FAKTUAL EDISI 495 | 8-14 JULI 2019

Page 1

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

Edisi 495/ Tahun Ke-17/ 8 - 14 Juli 2019

HARGA Rp.17.500,-

BENAR BERIMBANG

FAUZI GERAM ADA TPS DI TENGAH KOTA HALAMAN

7

WINARTI PIMPIN RAKOR SUPERVISI PEMBERANTASAN KORUPSI HALAMAN

12

MUARA ENIM PAMERKAN POTENSI DI APKASI EXPO 2019 HALAMAN

19

BIBIT PAI BANTUAN PEMERINTAH BURUK


FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

OPINI

BENAR BERIMBANG

Edisi 495/ Tahun Ke-17/ 8 - 14 Juli 2019

Cawa Kham GAGAL PANEN

UCE NASIR

KONDISI alam-musim hujan dan kemarau-di Indonesia menyebabkan petani khususnya padi gagal panen. Betapa tidak, saat musim hujan tiba kerap terjadi banjir dan jika kemarau tiba, lahan pertanian menjadi kering. Kedua musim tersebut merupakan kondisi alam di Indonesia. Yang membedakan dengan puluhan tahun silam, kondisi alam belum rusak sehingga jika penghujan dating tidak akan terjadi banjir bandang dan erosi, demikian pula bila kemarau tiba, walaupun musim panas berlangsung lama, ketersediaan air masih tersimpan di hutan dan sumber air lainnya. Sesuai perkembangan jaman dan kerusakan lingkungan juga kian parah sudah menjadi keharusan teknologi pertanian tentunya meningkat pula dan itu tidak perlu diragukan lagi. Namun kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan hasil pertanian terkadang tidak sesuai harapan termasuk dalam pengadaan bibit. Gagal atau berhasilnya suatu program pertanian justru bukan murni tergantung kondisi alam, mengingat bagaimanapun upaya menjaga lingkungan, kerusakan tetap akan terjadi. Semua bermuara pada manusianya terutama program pemerintah, dalam hal tersebut perencanaan dan pelaksanaan. Berbicara pertanian, sejarah telah mencacat. Ribuan tahun lalu, Nabi Yusuf as sekaligus raja di Mesir mampu mengatasi tujuh musim kemarau dan tujuh musim hujan. Bahkan saat ini Israel mampu mengembangkan sektor pertanian yang begitu baik, padahal negara tersebut masuk dalam zazirah Arab yang terkenal tandus-coba bandingkan dengan Indonesia. Puso atau gagal panen di negeri ini sudah tidak bisa dihitung dengan jari tangan maupun kaki. Dan kondisi alam menjadi alasan utama sebagai jawaban pmbenaran. Padahal jika mau intropeksi, tidak sedikit pula kegagalan tersebut akibat memaksakan kehendak dan demi kepentingan politik serta bisnis semata. Pengadaan bibit pada misalnya. Banyak varietas baru yang merupakan hasil pengembangan akademisi dipaksakan untuk diterapkan di seluruh negeri. Padahal walaupun dalam satu wilayah, kandungan tanah di setiap daerah berbeda, demikian pula dengan ketersediaan air serta kondisi alamnya. Belum lagi mengenai sumber daya manusia. Sumber daya alam tidak bisa dilepaskan dari ketersediaan sumber daya manusia. Justru kualitas sumber daya manusia (SDM)selain akhlakul karimah berperan penting menentukan keberhasilan program di sega;a bidang. Di Lampung misalnya. Selain perkebunan, lahan pertanian padi (sawah} masih sangat luas bahkan merupakan lumbung nasional. Namun program sebagai daerah swasembada pangan tidak sesuai dengan proganda yang didengung-dengungkan selama ini. Bahkan hampir seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kabupaten dan provinsi kerap melakukan studi banding bidang pertanian dan perkebunan ke luar Lampung. Sekadar jalan-jalan dan menghamburkan anggaran tampaknya. Betapa tidak, belum banyak terbukti. Tidak sedikit daerah yang belum memiliki irigasi dan sistem pengairan yang baik, padahal memiliki Bendungan Batutegi di Tanggamus. Dana apakah setelah ada bendungan tersebut, daeah Talangpadang yang dahulu terkenal dengan berasnya kini kian meningkat? Demikian pula dengan Pringsewu, Kota Metro, Lampung Timur, dan Lampung Selatan. Berbenah dan kerja keras disertai keikhlasan semua pihak menjadi kunci keberhasilan dalam menggapai asa dalam segala bidang. Buat apa ada badan penanggulangan bencana alam, Dinas Pertanian, Perkebunan, Balai Benih, BMKG jika mereka bekerja sendiri-sendiri. Justru akan lebih baik jika semua yang berkaitan dengan bidang pertanian dan kondisi alam termasuk kalangan akademisi juga dilibatkan dalam program meningkatkan swasembada pangan. Bukan TNI dan kalangan pengusaha di bidang pertanian seperti yang selama ini terjadi.

l n l

n l

n

Kepala Sekolah pusing kepala, tinta emas merajalela Gimana enggak pusing, jalur zonasi masih banyak tekanan dari penguasa Wakil Gubernur Lampung diperiksa KPK terkait korupsi Lampung Tengah Aduhh.... ibu, semoga enggak terlibat ya PPDB sistem zonasi dinilai amburadul, diduga banyak anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah Perlu dievaluasi kembali sistemnya

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

PT. FAKTUAL BERITA LAMPUNG Akta Notaris No.175 Tanggal 20 Januari 2015 (Fahrul Rozi, SH) NPWP No.: 71.987.123.8-322.000 No. AHU : 0002986.AH.01.01 TAHUN 2015 Anggota SPS : No.32/Kep/I/2015

2

Menerima Putusan MK dengan Jiwa Besar

K

ELETIHAN sepertinya melilit tubuh politik bang­ sa ini. Perselisihan hasil pemilihan presi­den yang tengah disi­dangkan di Mahkamah Konstitusi (MK) menun­ jukkan realitas sesung­guhnya bagaimana proses elektoral begitu lekat dengan polemik. Proses persida­ngan juga membuka faktafakta yang membuat publik mulai berkesimpulan bahwa pasangan 02 sebagai pemohon tidak memiliki kesiapan dan keseriusan untuk meng­­ajukan pembuktian yang meng­uatkan dalil-dalilnya, sehing­ ga dugaan adanya kecurangan pemilu yang bersifat TSM (terstruk­ tur, sistemik dan ma­ssif) semakin jauh dari validitas pembuktian di hadapan para hakim konstitusi. Sangat disayangkan polemik meng­e­­nai hasil pilpres sudah me­ nye­dot energi sosio-politik publik. Berba­gai isu-isu yang menye­satkan dan menghantui kebebasan berpikir sudah telanjur memenuhi dan menye­saki ruang publik, termasuk upaya ingin men­degradasi kewi­ bawaan pemerintah dan lembaga penyeleng­gara pemilu dengan tuduhan siste­mik terkait kecurangan dan mobilisasi birokrasi. Rakyat juga sudah telanjur terpo­ lari­sasi dalam kubu-kubuan yang memelihara sikap kecurigaan dan kebencian aki­bat isu-isu yang mengan­dung hoaks yang secara tidak langsung melemahkan inte­ grasi sosial-politik. Padahal di depan kita, segudang tantangan pem­ bangunan makin kompleks, di mana semua itu tidak bisa diselesaikan dengan nilai-nilai kepe­mimpinan yang infantil alias tidak dewasa. Ini menjadi anca­man yang dalam kadar tertentu bisa memasung nilai-nilai demo­krasi, karena di satu sisi ada upaya untuk mereduksi sakralitas penye­lenggaraan pemilu sebagai suatu kontestasi yang penuh dengan polemik dan kecu­ rangan. Padahal oleh banyak negara, Pemilu Serentak 2019 dianggap merupa­kan pemilu yang sukses dan demokratis, jauh dari apa yang dinujum oleh segelintir pihak bahwa pemilu akan berjalan kacau alias tidak kondusif. Kalau saja sejak awal Pilpres 2019 didahului dengan narasi kontestasi yang sportif dan siap kalah, tentu arus polemik elektoral tidak sebesar sekarang. Segenap entitas di bangsa ini lebih punya banyak waktu untuk memikirkan strategi visioner apa yang harus dibuat ke depan untuk memantap­ kan langkah Indonesia dalam berinteraksi dengan dunia global

t

ASRUDDIN P Peneliti.

yang makin kapitalis. Idealnya pada pemilu ke-5 setelah 1998 adalah bagaimana memperkuat ideologi dan gagasan konstruktif partai dalam memecah­ kan persoalan rakyat. Para elite partai lebih serius dan berkonsen­ trasi untuk memikirkan strategi agar partai benar-benar menjadi institusi politik dan demokrasi yang bisa menerjemahkan keingin­an rakyat lewat pembuatan berba­gai pranata demokrasi di internal partai. Bukan membiarkan wajah politik kita terus terperangkap dalam jebakan politik sipil-militer, suku, agama, ras dan golongan, yang semakin menjauh­ kan bangsa ini dari cita-cita politik keadaban. Sehingga dengan demikian para kontestan tahu diri untuk menyikapi hasil pilpres dengan tidak membe­sar-besarkan pesimis­ me terhadap proses politik pemilu. Kecurangan Bagian Demokrasi Jika ada kecurangan sejauh itu tidak menjadi TSM, sejatinya hal tersebut masih dalam batas kewajaran. Sebab ada pepatah yang mengatakan, kecurangan adalah bagian dari demokrasi. Maksudnya bukan mau melegalkan kecurangan dalam pemilu, tapi yang namanya perhelatan politik elektoral dalam konteks demokrasi terus menggeliat dari trauma penye­lewengan rezim masa lalu, tentu apa yang namanya human error selalu tidak bisa dihindarkan, sebagai bagian dari proses pembe­ lajaran. Setiap orang merasa me­miliki kebebasan untuk meng­ arti­kulasikan suara dan kepen­ tingannya, termasuk berperilaku untuk mengejar tujuan-tujuang politiknya. Kadang dalam situasi di mana civic education belum memadai, ketika pendidikan politik warga masih minim, juga ketika kehidupan dan tradisi organisasi partai belum terkonsolidasi ke dalam prinsip-prinsip yang demo­ kratis, maka perilaku yang berten­ tangan dengan adab demokrasi mungkin akan selalu muncul dan mewarnai dinamika kontestasi elektoral. Isunya adalah bagaimana mengendalikan niat buruk tersebut semaksimal mungkin untuk lebih mengedepankan terciptanya kepemimpinan politik yang dewasa dan bermartabat. Dan hal tersebut sejauh ini su­ dah dilakukan oleh segenap entitas penye­lenggara negara, termasuk penyeleng­gara pemilu. Polri/TNI

juga sudah bekerja keras mengawal pelaksanaan tahapan pemilu hingga detik ini, sehingga kerisauan bakal terjadinya dista­bilitas bisa diredam. Partisipasi rakyat dalam berpolitik pun me­nanjak karena ada harapan yang besar dari rakyat untuk me­ milih dan menda­patkan pemimpin yang bisa mengen­taskan kemis­ kinan dan keti­dakadilan di negara yang kita cintai ini. Karena itu, tidak ada alasan untuk mendelegitimasi pelaksana­ an pemilu hanya karena keinginan politik yang tidak sesuai dengan kenyataan. Me­nang-kalah dalam politik itu sesuatu yang wajar. Justru bagaimana setelah pemilu semua elite kembali merapat di ujung kesepakatan bahwa kepen­ tingan menegakkan NKRI yang utuh demi masa depan yang lebih berkeadabanlah yang menjadi titik paling urgen untuk diupayakan bersama-sama. Menjunjung Tinggi Karena itu, apa pun hasil putus­ an Mahkamah Konstitusi ke depan terkait dengan perselisihan hasil pilpres haruslah diterima dan dijunjung tinggi. Kita percaya bahwa 9 hakim MK adalah bukan saja negarawan, tetapi negarawan yang terpelajar, yang mampu menimbang dan meresapi nilai-nilai keadilan di setiap tahapan penilaian di persidangan. Mereka memiliki kemampuan intelek­tualitas yang tidak diragukan untuk merundingkan fakta-fakta yang ada di persidangan hingga kemu­dian menjadi sebuah keputusan yang dipalu. Merekalah penjaga konstitusi yang telah dipercaya oleh rakyat dan negara untuk menghasilkan produk keputus­an hukum yang berkeadilan dan humanis. Kita harus percaya bahwa mereka telah meluruhkan dalam dirinya segala pertimbangan subyek­tifitas. Karena itu saat MK memutuskan hasil nanti, semua elite, baik yang memohon, termohon maupun pihak terkait harus menerima dengan jiwa besar. Keadilan itu memang tidak bisa menyenangkan dua-duanya. Namun sejauh kita punya kedewasaan mental dan nurani untuk menerima apa yang sudah diputuskan oleh insitusi pengadilan, kita sudah mem­bangun satu konstruksi kene­ gara­wanan di dalam berpolitik, dan hanya dengan ini kita bisa menying­ kirkan beban-beban yang meletihkan kita selama ini untuk melangkah lebih gesit dan penuh optimisme di dalam menjalankan politik yang berkema­nusiaan dan mensejah­ terakan kehi­dupan bangsa.

Ombudsman : Hi. Ahmad Rio Teguh, Ariyansah SH. Pemimpin Umum/Perusahaan : Uce Nasir Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab : Dadang Saputra Redaktur Pelaksana : Asmuni Redaktur : Elwin Sianturi, Muammar Habie Y, Ahmad Sidik. Sekretaris Redaksi : Tia Penasehat Hukum : Mahdalena,SH., Serly Aprilia,SH.,MH. Provinsi : - Lampung Timur : Damiri (Ka.Biro), Drs. A. Wahid, Mustafa Lampung Tengah Wilayah Timur : Berliansyah (Ka.Biro) Lampung Tengah (Gayabaru) : Johanda S : Lampung Selatan : - Biro Pringsewu : Made Setiawan,Subali, Budi Karyadi, Supriyanto, M Fai. Biro Pesawaran : Nasrin (Kabiro), Bustromi, Nahru, Zarial. Biro Tanggamus : Dodi Kasuma (Kabiro) Biro Way Kanan : Rusdi,S.Sos. (Kabiro), Herman, Usman Hadi, Jefri Julfan Biro Pesisir Barat : Nasiarudin (Kabiro). Biro Lampung Barat : Adi Suwiknyo (Ka. Biro). Biro Mesuji : Tabrani (Ka.Biro). Tulang Bawang : Muhtar (Ka.Biro), Hermansyah. Biro Tulang Bawang Barat : - Perwakilan Kepri : M Halek (Kaper), Jhoni Nababan. Perwakilan Jambi : Chandra Andesta (Kaper), Lahat/Muara Enim : M Umar, Muara Enim : Jamal P. Perwakilan Jabodetabek : Rio Andaru (Kaper) Perwakilan Banten : N Iskandar (Kaper) Manager Umum : Tia Amelia Manager Keuangan : Windri Widiarti Promosi dan Iklan : Oma Amanah Tarif Iklan : Rp. 4000,- Per Baris (Min. 3 Baris Max. 10 Baris) Umum Display Rp.10.000,-/ mmk(BW), Rp.16.000,-/mmk (Full Colour), Harga Belum Termasuk PPN 10% Harga Eceran : Rp. 17.500,- (luar kota tambah ongkos kirim) No. Rekening : BCA: 0230929033 BRI: 5798-01-011580-53-6 Bank Lampung : 3910304112917 a.n UCE NASIR, No Rekening Giro : 4050002003927 an. Faktual Berita Lampung. Penerbit : PT. Faktual Berita Lampung Alamat Redaksi Pemasaran : Jl. Sisingamangaraja No.44 Bandar Lampung. Hp.0853 8427 1117 - 0812 7224 5525 Alamat Biro Bandar Lampung : Perum Wana Asri. Jl.Tata Lestari Blok C4/9 Beringin Jaya Kemiling Bandar Lampung. Email : ucenasir.faktualnews@gmail.com Website : www. faktualnews.com Percetakan : Media Tanjung Karang Jl. Duku No.4 Pasir Gintung Bandarlampung (0721) 5600 454 / 256 169 (isi diluar tanggung jawab percetakan)


FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

UTAMA

BENAR BERIMBANG

Edisi 495/ Tahun Ke-17/ 8 - 14 Juli 2019

3

Bibit Padi Bantuan Pemerintah Buruk Lampung Selatan, FAKTUAL - Sejumlah kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan Desa Sidosari, Lampung Selatan, kecewa dan dirugikan pemerintah khususnya Dinas Pertanian setempat. Betapa tidak, benih padi yang mereka terima melalui kelompok tani masing-masing tidak tumbuh normal bahkan bibit bantuan tahun 2019 itu berujung gagal panen (puso). Menurut ketua kelompok tani setempat, Sukadi, kemarin, pihak Dinas Pertanian Provinsi Lampung menjanjikan bibit bantuan jenis sembada yang terima memiliki kualitas baik dan bermutu. Namun kenyataannya bibit tersebut, baru berusia 30 hari lebih sudah bunting dan berbuah. Padahal seharusnya jika bibit itu normal belum bunting dan masih proses pengembangan akar dan daun. Menyikapi hal ini para petani meminta agar pemerintah yang terkait bisa membantu akibat kerugian pada gagal panen tahun ini. “Kami para kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan bersama kelompok tani dari Desa Sidosari Dusun Sinarbanten, Dusun Kampungbaru, Dusun Simbaringin sangat kecewa dan merasa dirugikan pemerintah khususnya dalam hal ini pemerintah yang membidangi pertanian daerah Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan, kami minta bantuan Dinas Pertanian Provinsi dan kabupaten untuk membantu kami yang gagal panen,” ujar Sukadi. Hingga berita ini diterbitkan belum diketahui secara pasti penyebab tidak maksimalnya kualitas bibit padi tersebut. Padahal seharusnya bibit padi varietas sembada memiliki kualitas yang tinggi. Baik itu pertumbuhan tanaman, serta buahnya dan bibit jenis sembada sudah ditanam para petani sebelumnya. Sebelumnya, Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura Lampung Selatan menyatakan, lahan sawah terendam banjir di Kecamatan Palas 380 hektare. Lahan tersebar di lima desa kecamatan setempat terancam puso karena terendam pasca luapan Sungai Way Sekampung beberapa hari lalu. Kabid Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura Lampung Selatan Mugiono mengatakan, data terkini disampaikan KUPT Pertanian Kecamatan Palas, sawah di Desa Pulau Tengah terendam seluas 100 hektare. Sedangkan di Desa Bandanhurip seluas 150 hektare; Desa Bangunan 40 hektare, Desa Palasjaya 20 hektare dan Desa Mekarmulya 50 hektare. “Khusus yang terancam puso ini di Desa Pulau Tengah 100 hektare, Bandanhurip

bisa mencapai 50 hektare, Bangunan sekitar 12 hektare, Palasjaya seluas 10 hektare dan Mekarmulya 25 hektare. Totalnya 197 hektare. Rata-rata tanaman padi petani berumur satu minggu hingga satu bulan,” urainya. Menurut Mugiono, tanaman padi pada usia satu pekan hingga 1 bulan tidak akan rusak jika terendam air. Asalkan, seluruh batang tanaman padi tidak terendam lebih dari tiga hari. “Sebenarnya tanaman padi baru tanam sampai 1 bulan itu butuh air. “Tapi kalau terendam banjir menyeluruh hingga batang padi hilang, kalau lebih dari tiga hari akan rusak (puso),” terangnya. Mugiono mencontohkan, di Desa Pulau Tengah, Bandan Hurip, Bangunan, Palas Jaya dan

Merakmulya rata-rata padi sudah terendam lebih dari dua hari. “Beberapa hari ini hujan intensitas tinggi terus turun. Ini yang kita khawatirkan. Padahal prediksinya bulan April ini sudah masuk musim kemarau. Bahkan diprediksi tahun ini akan terjadi el nino (musim panas yang panjang),” ujar Mugi sapaan akrabnya. Ia mengatakan, sejak awal April lalu ratarata petani sudah mulai masuk musim tanam gadu (kemarau). Terutama untuk wilayah kecamatan Palas dan Sragi yang menjadi sentra areal persawahan. “Rata-rata petani sudah mulai tanam gadu. Total untuk di Lampung Selatan luasan tanam gadu ini sudah mencapai 5.000 hektare di akhir April ini,” tandas Mugi. Yadi, petani di Desa Pulau Tengah mengatakan, areal persawahan di desa tersebut kerap terkena banjir luapan Sungai Way Sekampung. Terutama saat curah hujan tinggi

dan debit air sungai meningkat. Menurutnya, luapan banjir biasanya terjadi di awal tahun kala curah hujan tinggi. Itu karena lahan sawah warga rata-rata berada dibawah tanggul Sungai Way Sekampung. Di sisi lain, Kepala Bidang Diseminasi Informasi Iklim dan Kualitas Udara Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Hary Tirto Djatmiko menyebut musim kemarau tahun ini diprediksi akan lebih kering, dan terasa panas terik dari pada tahun sebelumnya. Ia mengatakan salah satu faktor penyebab kekeringan itu adalah akibat fenomena El Nino. El Nino merupakan fenomena memanasnya suhu muka laut di Samudera Pasifik bagian tengah hingga timur. Dampak dari El Nino yang terjadi di sejumlah daerah Indonesia adalah

kondisi kering dan berkurangnya curah hujan. “Fenomena El Nino bersamaan dengan musim kemarau sehingga dampak yang dirasakan adalah kemaraunya menjadi lebih kering dibanding tahun 2018,” kata Hary. Namun, Hary menyatakan kekeringan yang diprediksi tahun ini tak terjadi seperti pada 2015 silam. Pada 2015, El Nino bergerak dari lemah hingga kuat sehingga membuat musim kemarau panjang. Sementara tahun ini, sambungnya, fenomena El Nino terindikasi dalam kategori lemah hingga tujuh bulan ke depan. “Dan saat ini perkembangan musim kemarau yang ada di Indonesia, daerah atau luasan wilayah Indonesia yang sudah memasuki musim kemarau sekitar 37-38 persen berarti sisanya masih hujan,” ujar Hary. Dari hasil analisis BMKG didapatkan tiga kategori adanya potensi kekeringan

meteorologis yang tersebar di sejumlah wilayah yaitu Awas, Siaga, dan Waspada. Daerah dengan potensi kekeringan kategori Awas antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, sebagian besar Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan untuk kategori Siaga antara lain Jakarta Utara dan Banten. Kemudian untuk kategori waspada antara lain Aceh, Jambi, Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan. Hary mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada dan berhati-hati terhadap kekeringan misalnya bisa berdampak pada sektor pertanian dengan sistem tadah hujan. “Kemudian, pengurangan ketersediaan air tanah (kelangkaan air bersih) dan peningkatan potensi kemudahan terjadinya kebakaran,” ujar Hary. Sementara itu, dalam rilis yang disampaikan, BMKG menyanggah suhu panas yang melanda Timur Tengah dan Eropa berimbas ke Indonesia. ‘Kejadian fenomena suhu tinggi di Timur Tengah diperkirakan tidak berdampak pada wilayah Indonesia. Selain karena sistem sirkulasi udara yang menyebabkan gelombang panas di wilayah Timur Tengah dan Eropa berbeda serta tidak mengarah atau menuju langsung ke wilayah Indonesia, suhu panas yang mencapai lebih dari 50° celsius juga sangat kecil peluangnya terjadi di wilayah Indonesia,’ demikian keterangan yang diterima dari BMKG awal pekan ini. Selain itu, berdasarkan catatan historis suhu maksimum di Indonesia belum pernah mencapai 40° celsius. Suhu tertinggi yang pernah tercatat di Indonesia 39,5° C pada 27 Oktober 2015 di Kota Semarang, Jawa Tengah. Meski begitu, berdasarkan hasil simulasi proyeksi iklim multimodel menggunakan asumsi pertumbuhan ekonomi dengan penerapan pengendalian emisi dan teknologi hijau (skenario RCP4,5), iklim pada periode 2020-2030 mengindikasikan rata-rata suhu permukaan wilayah daratan di Indonesia akan lebih panas 0,2 - 0,3° celsius dibandingkan dengan rata-rata suhu udara pada periode 2005-2015. ‘Wilayah-wilayah yang diproyeksikan akan mengalami kenaikan suhu tertinggi terjadi di sebagian Sumatera Selatan, bagian tengah Papua dan sebagian Papua Barat,’ demikian tertulis dalam keterangan tersebut. Atas dasar itu BMKG menyatakan untuk mengantisipasi suhu udara permukaan yang semakin panas di masa yang akan datang, yang disebabkan fenomena pemanasan global, perlu adanya upaya adaptasi dan mitigasi. (RED)


FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BANDARLAMPUNG

BENAR BERIMBANG

Edisi 495/ Tahun Ke-17/ 8 - 14 Juli 2019

4

Pengusaha Muda Ditantang Bangkitkan Ekonomi Lampung Bandarlampung, FAKTUAL- --Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menggelorakan semangat para pengusaha muda Lampung yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Provinsi Lampung untuk membangkitkan perekonomian Lampung dengan menciptakan peluang bisnis dan daya ungkit perekonomian. Hal tersebut disampaikan Gubernur Arinal saat menerima audiensi BPD Hipmi Lampung, di Ruang Kerja Gubernur, Kamis (4/7). Sejumlah hal yang ditekankan Arinal dalam Audiensi itu meminta pengusaha muda tersebut mendatangkan investor, mengembangkan ekonomi kreatif melalui tapis/batik dan mengembangkan rest area Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Gubernur Arinal juga mengajak Hipmi Lampung bersinergi dengan Pemprov Lampung untuk bersinergi mewujudkan Rakyat Lampung Berjaya. “Mari Hipmi Lampung bersama Pemprov Lampung kita bangun Lampung ini, dengan menciptakan program-program investasi. Apa kira-kira inovasi baru yang bisa dilakukan, untuk dikembangkan juga di Kabupaten/Kota. Hipmi harus ada peran untuk membangun Lampung,” ujar Gubernur Arinal penuh semangat. Bersama Pemprov Lampung, lanjut Arinal Hipmi Lampung harus mampu membangun Lampung dengan cara mempromosikan berbagai potensi daerah yang ada. “Hipmi ini tersebar di Indonesia, ajak para pengusaha muda lainnya diluar Lampung untuk melakukan bisnis dan investasi di Lampung,” ucapnya. Arinal menilai para anggota Hipmi yang datang dari beragam latar belakang usaha, seperti bidang pariwisata, ekonomi kreatif dan juga komoditas, akan ada banyak peluang yang bisa dikerjasamakan dengan Pemprov Lampung. “Kita punya banyak potensi dan berbagai ciri khas Lampung yang bisa kita kembangkan dan pasarkan. Seperti saya ingin membangkitkan lagi kain batik dan tapis Lampung, Hipmi bisa bekerjasama dengan Dekranasda, ini untuk mengembangkan ekonomi kreatif kita,” katanya. Menurut Arinal, pengembangan ekonomi

kreatif ini juga, akan dilakukan pada pembangunan rest area Jalan Tol Trans Sumatera Lampung. “Hipmi harus bangun ekonomi kreatif dengan menyuguhkan ciri khas dari daerah Lampung. Hipmi harus mampu menggalakkan itu,” ujarnya. Selain itu, di bidang komoditas, Arinal menye­ but­kan Hipmi bisa berperan mengembangkan komoditas kopi dan kakao. Keberadaan Hipmi Lampung ini, lanjut Gubernur, juga mampu membuka peluang kerja bagi masyarakat.

“Saya apresiasi keberadaan Hipmi Lampung untuk bersama pemerintah membangkitkan perekonomian. Hipmi Lampung juga mempunyai andil dalam keberhasilan saya,” katanya. Arinal menyampaikan sebagai usahawan muda, Hipmi Lampung harus berpegang teguh pada azas kepercayaan, baik terhadap sesama pelaku bisnis maupun konsumen, hal tersebut diyakini menjadi kunci sukses dan keberhasilan bagi setiap pelaku usaha. “Selain itu juga, harus didukung dengan

Gubernur ajak PHRI Majukan sektor Pariwisata Bandarlampung, FAKTUAL -- Gubernur Lampung Arinal Djunaidi ajak Perhimpunan Hotel & Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Lampung majukan sektor Pariwisata Lampung. “Dalam mewujudkan Provinsi Lampung Berjaya terdapat 33 janji kerja yang dirumuskan ke dalam 9 sektor prioritas, yang mana didalamnya ada pembangunan sektor pariwisata. Tentunya dalam membangun sektor pariwisata, semua pihak hatus saling mendukung, sehingga sektor pariwisata Lampung dapat meningkat. Untuk itu, saya mengajak PHRI untuk bersama-sama membangun pariwisata Provinsi Lampung,” demikian disampaikan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dalam acara Halal Bihalal Perhimpunan Hotel & Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Lampung, di Hotel Bukit Randu, Bandarlampung, kemarin. Gubernur Arinal menjelaskan pariwisata harus diupayakan oleh semua pihak, agar sektor pariwisata Lampung meningkat, sehingga dapat mengundang pariwisata mancanegara, paling tidak untuk kita terlebih dahulu. “Saya ingin meningkatkan sektor pariwisata, karena buat saya adalah bagaimana menyenangkan keluarga besar rakyat Lampung, sehingga secara tidak langsung juga akan membangkitkan Lampung Berjaya dimasa mendatang,” jelasnya. Gubernur Arinal menjelaskan bahwa salah satu kabupaten dicanangkan sebagai daerah pariwisata, maka kabupatenkabupaten pendukung yang melalui atau yang dilalui harus menunjangnya. “Lampung memiliki beberapa kabupaten

yang sangat potensial di sektor pariwisata, seperti kabupaten Pesisir Barat, Lampung Barat, maka Kabupaten-kabupaten yang lainnya harus juga mendukung paradigma ini dengan memberikan dukungan kepada kabupaten yang dicanangkan sebagai sektor pariwisata potensial,” jelas Gubernur Arinal. Kabupaten-kabupaten yang sangat potensial pariwisatanya, jelas Gubernur Arinal, seperti kabupaten Lampung Barat, dan Pesisir Barat. “Yang mana memiliki pantai indah, surfing internasional dengan kualitas ombak tinggi, kaya akan sumber daya alamnya, disana juga ada taman nasional yang mana ada gajah, harimau, badak yang tidak dimiliki oleh Provinsi lainnya,” ujarnya. Untuk itu, Gubernur Arinal mengajak PHRI untuk lebih menggalakkan sektor pariwisata. “PHRI harus berperan dalam meningkatkan pariwisata Lampung, seperti memberikan pelatihan bagi anak Lampung untuk dapat menjadi tour gaet, dan bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten untuk dapat

memberikan pelatihan kepariwisataan di daerah tersebut,” jelasnya. Dalam kesempatan itu, Ketua BPD PHRI Provinsi Lampung, Handitya Narapati, menjelaskan tahun lalu hunian hotel mencapai puncaknya sekitar 90%, namun pada bulan desember ketika terjadi bencana alam tsunami banten dan kalianda, tingkat hunian hotel turun sekitar 20%. “Namun kami bersinergi dengan Dinas Pariwisata Provinsi untuk meningkatkan sektor pariwisata, sehingga tingkat hunian hotel naik menjadi 75%,” jelasnya. Handitya menjelaskan tentunya hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pariwisata menjadi urusan kita bersama. “Peningkatan pariwisata tentunya menjadi urusan kita semua. Oleh karena itu, PHRI akan mendukung Pemerintah Daerah dalam meningkatkan sektor pariwisata. Salah satu yang akan dilakukan PHRI dalam waktu dekat ini adalah dengan mensukseskan kegiatan Festival Krakatau pada Agustus 2019 ini,” jelasnya. (AS)

profesionalisme dan hati yang bersih. Sepanjang belum menyatukan hati dan ucapan, tidak akan menjadi pengusaha yang sukses,” katanya. Sementara itu, Ketua Umum BPD Hipmi Lampung, Arie Nanda Djausal menyampaikan kesiapannya bersama Pemprov Lampung untuk ikut andil dalam upaya membangun Lampung semakin berjaya. “Kami Hipmi Lampung siap bila nanti bisa bekerjasama dengan Pemprov Lampung untuk membangun Lampung kedepan,” ujarnya. (AS)

Lampung Berpartisipasi di Pameran Gelar Dagang Bandarlampung, FAKTUAL - Dalam Rangka mempe­ ringati Hari Keluarga Nasional (Harganas) XXVI yang diselenggarakan di Provinsi Kalimantan Selatan, Istri Gubernur Lampung Riana Sari yang juga bertindak sebagai Ketua TP PKK Provinsi Lampung hadiri pameran dan gelar dagang yang berlangsung di Komplek Perkantoran Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru, kemarin. Kehadiran Riana yang didampingi oleh Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi Lampung Uliantina Meity, perwakilan dari kabupaten/kota se- Provinsi Lampung beserta rombongan, merupakan sebuah bentuk dukungan partisipasi dalam memeriahkan event tahunan tersebut. Event pameran dan gelar dagang tersebut merupakan rangkaian awal dari peringatan Harganas yang digelar oleh Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan tersebut, Riana menuturkan bahwa dalam memeriahkan pameran dan gelar dagang tersebut, Provinsi Lampung sendiri menampilkan produk unggulan seperti sulam usus, kain tapis, dan pernak pernik asesoris. “Produk pameran tersebut merupakan hasil dari Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UP2KS -PKK),” demikian tutur Riana. Sementara itu, seperti dilansir dari laman kalimantan bisnis.com kegiatan pameran dan gelar dagang sendiri rencananya akan digelar pada tanggal 4-6 Juli 2019. “Dalam pameran dan gelar dagang kali ini bukan hanya diisi oleh stand produk makanan dan minuman saja, namun juga aneka fashion hingga beragam kerajinan tangan yang berkualitas khas dari seluruh Indonesia,” ujar Kepala Disdag Kalsel Bierhasani. Pada acara itu hadir Ketua Umum TP PKK Pusat Erni Guntarti, Kepala BKKBN Pusat Hasto Wardoyo, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbiri Noor beserta istri dan sejumlah peserta dari seluruh Indonesia. Dirangkai dalam acara tersebut berupa penyerahan sejumlah penghargaan kepada provinsi dan kabupaten/kota di Tanah Air.(AS)


FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BANDARLAMPUNG

BENAR BERIMBANG

5 Arinal Ungkap Sejumlah Program Pro Rakyat Edisi 495/ Tahun Ke-17/ 8 - 14 Juli 2019

Bandarlampung, FAKTUAL- Gubernur Lampung Arinal Djunaidi secara resmi membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur, kemarin. Pada kesempatan itu, Gubernur mengung­ kapkan sejumlah program yang menguntungkan rakyat (pro rakyat) seperti di bidang peternakan dengan mengembangkan sapi unggul seberat 2 ton di Provinsi Lampung dan mengadakan

program satu desa satu ambulans di tahun 2020. Di bidang pertanian, Gubernur membuat terobosan dengan mengembangkan industri hilir dan ekonomi kreatif. Juga meningkatkan produksi kopi dan coklat yang sebelumnya hanya 1 juta ton menjadi 4 juta ton. Gubernur minta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengembangkan program yang bersifat responsif dan realistis sehingga Lampung Berjaya bisa dicapai. “Saya berharap dalam proses pemikiran

PPNS Diminta Fokus Pengawasan Hukum dan Izin Tata Ruang Bandarlampung, FAKTUAL-Gubernur Lampung Arinal Djunaidiyang diwakili oleh Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto minta kepada seluruh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang se-Provinsi Lampung untuk fokus dan terus mengawasi hukum serta izin tata ruang yang berlaku demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Lampung. Hal tersebut diungkapkan oleh Fahrizal melalui acara Rapat Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang se-Provinsi Lampung yang diselenggarakan di Hotel Emersia, kemarin. Menurut Fahrizal, suatu pembangunan yang diperuntukkan bagi kemajuan suatu provinsi tidak akan dapat berhasil apabila susunan suatu tata ruang wilayah tidak dapat disesuaikan dengan peraturan, hukum, serta kebutuhan suatu wilayah. “Oleh karena itu, mari kita sama-sama fokus menegakkan hukum penataan ruang, olah TKP dalam suatu wilayah serta interaksi dengan masyarakat terkait tata ruang wilayah tersebut,” jelas Fahrizal. Lebih lanjut, Fahrizal juga menekankan dengan melalui rakor tersebut diharapkan kepada seluruh peserta agar dapat memahami segala bentuk ilmu serta arahan yang telah disampaikan oleh narasumber yang telah didatangkan. “Setelah acara ini berakhir diharapkan kepada peserta dapat mewujudkan pembangunan dan tata ruang yang aman, nyaman dan harmonis di wilayah Provinsi Lampung,” tegas Fahrizal dalam sambutannya. Sementara itu, Ketua Pelaksana Mulyadi Irsan selaku Plt. Kepala Dinas PU&PR Provinsi Lampung melaporkan tujuan rakor untuk mewujudkan keterpaduan penataan ruang di Provinsi Lampung. “Sehingga hal ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung untuk mewujudkan Rakyat Lampung Berjaya dengan misi yang keenam yakni menciptakan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Lampung,” pungkasnya. (AS)

RPJMD ini kita tidak lagi mengedepankan program hulu yang tidak menguntungkan rakyat tapi kita harus mengedepankan kepentingan hilir agar industri bisa lebih berkembang begitu pula ekonomi kreatif dan pendapatan rakyat bisa meningkat, Pembangunan harus membawa masyarakat lebih baik bukan sebaliknya,” tegas Gubernur. Gubernur menyebutkan, diperlukan langkah strategis guna mewujudkan hal tersebut salah satunya dengan meningkatkan produksi komoditas unggulan Lampung.

Misalnya produksi kopi dan coklat ditargetkan mencapai 4 juta ton. “Ini sudah menjadi kesepakatan antara Menteri Pertanian dengan Gubernur Lampung, termasuk coklat juga akan ditingkatkan menjadi 4 juta ton,” ujar Gubernur. Pemerintah Provinsi Lampung juga akan meningkatkan program di sektor peternakan dengan menciptakan inseminasi guna mengejar target sebagai lumbung ternak nasional. Atas usaha Gubernur Arinal, Pemerintah Provinsi Lampung memperoleh bantuan sepasang sapi (jantan dan betina) dengan bobot 2 ton lebih yang akan digunakan untuk pembibitan sapi. “Insya Allah Lampung akan Berjaya di bidang ternak di masa yang akan datang,” ujarnya. Sedangkan di bidang kesehatan, Tahun 2020 Gubernur menargetkan memberikan ambulans untuk setiap desa yang disesuaikan dengan skala prioritas. ”Di tahun 2020 Insya Allah saya akan berikan bantuan ambulans kepada setiap desa. Tapi kita harus melihat skala prioritas pada daerah yang terisolasi dan di mana mereka membutuhkan pertolongan Negara wajib hadir,” ujar Arinal. Gubernur juga berpesan agar Bappeda memanfaatkan momentum konsultasi publik ini untuk menggali sebanyak mungkin informasi terutama hal yang berkaitan dengan kendala pembangunan agar seluruh program yang direcanakan dapat tercapai. Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Lampung Herlina Warganegara menyampaikan pihaknya telah menyelesaikan dokumen rancangan teknokratik RPJMD. Selanjutnya akan disusun dokumen RPJMD dari rancangan awal sampai dengan penetapan dokumen didahului kegiatan forum konsultasi publik. Adapun tujuan terselenggaranya konsultasi publik ini untuk memperkaya substansi yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) 2019-2024. Kegiatan ini juga mendatangkan beberapa narasumber di antaranya dari Bappenas, Dewan Riset Daerah, Rektor Itera dan dari Bank Indonesia. “Kita berharap kehadiran peserta dapat memberikan masukan untuk perbaikan dokumen RPJMD Provinsi Lampung,” ujar Herlina. (AS)

Pemprov Lampung Dukung World Indonesia Scholarship Bandarlampung, FAKTUAL--Wujudkan Rakyat Lampung berjaya melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pemerintah Provinsi lampung akan mendukung terselenggaranya World Indonesia Scholarship (WISH) Festival Lampung 2019, pada 13 Juli 2019 mendatang,di GSG dan Fakultas Teknik Unila. Rencananya kegiatan ini diikuti 5000 peserta dari berbagai kalangan. Yakni para scholarship hunter, awardee, komunitas/organisasi, lembaga penyedia beasiswa, lembaga pendidikan (dalam & luar negeri), kedutaan asing, pemerintah hingga perusahaan/ institusi yang peduli terhadap beasiswa & pendidikan di Indonesia. “Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui sektor Pendidikan, sesuai Visi Gubernur Lampung yang akan mewujudkan Rakyat Lampung berjaya,”demikian disampaikan PJ. Sekda Fahrizal Darminto saat menerima ketua panitia WISH Festival Lampung 2019 Sunarmo di Ruang Kerja Sekda, kemarin. Pj. Sekda Mengungkapkan mengingat pentingnya Pendidikan sebagai salah satu kunci keberhasilan pengembangan sumber daya manusia, kegiatan ini di harapkan dapat menjaring lebih banyak masyarakat Lampung untuk melanjutkan pendidikan di universita – universitas terbaik di dunia. “Makin banyak masyarakat Lampung yang study ke universitas terbaik di berbagai belahan dunia tidak mustahil kita akan memperoleh Pemimpin masa depan Lampung yang handal dan berkualitas,” kata Pj. Sekda. Sunarmo selaku Ketua Panitia WISH Festival Lampung 2019 mengatakan akan digelar berbagai kegiatan diantaranya kegiatan Scholarship Forum bersama Pemerintah Daerah, LembagaLembaga Beasiswa dan N.G.O, Scolarship dan Education Expo, Scholarship Supermentor dari 5 benua dan Wish Inspiring Talk. “Kami harap acara ini dapat membuat masyarakat Lampung, khususnya generasi muda termotivasi dan lebih bersemangat melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya dengan beasiswa,

karena beasiswa adalah hak kita semua,” jelas alumni penerima beasiswa LPDP asal Natar Lampung Selatan ini. Dikatakannya juga WISH merupakan wadah kegiatan NON PROFIT hasil kolaborasi & Kontribusi berbagai pihak, WISH memfasilitasi terbentuknya kolaborasi antara ide inisiatif/program/ kegiatan persiapan beasiswa S1, S2,S3 termasuk shortcourse di dalam maupun luarnegeri. WISH dihimpun dari berbagai pihak terutama para pemangku kepentingan dalam ekosistem pendidikan dan beasiswa yang memiliki sumber daya pendukung. “Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam & luar negeri agar memperbesar & memperluas dampak atas inisiatif program beasiswa untuk masyarakat Lampung,” Kata Sumarno. Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Sulpakar yang menyatakan kesiapannya secara pribadi dan kelembagaan untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan WISH Festival Lampung 2019 . (AS)


FAKTUAL

PESAWARAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 495/ Tahun Ke-17/ 8 - 14 Juli 2019

tt

SURAT KABAR MINGGUAN

6

Dendi Berangkatkan 100 Warga Umroh

Pesawaran, FAKTUAL - Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona melepas keberangkatan

100 jamaah umroh ke tanah suci Mekah. Para peserta dilepas dari Islamic Center pesawaran

Kades Pekondoh Dilantik PAW Pesawaran, FAKTUAL – Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona melantik Kepala Desa Pekondoh Kecamatan Way lima Kabupaten Pesawaran, Firlizani. Pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) ini dilaksanakan di depan kantor Balai Adat Desa Pekondoh, kemarin. Pelantikan tersebut disertai dengan serah terima jabatan (Sertijab) dari Kades lama Subhan Wijaya ke Firlizani. Turut hadir Asisten Pemkab Pesawran, For­ kopimda, Camat Waylima, Danramil Kedondong, Perwakilan Polsek, Rohaniawan, Aparatur Desa Pekondoh, tokoh pemuda, adat, agama dan masyarakat Desa Pekondoh. Dendi dalam sambutannya berharap Firlizani dapat semaksimal mungkin melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai regulasi perundang undangan yang berlaku, terutama mensejahterakan rakyat agar terbangun desa yang tangguh dan mandiri. Pelantikan itu menindak lanjuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Kepala Desa dengan telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penye­ lenggaraan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pesawaran kepada DPRD Kabupaten Pesawaran, dan telah terbitnya Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa di Wilayah Kabupaten Pesa­ waran. “Alhamdulillah setelah melalui rangkaian tahapan Pemilihan Kepala Desa yang telah disusun oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pekondoh Kecamatan Waylima, kita telah melalui Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa,” kata Dendi. Dirinya mengapresiasi semua calon Kades yang telah ikut dalam Pemilihan Kepala Desa ini. “Kepada calon Kades yang terpilih saya mengimbau untuk merangkul calon yang kalah untuk bersama-sama membangun desa. Kepada Calon Kepala Desa yang belum beruntung, saya berpesan bahwa ini adalah kemenangan saudara yang tertunda, dan saya berharap Saudara dapat terus berkontribusi aktif dalam membangun desa,” kata Dendi. Dendi mengungkapkan, menyadari akan berat dan kompleksnya tugas dan kewajiban Kepala Desa, maka untuk mendukung hal tersebut hendaknya saudara harus mempelajari segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan. “Hal ini perlu saya ingatkan karena segala sesuatunya dalam melaksanakan tugas pemerin­ tahan teramat banyak peraturan-peraturan yang harus kita taati demi lancarnya pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu, yang tak kalah pentingnya, saudara juga berkewajiban dalam mendukung setiap kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran. Selanjutnya secara terus menerus meningkatkan kualitas diri, karena tugas-tugas Kepala Desa yang dibebankan kepada saudara di masa-masa yang akan datang sangat berat dan penuh tantangan,” kata Dendi.(RYAL)

Gedongtataan, kemarin. Dendi berpesan para jamaah agar terus

menjaga kesehatan maupun pikiran,mengingat ibadah umroh lebih mengekang pada sumber fisik dan tenaga maupun energi. “Jaga kesehatan dan pola makan. Perbanyaklah memakan makanan yangmengandung gizi dan tidak akan mengganggu kesehatan saat disana,” ungkap Dendi. Dia menambahkan, para jamaah bisa meman­ faatkan kesempatan ini untuk memperbanyak ibadah dan saat pulang nanti iman dan takwanya makin meningkat. “Jaga nama baik Pesawaran selama dalam perjalanan. Ikutilah segala petunjuk dan bimbingan dari ketua rombongan, karena kondisi di sana jauh berbeda dengan tempat asal kita, kurangi hal-hal yang tidak berkenaan dengan ibadah, seperti misalnya belanja berlebihan dan lainnya,” katanya. Dendi juga mengimbau agar dapat melaksa­ nakan tugas dan kewajiban dengan sebaikbaiknya agar semuanya berjalan mulus. “Utamakan kerjasama, apabila ada sesuatu dan lain hal musyawarahkan kepada para peserta jamaah Umroh sehingga tugas yang diemban akan semakin ringan,” ucapnya. Diketahui peserta umroh yang diberangkatkan sebanyak 100 orang terdiri 80 laki-laki dan 20 wanita yang terdiri dari berbagai kalangan seperti imam masjid, guru ngaji, penjaga makam, marbot, pembantu penghulu, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh masyarakat termasuk dari kalangan pers. (BUS)

Koramil Gedongtataan Gelar Doa Bersama

Pesawaran, FAKTUAL- Terkait belum ditemukannya helikopter MI-17 milik TNI AD yang hilang pada tanggal 28 Juni 2019 di Kabupaten Pegunungan Bintang Papua, Komando Rayon Militer (Koramil) 421-02/Gdt Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran menggelar doa bersama. Seperti yang diungkapkan Serka Mardi Utomo yang mewakili Danramil 421-02/Gdt Kapten Inf. Sugeng Pamuji bahwa, kegiatan ini untuk mendoakan helikopter yang hilang tersebut segera ditemukan. “Ini merupakan bentuk solidaritas dari seluruh anggota TNI, agar segera bisa ditemukan,” ujar Serka Mardi yang juga selaku Bhabinsa Desa Bagelen Kecamatan Gedongtataan, saat mengunjungi Kantor Sekretariat PWI Pesawaran, kemarin. Dia mengungkapkan, kegiatan ini merupakan intruksi dari Panglima TNI Jendral Hadi Tjahjanto, yang memerintahkan kepada seluruh jajaran anggota TNI seluruh Indonesia untuk menggelar doa bersama. “Selain Koramil 421-02/Gdt Gedong Tataan

ini, seluruh jajaran Koramil yang ada dikabupaten Pesawaran ini seperti Koramil Kedondong dan Padang Cermin. Serta seluruh jajaran TNI dibawah komando Kodim 0421/LS juga menggelar doa bersama,” ungkapnya. Dia menuturkan, dengan menggelar doa bersama ini, pihak TNI berharap helikopter MI.17 ini segera bisa ditemukan. Dengan harapan, seluruh personil yang ada didalamnnya ditemukan dalam keadaan selamat. “Kita sudah dua hari menggelar doa bersama ini. Dan akan terus kita lakukan, sampai menunggu perintah selanjutnya,” pungkasnya. Diketahui sebelumnya, helikopter MI-17 milik Penerbad TNI AD hilang kontak setelah lepas landas dari Bandara Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang Papua pada tanggal 28 Juni 2019. Pesawat yang menuju Bandara Sentani Kabupaten Jayapura tersebut dilaporkan membawa 12 orang terdiri dari tujuh orang kru dan lima orang personel Satgas Yonif 725/ Wrg yang akan melaksanakan pergantian Pos. (*)


FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

PRINGSEWU 7 Fauzi Geram Ada TPS di Tengah Kota BENAR BERIMBANG

tt

Edisi 495/ Tahun Ke-17/ 8 - 14 Juli 2019

Pringsewu, FAKTUAL -Wakil Bupati Pringsewu Fauzi geram, pasalnya ditengah-tengah Ibu Kota Kecamatan Pringsewu ada lahan kosong yang kumuh dipenuhi rumput liar dan menjadi tempat pembuangan sampah (TPS). Tepatnya di eks lokasi loket Travel Purnagama depan Kelurahan Pringsewu Utara, Kecamatan Pringsewu. Beberapa tahun lalu atau disebelah Tugu Pemuda dan simpang lima Pringsewu. Lahan itu berukuran sekitar 10 x 40 meter, milik PU Pengairan Provinsi Lampung. Bahkan Fauzi usai menghadiri acara di Pekon Pandasari Selatan, Kecamatan Sukoharjo, kemarin menyempatkan diri turun ke lokasi lahan kumuh itu untuk melihat langsung akar permasalahannya. Bersamaan itu hadir Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Ediyanto, Camat Pringsewu Nang Abidin Hasan, Lurah Pringsewu Utara Anshorudin, Lurah Pringsewu Barat Elfa Yuli dan sejumlah kepala lingkungan dan Ketua RT. Ternyata berdasarkan laporan dari aparat Kelurahan Pringsewu Utara dan Kelurahan Pringsewu Barat kumuhnya lokasi eks loket Travel Purnagama itu selain akibat buangan sampah oleh petugas ili-ili (pembagi air irigasi) yang diangkat dari pintu air yang ada di Jalan kenanga 2. Juga ada warga dari wilayah lain yang sengaja membuang sampah dengan cara melempar dari kendaraan bermotor, biasanya pada dimalam hari. Untuk itu Fauzi meminta kepada pihak-pihak terkait untuk segera mengatasi permasalahan kekumuhan itu.”Prihatin, masak ditengah-tengah Kota Pringsewu kok ada lahan terlihat kumuh tidak terawat,”ujarnya. Bahkan Fauzi mengharapkan, kalau bisa lahan kumuh itu manfaatkan dengan dibuat sarana publik hijau atau tempat peristirahatan atau tempat bermain.”Jika dibuat sarana itu pasti lokasi itu akan terawat. Apalagi jika dikelola dengan baik oleh kelompok masyarakat setempat,”terangnya. Namun untuk mengubah lokasi itu perlu izin dan koordinasi dulu dengan pemiliknya yakni Dinas PU Pengairan Provinsi Lampung. “Bila perlu disurati dulu, sekalian untuk

melakukan pengerukan sendimen pada irigasi disebelahnya yang sudah dipenuhi lumpur, rumput liar dan sampah. Terpenting lagi bagai­ mana cara pembuangan sampah agar tidak saling lempar tanggung-jawab,” tegas Fauzi. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup juga diharapkan segera melakukan pembersihan

rumput dan penanaman kembali pohon taman yang ada disebelah irigasi itu.”Lebih bagus lagi tembok pada taman yang lama dicat kembali supaya menarik. Selain nantinya bersih juga dipandang menjadi enak dan sejuk,”harapnya. Sementara Sekretaris Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu Ediyanto mengatakan,

Pandansari Selatan Wakil Pringsewu Lomba Kelompok Asuh Mandiri

pihaknya kedepan akan melakukan pola me­ masang jaring dibeberapa titik pada diirigasi itu. Dengan maksud selain untuk mengurangi mampetnya irigasi juga mengetahui dari mana asal sampah yang sengaja dibuang ke irigasi itu.”Kami akan mencoba pola itu semoga ada hasilnya,”ucap Ediyanto. (PRI)

Fauzi Lantik 153 Kepala Sekolah Pringsewu,FAKTUAL – Sebanyak 153 kepala sekolah se Kabupaten Pringsewu dilantik oleh Wakil Bupati Pringsewu Fauzi di aula utama kantor sekretariat pemkab setempat, kemarin Para kepala sekolah yang dilantik, terdiri dari kepala SMP, SD, dan SKB. Turut menghadiri pelantikan tersebut, para asisten dan staf ahli bupati, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu Heri Iswahyudi, Kepala BKPSDM M.Dawam Raharjo serta sejumlah kepala OPD lainnya. Fauzi dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada para pejabat yang dilantik. Dikatakan Fauzi, pelantikan kepala sekolah ini didasari sejumlah pertimbangan, diantaranya ada sejumlah kepala sekolah yang akan memasuki masa pensiun, kemudian adanya perubahan nama sekolah, serta adanya penggabungan beberapa sekolah. “Kepala sekolah pada dasarnya adalah seorang guru, namun mendapatkan tugas ekstra untuk memimpin sekolah. Saya berharap saudara-saudara dapat bekerja dengan baik, bisa menciptakan inovasiinovasi baru dalam rangka memajukan sekolah dan dunia pendidikan di Kabupaten Pringsewu,” harapnya. (PRI)

Pringsewu, FAKTUAL - Pekon Pan­dansari Selatan, Kecamatan Suko­ harjo, mewakili Kabupaten Pringsewu pada penilaian lomba kelompok asuhan mandiri pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga (Toga) dan Akupresure tingkat Provinsi Lampung 2019. Terkait hal tersebut, tim penilai dari Provinsi Lampung, dipimpin Uki Basuki meninjau Pekon Pandansari Selatan, guna melakukan penilaian lapangan, kemarin. Tim disambut dan diterima oleh Wakil Bupati Pringsewu Fauzi didam­ pingi Ketua TP-PKK Kabupaten Pring­ sewu Nurrohmah Sujadi dan Wakil Ketua Rita Irviani Fauzi, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Andi Wijaya

beserta sejumlah kepala OPD terkait, camat dan uspika Sukoharjo, kepala pekon dan tokoh masyarakat setempat. Fauzi saat menyampaikan ucapan selamat datang dan kata sambutan mengatakan pelaksanaan kegiatan pengasuhan mandiri pemanfaatan tanaman obat keluarga dan akupresure di Kabupaten Pringsewu dilaksanakan di kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari keluarga binaan yang difasilitasi oleh para kader dan dibina oleh puskes­ mas maupun pemerintah daerah. Menurutnya, penyelenggaraan asuh­an mandiri kesehatan tradisional sebagai pendekatan keluarga sehat, dapat menjadi potensi yang sangat besar, selain mendorong masyarakat

untuk mandiri dalam memelihara kesehatannya, juga akan mengurangi konsumsi obat konvensional. “Untuk itu diperlukan penguatan peran puskesmas dalam mendukung upaya promotif dan preventif guna terim­p lementasinya pendekatan keluarga dalam membangun kesadaran dan kebiasaan pola hidup sehat,” katanya. Dia juga mengharapkan upaya pengembangan pelayanan kesehatan tradisional yang berstandar dapat memberikan alternatif pengobatan yang aman bagi masyarakat, sekaligus dapat mempertahankan budaya leluhur bangsa terutama di bidang kesehatan tradisional. (PRI)


FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMTIM

BENAR BERIMBANG

Edisi 495/ Tahun Ke-17/ 8 - 14 Juli 2019

8

Zaiful Lounching Penyaluran KKS BPNT Lamtim

Lamtim, FAKTUAL- Berikan Sambutan dalam acara Lounching Penyaluran Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Lampung Timur, Plt. Bupati Lampung Timur, Zaiful Bokhari sampaikan bahwa KKS ini akan diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah terdata dalam Kementrian Sosial. “Kartu keluarga sejahtera adalah kartu yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat

atau KPM yang telah terdata dalam basis terpadu kementrian sosial republik indonesia yang digunakan untuk menyalurkan bantuan pangan non tunai”. Untuk diketahui penyaluran Kartu Keluarga Sejahtera adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai sebai kelanjutan program beras sejahtera yang telah selesai dibagikan pada bulan mei 2019 yang berjumlah 94.004 jiwa. KKS ini nantinya akan digunakan untuk

Lamtim Kampanyekan Hidup Sehat

Lamtim, FAKTUAL- Menjalani hidup sehat merupakan salah satu hal yang banyak di kampanyekan di seluruh tempat, tidak hanya Indonesia bahkan dunia pun mengkampanyekan pentingnya pola hidup sehat. Menyadari pentingnya kesehatan dalam menjalani aktivitas sehari hari, Pemerintah Kabuten Lampung Timur melalui Dinas Kesehatan terus mengkam­ panyekan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Kali ini, berlokasi di Desa Waringin Jaya, Keca­ matan Bandar Sribhawono, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur kembali melaksana­kan Germas yang mana dihadiri langsung oleh Plt. Bupati Lampung Timur, Zaiful Bokhari. Selain melakukan senam bersama dengan tujuan menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh, dalam acara itu dilakukan pula kegiatan lainnya seperti cuci tangan bersama pakai sabun, penyuluhan/ kampanye isi piringku, makan buah bersama, pemberian makanan tambahan pada ibu hamil dan balita kurang gizi serta diakhiri dengan peng­ umuman juara lomba senam. Dalam sambutannya pada acara yang bertema kesehatan itu, Zaiful berpesan kepada masyarakat agar selalu membiasakan diri untuk menjalani pola hidup sehat salah satunya dengan berolahraga

supaya mendapatkan kondisi tubuh yang fit dan sehat. Lebih lanjut ia menambahkan, “Oleh karena itu, sebelum kita mengalami sakit kita harus membiasakan hidup sehat baik itu cuci tangan, makan buah buahan dan hal hal tadi yang sudah dilakukan, ini harus kita lakukan supaya masyarakat kita serta para aparatur ini semakin sehat”. Selain terkait kesehatan, Pemilik sapaan akrab Bang Zaiful itu juga menyampaikan apresiasinya kepada Desa Bandar Agung yang mana telah lunas membayar PBB. Zaiful mengatakan bahwa akan memberikan hadiah kepada kepala desa berupa umroh sebagai salah satu bentuk penghargaan dari Pemerintah Lampung. “Tadi disampaikan oleh pak camat di Bandar Sribhawono ini yang lunas pertama PBB nya adalah desa Bandar Agung, desa ini jumlah PBB nya terbesar di Bandar Sribhawono termasuk di Lampung Timur tapi lunas pertama, ini luar biasa oleh karena itu pemkab Lampung Timur akan memberikan hadiah umroh untuk kepala desa, ini salah satu bentuk penghargaan dari pemerintah serta untuk memacu kepala desa yang lain kalau ada yang lunas duluan akan kita berikan hadiah”. (IRI)

menerima bantuan dana dari Kementrian Sosial Republik Indonesia sebesar Rp.110.000 setiap bulan yang akan digunakan untuk membeli beras dan telur pada E-Warung yang telah ditentukan. Lebih lanjut, Zaiful menjelaskan “Jika kemarin

masyarakat masih menerima rastra (beras sejahtera) namun untuk kali ini bapak ibu sekalian diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk dapat memilih beras atau telur di e-warung yang merupakan agen dari bank mandiri, ini adalah kewenangan mutlak bapak ibu sebagai penerima manfaat”. Dalam kesempatan tersebut tak lupa pula Zaiful meminta kepada TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dan tim bantuan pangan non tunai kecamatan untuk dapat bekerja sama dalam memantau, mendampingi, dan melayani proses penyaluran kartu yang dilakukan oleh pihak bank mandiri, sekaligus mengeventalisir berbagai persoalan yang timbul dan memberikan solusi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada acara tersebut usai berlangsungnya acara, ketika dimintai pendapatnya terkait program pemerintah tentang pengobatan gratis, Zaiful mengiyakan bahwa pemerintah akan memberikan pengobatan gratis bagi warga Lampung Timur yang memiliki KTP Lampung Timur dan tidak masuk dalam KIS serta BPJS. Selain itu Zaiful menambahkan “Bagi ibuibu yang melahirkan juga nanti akan langsung diikuti oleh akte kelahiran secara gratis”, ungkap orang nomor satu di Bumei Tuwah Bepadan tersebut. Selain Zaiful, hadir pula dalam acara tersebut Dandim 0429/LT, CH Probowo, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Junaidi, Sekretaris DPRD Lampung Timur, Yusmar Syria, Kepala Dinas Sosial, M.Yunus, Kepala Bagian Otonomi Daerah, Syamsu Rijal, Serta Camat Metro Kibang, Edi Harnowo beserta Forkopimcam. Sementara itu dari Bank Mandiri hadir, Alexandra Askandar, selaku Direktur Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri Pusat, Senior Vice Presiden Goverment Project 1, Nila Mayta Dwi Rihandjani, Area Head Bank Mandiri Area Lampung, Gunawan Edi Sasongko serta Regional Operation Head Region II Sumatera II, Jhon Andri Asman. (*)


FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 495/ Tahun Ke-17/ 8 - 14 Juli 2019

LAMPUNG TIMUR

9

Iptu Mirga Nurjuanda Jabat Kapolsek Sekampung Udik

Lampung Timur, FAKTUAL - Pengangkatan Iptu Mirga Nurjuanda, S.Sos. MM sebagai

Kapolsek Sekampung udik Kabupaten Lampung timur menggantikan penjabat Kapolsek

sebelumnya Iptu Sudarli, menimbulkan keya­ kinan warga masyarakat bahwa penegakan

hukum akan berjalan lebih baik dan maksimal. Diketahui, Iptu Mirga Nurjuanda sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Pugung Polres Tanggamus. Ia resmi dilantik sebagai Kapolsek Sekampung udik oleh Kapolres Lampung timur, AKBP Taufan Dirgantoro, S.IK., di gedung Aula Tribrata Polres setempat, pada 27 Mei 2019 lalu. “Kami berharap Iptu Mirga bisa lebih meningkatkan sinergi dengan seluruh elemen masyarakat dalam hal kerjasama demi penegakan hukum disini (sekampung udik, red) berjalan lebih baik dan maksimal”, papar Ahmad mewakili Forum Karang taruna Sekampung udik, belum lama ini. Namun hal tersebut bukan berarti Kapolsek sebelumnya tidak baik, melainkan perlu sedikit peningkatan dan profesionalisme. Gayungpun bersambut, dukungan terhadap Iptu Mirga pun di sampaikan oleh seluruh Kepala Desa (Kades) yang ada di Sekampung udik, mereka (Kades,red) siap bersinergi dengan Kapolsek guna menjaga stabilitas keamanan di wilayah sekampung udik. seperti di sampaikan Sunardi atau yang akrab disapa Boy Kades Banjar agung kepada wartawan koran ini, dirinya optimis Iptu Mirga akan membawa sekampung udik menjadi kecamatan dengan tingkat keamanan dan penegakan hukum yang baik, “saya dapat informasi tentang Kapolsek dari babin desa kami”, orangnya tegas dan penuh tanggung jawab pungkasnya. (HID)

Pemkab Lampung Timur Susanto Pimpin SMAN 1 Jabung Adakan Lomba Masak Serba Ikan Lamtim,FAKTUAL - Pemkab Lampung Timur Adakan Festival Lomba Inovasi Menu Memasak Ikan dan Masak Serba Ikan Tingkat Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 di Lapangan Kecamatan Sukadana, kemarin. Diselenggaranya festival inovasi lomba memasak ikan ini diharapkan masyarakat Lampung Timur dapat semakin menggemari makan ikan dan membeli makanan dengan olahan ikan. Kegiatan ini diikuti oleh 24 peserta yang berasal dari 24 kecamatan se-Lampung Timur. Hadir Plt. Bupati Lampung Timur, Zaiful Bokhari, didampingi Puteri Ernawati Zaiful Bokhari, Sekretaris Daerah Syahrudin Putera, Sekretaris DPRD Lampung Timur, Yusmar Syiria, Kepala Dinas Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung serta Camat se-Kabupaten Lampung Timur. Dalam sambutanya, Bokhari Zaiful selain penghargaan diadakan lomba tersebut, dia

mengemukakan terkait pembenahan wajah modal Sukadana dan perbaikan infrastruktur yang ada di Kabupaten Lampung Timur. “Kurang lebih 250 Milyar yang akan kita fokuskan untuk infrastruktur jalan di kabupaten ini, terutama jalan modal Sukadana. Saya juga meminta dinas terkait untuk melakukan penataan terhadap wajah modal Sukadana,” kata Zaiful Bokhari. Zaiful juga mengharapkan dukungan dari seluruh masyarakat untuk dapat menjalankan tugas sebagai Plt. Bupati dengan senang hati. Usai acara, beberapa kategori pemenang lomba diumumkan, untuk pemenang lomba menu kudapan dimenangkan oleh Kecamatan Labuhan Maringgai dengan nilai 93, 85. Untuk lomba inovasi dimenangkan oleh Kecamatan Metro Kibang dengan nilai 81,9. Dan untuk pemenang lomba masak serba ikan dimenangkan oleh Kecamatan Marga Sekampung dengan nilai 86.(MUS)

Lampung Timur, FAKTUAL - Pergantian Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Jabung disambut baik oleh segenap dewan guru beserta peserta didik di sekolah setempat, kemarin. Pergantian itu dari Kepala sekolah (Kepsek) yang sebelumya dijabat Drs.Nurjaya Rahman kepada Kepsek yang baru, Susanto. Mereka berharap Kepsek Susanto bisa dapat lebih meningkatkan prestasi sekolah, sehingga mampu sejajar dengan sekolah yang lainnya. Berdasarkan informasi yang dihimpun, sebelum menjadi Kepala SMAN 1 Jabung, Susanto sempat menjadi guru di SMAN 1 Waway Karya. Pria kelahiran Tanjung harapan 9 September 1976 itu tercatat sebagai warga desa Pugung Raharjo Kecamatan Sekampung udik. “Selamat datang pak Susanto semoga sekolah ini bertambah baik dan maju, kami seluruh jajaran dewan guru dan pegawai disini siap mendukung seluruh program yang akan digulirkan Kepsek baru,” ujar salah satu tenaga

pendidik mewakili para dewan guru. Dalam kesempatan yang sama, Drs Nurjaya Rahman menyampaikan dirinya yakin Susanto akan memberikan dampak yang baik bagi SMAN 1 Jabung. “Hal itu dikarenakan pak Susanto sudah banyak belajar ketika sedang mengabdi di SMAN 1 Waway karya sebagai salah satu waka disana, kerjasama yang baik dengan semua unsur yang ada di lingkup sekolah serta pembenahan administrasi adalah kunci sukses sebuah instansi bisa berjalan mulus, semoga sekolah bisa bertambah maju dan berprestasi,” tutur Nurjaya Rahman yang juga Ketua MKKS SMA Kabupaten Lampung Timur itu. Terakhir dirinya berpesan, agar kepsek yang baru senantiasa berkonsultasi dengan jajaran dewan guru dalam menentukan kebijakan sekolah, juga dengan rekan-rekan di MKKS, “sekecil apapun persoalan bila dibahas bersama pasti akan ketemu jalan keluar,” pungkasnya. (HID)


FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

RAGAM 10

BENAR BERIMBANG

Edisi 495/ Tahun Ke-17/ 8 - 14 Juli 2019

Sidang Paripurna DPRD Kepri Penyerahan LHP BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemprov TA 2018

Kepri, FAKTUAL - Pemerintah Provinsi Kepri kembali meraih Opini Wajar Tanpa Penge­ cualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepri TA.2018 yang disampaikan pada sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Kepri di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD, Pulau Dompak, Tanjungpinang, kemarin. Gubernur H Nurdin Basirun dalam sambutan­ nya mengatakan bahwa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang didapat atas laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK RI merupakan kali kesembilan didapat Pemprov Kepri, diharapkan menjadi motivasi bagi jajaran untuk semakin mewujudkan kinerja yang maksimal. “Dengan opini WTP yang telah diterima ini diharapkan pengolaan keuangan akan semakin baik, transparan dan akuntabel,” ujar Nurdin.

