SKM FAKTUAL EDISI 579 | 17 - 23 DESEMBER 2018

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

Edisi 479/ Tahun Ke-17/ 17 - 23 Desember 2018

BENAR BERIMBANG

TANGGAMUS USULKAN PENANGANAN TEBING RAWAN LONGSOR HALAMAN

9

PANTAI KLARA TEMPAT WISATA EKSOTIS HALAMAN

11

LSM MENDUGA TERJADI PENYIMPANGAN DD DI TRIMULYA JAYA HALAMAN

13

DISHUB AKAN TUTUP PERLINTASAN TIDAK RESMI DI JALUR KA

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

OPINI

BENAR BERIMBANG

Edisi 479/ Tahun Ke-17/ 17 - 23 Desember 2018

Cawa Kham PERLINTASAN LIAR

UCE NASIR

HAMPIR setiap tahun ada saja yang menjadi korban kecelakaan di perlintasan tidak sebidang alias tidak resmi di jalur kereta api, khususnya di Provinsi Lampung. Korban jiwa pun kerap terjadi.

Atas dasar tersebut, Dinas Provinsi Lampung segera menutup jalur perlintasan liar yang ada. Namun, hal tersebut tidak bisa dilakukan dengan serta merta terlebih jika jalur perlintasan tersebut merupakan jalan umum yang menghubungkan dengan desa lain.

Betul, penutupan jalur tersebut mengacu pada Undang Udang perkereta apian di Indonesia atau demi keselamatan jiwa warga. Penutupan jalur perlintasan liar di rel kereta api perlu pilah dan pilih. Untuk jalur perlintasan liar jalan setapak atau hanya sepeda motor dapat dilakukan seketika.

Namun untuk jalur perlintasan tidak resmi di jalan utama atau jalan umum yang juga dibangun pemerintah tampaknya perlu kajian dan pemikiran mendalam dan musyawarah dengan para pemangku kepentingan terutama di tingkat desa, kampung, kelurahan setempat. Jika tidak tentu akan mendapat respon negatif dari warga sekitar terlebih mereka sudah terbiasa dan “nyaman” dengan kondisi yang ada.

Ditutup secara permanen tentu bakal mengundang reaksi spontanitas dari para pengguna jalur perlintasan tersebut. Jika bukan underpass (disesuaikan dengan kondisi perlintasan), memasang pintu perlintasan dan menyediakan petugas khusus juga merupakan langkah bijak.

Di Dusun Serbajadi, Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Lampung Selatan misalnya, untuk meminimalisasikan korban kecelakaan di perlintasan di jalur rel kereta api, warga sekitar perlintasan yang juga berdekatan dengan stasiun kecil milik PT. KAI membayar petugas khusus pintu perlintasan secara swadaya. Dan terbukti jumlah kecelakaan di kawasan tersebut berkurang.

Perlintasan tersebut bisa saja dikatan liar. Namun bukan berarti pihak yang berkepentingan dapat melakukan penutupan jalur tersebut sesuai kehendak hati. Butuh waktu dan proses. Dan sangat memalukan, jika liar berbuah liar .

Win win solution merupakan langkah bijak dibandingkan dengan mengutamakan ego masing-masing pihak.

Mengurangi jumlah korban kecelakaan juga menjadi tanggungjawab bersama. Dan sudah menjadi kewajiban negara melindungi warga negaranya bukan saling menyalahkan yang ujung-ujungnya merugikan warga.l

l

n l n l n

Diduga ada penyimpangan DD di Kampung Trimulya Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Tulangbawang Hati-hati pak Kades, jeruji besi menanti.

Sejumlah media keluhkan anggaran di Pemkab Tulangbawang belum dibayarkan Harus menunggu sampai kapan?

PWI Pesawaran bantu keluarga kurang mampu Harusnya jadi contoh untuk organisasi lainnya

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

PT. FAKTUAL BERITA LAMPUNG Akta Notaris No.175 Tanggal 20 Januari 2015 (Fahrul Rozi, SH) NPWP No.: 71.987.123.8-322.000 No. AHU : 0002986.AH.01.01 TAHUN 2015 Anggota SPS : No.32/Kep/I/2015

2

Apa Bisa Koruptor Jera?

P

ERTANYAAN seperti itu mencuat ketika me­ lihat sema­kin banyaknya kasus korupsi yang silih berganti menghiasi layar televisi. Bermacam-macam wajah yang masuk ke gedung KPK dan pulang sudah mengenakan baju orange sering sekali menjadi peman­ dangan yang tidak asing lagi. Di tahun ini saja 25 orang sudah masuk bui dikarenakan kejahatan korupsi.

Hal ini semakin diperparah de­ ngan adanya Kepala Daerah seba­gai pemimpin pilihan rakyat yang harus­ nya menjaga dan menjadi tauladan malah ikut ditangkap KPK. Sampai saat ini KPK telah menciduk 17 Kepala Daerah de­ngan berbagai kasus korupsi. Terbaru KPK melakukan Operasi Tang­kap Tangan (OTT) Bupati Pakpak Bharat, Reminggo Yolanda Berutu dengan dugaan kasus suap sebesar Rp 550 juta untuk proyek di Dinas PUPR. Jadi apa bisa koruptor jera? Karena pada kenyataannya kasus korupsi di negeri ini bukan malah berkurang tapi terus ber­tam­bah. Ditambah hukuman koruptor di Indonesia yang bisa dibilang tidak menjerakan. Ketuk palu atas putusan hukuman kejahatan korupsi hanya bisa membuat koruptor tertunduk tersenyum. Bahkan hukum­ an memiskinkan koruptor tak bisa menghambat benih-benih praktek korupsi tidak tumbuh lagi.

