, sementara kemampuan APBD

nya masih terbatas,” Kata Sapy.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Dirjend PKP Syahrul menuturkan, bahwa Menteri Desa sangat terkesan dengan respon dan kesungguhan Pemkab Mesuji yang dinilai pro-aktif dengan program-program yang digulirkan oleh pemerintah pusat melalui Kemendes-PDTT selama ini di Mesuji, khususnya di Kecamatan Mesuji Timur yang sangat antusias dan serius dalam membangun desa disana.

“Pak menteri sangat terkesan dan mengapre­ siasi respon Pemkab dan Masyarakat Mesuji, selama ini bantuan yang dikucurkan kesana, kami lihat sudah dimanfaatkan dengan baik.

Dan untuk tahun ini kita membantu pem­bangunan embung dan pasar serta sarana pertanian berupa mesin pemanen padi, combine harvester (Combat) sebanyak dua unit disana,”tuturnya.

Dia juga menyampaikan, bahwa pihaknya sangat bangga dengan Pemkab Mesuji dan menyebutkan bahwa Mesuji memang menjadi salah satu skala prioritas nasional untuk pengembangan kawasan perdesaan, khususnya dalam tiga komoditi yakni Pertanian, Peternakan dan Perikanan (Darat).

Syahrul juga mengingatkan, terkait adanya usulan tambahan dari Pemkab Mesuji selain dari tiga skala prioritas tadi, yakni tentang

pengembangan kawasan wisata telusur sungai, sebelum proposal usulan ini disampaikan dan dibahas bersama Bappenas, pihaknya menyarankan agar Pemkab Mesuji mereview kembali dokumennya, dan dibahas bersama Bappeda setempat agar di sufort anggarannya.

“Sebab, mengingat kemampuan anggaran kita juga terbatas, yakni hanya sekitar 800 milyar untuk membangun kawasan perdesaan seIndonesia. Untuk itu, Pemkab Mesuji juga harus dapat menganggarkan agar terfokus kesitu, jadi apabila ada kolaborasi yang baik, saya yakin ini bisa segera terwujud,”Tandasnya.

(TAB)

Restoran di Bekasi ini Gunakan Beras Asli Mesuji Mesuji, FAKTUAL - Sebuah restoran di Bekasi, Jawa Barat yang bernama Resto Saung Ikan Nusantara tak disangka menggunakan beras asli Mesuji sebagai bahan baku makanannya. Ini diketahui saat Plt Bupati Mesuji Saply TH mengunjungi restoran tersebut usai mengikuti Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2019 di Jakarta, kemarin.

Sang pemilik restoran yang beralamat di Jalan Bintara Raya, Bekasi ini, Jhon Martin mengatakan, sudah setahun dirinya mengguna­kan beras Mesuji.

Dia menceritakan awalnya menggunakan beras Mesuji saat istrinya yang bekerja di Kementerian Desa PDTT mendapat oleh-oleh beras dari Pemkab Mesuji, kemudian dicoba di restorannya, ternyata banyak pelanggan puas.

Menurutnya beras Mesuji mutunya bagus. Walaupun bentuknya kecil, tapi rasanya enak dan wanginya harum.

“Kami sudah satu tahun menggunakan beras Mesuji dan pelanggan juga puas dengan rasanya. Kami berharap mutunya terus dipertahankan dan pasokan produksinya ke depan dapat ditingkatkan karena peminatnya banyak di sini,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, Plt Bupati Saply berterima kasih kepada pemilik restoran Saung Nusantara yang sudah menggunakan beras dari Mesuji dan ikut mempromosikan beras dari Mesuji.

Menurutnya, ini suatu kebanggaan bagi masyarakat Mesuji karena beras Mesuji sudah dikenal dan dikonsumsi sampai di Bekasi.

“Saya ikut bangga beras dari Mesuji dikenal sampai di Bekasi.

Beras Mesuji memang memiliki rasa yang khas dibanding beras dari daerah lainnya karena ditanam di lahan gambut secara organik, tanpa bahan kimia. Mudah-mudahan respon positif ini semakin memotivasi kami untuk semakin mengembangkan produksi beras asli Mesuji,” ungkap Saply saat berkunjung di restoran tersebut.

(TAB)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 497/ Tahun Ke-17/ 29 Juli - 4 Agustus 2019

WAYKANAN

14

Way Kanan Peringati Hari Anak Nasional Tahun 2019

Way Kanan, FAKTUAL - Di Negara kita Hari Anak Nasional diselenggarakan setiap tanggal 23 Juli, dimana sejarah Hari Anak Nasional berawal dari gagasan Presiden RI Ke-2 (Suharto), Ia melihat anak-anak sebagai aset kemajuan bangsa, sehingga sejak tahun 1984 berdasarkan Keputusan Presiden RI No 44 tahun 1984, ditetapkan setiap tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional (HAN).

Selain itu, perlu diketahui kabar gembira untuk kita semua bahwasannya pada Peringatan

Hari Anak Nasional Tahun 2019 Kabupaten Way Kanan berhasil mendapatkan Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Tingkat Pratama yang diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di Kota Makassar Sulawesi Selatan pada Tanggal 23 Juli 2019 lalu.

“Ucapan terima kasih Saya ucapkan atas nama Pribadi dan Pemerintah Daerah atas perjuangan bapak, ibu serta pihak-pihak terkait sehingga kita mendapatkan penghargaan

tersebut. Untuk itu, melalui Peringatan HAN di Kabupaten Way Kanan ini ditujukkan mengajak seluruh warga untuk memperingati dan merenungkan apa yang harus kita lakukan sebagai upaya mewujudkan dunia anak yang lebih baik” ujar Bupati Raden Adipati Surya saat menyampaikan arahannya pada acara Dialog Interaktif Bersama Siswa PAUD SeKabupaten Way Kanan dalam Rangka Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2019 di Gedung Serba Guna Pemerintah Kabupaten ini, kemarin.

Negara bersama pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua secara bersama-sama bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anak seutuhnya, lanjutnya, karena anak harus mendapatkan haknya yang paling mendasar yakni pendidikan dan perlindungan dari tindak kekerasan.

“Kesehatan, Kecerdasan dan Keceriaan anak merupakan langkah awal untuk memberikan rangsangan terhadap pola pikir yang positif terhadap perkembangan anak, karena itu setiap warga Negara wajib memperoleh pendidikan yang layak sejak PAUD hingga ke Perguruan Tinggi. Pendidikan Anak Sejak Usia Dini juga dilakukan melalui pendekatan sejak awal yang tidak hanya menekankan pada pendidikan semata tetapi juga memperhatikan aspek pelayanan kesehatan, pengasuhan dan perlindungan anak”, lanjutnya yang juga berharap melalui kegiatan tersebut dapat mewujudkan kebahagiaan pada anak melalui dialog interaktif bersama siswa PAUD kita, dan dapat memupuk rasa percaya dirinya melalui berbagai ekpresi keceriaan dan rasa keingintahuan anak sehingga dapat menjadi motivasi untuk tumbuh dan berkembang sesuai yang kita harapkan.

Ditempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Usman Karim JAB, S.Pd.,M.M dalam laporannya mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berkarakter dan memiliki kecerdasan komprehensif serta memotivasi peningkatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

Diketahui, pada acara yangn juga dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah Kabupaten Saipul, S.Sos.,M. IP, kepala dan unsur Inspektorat Daerah Kabupaten, DPRD Kabupaten, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten, RSUD ZAPA, Camat Se-Kabupaten Way Kanan, Bunda PAUD Kabupaten Hj. Dessy Afriyanti Adipati, Ketua Dharma Wanita Persatuan Vorian Melita Saipul serta Organisasi Wanita lainnya itu, dilanjutkan dengan kunjungan para Siswa PAUD ke Kantor Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten.(RSD)

Adipati Buka Seminar Anak Way Kanan Raih Penghargaan Way Kanan, FAKTUAL - Seperti kita ketahui bersama bahwa anak merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh. Masa depan bangsa berada ditangan anak saat ini.

Semakin baik kualitas anak saat ini maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Namun sebaliknya, apabila kualitas anak tersebut buruk maka akan buruk pula masa depan bangsa.

Kedua Point terse­ but menjadi awal sam­ butan tertulis Bupati H. Raden adipati Surya, S.H., M.M saat mem­ buka Seminar Sehari memperingati Hari Anak Nasional (HAN) tingkat Kabupaten Way Kanan digedung Serba Guna Daerah ini, kemarin.

Raden Adipati Surya mengungkapkan program dan kegiatan sudah dilaksanakan dengan berbasis hak anak di seluruh tingkatan wilayah termasuk di Kabupaten Way Kanan, namun pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak masih belum sepenuhnya dapat dilakukan secara optimal.

“Untuk mengatasi hal tersebut, maka sangat diperlukan upaya perlindungan yang dapat

menjamin sekaligus menjadi pegangan hidup anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,” Ujar Bupati yang pernah menjabat sebagai ketua DPD KNPI Kabupaten Way Kanan itu.

Lebh jauh Bupati yang akrab disapa Adipati itu menerangkan dalam sebuah keluarga yang berkualitas maka pola pengasuhan yang berkualitas akan menjadi konsep utama, dengan memenuhi hak dan melindungi anak, serta membangun komunikasi yang baik antar anggota keluarga.

Dengan kata lain, kualitas keluarga harus ditingkatkan sehingga orang tua/keluarga dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan baik dalam memenuhi hak anak dan melindunginya karena anak merupakan generasi penerus bangsa.

Acara yang menghadirkan Nara Sumber Ketua Asosiasi Rehebilitasi Sosial Narkoba Indonesia (AIRI), Bunda dr. Aisah Dahlan, CHt itu juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten, Saipul, s.Sos., M.IP, Ketua TP PKK Hj. Dessy Afriyanti Adipati, Jajaran Forkompimda serta Ratusan anggota Dharma Wanita persatuan Dalam wilayah Kabupaten Way Kanan. (RSD)

Kabupaten Layak Anak

Way Kanan, FAKTUAL - Kabupaten Way Kanan Kembali meraih penghargaan tingkat Nasional, bertempat di hotel Fourt Point Makasar Sulawesi Selatan, Selasa malam (23/07/2019) Bupati H. Raden Adipati Surya, S.H., M.M menerima Penghargaan Kabupaten Layak anak tingkat Pratama.

Penghargaan yang diberikan kepada 247 daerah itu dari berbagai tingkatan, mulai Pratama, Madya, Nindya, Utama, hingga Kota Layak Anak Diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Yohana Yambise Usai menerima penghargaan itu, Raden Adipati Surya melalui pesan singkatnya yang disampaikan Kepala dinas Komunikasi dan Informatika Drs. H. Achmad Gantha, L’Ng.,

M.M menyampaikan apresiasi dan ungkapan rasa bangga atas dedikasi berbagai pihak sehingga kabupaten Way Kanan berhasil meraih penghragaan Kabupaten Layak anak Tahun 2019 “Alhamdulillah Kabupaten Way Kanan dapat penghargaan KLA tingkat Pratama. Terimakasih buat semua nya atas kerja keras yang luar biasa dari bapak ibu semua, semoga ke depan bisa ditingkatkan lagi,” Ujarnya Penghargaan Kabupaten layak anak yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) diberikan guna mendorong pemerintah daerah tingkat II memenuhi kebutuhan anak Indonesia.

Target KPPPA adalah Indonesia idola anak 2030.(RSD)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 497/ Tahun Ke-17/ 29 Juli - 4 Agustus 2019

WAYKANAN

15

Kapolda Lampung Kunjungi Way Kanan Way Kanan, FAKTUAL - Bertempat di Mapolres Way Kanan, Bupati H. Raden Adipati Surya, S.H.,M.M didampingi Wakil Bupati DR. Drs. H. Edward Antony, M.M dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah menyambut kedatangan Kapolda Lampung Irjen. Pol. Drs. Purwadi Ariyanto, M.Si beserta jajaran, kemarin, yang juga dihadiri oleh para Asisten Sekda, kepala dan unsur Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Kesatuan Bangsa dan politik, RSUD ZAPA, Instansi Vertikal dan Camat Se-Kabupaten Way Kanan serta Jajaran Pejabat Polres Way Kanan.

Dalam sambutannya, Edward Antony mengatakan bahwa kedatangan Kapolda Lampung ke Way Kanan akan menambah tali silaturahmi antar Pemerintah Kabupaten dengan jajaran Kepolisian sebagai mitra kerja khususnya dalam menangani persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Kelancaran dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten sampai kecamatan tidak terlepas dari semakin kondusifnya situasi dan kondisi keamanan yang tercipta atas kerjasama yang baik seluruh jaaran Kepolisian bersama TNI dalam menjaga dan memelihara perdamaian yang telah kita capai saat ini. Dan keberhasilan Polri di Kabupaten ini diantaranya yaitu meningkatkan investor yang berdesia menanamkan modalnya dan mendirikan sejumlah pabrik karena saat ini dinilai dari segi keamanan yang semakin meningkat”, ujar Edward Antony.

Selanjutnya berkaitan dengan pelaksanaan Pilpres dan Pileg Tanggal 17 April 2019 lalu telah terlaksana dengan baik tanpa ada gangguan.

Dengan demikian Kabupaten Way Kanan berhasil mempertahankan predikat sebagai daerah yang aman dalam pelaksanaan Pileg, Pilpres dan Pilkada seperti di tahun-tahun sebelumnya.