Tak lupa, Nurdin mengucapkan terimakasih dan apresiasi besar kepada pihak BPK RI setelah hampir dua bulan lebih melakukan pemerikasaan atas laporan keuangan. “Tentu kita berharap opini ini dapat menjadi motivasi bagi kita untuk dapat dipertahankan ditahun-tahun berikutnya, tak lupa kami ucapkan terimakasih dan apresiasi besar kepada para pengelola keuangan daerah dan pihak terkait yang telah mewujudkan pencapaian ini,” lanjut Nurdin. Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kepri Azhar, SE.,M. Si mengatakan dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, Kepala Daerah wajib menyusun laporan keuangan dan pemeriksaan atas laporan tersebut merupakan bagian dari tugas konstitusional dari BPK. “Tahun 2018 merupakan tahun keempat

Kedai Kopi Aksi 2000 Pringsewu Pekerjakan Para Tuna Rungu Pringsewu,FAKTUAL – Keterbatasan fisik bukan halangan atau dijadikan alasan untuk tidak berkarya. Karena pada dasarnya penyan­ dang disabilitas juga mempunyai kesempatan yang sama dengan mereka yang memiliki fisik lengkap untuk maju dan berkembang. Sebagaimana para penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan dalam hal pendengaran dan wicara (tuna rungu) di Kabupaten Pringsewu yang juga mampu berkarya dan bahkan berbisnis. Dilatarbelakangi kenyataan selama ini bahwa mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran ini kesulitan dalam hal mendapat pekerjaan yang layak, sehingga pada akhirnya Komunitas Aksi 2000, salah satu komunitas yang bergerak di bidang sosial, menggagas sebuah kedai kopi bagi para tuna rungu ini. Sehingga berdirilah Kopi Isyarat. Wakil Bupati Pringsewu DR. Fauzi yang juga Pembina Komunitas Tuna Rungu Kabupaten

Pringsewu mengatakan keterlibatan Aksi 2000 mendirikan Kopi Isyarat ini adalah untuk membantu mereka mendapatkan pekerjaan yang layak. “Alasan dipilihnya Kedai Kopi, karena dinilai ruang gerak para tuna rungu ini lebih mudah dibandingkan penyandang disabilitas lainnya. Sekaligus untuk melestarikan kopi sebagai salah satu icon dan komoditi daerah Lampung,” katanya. Keistimewaan Kedai Kopi Isyarat yang meru­ pakan yang pertama sebuah kedai dikelola oleh para tuna rungu di Pringsewu, adalah bahwa para pengunjung tidak saja hanya menikmati secangkir kopi atau lebih, namun juga bisa belajar bahasa isyarat yang dapat digunakan untuk berkomunikasi sehari–hari dengan para tuna rungu. “Selain itu, kemasan cup kopi ini juga terasa istimewa karena ber­ gambar icon kebanggaan masyarakat Pringsewu,” tambahnya. (PRI)

bagi Pemerintah Pusat maupun Daerah menggunakan berbasis aktual yang mana diharapkan Pemda dapat lebih komperhensif dalam menyajikan seluruh data keuangan. Secara Nasional pun kami laporkan pada 2017 sebanyak 411 daerah mendapat opini WTP meningkat dari 2016 berjumlah 378 daerah,” kata Azhar. Azhar menyampaikan bahwa pemeriksaan memiliki tujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran yang disajikan. Pemeriksaan dimaksudkan bukan untuk mengungkapkan penyimpangan meski demikian pemerika menemukannya yang berdampak bagi kerugian negeara harus diungkapkan. “Dengan demikian opini yang diberikan termasuk pernyataan profesional mengenai kewajaran bukan menjamin tidak adanya

kesalahan ataupun kemungkinan timbul kesalahan dikemudian hari,” lanjutnya. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan termasuk implementasi rencana aksi yang dilakukan Pemprov Kepri, BPK memberikan opini WTP yang dengan demikian Kepri telah berhasil mempertahankan opini tersebut yang diharapkan menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Ketua DPRD Jumaga Nadeak selaku pimpinan sidang memberikan apresiasi kepada jajaran BPK RI atas terlaksananya laporan hasil pemeriksaan ini. Adapun penyerahan LHP ini merupakan amanat aturan perundang-undangan. Pemeriksaan keuangan yang dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan atas laporan yang telah disajikan secara wajar dalam semua hal. “Harapan kami tentu Pemprov Kepri dapat mempertahankan opini yang didapat karna DPRD pun melihat kinerja yang ditunjukan Pemprov Kepri dipandang cukup memuaskan,” kata Jumaga. Jumaga melanjutkan bahwa dalam opini yang disampaikan tersebut terdapat 4 kriteria antara lain: kesesuaian antara laporan dengan standar akuntabilitas, Kecukupan Pengungkapan, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangundangan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern. “Opini sendiri diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitss kinerja agar semakin efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di segala bidang,” lanjut Jumaga. Dengan adanya laporan BPK ini ditambahkan Jumaga dapat meminimalisir tingkat kesalahan dan dapat memperbaikinya begitupun dengan pengelolaan keuangan daerah agar efisiensi, tepat sasaran dan berdaya guna untuk membangun kesejahteraan masyarakat Kepri. Selanjutnya, setelah penyampaian opini dan penandatanganan dokumen serta penyerahannya, LHP akan dipelajari oleh pihak Dewan untuk ditindak lanjuti dan dibahas paling lambat 60 hari setelah penyampaian LHP. (JN)

Winarti Kenalkan Potensial Lumbung Padi Tulang Bawang, FAKTUAL - Dalam Apkasi Otonomi Expo 2019 yang diselenggarakan di Convention Centre Senayan Jakarta. Kabupaten Tulangbawang mengenalkan potensial lumbung padi dan penggemukan sapi di Kecamatan Rawapitu, kemarin. Selain itu, Kabupaten Tulangbawang juga menunjukan penggalakkan sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) seperti pengrajin rumahan, diantaranya pengerajin Maduwarow yang dulunya sempat kurang diperhatikan. Kegiatan dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto serta dihadiri oleh para Pejabat tinggi Negara, para Duta Besar Negara Sahabat, Gubernur, Bupati dan Ketua DPRD Provinsi dan Kota Se-Indonesia, serta jajaran Pengurus Apkasi. Acara yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang rutin diselenggarakan setiap tahun ini dibuka dengan menampilkan tarian “Kabupaten Maju, Indonesia Jaya”. Tarian ini menggambarkan keragaman adat istiadat yang terdapat di Indonesia sekaligus mencerminkan kebahagiaan seluruh masyarakat kabupaten akan sumber daya alam yang terdapat di Indonesia. Dalam tarian ini juga digambarkan budaya gotong royong yang merupakan warisan turun temurun yang terdapat di Indonesia. Dalam laporan Ketua umum Apkasi, Mardani H Maming Mengharapkan melalui wadah Apkasi dapat memberikan kontribusi dalam memajukan Indonesia.

Sementara dalam sambutan dan arahan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM, Wiranto menyampaikan, bahwa Otonomi daerah mendorong inovasi sehingga dapat terjadi kompetisi inovasi dan memperkuat kerjasama antar sesama daerah. Presiden Ir. Jokowi widodo menyampaikan melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, sangat menyambut baik kegiatan Apkasi Otonomi Expo sebagai ajang berkompetisi kebaikan di berbagai daerah di Indonesia. Presiden mengharapkan inovasi mengikuti perkembangan zaman terutama penggunaan teknologi informasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Presiden mengharapkan lebih banyak sektor yang dapat meningkatkan usaha di daerah melalui berbagai inovasi sesuai dengan kearifan lokal daerah setempat. Dengan Berinovasi daerah dapat saling berkolaborasi dan menginspirasi antar sesama daerah. Kabupaten Tulangbawang antusias mengenalkan potensi lumbung padi dan penggemukan sapi didaerah kecamatan Rawapitu serta menunjukan sistem pembinaan terhadap UKM di Kabupaten Tulangbawang. “Kita membawa potensi yang menjadi unggulan kita, seperti daerah potensial lumbung padi, penggemukan sapi di Kecamatan Rawapitu, serta kembali menggalakkan sektor UKM kita seperti berbagai pengerajin dan rumahan, diantaranya pengrajin Maduwarow yang sempat kurang perhatian,” tutur Winarti.(MUH)


FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

ADVERTORIAL

BENAR BERIMBANG

Edisi 495/ Tahun Ke-17/ 8 - 14 Juli 2019

11

Ratusan Pelajar Tanggamus Ikuti MTQ Tanggamus, FAKTUAL Ratus­an siswa tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) ikuti lomba Musa­ baqoh Tilawatil Quran (MTQ) yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangga­ mus, di Komplek Islamic Centre, Kotaagung, kemarin. Kepala Dinas Pendidikan Aswien Dasmi menerangkan, jumlah pelajar yang ikut dalam lomba tersebut yakni 164 siswa dengan rincian siswa SD berjum­ lah 120 dan 44 siswa dari tingkat SMP. Adapun lomba yang diikutsertakan ialah lomba tilawah putra/putri untuk pelajar SD, Dai cilik putra/putri, sedangkan untuk pelajar SMP akan mengikuti lomba cerdas cermat (LCC). “Lomba ini dilaksanakan sela­ ma dua hari melibatkan 15 dewan hakim atau juri dari unsur Dinas Pendidikan dan Kemenag Tang­ gamus, ini merupakan kegiatan lanjutan yang mana sebelumnya pada bulan Februari 2019 juga

telah melakukan kegiatan pem­ berantasan buta aksara AlQur’an,”ungkapnya. Sementara Wakil Bupati Tang­ gamus, AM. Syafi’i usai mem­buka kegiatan menyampaikan bahwa, MTQ tingkat pelajar ini merupakan pelaksanaan program dari 55 rencana Aksi DESA Asik yang

tentunya harus dilaksanakan dalam rangka memberantas buta aksara al Quran. Melalui ajang ini juga menu­ rutnya dapat secara bertahap ketingkat selanjutnya sehingga semua pelajar diharapkan me­ miliki kompetensi yang mumpuni dibidang keagamaan.

“Dari proses ini mana yang terbaik kita berharap kedepannya, mereka mampu menjadi wakil Kabupaten Tanggamus di level yang lebih tinggi, dan yang berprestasi akan kita berikan imbalan beasiswa,”katanya. Wakil Bupati berharap, para pelajar dapat mengikut lomba MTQ tersebut dengan baik. Tidak hanya itu setelah dilaksanakannya kegiatan tersebut para peserta pelajar dapat memahami bukan hanya membaca Alquran nya saja tetapi makna yang terkandung dalam Alquran itu sendiri. “Kita inginkan Tanggamus kedepan memiliki generasi yang tidak hanya memahami ilmu dibidang pendidikan saja tetapi tidak memahami ilmu agama. Oleh karena itu program ini kita gulirkan, karena menginginkan para pelajar di Tanggamus juga dibekali dengan ilmu agama dimulai melalui lomba MTQ ini,” ujarnya. ( ADV )


FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

TULANGBAWANG

BENAR BERIMBANG

Edisi 495/ Tahun Ke-17/ 8 - 14 Juli 2019

12

Winarti Pimpin Rakor dan Supervisi Pemberantasan Korupsi

Tulang Bawang, FAKTUAL - Rapat koordina­ si­kan dan supervisi rencana aksi Program Pemberantasan Korupsi terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Tulangbawang, kemarin.

Pada acara yang dilaksanakan di Rupatama Lantai II Kantor Bupati Tulangbawang ini, diikuti peserta seluruh OPD dengan Kasubbag bipran serta para Ka OPD Kabupaten Mesuji

Staf Ahli Bupati Sidak Pasar Unit 2 Tulangbawang, FAKTUAL - Staf Ahli Bupati Tulang Bawang, Sahud Sanurat, sidak ke pasar Unit 2 di Kecematan Banjar Agung, Kabupaten Tulangbawang, kemarin. Turut mendampingi Kepala Dinas Pasar Amri Alvis, Kepala Bidang Satpol PP, Kepala Bidang Tranfidum Herwan Tobito, Kepala UPTD Dinas Pasar, UPTD Dinas Perhubungan, Ketua LPMK Kampung Dwi Warga Tunggal (DWT). Sahud meminta kebersihan di pasar harus dijaga dan di tata dengan baik dan benar. Dia berharap kedepannya pasar Unit 2 lebih baik lagi, “Parkirnya bisa tertib, masalah sampah dapat teratasi kemudian pedagang-pedagang bisa beraktifitas yang dapat meningkatkan

dibawah pimpinan sekretaris Daerah Mesuji Indra Kesuma Wijaya. Bupati Tulang Bawang dalam sambutannya mengatakan sangat bersyukur atas terseleng­

garanya acara ini, bisa bekerja langsung dalam supervisi tim Korsupgah KPK, karena dalam berbuat baik belum semua menyukainya, kita butuh bantuan untuk terus berdiri tengak mengemban amanah dalam melayani warga. “Sejak awal kami berusaha untuk memperbaiki sistem pelayanan untuk rakyat, salah satunya dengan berdiri dan telah soft openingnya MPP (Mall Pelayanan Publik), kami berusaha setrans­ paran mungkin pelayanan untuk pelayanan masyarakat, juga pelaksanaannya,” ujar Winarti. “Pada seluruh Pegawai yang hadir, dengarkan, jangan diskusi sendiri, manfaatkan kesempatan untuk bertanya hal-hal detail tentang korupsi, manfaatkan kesempatan besar ini,” pesan Winarti. Sebelumnya dengan bangga Bupati Tulangbawang Hj. Winarti SE., MH menerima tim Kasatgas Korwil 3 Korsupgah KPK Dian Patria, Koordinator Korsupgah Wil. Lampung Uding J, Anggota Korwil3 Korsupgah Nindyah S, Anggota Korwil3 Korsupgah Rikhi S. “Sistem harus bagus, lalu praktek pelaksanaan­ nya harus sama, jangan sistem bagus, pelaksa­ naannya masih, ada uang ketok palu ada uang fee proyek, ini semua harus singkron,” tutur Korsupgah KPK Dian Patria. “Selalu berkoordinasi dengan kami, apa kendala pelaksanaan program dan hambatan, kami siap menjembatani apa kendala Pemda dengan pihak lain,” tutur Dian Patria. Dalam penyampaian, tim Korsupgah KPK bertugas membantu Pemda dalam hal mulai dari perencanaan program pelaksanaan dan hal-hal yang menyertainya, karena korupsi saat ini dalam uu no 31 Th 1999 ko uu no. 20 Th 2001 terda­pat 30 jenis korupsi yang terklarifikasi dalam 7 kelompok, yaitu suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang serta konflik kepentingan dalam pengadaan. (MUH)

