SKM FAKTUAL EDISI 485 | 3-10 MARET 2019

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

Edisi 485/ Tahun Ke-17/ 4 - 10 Maret 2019

HARGA Rp.17.500,-

BENAR BERIMBANG

LAMPUNG SIAP MENJADI TUAN RUMAH MUKTAMAR NU HALAMAN

5

NTP LAMPUNG TERBAIK SE SUMATERA HALAMAN

10

CITIMALL LAHAT RAWAN PENCURIAN HELM HALAMAN

19

SOAL MUSTAFA

KPK PANGGIL BUPATI LAMTIM

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

OPINI

BENAR BERIMBANG

Edisi 485/ Tahun Ke-17/ 4 - 10 Maret 2019

Cawa Kham HOAKS

UCE NASIR

KEMAJUAN teknologi berdampak negatif dan positif tergantung pribadi masing-masing. Di bidang informatika misalnya. Sejak beberapa tahun silam telah berkembang telepon genggam (HP) yang dilengkapi dengan Whats App (WA), facebook (FB), instagram (IG), dan lainnya.

Perkembangan tersebut menunjukkan majunya peradaban manusia. Namun, sangat disesalkan kemajuan teknologi tersebut kerap disalahgunakan pihak tertentu, menyebar hoaks alias berita bohong misalnya.

Hoaks bukan saja berpotensi memecah belah bangsa dan mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) juga negative campaign dan kampanye hitam (black campaign dalam pemilihan presiden (pilpres), pemilihan anggota legislatif ( pileg), pemilihan gubernur (pilgub), dan pemilihan bupati (pilbup).

UU Pokok Pers dan Kode Etik Jurnalistik melarang media menyebarkan berita bohong. Bahkan Islam mengharamkan adu domba serta fitnah karena merupakan perbuatan keji dan tidak manusiawi.

Dalam UU ITE tahun 2008 pasal 28 disebutkan barangsiapa secara tidak sah melawan hukum menyebarkan berita yang menyesatkan dikenakan pidana enam tahun.

Berdasarkan sejarah, hoaks alias berita bohong sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Ingat Fira’un? Raja Mesir kuno tersebut banyak memiliki tukang sihir alias penyampai berita bohong yang bersifat adu domba dan fitnah, dengan tujuan pembodohan bangsa serta mengkerdilkan pola fikir.

Kini menyebarkan hoaks sama dengan mengkerdilkan pola fikir anak bangsa bahkan menyesatkan generasi penerus bangsa.

Sungguh naïf, jika setelah 74 tahun terbebas dari belenggu penjajah, masih ada sekelompok anak bangsa yang ingin memecah belah NKRI demi kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Padahal sudah seharusnya semua pihak atau elemen bangsa menjadi manusia yang beradab.

Sudah menjadi keharusan polisi, pihak penegak hukum, TNI, dan semua elemen bangsa memerangi hoaks. Sebagai anak bangsa yang cerdas tentu akan lebih selektif dalam menyajikan dan menyebarkan serta membaca berita. Telusuri kebenaran informasi yang didapat ke sumber-sumber yang layak dipercaya dan kaji informasi tersebut dengan disiplin ilmu yang didapat, baik sumber berita, fakta, dan data yang disajikan (akurat).

Di sisi lain, orang-orang cerdas dan berakhlakul karimah (iman) tidak akan menyebarkan hoaks. Mengingat mereka telah mengetahui konsekwensi logis (dampaknya). Menyebarluaskan hoaks menunjukkan sikap dan sifat jahiliyah (bodoh) dan itu bertentangan dengan aturan agama maupun dasar negara Indonesia.

Meski terlambat, sudah waktunya kita memerangi kebodohan dan kefakiran (kemiskinan) dalam segala bidang khususnya akhlak.

Bangsa ini tidak akan maju bila penerus perjuangan (generasinya) masih berfikir dan bertindak kerdil alias berprilaku jahiliyah. Berfikir maju dan berjiwa besar, maka bangsa ini akan maju dan berjaya.

“Raihlah asa dengan cara yang baik, sehingga menghasilkan buah yang berkualitas bukan menabur angin yang justru menuai badai.”

l

n l

n l

n

Setelah menjerat sejumlah anggota DPRD Lampung Tengah, kasus Mustafa merembet ke Wagub Lampung Terpilih Nah kan..... hati-hati aja bu Banjir masih melanda beberapa wilayah di Tulangbawang Jangan sampai makan korban lagi Aksi pencurian helm marak terjadi di Citimall Lahat, Sumatera Selatan Apa fungsi juru parkir dan satpam di Mall itu?

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

PT. FAKTUAL BERITA LAMPUNG Akta Notaris No.175 Tanggal 20 Januari 2015 (Fahrul Rozi, SH) NPWP No.: 71.987.123.8-322.000 No. AHU : 0002986.AH.01.01 TAHUN 2015 Anggota SPS : No.32/Kep/I/2015

2

Pesta Rakyat, Uang Rakyat Bertambah

S

AYA mengatakan bahwa dalam setiap pelaksanaan pemilu (pemilihan umum) akan terformat suatu per­ tarungan yang membutuh­ kan potensi yang penuh oleh para calon-calon wakil rakyat dan pe­ mim­pin negara dengan tujuan men­ cari perhatian hati rakyat agar kira­ nya pada pesta demokrasi nanti akan dapat terpilih. Adapun satu dian­ taranya potensi yang dimaksud ada­ lah kapital (dana kampanye), kese­ hatan (energi) dan janji-janji disertai dengan visi-misi yang harus dimiliki dan disampaikan untuk menarik simpati rakyat.

Sebagaimana opini dari Fadil Abidin pada harian Analisa pada 23 Januari 2019, menyebutkan bahwa pada 17 April 2019 nantinya, negara ini akan melaksanakan pemilu yang paling rumit di dunia, karena disaat itu semua rakyat Indonesia akan me­milih calon legislatif DPRD kabu­ paten kota, DPRD propinsi, DPR RI, DPD (senator propinsi) serta presiden dan wakil presiden. Disamping itu juga adanya teknis atau cara pemilihan yang mengha­ruskan KPU (Komisi Pemilihan Umum) untuk mensosia­ lisasikan dengan kerja keras dan matang agar tidak adanya suara rakyat yang salah memilih dan salah men­ coblos pada saat pemilihan.

Entah apa yang membuat sistem demokrasi ini tetap dipertahankan disaat rakyat menjadi makanan para elit politik disaat kampanye. Calon wakil rakyat sangat dekat sekali de­ ngan rakyat, semakin dekatnya (stra­ tegi calon legislatif mendekati rakyat), rakyat sepertinya terhipno­tis dengan janji-janji manis disaat mereka membutuhkan orang-orang yang mampu menyelesaikan perma­salahan pribadi rakyat dan bangsa yang sangat rumit seperti saat-saat ini.

Adapun isu-isu dan dianggap pen­ting dibahas dan didiskusikan dalam memberikan solusi bagi ne­ gara yang sedang berkembang apa­ lagi pada saat menjelang pemilu di antaranya hukum yang dianggap tidak stabil, HAM yang dikuasai oleh orang yang berkuasa, kesenja­ngan ekonomi yang tidak merata ser­ta layanan publik (pendidikan dan kesehatan) yang tidak mem­be­rikan efek kesejahteraan rakyat seperti defisit keuangan BPJS yang membuat pimpinan tersebut selalu mengubah beberapa kali kebijakan. Selanjutnya permasalahan pe­ngang­guran dan kemiskinan yang menjadi isu-isu yang masih dialami oleh rakyat Indonesia.

Sebagai rakyat Indonesia yang sedang dalam menjalankan proses demokrasi yang sedang dianut oleh

DR. SALMAN NASUTION SE.I., MA Dosen UMSU

bangsa ini pasca era reformasi jatuh­ nya pemerintahan presiden Suharto.

Dan selanjutnya, rakyat secara keseluruhan (yaitu warga negara Indonesia yang sudah dite­tapkan oleh undang-undang Repu­blik Indonesia), langsung memilih para calon legislatif dan eksekutif. Sehingga mau tidak mau sebelum pemilihan, calon-calon tersebut harus mencuri perhatian rakyat, dengan kalimat pendekatan adalah, “dimana alamat mu?”. Calon wakil rakyat akan sese­ geranya mendekat di saat rakyat menjawab bertepatan dengan alamat dapil (daerah pemili­han) nya. Tidak ter­henti disaat itu pula, calon pemim­ pin negara (legis­latif dan eksekutif) akan terus dekat dan mendekat sehingga terjadilah diskusi intensif.

Sistem demokrasi ini, mengajar­ kan rakyat secara alamiah yaitu rak­ yat Indonesia menjual mahal sua­ranya pada saat kam­panye, be­berapa calon legislatif dan tim suk­ses calon presiden dan wakil pre­siden mem­ba­yari rakyat dengan janji-janji ma­nis bahkan uang tunai dengan alasan uang transport, uang makan atau lainnya.

Iya benar, sedi­kit rakyat me­nerima uang terse­but. Jika meru­juk informasi dari media sosial, har­ga pasaran uang yang diterima rak­yat disaat kampa­ nye rata-rata Rp.100.000, dan jika dikali dengan jumlah suara untuk satu kursi (kita anggap 10.000 suara tiap dapilnya) sehingga dana yang harus dikeluar­ k an sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar) bahkan lebih. Ada juga calon wakil rakyat tidak menge­luar­kan dana se­banyak itu, namun pun tetap harus menge­ luarkan uang yang tidak sedi­kit selain dari tenaga pikiran dan waktu.

Ada beberapa calon legislatif yang terpilih dengan minim dana kampa­ nye. Hal ini karena adanya kepedulian, gerakan sosial, gerakan pendidikan dan gerakan agama yang membuat nama calon tersebut cukup terkenal di suatu wilayah sebelum pemilu.

Ge­rakan yang menyentuh fundamen­ tal sosial masyara­kat mem­buat nama­ nya tenar dan me­nyentuh hati rakyat, maka pada saat pemilu nama calon wakil rakyat tersebut sudah terkenal tanpa adanya pengeluaran dana kampanye dan sosialisasi yang cukup besar.

Waktu tersisa untuk calon legis­ latif dan eksekutif pada pemilihan umum yaitu lebih kurang satu se­ tengah bulan lagi. Disinilah saatnya seluruh potensi yang ada, harus dikeluarkan untuk memaksimalkan perencanaan dan strategi dalam

pemenangan. Hampir penuh tempat yang berisi kegiatan dan pertemuanpertemuan yang didominasi oleh para calon dan tim sukses untuk mem­bahas deal atau kesepakatan.

Lagi-lagi rakyat banyak diuntung­kan dari perte­muan ini di saat uang trans­ port, uang makan menjadi sesajian yang diberikan oleh para calon.

Dalam sejarah demokrasi di Indonesia apalagi di saat-saat pemilu, merupakan suatu keharusan bagi rakyat untuk terlibat dalam demo­ krasi seperti ini. Sebagaimana arti demokrasi menurut Abraham Lincoln bahwa demokrasi harus ada dan berada pada rakyat yaitu “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Pemilu yang merupakan alat untuk melan­ jutkan keber­langsungan pemimpin bangsa ini harus menjadi bagian yang utuh di saat negara-negara lainnya sudah mengakselerasi­kan dirinya menjadi negara besar dan maju melalui kompetisi ilmu pengeta­ huan dan teknologi. Namun disini kita cukup banyak menemukan konflik internal yang bergelut tanpa akhir dan solusi sehingga menjadi makanan para negara predator.

Ada beberapa negara yang han­cur karena ikut campur negara kuat. Negara Venezuela dengan dualisme pemimpin bangsa, negara Timur Tengah dengan konflik egoisme ideologi dan perang sau­dara sehing­ga menjadi makanan bagi negara kuat yang mempunyai kepentingan politik dan ekonomi.

Satu diantara sebab kehancuran disebabkan kare­na lemahnya rakyat dalam politik dan ekonomi yang mudah terga­daikan dan digulirkan.

Sistem demokrasi dengan alat pemilu menjadi kesenangan tersen­ diri bagi rakyat. Para tim sukses me­ ngundang rakyat secara massal ataupun individu untuk mengikuti sosialisasi, seminar, pertemuan atau rapat dengan narasumber dari caloncalon tersebut. Kepentingan pribadi, organisasi, partai politik bahkan keluarga akan dibawa menjadi prilaku dan kebijakan pada saat terpilih nantinya. Rakyat sebagai slogan dari negara demokrasi akan terasa terpinggirkan di saat mereka sudah terpi­lih, karena pada saat itu, bukan saatnya rakyat bisa berbicara di depan publik pasca pemilu.

Calon legislatif jangan berfikir bahwa uang yang dia berikan kepada rakyat saat kampanye, akan tergan­ tikan melalui proyek-proyek atau­pun korupsi dan uang suap yang didapat sehingga merugikan rakyat dan negara. Jika caleg sudah berbuat untuk rakyat sebelum pemilu, dengan ikut bergotong royong, sering ikut pengajian dan atau kebaktian, aktif berbicara tentang kepentingan rakyat.

Ombudsman : Hi. Ahmad Rio Teguh, Ariyansah SH. Pemimpin Umum/Perusahaan : Uce Nasir Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab : Dadang Saputra Redaktur Pelaksana : Yulizar Kundo Redaktur : Sobki Roni, SH., Elwin Sianturi, Muammar Habie Y, Ahmad Sidik. Sekretaris Redaksi : Angga Saputra Penasehat Hukum : Mahdalena,SH., Serly Aprilia,SH.,MH. Provinsi : Angga Saputra, Asnaini, Zen, Gani Bazar, Firmansyah Lampung Timur : Damiri (Ka.Biro), Drs. A.Wahid, Mustafa Lampung Tengah Wilayah Timur : Berliansyah (Ka.Biro) Lampung Tengah (Gayabaru) : Johanda S : Lampung Selatan : - Biro Pringsewu : Made Setiawan,Subali, Budi Karyadi, Supriyanto. Biro Pesawaran : Nasrin (Kabiro), Bustromi, Nahru, Sri Asih, M Obie, M. Juhri. Biro Tanggamus : Dodi Kasuma (Kabiro) Biro Way Kanan : Rusdi,S.Sos. (Kabiro), Herman, Usman Hadi, Jefri Julfan Biro Pesisir Barat : Nasiarudin (Kabiro). Biro Lampung Barat : Adi Suwiknyo (Ka. Biro). Biro Mesuji : Tabrani (Ka.Biro). Tulang Bawang : Muhtar (Ka. Biro), Hermansyah. Biro Tulang Bawang Barat : - Perwakilan Jambi : Chandra Andesta (Kaper), Lahat/Muara Enim : M Umar, Muara Enim : Jamal P. Perwakilan Jabodetabek : Rio Andaru (Kaper) Perwakilan Banten : N Iskandar (Kaper) Manager Umum : Tia Amelia Manager Keuangan : Windri Widiarti Promosi dan Iklan : Oma Amanah Tarif Iklan : Rp. 4000,- Per Baris (Min. 3 Baris Max. 10 Baris) Umum Display Rp.10.000,-/mmk(BW), Rp.16.000,-/mmk (Full Colour), Harga Belum Termasuk PPN 10% Harga Eceran : Rp. 12.500,- (luar kota tambah ongkos kirim) No. Rekening : BCA: 0230929033 BRI: 5798-01-011580-53-6 BUKOPIN : 0505004943 Bank Lampung : 3910304112917 a.n UCE NASIR, No Rekening Giro : 4050002003927 an. Faktual Berita Lampung.

Penerbit : PT. Faktual Berita Lampung Alamat Redaksi Pemasaran : Jl.Sisingamangaraja No.44 Bandar Lampung. Hp.0853 8427 1117 - 0812 7224 5525 Alamat Biro Bandar Lampung : Perum Wana Asri. Jl.Tata Lestari Blok C4/9 Beringin Jaya Kemiling Bandar Lampung. Email : ucenasir.faktualnews@gmail.com Website : www.faktualnews.com Percetakan : Media Tanjung Karang Jl. Duku No.4 Pasir Gintung Bandarlampung (0721) 5600 454 / 256 169 (isi diluar tanggung jawab percetakan)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

UTAMA

BENAR BERIMBANG

Edisi 485/ Tahun Ke-17/ 4 - 10 Maret 2019

3

SOAL MUSTAFA

KPK Panggil Bupati Lamtim Bandarlampung, FAKTUAL Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Bupati Lam­ pung Timur (Lamtim) Chusnunia Chalim alias Nunik dalam penyidikan kasus suap terkait pengadaan barang dan jasa di Pemkab Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018.

Chusnunia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan bupati Lampung Teng­ah Mustafa (MUS).

Dijadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim alias Nunik sebagai saksi untuk tersangka MUS (Mustafa) terkait suap penga­ daan barang

dan jasa di Pemkab Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018, kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, kemarin.

Dalam penyi­ dikan kasus itu, KPK sedang men­ dalami soal dugaan aliran dana kepada Mustafa untuk m e n­d a p a t k a n pekerjaan atau proyek di Peme­ rintah Kabupaten Lampung Tengah.

Sebelumnya pada 30 Januari 2019, KPK menetapkan tujuh tersangka untuk tiga perkara berbeda dalam pengembangan perkara suap kepada DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait pinjaman daerah pada APBD Tahun Anggaran 2018.

Dalam perkara pertama, KPK menetapkan Bupati Lampung Tengah 2016-2021 Mustafa (MUS) sebagai tersangka.

Tersangka Mustafa selaku bupati Lampung Tengah 2016-2021 diduga menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018.

KPK menduga Mustafa menerima fee dari ijon proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga dengan kisaran fee 10 persen-20 persen dari nilai proyek.

Total dugaan suap dan gratifikasi yang dlterima yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Mustafa sebagai, bupati Lamteng periode 2016-2021, sekira Rp95 miliar.

