SKM FAKTUAL EDISI 484 | 25 Februari - 3 Maret 2019

Edisi 484/ Tahun Ke-17/ 25 Februari - 3 Maret 2019

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

HARGA Rp.17.500,-

BENAR BERIMBANG

MPAL KLARIFIKASI PEMBERITAAN DENDI HALAMAN

6

KEMENKO POLHUKAM KUNJUNGI LAMTIM HALAMAN

12

PEMKAB MUARA ENIM DUKUNG PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI HALAMAN

19

KPK DALAMI ALIRAN DANA KE PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD LAMTENG

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

OPINI

BENAR BERIMBANG

Edisi 484/ Tahun Ke-17/ 25 Februari - 3 Maret 2019

Cawa Kham MENGENTASKAN KEMISKINAN

UCE NASIR

SEJAK orde baru, pemerintah Indonesia berusaha mengatasi kemiskinan (fakir) melalui beragam program bantuan. Namun berbagai bentuk bantuan tersebut tak jua membuahkan hasil, justru sebaliknya, kemiskinan terus meningkat.

Setiap pergantian presiden, berubah juga bentuk dan nama bantuan yang dikucurkan. Hasilnya, tetap belum memuaskan bahkan tidak sedikit yang menjadi warga miskin baru. Miris memang, dibandingkan dengan negara tetangga, Vietnam misalnya, Indonesia lebih dahulu merdeka, tetapi dari segi perekonomian, teknologi, dan pendidikan jauh tertinggal.

Bak tikus mati di lumbung padi. Betapa tidak, bicara soal potensi alam, Indonesia terbilang kaya. Namun semua seperti sia-sia.

Penyebabnya tak lain bangsa ini masih fakir teknologi, fakir finansial, dan krisis akhlak (miskin imtek dan miskin imtaq). Hal tersebut dapat dilihat dari program bantuan yang dikucurkan, masih berupa bantuan materi atau spontanitas (instan). Bukan yang mengarah pada bagaimana warga miskin merubah pola fikir atau memerangi kebodohan.

Jujur, program yang digelontorkan merupakan pembodohan bangsa. Bantuan stimulan maupun subsidi hanya merpakan lipstik mencari simpati alias pencitraan sebagai kado janji politik maupun mengamankan posisi. Padahal sudah jelas, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum atau bangsa kecuali bangsa atau kaum (pribadi) yang bersangkutan.

Sudah saatnya, program bantuan kepada kaum fakir bukan dalam bentuk materi, melainkan pelatihan memanfaatkan, mengolah, mengelola, serta menggali potensi alam serta kemampuan diri.

Dengan sendirinya, secara pribadi, warga akan berfikir menciptakan lapangan kerja bukan mencari kerja. Dalam kata lain, warga perlu mendapatkan bimbingan dan pembinaan untuk selalu memberi (tangan di atas) bukan meminta-minta (tangan di bawah).

Apapun namanya, program mengentaskan kemiskinan tidak akan pernah tercapai jika kebodohan masih melekat dalam diri warga. Terlebih lagi jika kebodohan terus dilakukan sebagian orang dalam upaya menggapai impian menduduki tahta dan meraup harta.

Angka kemiskinan akan turun manakala warga sudah cerdas, beriman, dan bertaqwa (mencapai imtek dan imtaq). Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya hanya untuk kepentingan manusia.

Dalam artian potensi alam sudah tersedia sesuai kondisi serta geografis masing-masing daerah (negara). Justru sebagai umat manusia, kita wajib mensyukuri segala bentuk nikmat Allah bukan kufur nikmat karena jelas, kekufuran mendekati kefakiran.

Dan perlu diingat, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya atau setiap gembala harus bertanggungjawab atas kembalaannya. Pemimpin yang berakhlakul karimah (cerdas, beriman, dan bertaqwa) akan mampu membawa kemakmuran bagi bangsa dan negaranya.

l

n l n l

n

Banjir melanda sejumlah wilayah di beberapa Kabupaten di Lampung Pekerjaan rumah yang tidak pernah selesai KPK terus telusuri aliran dana Mustafa kepada sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Lamteng Bakal makin rame sepertinya anggot dewan di kerangkeng PWI kecam anak tokoh adat di Pesawaran yang intimidasi wartawan Mungkin karena kerabat bupati jadinya berani

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

PT. FAKTUAL BERITA LAMPUNG Akta Notaris No.175 Tanggal 20 Januari 2015 (Fahrul Rozi, SH) NPWP No.: 71.987.123.8-322.000 No. AHU : 0002986.AH.01.01 TAHUN 2015 Anggota SPS : No.32/Kep/I/2015

2

Ruwetnya Pemilu di Negeri Ini

M

UNGKIN salah satu pemilu yang agak ruwet pelaksa­na­ annya adalah Indo­ ne­sia. Hal ini kare­ na partai yang ikut berkom­pe­tisi banyak. Selain itu, pelaksanaan pileg dan pilpres berlangsung secara bersamaan. Tak hanya itu, para caleg yang bersaing un­tuk mem­perebutkan kursi di badan le­gislatif di satu partai pun harus bersaing ketat.

Hal ini karena sistem pemerintahan di negeri kita adalah sistem peme­ rintahan presidensial dengan multi­ partai dan sistem pemilihan legislatif yang dilaksanakan berdasarkan sistem perwakilan proporsio­nal. Masingmasing calon dari satu partai harus bersaing dengan sesama calon sesuai dengan daerah pemilihan masingmasing.

Jika menelisik lebih jauh, Komisi pe­milihan Umum (KPU) telah mene­ tap­kan se­banyak 7.968 caleg DPR RI, dengan 80 da­pil di seluruh Indo­ nesia dan kursi yang ada sebanyak 575. Sementara, KPUD Su­mut mene­ tapkan caleg DPRD Sumut se­banyak 1.352 orang, dengan dapil se­ba­nyak 12 dapil dan kursi DPRD sebanyak 100.

Di Medan sendiri, caleg DPRD Medan se­banyak 750 bakal caleg, dengan jumlah dapil 5 dan kursi yang tersedia sebanyak 50. Ini belum ter­ masuk caleg yang tersebar di beberapa provinsi, kota, dan kabu­paten yang ada diseluruh Indonesia. Bisa diba­ yangkan persentase kelolosan individu yang meraih kursi di badan legislatif tersebut.

Memang KPU telah memberikan waktu ke­pada para kontestan untuk melakukan kam­panye kepada masya­ rakat. Waktu yang tersedia memang dirasa cukup untuk me­ma­parkan beberapa program dan me­ngenal calon. Namun tak salah juga jika jauh-jauh hari sebelumnya si kandidat melakukan hal-hal positif kepada ma­sya­rakat dengan membangun ekonomi kelom­pok masyarakat yang dibinanya.

Sebenarnya, jika melihat banyak­ nya ca­leg yang dite­tapkan KPU dalam pe­milihan anggota legislatif, sudah se­pan­tasnya pihak yang berwenang mengambil lang­kah-langkah inovatif guna menghin­dari membludaknya caleg. Apalagi dengan terbatasnya jumlah kursi yang tersedia di lembaga perwakilan ini. Bisa dibayangkan bagaimana efek­nya bagi ca­leg yang tidak lolos. Begitu pun imbas be­ rikutnya dari peraturan yang ada.

Se­mes­tinya para elit partai meng­ an­tisi­pa­sinya.

Karena bagaimanapun, amatlah disa­yang­kan apabila kompetisi yang

HARIS JUANTO

Pemerhati sosial, politik dan kemasyarakatan

berat ini harus dialami oleh para ca­leg. Kompetisi politik demikian akan memperbesar ongkos politik seiring dengan minimnya leverage mesin partai. Hal ini membuat sebagian para caleg membanting stir.

Ya, kompetisi politik yang ketat ini me­mang bisa menim­bulkan ekses me­nyim­­pang dari tujuan demokrasi.

Bisa dibilang, sebagian dari mereka yang terpilih tidak akan kukuh untuk menjalan­kan apa yang dikampanye­ kan. Imbas­nya bisa mengarah pada program-program kebijakan publik yang jauh dari harapan. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya para pe­jabat eksekutif dan legislatif yang me­la­ kukan penyim­pangan terhadap keuangan negara. Baik itu yang dilakukan oleh anggota Dewan secara berjemaah mau­pun terbatas.

Memang, dengan banyaknya partai yang berkompetisi setelah pemerin­ tah­an Orde Baru menjadi kendala dalam sistem pemerintahan presi­ densial. Apalagi dengan berju­belnya orang-orang yang ber­laga di pileg.

Ditambah, dengan penerapan sistem pemerintahan presidensial yang sarat aroma parlementernya. Dalam kon­ teks inilah, dukung men­dukung antar­partai su­dah menjadi keharusan sehingga riak pun amat riskan menge­ muka. Seperti wak­tu memilih Ketua dan Wakil Ketua DPR empat tahun silam.

Pada waktu itu partai pendukung pa­sa­n­gan calon capres/cawapres tertentu, ber­usaha menguasai posisi penting di kursi le­gistaif dan jabatan kepala daerah. Dari 560 kursi yang ada di DPR, koalisi partai ini mendu­ duki 353 kursi. Sementara di ting­kat DPRD partai koalisi ini juga me­ngua­ ­sai kursi di 31 provinsi. Sehingga ja­­batan Ketua dan Wakil Ketua cepat di­sabet oleh wakil masing-masing partai. Hal ini karena tata tertib Undang-Undang MPR, DPR, dan DPRD (MD3) dalam hal penunjukan pimpinan dan alat ke­leng­kapan DPR dan DPRD tersebut berdasar pada sistem paket. Dan untuk jabatan ke­ pala daerah mereka meng­inginkan pe­milihan melalui DPRD. Inilah yang membuat terjadinya kubu-kubuan di parle­men. Yang imbasnya memberi efek lain dalam tatanan politik kita.

Dari sini bisa dikatakan bahwa pihak yang berwenang dalam pem­ buatan undang-undang kurang meng­antisipasi kekisruhan yang ringkih ini. Hal ini bisa dilihat ketika pilpres berlangsung. Du­kung-men­

dukung antarpartai menja­dikan sistem politik kita mengarah ke sistem pemerintahan parlementer.

Apalagi ditambah dengan pelak­ sanaan pilkada secara serentak. Partai politik yang ada bisa memberikan dukungan kepada partai politik lain pengusung calon kepala daerah yang mungkin lebih potensial. Hal ini membuat masyarakat bingung akan garis perjuangan partai. Karena di satu ke­sempatan bisa saling mendu­ kung dan pada kesempatan lain tidak.

Partai seakan tak memiliki arah dukungan yang jelas. Tak heran bila sikap politik ini bisa me­nim­bulkan ekses lain dari kader dan pemilih.

Bila hal ini tidak segera diantisipasi maka akan menimbulkan riak-riak yang sama dari waktu ke waktu. Dan kita tak ingin hal ini terjadi. Karena rentetan politiknya amat begitu dilematis.

Lihatlah kader-kader partai yang ba­nyak lompat pagar, isu mahar politik yang merebak, kekisruhan dalam mem­berikan du­kungan politik dan lain-lain. Inilah be­berapa contoh pengelolaan partai yang ringkih.

Ringkihnya pengelolaan lembaga inilah yang menyebab­kan para kader tak kukuh dalam menjalankan pro­ gram-program ada. Dan ini menja­ dikan banyak kader tak bisa meng­ eksekusi apa yang jadi janji poli­tik­­­nya saat menduduki jabatan publik.

Di sinilah partai perlu segera membe­nahi diri dalam hal pencalonan kader di lembaga legislatif dan eksekutif. Khusus­nya menyeleksi kader-kader yang prospek­tif. Sesuai dengan peraturan yang koheren dengan sistem pemerintahan presidensial. Dengan cara mengisi kesenjangan politik akibat dislokasi dengan memperbaharui kualitas kelembagaan politik representasi, sebagaimana dituturkan Slavoj Zizek (2005) dan psikoanalis politik Jaques Lacan.

Karena bagaimanapun, jika tidak, situasi ini akan menim­bulkan ekses yang jelas-jelas memberi dampak yang tak baik. Lihatlah dalam hal pencalonan anggota legislatif, ongkos politik akan menyeruak dengan berjubelnya orang yang mencalon­ kan diri. Bisa dikatakan ongkos poli­ tiknya mem­besar. Apalagi eksesnya bagi yang tak lolos, hal itu akan membawa preseden dilematis bagi mereka.

Oleh karena itu, kita perlu pro­ gram-program yang berman­faat bagi masyarakat luas. Dengan visi dan misi jelas. Tak hanya ungkapan yang dibuat di spanduk. Apalagi programprogram politik yang jelas-jelas sulit direalisasikan karena peraturan perundang-undangan tak mendukung.

Ombudsman : Hi. Ahmad Rio Teguh, Ariyansah SH. Pemimpin Umum/Perusahaan : Uce Nasir Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab : Dadang Saputra Redaktur Pelaksana : Yulizar Kundo Redaktur : Sobki Roni, SH., Elwin Sianturi, Muammar Habie Y, Ahmad Sidik. Sekretaris Redaksi : Angga Saputra Penasehat Hukum : Mahdalena,SH., Serly Aprilia,SH.,MH. Provinsi : Angga Saputra, Asnaini, Zen, Gani Bazar, Firmansyah Lampung Timur : Damiri (Ka.Biro), Drs. A.Wahid, Mustafa Lampung Tengah Wilayah Timur : Berliansyah (Ka.Biro) Lampung Tengah (Gayabaru) : Johanda S : Lampung Selatan : - Biro Pringsewu : Made Setiawan,Subali, Budi Karyadi, Supriyanto. Biro Pesawaran : Nasrin (Kabiro), Bustromi, Nahru, Sri Asih, M Obie, M. Juhri. Biro Tanggamus : Dodi Kasuma (Kabiro) Biro Way Kanan : Rusdi,S.Sos. (Kabiro), Herman, Usman Hadi, Jefri Julfan Biro Pesisir Barat : Nasiarudin (Kabiro). Biro Lampung Barat : Adi Suwiknyo (Ka. Biro). Biro Mesuji : Tabrani (Ka.Biro). Tulang Bawang : Muhtar (Ka. Biro), Hermansyah. Biro Tulang Bawang Barat : - Perwakilan Jambi : Chandra Andesta (Kaper), Lahat/Muara Enim : M Umar, Muara Enim : Jamal P. Perwakilan Jabodetabek : Rio Andaru (Kaper) Perwakilan Banten : N Iskandar (Kaper) Manager Umum : Tia Amelia Manager Keuangan : Windri Widiarti Promosi dan Iklan : Oma Amanah Tarif Iklan : Rp. 4000,- Per Baris (Min. 3 Baris Max. 10 Baris) Umum Display Rp.10.000,-/mmk(BW), Rp.16.000,-/mmk (Full Colour), Harga Belum Termasuk PPN 10% Harga Eceran : Rp. 12.500,- (luar kota tambah ongkos kirim) No. Rekening : BCA: 0230929033 BRI: 5798-01-011580-53-6 BUKOPIN : 0505004943 Bank Lampung : 3910304112917 a.n UCE NASIR, No Rekening Giro : 4050002003927 an. Faktual Berita Lampung.

Penerbit : PT. Faktual Berita Lampung Alamat Redaksi Pemasaran : Jl.Sisingamangaraja No.44 Bandar Lampung. Hp.0853 8427 1117 - 0812 7224 5525 Alamat Biro Bandar Lampung : Perum Wana Asri. Jl.Tata Lestari Blok C4/9 Beringin Jaya Kemiling Bandar Lampung. Email : ucenasir.faktualnews@gmail.com Website : www.faktualnews.com Percetakan : Media Tanjung Karang Jl. Duku No.4 Pasir Gintung Bandarlampung (0721) 5600 454 / 256 169 (isi diluar tanggung jawab percetakan)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

UTAMA

BENAR BERIMBANG

Edisi 484/ Tahun Ke-17/ 25 Februari - 3 Maret 2019

3

KPK Dalami Aliran Dana ke Pimpinan dan Anggota DPRD Lamteng Bandarlampung, FAKTUAL - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami soal dugaan aliran dana dari mantan Bupati Lampung Tengah (Lamteng), Mustafa kepada sejumlah pimpinan dan anggota DPRD setempat.

Untuk mendalaminya, KPK memeriksa dua saksi untuk tersangka Mustafa (MUS) dalam penyidikan kasus suap terkait pengadaan barang dan jasa di Pemkab Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018.

Penyidik mendalami pengetahuan para saksi tentang dugaan aliran dana dari bupati pada sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah serta aliran uang dari para rekanan untuk kepentingan bupati, kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Dua saksi tersebut, Kepala Bidang Air Bersih dan Pertamanan Kabupaten Lampung Tengah Indra Erlangga dan staf Kasie Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Timur Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah Rusmaladi alias Ncus.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK telah memeriksa sekira 50 orang saksi.

Sebelumnya pada 30 Januari 2019, KPK

menetapkan tujuh tersangka untuk tiga perkara berbeda dalam pengembangan perkara suap kepada DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait pinjaman daerah pada APBD Tahun Anggaran 2018.

Dalam perkara pertama, KPK menetapkan Bupati Lampung Tengah 2016-2021 Mustafa (MUS) sebagai tersangka.

Tersangka Mustafa selaku bupati Lampung Tengah 2016-2021 diduga menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018.

KPK menduga Mustafa menerima “fee” dari ijon proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga dengan kisaran “fee” 10 persen-20 persen dari nilai proyek.

Total dugaan suap dan gratifikasi yang diterima yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Mustafa sebagai bupati Lampung Tengah periode 2016-2021, yaitu Rp95 miliar. Ia diduga tidak melaporkan penerimaan tersebut pada Direktorat Gratifikasi KPK. Untuk diketahui, sebelumnya Mustafa telah divonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Jakarta dengan pidana 3 tahun penjara, denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan atas perkara memberikan atau menerima hadiah atau janji kepada anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah 2018.