Hal ini tentu tidak terlepas dari peran Polri yang telah bekerja keras untuk mengawal Pemilu

serta masyarakat pun menyadari perbedaaan dalam memilih bukan memecah belah, tetapi sarana untuk berdemokrasi yang konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan negara.

“Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Jajaran Kepolisian terutama Polres Way Kanan yang selalu menjaga konsep pelayanan sesuai dengan peraturan

Dinas Ketahanan Pangan Selenggarakan Festival Pangan Lokal B2SA

Way Kanan, FAKTUAL - Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Way Kanan menggelar Festival Pangan Lokal B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) Tingkat kabupaten bertempat di Gedung Serba Guna setempat, kemarin.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan yaitu, mendorong penerapan konsumsi pangan B2SA dengan memanfaatkan olahan pangan lokal, mendorong kreativitas dan inovasi olahan pangan lokal yang bernilai komersial, mengembangkan kreatifitas dalam menciptakan menu pangan lokal dan mengangkat citra pangan lokal, serta memasyarakatkan pangan lokal berbasis kopi .

Adapun peserta yang mengikuti lomba adalah Anggota TP PKK kabupaten yang berasal dari 14 Kecamatan dan dari instansi Dinas Vertikal.

Makanan yang dilombakan yaitu berupa olahan pangan B2SA dengan kategori produk olahan pangan B2SA bernilai komersil, kategori Lunch Box B2SA dan kategori produk pangan berbahan baku kopi . Tim juri sendiri merupakan ahli gizi, ahli tata boga dan perwakilan dari

ibu Darma Wanita Kabupaten Way Kanan, Peserta yang keluar sebagai pemenang untuk kategori Lunch Box B2SA adalah TP.PKK Kecamatan Baradatu Juara I, TP PKK Kecamatan Bumi Agung Juara II, TP. PKK Kecamatan Gunung Labuhan Juara III, TP. PKK Bahuga juara Harapan I, TP.PKK Blambangan Umpu juara Harapan II dan TP PKK kecamatan Buay Bahuga Juara Harapan III. Untuk Pemenang kategori Produk olahan pangan berbasis kopi adalah TP-. PKK Kecamatan Blambangan Umpu juara I , TP-PKK Kecamatan Baradatu Juara II, TP-. PKK Kecamatan Gunung Labuhan juara III, TP-PKK kecamatan Bumi Agung juara Harapan I, TP-PKK Kecamatan Buay Bahuga juara Harapan II dan TP-PKK Kecamatan Negara batin keluar sebagai juara harapan III. Pada Kategori Olahan Pangan lokal bernilai komersil hanya memperebutkan juara I,II dan III dengan pemenang yang keluar adalah TP PKK Kecamatan Baradatu juara I, TP PKK Kecamatan Gunung Labuhan juara II dan TP PKK Kecamatan Negara Batin keluar sebagai Juara III.(RSD)

Kepolisian Republik Indonesia dan memahami adat istiadat yang ada di Kabupaten Way Kanan sehingga mampu menciptakan interaksi sosial yang harmonis, santun dan bermartabat serta dipercaya oleh masyarakat”, pungkasnya.

Diketahui, selain melakukan kunjungan kerja, kedatangan Kapolda Lampung juga untuk melaunching Program Mobil Surat Keterangan

Catatan Kepolisian (SKCK) dan Sidik Jari keliling Polres Way Kanan atau “Biss Kresna” dan progam SKCK gratis setiap tanggal 1 setiap bulannya serta progam pemberian snack gratis bagi pemohon SKCK setiap hari Jum’at di Satintelkam Polres Way Kanan untuk 40 orang pertama yang melakukan pembuatan SKCK. (RSD)

Dinas perikanan Gelar Lomba Masak Serba Ikan Way Kanan, FAKTUAL - Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan terus melakukan berbagai upaya untuk mendorong tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Way Kanan.

Terkait dengan hal itu Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan Drs, Kadarsyah pada Festival Pangan Lokal Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA), Lomba Masak Serba Ikan dan Launching Produk IKM Tingkat Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 menjelaskan Upayaupaya peningkatan konsumsi ikan masyarakat terus dilakukan oleh Dinas Perikanan. “kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) melalui peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kandungan gizi dan manfaat ikan, menumbuhkan kreativitas dalam mengolah ikan untuk keperluan konsumsi dan usaha kuliner sebagai sumber pendapatan keluarga, serta mempromosikan produk perikanan kepada masyarakat,” ujarnya

Pada acara tersebut, Dinas Perikanan kembali bersinergi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Tim Penggerak PKK Kabupaten Way Kanan.

Acara Festival Pangan Lokal Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA), Lomba Masak Serba Ikan dan Launching Produk IKM di hadiri dan dibuka oleh Wakil Bupati Dr. Drs. H. Edward Antony, M.M, turut hadir pula Ketua TP PKK Kabupaten Hj. Dessy Afriyanti Adipati dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Vorian Melita Saipul Lomba Masak Serba Ikan di selenggarakan di Gedung Serba Guna (GSG) Kabupaten Way kanan dan diikuti 18 peserta yang terdiri dari kecamatan se kabupaten Way Kanan dan lembaga vertikal di Kabupaten Way Kanan.

Dalam Lomba tersebut Juara I diraih oleh Kecamatan Blambangan Umpu, Juara II diraih oleh Kecamatan Gunung Labuhan dan Juara III diraih Kecamatan Way Tuba.(RSD)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMBAR 16 Kapolda Angkon Muakhi di Lambar BENAR BERIMBANG

Edisi 497/ Tahun Ke-17/ 29 Juli - 4 Agustus 2019

Lampung Barat, FAKTUAL - Bupati Lampung Barat (Lambar) Parosil Mabsus bersama Ketua

TP-PKK Partinia Parosil mabsus dampingi Kapolda Lampung Irjen Pol Purwadi Arianto

acara angkon muakhi Kerajaan adat Kepaksian Pernong dengan, kapolda diarak bersama

Pangeran Pangeran Alprince Syah Pernong dan di Sambut Sultan Sekala Bekhak Edward Syah Pernong di Gedung Dalom Kepaksian Pernong, kemarin.

Saat dikonfirmasi usai acara Parosil mengatakan, harapannya dengan kedatangan Bapak Kapolda di Bumi Beguai jejama ini lebih mempererat tali silaturrahim antara pemerintah Kabupaten Lampung Barat dengan jajaran kepolisian, “Khususnya dalam menghadapi segala macam persoalan-persoalan di tengahtengah masyarakat terutama keamanan masyarakat demi pembangunan daerah dengan terus menciptalan sinergitas yang kuat, “ ujar Bupati.