Ia diduga tidak melaporkan penerimaan tersebut pada Direktorat Gratifikasi KPK. Untuk diketahui, sebelumnya Mustafa telah divonis oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dengan pidana 3 tahun penjara, denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan atas perkara memberikan atau menerima hadiah atau janji kepada anggota DPRD Lampung Tengah terkait persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah 2018.

Selanjutnya, KPK juga menetapkan dua orang pengusaha yang merupakan rekanan di lingkungan Pemkab

Lampung Tengah sebagai tersangka, yaitu pemilik PT Sorento Nusantara (SN) Budi Winarto (BW) alias Awi dan pemilik PT Purna Arena Yudha (PAY) Simon Susilo.

Keduanya diduga melakukan tindak pidana korupsi memberikan hadiah atau janji kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri terkait dengan pangadan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018.

Diduga dari total sekitar Rp95 miliar dana yang diterima Mustafa, sebagian dana berasal dari kedua pengusaha tersebut.

Kemudian pada perkara ketiga, KPK menetap­ kan empat orang unsur pimpinan dan anggota DPRD Lampung Tengah sebagai tersangka.

Empat orang itu, Ketua DPRD Lampung Tengah periode 2014-2019 Achmad Junaidi S (AJ), Bunyana (BUN), Raden Zugiri (RZ), Zainudin (ZAI), ketiganya anggota DPRD Lampung Tengah periode 2014- 2019.

Keempatnya diduga secara bersama sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pinjaman daerah Kabupatan Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018.

Keempatnya diduga menerima suap terkait persetujuan pinjaman daerah kepada PT SMI sebesar Rp300 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Lampung Tengah, pengesahan APBD-P Lampung Tengah TA 2017, dan pengesahan APBD Lampung Tengah TA 2018.

(TIM)

SIMPUL Dukung Presiden Jokowi Tuntaskan HGU SGC Bandarlampung, FAKTUAL - Mahasiswa FISIP Universitas Lampung yang terbabung dalam Serikat Mahasiswa Peduli Lampung (SIMPUL) melakukan aksi solidaritas mendu­ kung Presiden Jokowi untuk menuntaskan permasalahan HGU ditanah air.

Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Aksi, Rosim Nyerupa saat menyampaikan orasi di Bundaran Tugu Gajah Bandarlampung, Kamis (28/2/2019) sore.

“Dalam pidatonya, Presiden Jokowi meminta pihak pemegang HGU untuk membebaskan kawasan yang berstatus Hak Guna Ulayat. Hal ini demi mencegah terjadinya sengketa lahan antara masyarakat dan pemegang HGU. Ini yang kita tunggu-tunggu sebagai masyarakat Lampung yang sedang dihadapi masalah tersebut,” katanya.

Dalam lanjutan orasinya, Rosim, sapaan akrab menyebutkan bahwa permasalahan HGU yang ada di Indonesia harus menjadi sorotan serius oleh pemerintah pusat, bukan sekedar retorika belaka tapi bila perlu turunkan tim pengkajian ulang dari pusat. Dari beberapa kasus yang ada, paparnya, permasalahan HGU yang bukan lagi rahasia umum bagi masyarakat salah satunya adalah perusahaan Sugar Group Compaines (SGC) yang ada di Lampung.

Kasus HGU SGC, lanjut Rosim, sangat fenomenal dan belum ada pihak yang mampu menyelesaikannya. Hal ini disebabkan oleh kekuatan yang tidak terjamak oleh kasat mata, sehingga masyarakat merasa pesimis, Permasalahan tersebut tidak akan kunjung usai.

“Pada saat acara Konvensi Rakyat beberapa hari lalu, Presiden Jokowi menyebut lagi dalam pidato Kebangsaan soal HGU ini.

Dengan demikian, artinya, Kepala negara ini serius bukan main-main. Presiden aja menyoroti itu, maka bagi kita masyarakat Lampung ini adalah babak baru bagi penuntas­

an silang sengkarut kacaunya pemasalahan HGU SGC apalagi bodong,” lanjutnya.

Bahkan, kata Rosim, lebih dari itu, perusa­ haan gula di Lampung ini tidak hanya bisa memproduksi gula tetapi bisa memproduksi gubernur Lampung.

Dalam aksi yang ikuti oleh puluhan mahasis­ wa dan ketua lembaga mahasiswa FISIP Unila itu, Rosim juga membeberkan bahwa ada adigium di Tanah Lada yang ada diujung Selatan Sumatera, Jika ingin menjadi gubernur maka harus ada dalam lingkaran pabrik gula yang bernama SGC. Realitas eksistensi SGC dengan segala kedigjayaannya ini tentu sangat menutup rapat adanya peluang bahkan mungkin hanya untuk sekedar bermimpipun menjadi sulit bagi masyarakat terdampak HGU SGC untuk mendapatkan keadilan.

“Bagi generasi milenial hari ini, cerita

tanah ulayat ribuan hektar nenek moyang dimasa lampau hanyalah fiksi. Bayangkan seluas 134 ribu Ha data tertulis lahan SGC dan dinyatakan sebenarnya mencapai lebih dari 200 Ribu Ha oleh banyak pihak termasuk didalam yang terbaru adalah wilayah Register 47 kemudian tanah milik Astra Ksetra (TNI AU) 124 ribu Ha dan juga kurang lebih 33 ribu Ha lahan bodong SGC yang diatas namakan PT. Mulya Kasih Sejahtera yang ikut dicaplok oleh SGC menjadi bukti betapa tidak bisa dikoreksinya HGU SGC oleh negara ini dengan kata lain, apalagi hanya sekedar masyarakat adat, aktivis lingkungan, Ornop Agraria, BPN, Pemprov dan lain sebagainya,” papar Rosim.

Meskipun Presiden Jokowi serius menyikapi permasalahan HGU ini, masa aksi yang menjadi sorotan para pengendara kendaraan bermotor ini sebenarnya masih meragukan pernyataan seorang Presiden yang ditonton oleh jutaan

masyarakat Indonesia.

“Menjadi suatu hal yang sangat mustahil bahkan dapat dianggap nonsense (mungkin) dilaksanakan apalagi permasalahan HGU sekelas SGC di Lampung. Kita khawatir negara justru kalah dengan pihak corporate. Bukan sekedar bicara masalah lahan saja, lebih dari itu SGC merupakan entitas politik dengan kekuatan super. Perlu digarisbawahi apakah bicara revitalisasi kah, itu reforma kah atau tuntutan lain yang selalu saja disampaikan kepada negara ini terkait SGC adalah bullshit,” sampainya dengan sedikit pesimis.

Kendati demikian, karena itu, masih ada optimisme bagi masyarakat Lampung, Mahasis­ wa FISIP Unila yang bagai buih ditengah samudera ini mendukung peryataan Presiden Jokowi dan menuntut kepada negara untuk merealisasikan kepada semua pihak, agar segala permasalahan yang terkait dengan keberadaan SGC di Sang Bumi Ruwa Jurai ini dapat di tuntaskan.

“Sampai dimanapun kami dukung. Tidak hanya menunggu, Kami jemput ukurannya kalau memang negara serius. Kembalikan tanah ulayat masyarakat adat di Tulang Bawang yang diambil alih oleh SGC dengan cara-cara culas. Kembalikan lahan-lahan SGC yang Ber-HGU bodong; Tindakan hukum bagi aparat yang “main mata” dengan SGC” Tegas Rosim.

Saat ditanya langkah apa lagi kedepan menyambut keseriusan presiden Jokowi, Rosim mengatakan bahwa pihaknya akan mendatangi kantor BPN untuk meminta data dan mendorong BPN untuk melaksanakan intruksi presiden.

“Dalam waktu dekat aksi akan digelar kembali dengan masa yang lebih banyak lagi bahkan mengajak berbagai elemen mahasiswa si Bandarlampung untuk menindak lanjuti pernyataan presiden. Sebab negara harus dibantu oleh masyarakat dalam menyelesaikan sengketa itu,” tutupnya. (TIM)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BANDARLAMPUNG

BENAR BERIMBANG

Edisi 485/ Tahun Ke-17/ 4 - 10 Maret 2019

4

Gubernur Dapat Simpati Warga

Bandarlampung, FAKTUAL - Ketika seluruh energi telah dicurahkan dan segala daya upaya telah dilakukan, jalan kebaikan yang dilakukan Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo menuai simpati yang luas, untuk membantu korban musibah tsunami Selat Sunda.

Simpati warga terlihat dari empati gubernur terhadap rakyatnya yang menjadi korban tsunami. Betapa tidak, kendati hampir dua bulan berlalu, ratusan nelayan masih belum melaut karena perahu mereka rusak.

Ridho pun melakukan “direct collecting” dana atau mengumpulkan dana secara langsung dengan menyumbangkan lagu dalam Pagelaran Musik Kemanusian Peduli Korban Tsunami, di Elephant Park, Enggal, Bandar Lampung, Sabtu (23/2/2019) malam dan lagunya itu meraup dana Rp58 juta.

Apa yang dilakukan gubernur melengkapi upaya lain yang dilakukan sebelumnya. Seperti Konser kemanusiaan untuk korban tsunami yang dilakukan Jumat (11/1/19). Dalam Konser

Pendaftaran SPAN-PTKIN Diperpanjang

Bandarlampung, FAKTUAL - Masa pendaftar­an dan pengisisan Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) jalur Jalur Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPANPTKIN) yang semula berakhir pada 28 Februari 2019, diperpanjang hingga 3 Maret 2019. Perpanjangan ini berdasarkan surat dari panitia SPAN-UM PTKIN nomor B-016/SPAN-UM/II/2019.

Sampai berita ini diturunkan, kemarin, pendaftar jalur SPAN ke UIN Raden Intan Lampung berjumlah 12372.

Sesuai statistik pendaftar, dari jumlah tersebut, 3 besar prodi yang paling banyak diminati, Prodi Manajemen Bisnis Syariah dan Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan.

Berdasarkan jumlah sekolah yang mendaftar­kan jalur SPAN dari Provinsi Lampung, sudah ada 461 sekolah yang sedang diverifikasi dan 368 sekolah yang sudah finalisasi. Provinsi Lampung menempati posisi ke-7 dari 35 provinsi di Indonesia, termasuk satu dari luar negeri.

Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelemba­gaan Dr Syamsuri Ali MAg, melalui kasubbag. Humas, Hayatul Islam mengatakan, pendaftar ke UIN melalui jalur SPAN ini mengalami peningkatan.

Dengan adanya perpanjangan pengisian PDSS ini, tentunya masih ada kemungkinan untuk penambahan jumlah pendaftar ke UIN Raden Intan, ujarnya.

Kuota UIN Raden Intan Lampung melalui jalur SPANPTKIN berjumlah 2568 kursi. Usai SPAN-PTKIN, UIN Raden Intan akan membuka jalur UM-PTKIN dan UMLokal (SPMB Mandiri) yang akan diinformasikan kemudian.

(RED)

sebelumnya ini berhasil dikumpulkan dana sekira Rp 443.379.000 untuk para korban tsunami.

“Kita harus terus memberikan dukungan kepada saudara kita yang terkena dampak bencana tsunami Selat Sunda. Bagaimana kita memampukan mereka untuk menjadi kembali hidup normal dan menjadi bagian masyarakat sebagaimana umumnya,” ujar gubernur dalam penampilannya bersama Andika Mahesa dan Kiki The Potters berhasil menarik perhatian ribuan pengunjung di Elephant Park.

“Saya baru tiba dari Jakarta jam 5 sore tadi, lalu mandi dan sholat, dan bersiap untuk datang pada acara ini, dan besok saya harus kembali ke Jakarta lagi. Hal ini sebagai wujud support saya terhadap acara ini dalam meringankan beban para korban tsunami selat sunda,” ujarnya.

Ridho menjelaskan berdasarkan laporan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Lampung terdapat 700 perahu dibawah 3GT yang hancur, dan itu merupakan sumber mata lencaharian mereka.

“Untuk itu, kita harus membantu mata pencaharian mereka agar dapat hidup mandiri kembali,” katanya.

Adapun sejumlah artis yang turut memeriahkan pagelaran tersebut seperti Andika Mahesa, Kiki The Potters, Rizy Amasta, Fatur Feat Norman, Andika DP, Novrie Solo Gambus, Talullah Band, Sekolah Alam Lampung, B Band, Humanity band dan KMJL. Pagelaran ini ditutup dengan launching buku kemanusiaan “Suara Rindu” oleh Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo.

Sejumlah donatur yang turut menyumbang dalam acara pagelaran musik di Elephant Park Sabtu malam antara lain Kepala Bappeda Provinsi Lampung (Rp5 juta), Kadis Kesehatan Provinsi Lampung (Rp20 juta), Kadis Perpustakaan dan Arsip Provinsi Lampung Ferynia (Rp5 juta), Kadis Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Lampung Tias Nuziar (Rp15 juta), Kadis Pariwisata Provinsi Lampung Budiharto (Rp2,5 juta), Kadis Nakertrans Provinsi Lampung Lukmansyah (Rp5 juta), Kadis Kominfo Provinsi Lampung Chrisna Putra (Rp2,5 juta), dan Gus Nainggolan (Rp3 juta).Total hasil donasi yang didapat pada Pagelaran musik kemanusiaan ini korban mencapai Rp60 juta.

Selain lagu Iwan Fals, Gubernur juga menya­ nyikan lagu Broery Marantika “Biarlah Bulan Bicara.” Lagu yang dibawakan Gubernur Ridho merupakan wujud empati terhadap ratusan nelayan yang kehilangan perahu akibat hantaman gelombang tsunami selat sunda 22 Desember 2018 yang lalu. Upaya pempulan dana secara langsung ini (dirrect collecting) membuat simpati masyarakat terus mengalir. (AGA)

Ridho Sampaikan Kajian Akademik di NTB NTB, FAKTUAL - Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Muhammad Ridho Ficardo mengatakan pihaknya siap memberi masukan kajian akademik kepada Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) terkait rumusan regulatif kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

Hal tersebut diungkapkan Ketua MIPI Ridho Ficardo, usai penandatanganan kesepakatan antara Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) dengan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi), di Mataram/NTB, kemarin.

“Kami dari MIPI dan Adeksi telah melakukan kesepakatan hari ini terkait pengembangan wawasan dan ilmu pengetetahuan otonomi daerah. Insha Allah ini awal yang baik bagi kita semua dalam mengabdikan ilmu untuk masyarakat,” ujar Gubernur Lampung itu.

Menurut Ridho, dalam kesepakatan ini, MIPI siap menggerakkan tenaga ahlinya untuk memberikan masukan akademik bagi wawasan dan pengembangan pengetahuan di Adeksi.

Penandatanganan kesepakatan dengan surat bernomor: 01/ PKS/Adeksi/DP/II/2019 dan 02/KS/MIPI/II/2019 Ketua MIPI dan Ketua Adeksi H. Armudji dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Adeksi), sejumlah pejabat Departemen Dalam Negeri (Depdagri), seperti Dirjen Otonomi Daerah Sumarsono dan sejumlah pejabat lainnya.

Ketua Panitia Rakernas H. Didi Sumardi, kepada media lokal setempat mengatakan acara itu dihadiri pimpinan dan anggota DPRD kota sebagai peserta Rakernas Adeksi, dan kepada pejabat pusat dan para nara sumber.

Rakernas ke-IV Adeksi ini akan berlangsung 25 – 28 Februari 2019. Kegiatan itu diikuti pimpinan dan anggota DPRD kota seIndonesia. Tema yang diangkat dalam Rakernas Adeksi ‘’Memperkuat Otonomi, Memperkokoh NKRI untuk Keadilan dan Kesejahteraan Bangsa yang Merupakan Refleksi Undang Undang No: 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah’’.

(AGA)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 485/ Tahun Ke-17/ 4 - 10 Maret 2019

BANDARLAMPUNG

5

Lampung Siap Menjadi Tuan Rumah Muktamar NU

Jawa Barat, FAKTUAL - Lampung layak dan siap menjadi tuan rumah Muktamar ke-34 NU. Penegasan ini disampaikan Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Lampung KH Mohammad Mukri saat hadir di Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama di Kota Banjar, Jawa Barat, kemarin.

Kesiapan Lampung sudah dibahas pengurus wilayah dan stakeholder di Lampung dan akan disampaikannya pada forum Munas dan Konbes tersebut. Rektor UIN Raden Intan Lampung ini menyampaikan lima argumen strategisnya penyelenggaraan Muktamar NU di Lampung.

Pertama, dari 33 penyelenggaraan Muktamar sebagian besar diselenggarakan di Pulau Jawa, hanya empat kali di luar Jawa, dan di era modern ini hanya baru sekali di Makassar. Sudah saatnya muktamar diselenggarakan di Lampung, ujarnya, di arena Munas dan Konbes di Pesantren Miftahul Huda Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat, Kedua, menurut Mukri, Lampung memiliki lokasi strategis sebagai gerbang Sumatera, penghubung Pulau Jawa dan Sumatera.

Lampung sebagai kepala naga. Dengan posisi seperti ini Lampung sangat strategis dan mudah diakses baik dari Jawa, Sumatera atau wilayah lain di Indonesia. Penerbangan dari JakartaLampung hanya perlu tiga puluh menit,, katanya.

Alasan Ketiga menurut Guru Besar Ushul Fiqh ini, secara demografis Lampung merupakan wilayah terpadat kedua di Sumatera setelah Sumatera Utara, dan NU terbesar pertama di Luar Jawa. Pesantren-pesanten besar Lampung memiliki hubungan emosional, kultural dan kekeluargaan dengan pesantren-pesantren besar di Pulau Jawa.

Keempat, secara infrastruktur Lampung sangat siap, baik infrastruktur jalan tol, bandara internasional, hotel berbintang dan pesantren-

pesantren yang sudah mapan, ujar Ketua PWNU yang juga mantan Ketua PW GP Ansor Lampung ini.