Selanjutnya, KPK juga menetapkan dua orang pengusaha yang merupakan rekanan di lingkungan Kabupaten Lampung Tengah sebagai tersangka, pemilik PT Sorento Nusantara (SN) Budi Winarto (BW) alias Awi dan pemilik PT Purna Arena Yudha (PAY) Simon Susilo.

Keduanya diduga melakukan tindak pidana korupsi memberikan hadiah atau janji kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri terkait dengan pangadaan barang dan jasa di lingkungan Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018.

Diduga dari total sekitar Rp95 miliar dana yang diterima Mustafa selaku bupati Lampung Tengah periode 2016-2021, sebagian dana berasal dari kedua pengusaha tersebut.

Kemudian pada perkara ketiga, KPK menetap­ kan empat orang unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah sebagai

tersangka.

Empat orang itu, Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah periode 2014-2019 Achmad Junaidi S (AJ), anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah periode 2014-2019 Bunyana (BUN), anggota DPRD Kab Lampung Tengah periode 2014-2019 Raden Zugiri (RZ), dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah periode 2014- 2019 Zainudin (ZAI).

Keempatnya diduga secara bersama sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pinjaman daerah Kabupatan Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018.

Keempatnya diduga menerima suap terkait persetujuan pinjaman daerah kepada PT SMI sekira Rp300 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Lampung Tengah, pengesahan APBD-P Kabupaten Lampung Tengah TA 2017, dan pengesahan APBD Kabupaten Lampung Tengah TA 2018.

(TIM)

Pringsewu Sosialisasikan SPT 2019 Pringsewu,FAKTUAL – Pemerintah Kabupaten Pringsewu bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Natar mengadakan sosialisasi pengisian SPT Pajak Tahun 2019.

Sosialisasi yang dibuka oleh Wakil Bupati Pringsewu Dr.H.Fauzi, S.E., M.Kom., Akt., C.A. di aula STKIP MPL Pringsewu, ini dihadiri Asisten Bidang Administrasi Umum Ir.H.Achmad Alwi Siregar beserta sejumlah kepala OPD, serta diikuti para bendahara dinas, badan, kantor, kecamatan, kelurahan dan pekon serta sekolah se Kabupaten Pringsewu. Narasumber yang dihadirkan berasal dari Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP) Pringsewu.

Menurut Kepala BPKAD Kabupaten Pringsewu Arief Nugroho, tujuan dari diadakannya sosialisasi ini adalah untuk memfasilitasi para bendahara gaji dan aparatur sipil negara yang berkepentingan di lingkungan Pemkab Pringsewu dalam rangka meningkat­ kan pemahaman dan pengetahuan tentang pelaporan SPT tahunan menggunakan aplikasi e-Filling.

Kepala Kantor KP2KP Pringsewu Amin Nurhidayanto dalam sambutannya berharap setelah dilakukan sosialisasi ini, para wajib pajak khususnya ASN di Kabupaten Pringsewu

yang berjumlah kurang lebih 4.500 orang dapat mencapai 100% yang melaporkan SPT. Amin juga mengungkapkan bahwa Pemkab Pringsewu merupakan terbaik kedua di

lingkungan Direktorat Jenderal Pajak BengkuluLampung dalam hal pelaporan SPT ASN setelah Pemkot Bandar Lampung.

Wakil Bupati Pringsewu Dr.H.Fauzi, S.E., M.Kom., Akt., C.A. dalam sambutannya saat membuka kegiatan ini mengajak seluruh aparatur sipil negara di Kabupaten Pringsewu untuk terus meningkatkan kualitas dan pelayanan kepada masyarakat.

Terkait implementasi transaksi non tunai yang sudah dimulai sejak 2017, yang didukung adanya aplikasi Cash Management System (CMS) pemda on-line, terbukti sangat efektif dan mengurangi beban kerja bendahara serta meminimalisir terjadinya pemotongan atau pungli karena uangnya diterima langsung di rekening.

Pada kesempatan tersebut juga diluncurkan atau launching aplikasi SMARTER, serta penyerahan secara simbolis SPT tahunan oleh Wakil Bupati Pringsewu didampingi Kepala KP2KP Pringsewu kepada sejumlah kepala OPD, diantaranya Kepala BPKAD, Kadis Pertanian, Kadis Kesehatan, Kadispora, Kadis Dikbud, dan Camat Pringsewu. (PRI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 484/ Tahun Ke-17/ 25 Februari - 3 Maret 2019

BANDARLAMPUNG

4

Ridho Keluarga Kehormatan Polisi Militer Angkatan Laut

Bandar Lampung, FAKTUAL- Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo secara resmi dikukuhkan menjadi keluarga kehormatan

Polisi Militer Angakatan Laut. Pengukuhan ditandai dengan penyematan lencana Polisi Militer Angkatan Laut oleh Komandan Pusat

Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Nazali Lempo dalam Upacara Peringatan Hari Jadi Polisi Militer Angkatan Laut ke-73,

kemarin di Markas Komando Polisi Militer Angkatan Laut, Kelapa Gading Jakarta.

Selain kepada Gubernur Lampung lencana juga diberikan kepada seluruh Panglima Komando Armada , Danseskoal, Pangkolinlamil, Gubernur Akademi Angkatan Laut, Dankodilklatal, Kapushidrosal, Danpuspenerbal, dan seluruh para Danlatamal 1 - 14 dari masing-masing dae­rah di Indonesia.

Pada perayaan Hari Ulang Tahun Polisi Militer Angkatan Laut ke 73 kali ini, Gubernur Lampung berkesempatan memberikan bantuan secara simbolik untuk rehabilitasi dan pembangunan Asrama Pangakalan Angkatan Laut Lampung serta rehabilitasi bangunan kantor Polisi Militer Angkatan Laut di Provinsi Lampung.

Dalam pengantarnya, Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Nazali Lempo menjelaskan Pemberian penghar­ gaan ini dikarenkan Gubernur Lampung Ridho telah berdedikasi dan mempunyai loyalitas dalam memberikan semangat serta mendukung kemajuan Polisi Militer Angkatan Laut.

Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut juga mengucapkan rasa terima kasihnya.

“Kami atas pribadi dan kedinasan mengucapkan terima kasih, ini merupakan kehormatan dan kebanggaan atas perhatian yang besar dari Pemerintah Provinsi Lampung bagi Polisi Militer Angkatan Laut,” ujar Nazali Lempo.

Nazali juga menaruh harapan atas hubungan yang sudah terjalin. “Saya berharap ke depan hubungan antara Pemprov Lampung dengan Pomal terjalin baik, dapat terus bekerja sama guna pembangunan di Provinsi Lampung di masa-masa yang akan datang,” ujarnya. (AGA)

Penyusunan RKPD Lampung Foundation Asal Amerika Bakal Sambangi Lampung Kembali Pada Masa Transisi Bandar Lampung, FAKTUAL- Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2020 berada pada masa transisi.

Pasalnya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 akan berakhir, sementara RPJMD Tahun 2020-2024 belum ditetapkan.

Dalam kondisi itu, Wakil Gubernur Bachtiar Basri meminta penyusunan RKPD mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 147 dan memperhatikan visi dan misi Gubernur Terpilih.

“Saya juga mengingatkan Kepala Bappeda agar dalam penyusunan RPJMD memasukkan visi dan misi gubernur terpilih,” ungkap Wagub Bachtiar, saat membuka Forum Konsultasi Publik RKPD Provinsi Lampung, Kamis (21/2/2019) di Ruang Abung Balai Keratun.

Menurut Bachtiar, dalam penyusunan rancangan teknokratik RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2020-2024, harus juga diperhatikan perubahan yang ada dalam RPJMN 2020-2024 agar sejalan dengan program.

Pada bagian lain, Wagub menyoroti program prioritas penurunan angka kemiskinan. Menurut Wagub, dalam penyusunan rancangan awal RKPD Provinsi Lampung Tahun 2020, hal itu harus diperhatikan.

Sebab, angka kemiskinan di Provinsi Lampung tidak turun secara siginifikan, salah satu sebabnya karena ketidaksesuaian data kemiskinan di daerah juga karena data kemiskinan yang dilaporkan tidak diperbaharui secara berkala.

“Walaupun angka kemiskinan turun jika tidak di update maka secara nasional angka kemiskinan Lampung tidak akan berubah,” ujar Bachtiar.

Untuk itu, Bachtiar mengimbau melalui pertemuan tersebut dapat meningkatkan terfo­ kusnya program dan melahirkan kebijakan dalam mempercepat penanggulangan kemis­ kinan. “Agar pengentasan kemiskinan ini bisa berjalan dengan cepat dan baik, kita harus tahu penyebab kemiskinan di daerah, sehingga bisa melahirkan program yang tepat sasaran,” ungkapnya.

(AGA)

Bandar Lampung, FAKTUAL- Setelah tahun lalu memberikan alat bantu pendengaran kepada 580 penyandang Tuna Rungu provinsi Lampung. Foundation asal Amerika Serikat (AS), Starkey hearing foundation kembali bakal menyambangi provinsi Lampung, kemarin.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Sumarju Saeni menjelaskan, kedatangan Starkey hearing foundation ke Lampung kali ini untuk melihat perkembangan 580 penyandang tuna rungu dan wicara yang mendapatkan bantuan tahun lalu bertepatan dengan hari disabilitas internasional.

“Mereka kembali ingin memeriksa perkem­ bangan 580 penyandang tuna rungu yang mendapatkan bantuan alat pendengaran,” kata dia.

Menurutnya, tidak menutup kemungkinan Starkey Hearing Foundation juga kembali ingin memberikan bantuan alat pendengaran kepada penyandang tunarungu.

“Kemungkinan untuk mendapatkan bantuan kembali dari Starkey Hearing Foundation masih terbuka lebar. Asalkan, penyandang tunarungu yang belum mendapatkan bantuan bisa mendaf­

tar­kan ke komunitas Lampung mendengar,” kata dia.

Sumarju menjelaskan Alat Bantu Dengar adalah alat bantu yang di gunakan oleh seseorang dengan gangguan dengar (Tuli) untuk mendengar, perkembangan teknologi alat bantu mendengar saat ini sudah mampu memproduksi alat bantu mendengar yang dapat digunakan pada penderita gangguan mendengar ringan, sedang, berat bahkan sangat berat, kecuali pada kasus kasus tertentu, sehingga dengan menggunakan alat bantu dengar yang tepat banyak sekali anak anak tunarungu dan masyarakat dapat terbantu dalam mendengar.

“Jadi, Starkey Hearing Foundation itu tidak hanya membantu memberikan alat dengar saja, namun juga memeriksa kondisi penyandang tuna rungu juga,” kata dia.

Probram ini bisa berjalan berkat kerjasama antara Komunitas Lampung Mendengar sebagai organisasi orang tua dari anak yang memiliki gangguan pendengaran dibawa naungan dinas sosial, bekerjasama dengan Starkey Foundation.

(AGA)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BANDARLAMPUNG

BENAR BERIMBANG

Edisi 484/ Tahun Ke-17/ 25 Februari - 3 Maret 2019

5

Ridho Resmikan Taman Bermain Anak Bandar Lampung, FAKTUAL - Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo meresmikan Taman Bermain Anak yang berlokasi di Lampung Elephant Park, kemarin. Peresmian dilakukan dengan penandatanganan prasasti dan pelepasan balon ke udara. Adapun Taman Bermain Anak merupakan pembangunan tahap ke dua dari Lampung Elephant Park yang rencana pem­ bangunannya dibagi menjadi tiga tahap.

Pada pembangunan tahap pertama Lampung Elephant Park, tahun 2017 yang lalu telah dibangun Taman Terbuka, Lapangan Basket, Skate Park, Taman Air Mancur, dan Mushala.

Pada tahap kedua, pembangunan dilanjutkan dengan pembangunan Taman Bermain Anak, Panggung Terbuka, Kamar Mandi dan Toilet, Pos Keamanan Pol PP, dan Pusat Souvenir.

Sedangkan pembangunan tahap ke tiga rencanannya akan dibangun Area Parkir Kendaraan dan Taman Terbuka Hijau.

Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo saat peresmian Taman Bermain Anak Lampung Elephant Park menyatakan bahwa dasar fikir dibangunnya Lampung Elephant Park adalah karena kurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau di Bandar Lampung.

“Berdasarkan indek pertumbuhan ekonomi, Provinsi Lampung mengalami peningkatan yang sangat baik. Tapi ternyata berbanding terbalik dengan indek kebahagiaan masyarakat Kota Bandar Lampung, oleh karenanya kita berusaha cari tahu apa yang salah, ternyata salah satu parameternya adalah kurangnya ruang publik yang membuat indek kebahagian kota Bandar Lampung rendah,” papar Gubernur Lebih lanjut, Gubernur Ridho juga menyatakan bahwa pembangunan ruang terbuka hijau bukanlah tugas dari Pemerintah Provinsi, namun demikian Pemprov tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk masyarakat Lampung dengan membangun ruang-ruang publik yang dapat digunakan oleh masyarakat Bandar Lampung.

“Tadinya ini kita hanya coba-coba, karena sebenarnya bukan tugasnya Pemprov, tapi karena kita juga punya aset yang dapat dimanfaatkan maka kita coba trial and error, dan ternyata animo

Rumah Dinas Ketua DPRD Diresmikan Bandar Lampung, FAKTUAL - Wali Kota Bandar Lampung Herman HN, menghadiri sekaligus meresmikan Rumah Dinas (Rumdis) pimpinan DPRD Bandar Lampung, di Jalan Abdi Negara, Gulak Galik, Telukbetung Utara, kemarin.

Momentum peresmian rumah dinas Ketua DPRD Bandar Lampung ini, sebagai wujud pemerintah kota juga sinergisitas antara pihak eksekutif dan legislafif, dalam upaya peningkatan program pembangunan di Kota Bandar Lampung, sekaligus sebagai rumah penyampaian aspirasi bagi warga Kota Tapis Berseri.

“Sesuai ketentuan, pembangunan rumah jabatan diatur dalam peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017. Bahwa penyediaan fasilitas Rumah Dinas Pimpinan DPRD ini merupakan bentuk kewajiban Pemkot,” kata Herman HN. Sementara itu, Ketua DPRD Bandar Lampung, Wiyadi, mengungkapkan, Rumdis ini sebagaimana fungsinya akan di peruntukan bagi warga Kota Bandar Lampung.

“Bisa juga sebagai rumah penyampaian aspirasi masyarakat,” tukas Wiyadi.

Diketahui, usai meresmikan dan penandatang­ an­an prasasti peresmian rumah dinas pimpinan DPRD Bandar Lampung, Wali Kota Herman HN didampingi Ketua DPRD Bandar Lampung Wiyadi, dan sejumlah Pejabat Pemkot, anggota DPRD dan undangan lainnya, langsung meninjau Rumah Dinas dan fasilitas di dalamnya.

Pembangunan Rumah Dinas ini pun diperkira­ kan menghabiskan dana kisaran Rp2,5 miliar.

(RED)

masyatakat sangat baik, makanya kita teruskan.

Selain Lampung Elephant Park, Pemprov Lampung juga tengah melakukan revitalisasi PKOR Way Halim agar dapat menjadi ruang publik yang representatif untuk masyarakat Lampung. Selain itu ada juga Observatorium atau Teropong Bintang Terbesar yang sedang kita bangun di Taman Hutan Raya Wan Abdurahman, kedepan bisa kita gunakan untuk sebagai wahana wisata pendidikan,” papar Gubernur Ridho

Mengakhiri sambutannya Gubernur Ridho berharap agar fasilitas ruang publik yang dibangun Pemprov Lampung dapat bermanfaat bagi masyarakat, Gubernur Ridho juga meminta masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan semua fasilitas yang ada.

“Pemprov kan tidak punya dinas kebersihan, dinas kebersihan adanya di pemerintah kota, oleh karenanya saya mohon kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga fasilitas yang

ada, ini milik bersama, kita jaga bersama-sama,” pinta Gubernur.

Pada peresmian Taman Bermain Anak tersebut turut hadir juga Ketua Tim Pengerak PKK Provinsi Lampung Aprilani Yustin Ficardo yang juga menjabat sebagai Bunda Paud Provinsi Lampung. Bunda Yustin mengajak Anak-anak TK dan Paud di Bandar Lampung untuk turut serta dalam Lomba Mewarnai Gambar dalam rangka peresmian Taman Bermain Anak.(AGA)

Bawaslu Sosialisasi Netralitas ASN

Bandar Lampung, FAKTUAL -Anggota Koordinator Devisi hukum Bawaslu Provinsi Lampung, Tamri, mengatakan bahwa hari ini kita melaksanakan Sosialisasi netralitas bagi aparatur sipil Negara dalam pemilihan Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 SeProvinsi Lampung.

Menurut Tamri, Untuk sampai hari ini ASN di Lampung belum ada yang melanggar, dan kita berharap tidak akan terjadi sampai hari pencoblosan pada Tanggal 17 April 2019, karena Pilkada, Pemilu dan pilpres itu berbeda, kalau pilkada memang potensi pelanggaran ASN itu lebih berat.

“Tetapi kalau Pilres dan Pileg ini kita berharap tidak ada pelanggarannya. Kenapa, karena pilkada yang melibatkan ASN itu apa lagi Incumbent itu peluangnya luar biasa, tetapi kalau pilpres ini tidak berkaitan secara langsung ASN yang berada di daerah,” Katanya

Selain itu, Untuk ASN ini memang di atur secara ketat seperti tidak di perbolehkan memposting, komentar dan like di medsos terkait pemilu, dan yang sifatnya mendukung.