Jika memang demikian berarti ada yang salah dengan hu­kuman atau ada yang salah dengan sistem di negara ini yang akhir­nya meme­ lihara budaya korupsi. Bupati Pakpak Bharat merupakan kepala dae­rah yang ke 104 yang dikenakan pakaian oranye oleh KPK. Bukan rasa pesimis apakah korupsi bisa dilibas habis, tapi hanya memper­tanyakan apa bisa koruptor jera jika hukuman saja masih sangat ringan.

Koruptor Indonesia Dimanja Berdasarkan survei transparency international pada 2017 merujuk pada Indeks Prestasi Korupsi (IPK) menempatkan Indonesia menjadi negara ke-96 dengan ting­kat korupsi terendah dari total 180 negara. Skor IPK Indonesia sebesar 37 dimana angka nol menun­jukkan negara dipersepsikan sangat korup dan 100 berarti bersih dari korupsi. Sedangkan untuk wilayah Asia Tenggara, Singa­ pura masih menjadi negara paling bersih dari korupsi dan berada dengan IPK 84. Sedangkan negara serumpun, Malaysia berada di urutan 62 dengan IPK 47. (kompas.com) Total IPK Indonesia 2017 yang

SALAMUN NASUTION Alumnus FISIP UMSU

dirilis sama seperti IPK pada 2016.

Itu berarti angka korupsi di Indonesia masih tinggi dan tidak menurun dari tahun sebelumnya. Wakil ketua KPK Laode M Syarif me­ngatakan faktor mengapa tingkat korupsi di Indonesia masih tinggi dikarenakan masih tingginya korupsi di sektor politik dan juga hukum.

Bagaimana dengan tahun ini?

Jika dilihat dari data KPK pada Agustus 2018 KPK telah menerima sebanyak 3,811 aduan kasus korupsi. Berdasar­ kan data statistik KPK sampai 30 Juni 2018, KPK telah melakukan penang­ anan kasus korupsi dengan rincian penyelidikan 84 perkara, penyidikan 93 per­kara, penuntutan 63 perkara dan eksekusi 54 perkara. Semen­tara dari 25 orang yang tertangkap ta­ngan oleh KPK 17 di­antaranya merupakan kepala daerah pada tahun 2018 ini (Harian Analisa) Berarti memang penyakit korupsi sudah akut dan dibu­tuhkan obat yang tidak hanya menyembuhkan namun juga membasmi virus tersebut agar tidak menular. Namun impian un­tuk membersihkan koruptor dari bumi pertiwi ini kandas melihat hukuman yang dijatuhkan untuk para koruptor. Bukan hanya terlihat ringan namun banyaknya kedapatan fasilitas mewah di dalam sel tentu membuat koruptor malah semakin dimanja di negeri ini.

Belum lagi banyaknya eks koruptor yang hak politiknya tidak dicabut sehingga bisa leluasa kembali menca­ lon­kan diri sebagai wakil rakyat.

Beberapa eks koruptor akhirnya ba­ nyak yang lolos namanya untuk maju sebagai wakil rakyat di pemilu 2019 nanti. Peraturan KPU yang tidak membolehkan mantan napi koruptor mencalonkan kandas di sidang Bawaslu yang malah justru memper­ bolehkannya.

Hal-hal seperti inilah yang akhirnya membuat suatu kepe­simisan agar negeri ini bersih dari namanya kasus korupsi. Tak ada hukuman yang menjamin apakah koruptor akan jera atau banyak yang belajar agar tidak ikut-ikutan. Sosialisasi KPK kepada pejabat pemerintahan untuk tidak korupsi malah mental melihat data IPK Indonesia yang menunjukan tidak ada penurunan. Belum lagi kepala daerah yang silih berganti terkena OTT oleh KPK. Lantas menje­ rakan koruptor dengan banyaknya faktor-faktor yang memanjakan tersebut apa bisa?

Apa bisa koruptor jera? Pastinya bisa, jika ada hukuman yang menjerat dengan berat. Karena pada dasarnya Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang mempunyai masalah ko­rup­si di dunia ini. Di negara-negara maju seperti Tiongkok pe­nyakit korupsi juga sama meresahkannya bagi mereka. Namun bedanya mereka memberlakukan hukuman mati bagi pejabatnya yang terbukti korupsi dengan ketentuan melakukan korupsi lebih dari 100.000 yuan atau setara dengan Rp 215 juta.

Sedangkan di Indonesia orang yang korupsi bahkan sampai miliaran rupiah masih bisa memberikan tebar pesonanya di depan masyara­kat.

Masih juga didapatkan fasilitas mewah di dalam selnya, juga masih didapat­ kan koruptor yang keluar masuk sel tahanan. Serta bisa mencalonkan kembali sebagai wa­kil rakyat jadi sudah bebas dari penjara. Jika seperti ini apa­kah mungkin Indonesia bisa bebas atau paling tidak angka korup­ sinya menurun. Di Tiongkok saja yang sudah jelas mendapat hukuman mati kasus korupsi di negara tersebut juga masih tetap ada, apalagi koruptor yang dimanja dan hu­kumannya ringan, apakah yakin bisa jera.

Menguatkan KPK Belajar Dari Singapura Singapura menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang tingkat korupsinya jauh lebih rendah ketim­ bang di Indonesia. Singapura menem­ pati urutan ke-7 sebagai negara dengan tingkat korupsi terendah.