Alasan kelima, papar pria yang biasa disapa Prof Mukri, dukungan dari pemerintah daerah,

stakeholder, dan masyarakat yang kuat bagi terselenggaranya kegiatan Muktamar NU di Lampung.kutipan dari NU.Online Banyak kepala daerah di Lampung yang merupakan tokoh NU Lampung, dan mereka

sangat mendukung terselenggaranya Muktamar NU di Lampung. Oleh karenanya, dari alasan tersebut ini, tidak ada halangan untuk penye­ lenggaraan Muktamar NU di Lampung, tuturnya.

(RED)

Pemprov Lampung dan Tangani Lampung Hijrah Fair Korban Inses di Pringsewu Bangkitkan Ekonomi Umat

Bandar Lampung, FAKTUAL-Ajang Lampung Hijrah Fair 2019 yang berlangsung 1-3 Maret 2019, diharapkan dapat menggerakkan sektor perekonomian masyarakat dan menjadi gerakan kebangkitan umat Islam dalam memperluas akses produk dan jasa syariah ke pasar komunitas Muslim di Lampung. “Pada akhirnya dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat,” kata Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo saat membuka Lampung Hijrah Fair 2019, di Balai Krakatau, Jumat (1/3/2019) sore.

Pembukaan Lampung Hijrah Fair yang dihadiri ribuan pengunjung ini merupakan momentum kebangkitan umat Islam untuk berhijrah meningkatkan keimanan dan ketak­ waan bagi masyarakat. “Untuk menyukseskan acara terbesar pertama di Provinsi Lampung ini, Pemprov memberikan bantuan seperti akomodasi ustad, bantuan perlengkapan ibadah, dan lainnya. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat di Provinsi Lampung,” ujar Ridho.

Dia melanjutkan, dengan merujuk kepada hijrah yang dilakukan Rasulullah saw, hijrah

adalah keluar dari kekufuran menuju keimanan, memperbaiki diri dalam sikap, dan perbuatan menjadi lebih baik. Pemprov berharap bukan hanya acara ini yang sukses, tapi komunitas hijrah semakin maju dan semakin berkembang untuk memajukan Provinsi Lampung.

“Fenomena hijrah sekarang menjadi gaya hidup moderen di kalangan anak muda Muslim perkotaan yang berdampak di seluruh Indonesia.

Hijrah menjadi tren anak muda. Melalui fenomena ini diharapkan mampu melahirkan produk turunan dengan berbagai inovasi, guna menangkap peluang dan potensi yang dimiliki Lampung,” kata Ridho.

Pada bagian lain, Ustad Wijayanto yang mengisi sesi ceramah menyanjung dan membe­ rikan pujian kepada Gubernur Lampung Muham­mad Ridho Ficardo, karena menyem­ patkan waktu hadir untuk mengikuti tausiahnya.

“Saya mengisi cermah di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Namun pada Lampung Hijrah Fair 2019 ini saya terkejut dan terharu baru ini Gubernur datang langsung menyaksikan ceramah saya,” ujar Wijayanto.

(AGA)

Bandar Lampung, FAKTUAL--Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung ikut menangani kasus inses (hubungan seksual sedarah) yang menimpa AG, warga Pringsewu. AG yang juga penyandang disabilitas itu menjadi korban inses keluarga yakni ayah kandung JM, kakak kandung SA, dan adik kandungnya YF. Sebagai bentuk kepedulian, Dinas PPPA mengunjungi korban ke lokasi kejadian kasus AG untuk melakukan pendampingan secara intensif dalam hal psikis, trauma healing hingga pendampingan hukum, Kamis (28/2/2019).

Menurut Kepala Dinas PPPA Provinsi Lampung, Bayana, kunjungan ini bertujuan agar kondisi psikologis AG dapat kembali normal.

Bahkan, hari ini Jumat (1/3/2019), Dinas PPPA Provinsi Lampung bekerjasama Kemente­ rian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (KPPPA RI) menyelenggarakan rapat koordinasi terkait Kebijakan perlindungan anak penyandang disabilitas. Tujuannya, selain menindaklanjuti kasus AG tersebut, juga memberikan perhatian khusus terhadap anak penyandang disabilitas agar mereka dapat tumbuh dan berkembang setara dengan anak lainnya.

Pada kesempatan itu, Bayana menyampaikan harapan agar rapat tersebut memberikan pemahaman tidak hanya kepada instansi instansi terkait, melainkan kepada seluruh elemen dari tingkat keluarga, masyarakat, hingga seluruh aparat. “Bila dilihat dengan mata hati, peristiwa ini sesungguhnya ada di depan mata kita semua dan sangat dekat sangat dengan kita. Sehingga sebaik-baiknya penanganan suatu masalah itu apabila seluruh elemen terkait dapat berintegrasi dan saling bahu membahu antara satu sama lainnya,” kata Bayana.

Pemerintah tidak memiliki kemampuan

untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tetapi masyarakat memiliki tanggung jawab dan pemerintah akan terus siap memfasilitasi dengan mengerahkan seluruh sumberdaya dan kekuatan yang dimiliki. “Dengan keterpaduan kerja tersebut, mudah-mudahan model ini akan menjadi trend penanganan kasus-kasus selanjutnya,” kata Bayana dalam sambutannya dan sekaligus membuka acara rapat tersebut di Hotel Emersia, Bandar Lampung.

Bayana mengajak mseluruh mmitra dan masyarakat termasuk jajaran pemerintah memastikan kehidupan anak dan perempuan.

“Saya berharap kepada seluruh warga masyarakat termasuk jajaran pemerintah baik di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, desa sampai dengan RT/RW untuk membuka mata ataupun telinga kita dan melihat, memantau serta memastikan kehidupan anak-anak kita semuanya baik-baik saja karena hal tersebut adalah sebagai bentuk tanggung jawab dan amanah yang diemban bersama,” kata Bayana, yang juga Plt. Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Lampung itu.

Di sisi lain, Deputi Perlindungan Anak dari KPPPA, Nahar, menjelaskan selain menindaklan­ juti peristiwa di Pringsewu juga untuk memastikan semua sistem perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas berjalan dan semuanya diselesaikan dengan baik dan tuntas. “Untuk itu, saya berharap peran dan sumbangsih serta masukan sangat diperlukan agar dapat mengha­ silkan keputusan ataupun suatu model penyele­ saian masalah bukan hanya terhadap kasus AG melainkan untuk berbagai kasus yang mungkin akan terjadi selanjutnya,” ujar Nahar.

Kemundian, Albart Pikri sebagai Staf Khusus Menteri PPPA RI berharap dengan adanya rapat dan pertemuan tersebut akan dapat membicarakan dan berkoordinasi bersamasama menyelesaikan kasus AG yang terjadi di Pringsewu dengan tuntas dan baik. (AGA)

FAKTUAL BENAR BERIMBANG

Edisi 485/ Tahun Ke-17/ 4 - 10 Maret 2019

PESAWARAN

tt

SURAT KABAR MINGGUAN

6

Pesawaran Gelar STQ Kabupaten Pesawaram, FAKTUAL - Guna menyiapkan qori-qoriah dan hafidz dan hafidzah terbaik, untuk mengikuti ajang Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Provinsi Lampung ke-47, Kabupaten Pesawaran menggelar Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) tingkat Kabupaten Pesawaran, di Aula Islamic Center setempat.

Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona mem­ buka penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) Tingkat Kabupaten Pesawaran di Aula Islamic Center.

“Pada kesempatan ini saya selaku pribadi dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pesawaran, menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap panitia dan semua pihak atas pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) Tingkat Kabupaten Pesawaran kali ini,” jelasnya, kemarin.

“Selain dapat mempererat tali silaturrahmi dan ikatan kekeluargaan yang kuat diantara sesama umat muslim, kegiatan ini juga memberi­ kan kesempatan kepada generasi muda untuk berpartisipasi dalam seni baca, menulis, meng­ hafal dan memahami Al-Qur’an,” timpalnya.

Disampaikan Dendi, melalui STQ ini pihaknya berharap dapat menyeleksi qori-qoriah, hafidz dan hafidzah terbaik yang akan dikirim sebagai kafilah perwakilan Kabupaten Pesawaran pada MTQ yang akan diselenggarakan pada tanggal 25 April sampai dengan 3 Mei 2019 mendatang.

“Mari kita panjatkan do’a, semoga penyeleng­ garaan STQ di Kabupaten Pesawaran ini dapat terlaksana dengan lancar dan sukses sesuai harapan kita semua. Mudah-mudahan dengan kesuksesan penyelenggaraan STQ ini mampu menjadi sumber energi dan motivasi bagi mas­ ya­rakat muslim secara umum dan khususnya generasi muda di Kabupaten Pesawaran,” ung­

kapnya.

“Saya juga meminta untuk anak muda di Kabupaten Pesawaran untuk lebih giat mengap­ likasikan nilai-nilai luhur Al-Qur’an dalam

Bawaslu Optimalkan Peran Ibu Rumah Tangga

Pesawaran, FAKTUAL - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesawaran opti­ malkan peran ibu rumah tangga (IRT) dalam memerangi politik uang.

Menurut Riswanto, bidang Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Pesawaran menjelaskan, pengoptimalan peran ibu rumah tangga tersebut dikarenakan kejujurannya.

“Kita sengaja mengkader para ibu-ibu, agar bisa lebih optimal, karena mereka sering di rumah, dan banyak tahu informasi tentang keadaan setempat, terus ibu-ibu ini jujur, jadi bisa diandalkan untuk mengawasi adanya politik uang, dan kita bekali mereka terkait trik-triknya, jika ada yang politik uang,” tutur dia dalam gelaran Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilihan DPR, DPD, DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, di Hotel Retensi, Pringsewu, kemarin.

Dilanjutkan dia, untuk ibu-ibu yang mene­ mukan pelanggaran pemilu, sudah diintruksikan dan dipersilahkan langsung melapor kepada Bawaslu, dimana ada Gakumdu yang personelnya dari kepolisian dan kejaksaan.

“Kami buka 24 jam, silahkan lapor ke Bawaslu, nanti kita turun langsung ke lokasi yang terindikasi kecurangan, salah satunya adanya pemberian sesuatu yang melebihi aturan,” ujarnya.

Dilanjutkan dia sosialisasi kali ini merekrut ibu - ibu Kecamatan Gedongtataan dan Negeri Katon terlebih dahulu, mudah mudahan Kecamatan lainnya juga akan dilakukan hal yang sama bila memungkinkan.

“Kita bersama berharap, agar politik uang ini dapat diminimalisir dan dihilangkan, agar pemilu berjalan langsung umum bebas dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (Jurdil),” ucap dia. (RIN)

kehidupan sehari-hari. Dengan demikian kita berharap akan lahir generasi Qur’ani yang akan mampu menerjemahkan Islam sebagai rahmat bagi alam semesta,” tambahnya.

Diketahui, lomba MTQ tingkat Provinsi Lampung, akan digelar di Kabupaten Tulangba­ wang Barat pada tanggal 25 April - 3 Mei 2019 mendatang. (RIN)

Polres Pesawaran Cek Kekuatan Personil Hadapi Pemilu Pesawaran, FAKTUAL - Dalam rangka cek kesiapan dan kekuatan personil dalam mengha­ dapi Pemilu 2019 di Kabupaten Pesawaran, Polisi Resort (Polres) Pesawaran, menggelar apel besar yang diikuti seluruh anggota Polres serta seluruh jajaran Polsek se- kabupaten setempat, kemarin.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Pesawaran AKBP Popon Ardianto Sunggoro, memberikan arahan kepada seluruh peserta apel, agar bekerja dengan sungguh-sungguh dalam pengamanan Pilkada mendatang.

“Apel besar ini kita laksanakan sebagai cek kekuatan sekaligus kesiapan Polres Pesawaran dalam menghadapi Pemilu 2019, sebagai anggota Polri kita siap mengamankan Pesta Demokrasi 2019 agar berjalan dengan aman, damai dan sejuk,” paparnya.

Dirinya juga mengatakan, menjelang 17 April 2019, masing-masing anggota yang sudah terploting di TPS harus mengetahui betul karakteristik daerah.

“Kita harus tahu dulu, kondisi di bawah itu seperti apa masyarakat nya, tingkat kerawanan

apa saja yang ada di daerah TPS tersebut, jadi kita bisa tentukan nantinya personil tersebut layak atau tidak kita ploting disana,” terangnya.

“Kemudian khusus anggota Polres Pesawaran untuk menghindari pelanggaran yang sifatnya disiplin apalagi kode etik, mari kita jaga nama baik kesatuan Polres Pesawaran kita ini”, timpalnya.

Dirinya juga berharap, agar pengamanan pemilu ini, dapat berjalan dengan baik dan sukses seperti terselenggaranya Millennial Road Safety Festival minggu kemarin.

“Semangat dan kerja keras yang kita tunjukan di millenial road safety tersebut harus kita tunjukan juga dalam pengamanan Pilkada mendatang, dan saya juga berterima kasih kepada seluruh anggota karena telah terlaksa­ nanya milenial road safety berjalan dengan sukses dan meledak (Banjir peserta) itu semua tidak lain tidak bukan berkat bantuan rekanrekan anggota sekalian,” pungkasnya.

Diketahui, untuk kegiatan Apel besar tersebut dihadiri 270 Personil dari 335 Personil Polres Pesawaran dan gabungan Polsek jajaran. (RIN)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

PRINGSEWU tt

Edisi 485/ Tahun Ke-17/ 4 - 10 Maret 2019

7

Sujadi Buka Sosialisasi E-Filling LHKPN

Pringsewu, FAKTUAL – Bupati Pringsewu Sujadi membuka sosialisasi e-Filling Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

2019 di ruang rapat utama DPRD Kabupaten Pringsewu, kemarin. Sosialisasi yang diikuti oleh para pejabat pemerintah kabupaten dan

jajaran DPRD ini menghadirkan narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Turut hadir diantaranya Wakil Ketua DPRD

Pringsewu Sg.Nainggolan dan Sekretaris Daerah Budiman, serta para asisten dan staf ahli Bupati Pringsewu, serta para kepala OPD. Bupati Pringsewu Sujadi dalam sambutannya mengatakan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara merupakan suatu kewajiban bagi para penyelenggara negara, baik yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Termasuk pejabat lainnya yang tupoksinya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, serta pejabat publik lainnya sesuai ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku.

“LHKPN saat ini telah menggunakan aplikasi e-Filling agar lebih efektif dan efisien dalam penyampaiannya,. Sosialisasi ini penting dilakukan, karena banyaknya para penyelenggara negara yang belum paham dengan adanya perubahan metode pelaporan dengan aplikasi LHKPN ini,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan bupati, bahwa pemerintahan daerah saat ini sedang dipantau oleh negara, sehingga sudah menjadi kewajiban bagi setiap pejabat untuk melaporkan harta kekayaan dan perkembangannya selama setahun kepada KPK, dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana rasuah.

Pemerintah Kabupaten Pringsewu, kata bupati, saat ini sedang berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. “Kita dulu pernah mendapatkan opini disclaimer dari BPK-RI, namun alhamdulilah, ke sini kita semakin membaik, dan bahkan mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian selama beberapa tahun berturut-turut,” katanya.

(PRI)

Bappeda Pringsewu Gelar Fauzi Beri Kuliah Umum di UIN Forum Konsultasi Publik Pringsewu, FAKTUAL - Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pringsewu, Lampung, menggelar Forum Konsultasi Publik sebagai upaya penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), kemarin.

Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Djondrawadi mewakilkanBupati setempat, Sujadi membuka kegiatan yang diselenggarakan di ruang rapat Kolam Renang Paris, Kelurahan Fajaresuk tersebut.

Menurut Djondrawadi, maksud kegiatan itu mendapatkan saran dan masukan dari berbagai komponen masyarakat.

Konsultasi publik merupakan rangkaian dari proses penyusunan RKPD secara partisipatif untuk menyerap aspirasi dan kebutuhan masyarakat sesuai potensi dan permasalahan yang dihadapi guna mengoptimalkan hasil pembangunan yang direncanakan, katanya.

Menurutnya, partisipasi masyarakat khusus­ nya dalam proses perencanaan merupakan

hal yang sangat urgen dan salah satu wahana pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dan memilik andil dalam proses pengambil keputusan untuk kepentingan pembangunan daerah.

“Kami berharap kepada seluruh komponen untuk sama-sama memberikan sumbangan pemikiran, sehingga melalui forum konsultasi publik ini, rancangan awal RKPD tahun 2020 ini dapat mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat (bottom up planning) yang akan dipadukan dengan kebijakan dan program pemerintah (top down planning) dan analisis para teknokrat di berbagai bidang pembangunan,” katanya.

Yang terpenting, kata dia, adanya sinkronisasi, harmonisasi, dan sinergisitas program pembang­ unan yang kemudian diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan potensi wilayah serta menjawab permasalahan dan kebutuhan mendesak tahun 2020. (MADE)

Pringsewu, FAKTUAL - Wakil Bupati Pringse­ wu DR.H.Fauzi, S.E., M.Kom., Akt., C.A. membe­ rikan kuliah umum di depan para mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Radin Inten, Bandar Lampung, kemarin.

Dalam kesempatan yang juga dihadiri jajaran rektorat UIN Radin Inten tersebut, DR.H.Fauzi menyampaikan materi dan pengantar seputar implementasi fungsi-fungsi manajemen dalam pemerintahan.

Terkait materi tersebut, tentunya bukan

sesuatu yang baru bagi DR.H.Fauzi. Mengingat, belum lama ini, ia bersama sang istri, Hj.Rita Irviani, S.E., M.M. juga menulis sebuah buku tentang manajemen, yakni ‘Pengantar Manaje­ men’ yang diterbitkan oleh Penerbit Andi Yogyakarta, yang juga dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk para eksekutif, konsultan, pengembang manajemen perusahaan, serta aparatur pemerintahan. Dan, materi kuliah yang disampaikan Fauzi pun sebenarnya tidak jauh dari isi buku yang ia tulis tersebut.

(PRI)

Sujadi Tandatangani Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas

Pringsewu, FAKTUAL – Bupati Pringsewu H.Sujadi menghadiri sekaligus menandatangani Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di kantor Pengadilan Negeri Kotaagung, kemarin.