“Apa lagi setiap ASN itu pasti memiliki dukungan kepada setiap pasangan calon, saya juga menghimbau kepada seluruh ASN agar tidak melanggar aturan tersebut,” Jelas Tamri saat di Ruang Sungkai Balai Keratun Kantor Gubernur Provinsi Lampung, Rabu, (20/02/2019).

Sementara itu, bagi ASN yang di luar jam kerja atau dalam masa cuti dan tidak sedang memakai pakaian baju dinas, itu tidak boleh ikut dalam kampanye karena dia tetap sebagai PNS dan itu sangat melanggar.

“Apabila keterlibatan ASN terhadap pelaksanaan kampanye itu, maka pidananya seperti di Pasal 20 Ayat 2 itu di atur ASN tidak diperbolehkan dan Sanksi pidana ancaman 1 Tahun penjara dan denda 12 juta,” Tegasnya

Dalam sambutan Kadis Kominfo dan Statistik Provinsi Lampung, Chrisna Putra, mengatakan Kegiatan hari ini dalam rangka netralitas ASN dalam rangka pileg dan pilpres karena tahun ini sangat berbeda dari tahun-tahun yang sebelumnya.

“Saya menghimbau kepada bapak-bapak ibu-ibu jangan sekali-kali memposting, mengirim, like dan sebagainya walaupun itu sudah dihapus dan HP nya sudah ilang tidak tahu kemana tetapi ketika ada satu kasus temuan itu oleh porensik itu tetap ada, dan jejak itu tetap ada selamanya,” Jelas Crisna Crisna juga menyampaikan, bahwa ada 7 hal larangan yang tidak diperbolehkan oleh PNS yang di antaranya Dilarang mendeklarasikan diri sebagai calon daerah, Dilarang memasang spanduk promosi calon kepala daerah, Dilarang mendekati partai politik terkait dengan rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai calon kepala daerah.

Dilarang mengunggah, memberi like, mengomentari, dan sejenisnya atau menyebar luaskan gambar maupun visi misi bakal calon kepala daerah melalui media online dan media sosial, Dilarang menjadi pembicara pada kegiatan pertemuan partai politik.

Dilarang foto bersama dengan bakal calon kepala daerah, Dilarang menghadiri deklarasi bakal calon kepala daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut partai politik.

“Pelanggaran netralitas PNS akan diberi sanksi administrasif hadministratif dan atau sanksi hukum disiplin mulai dari penundaan kenaikan gaji berkala sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat atau atas permintaan sendiri,” Tegas Crisna “Dasar hukumnya adalah UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, kemudian UU No 10 Tahun 2016 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, kemudian PP No 42 Tahun 2004 tentang pembinaan jiwa kor dan kode etik pegawai negeri sipil,” Tutupnya. (AGA)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

PESAWARAN 6 MPAL Klarifikasi Pemberitaan Dendi tt

BENAR BERIMBANG

Edisi 484/ Tahun Ke-17/ 25 Februari - 3 Maret 2019

Pesawaran, FAKTUAL- Majelis Punyimbang Adat Lampung (MPAL) Pesawaran, melakukan klarifikasi terkait polemik yang terjadi saat Bupati Pesawaran H. Dendi Romadhona, menghadiri acara resepsi pernikahan anak kepala adat desa Gedongtataan, Minggu 17 Febuari 2019 yang lalu.

Ketua MPAL Pesawaran Muaddin Yusuf, mengatakan, sebelum menghadiri resepsi, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Protokoler Bupati Pesawaran terkait bisa atau tidaknya Bupati hadir.

“Saya sudah telpon protokoler, pihak Bupati mengatakan akan hadir setelah acara adat, jadi tidak salah Bupati datang tanpa mengenakan pakaian adat karena hadir sebagai undangan bukan sebagai peserta acara adat,” jelasnya, kemarin di Kantor MPAL Pesawaran.

“Jadi saya bertanggung jawab secara adat bahwa Bupati Pesawaran tidak salah dalam acara kemarin,” timpal dia.

Ditempat yang sama, Kepala adat desa Gedongtataan sekaligus tuan rumah acara pernikahan, Mad Nur menyayangkan tindakan

wartawan yang dinilai gegabah dalam membuat pemberitaan.

“Dia (wartawan - red) tidak mengerti akan adat Lampung, dia menganggap hal tersebut merupakan kesalahan, faktanya tidak seperti itu, padahal di desa ini ada 27 Punyimbang adat yang hadir tidak mempermasalahkan, kenapa dia tiba tiba membuat berita yang menurut kami menyudutkan Bupati Pesawaran,” ujarnya.

Sedangkan, Afrizal Alta sebagai Nara sumber awal sehingga pemberitaan terkait pakaian

adat, mengatakan, dirinya melakukan postingan di Facebook karena merasa peduli akan adat istiadat Lampung yang dicintainya.

“Motivasi saya cuma satu, agar kebudayaan yang saya cintai ini bisa berjalan dengan benar, saat Bupati hadir tidak memakai Businnyang secara refleks saya mau menawarkan Bussinyang yang saya pakai, namun hal tersebut ditolak protokoler. Tidak ada niat apapun karena sepengetahuan saya hal tersebut tidak bisa dalam adat Lampung,” jelasnya.

“Jadi sekali lagi saya tegaskan tidak ada maksud apapun, bagaimana mungkin saya mau membuat kegaduhan di hajat saudara saya sendiri, hanya saja saya menganggap hal tersebut harus diluruskan,” timpalnya.

Polemik yang terjadi memancing salah satu tokoh adat sekaligus Penasehat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pesawaran Erland Syofandi gelar St.Penatih Buay Nyukhang, angkat suara.

“Saya sesalkan wartawannya, kenapa tidak memakai kode etik Jurnalistik dalam membuat berita, dia cuma liat di Facebook dan tidak ada dilokasi, sebagai insan pers saya malu dengan kejadian ini,” kata dia.

Ditambahkan, dirinya menyayangkan tidak adanya kesempatan bagi ketua adat untuk memberikan hak jawab.

“Bagaimana pihak adat mau menyanggah kalau berita pertama tidak ada statement dari pihak adat sama sekali, wartawan itu sangat tendensius dalam membuat berita,” ungkapnya.

“Masalah adat ini masalah yang sangat penting, banyak yang dirugikan dari pemberitaan kemarin, termasuk Nara sumbernya, untuk menghindari konflik berlanjut kami kumpul disini untuk meluruskan masalah,” pungkasnya.

Dalam pertemuan tersebut hadir beberapa tokoh masyarakat adat dan tokoh pemuda Pesawaran diantaranya, Muaddin Yusuf, Erland Syofandi, Mad Nur, Ramadiansyah, Randy Septian, Afrizal Alta, dan Mad Roni.

(RIN)

Polres Peringati HPSN

Pesawaran, FAKTUAL- Kapolres Pesawaran AKBP Popon Ardianto Sunggoro, pimpin 300 personil gabungan, membersihkan sampah disepanjang pinggiran laut di dermaga ketapang Desa Batu Menyan, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran.

Kapolres Pesawaran AKBP Popon Ardianto Sunggoro, mengatakan, sebelum kegiatan membersihkan sampah, dirinya memimpin apel bersama terlebih dahulu.

“Tadi Personil Polres Pesawaran beserta Bhayangkari Cabang Pesawaran dan instansi terkait peringati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2019 yang jatuh pada tanggal 21 Februari 2019 dengan melaksanakan Apel bersama dengan tema “Kelola Sampah Untuk Hidup Bersih, Sehat dan Bernilai” ,” jelasnya, kemarin.

“Dalam kegiatan ini, kita melibatkan sebanyak 300 personil lebih yang terdiri dari anggota Polri, Anggota TNI / Marinir, Anggota Pol Airud, Anggota Satpol PP Kabupaten Pesawaran dan kelompok masyarakat peduli lingkungan kabupaten setempat,” timpalnya.

Dalam kegiatan tersebut, terlihat Kapolres

Pesawaran bersama - sama seluruh personil Polres Pesawaran serta Bhayangkari Cabang Pesawaran dan Instansi terkait yang terlibat dalam giat tersebut membawa peralatan sapu, sabit dan serokan sampah serta peralatan seadanya.

“Kegiatan hari ini dilakukan dalam rangka memperingati HPSN yang mana pihaknya dapat bersinergi dengan instansi lainnya untuk bersama – sama menjaga kebersihan diwilayah Kabupaten Pesawaran, utamanya dipinggiran laut yang berada di Dermaga ketapang, Desa Batu Menyan, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran,” jelasnya.

Dirinya juga berharap masyarakat disepanjang pinggiran laut dermaga ketapang dapat peduli dan ikut serta dalam menjaga lingkungan sekitar terutama terhadap sampah. “Saya berharap dengan kegiatan ini, masyarakat dapat terketuk hatinya untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan apalagi dermaga ketapang ini kan dilihat oleh banyak wisatawan yang ingin menye­­berang ke pulau Pahawang,” pungkasnya.

(RIN)

Diskominfo Sosialisasi Pemanfaatan SID Pesawaran, FAKTUAL- Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Pesawaran sosialisasikan pemanfaatan open SID (Sistem Informasi Desa) kepada operator desa yang ada di kabupaten setempat.

Kabid Pemberdayaan e-Goverment Diskom­ info Pesawaran, Gunadi Lilik menjelaskan, kegiatan sosialisasi pemanfaatan Open Sid dilakukan untuk para operator desa mengopera­ sikan aplikasi tersebut, yang tujuannya untuk mempermudah dan memperlancar kinerja desa.

“Misalnya, aplikasi data kependudukan, seperti Pengelolaan data kependudukan yang dapat dilakukan secara cepat dan efektif, kemudian administrasi penyuratan, aplikasi pemerintah desa yang bisa digunakan untuk pengelolaan kas umum desa dengan cepat dan didokumentasikan, serta statistik desa yang dapat digunakan untuk mendukung laporan serta transparansi desa,” ucap dia, saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin.

Saat ini, kata dia, yang sudah menjalankan SID ada 3 desa diantaranya, Desa Hanura, Gunung Rejo dan Desa Tri Rahayu, sementara desa yang lain saat ini baru mulai menggu­ nakannya di tahun ini.

“Kita baru laksanakan sekali pada hari ini, setelah kita informasikan kepada Grup Desa dan surat melalui Kecamatan beberapa waktu lalu, kuota yang disediakan sebenarnya 12, tapi karena ada antusiasnya desa yang mengikuti kelas saat ini ada 15 peserta,” ucap dia.

Kemudian, lanjut dia, kedepannya tetap akan dibuka kelas dengan disiapkan narasumber jika ada permintaan dari desa untuk belajar pemanfaatan dan penggunaan SID itu.

“Kita lihat dulu respon dari desa, kita undang dan surati, kalau memang banyak yang mau mengikuti, kita akan laksanakan secara berke­ lanjutan, kemudian untuk yang akan menambah lagi oengetahuannya di bidang tersebut, tetap akan kita akomodir,” tutur dia.

(RIN)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

PRINGSEWU tt

Edisi 484/ Tahun Ke-17/ 25 Februari - 3 Maret 2019

7

Bupati Pringsewu Bagikan KIS Pringsewu, FAKTUAL – Jumlah penerima iuran bantuan jaminan kesehatan (PBI-JK) di Kabupaten Pringsewu per-Januari 2019 mencapai 167.688 jiwa dengan nilai tanggungan mencapai angka Rp.46.281.888.000,- , dengan rincian satu orang penerima mendapatkan Rp.23.000,- setiap bulannya.

Demikian diungkapkan Bupati Pringsewu H.Sujadi seusai menyerahkan secara simbolis Kartu Indonesia Sehat, PBI-JK, dan alokasi pajak rokok APBD Provinsi Lampung dan APBN 2019 untuk Kabupaten Pringsewu di aula utama kantor sekretariat pemkab setempat, kemarin, yang juga dihadiri Kepala BPJS Cabang Bandar Lampung dr.Johana, M.K.M., A.A.K., Kepala BPJS Kabupaten Pringsewu Imam, Inspektur Kabupaten Pringsewu Dr.dr.Hj.Endang Budiarti, M.Kes., Kadis Sosial Pringsewu Bambang Suhermanu, S.Sos., sejumlah kepala OPD dan camat se Kabupaten Pringsewu, serta para korteks, TKSK, PSM, FS SLRT, puskesos, SDM PKH, serta perwakilan penerima bantuan.

Pada tahun 2019 ini, kata bupati Pringsewu, pihaknya juga memperoleh tambahan kuota sebanyak 7.993 jiwa (APBD Provinsi) dan 11.002 jiwa (APBN), yang tersebar di sembilan kecamatan se Kabupaten Pringsewu. Kemiskinan yang merupakan 40% basis data warga dengan tingkat kesejahteraan sosial terendah, menurutnya menjadi prioritas dalam penanganan kemiskinan, baik program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, maupun UKM. “Perlindungan jaminan kesehatan kepada warga ini merupakan salah satu upaya kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, menjadi tugas bersama agar alokasinya tepat sasaran, sehingga berdampak signifikan terhadap upaya penanganan kemiskinan,” ujarnya.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung dr.Johana, M.K.M., A.A.K. juga mengungkapkan jumlah penerima bantuan iuran jaminan kesehatan di Pringsewu yang

Pemkab Gelar Aksi Bersih-bersih

bersumber APBN adalah 116.076 jiwa, APBD 30.306 jiwa, PPU penyelenggara negara 13.072 jiwa, PPNPN honorer dan perangkat pekon 4.095 jiwa, PPU swasta 8.215 jiwa, PBPU mandiri

SPALD-T Di lima Kecamatan Diresmikan Pringsewu, FAKTUAL – Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT) di lima kecamatan di Pringsewu diresmikan oleh Bupati Pringsewu H.Sujadi di Pekon Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, kemarin.

SPALD-T ini masing-masing berada di Pekon Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Pekon Pardasuka, Kecamatan Pardasuka, Pekon Purwodadi, Kecamatan Adiluwih, Pekon Panggungrejo, Kecamatan Sukoharjo, dan di Pekon Banyumas, Kecamatan Banyumas.

Turut hadir di peresmian yang ditandai dengan prosesi pengguntingan pita, penandatanganan prasasti, pelepasan balon dan pemotongan tumpeng, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pringsewu Jhondrawadi, S.E., M.M., Kadis PU Andi Purwanto, S.T., para camat dan kepala pekon lokasi SPALD-T, serta KKM penerima manfaat dan pendamping kegiatan DAK Sanitasi.

Pringsewu, FAKTUAL – Memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2019 dan HUT Kabupaten Pringsewu ke-10, Pemerintah Kabupaten Pringsewu mengadakan aksi bersihbersih sampah di sejumlah titik lokasi di ibukota Kabupaten Pringsewu.

Bukan hanya aparat pemerintah daerah yang melakukan aksi bersih-bersih di lingkungan pendopo kabupaten dan sejumlah ruas jalan protokol ibukota Kabupaten Pringsewu, aksi ini juga diikuti para pelajar serta sejumlah komunitas masyarakat.

Didahului dengan apel pagi yang diikuti seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Pringsewu, mulai asisten dan staf ahli, kepala OPD hingga staf di halaman Pendopo Kabupaten Pringsewu, kemarin dengan pembina apel Bupati Pringsewu H.Sujadi.

Dalam amanatnya, Bupati Pringsewu H.Sujadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen di Kabupaten Pringsewu, baik aparatur pemerintah maupun masyarakat awam lainnya yang telah peduli dengan masalah sampah di

Kabupaten Pringsewu.

Masalah penanganan sampah ini, kata bupati, bukan menjadi tanggung jawab pemerintah saja, melainkan merupakan tanggung jawab bersama semua pihak. Oleh karena itu, melalui momentum peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2019 sekaligus peringatan HUT ke-10 Kabupaten Pringsewu, bupati mengajak semua elemen masyarakat Pringsewu untuk bersatu padu bersama-sama menjadikan Pringsewu menjadi lebih bersih dan indah. “Kalau bukan kita siapa lagi, dan kalau bukan sekarang kapan lagi. Ki layin kham sapa lagi, khik ki mak ganta kapan lagi,” kata bupati.

Lebih lanjut Bupati Pringsewu mengingatkan bahwa pengelolaan sampah merupakan salah satu pilar dari STBM. Terlebih Pringsewu sudah menjadi Kabupaten ODF 100%. “Jangan malu untuk menjadi orang yang peduli dengan urusan sampah. Lebih baik kita menjadi sudra dengan amalan brahmana, daripada menjadi brahmana tapi dengan amalan sudra,” ujarnya.

(PRI)

76.229 jiwa, dan bukan pekerja 2.374 jiwa.

“Total pesertanya adalah 250.367 jiwa, atau baru 60% dari jumlah penduduk 421.180 jiwa,” ungkapnya. (PRI)

Bupati Pringsewu H.Sujadi seusai meresmikan kelima SPALD-T yang merupakan kegiatan DAK Sanitasi tahun anggaran 2018, mengatakan ruang lingkup program DAK Sanitasi diprioritaskan pada penyediaan sarana sanitasi masyarakat, diantaranya SPALD-T atau IPAL Komunal bersistem perpipaan, dimana untuk setiap lokasi terlayani minimal 50 kk dengan rancangan kapasitas 200 kk. “Saya berharap SPALD-T ini mampu mengurangi masalah sanitasi sekaligus dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Pringsewu. Untuk itu, peran aktif masyarakat untuk keberlanjutan program yakni masyarakat penerima manfaat dan kelompok pemanfaat dan pemelihara dalam upaya pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur tersebut, serta kreativitas dan inovasi masyarakat sangat diharapkan, demi tercapainya desa mandiri,” harap bupati.

(PRI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

PRINGSEWU

8 DPRD Semarang Pelajari SLRT di Pringsewu

Edisi 484/ Tahun Ke-17/ 25 Februari - 3 Maret 2019

Pringsewu, FAKTUAL – Sepuluh anggota Komisi D DPRD Kabupaten Semarang , Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pringsewu. Kunjungan kerja ini adalah dalam rangka mempelajari pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan masyarakat dan penerapan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Pringsewu.