Mengapa bisa demikian?

Dari segi payung hukum Singapura memiliki Undang-un­dang antikorupsi utama yang dikenal sebagai The Prevention Of Corruption Act (PCA).

Undang-undang tersebut menjadi dasar dari keberadaan lembaga anti korupsi di sana yaitu Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB). CPIB lahir pada tahun 1952 yang dibentuk oleh pemerintahan kolonial Inggris sedangkan PCA baru diundangkan pada Juni 1960 oleh Mendagri Singapura dikarenakan banyaknya kasus penyelun­dupan di kalangan Bea Cukai saat itu.

Bukan hanya punya payung hukum PCA, Singapura juga memiliki The Corruption, Drug, Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act atau CDSA yang diun­dangkan tahun 1999. CDSA merupakan pelengkap bagi PCA untuk mengatur mengenai hukuman pencucian uang dan sogokan. Selain itu CDSA juga mengatur penyitaan aset dari koruptor (Kumparan.com)

Ombudsman : Hi. Ahmad Rio Teguh, Ariyansah SH. Pemimpin Umum/Perusahaan : Uce Nasir Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab : Dadang Saputra Redaktur Pelaksana : Yulizar Kundo Redaktur : Sobki Roni, SH., Elwin Sianturi, Muammar Habie Y, Ahmad Sidik. Sekretaris Redaksi : Angga Saputra Penasehat Hukum : Mahdalena,SH., Serly Aprilia,SH.,MH. Provinsi : Angga Saputra, Asnaini, Zen, Gani Bazar, Firmansyah Lampung Timur : Damiri (Ka.Biro), Drs. A.Wahid, Mustafa Lampung Tengah Wilayah Timur : Berliansyah (Ka.Biro) Lampung Tengah (Gayabaru) : Johanda S : Lampung Selatan : - Biro Pringsewu : Made Setiawan,Subali, Budi Karyadi, Supriyanto. Biro Pesawaran : Nasrin (Kabiro), Iwan S, Bustromi, Ngatijo, Nahru, Sri Asih, M Obie, M. Juhri. Biro Tanggamus : Dodi Kasuma (Kabiro), Andi Raya Biro Way Kanan : Rusdi,S.Sos. (Kabiro), Herman, Usman Hadi, Jefri Julfan Biro Pesisir Barat : Nasiarudin (Kabiro), Amirudin. Biro Lampung Barat : Adi Suwiknyo (Ka. Biro). Biro Mesuji : Tabrani (Ka.Biro). Tulang Bawang : Muhtar (Ka.Biro), Hermansyah. Biro Tulang Bawang Barat : - Perwakilan Jambi : Chandra Andesta (Kaper), OKU Raya : Anton Saputra Lahat/Muara Enim : M Umar, Muara Enim : Jamal P. Perwakilan Jabodetabek : Rio Andaru (Kaper) Perwakilan Banten : N Iskandar (Kaper) Manager Umum : Tia Amelia Manager Keuangan : Windri Widiarti Promosi dan Iklan : Oma Amanah Tarif Iklan : Rp. 4000,- Per Baris (Min. 3 Baris Max. 10 Baris) Umum Display Rp.10.000,-/ mmk(BW), Rp.16.000,-/mmk (Full Colour), Harga Belum Termasuk PPN 10% Harga Eceran : Rp. 12.500,- (luar kota tambah ongkos kirim) No. Rekening : BCA: 0230929033 BRI: 5798-01-011580-53-6 BUKOPIN : 0505004943 Bank Lampung : 3910304112917 a.n UCE NASIR Penerbit : PT. Faktual Berita Lampung Alamat Redaksi Pemasaran : Jl.Sisingamangaraja No.44 Bandar Lampung.

Hp.0853 8427 1117 - 0812 7224 5525 Alamat Biro Bandar Lampung : Perum Wana Asri. Jl.Tata Lestari Blok C4/9 Beringin Jaya Kemiling Bandar Lampung. Email : ucenasir.faktualnews@gmail.com Website : www.faktualnews.com Percetakan : Media Tanjung Karang Jl. Duku No.4 Pasir Gintung Bandarlampung (0721) 5600 454 / 256 169 (isi diluar tanggung jawab percetakan)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

UTAMA

BENAR BERIMBANG

Edisi 479/ Tahun Ke-17/ 17 - 23 Desember 2018

3

Dishub akan Tutup Perlintasan Tidak Resmi di Jalur KA Bandarlampung, FAKTUAL - Dinas Perhubungan Lampung akan menutup jalur perlintasan tidak resmi atau tidak sebidang di rel atau jalur kereta api di daerah itu guna menghindari atau mengurangi kecelakaan yang dapat menimbulkan korban jiwa.

“Kami menggelar rapat untuk menutup perlintasan tidak resmi yang ada di Provinsi Lampung guna meengurangi kecelakaan di jalur perlintasan kereta api,” kata Kadis Perhubungan Lampung, Qodratul Ikhwan, saat dihubungi di Bandarlampung, kemarin.

Menurutnya, rapat untuk program penutupan palang pintu tidak resmi itu mengundang pihak kereta api, Dinas Perhubungan kabupaten dan kota se-Provinsi Lampung.

Dengan penutupan tersebut diharapkan dapat mengurangi kecelakaan akibat melintas di perlintasan milik kereta api tidak resmi.

“Sangat baik, apalagi dapat mengurangi kecelekaan. Kami akan bersama-sama melalukan penutupan tersebut,” katanya.