Selain Bupati Pringsewu H.Sujadi dan Bupati Tanggamus Hj.Dewi Handajani, acara ini dihadiri dan diikuti oleh jajaran muspida Tanggamus dan Pringsewu beserta para kepala instansi vertikal di Kabupaten Pringsewu dan Tanggamus.

Ketua Pengadilan Negeri Kotaagung Ardhi Wijayanto, S.H. mengatakan, pencanangan zona integritas ini adalah sebuah proses untuk semakin meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat pencari keadilan, baik di wilayah Kabupaten Tanggamus maupun Kabu­ paten Pringsewu.

Dikatakan Wijayanto, zona integritas ini

merupakan komitmen Pengadilan Negeri Kota­agung yang membawahi Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pringsewu, dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, yang dilaksanakan melalui reformasi birokrasi, terutama dalam pencegahan korupsi, serta upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Bupati Pringsewu H.Sujadi mengatakan pihaknya sangat mendukung dilakukannya penandatanganan piagam pencanangan pembangunan zona integritas, dalam rangka menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, khususnya di Kabupaten Pringsewu.

Ia berharap melalui penandatanganan ini, akan semakin memperkuat semangat dan tekad menuju ke arah tersebut.

(PRI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 485/ Tahun Ke-17/ 4 - 10 Maret 2019

PRINGSEWU

8

Aparatur Pekon Harus Bekerja Sesuai Aturan

Pringsewu, FAKTUAL– Wakil Bupati Pringsewu Dr.H.Fauzi, S.E., M.Kom., Akt., C.A. mengatakan, aparatur pekon merupakan pelayan masyarakat, sehingga harus berkhidmat

bagi masyarakat dengan sebaik-baiknya, dan bekerja sesuai dengan aturan perundangundangan yang ada.

Hal tersebut disampaikannya di hadapan

para perangkat pekon dan kepala pekon beserta masyarakat, saat menghadiri pelantikan para perangkat pekon Candiretno, Kecamatan Pagelaran, di balai pekon setempat, kemarin.

Dikatakan wabup, sebagai aparat pekon, melekat tugas dan tanggung jawab yang besar dalam melayani masyarakat, serta memajukan pekon dan mensejahterakan masyarakatnya.

‘Sehingga apa yang dilakukan oleh aparat pekon akan menjadi cerminan pemerintahan kita,” katanya.

Wabup juga meminta seluruh aparatur pekon untuk bekerja secara profesional, selalu menjalin komunikasi dengan kepala pekon dan perangkat pekon lainnya, lembaga pekon dan masyarakat, serta banyak belajar, terutama terkait pemerintah­ an desa. “Hal tersebut dalam rangka meningkatkan kompetensi dan sumber daya manusia aparatur pekon yang cakap, dan berjiwa melayani,” ujarnya.

Untuk diketahui, sebanyak 7 perangkat pekon Candiretno, Kecamatan Pagelaran, dilantik dan diambil sumpah oleh kepala pekon setempat Firmansyah, A.Md. Para perangkat atau aparatur pekon tersebut terdiri dari 3 kepala urusan, yakni masing-masing Sri Catur Wahyuni (Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum), Rohadi (Kepala Urusan Perencanaan) dan Nina Ayu (Kepala Urusan Keuangan), juga 2 kepala seksi, masing-masing Sugiyanti (Kepala Seksi Pelayanan) dan Ican Ary Pratama (Kepala Seksi Pemerintahan).

Serta 2 kepala dusun, masing-masing Kepala Dusun Jatirejo Muhammad Damiri dan Kepala Dusun Candiretno Waluyo.

Turut hadir pada kesempatan tersebut, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Pringsewu Heriyadi Indera, jajaran Kecamatan Pagelaran, para kepala pekon tetangga, babinsa dan bhabinkamtibmas, serta tokoh masyarakat Candiretno.(PRI)

Polres Tanggamus Gelar Pringsewu Peringati HUT Pemadam Kebakaran Forum Silaturahmi Kamtibmas Pringsewu, FAKTUAL – Upacara peringatan HUT ke-100 Pemadam Kebakaran tingkat Kabupaten Pringsewu digelar di lapangan Pekon Margodadi, Kecamatan Ambarawa, Jumat (1/3), dengan inspektur upacara Wakil Bupati Pringsewu Dr.H.Fauzi, S.E., M.Kom., Akt., C.A. Upacara ini dihadiri serta diikuti jajaran pemerintah daerah beserta anggota Pemadam Kebakaran BPBD Kabupaten Pringsewu.

Dalam amanatnya, Wakil Bupati Pringsewu Dr.H.Fauzi, S.E., M.Kom., Akt., C.A. menyam­ paikan ucapan selamat ulang tahun ke-1OO kepada seluruh jajaran Pemadam Kebakaran, khususnya di Kabupaten Pringsewu, dimana pada tahun 2019 ini mengangkat tema ‘Pening­ katan Trantibum Linmas melalui optimalisasi peran Damkar, Satpol PP, dan Linmas guna mensukseskan pemilu serentak 2019’.

Dikatakannya, Pemadam Kebakaran (Damkar) sebagai bagian dari aparatur pemerintahan memiliki kewajiban sebagaimana aparatur sipil negara, disamping memiliki tugas tambahan

yakni sebagai pelindung masyarakat, mewujud­ kan suasana teduh di masyarakat, serta siaga melindungi dan mengamankan objek vital pemerintah dan masyarakat. “Sebagai barisan terdepan dalam penanganan kebakaran, petugas damkar harus memiliki kecerdasan lapangan yang sangat dibutuhkan untuk mensiasati kondisi geografis negara kita,” katanya.

Damkar, kata Fauzi, merupakan perangkat daerah yang sangat penting untuk mewujudkan perlindungan masyarakat dan menjadi bagian penting pemersatu bangsa. “Oleh karena itu, mari terus tingkatkan kapasitas aparatur dan kelembagaan, guna mewujudkan perlindungan masyarakat dalam mencapai tujuan pembang­ unan negara,” ajaknya.

Seusai upacara, Wakil Bupati Pringsewu juga meninjau TK Raudlaa’ul Muslimin Margo­ dadi, sekaligus bersilaturahmi dan berdialog dengan para pengajar, serta membagikan minuman berupa susu kotak kepada muridmurid TK tersebut.(PRI)

Pringsewu, FAKTUAL – Kepolisian Resor Tanggamus menggelar acara Forum Silaturahmi Kamtibmas. Acara bertema ‘Mewujudkan Pileg dan Pilpres Tahun 2019 yang Aman, Damai dan Sejuk’ ini dibuka oleh Wakil Bupati Tanggamus H.A.M.Syafei di Ballroom Hotel Urban Style by Frontone, Pringsewu, kemarin.

Turut hadir pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Pringsewu Dr.H.Fauzi, S.E., M.Kom., Akt. C.A., Dandim 0424/TGM Letkol Arhanud Anang H. Utomo, sejumlah anggota DPRD Pringsewu dan DPRD Tanggamus, jajaran Pemkab Pringsewu dan Pemkab Tanggamus, Ketua KPU Pringsewu Andreas Andoyo, M.T.I. dan Ketua KPU Tanggamus, Ketua Bawaslu Pringsewu dan Bawaslu Tanggamus, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama beserta elemen lainnya di Kabupatenu Pringsewu dan Kabupaten Tanggamus.

Wakil Bupati Pringsewu Dr.H.Fauzi, S.E., M.Kom., Akt., C.A. dalam sambutannya mengha­ rapkan melalui forum silaturahmi ini dapat mempererat persatuan dan kesatuan diantara sesama elemen bangsa, dalam rangka menjaga kondusifitas wilayah Pringsewu dan Tanggamus.

“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pemilu merupakan bagian proses demokrasi.

Perbedaan pilihan janganlah menjadikan kita terkotak-kotak. Namun, justru membuat demokrasi menjadi lebih berwarna dan lebih indah serta membuat kita bersemangat untuk lebih mempererat rasa persatuan dan kesatuan,” katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Tanggamus H.A.M. Syafei dalam sambutannya saat membuka kegiatan tersebut mengatakan kegiatan silaturahim ini sangat penting sebagai upaya

un­tuk lebih meningkatkan persatuan dan kesatuan, terutama menjelang Pemilu 2019, Pileg dan Pilpres. Dikatakannya, Tanggamus memiliki pengalaman dan prestasi terkait Pemilu, yakni saat Pemilukada 2018 lalu, yang berjalan aman, damai dan kondusif, sehingga ia meyakini kondisi tersebut bisa dipertahankan saat Pileg dan Pilpres mendatang.

Pada kesempatan tersebut, Wabup Tanggamus juga menyampaikan rasa bangga, salut dan kekagumannya kepada Kabupaten Pringsewu, yang sudah memiliki Radio Siaran Pemerintah Daerah (Rapemda) yang juga menyiarkan secara langsung acara ini. “Meskipun sebagai kakak, Tanggamus jangan malu untuk belajar dari adiknya Pringsewu. Ayo, Bappeda Tanggamus, kita jangan mau kalah dengan Pringsewu,” ujarnya.

Syafei juga mengungkapkan bahwa Tangga­ mus juga akan membentuk Forum Komunikasi Bhinneka Tunggal Ika, yang akan menjadi rumah besar bagi seluruh elemen di Kabupaten Tanggamus untuk bersatu bersama-sama sama memajukan Tanggamus. “Sebagaimana kata Gus Dur, bahwa pluralisme Indonesia ini meru­ pakan sebuah kodrat. Begitu pula yang dikatakan orang Presiden Jokowi bahwa persatuan adalah aset terbesar bangsa kita,” ungkapnya.

Kapolres Tanggamus AKBP Hesmu Bharoto dalam sambutan yang dibacakan Komisaris Pol. Misbahuddin mengatakan acara silaturahmi kamtibmas digelar dalam rangka memberikan penyadaran kepada kita semua bahwa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa masih belum berakhir.

(PRI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 485/ Tahun Ke-17/ 4 - 10 Maret 2019

TANGGAMUS

9

Bupati Panen Raya Ikan Air Tawar Tanggamus, FAKTUAL— Bupati Tanggamus Hj. Dewi Handajani, melakukan kegiatan Panen Raya ikan air tawar jenis ikan nila jantan ras CP, yang di selenggarakan oleh Kelompok Petani Ikan (POKDAKAN) Jaya Bersama Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung, kemarin.

Kegiatan tersebut terselenggara, berkat berkoordinasi Pokdakan Jaya Bersama dengan Kecamatan Pulau Panggung dan Dinas Kelautan dan Perikanan Pemkab Tanggamus.

Turut hadir pada kegiatan Panen Raya tersebut, mantan Bupati Tanggamus Hi. Bambang Kurniawan, Anggota DPRD Tanggamus Ikhwani, Kadis Kelautan dan Perikanan Edi Narimo, Kadis Kominfo Sabarudin, Camat Pulau Panggung Agustam Hamid, Kabag Protokol Royensyah, Kabid Humas Derius Putrawan, Kabid Budidaya Sigit Pramono, Uspika Kecamatan Pulau Panggung, Kepala Pekon Gunug Meraksa, serta sejumlah tokoh masyarakat setempat.

Dalam laporan Ketua Pokdakan Jaya Bersama M. Suad, disampaikan bahwa Pokdakan berdiri sejak tahun 2015, dengan visi sebagai pelopor budidaya ikan yang handal dan profesional di Kabupaten Tanggamus. Pihaknya juga yakin Kabupaten Tanggamus akan menjadi sentra ikan air tawar di Provinsi Lampung.

Selanjutnya Suad juga sangat mengharapkan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Tanggamus kepada para pembudidaya ikan. Baik dalam hal permodalan dan sarana prasarana perluasan lahan, sehingga target pemenuhan kebutuhan ikan air tawar di kota kota besar dapat terpenuhi oleh pembudidaya di Kabupaten Tanggamus.

Sementara Bupati dalam sambutannya sangat mengapresiasi dengan apa yang telah dilakukan oleh kelompok pembudidaya ikan Jaya Bersama.

Bupati juga berjanji akan mengupayakan bantuan bagi pembudidaya ikan kedepannya.

Dia juga berharap mudah-mudahan dengan berkembangnya budidaya ikan air tawar Kabupaten Tanggamus, akan menjadikan Kabupaten Tanggamus sebagai sentra ikan air tawar dan juga sebagai penambah motivasi

bagi masyarakat lainnya.

“Apalagi usaha ini merupakan salah satu usaha yang menjanjikan, karena permintaan pasar yang cukup tinggi, tetapi kemampuan kita masih kekurangan dan perlu banyak pembenahan,” kata Bupati.

“Kemudian jika dilihat dari angka konsumsi ikan masyarakat Tanggamus masih cukup rendah, yakni 30 kg pertahun, dimana angka

Dewi Apresiasi Kinerja Pendamping

Tanggamus, FAKTUAL - Bupati Hj. Dewi Handajani menghadiri Rapat Koordinasi bersama Jajaran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), se-Kabupaten Tanggamus di Ruang Rapat Utama Sekretariat Daerah Tanggamus, kemarin.

Dalam kesempatan tersebut Bupati didam­ pingi juga oleh Wakil Bupati Tanggamus Hi. AM. Syafi’i, Pj.Sekda Hamid H Lubis, Asisten Bidang Ekobang FB. Karjiono dan Plt. Kepala Dinas Sosial Mairosa.

Membuka kegiatan tersebut, Pj. Sekdakab menyampaikan bahwa tujuan rapat koordinasi adalah untuk membahas masalah dan mencari solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan pendataan, penyaluran serta hal-hal lain yang bersifat membangun, demi suksesnya PKH di Kabupaten Tanggamus.

Sekda juga berharap agar pertemuan tersebut dapat membuahkan hasil berupa komunikasi dan koordinasi, membangun komitmen bersama dalam validasi data serta fokus terhadap apa yang menjadi program PKH. Sementara Bupati dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemutakhiran data harus dan terus menerus diperjuangkan terkait

adanya masyarakat yang sudah tidak layak lagi menerima, karena tujuan program ini adalah bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di daerah.

Bupati juga sepakat jika rumah-rumah penerima PKH di pasang stiker. Hal tersebut dilakukan guna mendidik masyarakat dan mengubah cara pandang masyarakat bahwa yang benar-benar berhak menerima PKH adalah mereka yang berhak menerimanya. “Kita juga harus sosialisasikan kemasyarakat bahwa bantuan ini bukan seumur hidup, dan inilah cara pandang masyarakat yang harus kita rubah,” ujar Bupati.

Lebih lanjut, Bupati mengapresiasi kinerja PKH selama ini, bahkan pada kesempatan tersebut, beliau berjanji akan memberikan kuota ibadah Umrah bagi PKH yang ada di Tanggamus setiap tahunnya.

Bupati juga berharap program-program pusat dapat disukseskan bersama- sama. “Jadi jangan sampai ada permasalahan yang akan membiaskan tujuan program mulia PKH itu sendiri, karena tujuan kita adalah untuk kesejah­ teraan masyarakat,” pungkasnya.

(DED)

nasionalnya adalah 50 kg pertahun. Tentunya ini menjadi tugas kita bersama agar masyarakat lebih meningkatkan konsumsi ikan dalam kehidupan sehari-hari,” harapnya.

Bupati juga menghimbau, agar produksi ikan air tawar yang ada dapat dikembangkan pengolahannya oleh kelompok UMKM, agar memberikan nilai ekonomis yang lebih tinggi.

“Ayo jangan hanya dijual ikannya saat panen,

tetapi juga dapat diolah menjadi produk olahan, seperti abon, nugget, ikan asap, fillet dan lainlain, sehingga memberikan nilai tambah dan meningkatkan ketahanan pangan,” pungkasnya.

Usai memberikan sambutan, Bupati melaku­ kan panen raya dengan diikuti sejumlah undangan yang hadir, serta dilanjutkan dengan makan bersama.

(DED)

Wabup Pimpin Rapat Penanggulangan Kemiskinan Tanggamus, FAKTUAL - Dalam rangka mela­ku­kan evaluasi terhadap upaya penanggu­ langan kemiskinan di Kabupaten Tanggamus, Wakil Bupati Tanggamus Hi. AM. Syafi’i, yang juga Ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD) Kabupaten Tanggamus, memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, kemarin.

Hadir dalam rapat tersebut, Asisten Bidang Ekobang FB. Karjiono, Plt. Kepala Bapelitbangda, sejumlah Kepala OPD terkait, Camat se Kabu­ paten Tanggamus dan perwakilan Pendamping PKH Kabupaten Tanggamus.

Dalam arahannya Wabup menyampaikan agar OPD memiliki komitmen terhadap pelak­ sanaan program. Selain itu Wabup juga mengi­ nginkan agar Kepala Pekon melalui Dana Desa, mengganggarkan program yang mendukung upaya pengentasan kemiskinan di desanya masing-masing. “Seperti anggaran untuk mendukung program pendidikan. Jadi pekon tidak hanya mengganggarkan pembangunan fisik, tetapi juga program yang mendukung upaya pengentasan kemiskinan,” kata Wabup.

“Saya berharap ini menjadi komitmen kita bersama utk memperkecil angka kemiskinan.

Selain itu kita juga harus melakukan upaya untuk meningkatkan angka IPM di Kabupaten Tanggamus. Mari kita semua mensupport ini,

agar semua bisa tercapai,” ujar Wabup.

Wabup juga meminta para Camat, agar mengevaluasi dan mengingatkan Kepala Pekon agar dalam menyusun APB-Des untuk mengacu pada Permendes Pasal.5. “Apakah anggaran yang disusun, sudah mengakomodir program pendidikan dan kesehatan, jika belum Camat harus mengingatkannya,” tegas Wabup.

Sementara Kepala BPS Tanggamus Sugaryadi menyampaikan bahwa data kemiskinan merupa­ kan data makro. Untuk mengetahui angka kemiskinan ada dua indikator, yaitu konsumsi per kapita dan garis kemiskinan. Garis Kemis­ kinan adalah ukuran nilai konsumsi yang dihitung atau dikeluarkan suatu rumah tangga.