Rombongan sepuluh anggota Komisi D DPRD Kabupaten Semarang, yang terdiri dari Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Semarang Resa Haribowo, S.T., Wakil Ketua Komisi Muzayinul Arif, S.Ag., Sekretaris Komisi Drs. Pujo Pramujito, dan beberapa anggota Komisi

D diantaranya Wiranto, S.H., Hj.Yuriah, Dr. Hj.Sholeha Kurniawati, Istra Yuliono, S.E., ‘Aisyah Nurul Hidayati, S.E., Mam Sugeng Haryanto, dan Lily Sri Wachiduni C., S.E., serta didampingi para pejabat Pemkab Semarang, diantaranya Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang Drs.Moch.Riyanto, M.M. dan Sri Suhartini dari Dinas Sosial Kabupaten Semarang, serta dua orang staf dari Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang ini diterima oleh Bupati Pringsewu Hi.Sujadi didampingi anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Suryo Cahyono dan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakab Pringsewu Andi Wijaya,

S.T., M.T. serta Kadis Sosial Kabupaten Pringsewu Bambang Suhermanu, S.Sos. di ruang rapat Bupati Pringsewu di kantor sekretariat pemkab setempat, kemarin.

Bupati Pringsewu Hi.Sujadi dalam sambut­ annya menyampaikan ucapan selamat datang dan terimakasih kepada jajaran DPRD Kabupaten Semarang yang telah datang serta memilih Pringsewu menjadi rujukan terkait pembangunan bidang kesejahteraan masyarakat dan penerapan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu atau SLRT. “SLRT merupakan sistem pengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan.

Sistem ini diakui banyak membantu Pemkab

Pringsewu dalam mengidentifikasi keluhan masyarakat,” katanya.

Melalui SLRT, kata bupati, pembaruan data bisa dilakukan secara seketika, diantaranya melakukan pembaruan data penyandang masalah kesejahteraan sosial, kemiskinan, serta penerima bantuan iuran secara real time.

Bupati Pringsewu dalam kesempatan tersebut juga memaparkan sekilas profil Kabupaten Pringsewu, dimana kabupaten yang dibentuk berdasarkan UU No.48 Tahun 2008 ini, pada tanggal 3 April nanti, baru genap berusia sepuluh tahun. “Pringsewu memiliki luas wilayah paling kecil dibandingkan kabupaten lainnya di Provinsi Lampung yakni hanya 625 km2, berpenduduk 397.319 jiwa dengan penggerak utama roda pekonomian adalah bidang pertanian, perdagangan dan jasa,” paparnya.

Sementara itu, Ketua rombongan DPRD Kabupaten Semarang yang juga Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Semarang Resa Haribowo, S.T. pada kesempatan tersebut menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi kepada Bupati Pringsewu Hi.Sujadi beserta jajaran Pemkab Pringsewu yang telah menerima kedatangannya beserta rombongan dengan baik dan penuh keramahan.

Dikatakannya, tujuan kunjungannya ke Kabupaten Pringsewu adalah dalam rangka melihat dan menggali informasi sebanyakbanyaknya tentang pelaksanaan pembangunan di bidang kesejahteraan dan penerapan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu, dimana Pringsewu merupakan salah satu dari beberapa kabupaten dan kota di Indonesia yang telah menerapkan sistem tersebut dan dinilai cukup berhasil.

“Sehingga nantinya diharapkan apa yang diperoleh selama kunjungan kerja ini, dapat ditiru dan coba diaplikasikan di Kabupaten Semarang, yang disesuaikan dengan kondisi di Kabupaten Semarang,” ujarnya. Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan saling tukar-menukar cinderamata diantara Bupati Pringsewu dan Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Semarang.

(PRI)

126 Kepala Pekon Ikuti Penerangan Hukum Pengelolaan Dana Desa Pringsewu, FAKTUAL – Sebanyak 126 kepala pekon dari sembilan se Kabupaten Pringsewu mengikuti kegiatan penerangan hukum Kejaksaan Negeri Pringsewu mengenai pengelolaan dana desa (DD) dalam perspektif penanganan tindak pidana korupsi. Kegiatan yang dibuka oleh Bupati Pringsewu H.Sujadi di Ballroom Hotel Urban Style by Frontone Pringsewu, kemarin menghadirkan narasumber dari BPKP Provinsi Lampung dan Kejaksaan Negeri Pringsewu.

Turut hadir pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Pringsewu Dr.H.Fauzi, S.E., M.Kom., Akt., C.A., Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Andi Wijaya, S.T., M.T., Inspektur Kabupaten Pringsewu Dr.dr.Hj.Endang Budiati, M.Kes., jajaran pemerintah daerah dan kejaksaan negeri Pringsewu.

Bupati Pringsewu H.Sujadi dalam sambutan­ nya saat membuka kegiatan tersebut memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Pringsewu yang mengadakan kegiatan penerangan hukum bagi para kepala pekon se-Kabupaten Pringsewu, sehingga nantinya para kepala pekon dapat mengetahui aturan hukum yang ada, terkait pengelolaan dana desa ini.

Bupati Pringsewu juga meminta setiap kepala pekon di Kabupaten Pringsewu menerapkan

4.T dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan, yakni Tertib Program, Tertib Administrasi, Tertib Waktu, dan Tertib Hukum.

Selain itu, prinsip 100-0-100 juga harus menjadi perhatian dan acuan, yakni 100% benar dalam perencanaan program, 0% kesalahan, serta 100% benar dalam laporan pertanggung jawaban.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Pringsewu Asep Sontani Sunarya, S.H., C.N. mengatakan kegiatan penerangan hukum merupakan salah satu program kerja Kejaksaan Negeri Pringsewu dalam rangka preventif, pencegahan tindak pidana korupsi, khususnya terkait dana desa. Sekaligus untuk mensosia­ lisasikan kapasitas dan kewenangan Kejaksaan sebagai Tim Pengawalan dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP.4).

Dikatakan Asep, Tim Pengawalan dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan ini akan fokus pada pendekatan preventif, melalui upaya-upaya yang dilakukan untuk memastikan agar pemberantasan korupsi sejalan dengan penegakan hukum secara efektif dan optimal demi kepentingan rakyat.

(PRI)

GP Ansor Diminta Kawal Pembangunan Pringsewu, FAKTUAL – Wakil Bupati Pring­ sewu Dr.H.Fauzi, S.E., M.Kom., Akt., C.A. beramah-tamah dan berdialog dengan jajaran Pengurus Cabang Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Kabupaten Pringsewu beserta Pengurus Anak Cabang dari sembilan kecamatan se Kabupaten Pringsewu di ruang kerja Wabup Pringsewu, kemarin.

Para Pengurus Cabang GP Ansor Kabupaten Pringsewu dan PAC kecamatan yang berjumlah 15 orang ini dipimpin Ketua PC GP Ansor Kabupaten Pringsewu M.Sofyan.

Wakil Bupati Pringsewu Dr.H.Fauzi, S.E., M.Kom., Akt., C.A. mengatakan kegiatan ramah tamah sekaligus dialog diyakini akan lebih mempererat jalinan silaturahim Pemerintah Kabupaten Pringsewu dengan elemen masyara­ kat, khususnya dengan anggota GP Ansor, sebagai organisasi kepemudaan dibawah naungan Nahdlatul Ulama. “Melalui dialog dan tukar pikiran seperti ini, kami jajaran Peme­ rintah Daerah Kabupaten Pringsewu tentunya menjadi tahu apa dan seperti apa sesungguhnya yang diinginkan oleh masyarakat, khususnya

para pemuda kita. Berbagai masukan, saran, serta kritikan yang disampaikan, tentunya akan sangat berarti bagi kami, agar kami dapat lebih baik lagi dalam melayani masyarakat, dalam rangka memajukan dan membangun Kabupaten Pringsewu,” ujarnya.

Wabup juga mengajak seluruh anggota GP Ansor di Kabupaten Pringsewu untuk senantiasa bersinergi dan bersama-sama berpartisipasi serta turut mengawal program pembangunan yang sedang maupun akan berjalan di Kabupaten Pringsewu. “Tetap kompak dan semangat menjaga persatuan dan kesatuan diantara sesama warga masyarakat Kabupaten Pringsewu,” ajak Wabup Pringsewu.

Ketua PC GP Ansor Kabupaten Pringsewu M.Sofyan dalam kesempatan tersebut menyam­ paikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang selama ini telah banyak memberdayakan masyarakat, terutama para pemuda di Kabupaten Pringsewu, yang diantaranya juga adalah anggota GP Ansor, melalui berbagai kegiatan kepemudaan, dalam rangka memajukan Pringsewu. (PRI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 484/ Tahun Ke-17/ 25 Februari - 3 Maret 2019

TANGGAMUS

9

Polres Gelar Bersih Sampah di Pantai Kotaagung Tanggamus, FAKTUAL- Dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional Tahun 2019, Polres Tanggamus bersama Pemkab Tanggamus, Kodim 0424, TNI AL, Polair, Basarnas, Syahbandar, Pertamina, Bhayangkari, STMIK dan STEBI Kota Agung, Pelajar dan Organisasi Pecinta Alam, serta masyarakat Kota Agung membersihkan sampah di Pesisir Pantai Kota Agung, kemarin.

Kegiatan yang diikuti sekitar 500 orang itu didahului Apel bersama yang dilaksanakan di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pantai Muara Indah, Kota Agung dengan dipimpin oleh Kapolres Tanggamus AKBP. Hesmu Baroto, SIK. MM. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Tanggamus Hi. AM. Syafi’i, Kasdim 0424 Tanggamus Mayor Inf. Suhada Erwin, Kepala ATR/BPN Sudarman dan Camat Kota Agung Syarief Zulkarnaen.

Kapolres dalam sambutannya mengatakan bahwa hari peduli sampah ke 14 tahun 2019 merupakan momentum pelaksanaan program bersih laut dan pantai, dimana program tersebut juga dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Provinsi Lampung.

Adapun visi kegiatan tersebut guna memberdayakan potensi seluruh masyarakat untuk wewujudkan laut bersih, dengan misi terwujudnya program bersih laut dan pantai secara berkesinambungan, serta penurunan jumlah sampah di laut maupun pantai.

“Sampah merupakan permasalahan yang ada di sekitar kita, acara pembersihan sampah ini diharapkan dapat memicu kepedulian masyarakat khususnya di sekitar pantai,” kata Kapolres.

Kapolres melanjutkan, dari kepedulian itu diharapkan dapat membentuk komunitas peduli laut dan sampah. “Kami menghimbau masyarakat di daerah ini untuk memberikan solusi tentang sampah di wilayah masing-masing, sehingga tercipta budaya membersihkan pantai dan laut sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah Tanggamus,” pungkasnya.

Sebelum pelaksanaan bersih sampah, Kapolres secara simbolis menyerahkan alat kerja kepada perwakilan dari anggota TNI, Polres dan Basarnas Tanggamus.

Pembersihan pantai sendiri dimulai dari pesisir pantai RTH Muara Indah, kemudian

Wabup Ajak Kakon Tingkatkan Disiplin

Tanggamus, FAKTUAL - Sebelum memulai sambutannya Wakil Bupati Tanggamus Hi. AM. Syafii, mengabsen satu persatu Kepala Pekon dan aparatur pekon yang mengikuti Musrenbang RKPD. “Ini saya lakukan untuk mengajak Kepala Pekon dan jajarannya membiasakan sikap disiplin,” ujar Wabup.

Hal itu dilakukan Wabup saat menghadiri sekaligus membuka kegiatan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan Pulau Panggung, yang dilaksanakan di Aula GSG Kecamatan setempat, kemarin.

Lebih lanjut Wabup menyampaikan agar perencanaan dan pelaksanaan dana desa harus sesuai dengan ketentuan dan koridor yang ada dan juga harus disinergikan dengan BHP, Pendamping Desa dan sampai ke tingkat kecamatan.

Sebelumnya Camat Pulau Panggung Agustam Hamid menyampaikan semua aspirasi dan usulan sudah tertampung di aplikasi secara online di Kecamatan dan sudah dilaporkan ke Bappelitbang Kabupaten Tanggamus. “Dimana

semua usulan tersebut ada yang baru ada juga yang lama, yaitu usulan tahun lalu yang belum terealisasi,” terangnya.

Agustam juga mengatakan tidak semua pembangunan berupa infrastruktur, namun terdapat juga pembangunan dibidang pertanian dan perikanan. “Dimana kedepan Kecamatan Pulau Panggung akan dijadikan sentra perikanan air tawar, dan salah satu buktinya nanti pada tanggal 26 bulan ini, akan dilaksanakan panen raya ikan nila gif, di Pekon Gunung Meraksa yang insya Allah akan dihadiri oleh Bupati,” katanya.

Hadir pada kegiatan tersebut Camat Pulau Panggung Agustam Hamid dan jajaran Uspika Kecamatan, Tim Pendamping Musrenbang, Para Kepala UPT, Kepala sekolah, Kepala Pekon serta Ketua BHP se Kecamatan Pulau Panggung.

Usai membuka Musrenbang di Kecamatan Pulau Panggung. Wakil Bupati melanjutkan perjalanannya untuk menghadiri kegiatan sejenis di Kecamatan Ulubelu.

(DED)

kearah Barat di Muara Way Jelay, hingga ke Wilayah Timur Pantai Kapuran, termasuk diatas permukaan laut serta dasar laut pun turut disisir oleh tim gabungan Polair, TNI dan Basarnas.

Usai kegiatan sampah dikumpulkan dan

dilakukan penimbangan. Berdasarkan hasil penimbangan, didapatkan sekitar 2 ton sampah, yang didominasi sampah plastik. Selanjutnya sampah dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di Kota Agung Barat.

(DED)

Wabup Minta Kakon Mufakat Dengan BHP Tanggamus, FAKTUAL - Wakil Bupati Tangga­mus Hi. AM. Syafi’i, menghadiri dan membuka Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan Talangpadang, yang di laksanakan di Aula Kantor Camat Talang Padang, kemarin.

Dalam laporannya Camat Talang Padang Herli Rahman menyampaikan Musrenbang RKPD dilaksanakan sesuai dengan Undang Undang No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.8 tahun 2008.

Selanjutnya Camat menyampaikan bahwa Kecamatan Talang padang terdiri dari 20 pekon

yang telah selesai melakukan Musrenbang Tingkat Pekon.

Sementara itu Wabub dalam sambutannya menyampaikan Kepala Pekon dan pendamping pekon dalam pengunaan dana desa, harus mufakat dengan BHP agar tidak saling melempar tanggung jawab. “Bangun komunikasi dengan baik, saya tidak henti-hentinya mengingatkan kepada Kepala Pekon untuk mentaati koridor dan ketentuan yang berlaku,” ujar Wabup.

Wabup juga mengingatkan agar pembangunan infrastruktur pekon harus benar benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

(DED)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 484/ Tahun Ke-17/ 25 Februari - 3 Maret 2019

ADVERTORIAL 10

Reses DPRD Mesuji, Serap Seluruh Aspirasi Masyarakat Mesuji , FAKTUAL - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mesuji menggelar kegiatan Reses pimpinan dan anggota dewan masa sidang ke 1 daerah pemilihan (dapil) V tahun anggaran 2019.

Bertempat di balai desa Wirabangun, Kecamatan Simpang Pematang, kemarin.

Pada kesempatan reses tersebut dihadiri enam anggota dewan dari dapil V yakni meliputi wilayah Kecamatan Simpang Pematang dan Panca Jaya.

Adapun anggota dewan yang hadir yakni Mego dari partai PDIP, Supriyanto dari partai PAN, Suyadi partai Gerindra, Mustawi partai Nasdem, Rulyana partai Gerindra, Haryati Canderalela partai Golkar, sementara Cik Husin dari partai Demokrat berhalangan hadir.

Kades Wirabangun, Ari Sarjono dalam sambutannya menyampaikan, pihaknya sangat senang serta menyambut baik kegiatan tersebut. Pasalnya, pada moment

itulah masyarakat bisa menyampaikan aspirasi secara langsung, dan bertatap muka dengan para wakilnya di DPRD Kabupaten Mesuji.

“Saya menyambut baik kegiatan ini, dan saya berharap kepada masyarakat khususnya warga saya, agar bisa meman­ faat­kan moment ini untuk menyampaikan keluh-kesahnya, kesulitannya kepada para wakil kita yang ada di Kabupaten,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Sekretaris Camat Simpang Pematang Ade Erlina Indah.ST., mewakili Camat yang berhalang­ an hadir, bahwa kegiatan reses ini merupakan ajang untuk menyerap aspirasi masyarakat, dalam segala bidang.

“Jadi, pada moment ini sampaikanlah apa saja yang menjadi kebutuhan dan permasalahan masyarakat khususnya di Desa Wira Bangun ini. Sebab, moment ini sangat langka dan hanya dilaksanakan

tiga kali dalam satu tahun anggaran,” ucapnya.

Pada kesempatan reses tersebut, ada beberapa hal yang menjadi keluhan masya­ rakat Desa Wira Bangun yakni terkait masalah pemekaran desa, honor BPD, masalah infrastruktur jalan yang rusak akibat pembangunan tol, dan dibidang pertanian masalah bantuan bibit padi dari pemerintah yang kurang cocok ditanam di wilayah Desa setempat.

Menanggapi keluhan masyarakat tersebut, anggota dewan yang hadir berjanji akan segera membahas ditingkat kabupaten bersama dengan dinas instansi terkait guna mencarikan solusi dan mewujudkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat disana.