Oknum TPK Disdik Diduga Pungli

pendapatan,” ungkapnya. Sementara Kepala Dinas Pasar Amri Alvis mengatakan, tujuannya sidak hari ini adalah supaya pasar bisa tertib jadi ada hubungan saling menguntungkan misalnya ada parkir ada pedagang jadi ada hubungan saling menguntungkan harus ada penataan parkir sehingga dia tidak mengganggu transaksi jual beli. “Masalah sampah kedepannya sudah di data yang tadinya dikelolah oleh dinas kabupaten untuk kedepannya akan diintegrasikan dengan kampung karna kebetulan Kampung Dwi Warga Tunggal telah dibentuk tim LPMK,”ujar Amri. (MUH)

Tulangbawang, FAKTUAL - Oknum bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan (TPK) Dinas Pendidikan (Disdik) kabupaten Tulang­ bawang diduga melakukan pungutan liar (pungli) guru-guru se-Kabupaten Tulangbawang yang akan mendapatkan sertifikasi gaji per triwulan. Para guru-guru itu dipalak sebesar Rp100 Ribu untuk pemberkasan setiap pencairan dana per triwulan. “Saat pengumpulan berkas kami diminta oleh oknum di Dinas Pendidikan Rp100 ribu serta berkas persyaratan untuk pencairan sertifikasi guru yang mempunyai persentasi pada sekolah,” ungkap KD dan AS, dua orang guru di Tulangbawang yang mengaku menjadi korban pungli. Mirisnya, menurut keduanya, pungli itu

sudah terjadi bertahun-tahun. Meski sudah memberikan uang yang diminta, berkas yang mereka ajukan ke Dinas Pendidikan hingga kini belum ada kejelasan. Yohana, Kepala Bidang TPK Disdik Tulang­ bawang saat dikonfirmasi mengaku kaget dan menyayangkan tindakan pungli yang dilakukan oknum di Disdik Tulangbawang. Dirinya merasa kecewa dan tidak mengetahui adanya pungutan sebesar Rp100 ribu tersebut. Dirinya akan memanggil oknum tersebut dan akan mengecek absen pada waktu itu siapa oknum dinas yang telah menerima uang sebesar Rp100 ribu. Yohana berharap kepala dinas dapat menin­ dak tegas oknum yang mencoreng nama baik Dinas Pendidikan Tulangbawang. (MUH)


FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

MESUJI

BENAR BERIMBANG

Edisi 495/ Tahun Ke-17/ 8 - 14 Juli 2019

13

DPRD dan Pemkab Mesuji Setujui Raperda APBD 2018 Mesuji, FAKTUAL - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggung­ jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2018 disetujui bersama DPRD Kabupaten Mesuji dan Pemerintah Kabupaten Mesuji. Persetujuan bersama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Ketua DPRD Mesuji Fuad Amrulloh dan Plt Bupati Mesuji Saply TH dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Mesuji, Wiralaga Mulya, kemarin. Dalam keputusan ini, dicantumkan persetujuan dewan atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 yang telah disampaikan Plt Bupati Mesuji pada paripurna sebelumnya tanggal 24 Juni 2019 lalu. Selain juga, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018. Meliputi, komposisi realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 844 miliar, belanja Rp 812 miliar, surplus Rp 31 miliar, penerimaan pembia­ yaan Rp 81 miliar, dan sisa lebih penggunaan anggaran Rp 113 miliar. Sementara itu, Plt Bupati Saply menyampaikan terima kasih kepada DPRD Mesuji atas respon positifnya terhadap Raperda tersebut. “Atas nama Pemerintah Kabupaten Mesuji, saya mengucapkan ribuan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada segenap Pimpinan dan Anggota, serta Panitia Khusus DPRD Kabupaten Mesuji atas kerjasama dan kebersamaan selama pembahasan Raperda,

sehingga dapat kita sepakati bersama pada hari ini,” ungkap Saply. Selanjutnya, pihaknya setelah Rapat Paripurna ini, akan menyampaikan Raperda ini kepada

Pantai Donok Wira Bangun Akan Dirancang Jadi Pariwisata Islamic Center

Gubernur Lampung selaku perpanjangan tangan Pemerintah Pusat untuk dievaluasi. “Kita berharap proses evaluasi di Pemerintah Provinsi Lampung nanti dapat berlangsung

Pemkab Mesuji Targetkan 100% ODF Tahun 2020 Mesuji, FAKTUAL - Pemerintah Kabupaten Mesuji menargetkan sebagai kabupaten bebas buang air besar sembarangan (BABS) atau open defecation free (ODF) pada tahun 2020 mendatang. Hal tersebut diungkapkan Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji Indra Kusuma Wijaya saat membuka acara pertemuan sinergitas dan komitmen bersama calon desa ODF di Aula Kantor Bupati Mesuji, Wiralaga Mulya, kemarin. Sejak dimulai pertama kali di Kabupaten Mesuji tahun 2017 saat deklarasi pertama desa ODF di Desa Margo Mulyo, Kecamatan Mesuji Timur, hingga 2019 ini, sudah ada 16 desa di Kabupaten Mesuji yang telah mendeklarasikan diri sebagai desa ODF. Indra Kusuma berharap dengan pertemuan yang dilaksanakan ini, mampu menyamakan persepsi dan menyelaraskan program masingmasing OPD, serta menguatkan komitmen dari desa-desa calon ODF, sehingga percepatan

Mesuji, FAKTUAL – Kepala Desa Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, Ari Sarjono. Camat Muhammad Mausirudin, S. Sos. Telah mendapat kunjungan dari Dinas Pariwisata Provinsi dan Jakarta Pusat untuk meninjau tempat yang akan di jadikan Islamic Center. Dalam kunjungan ini di hadiri oleh Dinas Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Camat, Dinas Pariwisata, OPD, Kepala Desa, kemarin. Menurut Konsultan yg datang dari Jakarta, di Desa Wira bangun Kecamatan Simpang Pematang adalah tempat yang setrategis untuk di jadikan Islamic Center dan dalam rancangannya di Tahun 2020 sudah ada bangunan yang berdiri berupa Gedung Islamic Center. Kepala Desa (Kades) Wira Bangun mengatakan

berharap semoga dapat secepatnya bangunan Islamic Center segera terwujud, karena tempat yang akan di jadikan bangun Islamic Center sangat tepat dan sangat memadai, “Disamping itu tempat yang akan di jadikan bangunan Islamic Center serta tempat Wisata dan tidak jauh dari Jalan Tol, dekat juga dengan Jalan Lintas Timur,” terangnya. Ari Sarjono bersama Warga Masyarakat Desa Wira Bangun sangat berterima kasih atas rancangan Buputi Mesuji H. Saply TH. akan terwujudnya Bangunan Islamic Center di Desa kami. Kepala Desa Wira Bangun mengatakan tempat/Area yang akan menjadi bangunan Islamic Center sangat luas dan mewadai Area tersebut kisaran 9 (sembilan) Ha. (TAB)

dengan baik dan lancar, sehingga kemudian dapat ditetapkan sebagai Peraturan Daerah,” pungkasnya. (TAB)

pencanangan deklarasi desa ODF dapat dipercepat. “Saat ini baru terdapat 16 desa yang sudah ODF. Tahun 2019 ini, saya harap 43 desa sudah ODF dan saya targetkan tahun 2020 Kabupaten Mesuji sudah menjadi kabupaten ODF,” ucap Indra dalam sambutannya. Lanjutnya, perjalanan untuk mewujudkan Kabupaten Mesuji menjadi kabupaten ODF secara 100% memang masih panjang, sehingga diperlukan kerjasama dan peran serta dari seluruh pihak. Ke depan, dia berharap semakin banyak inovasi-inovasi baru, baik dari OPD terkait maupun dari masyarakat untuk menerapkan ODF di seluruh desa guna mendukung terwujudnya Kabupaten Mesuji menjadi kabupaten yang sehat. “Namun, yang paling penting adalah komit­ men dan konsistensi untuk menjaga agar warga tidak BABS, mendorong, membangun, serta kesadaran masyarakat sendiri,” pungkasnya. (TAB)


FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

WAYKANAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 495/ Tahun Ke-17/ 8 - 14 Juli 2019

14

Edward Antony Serahkan KKSBPNT Masyarakat Negeri Agung

Waykanan, FAKTUAL - Wakil Bupati DR. Drs. H. Edward Antony, M.M menyerahkan

secara simbolis Bantuan Sosial Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Bantuan Pangan Non Tunai

LKBH Korpri Way Kanan Wujudkan Bantuan Hukum Bagi ASN Waykanan, FAKTUAL - Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang – undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( ASN ) pasal 126 ayat ( 3 ) dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) Korps Profesi ASN Republik Indonesia memiliki fungsi dalam rangka pembinaan dan pengembangan profesi ASN serta memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota Korps Profesi ASN Repubik Indonesia, maka Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Way Kanan membentuk Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum ( LKBH ) KORPRI sebagai bentuk implementasi pelaksanaan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. LKBH KORPRI Kabupaten Way Kanan dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Way Kanan Nomor 01 Tahu 2018 tentang Pembentukan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum ( LKBH ) KORPRI Kabupaten Way Kanan dan dikukuhkan oleh Ade Gunawan, S.H selaku setjen LKBH

(BPNT) Di Aula Kecamatan Negeri Agung, kemarin didampingi unsur Dinas Sosial, PT.

Bank Mandiri KCP Baradatu dan Pimpinan Kecamatan Negeri Agung. Bantuan KKS-BPNT akan diterima 1.055 warga Kecamatan Negeri Agung setiap bulannya berjumlah Rp 110 Ribu yang dapat dipergunakan untuk membeli beras dan telur di E-Warong yang bekerjasama dengan Bank penyalur. Diketahui, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di e-Warong KUBE PKH / pedagang bahan pangan yang bekerjasama dengan Bank penyalur. Dan bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM secara tepat sasaran dan tepat waktu. Menurut data yang dihimpun dari berbagai sumber, diketahui kepuasan penerima manfaat pada Tahun 2018 sangat besar, tercatat 94% KPM puas dengan adanya program BPNT tersebut. Sementara pada Tahun 2019 akan dilaksanakan program BPNT di 295 Kabupaten/Kota. Sebelumnya Edward Antony juga menyerahkan KKS BPNT di Kecamatan Kasui. Jumlah warga yang menerima bantuan sebanyak 934 orang dengan besar jumlah bantuan Rp 110 Ribu yang akan diterima setiap bulannya dan dapat dipergunakan untuk membeli telur dan beras di E-Warung yang bekerjasama dengan Bank penyalur. Edward mengatakan melalui bantuan tersebut besar harapan dapat membantu meringankan beban biaya dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, membantu menurunkan angka kemiskinan serta meningkatkan perekonomian masyarakat dan kualitas Sumber Daya Manusia. (RSD)

Kopi Robusta Way Kanan Diminati Peserta Apkasi Otonom Expo

KORPRI Nasional dan Riva Adi Candra, S.Sos, M.H. sebagai Ketua LKBH KORPRI Kabupaten Way Kanan. Saat ini LKBH KORPRI Kabupaten Way Kanan telah melaksanakan kerjasama dengan Dr. Bambang Hartono, S.H, M.Hum. (Mega Lawyer) selaku Lembaga Pemberi Bantuan Hukum dalam rangka mewujudkan perlindungan dan bantuan hukum bagi ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan dan selanjutnya akan dilaksanakan sosialisasi tentang peran LKBH KORPRI Kabupaten Kanan sebagai Implementasi pelaksanaan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan surat edaran Dewan Pengurus KORPRI tentang LKBH KORPRI Kabupaten Way Kanan serta pelaksanaan konsultasi hukum bagi ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan di kantor Sekretariat LKBH KORPRI yang bertempat di Kantor Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Way Kanan. (MAN)

Waykanan, FAKTUAL - - Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan melalui Dinas Perin­ dustrian dan Perdagangan Mengikuti Apkasi Otonom Expo yang yang diselenggarakan dijakarta Convention Center dan akan berlang­ sung dari 03-05 Juli 2019. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan Drs. H. Achmad Gantha, L’Ng., M.M menerangkan keikutsertaan Kabupaten Way Kanan pada ajang tersebut menampilkan berbagai produk Unggulan Kabupaten in khususnya Produk Kopi Robusta. “Baru satu Hari Pameran berjalan, alham­ dulillah Stand Way Kanan yang menampilkan Produk Kopi Robusta Ramai dikunjungi Masyarakat,”Ungkap Achmad Gantha.

“Kita berharap dengan ramainya pengunjung akan semakin membuat kopi Robusta Way Kanan populer khususnya bagi penikmat Kopi,’ Sambungnya. Untuk diketahui Tujuan kegiatan itu adalah untuk mendorong promosi potensi daerah serta menyukseskan program pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Program tahunan bertajuk Apkasi Otonomi Expo 2019: Trade, Tourism & Investment (AOE19). Apkasi Otonomi Expo 2019 mengambil tema “Kemitraan Bisnis untuk Peningkatan Ekonomi Lokal Berkelanjutan. (RSD)


FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMBAR

BENAR BERIMBANG

Edisi 495/ Tahun Ke-17/ 8 - 14 Juli 2019

15

Pemprov Gelar Pasar Lelang Komoditas Agro di Liwa Lambar, FAKTUAL– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Dinas Perdagangan (Disdag) Provinsi Lampung menggelar pelaksanaan kegiatan pasar lelang komoditas agro di Liwa Kabupaten Lampung Barat(Lambar), kemarin. Kepala Dinas Perdagangan (Kadisdag) Provinsi Lampung Satria Alam saat membuka kegiatan tersebut mengatakan, bahwa kegiatan pasar lelang komoditi agro merupakan program Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang telah tersusun dalam pelaksanaan tiga pilar program utama seperti, pasar lelang komoditi agro, sistem resi gudang dan bursa komoditi berjangka, ujarnya. “Kegiatan pasar lelang komoditi agro merupakan media interaksi sektor agro agar bisa memanfaatkan teknologi Informasi berbasis Web dalam mendukung visi Pemprov Lampung dalam program pak Gubernur Rakyat Lampung Berjaya,” kata Satria Alam. Maka, dalam misi kelima yaitu membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan agar seimbang terhadap wilayah perkotaan, ujarnya. Menurutnya, Provinsi Lampung merupakan pusat agrobisnis terkemuka dengan daya saing global dan berkelanjutan. Maka,dengan media interaksi dalam wadah pasar lelang komoditi agro, diharapkan dapat membantu petani, produsen di Provinsi Lampung, harapnya. Satria Alam menjelaskan bahwa, pada era globalisasi ekonomi dan dorongan perdagangan bebas, tentu akan menyebabkan terjadinya persaing­ an yang ketat di bidang perdagangan, inilah perlunya kepiawaian para petani dan produsen yang di dorong oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, jelas dia. Karena itu, kata Satria Alam, kepiawaian para pelaku pemasaran komoditi agro merupakan

salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam proses pembentukan harga komoditi, tambah dia. “Lampung salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kontribusi dan berperan mendukung pertumbuhan ekonomi Nasional,” kata Satria Alam. Maka, perlunya diantisipasi sejak dini, sehingga peran tesebut mampu terwujud secara maksimal dan terwujudnya Lampung Berjaya. Lampung Barat merupakan sentra kopi terbaik dan terbesar di Provinsi Lampung, maka kita berharap kopi robusta akan mampu

Lambar Perkuat Kemitraan Konservasi Lambar, FAKTUAL– Assisten Bidang Perekonomian dan pembangunan Pemkab Lampung Barat (Lambar) Ir. Sudarto memimpin rapat persiapan kedatangan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem di Ruang Rapat Kagungan, kemarin. “Kedatangan Dirjen konservasi sumber daya alam dan ekosistem 10 Juli mendatang untuk melakukan penegasan Lampung Barat sebagai Kabupaten konservasi sebagai misi pertama dari kepemimpinan H. Parosil Mabsus dan Drs. H. Mad Hasnurin sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lampung barat, Kabupaten konservasi didasari luas wilayah hutan lindung 50% sehingga penegasan tersebut juga untuk

mencegah terjadinya pelanggaran terhadap wilayah Taman Nasional,” ujar Sudarto. Selanjutnya, salah satu poin penting dalam kegiatan ini adalah pengelolaan hutan lindung oleh petani Lampung Barat dapat dipergunakan dengan adanya penandatangam kerjasama ini. Kemudian, dengan kedatangan Konservasi sumber daya alam dan ekosistem tersebut, dapat tersusun data sistematis sehingga kedepannya dapat dilaksanakan MOU, selain itu juga kegiatan ini akan sekaligus melaksanakan peringatan Hari lingkungan hidup sedunia yang rencananya akan berlokasi di Kebun Raya Liwa. (ADI)

bersaing dan memiliki nilai jual yang pantas sesuai kualitasnya, tambah dia. Program pasar lelang, kami sangat berharap agar mengintegrasikan pola kerjasama yang baik antara petani, pedagang dan konsumen, sehingga akan mendapatkan kepastian tentang gambaran jumlah produk, konsumen dan komoditas yang akan di transaksikan, tandasnya. Sementara, Ketua Panitia pelaksanaa pasar lelang komoditas agro Ir. Ofrial yang juga Kabid Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Provinsi Lampung menambahkan, kegiatan pasar lelang komoditas agro di tahun 2019 ini

diikuti sekitar 60 orang peserta mulai dari para petani, kelompok tani, Gapoktan, pedagang, pengepul dan industri makanan ringan, baik dari dinas maupun usaha masyarakat. Alhamdulillah kegiatan berjalan lancar yang berlangsung di aula Kantor Dinas Kesehatan Pemkab Lampung Barat, singkatnya. Hadir dalam kegiatan pasar lelang komoditi agro, Asisiten II Seskab Lampung Barat Sudarto mewakili Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus, jajaran OPD Pemkab Lampung Barat, pelaku usaha serta perangkat Kecamatan setempat. (ADI)

Parosil Lantik Peratin Sidomulyo

Lambar, FAKTUAL - Bupati Lampung Barat (Lambar) Parosil Mabsus melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah peratin Pekon Sidomulyo Kecamatan Pagar dewa di Pekon Sidomulyo, kemarin. Bupati didampingi Ketua TP-PKK Partinia Parosil Mabsus, Wakil Ketua I DPRD, anggota DPRD dapil Pagar dewa, Kasdim 0422 Lambar, Kapolsek Belalau, Assisten dan staff ahli, kepala OPD dan sekcam Pagar dewa. “Inovasi pembangunan tentunya akan berdampak secara langsung terhadap perbaikan kualitas ekonomi masyarakat, oleh karena itu sangat diperlukan upaya untuk mendorong terjadinya pertukaran pengetahuan dan inovasi pekon, baik dengan cara bertukar ide antar pekon lain atau memunculkan ide-ide baru sesuai SDM dan SDA yang ada di pekon tersebut karena inovasi pekon merupakan kunci kemajuan masyarakat. Inovasi baru dapat dipergunakan dan dikembangkan oleh masyarakat setempat agar menjadi lebih mandiri,” ujar parosil saat membuka pelantikan. Selanjutnya, Pemkab Lambar mengucapkan selamat mengemban amanah kepada saudara Sulistyo sebagai peratin Pekon Sidomulyo.