“Selanjutnya untuk menurunkan angka kemiskinan, kita harus mengubah mindset dari masyarakat dalam pengeluaran rumah tangga. Dimana dilihat dari pengeluaran keluarga terkadang terdapat pengeluaran yang tidak tepat, contohnya dengan tingginya konsumsi rokok kepala keluarga, padahal konsumsi makanannya masih rendah atau tidak variatif, contohnya masyarakat juga perlu meningkatkan konsumsi buah,” terangnya.

“Sementara dari Pemerintah sendiri harus ada upaya menekan harga- harga, agar daya beli masyarakat dapat meningkat,” jelasnya.

(DED)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

RAGAM 10 NTP Lampung Terbaik se-Sumatera BENAR BERIMBANG

Edisi 485/ Tahun Ke-17/ 4 - 10 Maret 2019

Bandar Lampung, FAKTUAL-Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo meminta capaian Nilai Tukar Petani (NT) Lampung yang pada Februari ini terbaik se-Sumatera, dapat terus dipertahankan setiap bulan. Ridho menilai NTP Lampung yang selalu bertengger di atas 100 selama 2018, merupakan bukti pe­ning­katan kesejahteraan petani di Lampung membaik.

Ridho yang menyandang sarjana perikanan

itu menilai, kenaikan NTP tersebut merupakan prestasi seluruh jajaran pertanian, terutama petani Lampung. Ridho mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung sejak 2016 secara besar-besaran memperbaiki infrastruktur pertanian seperti jaringan irigasi yang menjadi kewajiban Pemprov.

Untuk itu, Gubernur meminta agar tren NTP Lampung yang selalu di atas 100 diper­ tahankan dan terus ditingkatkan. “Percuma

produksi naik, tapi daya beli petani tidak naik.

Ini harus seimbang, agar tingkat kesejahteraan petani Lampung terus naik,” kata Ridho Ficardo yang ditemui usai membuka Lampung Hijrah Fair 2019 di Balai Krakatau, kemarin.

Pada ekpos bulanan Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung terungkap daya beli petani Lampung pada periode Februari 2019 terbaik se–Sumatera. Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Lampung menjadi yang tertinggi di Sumatera

Plt. Bupati Mesuji Gelar Penyuluhan Hukum Senpi MESUJI - Plt, Bupati Mesuji, Lampung, Saply menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan hukum terkait peredaran senjata api (senpi) rakitan, di wilayah tersebut..

Guna menjaga Sitkamtibmas menjelang pileg dan pilpres 2019, Mabes Polri melalui Badan Intelijen Keamanan Mabes Polri, bersilahturahmi dengan warga di Gedung Serba Guna (GSG) Taman Keanekaragaman Hayati, Desa Mekarjaya, Kecamatan Tanjungraya, kemarin.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Dandim 0426 Tulangbawang yang diwakilkan Danramil Mesuji, asisten Pemkab Mesuji, Kapolres Mesuji yang diwakilkan Kabag Ops, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat.

Selain itu, hadir juga seorang mantan perakit senjata api (senpi) asal Kabupaten Lampung Tengah, Sukiman, untuk memberikan pengalaman pahitnya terkait bahaya memiliki, menyimpan, dan menggunakan serta membuat senjata api rakitan tersebut.

Kasubdit II Kamneg Badan Intelijen Keamanan (BIK) Mabes Polri, Kombes Pol Kasmen, menyampaikan terkait bahaya peredaran senjata api (senpi) rakitan dan illegal, baik yang membuat, memegang, dan memiliki merupakan pelanggaran hukum.

Dampak memiliki senpi ilegal akan berbuntut panjang dan jika senjata api tersebut berada di tangan yang salah, maka akan membahayakan keamanan pemerintah/negara, katanya..

“Kami meminta kesadaran masyarakat Kabupaten Mesuji untuk menghentikan peredaran senjata, baik memiliki, menyimpan atau pun menggunakannya, bahkan untuk membuatpun jangan sampai ada lagi,” ujarnya.

“Saya berharap masyarakat Kabupaten Mesuji yang masih memiliki senpi, mohon dengan suka rela diserahkan kepada pihak yang berwajib, baik kepada pihak Babinkabtibmas setempat, polsek, atau langsung ke Polres Mesuji,” kata Kasmen.

Menurut dia, jika masyarakat menyerahkan langsung, jangan khawatir dan tidak akan dikenakan pidana apapun, tetapi jika sampai ketangkap mempunyai senjata api ilegal maka akan dikenakan pidana 20 tahun penjara.

Sementara Plt. Bupati Mesuji Saply TH mengajak warga setempat terutama yang masih memiliki, menyimpan, ataupun menggunakan senjata api ilegal agar menyerahkan kepada pihak kepolisian.

“Saya meminta, warga yang memiliki dan menyimpan senjata api ilegal agar diserahkan kepada pihak berwajib, jika diserahkan secara sukarela maka tidak akan ada proses hukum. Jika ada yang warga yang takut menyerahkan sendiri, dapat melalui kepala desa masing-masing,” katanya. (TAB)

dan satu-satunya yang berada di atas angka 100.

Pada periode tersebut NTP Provinsi Lampung tercatat sebesar 104,94. NTP Subsektor Tanaman Pangan mencapai NTP tertinggi dengan nilai 119,31. NTP ini merupakan perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani. Ini merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di perdesaan.

NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi dan biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan atau daya beli petani. NTP Provinsi Lampung Februari 2019 untuk subsektor padi dan palawija 119,31, hortikultura (90,96), tanaman perkebunan rakyat (92,43), peternakan (113,99), perikanan tangkap ( 117,54), dan perikanan budidaya (96,84).

“Sedangkan NTP Provinsi Lampung tercatat sebesar 104,69,” kata Kepala BPS Lampung, Yeane Irmaningrum, saat menggelar ekspos, di kantornya Jalan Basuki Rahmat, Telukbetung, Bandar Lampung, Jumat (1/3/2019) Meskipun beberapa komoditas mengalamai penurunan dan kenaikan, secara gabungan NTP Februari 2019 turun 0,24%. Pada ekspose ini disampaikan, dari 33 Provinsi yang diamati perkembangan harganya pada Februari 2019 ada 15 provinsi mengalami kenaikan NTP dan 18 provinsi turun. “Kenaikan NTP tertinggi terjadi di Riau dengan peningkatan sebesar 1,58%.

Sedangkan penurunan NTP terbesar terjadi di Sulawesi tengah sebesar 1,47%,” kata Yeane.

Pada ekspos yang dihadiri Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung, Bulog, Pemerintah Provinsi Lampung, dan pers ini BPS juga mempublikasikan data satistik deflasi Februari 2019. Menurut BPS, daerah perdesaan di Lampung mengalami deflasi sebesar 0,62% yang disebabkan turunnya indeks harga kelompok bahan makanan sebesar 1,84%, kelompok transportasi dan komunikasi sebesar 0,11%.

Sedangkan indeks harga kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau naik 0,61%.

Sementara kelompok perumahan naik sebesar 0,03%, kelompok sandang naik 0,10%, kelompok kesehatan naik 0,39% dan kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga naik 0,09%. (AGA)

Wakil Bupati Muara Enim Hadiri Rakornas Kewaspadaan Nasional Muara Enim, FAKTUAL - Wakil Bupati Muara Enim, H. Juarsah, SH, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Kewaspadaan Nasional dalam rangka Pemantapan Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 di Golden View Hotel, Jalan Bengkong Laut, Tanjung Buntung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, kemarin.

Rakornas Pemilu yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri tersebut dihadiri juga Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (RI), Tjahjo Kumolo, SH, Para Gubernur , Kapolda, Pangdam , Danrem, Kepala Kejaksaan Tinggi, Ketua DPRD, Para Bupati/Walikota, dan Kapolres seluruh Indonesia.

Rakornas kali ini mengambil tema “Pilihan Boleh Beda, Persatuan dan Kesatuan Bangsa Harus Kita Jaga”, dibuka langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jenderal Purnawirawan Wiranto.

Wiranto yang membuka kegiatan Rakornas ini mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam memilih pemimpin berada ditangan rakyat, oleh karena itu gunakanlah kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya untuk memilih pemimpin yang baik dan mampu membawa negara ini maju dan masyarakatnya sejahtera.

“Warga negara yang baik, jangan saling menjatuhkan dan saling menjelekkan dengan menyebarkan berita hoax dan lain sebagainya, agar pemilu yang kondusif bisa terwujud sebagaimana yang kita harapkan bersama,” pesan Wiranto.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam sambutannya mengatakan tujuan utama rakor tak

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 485/ Tahun Ke-17/ 4 - 10 Maret 2019

Menjejak Keindahan Mangrove Sriminosari

WISATA

11

LAMPUNG TIMUR - “Selamatkan Hutan Mangrove Demi Menyelamatkan Tempat Berpijak.� Kalimat tersebut menjadi tema dalam Festival Tanam Mangrove yang digelar di Desa Purworejo, Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur, beberapa waktu lalu.

Festival yang bertujuan untuk mempromosikan objek dan daya tarik wisata di Kabupaten Lampung Timur tersebut dimaksudkan untuk mendukung program pemerintah tentang upaya penyelamatan bumi dari pemanasan dunia, pencegahan terjadinya erosi/ abrasi pantai dan juga sebagai tempat perlindungan bagi biota laut. Tepat pada hari pelaksanaan festival, saya dan beberapa rekan blogger dari Batam, Jogja, dan Cikarang sedang berada di Lampung Timur untuk mengunjungi sejumlah tempat wisata, salah satunya hutan bakau seluas 6 hektar di Labuhan Maringgai.

Terletak di Desa Sriminosari, Labuhan Maringgai, Lampung Timur, terhampar wilayah hutan bakau yang kini sudah menjadi kawasan ekowisata bernama Taman Mangrove Sriminosari. Berjarak kurang lebih 55 kilometer dari ibukota kabupaten, dapat ditempuh dalam waktu sekitar 1,5 jam dari Kecamatan Labuhan Ratu. Durasi perjalanan cukup panjang karena akses tidak sepenuhnya mulus, kecepatan laju mobil pun dikurangi. 300 meter dari lokasi taman, perjalanan harus disambung dengan motor, melewati persawahan yang sedang kerontang.

Tiket masuk sebesar Rp 5.000 per orang, lalu berjalan kaki melihat indahnya taman bakau melalui jalur trekking sepanjang 800 meter yang terbuat dari kayu dan bambu. Menurut keterangan Ibu Wahyu seorang penggiat wisata hutan bakau Sriminosari, jalur treking tersebut tak lama lagi akan diperpanjang menjadi 1000 meter hingga mencapai pulau pasir timbul yang nantinya akan dijadikan lapangan volley pantai sebagai bagian dari atraksi wisata di Taman Mangrove.

Hutan bakau berkontribusi besar dalam menyerap karbon dioksida, selain berdayaguna melindungi kawasan pesisir pantai dari abrasi. Objek wisata ini dikembangkan oleh warga melalui Koperasi Konsumen Nelayan Rukun Sido Makmur, merupakan atraksi wisata yang sarat unsur pendidikan lingkungan.

Terdapat tujuh gazebo berdiri di atas laut yang dapat digunakan untuk beristirahat, dan satu kantin jajan milik koperasi.

Jam operasional Hutan Mangrove Sriminosari adalah pukul 07.30 – 17.30 WIB setiap hari. Berbeda dari pantai wisata lainnya yang pernah saya kunjungi di Lampung, di sini pasir pantainya berwarna hitam.

Laut Jawa yang menghadap ke Pulau Kalimantan sangat kaya ikan, adalah surga bagi para nelayan yang tinggal di Labuhan Maringgai. Tak heran bila buah tangan yang kami bawa dari sini berupa ikan asin, kerupuk kulit ikan, terasi ikan, dan snack ikan.

Semuanya dikemas dengan rapi dan higienis dengan kenikmatan rasa yang terjaga.

Matahari yang hangat, udara segar, serta unsur air yang menenangkan, menjadikan Taman Mangrove Sriminosari ini sebagai pilihan tempat wisata yang cocok untuk bersantai sembari menyegarkan kembali pikiran dari segala penat dan rutinitas harian.

(DBS)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMPUNG TIMUR

BENAR BERIMBANG

Edisi 485/ Tahun Ke-17/ 4 - 10 Maret 2019

12

Lamtim Gelar Festival Mangrove

Lampung Timur, FAKTUAL - Kecerian tepancar diwajah masyarakat yang terhibur akan penampilan-penampilan tarian pada Acara Festival Mangrove Dan Wisata Pandan Alas yang diselenggarakan di area Wisata Pandan Alas yang berada di Desa Srimonosari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, kemarin.

Festival yang bertujuan untuk mempromosi­ kan objek dan daya tarik wisata di Kabupaten Lampung Timur tersebut dimaksudkan untuk upaya penyelamatan bumi dari pemanasan

dunia, pencegahan terjadinya erosi atau abrasi pantai dan juga sebagai tempat perlindungan bagi biota laut.

Dalam sambutannya Bupati Lampung Timur, Chusnunia Chalim sampaikan bahwa banyak keuntungan yang didapat dengan adanya tanaman mangrove.

“Banyak keuntungannya jika ditanami mangrove salah satunya selain mencegah abrasi saya juga mendengar dari pak dosen menyam­ paikan bahwa dengan ditanaminya mangrove maka ikan ikan disekitarnya akan memiliki

Pemkab Lamtim Bantu Pengidap Tumor Otak Lampung Timur, FAKTUAL - Aksi peduli terhadap sesama ditunjukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam penggalangan dana yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk anak berusia 4 tahun bernama Gibran Rifky Ramadan.

Putra pasangan Syamsuddin (41) dan Rosmayanti (31) warga dusun Sidodadi, D e s a Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana, Lampung Timur itu mengidap tumor otak Space Occupying Lesion (SOL) yang merupakan generalisasi masalah mengenai adanya lesi pada ruang intracranial khususnya yang mengenai otak.

Gibran sendiri diketahui mengidap penyakit tumor otak sejak tanggal 23 Desember 2018 lalu. Awal mulanya, Gibran sering merasakan sakit kepala lalu orang tuanya membawa Gibran ke Puskesmas Sukadana. Oleh pihak Puskesmas Sukadana Gibran dirujuk ke RS Mardi Waluyo Metro, lalu dirujuk kembali ke Rumah Sakit Abdul Moeloek (RSAM) Bandar Lampung, hingga akhirnya dari RSAM dirujuk ke RS Cipto Mangunkusumo Jakarta.

Oleh pihak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta, Gibran disarankan untuk berobat jalan dengan membawa rujukan rumah sakit yang ada di Lampung.

Menurut Syamsuddin, pengobatan anaknya ini gratis menggunakan kartu BPJS kesehatan. Namun orang tua Gibran yang berprofesi sebagai tukang pijat itu kewalahan mengeluarkan biaya untuk ongkos transportasi dari rumah ke Puskesmas Sukadana lalu ke RS Jenderal Ahmad Yani Metro hingga berangkat ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Selain itu Syamsuddin juga harus mengeluarkan biaya untuk makan minum dan lain-lain selama berada di Jakarta.

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur membuka donasi untuk Gibran atas arahan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur melalui rekening milik Ibu Rosmayanti (ibu kandung Gibran) Rekening BRI 571201014909537.

Donasipun sampai saat ini masih terus dibuka bagi siapa saja yang ingin menyumbangkan sebagian rizky nya untuk pengobatan Gibran, sumbangan-sumbangan tersebut dapat disalurkan langsung ke rekening pribadi milik Ibu dari Gibran. (IRI)

rasa yang lebih enak, manis dan gurih, intinya yang di dapet pastinya lebih berkualitas”.

Lebih lanjut, Bupati wanita pertama di Bumei Tuwah Bepadan itupun menyampaikan bahwa banyak manfaat yang di dapat dengan diadakan­ nya festival ini karena selain menarik animo masyarakat lokal tentunya juga akan menarik minat wisatawan asing untuk berkunjung ke Kabupaten Lampung Timur.

Di Lampung Timur sendiri, Chusnunia menjelaskan bahwa terdapat 101 Festival yang mana disetiap festival memiliki makna dan

tujuan masing-masing. seperti halnya Festival Mangrove, selain mencegah abrasi pantai, dengan adanya festival ini juga sekaligus dapat mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan.

Selain itu, pemilik sapaan akrab Nunik itu juga menambahkan bahwa 101 festival yang ada dalam kalender event wisata Lampung Timur itu tidak menghabiskan banyak anggaran.

“Yang harus bapak ibu ketahui bahwa semuanya tidak selalu luar biasa dan menghabiskan banyak anggaran atau apa, hanya saja Apa yang ada di Lampung Timur ini kita tata, seperti pantai-pantai ini yang kita tata dan sebagainya lalu kita festivalkan jadi tidak ada penambahan anggaran namun kita tetap mendapatkan keuntungan-keuntungan seperti anak-anak dapat tampil, kita bisa menyampaikan pesan-pesan, kita dapat sampaikan ajakan menanam mangrove bersama, serta sekaligus juga dapat membuat masyarakat terhibur”.

Sebelum mengakhiri sambutannya Nunik berpesan “Pesan saya, apa yang ada di Lampung Timur ini kita maksimalkan, pada dasarnya semua wilayah punya potensi, intinya kita kerjakan bersama, gotong royong bersama, kita punya ide kita dikusikan, kita jalankan, kita wujudkan, insyallah hasilnya juga dapat kita nikmati bersama” pungkasnya.

Selain menanam mangrove sebanyak 500.000 batang, berbagai kegiatan pun digelar dalam rangka memeriahkan festival, yakni jalan sehat, senam pagi, kudang luping, pengobatan geratis, penyuluhan BNN tetang narkoba, bazar produk kum, tari kreasi, dan berbagai lomba seperti lomba mewarnai tk dan paud, lomba makan kerupuk, lomba balap karung, serta lomba foto selfi.