Seperti disampaikan Mego selaku koordinator reses pimpinan dan anggota dewan di dapil V mengatakan, pihaknya telah menampung berbagai aspirasi mas­

yarakat tersebut dan memastikan akan segera membahas ditingkat lembaga DPRD bersama dinas terkait agar segera dapat dicarikan solusinya.

“Segala permasalahan sudah kami tampung, karena ini sudah menjadi salah satu tugas dan kewajiban kami sebagai wakil rakyat, untuk memperjuangkan apa yabg dibutuhkan dan menjadi kesulitan masyarakat. Untuk itu, hasil reses ini akan kita bahas bersama dinas terkait, agar bisa segera dicarikan solusi penyelesaian­ nya,” kata mego.

Masih dengan agenda yang sama, usai mengadakan reses di Desa Wira Bangun, rombongan anggota DPRD Mesuji melanjutkan kegiatan reses di Desa Jaya Sakti, Kecamatan Simpang Pematang.

Rencananya, besok rombongan ini akan menggelar reses di Desa Adi Luhur, Kecamatan Panca Jaya.

(TAB)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

WISATA

BENAR BERIMBANG

Edisi 484/ Tahun Ke-17/ 25 Februari - 3 Maret 2019

11

Indahnya Swafoto di Pantai Dewi Mandapa Pantai ini sangat cocok bagi kamu yang ingin bersantai menikmati hembusan angin yang lembut.

B

ELAKANGAN ini, keunikan Pantai Mandapa membuat penasaran para travellers di linimasa Ins­ tagram karena menjadi salah satu spot foto yang menarik. Pantai Dewi Mandapa merupakan salah satu pantai yang terletak di Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Pantai yang masih sangat alami dengan hiasan pohon bakau yang hijau membuat tempat ini menjadi daya tarik tersendiri untuk disinggahi.

Awalnya, Pantai Mandapa ini merupakan pantai yang telah lama terbengkalai, namun atas kesadaran pemerintah dan warga sekitar, menata kembali tempat ini agar bisa menjadi salah satu tujuan favorit wisatawan yang berkunjung ke Lampung. Banyaknya spot berfoto

ditambah dengan air lautnya yang berwarna biru kehijauan menjadi alasan bagi para wisatawan untuk menuju tempat ini. Selain berfoto selfie dengan latar yang menawan, pengunjung juga bisa melakukan aktivitas camping.

Pantai ini sangat cocok bagi kamu yang ingin bersantai menikmati hembusan angin yang lembut. Namun, pinggiran Pantai Dewi Mandapa sangat tidak cocok dijadikan tempat untuk berenang, karena memang tempatnya berlumpur bukan berpasir. Jika ingin berenang dan snorkling, kamu bisa menyeberang ke pulau Cinta.

Setelah masuk ke kawasan Pantai Mandapa, kamu bisa mengunjungi dua lokasi menarik yang bisa kamu pilih, yaitu Pulau Cinta dan

Balkon Cinta.

Tempat pertama adalah tempat bernama Pulau Cinta. Adalah pulau kecil dengan bentuk yang hampir menyerupai bentuk hati bila dilihat dari atas. Untuk mencapai Pulau Cinta, kamu harus melewati jembatan penyeberangan kayu dan melewati Gapura Mini bertuliskan “Pulau Cinta Dewi Mandapa Pesawaran�.

Sesampainya di Pulau Cinta, kamu dapat bermain-main pasir ataupun snorkling menikmati terumbu karang di pulau ini, dengan menyewa alat snorkling. Kegiatan snorkeling dilakukan sejauh dari garis pantai dengan batasan sejauh 100m. Di kawasan ini, banyak terumbu karang, beberapa jenis ikan kecil, dan bila beruntung, kamu dapat melihat ubur-ubur kecil melintas dan terlihat jelas dari permukaan.

Lokasi selanjutnya adalah Balkon Cinta yang merupakan papan-papan yang disusun berbentuk seperti hati di atas air, ditambah dengan rimbunya pepohonan bakau. Disini kamu tidak perlu khawatir kepanasan karena terlindungi leh rimbunya pohon bakau.

Lokasi ini menjadi tempat paling favorit bagi yang suka berfoto. Sebaiknya berkun­ junglah saat sore hari untuk menyaksikan indahnya matahari tenggelam.

Untuk mencapai lokasi ini, kamu hanya butuh waktu kurang lebih satu jam saja dari Bandar Lampung.

(DBS)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMPUNG TIMUR

BENAR BERIMBANG

Edisi 484/ Tahun Ke-17/ 25 Februari - 3 Maret 2019

12

Kemenko Polhukam Kunjungi Lamtim

Lampung Timur, FAKTUAL - Menerima Kunjungan Kerja Tim Terpadu Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Berat Kemenko Polhukam ke Provinsi Lampung di Aula Utama Setdakab Lampung Timur (Lamtim), Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim sampaikan selamat datang kepada tim dari Kemenko Polhukam di Bumei Tuwah Bepadan ini, kemarin.

“Kami seluruh jajaran pemda bersama dengan forkopimda mengucapkan selamat datang dan terimakasih Lampung Timur mendapat perhatian khusus karena sebenarnya Lampung Timur memang menjadi kabupaten

yang sudah 3 tahun ini berupaya untuk menjadi kabupaten yang ramah HAM”.

Lebih lanjut Chusnunia juga menjelaskan bahwa akan selalu mendukung penuh program pemerintah pusat dan berharap Kabupaten Lampung Timur dapat menjadi kabupaten yang ramah HAM. “Pada dasarnya kami meyakini kinerja dan tanggung jawab kami sepenuhnya pelayanan publik itu terkait dengan pemenuhan HAM oleh karena nya kami mendukung program pemerintah pusat dan berharap Kabupaten Lampung Timur menjadi kabupaten yang

Lamtim Kerjasama Dengan BIG Lampung Timur, FAKTUAL - Dalam mendukung penyebarluasan Informasi Geospasial (IG) kepada khalayak umum sebagaimana yang ada di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, Badan Informasi Geospasial (BIG) melakukan kerja sama dengan sejumlah Pemerintah Daerah, Kementerian/ Lembaga dan Perguruan Tinggi Serta Swasta.

Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim Menghadiri Acara yang di gelar di Aula Utama Informasi Geospasial Gedung S, Lantai 2, Jl. Raya Jakarta Bogor KM 46 Cibinong Bogor, kemarin.

Pada acara penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), Badan Informasi Geospasial (BIG) melakukan kerjasama dengan 24 instansi, yakni 18 kabupaten, 5 kota dan 1 kementrian/lembaga.

Adapun Kementrian/Lembaga dan pemda yang mengadakan MoU dan PKS dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) yaitu, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sampang, Sikka, Natuna, Pasaman, Solok Selatan, Musi Rawas, Pulang Pisang, Rejang Lebong, Sabu Raijua, Way Kanan, Lampung Timur, Lampung Selatan, Labuhanbatu Selatan, Kepulauan Anambas, Garut, Ngada, dan Bungo. Untuk Kota yang melakukan MoU dan PKS dengan BIG ialah Kota Bogor, Mojokerto, Padang, Balikpapan, binjai serta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud.

Ketika dimintai pendapatnya usai mengikuti kegiatan tersebut, Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim menyampaikan bahwa banyak hal yang bisa Lampung Timur dapatkan melalui kerjasama ini salah satunya berkaitan dengan potensi alam yang ada di Lampung Timur.

“Bersyukur kita telah melaksanakan MoU dan perjanjian kerjasama dengan Badan Informasi Geospasial, tampaknya mungkin sepele tapi sebenarnya banyak hal yang berkaitan dengan potensi potensi alam yang ada di Lampung Timur dan yang paling perlu adalah berkenaan dengan peta potensi kejadian alam atau bencana bisa kita petakan, banyak hal yang kita dapatkan dari melakukan kerjasama ini semoga bermanfaat untuk Lampung Timur”. pungkasnya Melalui kegiatan ini diharapkan kerjasama yang telah terjalin antara BIG dengan Instansi lain dapat terjalin dengan baik, dan dimasa depan akan terbentuk lebih banyak lagi kerjasama yang dapat membangun IG menjadi lebih maju, sehingga penyelenggaraan IG dapat terintegrasi dengan baik dan pemanfaatannya dapat dirasakan secara lebih menyeluruh pula di Indonesia.

Usai melakukan penandatanganan MoU dan PKS, acara dilanjutkan dengan sesi paparan dan diskusi tentang pemetaan batas wilayah dan simpul jaringan informasi geospasial. (IRI)

ramah HAM”.

Pada kunjungan kerja kali ini, hadir sebagai Tim dari Kemenko Polhukam yakni, Asisten Deputi Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, Brigadir Jenderal Rudy Syamsir, Kepala Bidang Perlindungan Hak Asasi manusia, Kolonel Berty Sumakud, Kepala Bidang Materi Hukum Privat, Rikson Sitorus, Kasubdit Hak Sipol Kemenkumham, Temangengnga, Kasubag Umum, Udo N Sinulingga serta 3 orang staf Kemenkumham.

Sementara itu hadir pula, Wakil Bupati Lampung Timur, Zaiful Bokhari, Ketua DPRD

Kabupaten Lampung Timur, Ali Johan Arif, Forkopimda Lampung Timur, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Tarmizi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Puji Riyanto, Camat Labuhan Ratu, Umar Dani, Kepala Desa Rajabasa Lama, Yahya Nuri, serta Tokoh Masyarakat Talang Sari, Supriyadi.

Untuk diketahui, kedatangan dari Tim Terpadu Kemenko Polhukam ke Provinsi Lampung tersebut ialah untuk mengunjungi dan mengumpulkan informasi tentang perkembangan dan situasi terkait dengan peristiwa dugaan pelanggaran HAM berat diwilayah Talang Sari yang terjadi pada tanggal 6-7 Februari 1989.

Terkait hal itu, Bupati wanita pertama di Lampung Timur tersebut menyampaikan bahwa “Di Lampung Timur setiap hari kamis sendiri pemda membuka acara nemui nyimah dimana semua orang bisa menyampaikan aspirasi dan lain sebagainya dari seluruh perwakilan hadir, kepala dinas pun hadir termasuk warga dari Talangsari pun bisa datang, itu artinya Pemerintah Lampung Timur ini menjalankan kewajiban kami sebagai pelayan publik, pelayan masyarakat dan bersikap adil memperlakukan setiap daerah yang ada di Lampung Timur”.

“Jadi prinsipnya jika berbicara hari ini konteksnya maka kami berupaya untuk memberikan yang terbaik dan adil untuk warga Talangsari, dan apa yang menjadi maksud dan tujuan bapak ibu insyallah dengan terbuka kami akan selalu siap membantu apa yang dibutuhkan”.

Selain dilakukannya diskusi bersama, dalam kesempatan itu dilakukan pula deklarasi damai dugaan kasus pelanggaran HAM berat di Dusun Talang Sari Way Jepara Subing Putra III Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, yang disaksikan langsung oleh Asisten Deputi Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, Brigadir Jenderal Rudy Syamsir dan Kasubdit Hak Sipol Kemenkumham, Temangengnga. (IRI)

Lamtim Tuan Rumah Dialog Interaktif Pemilu Damai

Lampung Timur, FAKTUAL - Bupati Lampung Timur, Chusnunia Chalim dengan didampingi Wakil Bupati Lampung Timur, Zaiful Bokhari hadiri acara Talk Show atau Dialog Interaktif Menuju Pemilu Damai di Provinsi Lampung Tahun 2019, kemarin.

Acara yang digelar di Islamic Center Kabupaten Lampung Timur tersebut dihadiri pula oleh Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur, Ali Johan Arif, Forkopimda Lampung Timur, Karo Ops Polda Lampung Kombes Pol Drs. Yosi Haryoso, Dirintel Polda Lampung Drs. Bran, serta Dirbinmas Polda Lampung Kombes Pol. Djoni Suroto.

Selain itu, Acara yang bertemakan “Semua Peduli Pemilu” itu menghadirkan beberapa narasumber antara lain, Erwan Bustami selaku Komisioner KPU Provinsi Lampung, Wakapolda Lampung Brigjen. Pol. Teddy Minahasa Putra, serta Yusdianto selaku Pengamat Politik dan Hukum.

Dalam paparannya selaku narasumber, Erwan Bustami mengatakan bahwa pemilih milenial sebenarnya dapat melihat lebih jauh terkait program dari capres dan cawapres melalui debat yang disiarkan langsung oleh beberapa stasiun televisi.

“Sebenarnya sebagai pemilih milenial bisa mengikuti debat

capres dan cawapres yang sudah dilaksanakan kemarin untuk bisa memantapkan hatinya siapa yang akan dipilih, karena melalui itu mereka dapat melihat program dari masingmasing capres dan cawapres”.

Lebih lanjut tak lupa pula Erwan menjelas­ kan bahwa pemilu tahun 2019 ini merupakan pertama kalinya diadakan pemilu serentak yakni pemilihan pileg dan pilpres sehingga tidak hanya memilih presiden saja tetapi ada juga lima jenis surat suara yang akan dipilih yakni. DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten serta juga memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Selain itu Erwan menambahkan bahwa “Selain menyasar pemilih milenial kita juga menyasar pemilih disabilitas misalnya hari ini KPU Provinsi Lampung melakukan sosialisasi dengan kaum disabilitas, pemilih marginal, tokoh perempuan dan lain sebagainya, serta kita juga banyak kerjasama dengan stake holder yang ada di Provinsi Lampung”.

Ditempat yang sama ketika dimintai pendapatnya, Wakapolda Lampung Brigjen. Pol. Teddy Minahasa Putra mengatakan bahwa disamping berfungsi untuk mensosialisasikan kepada publik tentang penyelenggaraan pemilu itu sendiri, melalui acara-acara semacam ini juga dapat mengajak serta seluruh stake holder dan elemen bangsa untuk bersama-sama mensukseskan penyelenggaraan pemilu.

“Kita justru ingin mengetuk peran serta masyarakat dan seluruh stake holder untuk bersama-sama bertanggungjawab bahwa pemilu ini bukan sekedar hajat dari KPU dan aparat keamanan saja dalam mengamankan tetapi seluruh elemen bangsa ini harus bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pemilu ini yang kita inginkan berjalan aman, damai dan sukses”.

Dalam acara tersebut diketahui pula bahwa, KPU Provinsi Lampung menargetkan 80 persen pemilih dapat memberikan hak suaranya.

Pada kesempatan tersebut selain dilakukannya dialog interaktif, dilakukan pula pembagian doorprize bagi audiens yang dapat menjawab pertanyaan dengan benar. (IRI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 484/ Tahun Ke-17/ 25 Februari - 3 Maret 2019

TULANGBAWANG

13

Kunker dan Baksos di Dua Kecamatan Tulangbawang, FAKTUAL - Bupati Tulang Bawang Hj. Winarti SE MH mengunjungi Kecamatan Rawajitu Timur dan Rawajitu Selatan, kemarin.

Saat tiba di Kecamatan Rawajitu Timur, perempuan bergelar adat Pangeran Suri ini disambut dengan kesenian rakyat Jaranan.

Usai disambut, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian bantuan terhadap anak yatim, yang per 1 anak yatim diberikan 10 kg perbulan, dengan jumlah pemberian per 1 Kampung sebanyak 5 anak, lalu juga dilaksanakan bakti sosial dan pemasangan alat kontrasepsi inplan gratis untuk 100 orang serta bersih-bersih kanal bersama Polairud Polres Tulang Bawang.

Adapun pemberian bantuan ini merupakan salah satu bentuk perhatian dan kinerja Pemerintah untuk rakyat. “Kita harus terus gotong royong membangun Kabupaten tercinta dengan segenap kemampuan kita masingmasing,” ujar Bupati Hj. Winarti.

“Saya hadir disini untuk silaturahmi, terimakasih atas kerja saudara semua, jaga kekompakan menghadapi Pemilu, jangan ada perpecahan, berbeda bisa tapi kita jangan ada perpecahan,” tutur Hj. Winarti berpesan.

“Kita masih temukan produk pangan mengandung bahan berbahaya seperti pewarna tekstil dan boraks,” ujar Ketua Kepala Kantor BPOM di Kabupaten Tulang Bawang Tuti Nurhayati S.Si Apt. Sementara Hj. Winarti mengatakan bahwa betapa pentingnya pengetahuan akan makanan sehat dan tidak sehat. “Edukasi ke masyarakat terkait sediaan farmasi dan pangan sehat harus terus kita galakkan, mari gotong royong memberikan pengertian penggunaan bahan makanan yang sehat,” harap Bupati Hj. Winarti.

Sementara di kecamatan Rawajitu Selatan,

Kampung Hargo Rejo, hal yang sama juga dilakukan orang nomor satu di Kabupaten berjuluk Sai Bumi Nengah Nyappur. Antusiasme warga sangat terasa walau cuaca sedikit mendung.

Saat di Kampung Hargo Rejo, baksos juga

melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sesuai tugasnya mereka melakukan pengawasan sarana distribusi pangan sekaligus sampling produk pangan di Pasar Rawajitu dan pedagang pangan di sekitar lapangan.

“Terimakasih BPOM juga bisa hadir sosialisasi

langsung ke masyarakat, membuka pameran mini produk ilegal dan bahan berbahaya, konsultasi produk, obat dan makanan, ini bentuk gotong royong kita membangun Tulang Bawang,” tukas Bupati Hj. Winarti.

(MUH)

Tuba Komitmen Jadi Winarti Kunjungi Warga Korban Banjir Kabupaten Layak Anak Tulangbawang, FAKTUAL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulang Bawang (Tuba) berkomitmen menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA). Demikian komitmen ini disampaikan Bupati Tulang Bawang Hj. Winarti SE MH pada acara Komitmen bersama Tulang Bawang sebagai Kabupaten Layak Anak, yang dilaksanakan di Rupatama Lantai II Kantor Bupati Tulang Bawang, kemarin.