Qodratul mengatakan, kegiatan tersebut dinamai program “quick wins” dan pada tahun 2018 ini terdapat 10 titik jalan lintas kereta api tidak resmi yang akan ditutup karena sangat membahayakan bagi pelintas dan lainnya.

Dengan penutupan itu, ke depan tidak ada lagi kecelakaan akibat melintas di perlintasan tidak resmi kereta api.

Mengenai waktu penutupan, ia mengatakan, akan secepatnya menutup perlintasan yang tidak resmi tersebut.

“Paling cepat besok kami akan tutup perlintasan yang ada di Dusun Serbajadi Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,” ujarnya.

Qodratul mengharapkan, masyarakat bisa memahami hal itu karena bukan satu nyawa tetapi banyak nyawa yang akan disela­ matkan bila perlintasan tidak resmi ditutup.

Sebelumnya, sejumlah warga dari beberapa RT di Dusun Serbajadi, Desa Pemanggilan menolak ditutupnya perlintasan di jalur kereta api tersebut.

Alasannya, jalur itu satu-satunya akses menuju dusun, pusat desa, dan kecamatan bahkan bandara dan Jalan Soekarno-Hatta (Jalan Lintas Sumatera).

Bahkan Kepala

Desa Pemanggilan, Pulung sempat adu mulut dengan petugas dari Dinas Perhubungan yang hendak menutup perlintasan tersebut.

“Seharusnya pihak Dinas Perhubungan tidak serta merta menutup perlintasan tersebut.

Selama ini saya sebagai kepala desa tidak pernah dihubungi pihak Dinas Perhubungan mengenai rencana penutupan perlintasan itu,” kata Pulung.

Menurut dia, untuk menuju Pasar Natar, kantor kecamatan, polsek, dan bandara atau Jalinsum, warga Dusun Serbajadi dapat melalui jalur penghubung di Desa Hajimena yang juga harus melewati perlintasan di rel kereta api yang selama ini belum memiliki pintu perlintasan resmi dari PT KAI, namun di dusun itu ada sejumlah

sekolah, mulai dari TK hingga SMA dan SMK yang murid dan siswanya dari seberang rel atau pedukuhan dan RT lain.

Melalui Dusun Serbaji atau jalan penghubung antardesa di Desa Hajimena, warga atau siswa tetap harus melewati perlintasan di jalur kereta api, kata dia.

“Saya dan warga sekitar menyetujui perlintasan itu ditutup namun dengan solusi dibuatkan underpass, sehingga aktifitas warga tidak terhambat dan korban kecelakaan di kawasan itu juga berkurang,” katanya.

Usai berdialog, para petugas dari Dinas Perhubungan akhirnya menunda penutupan perlitasan itu sambil menunggu dialog kembali dengan sejumlah warga dan kepala desa.

Bambang dari Dinas Perhu­ bungan Provinsi Lampung mengatakan, perlintasan tersebut tetap akan ditutup dalam waktu dekat ini dan mengenai underpass seperti yang dikehendaki warga masih perlu dibicarakan kembali. (TIM)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 479/ Tahun Ke-17/ 17 - 23 Desember 2018

BANDARLAMPUNG

4

Prioritaskan Keamanan Pemilih pada Pemilu 2019 Bandarlampung, FAKTUAL - Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo meminta Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan seluruh aparatur pemerintah mengamankan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Menurut Gubernur, keselamatan para pemilih harus menjadi prioritas pada Pemilu serentak pertama dalam sejarah Indonesia.

“Kita memiliki tanggung jawab baik langsung maupun tidak langsung untuk menjaga wilayah sehingga berjalan sebaik mungkin tanpa terlalu banyak distorsi yang memengaruhi kehidupan masyarakat,” ujar Gubernur Ridho pada Apel Tiga Pilar Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Kepala Desa/Lurah dalam menghadapi Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, di Ballroom Hotel Novotel, kemarin.

Acara tersebut dihadiri 1.684 personil terdiri dari Forkopimda Provinsi Lampung, kepala daerah se-Lampung, Kapolres/Kapolresta, Dandim Korem 043/Gatam, Kapolsek dan Kasat Jajaran Polda Lampung, Bhabinkamtibmas Jajaran Polda Lampung, Babinsa Jajaran Korem 043/Gatam, Babin Desa Pesisir TNI AL, dan Kepala Desa/Lurah se-Lampung.

“Suara rakyat adalah suara tuhan dan kita harus menjaga suara itu. Maka sebagai aparatur negara, kepentingan dan keselamatan rakyat adalah ini yang harus dipegang,” kata Gubernur pada acara bertema ‘Sinergitas dan Soliditas TNI/Polri dan Kepala Desa/Lurah’ itu.

Ridho mengatakan, makin tinggi level kontes­ tasi ancamannya justru menurun, bahkan hampir tidak ada. “Insya Allah di Lampung ini aman.

Apalagi penjagaan ada dimana-mana, tetapi pada level di bawah justru tingkat bahayanya lebih tinggi seperti pileg kabupaten dan kota,” ujar Ridho.

Dia mengatakan, TNI dan Polri yang tidak memili­ki hak suara, harus memahami dan tidak boleh apatis terhadap politik. “Kenapa? Karena semua proses kebangsaan dan kenegaraan sangat dipengaruhi proses politik. Orang yang buta politik adalah yang paling merugi, karena semua hal

ditentukan proses politik. Ketika bisa memahami­ nya, kita tahu yang terbaik untuk bangsa. Kita tahu situasi dan bisa meminimalisir hoax,” katanya.