Kemudian, pentingnya peran dan fungsi polri dalam menciptakan keamanan dan ketertiban oleh karena itu kami sangat mendukung sepenuhnya segala program dan terobosanterobosan Polri yang semuanya berorientasi pada terwujudnya pranata kehidupan sosial masyarakat yang kondusif, menekan terjadinya angka kriminal dan kejahatan serta peredaran narkoba, yang intinya bertujuan untuk mencip­ takan Lambar menjadi daerah yang penuh kedamaian dan ketentraman serta mengantisipasi potensi konflik dan kejahatan yang dapat mengganggu jalannya roda menghambat pembangunan infratruktur, dan roda investasi serta perekonomian masyarakat.

Sementara, Kapolda Lampung Irjenpol Purwadi Arianto mengucapkan terimakasih atas angkon muakhi ini, “Setelah itu kami mengharapkan dukungan dari semua pihak dalam menjaga daerah Lampung agar aman dan tertib sehingga perekonomian dapat berjalan sebagaimana mestinya dan adat dapat tetap di lestarikan,” ungkapnya.(ADI)

Parosil : Pelayanan Kesehatan Prioritas Pemerintah Lampung Barat, FAKTUAL -Rapat koordinasi bersama Kepala Puskesmas di seluruh Lampung Barat (Lambar) dipimpin Bupati H. Parosil Mabsus di Ruang rapat Kagungan, kemarin.

Kegiatan ini sebagai salah satu cara wujudkan hidup sehat sejahtera tenang dan damai.

“Kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan pelayanan yang lebih baik karena puskesmas rawat inap fungsinya harus maksimal, selaim itu pelayanan kesehatan merupakan prioritas pemerintah sehingga untuk selanjutnya konsep puskesmas kedepan tidak hanya layanan untuk masyarakat yang sakit tetapi pelayanan bagi masyarakat yang sehat juga, oleh sebab itu bagi kepala puskesmas diharapkan dapat berinovasi, karena masing masing kepala puskesmas mengetahui segala hal yang dibutuhkan masyarakat daerah setempat,” ujar Parosil.

Sambung Parosil, puskesmas rawat inap ini merupakan sarana untuk melayani masyarakat

untuk mensejahterakan masyarakat, pelayanan yang sudah baik mari kita pertahankan tetapi jika ada yang harus kita perbaiki mari kita perbaiki bersama, karena tantangan yang akan kita hadapi selalu berbeda masa kini dan masa yang lalu maka jaga kerjasama dan kekompakan kita selalu.

Terakhir, ia berpesan jika kepala puskesmas tidak di dukung staff maka tidak akan terwujud program sehingga dibutuhkan koordinasi dan kerjasama yang baik untuk mewujudkannya dapat memberikan sumbangan pemikiran, apa yang menjadi tantangan mari bersama dan bekerjasama kita selesaikan, dan kita pantau kinerja pelayanan kesehatan sehingga pelayanan semakin baik serta bagi seluruh Kepala Puskes­ mas harus memberikan data kasus TBC yang ada di daerahnya kepada Dinas kesehatan karena kasus TBC ini telah menjadi komitmen pemerintah dalam menanggulanginya.

(ADI)

Lambar Konsisten Jaga Stabilitas Inflasi Daerah

Lampung Barat, FAKTUAL - Wakil Bupati Lampung Barat (Lambar) Mad hasnurin menghadiri Rapat koordinasi Nasional tim pengendali Inflasi Daerah di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta kemarin. Kegiatan inj dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, kegiatan ini meng­ usung tema Sinergi dan Inovasi Pengendalian Inflasi untuk Penguatan Ekonomi yang Inklusif.

Saat dikonfirmasi usai acara Mad Hasnurin mengatakan, Pemkab Lambar komsisten jaga stabilitas inflasi daerah sehingga hadir dalam kegiatan ini dimaksudkan agar Kabupaten Lampung Barat dapat terus merumuskan sebuah kebijakan yang dapat mengendalikan inflasi di Kabupaten Lampung Barat terutama pada beberapa komoditas yang sangat rentan memicu peningkatan laju inflasi.

Lambar sendiri selalu berupaya melakukan banyak hal dalam upaya menjaga stabilitas inflasi daerah, kemudian harapannya daerah

dapat selalu meningkatkan kinerja dan selalu mengkoordinasikannya “Semoga koordinasi pengendalian inflasi selalu dilakukan untuk menekan laju inflasi dan menjaga stabilitas inflasi di Kabupaten Lampung Barat,” tutup Mad hasnurin Pada kesempatan itu, Wakil Presiden Jusuf kalla mengatakan bahwa tingkat inflasi yang terjaga, pendapatan negara, dan pertumbuhan ekonomi (Produk Domestik Bruto/PDB) menjadi indikator dari kemajuan suatu bangsa. Inflasi juga akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Dalam mengukur kemajuan bangsa ada beberapa indikator penting salah satunya PDB tentunya.

“Disitu diukur pertumbuhannya. Kedua inflasi, karena inflasi akan menyebabkan daya beli naik atau turun dan efek-efek lainnya,” ujarnya.

(ADI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMBAR

BENAR BERIMBANG

Edisi 497/ Tahun Ke-17/ 29 Juli - 4 Agustus 2019

17

Pejabat Tinggi Pratama Dilantik Lampung Barat, FAKTUAL - Lagu Padamu Negeri iringi upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lambar) dilaksanakan di Lobby kantor bupati, kemarin.

Turut hadir Kapolres, Kajari, Kasdim 0422 Lambar, Sekretaris daerah, Ketua TP-PKK, Asissten dan Staff ahli, Kepala OPD, camat, peratin dan LHP. Pejabat eselon II yang dilantik antara lain Raswan,SH., MM sebagai Kepala Dinas sosial, Yedi Ruhyadi,SP sebagai Kepala dinas tanaman pangan dan hortikultura, Ronggur,S.IP.,M.Si sebagai Kepala dinas pemuda dan olahraga, Yudha setiawan,S. Ip sebagai Kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan pekon, Agustanto basmar,SP.M.Si sebagai Kepala Dinas perkebunan dan peternakan, serta Ir. Sugeng raharjo sebagai Kepala Dinas Penanaman modal,PTSP. “Jadikan jabatan ini sebagai amanah yang wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sebagaimana sumpah jabatan yang telah diucapkan. Mari kita sama-sama menyadari bahwa kenaikan pangkat merupakan hak seorang ASN, akan tetapi jabatan merupakan kepercayaan pimpinan terhadap seorang ASN, yang meliputi aspek loyalitas, kemampuan dan kompetensi serta moral,” ungkap Bupati.

Selanjutnya, atas nama kepala daerah pihaknya menitiktekankan kepada pejabat yang telah dilantik dengan pengalaman yang telah mereka miliki tentu akan memahami situasi kondisi dalam mempercepat proses pembangunan Kabupaten Lampung Barat sesuai visi dan misi serta untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan masyarakat Lampung Barat.