Jabatan yang saudara emban merupakan kepercayaan yang harus dijaga dan dilaksanakan sebaik-baiknya sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat terutama mengembangkan inovasi baru untuk pekon ini. Peratin merupakan tokoh sentral, sehingga perbuatan, tindakan dan tutur katanya senantiasa akan menjadi teladan bagi masyarakatnya sehingga sangat diperlukan arahan dari peratin agar lebih baik lagi untuk pekon ini, kewibawaan peratin akan bergantung pada kemampuannya menjaga kepercayaan masyarakat dengan senantiasa menampilkan suri teladan yang baik serta memberikan pelayanan yang setulustulusnya pada masyarakat. Pihaknya berpesan, peratin harus dapat menjadi sosok seorang pemimpin dan bisa menjadi teladan bagi warga masyarakat. Dalam hal pengelolaan keuangan pekon, harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Hal ini penting diketahui karena pekon pada saat ini anggarannya cukup besar, sehingga perlu disikapi dengan penuh kehati-hatian dan penuh tanggung jawab. (ADI)


FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMBAR

BENAR BERIMBANG

Edisi 495/ Tahun Ke-17/ 8 - 14 Juli 2019

16

Parosil Resmikan Renovasi Masjid

Lambar, FAKTUAL- Pembangunan dan renovasi masjid resmi dimulai , ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Lampung Barat H. Parosil Mabsus didampingi Dandim 0422 Lambar dan Ketua TP-PKK Partinia Parosil mabsus pada pembangunan Masjid Al Iman

Pekon Suoh Kecamatan Bandar Negeri Suoh, kemarin. Hal ini merupakan salah satu janji Bupati yang masuk dalam pitu program. “Pembangunan Masjid Al-iman ini merupakan salah satu wujud dari usulan

Musrenbang Kecamatam beberapa waktu yang lalu, jadi kami berpesan kepada pengurus masjid tolong di pantau pembangunan masjid ini karena pembangunan ini merupakan salah satu wujud dari pitu program Lampung Barat,” ujarnya.

Kemudian, diharapkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan masjid, bentuk bantuan tidak hanya dalam bentuk materi akan tetapi juga bisa dalam bentuk tenaga, pikiran dan doa. Mudah-mudahan dengan bantuan akan dibalas dengan amal dan pahala dari Allah SWT yang akan dirasakan dihari akhirat nant Laporan Kepala Dinas PUPR Ir. Ansari wujud pelaksanaan dari pitu program peningkatan iman dan taqwa salah satunya dengan pembangunan masjid ini. Sebelumnya, Parosil Mabsus juga melakukan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Attaqwa Pekon Sidomulyo, Kecamatan Pagar dewa . “Renovasi masjid ini adalah salah satu program unggulan dalam kepemimpinan Parosil Mabsus sehingga kegiatan ini akan terus dilaksanakan hingga akhir periode sebagai bentuk kepedulian pemerintah untuk menunjang dan mempermudah masyarakat melaksanakan ibadah jadi diharapkan dengan renovasi masjid yang telah dilaksanakan dapat meningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan masyarakat,” tandas Bupati. Kemudian, pembangunan demi kesejahteraan masyarakat tidak hanya sekedar pembangunan fisik atau membangun infrastruktur saja tetapi harus diimbangi dengan membangun dalam bidang agama dengan memperbanyak ilmu agama atau pembangunan sarana ibadah seperti yang dimulai hari imi di Masjid Attaqwa. Membangun sarana ibadah ini tidak hanya tanggung jawab Pemkab tetapi merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karema itu pihaknya berpesan kepada pengurus masjid dan masyarakat agar dapat melakukan pengawasan untuk pembangunan masjid ini, karena yang akan menggunakan masjid adalah masyarakat setempat sehingga yang mengetahui kekurangannya adalah masyarakat. (ADI)

Peratin Diminta Bijak Gunakan DD Lambar, FAKTUAL - Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus meminta peratin lebih bijak dalam penggunaan Dana Desa (DD). “Harapannya untuk peratin terpilih agar lebih baik membangun Pekon dan penggunaan ADD nya lebih bijak lagi serta gunakan dana desa dengan efektif dan efisien sehingga tepat sasaran karena ADD bukan hanya untuk membangun jalan saja tetapi ADD digunakan untuk peningkatan perekonomian dengan cara memberdayakan kreatifitas masyarakat setempat agar dapat dipasarkan ke Pekon atau daerah lain,” ujar Parosil saat melantik peratin Pekon Srimulyo Kecamatan Bandar Negeri Suoh dan penyerahan bantuan tenda kepada satgas penanggulangan bencana di Lapangan Pekon Srimulyo, kemarin.

Turut hadir Dandim 0422 Lambar, Ketua TP-PKK Partinia Parosil Mabsus, Kasdim 0422 Lambar, Assisten dan Staff Ahli, Anggota DPRD, Kepala OPD, Camat dan masyarakat. Parosil juga mengatakan, terkait hal tersebut adalah dengan hadirnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes ini digadang-gadang bisa menjadi penggerak utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pekon, pada zaman milenial ini Internet ini dapat memberikan ruang yang tak terbatas untuk siapapun dalam menyerap berjuta-juta informasi baru tanpa adanya batasan ruang dan waktu, maka serapan informasi inilah yang kemudian menciptakan sebuah perubahan persepsi bagi masyarakat. (ADI)

Pemkab Lambar Dukung Program Prona Lampung Barat, FAKTUAL - Assisten Bidang Pemerintahan dan kesra Wasisno Sembiring membuka penyuluhan pembuatan sertifikat tanah melalui proyek operasi daerah agraria (proda) Pemkab Lampung Barat (Lambar) 2019 di Balai Pekon Cipta Mulya Kecamatan Kebuntebu, kemarin. Dalam kesempatan tersebut Wasisno menyampaikan, Pemkab Lambar dukung program prona sehingga penyuluhan ini bertujuan agar peserta memanfaatkan sebaikbaiknya program pemerintah daerah ini, ikuti acara sampai selesai, pahami prosedur dan tata cara pendaftaran tanah, segera menyiapkan segala berkas yang dibutuhkan melalui pokmas yang dibentuk oleh peratin cipta mulya dan Pendamping Keluarga Harapan (PKH). “Adanya penyuluhan pembuatan sertifikat tanah melalui proda dilaksanakan karena

perkembangan pesat yang terjadi dalam pembangunan di Indonesia khususnya Kabupaten Lampung Barat, tidak bisa dilepaskan begitu saja dengan hubungannya akan kepastian pendaftaran tanah, karena tanah jelas menjadi aspek utama dan penting dalam pembangunan, dimana seluruh kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat memerlukan tanah untuk melakukan kegiatan tersebut,” jelasnya. Kepala Dinas PUPR Ir. Ansari menyampaikan tahun anggaran 2019 ini terdapat pemerintah kabupaten lampung barat telah menganggarkan kegiatan proda untuk 100 bidang tanah dengan syarat-syarat luas tanah dan bangunan yang mendapatkan program ini tidak lebih dari 1.000 meter persegi, tanah dan bangunan yang diusulkan belum bersertifikat dan diutamakan kepada golongan masyarakat yang membutuhkan (kurang mampu). (ADI)


FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 495/ Tahun Ke-17/ 8 - 14 Juli 2019

PESISIR BARAT

17

DPRD Pesibar Gelar Paripurna Pengantar Ranperda Pesibar, FAKTUAL -Bupati Pesisir Barat (Pesibar) DR.Drs.Hi.Agus Istiqlal,SH.,MH menghadiri acara rapat paripurna penyampaian nota pengantar ranperda usul eksekutif dan inisiatif DPRD, di Gedung Dharma Wanita, kemarin. Dalam sambutannya Bupati menyampaikan beberapa hal diantaranya : pertama ranperda tentang penyelenggaraan konsultasi publik; kedua ranperda tentang penyelenggaraan pelayanan publik; ketiga ranperda tentang pengelolaan dan penyelengaraan pendidikan; keempat ranperda tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan; kelima ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten pesisir barat nomor 8 tahun 2018 tentang pendirian badan usaha milik daerah kabupaten Pesibar PT. krui sukses mandiri (Perseroda); keenam ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten pesisir barat nomor 9 tahun 2018 tentang penyertaan modal pemerintah kabupaten Pesibar kedalam modal saham PT. Krui Sukses Mandiri (Perseroda). “Kemudian, berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, mengatur hal ini dengan dua nomenklatur yang berbeda namun dengan tujuan dan esensi yang sama yakni penyebarluasan dan partisipasi masyarakat. yang pertama dinyatakan bahwa dalam tahapan proses pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan harus dilakukan penyebarluasan kepada masyarakat. penyebarluasan ini sudah dimulai sejak tahap perencanaan, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pembahasan hingga pengundangannya. nomenklatur yang kedua menyebutkan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang- undangan baik secara tertulis maupun lisan. forum penyampaian masukan tersebut dapat dilakukan melalui suatu rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi atau seminar, lokakarya dan/ atau diskusi. masyarakat dalam konteks pasal

ini merupakan orang perseorangan maupun kelompok orang uang memiliki kepentingan atas substansi peraturan dimaksud,” ungkapnya. Selanjutnya, mengingat pelayanan publik merupakan salah satu syarat penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik sehingga harus terus ditingkatkan kualitasnya sesuai dengan amanat undang-undang dasar 1945, guna menjamin kesederhanaan, kemudahan,

Bupati Pesibar Hadiri Paripurna Panyampaian Pandangan Umum Fraksi

Pesibar, FAKTUAL - Bupati Pesisir Barat (Pesibar) Agus Istqlal hadiri rapat paripurna penyampaian pandangan umun fraksi-fraksi atas ranperda Inisiatif DPRD, kemarin. Dalam sambutannya Agus menyampaikan bahwa dengan dirumuskannya kawasan tanpa rokok tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia dalam penanganan kesehatan preventif warga negaranya terutama yang berkaitan pelaksanaan pasal 28 h ayat (1) uud 1945, undang-undang kesehatan juga mengamanatkan pelaksanaan kawasan tanpa rokok sebagai jaminan tersedianya lingkungan hidup yang baik dan sehat kepada masyarakat. “Pemerintah kabupaten pesisir barat berharap dengan terbentuknya peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok ini dapat meningkatkan

kesadaran masyarakat kabupaten pesisir barat terhadap kesehatan dirinya, orang lain dan lingkungan disekitarnya serta mengendalikan kebiasaan merokok di masyarakat, “ jelasnya. Menyambut baik atas apresiasi dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten pesisir barat yang telah peduli dan peka terhadap kebutuhan masyarakat pesisir barat mengenai rancangan peraturan daerah kabupaten Pesisir Barat tentang kawasan tanpa rokok. dalam upaya untuk mewujudkan hak atas lingkungan yang sehat tidak lepas dari fungsi pemerintah tentunya untuk melindungi masyarakatnya. Turut hadir Pj.Sekda N.Lingga Kusuma, Wakil Ketua l DPRD, Wakil Ketua Il DPRD dan 16 Anggota DPRD, Pabung, seluruh Kepala OPD. (NAS)

keterjangkauan dan dapat memberi manfaat bagi masyarakat. “Pelayanan tersebut diberikan untuk memenuhi hak masyarakat yang merupakan layanan publik dalam bentuk pelayanan jasa dan barang,” jelasnya”. Seiring perkembangan dan kondisi empiris lainnya, pemerintah kabupaten pesisir barat bermaksud meningkatkan modal dasar dan

komposisi kepemilikan, yang diharapkan dapat meningkatkan skala bisnis dan mempercepat akselerasi perkembangan perseroan. BUMD inilah yang keberadaannya merupakan salah satu jantung bagi penggerak kegiatan disegala sektor, sehingga dapat terwujud cita-cita dan tujuan dilakukannya pembangunan yaitu terciptanya masyarakat yang sejahtera dari segala aspek kehidupan. (NAS)

Pj Sekda Buka Sosialisasi E-Reporting Pesibar,FAKTUAL - Pj.Sekda Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung, Ir.N.Lingga Kusuma.MP membuka cara konsolidasi dan sosialisasi e-reporting dharma wanita persatuan, di gedung Gsg Selalaw, kemarin. Dalam sambutannya Pj.sekda menyampaikan bahwa dharma wanita persatuan merupakan organisasi kemasyarakatan yang menghimpun dan membina istri para aparatur sipil negara, guna membantu pemerintah dalam menjalankan berbagai program yang berkaitan dengan pendidikan, ekonomi dan sosial budaya. “Keberadaan dharma wanita persatuan dari tingkat pusat hingga tingkat kelurahan merupakan potensi yang patut diperhitungkan dalam peranannya sebagai mitra kerja pemerintah. selain itu, organisasi yang beranggotakan istri pns ini memiliki tujuan membentuk perempuanperempuan indonesia yang bermanfaat bagi bangsa dan negara, “ jelasnya.