Ridho juga mengapresiasi sinergi TNI dan Polri untuk pengamanan. “Lampung kembali menorehkan prestasi. Kali ini Lampung menjadi juara kedua dalam hal pencegahan terorisme dari Badan Nasional Penanggulangan Teroris

(BNPT). Ketika Lampung memperoleh penghargaan, yang saya ingin sampaikan itu tidak mungkin terjadi tanpa kerja sama,” ujarnya.

Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Irwan, mengatakan maksud tiga pilar yakni agar mampu mengajak seluruh komponen masyarakat ikut berpartisipasi aktif dan ikut proaktif dalam kegiatan agar mudah mendeteksi dan mencegah

bahaya yang timbul di wilayahnya. Tiga pilar harus terus bersatu menjaga keharmonisan dan kekompakan dalam menjaga stabilitas keamanan di desa.

“Tiga pilar harus peka dan peduli terhadap permasalalah didesa, jika pilar kompak maka setiap permasalah kecil yang ada didesa dapat diselesaikan dengan baik,” katanya. (AGA)

Ciptakan Persaingan Usaha Sehat Bandarlampung, FAKTUAL--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung berharap workshop asesmen persaingan usaha implementasi manual dapat berdampak pada terciptanya persaingan usaha sehat di Provinsi Lampung. Pembangunan bidang ekonomi harus didukung persaingan usaha yang sehat.

“KPPU diharapkan mengarah kepada prinsip keadilan agar para pengusaha tenang berusaha.

Sehingga, tidak lagi diliputi rasa ketidaknyamanan dalam mejalankan usahannya,” kata Gubernur Lampung melalui Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Hamartoni Ahadis, ketika membuka workshop tersebut di Hotel Emersia, Rabu (12/12/2018).

Pada kegiatan yang digelar Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Hamartoni menjelas­ kan banyak kemajuan pembangunan tercapai dan terlaksana di segala bidang. Ini dapat terwujud berkat stabilitasi politik dan ekonomi yang terjaga dengan baik.

“Pembangunan Provinsi Lampung senantiasa identik dengan kebijakan pemerintah yang disesuaikan dengan kepentingan daerah.

Kebijakan pembangunan meliputi banyak bidang.

Salah satunya kebijakan bidang ekonomi Provinsi Lampung,” ujar Hamartoni.

Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi Lampung dicapai lapangan usaha konstruksi sebesar 13,21 persen. Sedangkan penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh 11,85 persen. Lalu, dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai komponen pengeluaran konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga sebesar 21,59 persen. “Data-data tersebut menjadi indikasi bahwa pembangunan

ekonomi terlaksana dengan baik di Lampung,” kata Hamartoni.

Persaingan usaha yang sehat, kata Hamartoni, harus selalu tercipta agar para pelaku usaha

dapat melaksanakan kegiatan usahanya dengan baik. Sehingga, dapat menyumbang nilai positif dalam pembangunan ekonomi Lampung.

“Selain upaya untuk mengundang investasi

dalam industri besar, pemerintah Provinsi Lampung juga memperhatikan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh kabupaten dan kota,” ujar dia.

Dalam mendukung persaingan usaha yang sehat, KPPU mengemban amanat menegakkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hamartoni berharap KPPU banyak memberikan peranan dalam hal memberikan rasa keadilan dan kenyamanan bagi para pelaku usaha.

“Berdasarkan landasan hukum tersebut, KPPU melakukan beberapa kegiatan dan kajian untuk menghasilkan saran dan pertimbangan terkait regulasi Pemerintah agar sejalan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat,” kata dia.

Pada bagian lain, Ketua KPPU, Kurnia Toha mengatakan pihaknya hadir sebagai jawaban terhadap tuntunan masyarakat akan kondisi perekonomian sebelum reformasi terutama saat terjadi ketidaksehatannya dalam persaingan usaha. “KPPU hadir agar kesempatan usaha diberikan kepada siapa pun, agar diadakan demokrasi di bidang usaha,” kata Kurnia.

Dia mengatakan KPPU punya empat fungsi yaitu melakukan pencegahan agar jangan sampai terjadi persaingan usaha tidak sehat. KPPU menjadi advokasi bagi pemerintah guna memberikan saran dan pertimbangan kebijakan mengenai usaha. “Kami melakukan penegakan hukum untuk mengawasi seluruh pelaku usaha.

KPPU melakukan pengawasan kemitraan di antaranya ada mitra wajib dan tidak wajib,” kata Kurnia.(AGA)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BANDARLAMPUNG

BENAR BERIMBANG

Edisi 479/ Tahun Ke-17/ 17 - 23 Desember 2018

5

Gubernur: CSR Berkelanjutan dan Terintegrasi

Bandarlampung, FAKTUAL - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo meminta program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) bermanfaat maksimal bagi masyarakat.

Menurutnya, program CSR merupakan komitmen berkelanjutan dunia usaha untuk memberikan kontribusi guna memberdayakan masyarakat.

Sehingga, dapat tercapai sinergisitas dengan

program pembangunan daerah dan memberikan fasilitasi kepada dunia usaha untuk menyalurkan program CSR, kata gubernur melalui Pj. Sekretaris Daerah, Hamartoni Ahadis, pada Lampung Sustainability Award (LSA) 2018, di Hotel Novotel, Bandarlampung, kemarin.