Kemudian, para pejabat yang baru dilantik dapat memajukan Kabupaten Lampung Barat menjadi kabupaten yang hebat dan sejahtera, dengan melakukan inovasi dan terobosanterobosan baru, dengan semakin pesatnya

perkembangan teknologi, diharapkan inovasi dan terobosan yang dibuat sesuai dan dapat mengakomodir perkembangan zaman dan teknologi, dan dibuat sedimikian rupa sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat Lambar.

Lambar Gelar Rakor Perencanaan Pembangunan

Terakhir, pihaknya mengatakan untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Lampung barat perlu adanya optimalisasi diberbagai bidang antara lain optimalisasi transparansi pengelolaan anggaran, implemen­ tasi standar operasional prosedur pelayanan

Lambar Gelar Diklat Pengelolaan Statistik Lampung Barat, FAKTUAL - Pemkab Lampung Barat (Lambar) lakukan diklat Tata Kelola Statistik Sektoral dibuka oleh Staff Ahli Bidang Administrasi Umum Edy Yusuf di Gedung Pakuwon Bappeda Lambar, kemarin.

“Dengan tema SDM Unggul Indonesia Maju, SDM Unggul Lambar Hebat untuk menyambut Hari Kemerdekaan secara tidak langsung mengatakan dibutuhkannya pendidikan yang formal maupun non-formal. Dimana pendidikan non-formal yang diisi oleh pelatihan yang berguna untuk peningkatan SDM. Di dalam pelatihan termasuk mencari salah satu SDM Lambar Hebat dan Unggul,” ungkap Edy. Selain itu ,pentingnya memahami statistik sektoral bagi pembangunan berguna mewujudkan

Lampung Barat, FAKTUAL - Kepala Bappeda Lampung Barat (Lambar) Okmal menghadiri rapat koordinasi (rakor) Perencanaan Pem­ bangunan yang dilaksanakan di Aula Pakuwon Bappeda, kemarin.

Turut hadir Kepala BPKD Daman Nasir dan seluruh OPD. “Penetapan PPAS OPD antara lain Perencana­ an tahun 2020 adalah tahun pertama imple­ mentasi aplikasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, kemudian PPAS 2020 meng­ gunakan data Renja pada aplikasi e-planning per 16 Juli 2019 selanjutnya seluruh OPD menyampaikan RKA 2020 hasil entry e-planning sebanyak 1 rangkap sesuai dengan pagu perke­ giatan yang akan disampaikan setelah acara ini,” ungkap Okmal.

Kemudian, RKA tersebut menjadi bahan pembahasan PPAS di DPRD selanjutnya RKA dapat di entry jika SSH sudah ada pada aplikasi e-planning, kemudian belanja RKA berbentuk

konstruksi dan konsultan pihak ketiga masih berupa SSH, seharusnya Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), Analisis Standar Biaya (ASB) dan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) akan menjadi bahan perbaikan untuk tahun mendatang.

Selanjutnya, Jika ada perubahan RKA 2020 silahkan sampaikan nota dinas ke Bupati melalui sekda, tembusan Bappeda, BPKD dan Bagian administrasi Pembangunan, selanjutnya Perubahan RKA 2020 di entry selama kurun waktu tanggal 30 Juli sampai dengan 3 Agustus 2019 jam 16.30 wib sebagai bahan kesepakatan KUA PPAS pada tanggal 5 Agustus 2019.

Terakhir, Pada tanggal 5 Agustus setelah kesepakan KUA PPAS, e-planning akan diposting ke e-budgeting sehingga data Renja dan PPAS 2020 sudah terkunci, tidak bisa diubah lagi dan final PPAS 2020 menggunakan data eplanning pada “Laporan Renja Berbasis SSH” beserta Pra RKAnya.(ADI)

publik berstandar, peningkatan monitoring perencanaan, implementasi dan pelaporan, optimalisasi pengaduan masyarakat melalui portal atas pelayanan publik, optimalisasi disiplin waktu kerja dan optimalisasi produktivitas kerja.(ADI)

pembangunan yang baik dan akuntabel, maka diperlukannya satu data dalam pembangunan agar menjadi dasar bagi pemerintah dalam mengambil keputusan.

Terakhir, harapannya kegiatan ini diikuti dengan serius karena merupakan salah satu upaya peningkatan SDM Unggul dan juga pelatihan merupakan wadahnya. Sehingga dapat mengimplementasikan hasil pelatihan ini di OPDnya masing-masing.

Laporan Kepala Dinas Kominfo Maidar menyebutkan bahwa tujuan pelatihan ini dalam rangka meningkatkan pengetahuan atas statistik di Lambar dengan peserta sejumlah 40 orang utusan OPD Lambar.

(ADI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 497/ Tahun Ke-17/ 29 Juli - 4 Agustus 2019

PESISIR BARAT

18

Bupati Pesibar Buka Turnamen Sepakbola Pesibar, FAKTUAL - Bupati Pesisir Barat Agus istiqlal membuka turnamen sepakbola di lapangan merdeka Labuhanjukung Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, kemarin.

Dalam sambutannya Agus mengajak kita semua untuk membuka kembali lembaran sejarah masa lalu perjuangan dan perjalanan panjang negeri ini, dengan semangat patriotisme bangsa dalam meraih kemerdekaan perlu kita pupuk secara terus menerus kepada para generasi muda. begitu pula dengan para putera-puteri bangsa sebagai generasi yang tangguh tak kenal menyerah, telah menjadi contoh dan guru yang sangat berharga bagi kita sebagai generasi penerus pembangunan negara kesatuan republik indonesia. “Keikhlasan dalam berjuang dan berkorban untuk meraih kemerdekaan, hendaknya melekat erat dalam sanubari kita semua sebagai warga negara republik indonesia dan khususnya masyarakat yang berada di kabupaten pesisir barat. perjuangan kita sa’at ini tidak lagi dengan menggunakan senjata, namun melalui karya nyata penuh daya guna bagi masyarakat, bangsa dan negara,” tegas Agus.

Dia juga menyampaikan bahwa beliau menyambut baik serta menghargai dan mendu­ kung setiap upaya yang dilakukan guna mening­ atkan kesehatan, kebugaran dan keharmonisan sesama antar masyarakat Kabupaten Pesisir Barat.

Agus mengatakan bahwa dalam memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan kali ini, turnamen Kabupaten Pesisir Barat merupakan salah satu kegiatan yang sangat positif. “kegiatan ini dimaksudkan selain sebagai sarana melepaskan kepenatan kerja, juga diharap­ kan sebagai wadah menjalin silaturahmi dan rasa kebersamaan antar pns maupun masyarakat. disamping itu, diharapkan pula turnamen ini tak lagi sekedar sebagai olahraga rekreasi, tapi juga akan menghasilkan sebuah prestasi khususnya prestasi para atlet,” harap Agus.