Hadir pada acara tersebut para OPD dan Kepala Bagian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, Camat Labuhan Maringgai, Cen Suatman dan Forkopimcam Labuhan Maringgari, Kepala Desa Sriminosari, Achmad Djamhari, serta Endang Astuti sebagi Ketua Rombongam Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung. (IRI)

Ratusan Masa Demo KPU Lampung Timur, FAKTUAL - Personil kepolisian memenuhi Halaman Kantor KPU Lampung Timur, kemarin. Ratusan personil yang berasal dari polres setempat tersebut sedang menangani aksi demonstrasi yang terjadi.

Dikarenakan para pendemo mulai anarkis, pihak kepolisian terpaksa mendatangkan pasukan berompi dan bertameng guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, untuk kemudian aparat kepolisian membubar­kan kerumunan massa dengan tembakan peringatan serta menyemprotkan gas air mata.

Hal ini merupakan adegan dalam rangkaian Simulasi Sispam Kota Ops Mantap Brata Krakatau 2019 dalam rangka Menghadapi SItuasi yang Bersifat Kontijensi Pada Pelak­sanaan Pemilu Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Polres Lampung Timur di Halaman Depan Kantor Bupati Lampung Timur.

Hadir dalam acara itu, Kapolres Lampung Timur, AKBP Taufan Dirgantoro, Dandim 0429/LT Letkol Inf CH Prabowo, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur, Syahrudin Putera, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Timur Andri Oktavia, Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Timur, Uslih, Kasi Intel Kajari Lampung Timur, Renaldo Sianturi dan para Camat Se-Kabupaten Lampung Timur.

Dalam sambutannya ketika memipin Apel Simulasi Sispam Kota, Kapolres Lampung Timur, AKBP Taufan Dirgantoro menjelaskan bahwa kegiatan simulasi ini merupakan sistem pengamanan untuk mengantisipasi, menanggulangi dan mengendalikan gangguan Kamtibmas dalam bentuk massa dengan metode preventif dan Represif terbatas dengan tujuan mengamankan kota, objek vital dan penanggulangan terhadap rusuh masa yang dilaksanakan oleh Polres Lampung Timur dan subjek pelopor Batalyon B dari Kodim 0429 Lampung Timur sebagai upaya untuk mempersiapkan personel agar mengerti langkah-langkah antisipasi serta Pengamanan pemilu 2019 serta dapat menginventarisir setiap kemungkinan yang dapat mengganggu setiap tahapan Pemilu 2019.

Taufan menambahkan, dalam simulasi sispamkota ini akan diperagakan berbagai simulasi pengamanan seperti pendistribusian logistic, pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS

sampai dengan pendistribusian logistik dari TPS Ke PPS yang akan mendapat gangguan dari beberapa orang yang tak dikenal serta pada tahapan sidang pleno di KPUD Kabupaten Lampung Timur yang akan mendapatkan gangguan dari salah satu pendukung capres dan cawapres yang tidak puas dengan hasil dan menuntut dilaksanakan Pemilu ulang. Dengan koordinasi dan simulasi ini harapannya berbagai kekacauan yang terjadi bisa diatasi dengan baik oleh tim pengamanan Dalam kesempatan tersebut tak lupa pula, AKBP Taufan Dirgantoro menyampaikan apresiasi dan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang terlbat dalam pelaksanaan dan juga Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang telah memberikan kesetiaan tempat pelaksanaan sispam kota tahun 2019.

Sebelum mengakhiri penyampaianya, Kapolres Lampung Timur itu berharap kerjasama dari semua pihak untuk menjaga situasi dan kondisi dalam rangka menciptakan pemilu 2019 yang damai di Kabupaten Lampung Timur.

“Saya menekankan kepada seluruh personil Polres Lampung Timur agar tetap bersikap netral dan melaksanakan tugas pengamanan ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Mari kita tingkatkan Sinergi dan menjaga situasi dan kondisi dalam menciptakan Pemilu 2019 di Kabupaten Lampung Timur yang Aman damai dan sejuk, saya juga mohon kerjasama semuanya mudah-mudahan kita bisa melaksanakan pemilu 2019 dengan lancar”. (IRI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 485/ Tahun Ke-17/ 4 - 10 Maret 2019

TULANGBAWANG

13

Kampanye Tanpa STTP Bisa Dibubarkan Tulangbawang, FAKTUAL - Jelang Pemilu (pemilihan umum) tahun 2019, Polres Tulang Bawang menggelar Diskusi dengan tema Penyelenggaraan Pemilu Aman, Damai dan Sejuk, kemarin, bertempat di GSG (gedung serba guna) Wira Satya Polres setempat.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Tulang Bawang AKBP Syaiful Wahyudi, SIK, MH dan dihadiri oleh Ketua KPUD Tulang Bawang Barat Ismanto Ahmad, Ketua MUI Tulang Bawang Barat Muhidin Pardi, Perwakilan FKUB Tulang Bawang Barat Seger Erianto, Komisoner Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat Sukirman Hadi, Perwakilan dari Lanud Pangeran M Bunyamin, Kabid Politik Kesbangpol Kabupaten Tulang Bawang Barat Nurul Hikmah, Perwakilian Parpol (partai politik) yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat dan peserta undangan sebanyak 55 orang.

Kapolres dalam sambutannya mengatakan, situasi kamtibmas yang ada di wilayah hukum Polres yang meliputi Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Tulang Bawang Barat masih kondusif.

Sekarang ini di medsos (media sosial) banyak sekali pemberitaan yang dapat menggiring opini masyarakat dan dapat membelah atau membuat batas antar kelompok di dalam masyarakat.

Pada hal sudah diatur dalam Undang-Undang bahwa perbuatan tersebut dilarang dan dapat diancam dengan hukuman penjara.

“Larangan tersebut terdapat pada UndangUndang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE (informasi dan transaksi elektronik) bahwa perbuatan menyebarkan berita yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) serta terdapat juga pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, khususnya di Pasal 4 dan Pasal 16 yang elemen utamanya adalah kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan

ras dan etnis atau kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis,” ujar AKBP Syaiful.

Khusus di Kabupaten Tulang Bawang Barat, dari data yang saya peroleh ada sebanyak 337 caleg (calon legislatif) yang mengikuti Pemilu tahun 2019. Saat ini baru 79 STTP (surat tanda

BPBD Salurkan Sembako

terima pemberitahuan) yang diterbitkan oleh Polres dan masih ada beberapa hari lagi masa kampanye sebelum hari H pencoblosan.

Untuk itu saya menghimbau kepada para caleg, agar dalam melaksanakan kampanye tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dengan harapan kampanye tersebut dapat

Kunjungi Posko, Bupati Beri Semangat Pengungsi Tulang Bawang, FAKTUAL - Posko tanggap darurat bencana banjir Bergerak Melayani Warga (BMW) disidak Bupati Tulangbawang Hj. Winarti SE MH. Hal ini dilakukan guna memastikan pelayanan pada masyarakat, kemarin.

Kehadiran perempuan bergelar adat Pangeran Suri diposko Kelurahan Menggala Kota Kecamatan Menggala ini juga membuat menjadi hibur tersendiri dari para warga yang mengungsi, karena dapat bercengkrama dengan warga terdampak banjir, bertanya, bernyanyi bersama warga.

Pada kesempatan ini Bunda juga menyerahkan bantuan beras sebanyak 12 ton untuk masyarakat terdampak banjir se tulang bawang.

“Saya turut prihatin atas musibah kita, tetap waspada, 24 jam saya memantau, petugas di

Tulangbawang, FAKTUAL - Guna sedikit membantu dan meringankan beban masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tulangbawang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat terdampak banjir di Kecamatan Menggala, kemarin.

Sebanyak 1.262 Kepala Keluarga (KK) di Kelurahan Menggala Kota tepatnya di Lingkungan Bugis dan Palembang disalurkan, sementara 82 KK di Lingkungan Bujung Tenuk, 8 KK di Menggala Tengah dan 10 KK untuk di Lingkungan Rengas Cendung juga telah disalurkan.

Bantuan akan juga disalurkan terhadap Kecamatan lainnya, seperti halnya untuk di Kecamatan Gedung Meneng, Menggala Timur dan Gedung Aji, yang mana pula wilayahnya terdampak banjir, bantuan itu diserahkan besok.

Masing-masing paket sembako yang diserah­

kan ini berisi 2 Kg gula pasir, 5 buah mie instan dan 1 kaleng susu.

Bupati Tulangbawang Hj. Winarti SE MH, menyampaikan bantuan yang diberikan sifatnya untuk membantu meringankan beban masyarakat yang wilayahnya terkena dampak banjir.

“Masyarakat bekerjanya kan belum bisa optimal, jadi sebagian kebutuhannya kita bantu.

Kecamatan Gedung Meneng, Menggala Timur dan Gedung Aji akan disalurkan besok,” tutur Bupati Winarti.

“Kepada masyarakat, saya minta tetap waspada, jaga keselamatan diri dan keluarga, hindari tempat berbahaya atau riskan, perhatikan dampak akibat banjir yang terjadi dan jaga kesehatan, Pemerintah Kabupaten Tulangbawang selalu stanby bersama masyarakat,” pesan Bunda Winarti.

(MUH)

menciptakan suasana yang aman, damai dan sejuk.

“Bagi caleg yang melakukan kampanye tanpa membuat STTP, maka kampanye tersebut dikatakan kampanye diluar jadwal dan dapat dikenakan sanksi serta bisa dibubarkan oleh pihak Bawaslu.” Tutup Kapolres.(MUH)

lapangan stanby terus, jaga kesehatan, anakanak jangan main di tempat banjir,” kata Bupati Winarti berpesan.

“Kepada Pak Camat dan Pak Kapolsek, kita tutup setiap jam 3 sore jalan ke Bugis, kecuali masyarakat asli, untuk mencegah musibah, juga ini permintaan Ibu-ibu inikan,” kata Bunda Winarti.

Selain itu, Bupati juga menyampaikan untuk dapat bersama menonton perayaan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (Hut) ke 22 Kabupaten Tulangbawang yang jatuh pada tanggal 20 Maret ini.

“Ekam undang adok Tiuh Tohow tanggal 14 Maret yaa, pagi kita meput lesung dan dawah, jamow-jamow nonton via Vallen (saya undang ketiuh tohow tanggal 14 Maret ya),” ujar Bunda dengan bahasa Lampung.(MUH)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

WAYKANAN 14 Bupati Waykanan Hadiri Pengajian BENAR BERIMBANG

Edisi 485/ Tahun Ke-17/ 4 - 10 Maret 2019

Way Kanan, FAKTUAL - Bupati Way Kanan, H. Raden Adipati Surya, S.H., M.M menghadiri dan mengikuti pengajian Kliwonan masyarakat Kampung Sriwijaya Kecamatan Blambangan Umpu, kemarin.

Pada pengajian yang menghadirkan penceramah ustad Hasan Isro itu, Raden Adipati Surya dalam sambutannya mengatakan Kegiatan

Pengajian tersebut merupakan sarana efektif untuk lebih mendekatkan diri serta meningkatkan derajat keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Selain itu, diharapkan dapat memperlancar komunikasi dalam sebuah kerangka silaturahim yang semakin erat antar umat Islam, sehingga mampu memperkokoh ukhuwah islamiyah yang bermuara pada terpeliharanya persatuan

Satgas TMMD Bangun Rabat Beton

Way Kanan, FAKTUAL – Satgas TMMD ke – 104 bersama masyarakat melanjutkan pem­ bangunan rabat beton di Dusun 6 Lancar Jaya Kampung Simpang Tiga, karena memang pekerjaan ini membutuhkan waktu yang lama.

Dari total rabat beton di empat titik sepanjang 898 meter didusun 6 dan dusun 7 Kampung Simpang Tiga, rata – rata yang sudah dikerjakan baru 18 %.

Komandan Koramil 427-02/Kasui Kapten Arm Yana Mulyana selaku Komandan SSK TMMD ke – 104 TA. 2019 mengatakan, hari keempat kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke – 104 ini, masih melanjutkan pembangunan rabat beton, meskipun beberapa anggota satgas dan masyarakat tetap kami tempatkan di lokasi pembangunan Poskamling dan Rehab Masjid,namun sebagian besar kami tempatkan di pembangunan rabat beton agar

dapat selesai sesuai target.

“Pengerjaan ini melibatkan Prajurit TNI dan warga,” ujar Kapten Arm Yana Mulyana saat berada di lokasi TMMD. Pos Kamling Sebelumnya, Satgas TMMD juga membangun 6 unit Poskamling di Kampung Simpang Tiga Kecamatan Rebang Tangkas, Satgas TMMD dan masyarakat Kampung Simpang Tiga.

“Untuk hari ini tidak ada kendala cuaca karena cuaca cukup cerah” ujar Kapten Arm Yana Mulyana.

Namun kendala yang masih dihadapi yaitu pengangkutan material, karena mobil tidak bisa masuk ke lokasi, “Meski demikian dibawah terik matahari, anggota Satgas TMMD dan Masyarakat tetap semangat dalam melanjutkan proses pembangunan ini,” ungkapnya.

(MAN)

dan kesatuan di Kabupaten Way Kanan.

Kegiatan keagamaan tersebut lanjutnya juga sebagai majelis ilmu yang sangat bermanfaat di dalam hidup, karena ibadah tanpa disertai dengan ilmu akan menjadi sia-sia. Ilmu merupakan kunci untuk menyelesaikan segala persoalan, baik persoalan yang berhubungan dengan kehidupan beragama maupun persoalan

yang berhubungan dengan kehidupan duniawi.

Ilmu diibaratkan dengan cahaya, karena ilmu memiliki fungsi sebagai petunjuk kehidupan manusia, pemberi cahaya bagi orang yang ada dalam kegelapan.

“Melalui kesempatan seperti ini saya mengajak umat untuk senantiasa bersyukur kepada Allah SWT, bahwa kondisi daerah kita tetap dalam suasana aman dan damai, serta terhindar dari bencana dan musibah. Kita rasakan bersama suasana kehidupan kemasyarakatan, keagamaan dan sosial juga berkembang dengan baik, yang ditandai dengan keharmonisan dalam pergaulan masyarakat,Sambung Bupati Peraih Anugerah pendidikan Indonesia Tahun 2018 itu Bupati yang pernah menjabat sebagai ketua DPRD Way Kanan itu meminta agar suasana yang kondusif selama ini agar terus dipelihara oleh seluruh lapisan masyarakat, dengan budaya dan perilaku saling menghormati antara satu sama lain. Antara masyarakat dan pemerintah harus saling mendukung untuk memajukan daerah kita, sehingga kehidupan masyarakat akan menjadi lebih baik, aman, tenang dan sejahtera.

“Pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh komponen masyarakat, khususnya para ulama, tokoh masyarakat, pemuka-pemuka agama, yang selama ini banyak membantu Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam melaksanakan pembangunan terutama dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan,”Ujar Raden Adipati Surya “Saya selaku Bupati Way Kanan menyambut baik pelaksanaan Pengajian pada hari ini. Saya berharap organisasi keagamaan dan masyarakat untuk terus menghidupkan dan menggalakkan pengajian dilingkungan masing-masing, dengan demikian cita-cita untuk mewujudkan Kabupaten Way kanan menjadi daerah yang baldatun toyyibatun wa robbun ghofur dapat tercapai,” tutupnya. (MAN)

Kodim 0427 Wak Kanan Bangun Jalan Way Kanan, FAKTUAL - Melalui Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) TA. 2019, Kodim 0427/Way Kanan, Lampung membangun jalan rabat beton sepanjang 898 meter, di Dusun 6 dan 7 Kampung Simpangtiga, Kecamatan Rebangtangkas.

Dandim 0427/Way Kanan Letkol Czi Komara mengatakan, pembangunan jalan tersebut bukan hanya bertujuan peningkatan pembang­ unan daerah, juga membantu warga.

Dia mengatakan, jalan itu merupakan akses

petani mengangkut hasil pertanian. “Pembang­ unan jalan tersebut, kami lakukan di Dusun 6 (dua lokasi), pertama 267 meter x 3 meter dan kedua 97 meter x 3 meter, di Dusun 7 (dua lokasi) masing-masing berukuran 267 meter x 3 meter, sehingga total pembangunan jalan rabat beton sepanjang 898 meter,” ujar Dandim, kemarin.

Personel Satgas TMMD ke-104 tahun 2019 Kodim 0427/Way Kanan dibantu warga tampak semangat mensukseskan program tersebut.

(MAN)

PWI Ramah Tamah Bersama Kodim Way Kanan Way Kanan, FAKTUAL – Sesuai UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI TNI mempunyai Fungsi yaitu Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Hal tersebut dikatakan oleh Dandim 0427/ WK Letkol C.Zi Komara. ST.M.Si saat acara Ramah Tamah antara Kodim 0427/WK dengan Seluruh Anggota PWI Kabupaten Way Kanan yang berlangsung di aula Makodim setempat, Kamis (28/2).

Karenanya lah terus Dandim Komara, Kodim

0427/ WK meminta sinergitas dan harmonisasi antara personil Kodim 0427 /WK dengan Wartawan khususnya yang saat ini tergabung dalam organisasi kewartawanan yaitu PWI. Terkait dengan agenda besar Kodim Way Kanan saat ini yaitu TMMD ke 104 TA 2019, Dandim Way Kanan meminta agar semua kegiatan yang terkait dengan TMMD untuk dapat dipublikasikan oleh kawan-kawan Wartawan, sehingga gaung kegiatan ini dapat menjadi Viral di Media Sosial. (MAN)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 485/ Tahun Ke-17/ 4 - 10 Maret 2019

WAYKANAN

15

Dinkes Sosialisasikan Penggunaan MDN Way Kanan, FAKTUAL - Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan prioritas nasional dan global untuk mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs) di tahun 2030. Data kematian ibu dan bayi baru lahir sangat diperlukan sebagai dasar pengambilan kebijakan dan strategi dalam upaya penurunan AKI dan AKB. Definisi kematian ibu adalah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan maupun penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan atau cedera.