Seperti diketahui bahwa Kabupaten Layak Anak (KLA) merupakan salah satu Nawacita dari Presiden Jokowi, sehingga dalam kebijakan tersebut, Pemerintah harus berupaya untuk mempercepat implementasi konvensi hak anak dari kerangka hukum kedalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, institusi dan program yang layak anak.

Menurut Bupati Winarti, bahwa kebijakan bertujuan untuk mensinergikan sumber daya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha sehingga pemenuhan hak-hak anak Indonesia dapat lebih dipastikan.

“Saya ajak kita semua untuk berkomitmen menjadi daerah yang layak anak, secara luhur memang harus demikian, ini apa lagi juga masuk dalam Nawacita Presiden Jokowi,” ujar Bupati Hj.Winarti.

“Maka, kita harus menjamin hak, perlindungan anak dan kebutuhan anak sesuai undang-

Tulangbawang, FAKTUAL - Hujan lebat dan kiriman air dari bendungan Way Rarem Kota Bumi merendam ratusan rumah warga Kampung Bugis Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, kemarin.

Untuk melihat kondisi sebenarnya, Bupati Tulang Bawang Winarti langsung meninjau lokasi banjir.

Dalam tinjauannya, Bupati yang terkenal merakyat tersebut merasa sedih lantaran ratusan rumah yang ada di kampung Bugis Kabupaten Tulang Bawang terendam banjir. Bahkan air telah meluap ke jalan utama kampung warga.

Melihat kondisi tersebut, Bupati Winarti meminta kepada BPBD untuk segera membuat tenda pengungsian dan menyiapkan perahu karet serta stok bahan makan yang ada di gudang.

“Saya minta BPBD segera siapkan tenda dan perlengkapan lainnya. Hari ini juga.” Tegas Winarti.

Selain itu Bupati Winarti meminta Dinas Kesehatan Tulang Bawang untuk siaga 24 jam dan membentuk tim kesehatan untuk mengan­ tisipasi serta mengobati warga yang terserang penyakit akibat banjir.

“Dinas Kesehatan dan BPBD Harus siaga 24 jam bantu warga yang membutuhkan.” Tutup Winarti Dalam kunjungan tersebut, orang nomor satu di kabupaten berjuluk Say Bumi Jengah Nyapur tersebut didampingi beberapa pejabat utama diantaranya Kadis PUPR, Kasat Pol-PP Asisten dan beberapa pejabat lainnya.

(MUH)

undang, karena realitas hal tersebut sudah mengkhawatirkan, banyak anak menjadi korban pornografi, penjualan anak, narkoba dan lainlain,” keluh Pengeran Suri Bupati Winarti.

Kebijakan yang tertuang pada Konvensi Hak Anak KEPRES 36 Tahun 1990 dan Undangundang no 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahannya Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-undang nomor 17 Tahun 2016, Negara harus menjamin pemenuhan hak anak dan melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi dan penelantaran.

Hal ini merupakan dampak dari pola asuh yang salah serta pengaruh globalisasi dan kecanggihan dunia maya, sehingga berbagai informasi yang tak patut/pantas diakses anak saat ini sangat mudah.

“Untuk memberantas ini, saya mengajak semua, mari kita berkomitmen bersama untuk mensukseskan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Tulang Bawang, karena anak merupakan investasi SDM yang harus kita jaga,”ucap Hj.Winarti berpesan.

Adapun pada acara ini, turut dihadiri Unsur Forkopimda Plus Kabupaten Tulang Bawang, seperti Kajari Menggala, Kapolres Tulang Bawang dan Kodim 0426/TB, serta para Pejabat lainnya dilingkup Pemkab Tulang Bawang.

(MUH)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 484/ Tahun Ke-17/ 25 Februari - 3 Maret 2019

ADVERTORIAL

14

Tiga Tahun Kepemimpinan Raden Adipati Surya-Edward Antony

WAYKANAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Way Kanan periode 2016-2021 telah merumuskan Visi Way Kanan Maju dan Berdaya Saing 2021 dengan enam misi, dalam rangka mewujudkan visi, yang dilakukan pertama kali adalah meletakkan pondasi yang kuat dengan pembenahan tata kelola pemerintahan yang baik melalui (1) peningkatan kualitas pelayanan publik dengan membenahi pelayanan administasi kependudukan, optimalisasi pelayanan izin lokai dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, (2) peningkatan kualitas ASN dengan melaksanakan assessment, leleng jabatan, dan pembenahan disiplin aparatur, (3) penataan kelembagaan melalui penataan SOTK dan tupoksi, (4) Untuk kelembagaan kampung, telah dilaksanakan pemilihan kepala kampung serentak sebanyak 2 kali, sebagai upaya peningkatan kualitas aparatur kampung baik administrasi kampung maupun pengelolaan dana kampung.

Persoalan mendasar lain yang perlu penanganan serius adalah kualitas pelayanan infrastruktur jalan yang belum mamadai untuk membuka akses perekonomian dan mempercepat pembangunan. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan membangun jalan poros kabupaten secara tuntas. Pada tahun 2016 telah dibangun sepanjang 135,915 km, di tahun 2017 sepanjang 191,252 km, tahun 2018 Rp. 188 Km yang merupakan bagian dari prioritas pembangunan jalan poros dengan panjang 666 km yang dilakukan secara bertahap dari tahun 2016 hingga 2021.

Untuk meningkatkan daya saing daerah terus diupayakan peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah, dimana IPM Way Kanan pada tahun 2015

sebesar 65,18 (dalam ketegori sedang), Tahun 2016 meningkat mencapai 65,74 dan ditahun 2017 mencapai 65,97. Jika perkembangan IPM terus membaik maka pada tahun 2021 harapannya dapat masuk dalam kategori tinggi.

Selain IPM, salah satu persoalan pembangunan sumberdaya manusia adalah kemiskinan, dimana pada tahun 2015 tingkat kemiskinan di Kabupaten Way Kanan mencapai 14,61% dan pada 2017 menurun mencapai 14,06%. Melalui strategi pembangunan yang akan dilaksanakan serta memanfaatkan dana desa yang semakin besar, jumlah penduduk miskin ini akan terus ditekan sehingga Way Kanan dapat berkontribusi positif terhadap penurunan angka kemiskinan di Propinsi Lampung.

Dari sisi pendidikan, upaya peningkatan kualitas SDM ini dilakukan dengan terus mendorong peningkatan rata-rata lama sekolah.

Selain itu juga dicanangkan gerakan “Way Kanan Mengaji” terutama untuk siswa sekolah menengah. Kami juga memberikan perhatian serius dibidang kehidupan dan pendidikan keagamaan baik melalui mekanisme hibah maupun bantuan sosial. Upaya tersebut dimaksudkan agar pembangunan berjalan seimbang antara pembangunan material dan spiritual.

Dari sisi kesehatan, terus diupayakan peningkatan umur harapan hidup melalui peningkatan pelayanan kesehatan baik melalui puskesmas maupun RSUD. Kondisi ekonomi tergambarkan lima tahun terakhir dengan pertumbuhan yang stabil pada kisaran 5,11% ditahun 2017. Dan tentu kita berharap pada tahun 2021 dapat mencapai pertumbuhan yang siginifikan sehingga menjadi landasan kuat untuk menjadi daerah yang lebih maju.

Untuk kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB masih cukup besar mencapai 36,37%, dimana untuk tanaman pangan saat ini tanaman padi, dan singkong merupakan komoditas unggulan. Sedangkan dari sektor perkebunan tanaman karet, kopi, lada, sawit, dan tebu.

Selain pertanian, sektor industri pengolahan juga mulai berkembang dengan baik di Kabupaten Way Kanan dengan kontribusi terhadap PDRB sudah mencapai 22,75%.

Beberapa penghargaan juga telah didapat Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan terkait penyelenggaraan pemerintahan antara lain: 1. Penghargaan Dari Presiden Atas Raihan WTP Lebih Dari Lima Kali Berturut Turut. 21 September 2016 2. posisi 4 (empat) besar dalam lomba Musyabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Provinsi Lampung ke-45 yang diselenggarakan di Kabupaten Pesawaran,tahun sebelumnya Berada pada posisi juru kunci peringkat 15, 27 April 2017.

3. Mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ketujuh kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI, 15 Juni 2017 4. Berhasil meraih penghargaan paramesti dari menteri kesehatan Republik Indonesia, tersebut atas keberhasilan kepala daerah dibidang kesehatan dengan menetapkan peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok12 Juli 2017 5. Meraih penghargaan dari Dari kementerian pemberdayaan anak perempuan dan perlindungan anak Republik Indonesia atas keberhasilan dalam percepatan cakupan pemberian akta kelahiran anak tahun 2017 lebih dari 96 Persen, 22 Juli 2017.

6. Meraih penghargaan tim pengendalian inflasi daerah pendatang baru berprestasi Tahun 2016 Dari Bank Indonesia,27 Juli 2017.

7. Penghargaan Dari Menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Republik Indonesia Sebagai Bupati Inisiator Kabupaten Layak anak.

8. Meraih penghargaan dari gubernur Lampung sebagai kabupaten dengan pencapaian kinerja penyalur Rastra terbaik tahun 2017 9. Peringkat Ke V Keterbukaan Informasi Publik Dari Komisi Informasi Provinsi Lampung 10. Peringkat Pertama Lomba Kesrak PKKKB-Kesehatan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2017 11. Predikat Utama Puskesma Way Tuba Dari Tim Surveyor Akreditasi Puskesmas Kementerian Kesehatan RI 12. Juara Ke-3 Lomba P3KSS tingkat Provinsi Lampung Tahun 2017 13. Menerima Penghargaan Top Regent

Of The Year 2017 dari Seven media dan The Key People Magazine bekerjasama Clock Research & Development serta Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kominfo, dan kementerian desa dan PDTT Republik Indonesia.

14. Saya selaku Bupati menerima penghargaan dari Deputi direksi BPJS wilayah Banten, Kalimantan Barat dan Lampung karena telah menjamin rakyatnya sejahtera melalui integrasi Jamkesda dalam program JKN-KIS dan mendukung percepatan cakupan semesta Tahun 2019.

15. Juara Harapan Pertama Lomba Masakan Serba Ikan tingkat Nasional.

16. Juara Pertama Lomba B2SA Tingkat Provinsi Lampung 17. Dianugerahi penghargaan lencana dharma bhakti dari kwartir Nasional Gerakan Pramuka Republik Indonesia.

18. Menerima penghargaan Tanda Jasa Bakti Koperasi Tahun 2018 Dari menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia 19. Menerima Penghargaan Manggala Karya Kencana dari BKKBN 20. Menerima Anugerah Pendidikan Indonesia 21. Peringkat Ketiga Lomba Kesrak PKK KB –Kesehatan Tingkat Nasional Tahun 2017 22. Penghargaan sebagai Kabupaten cukup peduli hak asasi manusia tahun 2016 dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI 23. Peringkat ke-2 Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Provinsi Lampung ke-46 tahun 2018 yang diselenggarakan di kota Bandar lampung, 24. Penghargaan Adipura kategori Kota Kecil yang diserahkan oleh Wakil Presiden Yusup Kalla pada tanggal 14 Januari 2019.

(ADV)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

WAYKANAN

BENAR BERIMBANG

15 Way Kanan Tingkatkan Pertumbuhan UMKM Edisi 484/ Tahun Ke-17/ 25 Februari - 3 Maret 2019

Way Kanan, FAKTUAL - Salah satu misi Kabupaten Way Kanan adalah Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi melalui koperasi usaha kecil dan menengah. Guna menunjang misi tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Way Kanan yang mempunyai tugas menyeleng­ garakan sebagian urusan pemerintahan Kabu­ paten Way Kanan di bidang UKM, diantaranya dengan memfasilitasi pertemuan antara Koperasi dan pelaku UKM guna mendapatkan informasi terkait permodalan sehingga dapat meningkatkan mutu produk yang dihasilkan Koperasi dan UKM dan menambah penghasilan masyarakat Way Kanan.

Hal tersebut disampaikan Sataf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Drs. Rusdi, M.M saat membuka Acara temu Usaha Antara Koperasi UKM dengan Bank Syariah Way Kanan yang dihadiri oleh Direktur Utama PT. Bank Syariah Way Kanan Suryanti, S.E beserta jajaran, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Dr.s Akhmad Basyar, AH.,M.M dan UKM se-Way Kanan di Aula TP PKK Kabupaten ini, kemarin.

Dari data Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Way Kanan, lanjut Staf Ahli Bupati itu terdapat 5.649 UKM yang terbagi menjadi usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan tersebar di 14 Keca­ matan, sedangkan data Koperasi aktif berjumlah 333. dari data ini menunjukkan betapa besar potensi yang dimiliki Kabupaten Way Kanan dalam pengembangan Koperasi dan UKM. “Banyak hal yang bisa dilakukan oleh Koperasi dan UKM, dari lingkup yang lebih kecil, seperti dalam lingkup keluarga pengelola UKM hingga membawa kemajuan pada lingkungan sekitar.

Hanya saja masih banyak kendala yang dihadapi

Koperasi dan UKM untuk dapat bertumbuh dan berkembang seperti yang kita harapkan.

Dari hambatan klasik seperti minimnya modal yang dimiliki sampai hambatan pasar, teknologi dan sumberdaya manusia. salah satu cara dalam mengatasi kendala da hambatan tersebut adalah dengan memberikan fasilitas temu usaha antara koperasi, UKM dengan PT. Bank Syariah Way Kanan hari ini”, ujarnya.

Pertemuan tersebut lanjutnya diharapkan akan memberikan pemahaman bagi pengurus Koperasi dan UKM untuk lebih maju dan berkembang, mengentaskan segala kendalan dan memahami tatacara mendapatkan pinjaman modal dari Perbankkan.

Diketahui, berdasarkan Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 1992 bahwa modal koperasi diantaranya berasal dari modal sendiri dan

Dinsos Way Kanan Bimtek SIKS-NG

Way Kanan, FAKTUAL - Sebagai tindak lanjut dari kegiatan Sosialisasi Kegiatan Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu (BDT) Kabupaten Way Kanan pada minggu yang lalu (12/2/2019), maka Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Way Kanan selama dua hari sejak tanggal 20 - 21 Februari 2019 melakukan kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) bagi penerima manfaat bantuan sosial se-kabupaten Way Kanan bertempat di aula kantor Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan.

Adapun pelatihan ini dimaksudkan mengingat kewenangan pelaksanaan verifikasi dan validasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah merupakan kewenangan dari pemerintah daerah, demikian juga pelaporan pendaftaran atau perubahan data secara berjenjang dari tingkat kampung/ kelurahan, kecamatan, kabupaten/ kotamadya, gubernur sampai kepada menteri. Data kemiskinan yang telah diverifikasi dan validasi ini nantinya ditetapkan oleh menteri sebagai data terpadu yang dapat dipergunakan oleh kementerian/lembaga terkait untuk penanganan kemiskinan.

Kegiatan pelatihan tersebut diikuti oleh para Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Way Kanan sebanyak 14 orang, Koordinator Kabupaten 1 orang, operator Kabupaten 4 orang dan petugas dari Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan sebanyak 4 orang. Dimana nantinya mereka inilah yang akan melatih para petugas yang berasal dari 227 kampung/selurahan se-Kabupaten Way Kanan tentang bagaimana melakukan pemutakhiran basis data terpadu melalui aplikasi SIKS-NG Kementerian Sosial RI. Dalam sambutan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan pada kegiatan pelatihan tersebut, mengingatkan kembali kepada seluruh peserta pelatihan agar melakukan pendataan dengan

sebaik-baiknya. “Ada sanksi pidana bagi siapa saja terlebih kepada petugas yang melakukan pemutakhiran data fakir miskin ini, yakni sanksi hukuman penjara maksimal 2 (dua) tahun penjara dan denda minimal 50 juta rupiah” tegas Pardi, SH. MM, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan.

Selain itu juga Kepala Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan meminta kerjasama dari seluruh Kepala Kampung dan Lurah se-kabupaten Way Kanan untuk ikut bersama-sama membantu suksesnya pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi BDT Tahun 2019 yang akan dilakukan langsung oleh petugas validasi dan operator yang berasal dari kampung/kelurahannya masingmasing. Mengingat Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan hanya mampu menganggarkan dana untuk melatih Satu petugas verifikasi dan validasi serta Satu operator yang akan melakukan verifikasi dan validasi data fakir miskin penerima bantuan sosial. Sedangkan untuk honorarium bagi para petugas tersebut, diharapkan dapat dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Tahun 2019 di masing-masing kampung/kelurahan.

Adapun manfaat dari kegiatan pelatihan pemutakhiran basis data terpadu fakir miskin penerima bantuan sosial ini Yakni mensosialisasikan dan memberikan bimbingan secara teknis aplikasi SIKS-NG kepada operator dan Koordinator Kecamatan, mensosialisasikan tata cara verifikasi dan validasi data kemiskinan kepada operator dan koordinator Kecamatan dan mensosialisasikan instrument BDT kepada operator dan koordinator Kecamatan.

Hadir dalam acara pembukaan pelatihan itu Kepala BPS Way Kanan sekaligus memberikan materi serta petugas dari Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) Kementerian Sosial RI yang juga memberikan penjelasan bagaimana teknis pelaksanaan verifikasi dan validasi basis data terpadu tersebut.

(MAN)

modal pinjaman. Modal sendiri berasal dari modal anggota yang bersumber dari simpanan pokok, Simpanan Wajib, Simpanan Sukarela, modal penyertaan, dana sumbangan, Sisa Hasil Usaha. Untuk modal Pinjaman terdiri dari pinjaman dari anggota, pinjaman dari koperasi lain, pinjaman dari lembaga keuangan, obligasi dan surat hutang.