Dia menyampaikan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat menangkap positif setiap upaya untuk menciptakan kebersamaan. berawal dari sini mari kita bangun olahraga di pesisir barat dengan semangat dan kreativitas

yang tinggi karena melalui olahraga kita dapat meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh bagi semua masyarakat, sebagai modal dasar pembangunan untuk mengisi kemerdekaan republik indonesia.

“Keberadaan olahraga tidak dapat lagi kita pandang sebelah mata. olahraga mempunyai kemampuan membangun perekonomian rakyat. ini dapat kita lihat bahwa di setiap aktivitas olahraga dapat dengan mudah kita jumpai penjual makanan maupun minuman. kehidupan

TP-PKK Pesibar Raih Penghargaan Tingkat Nasional

Pesibar, FAKTUAL- Tim Penggerak-Pember­ da­yaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Pesisir Barat Septi Istiqlal menerima penghargaan Pakarti Madya III Tingkat Nasional Pelaksana Terbaik Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK Tingkat Nasional di Provinsi Sumatera Barat, kemarin.

PKK Kabupaten Pesisir Barat mewakili Provinsi Lampung dalam Lomba UP2K Tingkat Nasional tahun 2019 dalam rangka Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (HKG) PKK Ke- 47 Tahun 2019.

Penghargaan di serahkan langsung oleh Ketua umum TP.PKK Pusat Erni Guntarti Tjahjo Kumolo Ke Pada Ketua Tp.Pkk Pekon Suka Banjar, di dampingi oleh Ketua TP.PKK Kabupaten Pesisir Barat Septi Istiqlal dan Ketua TP.PKK

Provinsi Lampung Riana Sari Arinal.

Dalam Tanggapannya, Ketua TP.PKK Kabupa­ ten Pesisir Barat Hj.Septi Istiqlal menyampaikan penghargaan Pakarti Madya III Tingkat Nasional ini dipersembahkan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pesisir Barat, khusunya Pekon Suka Banjar Kecamatan Ngambur menjadi lokasi penilaian oleh tim PKK Pusat.

“Semoga pada 2019 ini terus bertambah penghargaan PKK tingkat nasional yang diraih,” jelas Septi Istiqlal.

“Dengan diraihnya prestasi tersebut, diharapkan seluruh unsur masyarakat ikut bersama-sama melakukan pembinaan kader agar dapat mempertahankan prestasi nasional,” pungkasnya.

(NAS)

mereka terbantu ditengah permasalahan perekonomian bangsa. tidak berlebihan bila saya katakan bahwa olahraga merupakan salah satu bagian dari faktor pendukung pembangunan daerah. untuk itu, melalui olahraga, mari kita pacu semangat pengabdian dengan tekad untuk memajukan Pesisir Barat,” ungkapnya.

Dia berharap , melalui penyelenggaraan turnamen pesisir barat ini, mari kita isi dan maknai perayaan proklamasi kemerdekaan yang ke-74 tahun ini dengan penuh semangat

dan antusias namun tetap dalam koridor kesederhanaan, selamat bertanding dan jaga sportivitas.

Turut hadir dalam acara tersebut Ketua DPRD Piddinuri, Forkopimda Pesisir Barat, Kacabjari, Ketua KONI dan para anggotanya, para OPD, Ketua Pemuda Olahraga, Danramil, Kapolsek Pesisir Tengah, para camat seKabupaten Pesisir Barat, pimpinan BPJS, pim­ pinan Bank BNI dan pimpinan Bank Lampung.

(NAS)

Balai Besar TNBBS Kunker ke Pesibar Pesibar, FAKTUAL – Balai Besar Taman Nasio­nal Bukit Barisa Selatan (BB-TNBBS) Wilayah II Liwa, Kabupaten Lampung Barat melaksanakan kunjungan kerja ke kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) sekaligus melaksanakan audiensi dengan Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal membahas keberadaan masyarakat yang masih berada didalam wilayah TNBBS, kemarin.

Kedatangan Rombongan BB-TNBBS wilayah II liwa disambut langsung Agus Istiqlal, Sekkab Pesibar Edy Mukhtar dan jajaran pemkab Pesibar diruang Batu Gughi , setdakab Pesibar.

Pada kesempatan itu, Kabid TNBBS Wilayah II Liwa Amri menyampaikan pihaknya tidak akan mentorelir masyarakat yang berada diwilayah TNBBS dan belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), karena berpotensi melakukan kerusakan hutan diwilayah TNBBS. “ Bagi masyarakat Pesibar yang masih tinggal di kawasan TNBBS di wilayah Kabupaten Pesbar yang tidak memiliki KTP-el kebradaannya tidak akan kita berikan toleransi karena bagi TNBBS masyarakat yang tidak memiliki KTP-el berpotensi merambah hutan,” kata dia.

Lanjutnya, berdasarkan pesan dari Dirjen Kehutanan bahwa, Dirjen ingin bertemu langsung dengan masyarakat yang tinggal di kawasan

TNBBS wilayah pesisir barat untuk memberi wawasan atau sosialisasi supaya tidak merambah hutan. “ Pak Dirjen ingin bertemu langsung dengan masyarakat yang berada di wilayah TNBBS, hal itu guna memberikan pemahaman kepada masyarakat didalam kawasan TNBBS agar tidak melakukan perambahan hutan,” jelasnya.

Sementara itu, Agus Istiqlal menyampaikan keberadaan masyarakat yang berada didalam kawasan TNBBS adalah untuk mencari nafkah dalam memenuhi kehidupan mereka seharihari. “ Masyarakat yang berada didalam kawasan TNBBS itu hanya untuk mencari nafkah, itu juga untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari,” katanya, Menurutnya, keberadaan masyarakat Pesibar yang berada didalam kawasan TNBBS pasti tahu apa yang harus mereka lakukan dalam menjaga kelestarian hutan, dan dipastikan pasti petani didalam kawasan TNBBS tidak akan melakukan kerusakan hutan. “ Masyarakat yang berada didalam kawasan TNBBS di wilayah Kabupaten Pesibar ini pasti tahu persis apa yang harus mereka lakukan dalam menjaga hutan, dan saya sangat yakin pada hal itu,” tandasnya.

(NAS)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

KEPRI 19 Plt Gubernur Kepri Hadiri Business Forum dan Rakernas HKI ke-20 BENAR BERIMBANG

Edisi 497/ Tahun Ke-17/ 29 Juli - 4 Agustus 2019

Kepri, FAKTUAL - Wakil Gubernur Kepulauan Riau H Isdianto menghadiri kegiatan bussiness forum dan Rakernas XX Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia di Hotel Bintan Lagoon Resort, Lagoi, Kabupaten Bintan, kemarin.