Surveilans adalah salah satu cara untuk mendapatkan data kematian dari total populasi yang diperoleh melalui mekanisme survey dan pelaporan. Selama ini, data diperoleh hanya melalui proses penghitungan terhadap data survey yang menggunakan sampel. Hal ini terjadi karena belum adanya mekanisme pelaporan yang akurat dan cepat untuk memperoleh data kematian ibu melahirkan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) telah mengembangkan suatu inovasi baru untuk mekanisme pelaporan yang akurat, cepat dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan taktis. Inovasi tersebut berupa sebuah aplikasi yang disebut Sistem Notifikasi Kematian Ibu atau Maternal Death Notification (MDN), yang kemudian diadaptasi oleh Kementerian Kesehatan RI. Maternal Death Notification (MDN) adalah aplikasi yang mempermudah pelaporan kematian ibu menggunakan jejaring internet dan telepon cerdas atau smartphone. Data dikirim mengguna­ kan SMS maupun internet, kemudian data akan terlaporkan dan tersimpan di server Pusdatin Kemenkes RI dan dalam penguasaan penuh Kemenkes RI. Akses terhadap data (pelaporan dan penerimaan laporan) dapat dilakukan oleh berbagai pihak yang terdaftar, setiap saat dan dimanapun melalui internet dan smartphone yang sudah terinstalasi aplikasi MDN.

MDN hanya bersifat pemberitahuan awal (notifikasi) terhadap adanya kematian maternal, ketersediaan data ini sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dan bermanfaat untuk mendukung proses Audit Maternal Perinatal, Surveilans dan Respons (AMP-SR), maka masih perlu ditindaklanjuti dengan proses review, pelacakan (otopsi verbal, rekam medis perantara dan rekam medis), selanjutnya data surveilans yang diperoleh akan menjadi bahan untuk analisis dalam lokakarya pengkajian AMP dan rekomendasi hasil AMP perlu dilakukan dengan baik agar kematian maternal tidak terulang pada ibu yang lainnya dimasa mendatang.

Pengelola aplikasi MDN ini terdiri dari 4

(empat) jenis, yaitu pelapor, penerima laporan, verifikator dan administrator. Sebagai pelapor di tingkat kabupaten melibatkan Bidan Desa, Bidan Puskesmas, Bidan Koordinator, Bidan Rumah Sakit, Bidan Praktek Mandiri, Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi, Dokter Spesialis Anak.

Agar tidak terjadi kesalahan dalam penggu­ naan aplikasi tersebut, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Aplikasi MDN Tingkat Kabupaten Way Kanan. Peserta kegiatan ini terdiri dari Bidan Koordinator Puskesmas, Bidan Desa dan Bidan Rumah Sakit, dengan narasumber dari Seksi Kesehatan Keluarga

dan Gizi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

Pelaksanaan kegiatan ini di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan, Kamis (28/2/2019).

Kepala Dinas Kesehatan Way Kanan, Anang Risgiyanto, SKM, M.KM mengha­rapkan agar aplikasi MDN ini dapat dikelola secara maksimal untuk mendapatkan laporan kematian ibu secara cepat dengan data yang akurat untuk mendukung kegiatan Audit Maternal Perinatal di tingkat kabupaten, analisis dan pemantauan masalah kematian ibu di tingkat provinsi dan nasional sehingga dapat mencegah terjadinya kematian ibu dimasa mendatang dan mendukung tercapainya target penurunan angka kematian ibu, khususnya di Way Kanan. (MAN)

Adipati Buka Musrenbang Dinas Perikanan Monitoring Pokdakan Makmur Rebang Tangkas Way Kanan, FAKTUAL - Kepala Dinas Perikan­an Kabupaten Way Kanan, Drs Kadarsyah didampingi oleh Kepala Bidang Tangkap dan Daya Saing Produk Perikanan Eko Rahmad, S.Pi., M.M dan Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Hairulsyah, S.Sos meninjau dan monitoring POKDAKAN Makmur yang berada di Kampung Way Agung Kecamatan Buay Bahuga.

Kepada Dinas Perikanan Sukadi selaku ketua POKDAKAN Makmur mengungkapkan bahwa budidaya ikan sangat menjanjikan, dalam 7 petak kolam ikan dapat memanen 3 sampai 4 kali dalam kurun waktu 1 tahun.

Sukadi menjelaskan Setiap kali panen dapat menghasilkan 4 sampai 5 ton ikan patin, hasil

Way Kanan, FAKTUAL - Bupati Way Kanan, H. Raden Adipati Surya, S.H., M.M menghadiri dan membuka Musyawarah rencana Pembang­ unan Kecamatan rebang Tangkas, kemarin.

Pada kesempatan itu, Raden Adipati Surya menegaskan bahwa pelaksanaan Musrenbang tersebut merupakan forum tertinggi dalam proses penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat akan pembangunan.

Diungkapkannya dalam diskusi Musrenbang diarahkan untuk mengerucutkan berbagai usulan menjadi usulan prioritas sesuai kemam­ puan keuangan daerah mengacu pada upaya “Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dalam rangka pengembangan wilayah yang didukung Sinergitas Kabupaten dan Konektivitas Pembangunan Tingkat Kampung Dalam Menjadikan Kabupaten Way Kanan Yang Maju dan Berdaya Saing” dalam melaksanakan penyusunan berbagai rencana kegiatan tetap memperhatikan prinsipprinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku

dengan penuh rasa tanggungjawab.

Selanjutnya secara tepat dan proporsional dapat ditetapkan berbagai kegiatan yang diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN serta Dana Kampung.

Serta dalam menyusun program kegiatan harus berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJM Kampung) dengan mengacu kepada RPJMD Tahun 20162021.

“Kompleksnya masalah ditingkat kecamatan tentu harus kita carikan solusi bersama, adapun masalah-masalah tersebut hendaknya dapat kita jadikan peluang atau potensi dalam pengembangan wilayah,”Ujarnya Pengembangan wilayah yang dimaksud yakni Peningkatan bidang Pertanian, peningkatan bidang Peternakan, Peningkatan bidang perikan­ an, Peningkatan bidang Koperasi dan UKM dan Peningkatan bidang Perdagangan dan pasar.

(MAN)

keuntungan yang didapat berkisar Rp. 60.000.000 – Rp. 70.000.000 imbuh Sukadi.

Untuk diketahui POKDAKAN tersebut telah menerima bantuan dari Pemerintah Kabupaten Way Kanan melalui Dinas Perikanan berupa mesin pencetak pakan ikan pada Tahun Anggaran 2018.

Mesin pencetak pakan tersebut memang sangat dibutuhkan pembudidaya ikan karena pakan merupakan komponen terbesar (± 80%) dalam proses produksi budidaya, sedangkan harga pakan ikan pabrikan dipasar sangat mahal dan cenderung naik disetiap waktu, sehingga pengembangan pakan ikan mandiri mutlak diperlukan.

(MAN)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMBAR

BENAR BERIMBANG

Edisi 485/ Tahun Ke-17/ 4 - 10 Maret 2019

16

Wabup Lambar Hadiri Rakornas Pemilu

Lampung Barat, FAKTUAL - Wakil Bupati (Wabup) Lampung Barat (Lambar) Drs. H. Mad Hasnurin bersama Forkopimda dan Kepala

Kesbangpol Muzakkar, SH menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kewaspadaan Nasional dalam Rangka Pemantapan Penyeleng­

garaan Pemilu Serentak Tahun 2019 di Golden View Hotel, Batam, kemarin.

Rapat yang digelar oleh Direktorat Jenderal

Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri ini dibuka oleh Menko Polhukam Dr. H. Wiranto, SH. Mad Hasnurin setelah mengikuti Rakornas tersebut menyampaikan, Pemerintah Daerah Lambar bersama Forkopimda akan bersinergi dan bekerjasama dalam mensukseskan Pemilu 2019 ini. Kami juga akan memastikan kondisi keamanan di Lambar agar dapat berjalan aman dan kondusif, “Masyarakat juga dapat bebas memilih dalam pemilu tersebut sesuai pilihan hatinya masing-masing sehingga tidak memecah belah persatuan dan kesatuan masyarakat setempat, “ ujarnya.

Sementara, dalam sambutannya Menteri Polhukam menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan alam rangka kewaspadaan nasional menjelang Pemilu serentak, juga sebagai wujud implementasi dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yakni harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.

“Kegiatan ini guna memastikan kesiapan dari masing-masing stakeholder dan pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu serentak. Pada tahun ini, pelaksanaan rakornas dilakukan secara per regional, karena pemerintah ingin menyatukan, menyamakan persepsi dan menampung berbagai persoalan yang mungkin terjadi,” kata Menpohukam.

(ADI)

Pemkab Lambar Gelar Konsultasi Publik Lampung Barat, FAKTUAL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat (Lambar) gelar Forum konsultasi publik dan forum gabungan OPD penyusunan RKPD 2020 dibuka oleh Asissten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ir. Sudarto M, M.M. di Ruang Rapat Pakuwon Bappeda, kemarin.

“Kegiatan konsultasi publik ini diharapkan dapat menjadi media pembentukan komitmen seluruh stakeholder dalam keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS),” ujarnya.

Kemudian, Forum gabungan OPD, pada acara ini akan dibahas usulan-usulan hasil musrenbang kecamatan untuk kegiatan 2020 yang telah diinput pada aplikasi e-planning.

Forum perangkat daerah merupakan aspek teknokratis dalam rangka melaksanakan unsurunsur dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang menjadi tugas bersama perangkat daerah untuk menjalankan tugas secara terpadu sesuai dengan tema RKPD, karena tujuan pelaksanaan forum perangkat daerah adalah menyelaraskan usulan hasil musrembang RKPD di kecamatan dengan rencana program dan kegiatan opd kabupaten dan mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan opd sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

(ADI)

Lambar Terapkan Good Governance

Lampung Barat, FAKTUAL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat (Lambar) melalui Bagian Organisasi Setdakab Lambar melaksanakan bimbingan teknis penyusunan Standar Operasional Posedur (SOP) untuk penerapan Good Governance di Ruang Rapat Kagungan, kemarin.

Kegiatan ini dibuka oleh Asissten Bidang Administrasi Umum Ir. Noviardi Kuswan dengan narasumber perwakilan dari Kemeterian PANRB Ari Noviar, S. Kom membahas tentang pemaha­ man SOP dan penyusunan SOP. “Birokrasi di Indonesia masih terkesan lambat, berbelit-belit, tidak transparan, biaya mahal dan lain sebagainya, untuk mencapai good governance pemerintah telah menetapkan sebuah kebijakan nasional yaitu reformasi birokrasi yang bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional, berinte­ gritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara,” kata Noviardi.

Terkait hal tersebut, seluruh aparatur harus

melakukan pembenahan birokrasi secara internal dan melakukan inovasi dalam mening­ kat­kan kualitas pelayanan publik, salah satu upaya yang harus dilakukan adalah dengan menjalankan SOP yang meliputi penataan sistem, proses dan prosedur kerja agar menjadi lebih jelas, efektif, efisien, dan terukur pada seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan. dengan adanya standar operasional prosedur akan mewujudkan birokrasi yang profesional, sambungnya.

“Diharapkan dengan adanya bimtek ini maka pemahaman yang menyeluruh dalam hal identifikasi, analisis kebutuhan, penyusunan dan implementasi standar operasional prosedur sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik dan memperbaiki citra pemerintah di mata masyarakat, kepuasan dan kepercayaan masya­ rakat akan dapat terwujud,” tutupnya.

Sementara, Pirwan, SE,MM menyampaikan bahwa beberapa tujuan dari dilaksanakannya bimtek tersebut adalah agar peserta dapat menyu­ sun sop di unit kerja, menerangkan keje­lasan mengenai unit kerja dan proses kerja terkait, serta eminimalisir kesalahan kerja.(ADI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMBAR

BENAR BERIMBANG

Edisi 485/ Tahun Ke-17/ 4 - 10 Maret 2019

17

Parosil : Berikan Layanan Terbaik Untuk Masyarakat

Lampung Barat, FAKTUAL - Komitmen Pemkab Lambar meningkatkan pelayanan kesehatan di daerah setempat maka pada hari ini, Rabu (27/2) H. Parosil Mabsus meresmikan gedung baru Puskesmas Rawat Inap Srimulyo Kecamatan Suoh, gedung ini merupakan puskesmas ke tujuh yang telah diresmikan dari 9 puskesmas rawat inap yang dibangun.

Dihadiri , Forkopimda, anggota DPRD, Kepala Kementerian Agama Lambar, Assisten dan staff ahli, Kepala OPD, Wakil Ketua TP-PKK, Ketua DWP Irma Akmal Abd Nasir, camat, peratin, LHP, dan masyarakat.

“Membangun gedung puskesmas ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Kecamatan Suoh, karena Pemkab Lambar berusaha berikan pelayanan terbaik untuk masyarakat setempat, pembangunan ini sumber dananya dari dana alokasi khusus atau afirmasi kesehatan karena kesehatan sangat penting sehingga pemerintah sangat peduli akan prningkatan pelayanan kesehatan. Fasilitas puskesmas dibangun untuk menunjang masyarakat baik sebelum sakit dengan cek kesehatan dan setelah sakit dapat dimanfaatkan untuk berobat,” tegas Parosil.

Kemudian, idikator kesejahteraan masyarakat dilihat dari Indeks Kesehatan di daerah masingmasing, sehingga fasilitas yang telah dibangun harus di rawat dengan baik, oleh petugas puskes­ mas maupun masyarakat sempat. Puskesmas sebagai salah satu Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama(FKTP) merupakan ujung tombak untuk memberikan pelayanan kesehatan perseorangan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative, kebidanan,dan pelayan­ an kesehatan darurat medis,termasuk pelayanan penunjang yang meliputi pemeriksaaan labora­ torium sederhana.

Sekretaris Dinas Kesehatan Suhendrawati,

SKM.,MP melaporakan bahwa kegiatan hari ini bersamaan dengan Pengobatan gratis, cek kesehatan, 30 anak sunat gratis, penyerahan

Pemkab Lambar Giatkan PKH

KTP Suoh dan BNS, pemberian JKN-PBI 100 kartu, sertifikat akreditasi puskesmas, santunan 100 orang lansia, penyerahan edukasi stunting,

Parosil Serahkan PKH di Batu Ketulis dan Belalau Lampung Barat, FAKTUAL - Bupati Lampung Barat (Lambar) H. Parosil Mabsus secara langsung menyerahkan Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Batu Ketulis dan Kecamatan Belalau Hari ini, di Lapangan Pekon Way Ngison, kemarin.

“PKH melalui para pendamping diharapkan dapat mendorong perubahan pola pikir dan perilaku KPM (Keluarga Penerima Manfaat), kontribusi PKH memberikan manfaat bagi masyarakat agar lebih memperhatikan pendidikan, kesehatan, kemandirian ekonomi keluarga, selain itu PKH membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam kerja-kerja sosial, sekaligus membuka puluhan ribu lapangan pekerjaan sehingga menjadi masyarakat sejahtera,” ujar Parosil Terakhir, kepada masyarakat penerima

Lampung Barat, FAKTUAL - Pemkab Lampung Barat (Lambar) giatkan Program Keluarga Harapan (PKH) di daerah itu. Bupati setempat, Parosil Mabsus menyerahkan bantuan tersebut di sejumlah kecamatan.

Keluarga Harapan merupakan program pemerintah pusat untuk mensejahterakan masyarakat, baik di bidang pendidikan maupun kesehatan, sehingga para penerima PKH dapat menjadi ujung tombak mencerdaskan anak bangsa, biaya sekolah anak kurang mampu diambil dari dana PKH, sehingga tidak ada lagi anak yang putus sekolah, kata Parosil di Kecamatan Gedungsurian dan Kecamatan Airhitam, kemarin,.

Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah diserahkan diharapkan dapat mensejah­ terakan warga setempat dan dimanfaatkan

dengan tepat sehingga apa yang menjadi harapan pemerintah dapat terwujud, ujarnya.

PKH tahap pertama untuk Lampung Barat tahun 2019 sekira 14.524 Keluarga Penerima Manfaat ( KPM) sedangkan untuk Kecamatan Gedungsurian 793 KPM dan Kecamatan Airhitam 502 KPM. Porosil juga menyerahkan bantuan sama di Kecamatan Lumbokseminung dan Kecamatan Sukau di GSG Pekon Jagaraga.

PKH tahap pertama di Kecamatan Lum­ bokseminung 607 KPM dan Kecamatan Sukau 1702 KPM. Parosil juga menggulirkan PKH di Batubrak dan Balikbukit. Untuk Kecamatan Batubrak ada 837 KPM dan Kecamatan Balikbukit 1.707KPM. (ADI)

santunan anak 24 orang, bingkisan milenial alat olahraga untuk 3 SMA, 1 mobil puskesmas keliling dan 2 motor untuk pusling. (ADI)

PKH agar dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan semangat kemandirian sehingga tidak hanya menggantungkan diri dari bantuan pihak lain.

Plt. Kepala Dinas Sosial Raswan, SH, MH melaporkan bahwa PKH Tahap 1 untuk Lampung Barat tahun 2019 berjumlah 14.524 Keluarga Penerima Manfaat ( KPM) sedangkan untuk Kecamatan Batu Ketulis sejumlah 984 KPM dan Kecamatan Belalau sejumlah 991 KPM. Pihaknya menyampaikan agar pemdamping PKH untuk memberi penjelasan kepada keluarga penerima manfaat KPN dan masyarakat yang menerima dapat memanfaatkan bantuan tersebut dengan baik.

(ADI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 485/ Tahun Ke-17/ 4 - 10 Maret 2019

PESISIR BARAT

18

Bupati Buka Pembinaan Keuangan Pekon

Pesibar, FAKTUAL- Bupati Pesisir Barat DR.Drs.Agus Istiqlal.SH.,MH yang diwakili oleh sekda Drs.Azhari.MM membuka acara pembinaan pelaksanaan keuangan dan perencanaan pekon, di GSG Selalaw Labuhan Jukung, Kecamatan Pesisir Tengah, kemarin.