(MAN)

Way Kanan Kerjasama dengan Badan Informasi Geospasial Way Kanan, FAKTUAL - Sekretaris Daerah Kabupaten Saipul, S.Sos., M.IP didampingi Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Edi Suprianto, S.Pd., M.M dan Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Muhammad Akhir, S.Hut menghadiri Acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan dengan Badan Geospasial dengan Kementerian / Lembaga, Pemerintah Daerah Tahun 2019 di Aula Utama Badan Informasi Geospasial Gedung S Lantai 2 Cibinong, Bogor, kemarin.

Dari informasi yang diterima Dinas Komunikasi dan Informatika pada acara tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan yang diwakili Sekda Saipul menandatangani dua perjanjian kerjasama yaitu Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan dengan Badan Informasi Geospasial tentang Pembangunan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Kabupaten Way Kanan dan Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Way Kanan dengan Badan Informasi Geospasial tentang Pembuatan Peta Kampung/Kelurahan di Wilayah Kabupaten Way Kanan.

Serta Penandatanganan Nota Kesepahaman (Mou) yaitu Kesepakatan Bersama Antara Badan Informasi Geospasial dan Pemerintah Kabupaten Way Kanan tentang Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial di Kabupaten Way Kanan. (MAN)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMBAR

BENAR BERIMBANG

Edisi 484/ Tahun Ke-17/ 25 Februari - 3 Maret 2019

16

PKH Bermanfaat Bagi Masyarakat

Lampung Barat, FAKTUAL- Bupati Lampung Barat, H. Parosil Mabsus didampingi Wakil Bupati Drs.H. Mad Hasnurin menghadiri Launching dan resmi gulirkan Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Sumber Jaya di Kelurahan Tugu Sari dan Kecamatan Way Tenong di GSG Pekon Padang Tambak, kemarin.

“PKH melalui para pendamping diharapkan dapat mendorong perubahan pola pikir dan perilaku KPM (Keluarga Penerima Manfaat),

kontribusi PKH memberikan manfaat bagi masyarakat agar lebih memperhatikan pendidik­ an, kesehatan, kemandirian ekonomi keluarga, selain itu PKH membuka peluang bagi masya­ rakat untuk terlibat aktif dalam kerja-kerja sosial, sekaligus membuka puluhan ribu lapangan pekerjaan sehingga menjadi masyarakat sejahtera,” ujar Parosil Kemudian, dibutuhkan komitmen dan kesung­guhan seluruh penerima bantuan sosial

untuk mengikuti program ini dengan baik sehingga kedepannya taraf hidup KPM mening­ kat, lebih sejahtera dan dapat hidup mandiri.

Terakhir, kepada masyarakat penerima PKH agar dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan semangat kemandirian sehingga tidak hanya menggantungkan diri dari bantuan pihak lain.

Plt. Kepala Dinas Sosial Raswan, SH, MH

melaporkan bahwa PKH Tahap 1 untuk Lampung Barat tahun 2019 berjumlah 14.524 Keluarga Penerima Manfaat ( KPM) sedangkan untuk Kecamatan Sumber Jaya sejumlah 879 KPM dan Kecamatan Way Tenong sejumlah 777 KPM. Pihaknya menyampaikan agar pemdamping PKH untuk memberi penjelasan kepada keluarga penerima manfaat KPN dan masyarakat yang menerima dapat memanfaatkan bantuan tersebut dengan baik.

Sebelumnya, Parosil memberikan PKH di Kecamatan Sekincau di GSG Jaya Sakti Pekon Tiga Jaya.

“Program ini tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan, mengentaskan kemiskinan dan mencerdaskan anak bangsa, sehingga bantuan harapannya digunakan untuk kepentingan dan kelangsungan hidup atau untuk usaha sehingga tercapai ekonomi produktif,” ujar Parosil dalam sambutannya.

Kemudian, PKH dimaksudkan untuk memban­ tu keluarga sangat miskin, sehingga memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan yang memadai. Sehingga generasi berikutnya diharap­ kan menjadi generasi yang lebih sehat, berpen­ didikan, dan terlepas dari kemiskinan. Mari kita bersama mendukung PKH untuk Indonesia yang lebih baik.

Terakhir, kepada masyarakat penerima PKH agar dapat memanfaatkannya dengan sebaikbaiknya sehingga dapat meningkatkan kesejahte­ raan dan semangat kemandirian sehingga tidak hanya menggantungkan diri dari bantuan pihak lain, karena kunci keberhasilan dari setiap usaha adalah keinginan untuk maju, bantuan dari pihak lain merupakan stimulus atau penopang dari usaha yang kita lakukan.

Plt. Kepala Dinas Sosial Raswan, SH, MH melaporkan bahwa PKH Tahap 1 untuk Lampung Barat tahun 2019 berjumlah 14.524 Keluarga Pene­ rima Manfaat ( KPM) sedangkan untuk Kecamatan Sekincau sejumlah 883 KPM. Pihaknya menyam­ paikan agar pemdamping PKH untuk emberi penjelasan kepada keluarga penerima manfaat KPN dan masyarakat yang menerima dapat me­ manfaatkan bantuan tersebut dengan baik.(ADI)

Parosil Kukuhkan Lasqi Lambar Lampung Barat, FAKTUAL – Bupati Lampung Barat (Lambar) Parosil Mabsus bersama Biro Hukum LASQI Provinsi Lampung Utus Alrabi membuka Qasidah super festival dan pengukuhan pengurus Lembaga Seni dan Qasidah Indonesia (LASQI) Lambar periode 2018-2022 di Lapangan Pasar lama Sekincau, kemarin.

Turut hadir Wakil Bupati Lambar Drs. H. Mad Hasnurin, anggota DPRD, pengurus dewan pimpinan pusat Lasqi, Ketua DPW Lasqi Provinsi Lampung diwakili Biro hukum Utus Alrabil, Kepala OPD, Ketua TP-PKK, Ketua GOW, Ketua DWP, Camat, peratin dan pengurus Baitul Mukhlisin Lambar.

Parosil mengatakan, kegiatan ini menjalin silaturahmi dan mempererat ukhuwah islamiyah serta menjadi alat pemersatu umat dan memberikan nuansa yang agamis, teduh dan damai di Lambar karena pembangunan tidak hanya sebatas pada pembangunan fisik tapi harus diimbangi dengan pembangunan mental spritual, dengan demikian pembangunan akan lebih bermakna karena akan mensejahterakan masyarakat lahir dan batin.

“Kegiatan ini bertujuan untuk Lebih menumbuhkan rasa kecintaan kita pada nilainilai keagamaan membangun dan mempererat tali silaturahmi antar umat islam, menghidupkan

seni qasidah guna melestarikan kesenian islam, sebagai syiar dan dakwah melalui seni senandung yang islami guna meningkatkan keimanan kepada allah swt, pengembangan minat dan bakat bagi para pegiat seni budaya islam khususnya seni qasidah,” kata Parosil.

Terakhir, melalui festival qasidah ini diharapkan akan mencerminkan nilai-nilai luhur yang ada dalam agama islam sebagai agama rahmatan lil alamin yaitu agama yang mampu menjadi rahmat bagi sekalian alam khususnya di Lambar, kemudian di rencanakan pembentukan pengurusnya secara hirarki hingga ketingkat pekon.

Sementara, Ketua pelaksana Linda Susilawati, M. Ag dalam laporannya menyampaikan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini untuk melaksanakan pembinaan grup qosidah, memasyarakatkan seni qosidah islam, mempersiapkan peserta lampung barat untuk lomba di Provinsi Lampung 2019. Pada tahun 2018 Qosidah Lampung Barat mewakili Provinsi Lampung mendapatkan 10 besar. Pada lomba kali ini kategori lomba terdiri dari Qosidah tradisonal kategori dewasa dan remaja dengan jumlah peserta 47 grup. Terakhir hadiah untuk juara 1 sebesar 5 juta rupiah, juara 2 mendapatkan 3 juta rupiah dan juara 3 mendapatkan 2 juta rupiah. (ADI)

Bupati: Umat Jangan Terpecah Karena Hoaks Lampung Barat, FAKTUAL- Memasuki era digital, informasi-informasi tak penting berkembang cepat akibatnya, orang mudah mengumpat, menghujat, menyumpah serapah, bahkan membunuh dengan kata-kata. Hoaks dapat menyebar luas di dalam masyarakat yang gagap teknologi atau masyarakat yang tidak dapat memilah berita sesuai fakta dan data. Maka dari itu marilah kita bersama-sama memilah sebelum menyebarkan Hoaks.

Itu disampaikan Bupati Lampung Barat H. Parosil Mabsus didampingi Wakil Bupati Drs. H. Mad Hasnurin pada Safari Shalat Jumat bersama pejabat di lingkungan Pemkab Lambar.

Pada Jumat kemarin Parosil melakukan safari di Masjid Miftahul Jannah, Ponpes Miftahul Huda, Pekon Margo Rahayu, Kecamatan Way tenong “Safari jumat ini sangat penting sebagai

sambung rasa dengan masyarakat sehingga kita semakin tahu kondisi yang sebenarnya di lapangan ini. Belakangan ini Hoaks atau berita bohong mulai menyebar, harapannya kita sebagai umat jangan terpecah karena Hoaks tersebut, karena hal itu bermula dari kerusakan akhlak berupa fitnah, ujaran kebencian dan sara,” ujarnya.

Terakhir, selain kewajiban sebagai umat muslim, safari seperti ini menurutnya efektif meningkatkan silaturahmi antara kepala daerah dan warga. Dengan melakukan safari hingga ke pelosok-pelosok, Parosil mengaku diuntungkan karena bisa langsung menyerap keluhan dari warga. Safari Jumat ini sangat penting baginya karena bisa menjadi sarana melihat secara langsung serta mendengarkan langsung apa yang menjadi keinginan bagi masyarakat.

(ADI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMBAR

BENAR BERIMBANG

Edisi 484/ Tahun Ke-17/ 25 Februari - 3 Maret 2019

17

Inovasi Daerah Tingkatkan Kualitas Pembangunan Lampung Barat, FAKTUAL - Focus Group Discussion (FGD) penilaian tahap II Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tahun 2019 dilaksanakan di Ruang Rapat Pesagi, Rabu (20/2). Dibuka oleh Wakil Bupati Lambar Drs. H. Mad Hasnurin sekaligus menyambut tim penilai PPD . Inovasi Daerah Tingkatkan Kualitas Pembangunan.

Dihadiri Tim penilai penghargaan pembangun­ an daerah Provinsi Lampung Indra Permana, S. Hut., M. Si dan Asrian Hendicaya, SE., M. Si, Wakil ketua 1 DPRD Lambar, jajaran Sekertariat PPD, Assisten Bidang Perekonomian dan pembangunan Lambar, Kepala OPD, camat, ormas dan pala pelaku usaha.

Dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi dengan adanya penghargaan pembangunan daerah ini, karena dengan penghargaan ini diha­rapkan dapat memacu pembangunan di Lambar dan memunculkan inovasi baru, “Inovasi daerah dapat meningkatkan kualitas pembangun­ an daerah sehingga diharapkan seluruh proses perencanaan di daerah dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Kemudian, Pemkab Lambar sangat serius da­lam penyusunan RKPD, hal ini dilihat dari seluruh tahapan perencanaan telah dilaksanakan dengan baik. Mekanisme bottom-up telah dilakukan melalui musrenbang pekon, musren­bang keca­ matan, forum konsultasi publik, forum gabungan perangkat daerah sampai dengan musrenbang kabupaten, dengan penyelarasan terkait program prioritas pada pemerintah pusat dan provinsi. sehingga program yang ada di kabupaten men­ dukung program prioritas pemerintah pusat.

Selanjutnya, dengan mekanisme teknokratik proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah berdasarkan data primer dan sekunder yang didapat dari data badan pusat statistik,

data sektoral dari seluruh opd, serta kunjungan ke lapangan untuk melihat kondisi riil. melalui mekanisme politis telah dilakukan penyelarasan terkait dengan pokok-pokok pikiran dari DPRD disandingkan dengan tema dan prioritas

Lambar Sosialisasi Pelayanan dan Perlindungan TKI

Lampung Barat, FAKTUAL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat (Lambar) melalui Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja menggelar sosialisasi pelayanan dan perlindungan TKI 2019 di Gedung BLK Kawasan Sekuting Terpadu, kemarin. Kegiatan ini dibuka oleh Asissten Bidang Administrasi Umum Ir. Noviardi Kuswan.

Dalam sambutannya Noviardi mengatakan, kita sering mendengar bahwa TKI diluar negeri kerap dijadikan objek perdagangan manusia, perbudakan, korban kekerasan, kesewenangan kejahatan atas harkat martabat manusia serta perlakuan lain yang melanggar HAM. “Untuk itu negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negara yang bekerja, baik didalam maupun diluar negri berdasarkan prinsip persamaan hak demokrasi, keadilan

sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti deskriminasi dan anti perdagangan manusia dan sesuai UU Nomer 3 tahun 2004 tentang perlindungan TKI,” kata Noviardi.

Kemudian, lanjut Noviardi, sesuai data registrasi TKI pada Dinas penanaman modal, PTSP dan tenaga Lambar dari tahun 2014 sampai 2019 terdapat 54 orang TKI yang bekerja di luar negeri yang tersebar dikawasan asia seperti Malaysia, Singapura, Taiwan, Hongkong dan lainnya.

“Kepada peserta sosialisasi agar sosialisasi ini diikuti dengan baik, dan sepulangnya dari sosialisasi ini, peserta dapat meneruskan atau menyampaikan pengetahuan yang didapat kepada sanak saudara, tetangga dan handai taulan di lingkungan masing-masing,” pung­ kasnya. (ADI)

pembangunan Lambar.

Terakhir, ia menyampaikan bahwa inovasi perencanaan pembangunan daerah yang telah dilaksanakan adalah diskon hebat (datang investasi langsung konstruksi, dengan hemat,

benar, dan cepat). Keberhasilan yang diraih dengan adanya inovasi diskon hebat ini adalah dengan bertambahnya jumlah perizinan dan jumlah investasi yang meningkat dari tahun sebelumnya. (ADI)

Parosil Resmikan SDN 1 Muarajaya Lampung Barat, FAKTUAL - Bupati Lampung Barat (Lambar) Parosil Mabsus meresmikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Muarajaya, Kecamatan Kebun Tebu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Lambar, kemarin.

Pembangunan ini bersumber dari dana bantuan pemerintah pusat Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Kegiatan ini sekaligus launching Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Kebun Tebu.

Hadir pada peresmian itu Ketua DPRD Lambar Edi Novial,S. Kom, Kepala OPD, Ketua TP-PKK Partinia parosil mabsus, Ketua Ikad, camat, peratin dan masyarakat “Pembangunan gedung sekolah dasar ini tentunya terintegrasi dengan dinamika masyarakat dan pengembangan wilayah pekon, yang lebih utama adalah sekolah yang dibangun ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta mampu menampung anak usia sekolah tingkat dasar dan mendukung program wajib

belajar pendidikan dasar 9 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah,” ujar Parosil.

Kemudian, Sektor pendidikan akan sangat berpengaruh langsung kepada kualitas sumber daya manusia. pendidikan dengan berbagai jenjang akan sangat menentukan kualitas pendidikan masyarakat yang berada di wilayah tersebut, pihaknya berharap agar sekolah yang dibangun tidak hanya mampu berperan dalam dimensi pendidikan semata akan tetapi juga dapat berperan dalam dimensi pengembangan dan pembangunan wilayah.

Selain dilaksanakan peresmian SD Pemkab Lambar melaunching Program Keluarga Harapan (PKH), pogram ini dapat dijadikan sebagai akses yang lebih baik dalam memanfaatkan pelayanan sosial yaitu kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi termasuk untuk menghilangkan kesenjangan sosial, dan keterasingan sosial yang selama ini melekat pada masyarakat kurang mampu. (ADI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 484/ Tahun Ke-17/ 25 Februari - 3 Maret 2019

PESISIR BARAT

18

Masyarakat Pekon Sukamarga Tempuh Jalur Hukum

Pesibar, FAKTUAL - Dipicu maraknya pemberitaan di media cetak dan online serta adanya oknum yang mengatasnamakan masyarak Pekon Sukamarga, mendesak DPRD dan Bupati Pesisir Barat (Pesibar) untuk segera melantik peratin terpilih Pekon Sukamarga, kecamatan Bangkunat membuat masyarakat gerah hingga menempuh jalur hukum.

“Seyogyanya kami masyarakat Pekon Sukamarga khususnya pendukung Hapizin No urut 01, Yuzari No urut 03 dan Zahrial Az­ ha­ri No urut 4 sangat menyadari dan menerima atas kemenangan peratin terpilih M Zainan Hariri No urut 02 dan berharap dalam kepemim­ pinannya bisa mengayomi, menyatukan, memajukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pkon hingga tiada keterkotak kotakan mantan pendukung calon pratin no urut 1,2,3 dan 4 hingga terwujudnya sistem demokrasi dari tingkat pkon di bumi para

saibatin dan para ulama yang di cintai ini,” ungkap sumber yang enggan disebutkan namanya, kemarin.

Lanjutnya, akan tetapi semua itu hanya menjadi isapan jempol semata, bagaimana tidak belum saja dilantik peratin terpilih sudah mulai memanfaatkan powernya dihadapan DPRD dan Pemkab Pesibar, menuntut untuk segera dilantik seolah-olah tidak ada perma­ salahan yang terjadi.