Adapun tema pembahasan yang diangkat dalam business forum dan Rakornas HKI ke-20 ini adalah ‘Konsep Bank Tanah dalam Pengem­ bangan Kawasan Industri’. Kegiatan ini sekaligus bentuk peringatan hari jadi HKI ke-32.

Isdianto dalam sambutannya berharap dari Rakernas ini nantinya menghasilkan komitmentkomitment positif terhadap pertumbuhan perekonomian di Bintan khususnya dan Kepri secara umum.

“Konsep bank tanah ini sangat bagus. Dan semoga akan ada terobosan-terobosan baru yang bisa mendongkrak industri di Kepri. Jika industri hidup, maka geliat perekokomian akan tumbuh seiring,” kata Isdianto.

Kepulauan Riau dengan jumlah 2.408 pulau.

Luas laut 96 persen dan hanya 4 persen daratan­ nya. Juga hanya dedukung dengan PAD yang cenderung kecil. Sementara pembangunan harus terus dilakukan dengan kondisi harus menyeberangi lautan serta biaya yang tidak sedikit. Oleh karenanya butuh peran serta pihak swasta untuk mempercepat pembangunan di Kepri.

“Makanya kita berharap dari Rakernas HKI ini akan ada komitment yang pro rakyat. Sehingga pembangunan bisa lebih cepat karena tidak hanya mengandalkan APBD saja. Konsep bank tanah dalam pengembangan industri ini adalah konsep yg baik. Dan memang industri sering terbentur dengan masalah pembebasan lahan.

Dari kegiatan ini semoga segera ada solusinya,” terang Isdianto.

Hadir dalam kesempatan ini Dirjen Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian Dr. Ir. Dody Rahadi MT sekaligus yang membuka kegitan ini.

Dody berharap perindustrian diseluruh Indonesia tetap berjalan dengan sehat produktif.

Termasuk industri yang ada di Kepri, terkhusus

lagi di Bintan.

“Semoga saja dari Rakernas ini betul-betul bisa menghasilkan program HKI yang bisa mendongkrak dunia industri di tanah air.

Termasuk di Kepulauan Riau,” kata Dody.

Pembukaan business forum dan Rakernas XX HKI ini ditandai dengan pemukulan gong dan saling tukar cinderamata.

Pejabat pusat lainnya yang juga hadir dalam kesempatan ini adalah Dirjen Penanganan Sengketa Kemnterian ATR/BPN RB Agus Wijayanto, Wakil ketua komisi II DPR RI Herman Khairon dan Ketua Umum HKI Sani Iskandar.

Adapun yang lainnya adalah para pelaku usaha dan industri dari seluruh Kepulauan Riau.

Pemprov Sampaikan Tanggapan atas Pandangan Fraksi DPRD Terkait Ranperda LPJP APBD 2018 Kepri, FAKTUAL-Plt Gubernur Kepulauan Riau Isdianto melalui sidang paripurna terbuka DPRD Kepri, kemarin, menyampaikan jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi DPRD tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kepri tahun anggaran 2018 bertempat di ruang rapat utama DPRD di Dompak.

Dalam kesempatan ini Isdianto berterimakasih kepada jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kepri yang senantiasa memberikan masukan berupa kritik dan saran terhadap Pemprov Kepri demi terwujudnya pembangunan yang lebih baik kedepan.

Dari pemandangan fraksi-fraksi yang ada di DPRD terkait Ranperda LPJP APBD 2018, dalam sambutannya Isdianto menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kepri telah merangkumnya menjadi empat kelompok permasalahan penting yang harus diperhatikan.

Kelompok permasalahan dimaksud adalah meliputi permasalahan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan; masalah pendapatan daerah ; masalah belanja daerah ; dan masalah pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Isdianto ada sektor yg potensial untuk mendongkak PAD Kepri, yakni melakui sektor pariwisata dan manufaktur. Keduanya masih berpotensi tinggi untuk dikembangkan.

“Untuk hal ini Pemprov Kepri sudah melaku­ kan kerjasama dengan sejumlah stakeholder, seperti BP Batam dan sebagainya. Selain itu Pemprov juga sedang gencar meningkatkan kunjungan wisatawan ke daerah guna mendongkrak PAD,” kata Isdianto.

Dalam kesempatan ini Isdianto juga mengakui jika industri dan manufaktur di Kepri sedang mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan

jumlah permintan pasar yang melemah. Hal ini berkaitan erat dengan suasana ekonomi global yang kurang sehat. Kemudian hal ini berdampak pula terhadap kemiskinan. Penyebab­ nya karena banyak tutupnya perusahaan dan pemutusan hubungan kerja.

“Namun demikian selama 2018 kita menemu­ kan solusi. Diantaranya melalui pengembangan UMKM. Dan hasilnya tercatat data penduduk miskin hanya tersisa 125.362 jiwa. Jumlah ini berkurang sebanyak 6324 dari tahun sebelumnya yang mencapai 131.686 jiwa,” terang Isdianto.

Adapun masalah Pendapatan Daerah di Kepri menurut Isdianto juga mengalami peningkatan. Yakni mencapai Rp3,5 triliun dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp3.25 triliu. Atau selama 2018 telah mengalami peningkatan sebesar 7.62 persen.

“Adapun masalah belanja daerah Kepri 2018 adalah sebesar Rp3.4 triliun deegan porsi sebesar 68.07 persen adalah belanja operasional. Dalam belanja operasional tersebut didalamnya juga ada hibah, bansos, belanja pegawai dan barang dan sebagainya. Kedepannya untuk porsi belanja infrastruktur akan terus kita tingkatkan agar hasilnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.

Adapun masalah yang keempat yakni masalah pengelolaan keuangan daerah. Beberapa diantaranya yang sudah diupayakan oleh Pemprov Kepri adalah berupaya mempertahankan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan nomor 21 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan.

“Kita juga berupaya agar program-program pembangunan bisa dilaksanakan lebih awal.

Tujuannya agar tidak ada tunda bayar dan proses penganggaran di tahun berikutnya juga bisa lebih lancar,” kata Isdianto. (JN)

Sedangkan dari Kapolda Kepri Diwakili oleh Direktur Pengamanan Objek Vital Hari Sindo Nugroho.

Sudah menjadi suatu keniscayaan bahwapembangunan memerlukan ketersediaan tanah dalam skala yang luas. Hanya saja semakin hari semakin sulit memperoleh tanah.

Kondisi ini menimbulkan gagasan pendirian bank tanah di Indonesia mulai sejak awal tahun 1980-an. Ide ini kemudian bergulir namun belum pernah secara serius dilaksanakan.

Barulah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 20152019, pemerintahan secara tegas menetapkan perlunya pendirian bank tanah di Indonesia.

Bahkan pemerintah telah menetapkan salah satu quick wins pada tahun 2015 berupa penerbitan Keputusan Presiden tentang Bank Tanah.