Dalam sambutannya menyampaikan bahwa dalam upaya mewujudkan dan membentuk

kualitas sumber daya manusia serta profesionalis­ me aparatur pemerintahan pekon, maka perlu dilakukannya pembinaan pelaksanaan keuangan dan perencanaan yang mengarah pada peng­ etahuan, kepribadian, trampil dan bertanggung jawab sebagaimana amanat uu nomor 6 tahun 2015 tentang desa.

“Saya mengajak seluruh yang hadir disini

supaya dapat membangun komitmen bersama untuk melakukan yang terbaik dalam pengelolaan keuangan ditingkat pekon yang transparan, akuntabel dan partisipatif,” imbuhnya Masih kata sekda, dalam rangka menjalankan roda pemerintahan, maka semua yang dikerjakan oleh pemerintah pekon harus dapat dipertang­ gungjawabkan kepada masyarakat melalui

mekanisme yang telah diatur.

“Salah satu yang harus disusun oleh peme­ rintah pekon adalah laporan keuangan pekon yang dalam periode tertentu harus disusun dan dipertanggungjawabkan karena laporan keuangan pekon merupakan bagian penting dalam menentukan salah satu kinerja tugas pemerintah pekon, “ujarnya, Untuk itu, diharapkan kepada seluruh peserta, gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk menggali ilmu dan saling bertukar informasi dalam upaya peningkatan kemampuan pelaksana­ an keuangan dan perencanaan pekon dan diharapkan sepulangnya dari pembinaan ini peserta memahami kebijakan pemerintah dalam tata kelola pemerintahan desa/pekon, memahami revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan desa/pekon, memahami perencanaan pembangunan desa/pekon, terampil menyusun rpjmdes dan rpkdes, memahami pengelolaan keuangan desa (PKD), memahami perencanaan pengelolaan keuangan desa (PKD) dan memahami pelaksanaan pengelolaan keuangan desa (PKD).

Sekda menekankan khususnya kepada para tenaga ahli p3md untuk dapat memberikan informasi dan masukan, agar nantinya dapat dikembangkan serta diterapkan oleh para peserta untuk pelaksanaan tugas dan fungsi kesehariannya di pekonnya masing-masing Turut hadir pada acara tersebut Asisten Bidang Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Ir.N.Lingga Kusuma.MP, kepala dinas pemberda­ yaan masyarakat dan pekon Murliana. S.Sos. Mc, Koordinator tenaga ahli P3md Kabupaten Pesisir Barat Jhon kenedy. S.A.B, seluruh camat dan di ikuti 116 Peratin se-kabupaten pesisir barat. (NAS)

Agus Istiqlal Hadiri Forum Silaturahmi Kamtibmas Pesisir Barat, FAKTUAL - Bupati Pesisir Barat Dr Drs Agus Istiqlal SH MH menghadiri Forum Silaturahmi Kamtibmas Polres Lampung Barat yang dilaksanakan di Aula Lamban Yoso Pekon Serat Kecamatan Pesisir Tengah, Krui pada hari Selasa 26 Februari 2019.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Polres Lampung Barat ini selain dihadiri oleh Bupati Pesisir Barat dan Kapolres Lampung Barat, juga dihadiri juga oleh unsur Forkopimda, para pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, Para Sai Batin, Komisioner KPU Pesisir Barat, Panwaslu, para pengurus partai politik, seluruh Kapolsek wilayah hukum Pesisir Barat, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para guru dan pelajar dari berbagai daerah di Kabupaten Pesisir Barat.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pesisir Barat Tedi Zadmiko SKM MM menginfor­ masikan bahwa kegiatan yang diinisiasi oleh Polres Lampung Barat ini bertujuan untuk mewujudkan Pemilu 2019 yang aman, damai

dan sejuk.

Dalam kegiatan tersebut diatas, dipaparkan kesiapan dari masing-masing elemen penyelenggara Pemilu sebagai bentuk persiapan menyongsong pelaksanaan pesta demokrasi.

Unsur Kepolisian memaparkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan personilnya berdasarkan pemetaan daerah menurut tingkat kerawanan yang berdasar pada faktor demografi, geografi wilayah Pesisir Barat. Polri kembali menegaskan bahwa akan mengawal pelaksanaan Pemilu.

Kegiatan ini pun juga diisi dengan sesi tanya jawab serta simulasi pemungutan suara yang disimulasikan oleh para penyelenggara Pemilu, unsur pengamanan, dan para relawan.

Dari pihak Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat sendiri, diinformasikan bahwa telah dipersiapkan personil Linmas Polisi Pamong Praja yang akan melaksanakan tugas pengamanan masing-masing 2 orang personil untuk setiap TPS. (NAS)

Agus Istiqlal Audiensi dengan Perangkat Pendidikan Pesisir Barat, FAKTUAL - Bupati DR.Drs. Agus Istiqlal, S.H.,M.H menghadiri dan membuka acara audiensi dengan guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah, di Sunset Beach, Pekon Way Redak, kemarin.

Dalam sambutannya , Bupati Pesisir Barat menyampaikan bahwa pemerintah daerah harus memiliki program dan perangkat pendidikan yang mampu menjamin mutu pendidikan. Dalam hal ini pengawas sekolah memiliki peranan dalam meningkatkan mutu pendidikan karena pengawas sekolah memiliki peranan penting sebagai supervisor yang melakukan supervisi terhadap manajerial dan akademik di sekolah-sekolah.

“Selanjutnya, disatu sisi pengawas sekolah bertindak sebagai aparat pemerintah dan disisi lain sebagai pejabat profesional penjamin mutu pendidikan. Keseimbangan dua peran pengawas sekolah ini harus dapat memberikan kemajuan bagi penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan, “ kata Agus.

Selain itu, para pengawas sekolah merupakan pembina para kepala sekolah dalam pengelolaan sekolah untuk meningkatkan kinerja guru dan

tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas pokoknya, bisa memahami konsep pengembangan program serta mendayagunakan teknologi dalam meningkatkan mutu pendidikan dan pentingnya peranan seorang guru dalam menentukan arah pembangunan dibidang pendidikan di negeri ini, maka saya sangat mengharapkan agar para guru dapat memberikan motivasi dan didikasi yang baik untuk anakanak didiknya.

“Hal ini sangat penting untuk disampaikan, mengingat generasi saat ini adalah generasi yang sudah menguasai teknologi informasi, akan tetapi harus disertai dengan penanaman akhlak atau budi pekerti yang baik. Karna Keberhasilan seorang guru dapat di lihat ketika mampu mengantarkan siswanya menjadi generasi yang memiliki IPTEK dan berakhlak mulia,” ujar Agus.

Dalam acara tersebut turut hadir Kepala Dinas dan Kebudayaan, Hapzi,S.Pd.,M.M, Ketua MKKS Sofyan, S.Pd., Korwas Indaris, S.Pd., seluruh pengawas sekolah, MKKS, K3S, kepala sekolah, perwakilan IGTK/ PAUD, dan perwakilan guru se-Kabupaten Pesisir Barat. (NAS)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

SUMSEL

BENAR BERIMBANG

Edisi 485/ Tahun Ke-17/ 4 - 10 Maret 2019

19

Bupati Bentuk Tim Pansus PDAM Lematang Enim Muara Enim, FAKTUAL - Bupati Muara Enim, Ir. H. Ahmad Yani, MM memimpin rapat penyelesaian pelimpahan aset PDAM Lematang Enim kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim ke Pemkab PALI, di Ruang Rapat Bupati Muara Enim, Kamis (28/02) sore.

Hasilnya, Bupati Muara Enim, Ir. H. Ahmad Yani, MM memerintahkan Jajarannya dengan membentuk Tim Panitia Khusus (Pansus) PDAM Lematang Enim yang langsung diketuai Direktur PDAM Lematang Enim, Sartono.

Pembentukan Tim Pansus PDAM Lematang oleh Bupati Muara Enim, Ir. H. Ahmad Yani, MM,  pada rapat ini langsung disetujui peserta rapat dan Tim Pansus PDAM Lematang Enim mulai bergerak awal Maret 2019 dan ditargetkan Bupati bisa menyelesaikan permasalahan terkait selama satu bulan.

Turut hadir pada rapat ini, Asisten II Pemkab Muara Enim, Drs. Amrullah Jamaludin, Kepala BPKAD Muara Enim, Armeili Mendri, SE, Kepala Inspektorat Muara Enim, Anthoni Zulkarnain, SE, dan Direktur PDAM Lematang Enim, Sartono.

Menurut Bupati melihat adanya aset dan operasional milik PDAM Lematang Enim di Kabupaten Induk (Muara Enim) yang masih ada di Kabupaten Pemekaran (PALI) lebih baik dikaji lebih dalam dengan penugasan khusus dalam Tim Pansus PDAM Lematang Enim.

Sebab, Pemkab Muara Enim tentunya tidak ingin dirugikan dengan pelepasan aset dan operasional dari PDAM Lematang Enim karena selama ini ada penyertaam modal dari Pemkab Muara Enim ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini. Maka dari itu, perlu dikaji secara hukum apakah harus aset dan operasional bisa

dilepas langsung ke Pemkab PALI dan apakah cukup dengn bentuk kerjasama saja antara Pemkab Muara Enim dan Pemkab PALI. Tim Pansus nantinya bisa menelaah mana aset milik pusat, provinsi atau kabupaten,

kemudian hutang piutang, dibuat kajian hukum dan apakah harus dibentuk Peraturan Daerah (Perda).

“Oleh karena itu, Tim Pansus ini harus membuat time table, dan melaporkan progres­

nya,” pinta Bupati.”Dan bila memang secara hukum boleh dipisah dari Kabupaten Induk ya kita lepas aset PDAM Lemang Enim ke Pemkab PALI,” sambung Bupati.

(MAR/MAL)

Temu Kader Pembantu Pembina KB Masroni Lantik Pengurus PMI Lahat

Muara Enim, FAKTUAL - Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, mengadakan Soalisasi Pemberdayaan Kader Lini Lapangan khususnya di pedesaan, di Room Hotel Griya Serasan, kemarin.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB setempat, Dr. H. YanRriadi Mars didampingi Advin, kepala Bidang Pengendalian Penduduk

dan KB membuka kegiatan itu.

Menurut Yan Riadi. Mars, diadakannya temu kader seagai upaya meningkatkan kinerja pelaksana di lapangan sesuai petunjuk yang sudah ditentukan dan warga nyaman dalam pelayan kesehatan.

Kegiatan itu diikuti 72 peserta, terdiri dari 36 kades dan 36 dari PPKBD. (MAR/MAL)

Citimall Lahat Rawan Pencurian Helm

Lahat, FAKTUAL - Spesialis pencurian helm diparkiran motor beraksi di pusat perbelanjaan Citimall Lahat. Aksi para penjahat itu sudah sangat meresahkan masyarakat sehingga para pengunjung khususnya penguna kendaraan roda dua was-was dan tidak nyaman saat meninggalkan helm atau barang miliknya di lokasi parkir walau sudah ada petugas jaga parkir dan satpam .

Aksi pencurian itu sepertinya sudah terencana karena diduga dilakukan oleh pelaku yang

sama .

Seperti yang dialami DV (17) warga Kelurahan Gunung Gajah, Kecamatan Lahat. Kejadian berawal saat itu korban bersama beberapa rekannya mengadakan kegiatan study di City Mall. Taklama kemudian sekira pukul 21.05.

Wib korban bersama rekan-rekannya mau pulang terkejut karena helm milik korban berada yang diletakan pada stang motornya sudah raib.

(MAR/MAL)

Lahat, FAKTUAL- Bertempat di Pendopoaan Rumah Dinas Bupati Lahat diadakan Upacara Pengambilan Sumpah/ Janji Pelantikan Pengurus Palang Merah Indonesia ( PMI ) secara langsung di Lantik oleh Wakil Ketua PMI Sum - Sel H. Zulman Marzuki, kemarin.

Adapun Ketua PMI yang lama Drs. H. Hazairin Nafiah, yang digantikan oleh Firmanudin, S. Sos . MM ucapan terima kasih kepada Bapak Drs. H. Hazairin Hamafiah yang telah menjalan­ kan tugas- tugas di Palang Merah Indonesia dengan baik, dan juga selamat kepada Bapak Firmanudin yang baru saja dilantik untuk Periode 2017- 2022, kiranya dapat meneruskan tugas-tugas dai Pengurus lama sehingga Palang Merah Indonesia( PMI ) di Kabupaten Lahat berjalan dengan lancar sesuai apa yang kita kita inginkan.

Hadir pada Pelantikan Pengurus PMI Kabu­ paten Lahat, Kodim 0405 Lahat yang diwakili, Polres Lahat yang diwakili, Sub Denpom Lahat, Pj. Sekda Lahat Drs. H . Masroni, Zulfikar Fauzi,S. Pd . M . Kes, Guntur Marlian, Wakil Ketua TP PKK Kab.Lahat Hj. Sumiati Haryanto, Assisten, Staf Ahli, Jajaran OPD, Pengurus Dharma Wanita beserta rombongan, Tokoh Agama, Tokoh Maayarakat,Ketua STIT YPI Lahat, Camat se-

Kabupaten Lahat, IBI, Ormas dan para undangan.

Pj. Sekda Lahat Drs. H . Masroni dalam sam­butannya menyampaikan, pada kesempatan yang baik ini kami sampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Lahat sangat menapresiasi Kegaiatan Palang Merah Indonesia ( PMI ) Kab.Lahat, PMI sangat banyak berperan sebagai mitra kerja Pemerintah, terutama berbagai dalam kegiatan ditengah masyarakat PMI tampil bersama-sama Pemerintah maupun Lembagalembaga lainnya dalam membantu masyarakat yang mengalami bencana dan penyiapan kebutuhan darah yang di perlukan oleh masyara­ kat. “ujarnya.

“Pemerintah Kabupaten Lahat sangat meng­ ucapkan terima kasih dan mendukung sepenuh­ nya kegiatan yang telah dilakukan oleh PMI Kab.Lahat, kegiatan PMI bukan hanya tetapi ikut juga dalam kegiatan Nasional dan Inter­ nasional seperti bantuan Pengungsi Rohingnya Myanmar, membuktikan bahwa PMI Kabupaten Lahat telah mengharumkan nama Derah Kabu­ paten Lahat yang kita Cintai, Selamat kepada Pengurus yang baru saja dilantik semoga dalam menjalankan tugas- tugas dengan baik,” terangnya.

(MAR/MAL)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 485/ Tahun Ke-17/ 4 - 10 Maret 2019

ADVERTORIAL

Winarti Serahkan Petikan SK CPNS 2018 TULANGBAWANG - Bupati Tulangbawang Hj. Winarti SE MH memberikan pembekalan sekaligus menyerahkan petikan SK pengangkatan kepada para Calon Pegawai Negeri Sipil

(CPNS) rekrutmen Tahun 2018, yang dilaksanakan di Gegung Serba Guna (GSG) Kecamatan Menggala, kemarin.

Dari kuota yang tersedia seba­ nyak 261 kuota, Pemkab Tulang­ bawang mendapatkan 220 CPNS, dengan rincian formasi guru 150 orang, tenaga kesehatan 40 orang, dan tenaga teknis 30 orang.

Bupati Tulangbawang Winarti Hj. Winarti SE MH mengatakan, bahwa CPNS yang dinyatakan lulus dianggap mempunyai dedikasi dan prestasi.

“Kalian dinyatakan lulus dan diterima CPNS kare­ na dinilai baik, sehingga buktikanlah, buat bangga orang tua, keluarga, negara dan Kabupaten Tulangba­ wang, sebab

dengan diangkatnya menjadi CPNS, meru­ p akan tangga menuju kesuksesan,” tutur Bunda Winarti.

“Mari kita syukuri, kesempatan yang baik, bekerja yang baik, nikmati, namun jangan lupa dengan tanggung jawab, sebab menjadi PNS jangan pernah berpikir hanya menerima gaji, namun lakukan sesuatu, melangkah berinovasi mumpung masih muda. Gali virusvirus yang baik, karena selain sama pimpinan, kalian punya tanggung jawab dengan orang tua, negara, dan lingkungan,” pesan Bunda Winarti.

Sementara itu, di Ruang Rapat Kantor Bupati Tulangbawang, Bupati Hj. Winarti SE MH diwakili Sekdakab Ir. Anthoni MM menerima penyerahan bantuan berupa 500 ekor bebek petelur dan 300 paket sembako oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Lampung untuk korban bencana banjir di Kabupaten Tulangbawang.

Dikesampatan yang sama ini, turut sekaligus dilakukan pelaksanaan Akreditasi sekolah dan Madrasah oleh BAN mulai 29

20

April YAD dengan 8 kriteria penilaian pada 82 sekolah.

Dalam penyerahan ini, selain dihadiri Bupati Tulangbawang Hj. Winarti SE MH, yang diwakili Sekdakab Ir. Anthoni MM bersama Ketua MUI Tulangbawang, Ketua Baznas Provinsi Lampung, Kanwil Kemenag Provinsi Lampung, Kepala Kemenag Tulangbawang dan Lanud Pangeran M. Bun Yamin.

Bupati Tulangbawang Hj. Winarti SE MH, diwakili Sekdakab Ir. Anthoni MH menyampaikan permo­ honan maaf karena Bunda Winarti tidak dapat hadir, sebab sedang menghadiri kegiatan lainnya.

Namun, Bupati berpesan, bahwa OPD terkait dilingkup Pemkab Tulangbawang bersama Baznas Tulangbawang, akan tetap terus mengambangkan dan meningkatkan setiap bentuk-bentuk usaha ekonomi kerakyatan di Kabupaten Tulangbawang.

“Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rumah tangga dengan kemandirian ekonomi masyarakat Tulangba­ wang,” ungkap Sekda mewakili Bupati Winarti.

(ADV)