Wujud pemanfaatan program CSR itu, adalah sinkronisasi dan peningkatan kerja sama pembangunan daerah dan dunia usaha. Kalangan dunia usaha di Provinsi Lampung, baik BUMN/

Taufik Hidayat Pimpin TKPSDA Mesuji Tulangbawang Bandarlampung, FAKTUAL - Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Ekonomi dan Pembang­ unan Sekda Provinsi Lampung, Taufik Hidayat dikukuhkan sebagai ketua Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai Mesuji Tulangba­ wang dan Ketua TKPSDA Seputih Sekampung periode 2018-2023.

Selain itu, dikukuhkan juga Plt. Kepala Dinas Cipta Karya dan PSDA Provinsi Lampung, Ali Subaidi, sebagai Ketua Harian.

Pengukuhan dilakukan Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PU&PR, Hari Suprayogi di Swiss-Belhotel, Bandar­ lampung, kemarin.

“Kepada anggota yang baru dilantik, selamat menyalurkan aspirasi dan berembuk untuk mencapai kesepakatan dengan cara yang tertib dan demokratis untuk mencapai kemashalahatan bersama. Selamat Bertugas,” ujar Hari.

Hari mengatakan, pembentukan TKPSDA ini agar tercipta keterpaduan pengelolaan antar sektor dan antarwilayah.

“TKPSDA diharapkan dikelola secara optimal agar terjadi sinkronisasi antara pemangku kepentingan dan PSDA, agar dapat berjalan optimal,” katanya.

Menurut dia,PSDA memiliki manfaat sebagai peningkatan perekonomian dan sistem lainnya.

“PSDA dapat mendukung berbagai kebutuhan irigasi dan suplai air minum.

Dengan adanya tampungan ini, tidak hanya mengalirkan irigasi tetapi juga ada potensi lainnya,” ujarnya.

TKPSDA Sungai Mesuji Tulangbawang dan Seputih Sekampung dibentuk untuk mengintegrasikan kepentingan program dan kegiatan berbagai sektor di wilayah sungai.

“TKPSDA itu bukan milik dan untuk kepentingan Kementerian PUPR. Tetapi untuk semua pihak, terutama untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

TKPSDA juga berkewajiban pada wilayah nya untuk memperhatikan kualitas dan kuantitas air serta kehidupan sekitarnya,” kata dia.

Taufik Hidayat mengatakan, TKPSDA Wilayah Sungai Mesuji Tulangbawang dan Seputih Sekampung beranggotakan lembaga pemerintah dan nonpemerintah. Lembaga ini diharapkan dapat berpartisipasi guna meningkatan koordinasi serta berdiskusi guna mencari solusi terbaik untuk terwujud­ nya dalam pemanfaatan sumber daya air.

“TKPSDA masih banyak tugasnya. Saya mengajak anggota TKPSDA untuk bersamasama mewujudkan TKPSDA sebagai wadah penyelesaian segala persoalan terkait PSDA di wilayah sungai. Sehingga, dapat dibahas dan diselesaikan bersama,” ujar Taufik.

Hal tersebut dilakukan, sehingga dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat yang tinggal sekitar wilayah sungai tersebut.

“Semoga melalui pengukuhan ini dapat mewujudkan penyelenggaran PSDA di Sungai Mesuji Tulangbawang dan Seputih Sekampung secara lebih baik dan berkelan­ jutan,” kata Taufik yang juga kepala Bappeda Provinsi Lampung itu. (AGA)

BUMD maupun sektor swasta berpartisipasi aktif dalam pembangunan melalui program CSR. Kemanfaatan program CSR pada gilirannya akan menjamin kelancaran seluruh proses atau aktivitas produksi dan pemasaran hasil produksi perusahaan, kata Hamartoni.

Selain itu, jika program CSR benar-benar dijalankan secara efektif, dapat memperkuat atau meningkatkan akumulasi modal sosial dan mengurangi potensi konflik.

Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada perusahaan baik swasta maupun BUMN/BUMD di Provinsi Lampung yang mengalokasikan program CSR dan bersinergi dengan program pembangunan, ujarnya.

Dia menjelaskan CSR yang dilakukan perusahaan bermanfaat untuk pembangunan.

Sebagai bentuk apresiasi, Pemprov Lampung mulai 2016 hingga menginjak tahun ketiga selalu memberikan penghargaan ke perusahaan yang melaksanakan CSR secara kontinu dan berlanjutkan.

Pada 2018, penganugerahan LSA 2018 mengambil tema terkait bidang lingkungan hidup dengan tim penilai dari akademisi, praktisi CSR, dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.

Masuknya CSR sebagai penerapan konsep pembangunan berkelanjutan ke dalam praktek perusahaan akan membawa berkah perubahan.

Tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi pemangku kepentingan dan lingkungan, ujarnya.

Pada bagian lain, Ketua Umum Forum CSR Lampung, Saptarini mengatakan LSA 2018 merupakan transformasi Lampung CSR Award (LCA). LCA berlangsung dua tahun berturutturut dan di tahun ketiga ini menjadi LSA. Transformasi ini bukan hanya sekedar memperluas kelibatan dan kepedulian daripada pelaksana sustainability.

Di dua penyelenggaraan sebelumnya, hanya perusahaan besar yang masuk penghargaan tersebut. Tahun ini ada keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pembangunan keberlanjutan itu juga perlu keterlibatan UMKM. Saat bertemu rekan-rekan UKM, mereka menceritakan proses bisnisnya.

Ternyata tanpa disadari itu adalah praktek keberlanjutan. Bagaimana mereka menerapkan prinsip ramah lingkungan dalam proses produksinya, kata kepala Pusat Studi CSR Universitas Bandar Lampung (UBL) itu. (AGA)

Wagub Lampung Kunker Ke Belitung Belitung, FAKTUAL - Guna mendapatkan infor­masi pengembangan pariwisata serta proses menuju Bandara Internasional, Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri mengunjungi Kabupaten Belitung Provinsi Bangka Belitung, kemarin.