Adapun rangkaian kegiatan business forum dan Rakernas XX HKI ini terdiri dari melakukan kunjungan ke kawasan industi Galang Batang, welcome dinner, golf turnamen antar anggota HKI, tour wisata, tinjau kawasan industri Bintan dan syukuran 31 tahun HKI. Selanjutnya para peserta Rakor akan menyeberang ke Singapura untuk melakukan kunjungan yang masulih berkaitan dengan program kerja HKI. (HL)

Isdianto ke Jakarta Serahkan SK Dirinya sebagai Plt Gubernur Kepri Kepri, FAKTUAL-Pelaksana Tugas Gubernur Kepri H Isdianto mengatakan dukungan seluruh elemen masyarakat sangat penting untuk semakin menyukseskan pembangunan. Karena itu, dukungan dan sinergisitas masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan apapun.

“Kebersamaan seluruh elemen sangat penting dalam memperlancar pembangunan,” kata Isdianto, di Bandara Soekarno Hatta, kemarin.

Isdianto ke Jakarta sempena penyerahan SK dirinya sebagai Plt Gubernur Kepri. Sebelum penyerahan SK, Isdianto terlebih dahulu berbincang bersama Kapuspen Kemendagri, Bahtiar di ruang kerja Puspen.

Dari ruang Puspen Ke­ men­dagri, Isdianto kemu­ dian tampak berbincang dengan Sekjen Hadi Prabowo. Isdianto meng­ ata­kan ada sejumlah pesan yang disampaikan Sekjen Kemendagri kepada dirinya.

Salah satunya adalah supaya pelayanan terhadap masyarakat semakin maksimal.

“Para pegawai dipesan untuk bekerja sesuai dan taat aturan. Semua itu tujuannya agar sasaran pembangunan untuk masyarakat tercapai dengan maksimal,” kata Isdianto.

Dalam kesempatan itu, Isdianto mengatakan pihaknya mengundang Mendagri untuk memberi pengarahan kepada para pegawai di lingkungan Pemprov Kepri. Direncanakan pada 25 Juli nanti, Sekjen, Irjen, dan Dirjen akan ke Tanjungpinang untuk acara tersebut.

Isdianto, juga berpesan agar para ASN harus

berperan aktif dalam menjalankan tugas dan amanah sebagai aparatur pemerintah dalam menjalankan tanggungjawab sesuai tupoksi masing-masing.

Dalam acara penyerahan SK tersebut, Isdianto tampak didamping Asisten Administrasi Pemerintahan Raja Ariza dan Kepala Dinas Sosial Kepri Doli Boniara. Penyerahan Surat Keputusan Nomor 121.21/6344/Sekjen tertanggal 12 Juli tahun 2019 yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo itu dilakukan Hadi Prabowo kepada Wagub Kepri Isdianto, di Gedung A, Kementerian Dalam Negeri, Jl. Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat pada Sabtu (13/7) tepat pukul 10.00 WIB. Kepada wartawan, sete­ lah penyerahan SK, Isdi­ anto mengatakan, dirinya akan menjalankan aturan dan tahapan sesuai meka­ nisme. Karena, semuanya sudah ada aturannya dan tinggal melaksanakannya saja.

Isdianto menambahkan bahwa pihaknya berharap pemerintahan Kepri ini berjalan sebagimana mestinya.

Agar pemerintahan ini bisa berjalan baik, kata adik almarhum H Muhammad Sani ini, harus didukung oleh semua di pemerintahan dan pihak lainnya termasuk DPRD Kepri dan lapisan masyarakat Kepri.

“Kita harus bersinergi dan bersama-sama menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik. Koordinasi dan komunikasi jangan sampai terputus demi melayani masyarakat,” kata Isdianto. (HL)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 497/ Tahun Ke-17/ 29 Juli - 4 Agustus 2019

ADVERTORIAL

20

Dendi Serahkan KUPA-PASS Perubahan APBD 2019

Pesawaran, FAKTUAL - Bupati Pesa­waran, Dendi Ramadhona menye­ but kondisi dan perkembangan pereko­ nomian di Kabupaten Pesawaran, tahun ini masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan. Hal ini akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

“Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara arif dan kompre­ hensif serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata,” kata Dendi dalam sambutannya pada Paripurna DPRD dalam rangka Penyerahan dan Penjelasan tentang Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubah­ an APBD tahun anggaran 2019 di Gedung DPRD setempat, kemarin.

Diutarakan Dendi, tantangan dimak­ sud mencakup, penguatan infrastruktur dan konektivitas wilayah, pengembangan perumahan dan permukiman, serta

peningkatan kesiapan penanggulangan bencana, diarahkan dalam rangka pemantapan dan peningkatan daya dukung, kualitas dan kuantitas cakupan pelayanan infrastruktur dasar (jalan, air bersih, air limbah, drainase, dan per­sam­pahan), pengembangan kawasan permukiman dan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, peningkatan daya dukung kualitas dan kuantitas sarana prasarana umum, serta dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kesiapan penang­ gulangan bencana serta pemanfataan tata ruang melalui penyesuaian dan pengendalian tata ruang.

“Peningkatan pembangunan manusia dan pengurangan kemiskinan melalui upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pembinaan mental, pelayanan Kesehatan serta perwujudan kehidupan sosial yang harmonis diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran, serta pemerataan

kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas pelayanan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta perwu­ judan masyarakat yang religius, ber­ bu­daya, dan taat hukum dalam kehi­ dupan sosial yang harmonis,” urainya.

Serta didukung dengan peningkatan penyelenggaraan tata kelola peme­ rintahan yang baik, bersih dan melayani serta dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas perangkat daerah guna mewujudkan peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan akunta­ bilitas kinerja pemerintah daerah melalui peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur pemerintah, peningkat­ an kualitas manajemen keuangan daerah, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan politik lokal.

“Percepatan Pembangunan sektor unggulan melalui peningkatan iklim investasi dan pengembangan industri, koperasi, UMKM dan pariwisata dalam rangka meningkatkan perekonomian

daerah, serta untuk memantapkan Kabupaten Pesawaran sebagai desti­ nasi wisata berbasis budaya lokal dan agrowisata, melalui peningkatan iklim investasi untuk Kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Tak lupa lanjut dendi, Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam berbasis Pertanian dan Perikanan guna mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal serta berkelanjutan, serta pemantapan pengembangan dan diversifikasi produk pertanian sejalan dengan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing.

“Percepatan perwujudan desa tangguh dan mandiri diarahkan demi terwujudnya percepatan pembangunan pada sektor unggulan dalam mening­ katkan pemanfaatan sumberdaya lokal secara optimal, meningkatkan pember­ dayaan masyarakat serta koordinasi dan sinergitas yang lebih baik antara pemerintah desa dan pemerintah daerah,” ungkapnya. (ADV)