Selanjutnya, Dharma Wanita persatuan kabupaten Pesibar diharapkan mampu terus mengembangkan sasaran program kerjanya untuk anggota, keluarga dan masyarakat sehingga organisasi ini bisa menjadi mitra kerja strategis pemerintah dalam menjalankan program kemasyarakatan dan melalui kegiatan konsolidasi ini juga diharapkan dapat menguatkan struktur kelembagaan serta meningkatkan karakter anggotanya. “Kemudian dengan adanya kegiatan sosialisasi e-reporting pada hari ini tentunya mempunyai tujuan agar organisasi dharma wanita persatuan kabupaten Pesibar lebih maju, baik pelaksanaan kegiatannya maupun manajemen pelaporannya. dengan adanya kegiatan sosialisasi e-reporting ini tentunya untuk mempermudah bagi setiap unsur pelaksana dalam pengiriman LPPK (laporan pelaksanaan program kerja) “tutup Lingga. (NAS)


FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

KEPRI

BENAR BERIMBANG

Edisi 495/ Tahun Ke-17/ 8 - 14 Juli 2019

18

DPRD Kepri dan Pemprov Bentuk Tim Atasi 2.627 Nasib Guru Honor

Kepri, FAKTUAL - Wakil Gubernur Kepulauan Riau H. Isdianto bersama ketua komisi IV DPRD Kepri Teddy Jun Askara melakukan audiensi dengan beberapa perwakilan guru honor SMU sederajat di ruang kerja Wakil Gubernur, kemarin. Pertemuan ini merupakan untuk menindaklanjuti keluhan para guru honor SMU sederajat di Kepri. Karena semenjak ada pelimpahan SMU dari tingkat II ke tingkat I, mereka merasa nasib statusnya menjadi tidak jelas. Sebelumnya para guru honor ini juga sudah pernah menyampaikan keluhannya kepada wakil Gubernur, termasuk ke DPRD dan sebagainya. Menurut Isdianto audiensi yang dia lakukan

dengan didampingi komisi IV DPRD bersama perwakilan para guru honor adalah bentuk upaya Pemprov Kepri untuk mencari solusi atas setiap permasalahan masyarakat yang ada, termasuk permasalahan para guru honor. Isdianto juga tidak ingin persoalan ini nantinya menjadi besar sehingga menimbulkan aksi masa yang seharusnya bisa dihindari. Seperti yang pernah terjadi sebelumnya. “Ini adalah follow up atas keluhan masyarakat. Bapak dan ibu guru ini sebelumnya sudah pernah menyampaikan masalah mereka kepada kita. Bahkan mereka juga sudah ke Dewan. Makanya kita ingin masalah guru honor ini segera menemukan solusi. Setidaknya follow

up awal ini akan melahirkan titik terang, langkah apa kira-kira yang harus kita lakukan dalam waktu dekat ini. Yang penting para guru honor ini tidak lagi merasa jika masalah mereka seperti dibiarkan oleh pemerintah,” kata Isdianto. Isdianto juga setuju dengan usulan ketua komisi IV DPRD Kepri Teddy Jun Askara tentang pembentukan tim kecil untuk memfollow up persoalan guru-guru honor yang ada di Kepri ini hingga ketingkat pusat. “Usulan ketua komisi IV untuk membentuk tim kecil sangat baik menurut saya. Termasuk nanti didalamnya ada dari pihak BKD dan Diinas Pendidikan. Namun kita berharap para guru semua untuk lebih bersabar. Yakinlah,

kita Pemprov Kepri akan berusaha semaksimal mungkin mencari solusi masalah ini. Dan saya yakin Gubernur juga memiliki niat yang sama, yakni masalah ini agar segera ada titik terangnya,” ujarnya. Lebih lanjut, Isdianto kembali menghimbau para guru honor yang ada agar lebih sabar lagi untuk menunggu adanya solusi untuk ini. Apalagi sekarang pihak BKPSDM dan Dinas Pendidikan Kepri sudah mulai melakukan pendataan atas guru-guru honor yang ada. Selanjutnya, tim kecil yang akan segera dibentuk akan segera menggiringnya hingga ke pemerintah pusat, guna mencari formula hukumnya. “Intinya bersabar dulu lah ya bapak dan ibu. Dan dengan ada pertemuan awal seperti ini, tujuannya agar tidak ada lagi aksi seperti yan sudah-sudah. Karena tentu kita semua tidak menginginkannya,” ujarnya. Sementara itu, ketua komisi IV DPRD Kepri Teddy Jun Askara menyampaikan audiensi seperti ini penting karena para guru ini sebelumnya sudah ke DPRD Kepri mengeluhkan hal ini. “Bersama saya, ini adalah pertemuan kedua. Para guru honor ini mengeluh seakan nasib para guru honor ini seperti dibiarkan tanpa ada solusi. Makanya, pada kesempatan ini kita tegaskan bahwa Pemerintah Kepri, baik eksekutif maupun legislatif sangat perduli dan akan segera mencari solusi. Makanya saya sarankan agar ada tim kecil yang bisa bergerak sampai ke pusat,” ujar Teddy. Sementara itu salah seorang perwakilan dari guru honor yang hadir pada kesempatan ini mengatakan bahwa sekitar 2.627 guru honor yang mengajar di sekokah SMA sederajat di Kepri. “Kalo pak Teddy tadi mengatakan kami merasa seperti dibiarkan, memang iya kami merasakan itu pak. Namum dengan pertemuan ini, kami menjadi merasa lega. Kami hanya minta agar kita semua terdata di BKD dan punya status yg sama dengan PTT,” harap mereka. (JN)

Kembalikan Kejayaan Kenalkan Kepri dengan Olahraga Penyengat dengan Ruh Alquran Kepri, FAKTUAL - Gubernur H Nurdin Basirun optimis sejarah dan nama besar yang disandang Pulau Penyengat sejak dahulu akan semakin kuat dibidang keagamaan. Terlebih jika dikemas dengan komitmen penuh semua pihak untuk konsen di bidang tahfiz quran. “Jika niat ini terwujud kedepan apabila masyarakat berkun­ jung ke pulau ini dise­ tiap sudut kam­ pung banyak dijumpai san­ tri tahfiz yang se­ nan­t iasa b erbaur d e­n g­a n warga dan terlihat aktivitas kegiatan santri dalam syiar Al Quran di pulau tahfiz ini,” ujar Nurdin usai safari subuh dan membuka karantina Pulau Tahfiz di Masjid Raya Sultan Pulau Penyengat, Tanjungpinang, kemarin. Selain itu, Nurdin juga ingin tidak hanya anak-anak dari luar saja yang berkesempatan belajar disini namun juga anak daerah turut menjadi prioritas. Untuk itu Nurdin meminta kepada para orang tua agar tidak ragu mengajak anak-anaknya untuk belajar disini, apalagi manfaatnya begitu besar karena belajar al quran dan agama merupakan investasi yang berharga bagi masa depan. “Sehingga anak-anak tempatan bersemangat dalam belajar dan turut serta mensyiarkan Al

Qur’an sebagaimana para leluhurnya di pulau penyengat,” lanjutnya. Sementara itu, Ketua Pengurus Pulau Tahfidz Ustaz Ruli Attaqi melaporkan untuk angkatan kedua ini terdapat santri sebanyak 30 orang (12 orang putra dan 18 orang putri. Tahun ini ada 1 orang anak Penyengat yang ikut menghafal Al Quran. “Kita ingin meng­ em­balikan kejayaan pulau penyengat dengan ruh Al Q u r a n sebagai­ mana yang diting­ galkan oleh lelu­ hur kita di­ depan pintu masuk Masjid berupa tulisan tangan Mushaf Al Quran,” kata Ustaz Ruli. Ada yang menarik bahwa salah santri berasal dari New York meskipun orang tua asli dari Payakumbuh. 14 tahun tinggal di New York dan pertama kali ke Indonesia langsung ingin belajar al quran di pulau penyengat. Kemudian terdapat program kegiatan lainnya yang bersifat lanjutan bahwa setiap santri akan diberi amanah membina khusus anak-anak penyengat ke rumah rumah minimal 1 santri membina 5 anak penyengat. “Untuk pemusatan santri tahun ini selain di tanjung datok juga ada di kampung bulang pulau penyengat sehingga manfaat bagi lingkungan untuk keberadaan santri tahfidz merata,” lanjutnya. (JN)

Kepri, FAKTUAL - Gubernur H Nurdin Basirun mendorong pelaku olah raga untuk membuat Kepri semakin terkenal hingga ke dunia luar. Termasuk memperkenalkan Kepri dengan prestasi-prestasi para atlitnya. Sementara, iven olahraga dunia harus semakin sering digelar. “Kita bisa. Apalagi semua bahu membahu mewujudkan semua itu. Termasuk dari sepakbola,” kata Nurdin saat membuka seleksi tim sepak bola 757 di Batam, akhir pekan lalu. Untuk sepakbola, Nurdin memang ingin pembinaan sejak usia dini terus dilakukan. Karena itu, Nurdin termasuk rajin memotivasi seleksi olah raga para atlit. Malah, motivasi itu dilakukan hingga ke pulau-pulau. Dalam bahasa Nurdin, undangan sepak bola dari pulau pulau dia akan datang. Memotivasi dan mendorong munculnya bibitbibit baru. “Siapa tahu muncul bibit-bibit terbaik. Fisik

mereka okey. Biasa di laut, biasa dengan alam Kepri,” kata Nurdin. Karena itu, kepada peserta seleksi, Nurdin berpesan untuk mengikutinya dengan kesungguhan. Menjaga fisik dan mental. “Jangan bermental cengeng. Orang sukses itu pernah mengalami kegagalan berkali kali,” kata Nurdin. Nurdin pun bertanya kepada pelatik 757 yang melakukan seleksi. Apakah anak-anak ini bisa menjadi yang terbaik. “Pelatih jawan bisa asal semua bersungguhsungguh,” kata Nurdin. Kesungguhan itu, kata Nurdin ada pada diri para peserta. Karena mereka yang menentukan dirinya terpilih. Siapa yang terpilih merupakan wewenang pelatih. Menurut Nurdin, dalam olah raga ini tak ada titip menitip untuk memilih. “Siapa yang bagus masuk. Zaman now tidak ada itu titip menitip. Saya serahkan kepada coach,” kata Nurdin. (JN)


FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

SUMSEL

BENAR BERIMBANG

Edisi 495/ Tahun Ke-17/ 8 - 14 Juli 2019

19

Muara Enim Pamerkan Potensi di APKASI Expo 2019 Muara Enim, FAKTUAL - Bupati Muara Enim, Ir. H. Ahmad Yani, MM bersama Jajarannya hadir pada ajang pembukaan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Otonomi Expo 2019 di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC) Senayan Jakarta, kemarin. Pada kesempatan ini, Bupati didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Muara Enim, Ir. Hj. Sumarni Ahmad Yani, M.Si, Asisten II Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim, Drs. Amrullah Jamaludin, Kepala Dinas Koperasi Muara Enim, Surdin, SE, dan Kepala Badan Kesbangpol Muara Enim, Drs. Andi Wijaya. Ajang APKASI Otonomi Expo 2019 ini semula akan dibuka Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo, dan kemudian diwakilkan Menteri Politik, Hukum dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) H. Wiranto. Dengan kekayaan sumber daya alam melimpah serta kaya inovasi yang dimiliki Kabupaten Muara Enim, Pemkab Muara Enim dipimpin Bupati Muara Enim, Ir. H. Ahmad Yani, MM, pada pameran APKASI Otonomi Expo 2019 berlangsung 3 - 5 Juli 2019 memamerkan potensi pertanian dan perkebunan, potensi sawit dan karet, potensi perikanan, potensi Kopi Semendo, potensi wisata, potensi gas dan batubara, serta kemudahan dalam perizinan ditampilkan dalam bentuk video dan data - data. Kemudian, 25 agenda pesona wisata Kabupaten Muara Enim dalam Muara Enim Colur Festival juga ditampilkan sebagai ajang promo adanya kegiatan wisata di Kabupaten Muara Enim. Menurut Bupati dengan pameran ini menjadi sarana bagi para investor untuk melakukan

invenstasi pada bidang bidang bisnis yang dianggap strategis. Jadi, guna menarik minat para investor disediakan informasi mengenai

Wakil Bupati Muara Enim Buka RAD-PUG

Muara Enim, FAKTUAL - Wakil Bupati Muara Enim H. Juarsah, SH buka langsung Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarustamaan Gender (RAD-PUG) yang bertempat di Ball Room Hotel Griya Serasan Sekundang Muara Enim, dengan Narasumber Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya Pembangunan Semarang Dr. Indra Kertati, M.Si. “Pembangunan berbasis Gender merupakan implentasi dari pemenuhan hak asasi manusia. Kesetaraan Gender adalah persamaan status antara perampuan dan laki-laki untuk merea­ lisasikan hak asasinya secara penuh dan samasama berpotensi untuk menyumbangkan kepada Pembangunan, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya serta menikmati hasilnya,” kata Juarsah, kemarin. Ia menambahkan, Sebagai upaya memperce­ pat pencapaian tujuan pembangunan yaitu

mensejahterakan seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, maka sejak tahun 2000 telah diterbitkan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. “Saya berharap, kata Juarsah dengan adanya kegiatan ini dapat membuka wawasan kita semua untuk lebih memahami arti dan pentingnya Kesetaraan Gender, sehingga percepatan kesetaraaan dan keadilan Gender di Kabupaten Muara Enim dapat tercapai dengan demikian kualitas dan peran perempuan kedepan dalam Pembangunan semakin meningkat yang pada akhirnya akan mempercepat terwujudnya Kabupaten Muara Enim #MERAKYAT Muara Enim untuk Rakyat,” pungkasnya. Turut hadir FKPD Kabupaten Muara Enim, Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemkab Muara Enim dan Tamu undangan lainnya. (MAR/JAL)

keunggulan potensi dari Kabupaten Muara Enim yang informasinya untuk menerangkan kepada tamu atau calon investor dengan harapan

daya tarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Muara Enim semakin meningkat. (MAR/JAL)

Pemkab Lahat Mediasi Sengketa Lahan Lahat, FAKTUAL - Dalam upaya menciptakan kondisi yang kondusif Investasi di daerah, Pemerintah Kabupaten Lahat melakukan mediasi penanganan sengketa lahan dari warga Desa Tanjung Lontar dengan PT. Musi Hutan Persada (MHP) di ruang Oprom l Pemerintah Kabupaten Lahat, kemarin. Hadir dalam penanganan sengketa lahan ini, Bupati Lahat Cik Ujang SH, Asissten l, Kepala Dinas PU Cipta Karya Ahmad Hartawan, Camat Merapi Timur Miharta SE, Kepala Desa Tanjung Lontar, pihak dari PT. MHP, dan pihak pihak yang terkait lainnya. Kepala Desa Tanjung Lontar mewakili masyarakat mengungkapkan, bahwa lahan sengketa tersebut adalah memang hak milik masyarakat Desa Tanjung Lontar, jumlah lahan tersebut 28 hektar sudah ditanami karet, dan disini masyarakat tidak minta diganti dan permintaan masyarakat tanah milik masyarakat jangan di ganggu lagi. Berbeda dengan penjelasan dari PT.MHP, bahwasannya PT tersebut bekerja sesuai dengan ketentuan, karena apa yang harus didirikan dalam perusahaan pastinya akan dikerjakan. “Kami menjelaskan bibit karet tersebut

mecah tersendiri, sehingga karet itu tumbuh dan beredar sehingga jadilah lahan tanaman karet”, ungkap perwakilan PT MHP. Sementara Camat Merapi Timur, Miharta SE, mengatakan, yang perlu di garis bawahi, belum satupun pejabat MHP mengakui bahwa didalam konsusi ini ada APL yang artinya bukan kawasan hutan, dan tanaman itu tidak akan tumbuh jika berasal dari cambah bibit karet, melainkan tanaman itu memang benar di tanam. Bupati Lahat Cik Ujang SH, tadi sudah didengar dari camat dan kepala desa, bahwa ada bukti dari keputusan menteri, jika itu memang tanah milik masyarakat tetap untuk masyarakat, jika itu memang sesuai dengan aturan dari kementerian, Bupati Lahat akan menyerahkan lahan tersebut dengan masyarakat, tapi jika itu memang hak PT.MHP, bukan hak masyarakat berikan lahan itu ke PT.MHP. “Kami Pemerintah Kabupaten Lahat berharap, permasalahan ini jangan sampai terjadi bakarbakaran, dan jangan merusak atau melukai pihak MHP, karena hal itu tindakan yang tidak baik dalam menyelesaikan masalah”, tegas Bupati. (MAR/MAL)


FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

ADVERTORIAL

BENAR BERIMBANG

Edisi 495/ Tahun Ke-17/ 8 - 14 Juli 2019

20

Grand Final Bujang Gadis Serasan 2019 DINAS Pariwisata Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan Colour Full Festival Grand Final Bujang Gadis Serasan 2019, di Balai Room Hotel Grand Zuri, kemarin. Bupati setempat, H. Ahmad Yani dan H. Sumarni, kepala Dinas Pariwisata membuka kegiatan sekaligus nonton bareng lounching Film Anak Kopi. Menurut Ahmad Yani, kegiatan tersebut merupakan cikal bakal dan pencarian bakat peserta dalam mempromosikan pariwisata serta seni budaya lokal kepada pihak luar, baik nasional maupun

internasional. Dia mengatakan, Muara Enim memiliki sumber daya alam dan kaya adat istiadat serta beragam seni budaya. “Saya berharap perserta Bujang Gadis Serasan berperan aktif dalam mempromosikan pariwisata yang ada,� katanya. Kegiatan tersebut diikuti 20 peserta. Hadir pada ajang itu, runner up Putri Sumsel Indonesia Fetri Dwi Amlika, sekda Muara Enim, seluruh unsur uspida, dan undangan lainnya. (ADV)

Dinas Sosial Muara Enim Beri Dana Santunan Kematian DINAS Sosial Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan bekerjasama dengan pihak asuransi menggelar Program Santunan Dana Kematian. Dana asuransi tersebut dianggarkan melalui APBD pemkab setempat Rp2,5 juta per orang dan Rp 5 juta jika meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Setiap warga yang menerima asuransi kematian akan mendapat kartu identitas. Pengajuan klaim asuransi dilakukan ahli waris, berdasarkan kartu identitas, namun jika ahli waris berhalangan, dapat dilakukan pihak lain dengan surat kuasa bermaterai Rp6.000. (ADV)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.