Kunjungan Wagub sekaligus dalam rangka Pembangunan Kepariwisataan, Perkebunan, Pertanian, dan kehutanan di Provinsi Lampung.

Wagub didampingi sejumlah Kepala Dinas di Lingkungan Provinsi Lampung seperti Kadis Kominfotik Provinsi Lampung Achmad Chrisna Putra, Kadis Pariwisata Budiharto, Kadis Perhubungan Qpdratul Ikhwan, Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Ediyanto. Juga Kadis Perkebunan dan Peternakan Desi Romas dan Kadis Kehutanan Syaiful Bachri.

Rombongan Wagub melihat pemanfaatan hutan Mangrove dan pengembangan agrowisata dan upaya untuk menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang.

Kabag Humas dan Komunikasi Publik Pemprov.

Lampung Heriyansyah menjelaskan, Wagub

Lampung Bachtiar Basri langsung diterima oleh Bupati Belitung Sahani Saleh, Sekda Karyadi Sahmi serta Kepala OPD dilingkungan Kabupaten Belitung Provinsi Bangka Belitung.

Menurut Bachtiar, di wilayah Belitung juga dikembangkan kopi, yang ternyata berasal dari Lampung. Lampung memang memasok 60 persen kopi nasional. Namun uniknya, justeru Belitung yang terkenal kopinya. “Di sini Lampung akan mengambil nilai tambah yang ada di Belitung untuk diambil Lampung,’’ ujar Bachtiar Basri.

Bachtiar juga memuji budaya yang ada di Belitung terutama adanya film Laskar Pelangi. Juga kemajuan lain seperti Bandara internasional dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kepayang sesuai PP Nomor 6 Tahun 2016.

“Jalan-jalan bagus, listrik surplus 34 MW. Ini efek keluarnya (Kawasan Ekonomi Khusus) mulai banyak tumbuh hotel dan akan mengembangkan UKM dan dampak dari kunjungan ke Belitung, dan mereka mengemas belitung lebih baik sehingga bisa maju,’’ kata Bachtiar.(AGA)

FAKTUAL BENAR BERIMBANG

Edisi 479/ Tahun Ke-17/ 17 - 23 Desember 2018

PESAWARAN

tt

SURAT KABAR MINGGUAN

6

Dua Kapolsek di Pesawaran Alih Tugas

Pesawaran, FAKTUAL - Kapolres Pesawaran, Lampung menyerahterimakan kepala Polisi Sektor (Kapolsek) Padangcermin dan kapolsek Tegineneng, kemarin.

Pada upacara itu dilakukan penanggalan

dan penyematan tanda pangkat dan jabatan serta pengambilan sumpah jabatan yang dilanjutkan dengan penandatanganan sumpah jabatan dan fakta integritas.

Kapolsek Padangcermin AKP Zuklifli Rusli

PWI Pesawaran Kunjuni Warga Duafa Pesawaran, FAKTUAL - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Pesawaran, Lam­ pung, kembali kunjungi warga yang kurang mampu di wilayah setempat. Kali ini rombongan PWI yang dipimpin secara langsung Erdanizar selaku ketua, mengunjungi Srirujito (48) penyandang tunanetra, warga Desa Bogorejo Kecamatan Gedongtataan yang berprofesi sebagai tukang pijat.

“Ini sebagai bentuk kepedulian kami dari lembaga PWI, kepada masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Pesawaran yang kurang mampu,” kata Erdanizar, kemarin.

Dia mengatakan, pihaknya sangat merasa tergugah melihat kehidupan Srirujito bersama istri dan ketiga anaknya yang masih hidup dalam kekurangan.

“Semoga dengan bantuan yang kami berikan, berupa sembako dan uang santunan dapat meringankan kebutuhannya sehari- hari, hal

digantikan Iptu Syamsu Rizal yang sebelumnya menjabat kapolsek Tegineneng. Selanjutnya AKP Zulkifli Rusli mendapat jabatan baru di Polres Lampung Tangah sebagai kasubag Sarpras.

Sementara Kapolsek Tigeneneng dijabat AKP Haryono. Menurut Kapolres Pesawaran AKBP Popon Ardianto Sunggoro, serah terima jabatan merupakan hal yang biasa dan suatu keharusan dalam upaya meningkatkan serta memberdayakan kinerja suatu organisasi, khususnya Polri.

Menurut dia, sertijab merupakan promosi dan pengembangan karier serta penyegaran bagi pejabat yang bersangkutan.

“Saya berterimakasih kepada AKP Zulkifli Rusli yang telah bertugas di Polres Pesawaran selama dua tahun sejak Polres Pesawaran berdiri, dan Kapolsekyang baru, AKP Haryono diminta segera menyesuaikan diri. Saya yakin dan percaya, dengan bekal pengalaman yang telah saudara miliki pada penugasan jabatan sebelumnya, saudara akan mampu melaksanakan tugas dengan baik,” katanya.

Dia juga meminta pejabat baru melanjutkan upaya upaya yang telah dilakukan kapolsek yang lama dan selalu siap memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ciptakan hubungan kerja sama yang harmonis dengan masyarakat dan semua unsur uspika, tokoh-tokoh, tokoh agama, tokoh pemuda.

Tumbuhkan rasa simpati dan masyarakat pada polri. hindarkan yang dapat merusak citra polri dan perilaku antipati masyarakat kepada polri, katanya.