“Padahal dalam hitungan menit dari penghitungan suara suasana TPS menjadi sungi tanpa adanya perdebatan saat Panitia dan keempat saksi di pertanyakan terkait keabsahan identitas pemilih atasnama Yustori dan Yulnasuri sehingga terjadi sanggahan dan tidak lengkapnya ke empat saksi panitia pelaksana, dan LHP yang menanda tangani hasil penghitungan suara di tambah lagi jika tidak, ancamannya masyarakat Pekon Sukamarga

akan turun unjuk rasa alias demo bila tidak segera di adakan pelantikan, pada hal kejadian yang sebenarnya pro dan kontra di kalangan masyarakat Pekon Sukamarga dampak pilihan masih sangat tinggi, kami menyadari apapun permasalahan pasti bisa di selesaikan dengan musyawarah, akan tetapi sbaliknya yang terjadi, hal ini yang membuat kami gerah dan menggiring kami untuk menempuh jalur hukum,” katanya.

Pasalnya didalam penundaan pelantikan merupakan permohonan masyrakat mengingat 2019 merupakan tahun politik agar pkon sukamarga jauh dari kontamidasi dan intimidasi perpolitikan 2019 terindikasi adanya tuntutan pelantikan sangat nampak sekali adanya pihakpihak lain.

“Hal ini yang menginspirasi kami untuk menempuh jalur hukum karna sesungguhnya dari proses pemilihan dan adanya fakta yang kemenangan M Zainan Hariri juga terkesa di

paksakan di lihat dari adanya pelangggaran yang di buktikan dengan pemalsuan identitas No KK dan No induk KTP atas nama Yustori dan Yulnasuri merupakan kakak kandunganya yang sudah berdomisili di daerah Jawa padahal kami masyarakat tau betapa tegas dan telitinya M Zainan Hariri di dalam rapat rapat kepanitian sehingga banyak warga juga menjadi korban tidak bisa memberikan hak pilihnya meski mempunyai data identitas sebagai warga akan tetapi tidak terdaftar di dalam DPT tapi justru kakak kandung nya yang tidak terdaftar sebagi warga masyarakat pkon sukamarga malah bisa memilih,” katanya.

Yang lebih uniknya lagi M Zainan Hariri H -1 di saat Panitia dan seluruh lapisan masyrakat mengetahui H -3 merupakan hari tenang bagi seluruh calon untuk tidak berkampanye akan tetapi beliau dengan berapi api dan semangatnya DOR TO DOR alias dari pintu ke pintu mendatangi warga mengingatkan untuk besok jagan lupa pilih saya kalaupun tidak bisa semua agar di bisa untuk di bagi suara dan dukungannya Begitu juga dari pihak pendukungnya sangat ketat sekali dalam pengawasan pelaksanaan supaya tidak terjadi kecurangan Seperti yang di lakukan SUHADI di TPS saat masih berjalannya proses pencoblosan Sempat menarik perhatian warga hingga tertundanya waktu pencoblosan, di saat kawanan siswa yang masih mengenakan seragam sekolah akan meberikan hak pilih di bilik suara di berhentikan oleh SUHADI dan mempertanyakan ke absahannya kepada panitia “Untuk itu kami selaku warga masyarakat pekon sukamarga meminta kepada bupati kabupaten pesisir barat bapak Agus Istqlal untuk meninjau kembali rencana pelantikan karena calon pratin terpilh M Zainan Hariri terindikasi melanggar surat pernyataannya sebagai calon peratin pada tanggal 20 juli 2018 yang merujuk kepada peraturan mentri dalam negri nomor 65 tahun 2017 tentang perubahan peraturan mentri dalam negri 112 tahun 2014 tentang pemilhan kepala desa huruf g pasal 21 nomor 3,” mintanya.

“Dan kami mohon Kepada penegak hukum dalam hal ini kepolisian untuk menproses indikasi pemalsuan identitas sebagai mana tercantum dalam Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan identitas Demi terwujud dan tegaknya peraturan dan perundang undangan, pemimpin yang jujur dan transfaran di bumi para saibatin dan para ulama yang kami cintai ini,” pungkasnya.

(NAS)

Aksi Bersih Sampah Agus Istiqlal Hadiri di Pantai Labuhan Jukung Acara Pencegahan Korupsi Pesisir Barat,FAKTUAL- Memperingati Hari Peduli Sampah Nasional tahun ini, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat bersama TNI/Polri dan masyarakat melaksanakan kegiatan bersih-bersih di Pantai Labuhan jukung Kecamatan Pesisir Tengah, kemarin Sebelum aksi bersih-bersih pantai tersebut, dilaksanakan apel gabungan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Lampung Barat AKBP Doni Wahyudi.

Kasatpol PP Pesisir Barat, Syaikhul Anwar mengatakan, kegiatan tersebut merupakan momen penting terhadap kepedulian lingkungan.

“Keberadaaan sampah tentunya mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Peduli sampah mendidik masyarakat bukan hanya pemerintah daerah saja, tapi seluruh elemen masyarakat

harus peduli dengan kebersihan lingkungan”, ujar Syaikhul.

Sementara itu, Kapolres Lambar AKBP Doni Wahyudi menuturkan, pada hari peduli sampah nasional tahun ini, Polres Lambar memusatkan lokasi kegiatan di Pantai Labuhan jukung yang merupakan ikon spot wisata di Pesisir Barat.

“Terkait dengan hidup bersih bebas dari sampah tentunya menjadi suatu kebutuhan setiap manusia. Terkandung maksud hidup bersih dan jauh dari penyakit,” ungkap Doni Wahyudi.

Kapolres juga mengimbau kepada masyarakat khususnya para pengunjung wisata untuk tetap menjaga kebersihan, dengan cara buang sampah pada tempatnya.

(NAS)

Pesibar, FAKTUAL - Bupati Pesisir Barat DR.Drs. H.Agus istiqlal SH.,MH menghadiri acara sosialisasi pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemilihan presiden dan legislatif serentak, digedung wanita, kemarin.

Turut hadir Sekda Kabupaten Pesisir Barat Drs.Azhari. MM, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahtraan Rakyat Ir.N lingga Kusuma MP., Ketua KPU Yurlisman dan ketua Bawaslu Irwansyah.

Dalam sambutannya Bupati Pesisir Barat menyampaikan sebagaimana amanat UU Republik Indonesia nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, dan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pemilihan umum presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasar­ kan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur

dan adil.

“Pemilihan Umum ditingkat Nasional maupun daerah kerap menjadi sumber korupsi di indonesia. hal itu disebabkan adanya korelasi atau hubungan saling ketergantungan di antara politisi, penguasa, dan pengusaha yang melanggengkan perbuatan korupsi itu pada setiap pemilihan umum,” tuturnya.

Kemudian, sosialisasi pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemilihan Presiden dan legislatif serentak tahun 2019, pada hari ini diadakan dengan tujuan untuk meminimalisir dan mencegah tindakan korupsi pada saat pemilihan umum berlangsung.

Selanjutnya Bupati berharap agar kita semua untuk dapat berkontribusi dalam pencegahan korupsi di daerah khususnya dalam pemilihan presiden dan legislatif serentak tahun 2019 ini, agar terwujudnya pemilihan umum yang bebas, rahasia, jujur, dan adil.

(GUS)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

SUMSEL

BENAR BERIMBANG

Edisi 484/ Tahun Ke-17/ 25 Februari - 3 Maret 2019

19

Pemkab Muara Enim Dukung Percepatan Reformasi Birokrasi Muara Enim, FAKTUAL - Pemerintah Kabupa­ ten Muara Enim diwakili Sekretaris Daerah Muara Enim, Ir. Hasanuddin, M.Si, mengikuti rapat koordinasi nasional (Rakornas) Sekda se-Indonesia yang diselengggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) di Balikpapan Sport And Convention Center, Balikpapan, kemarin.

Kehadiran Sekda Muara Enim dihadapan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo, merupakan bentuk komitmen Pemkab Muara Enim guna mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dengan perlu dilakukan reformasi birokrasi, dan pelaksanaan reformasi birokrasi sendiri menjadi salah satu tanggung jawab dan amanah yang diemban oleh Sekretaris Daerah.

Rakornas Forsesdasi tahun 2019 ini, dinilai Sekda Muara Enim, Ir. H. Hasanuddin, M.Si sangat tepat dalam rangka meningkatkan kapasitas penyelenggara pemerintah daerah guna mewujudkan percepatan reformasi birokrasi tersebut.

Kemudian, harapannya, dengan Rokornas Forsesdasi ini mampu menjadi wadah bagi semua Sekda untuk saling bertukar pikiran, wadah belajar untuk meningkatkan kinerja dan masukan terkait hal - hal yang dihadapi di tiap kabupaten / kota di Indonesia.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo, saat membuka Rakornas Forsesdasi ini mengatakan bahwa peran Sekda sangat strategis sebagai eksekutor, koordinator dan fasilitator untuk membantu tugas kepala daerah. Menurutnya, seorang Sekretaris Daerah harus mencermati dengan baik tugas perencanaan anggaran, retribusi pajak dan mekanisme pembelian barang/jasa sehingga mempercepat reformasi birokrasi terlaksana dengan baik.

“Kita harus membangun hubungan tata kelola pemerintah pusat dan daerah yang lebih efektif, efisien, taat kepada hukum, mempercepat

reformasi birokrasi, dalam upaya penguatan otonomi daerah,” pinta Tjahjo Kumolo.

Lanjut Thahjo Kumolo bahwa ada 8 area perubahan reformasi birokrasi yang harus dijalankan sekretaris daerah dalam percepatan reformasi birokrasi diantaranya manajemen perubahan, penguatan sistem pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan

Bupati : Pajak Bukan Beban Tapi Kewajiban Muara Enim, FAKTUAL - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Muara Enim menggelar Acara Sosialisasi Perpajakan Orang Pribadi dan Pekan Panutan Penyampaian SPT PPh Orang Pribadi, Kamis (21/02) di Hotel Griya Serasan Sekundang Muara Enim.

Dengan 4 (empat) orang Narasumber semua­ nya berasal dari KPP Pratama Pabumulih, dan Peserta terdiri dari Kepala Perangkat Daerah beserta Seluruh Bendahara Pengeluaran Lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan Pelaku Usaha/ Badan Usaha di Kabupaten Muara Enim.

Hadir langsung Bupati Muara Enim Ir. H. Ahmad Yani, MM. Pimpinan KPP Pratama Prabumulih, Kepala KP2KP Muara Enim, Unsur FKPD Kabupaten Muara Enim, Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan Undangan Lainnya.

Dalam sambutannya Bupati Muara Enim mengatakan, Kita sebagai warga Negara mempu­ nyai kewajiban membayar dan melaporkan pajak atas penghasilan kita kepada Negara. karena pajak merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara karena merupakan sumber terbesar penerimaan Negara.

Sudah seharusnya kita sebagai Pejabat, Tokoh Masyarakat, Aparatur Sipil Negara dan Pelaku Usaha menjadi contoh atau teladan, harus terdepan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan di tengah masyarakat, salah satunya yaitu dengan menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2018. dalam mengisi SPT tersebut jangan hanya mengugurkan kewajiban saja, tetapi isilah dengan benar jumlahnya, lengkap pendukungnya, dan jelas sumbernya. Ujarnya.

Dengan demikian kita berharap masyarakat umum menjadi lebih terpacu semangat dan keinginannya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan lebih baik dari waktu-waktu sebelumnya.

Bupati Menambahkan, Semoga dengan kesadaran dari seluruh wajib pajak dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakannya, target penerimaan pajak yang merupakan tulang punggung dalam menopang pembiyaan APBD Kabupaten Muara Enim, sehingga Kabupaten Muara Enim kedepan menjadi lebih baik guna mewujudkan Kabupaten Muara Enim Untuk Rakyat yang Agamis, Berdaya Saing, Mandiri, Sehat dan Sejahtera.

Bupati mengajak kepada Seluruh masyarakat Wajib Pajak di Seluruh Kabupaten Muara Enim untuk segera menyampaikan SPT Tahunanya lebih dini, yaitu sebelum tanggal 31 Maret 2019, sebagai contoh dan teladan bagi masyarakat lainnya.

Perlu kita sadari bahwa, wujud tanggung jawab warga Negara terhadap Bangsa dan Negara yaitu perpajakan bukan sebagai beban tetapi sebagai kewajiban. Pungkasnya.

Sementara itu, Kepala KPP Pratama Prabu­ mulih Hasannudin, mengatakan, e-filling merupakan suatu cara penyampaian SPT secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jendral Pajak.

Ia juga mengucapkan terima kasih atas peran dan partisipasi OPD dan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang telah melaporkan SPT Tahunan, Tahun pajak 2018 melalui media online e-filling.

(UMAR/JAMAL)

kelembagaan, penguatan tata laksana, sistem manajemen sumber daya manusia aparatur sipil negara, penguatan peraturan perundangundangan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pada Rakornas Forsesdasi tahun 2019 yang mengusung tema “Percepatan Pelaksanaan Implementasi Reformasi Birokrasi dalam Rangka

Mewujudkan Tata Pemerintahan Kelas Dunia 2025”, juga dihadiri Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Pengawasan KemenPAN RB, Komisioner KASN, Ketua DPN Korpri, Deputi Pencegahan KPK, dan Deputi bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian Badan Kepegawaian Negeri (BKN). (JAMAL/UMAR)

Lahat Sinkronkan Pembangan dengan Program Provinsi

Lahat, FAKTUAL - Bertempat di Pendopoaan Rumah Dinas Bupati Lahat di Gelar Acara Sinkronisasi Program Pembangunan Kabupaten Lahat dengan Program Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan yang secara langsung di hadiri oleh Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru.SH . MM, kemarin.

Bupati Lahat Cik Ujang.SH selaku tuan rumah pada acara Sinkronisasi Program Pem­ bangunan Kabupaten Lahat dalam sambutannya menyampaikan, pertama ucapan selamat datang kepada Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru.SH . MM beserta Ketua TP PKK Kab.Lahat beserta Jajaran OPD Provinsi Sumatera Selatan, Duta Literasi Sumatera Selatan di Bumi Seganti Setungguan Kab.Lahat.

Hadir pada acara tersebut, Unsur Muspida, Ketua TP PKK Kab.Lahat beserta Wakil, Assisten, Staf Ahli, Jajaran OPD, Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat.

Adapun dalam Acara Sinkronisasi Program

Pembangunan Pemerintah Kabu­ paten Lahat dengan Program Pembangunan Program Sum-Sel agar kirannya dapat menjadi acuran dan selaras untuk Kabupaten Lahat.

Dan juga ada beberapa Pembang­ unan di Kabupaten Lahat yang belum terlealisasi seperti Jembatan Lematang II Desa Ulak Lebar, Jembatan Air Pangi I dan II dan Inspatuktur Jalan menuju Sumber Karya Kecamatan Tanjung Tebat, agar kirannya Bapak Gubernur Sumatera Selatan dapat membe­ rikan atau melanjutkan beberapa program Kabupaten Lahat yang belum terlealisasi. Ujar Cik Ujang.

Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru.SH . MM dalam arahannya menyampaikan, pertama saya menrespon apa yang telah di sampaikan oleh Bupati Lahat ada beberapa program pembangunan yang belum tuntas seperti Jembatan Lematang II , Jembatan Air Pangi I dan II, Inspatuktur jalan menuju Sumber Karya Kecamatan Tanjung Tebat yang belum terealisasi, insyaallah saya bersama jajaran akan memberikan bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Lahat untuk dapat menyelesaikan program- program yang belum terselesaikan.

Sementara itu juga Gubernur Sumatera Selatan Bapak H. Herman Deru. SH . MM akan memberikan bantuan pembanguan Rumah Sakit Pratama untuk Kabupaten Lahat agar kiranya dapat menyediahkan lahan untuk pembangunan rumah sakit tersebut.Terang H. Herman Deru.

(JAMAL/UMAR)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 484/ Tahun Ke-17/ 25 Februari - 3 Maret 2019

ADVERTORIAL

20

DPRD Tanggamus Setujui Enam Raperda TANGGAMUS - DPRD Tanggamus menyetujui enam rancangan perda (raperda) dalam rapat paripurna yang digelar Senin (14/1). Sebelumnya rapat paripurna sempat gagal digelar pada 26 Desember lalu lantaran tidak kuorumnya kehadiran anggota dewan.

Namun kali ini sebagian besar anggota dewan hadir, dari total 45, rapat paripurna dihadiri 38 anggota dewan.

Rapat yang dimulai pukul 11.19 WIB tersebut, dipimpin Ketua DPRD Tangga­ mus Heri Agus Setiawan. Turut hadir Bupati Tanggamus Hj Dewi Handajani, Wabup Hi. A. M. Syafii, Forkopimda, Asisten, Kepala OPD, Camat dan Apdesi.

Juru Bicara, badan pembentukan peraturan daerah (Banperda) DPRD Tanggamus, Sri Wulandari dalam laporannya mengatakan, keenam Ranperda tersebut yakni, Ranperda tentang penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ranperda Tentang Penataan Toko Swalayan dan Mini Market, Ranperda tentang perubahan atas perda no 5 tahun 2015 tentang tata cara pemilihan, pengangkatan atau pelantikan dan pemberhentian Kepala pekon.

Ranperda tentang perubahan atas perda no 10 tahun 2012 tentang

retribusi izin usaha perikanan. Ranperda tentang perubahan atas perda no 5 tahun 2016 tentang retribusi parkir ditepi jalan umum dan Ranperda tentang pajak parkir.

“Kiranya setelah rancangan perda ini disetujui bupati segera menyerahkan­ nya ke Gubernur Lampung, terhitung

tiga hari sejak ranperda ini disetujui,” ujar Sri Wulandari.

Sementara, Bupati Tanggamus Hj Dewi Handajani dalam pendapat akhirnya yang disampaikan,Wabup Hi. A. M. Syafii mengapresiasi atas telah disetujuinya enam rancangan perda tersebut.

“Kami berikan apresiasi kinerja dari Banperda yang telah membahas enam rancangan perda tersebut, mudahmudahan dengan telah disetujuinya rancangan perda ini, dapat memperce­ pat Tanggamus yang tangguh ,agamis, mandiri, unggul dan sejahtera,” kata Syafii. (ADV)