Kepada seluruh perwira, bintara, dan pegawai negeri sipil se-Polres Pesawaran, dia mengharapkan senantiasa memberikan dukungan kepada pedabat yang baru, serta membangun kerjasama yang harmonis.

Jadikanlah serahterima jabatan ini sebagai momentum untuk memacu dan meningkatkan kembali semangat, disiplin dan etos kerja dalam pelaksanaan tugas polres pesawaran dalam memberikan pengabdian yang terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara, kata dia. (RIN)

Ribuan Pelajar Ikuti Sosialisasi Bahaya Narkoba

itu sesuai dengan moto kami Satu Langkah Kecil untuk Kepedulian yang Besar,” ujarnya.

Dia berharap, pemerintah dimulai dari tingkat desa sampai ke tingkat kabupaten samasama memperhatikan warga kurang mampu.

“Saya meminta kepada pemerintah agar lebih memperhatikan, masyarakat masyarakat yang taraf hidupnya masih dibawah garis kemiskinan, khusunya yang ada di Bumi Andan Jejama,” tuturnya.

Sementara itu Kepala Desa Bogorejo Herman, mengatakan, segala bantuan yang di keluarkan pemerintah, baik dari pusat, provinsi maupun pemerintah kabupaten telah diberikan kepada Srirujito.

“Baik Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), Beras Sejahtera (Rastra) dan masih banyak yang lain,” katanya.

(RIN)

Pesawaran, FAKTUAL - Sejumlah pelajar yang terdiri Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) se- Provinsi Lampung ikuti sosialisasi bahaya narkoba, bullying, dan hoax, yang dihadiri istri Presiden ketujuh RI, Ny. Iriana Jokowi bersama istri wakil presiden, Ny. Mufidah Jusuf Kalla.

Dalam kegiatan yang dipusatkan di gedung Graha Adora Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran, Ny. Iriana menyapa para pelajar yang berkumpul dan menanyakan sejauh mana pemahaman tentang bahaya narkoba.

“Apa kabar anak-anak, apakah anak-anak sudah diberikan sosialisasi narkoba. Kalau sudah ibu mau tanya, coba jelaskan ciri-ciri pengguna narkoba,” kata Iriana, kemarin.

Dalam kegiatan tersebut juga, ribuan pelajar mengikrarkan lima point, senantiasa bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kedua menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD. Menolak narkoba dan sejenisnya sepanjang hayat di kandung badan, menolak segala berita hoax dan ujaran kenbencian dalam kehidupan sehari hari, dan menolak aksi kekerasan dalam pergaulan di lingkungan rumah, sekolah, maupun di lingkungan.

Hadir pada kegiatan itu, Ketua TP PKK Provinsi Lampung, Ny. Apriliani Yustin Ridho Ficardo, Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona para pejabat lingkup provinsi dan kabupaten lainnya.

(RIN)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

PRINGSEWU tt

Edisi 479/ Tahun Ke-17/ 17 - 23 Desember 2018

7

12 Anggota DPRD Sumedang ke Pringsewu Pringsewu, FAKTUAL - Keberhasilan Kabu­ paten Pringsewu di bidang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang menjadikan Pringsewu sebagai kabupaten ODF 100%, telah menarik perhatian sejumlah daerah untuk belajar dari daeah tersebut.

Sekira 19 peserta studi banding, terdiri dari 12 orang anggota DPRD Kabupaten Sumedang serta 7 orang dari dinas terkait Pemkab Sumedang, melakukan kunjungan studi banding ke Kabupaten Pringsewu.

Rombongan DPRD dan Pemkab Sumedang yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang Ade Rucita didampingi Ketua Komisi C DPRD Sumedang Iwan diterima Wakil Bupati Pringsewu Fauzi didampingi Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pringsewu Zunianto, serta sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemkab Pringsewu di ruang rapat Bupati Pringsewu di kantor sekretariat daerah setempat, kemarin.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang Ade Rucita mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Wakil Bupati Pringsewu Fauzi dan jajaran Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang telah menerima kedatangannya dengan baik.

Menurut Ade, tujuan kunjungannya ke Kabu­ paten Pringsewu untuk menggali informasi tentang pelaksanaan program STBM dalam rangka percepatan target universal akses bidang sanitasi.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Kabupa­ ten Sumedang Iwan mengungkapkan di Kabupaten Sumedang, dari 207 desa yang ada, yang sudah ODF baru 156 desa.

Wakil Bupati Pringsewu Fauzi mengatakan, keberhasilan Pringsewu sebagai Kabupaten ODF merupakan kerjasama yang sinergis dian­

ta­ra semua pihak yang ada, baik DPRD dan muspida, serta instansi lainnya, mengingat masalah sanitasi bukan hanya menjadi tugas pemerintah semata, tetapi juga menjadi tanggungjawab bersama semua pihak dari semua elemen masyarakat.

Fauzi menjelaskan, guna mendukung suk­ sesnya program ODF tersebut, Pemkab Pringsewu

juga mengeluarkan regulasi tentang percepatan universal access, dengan sebuah strategi di antaranya dengan merubah pola pikir, yaitu dari program menjadi sebuah gerakan, sehingga Pemkab Pringsewu mengeluarkan kebijakan tentang Satuan Tugas Gerakan Bersama Rakyat Kabupaten Pringsewu ODF atau Gebrak ODF, dengan melibatkan banyak pihak, baik kepolisian,

TNI, sejumlah OPD, ulama dan tokoh agama, serta unsur lainnya, dimana ia sendiri menjadi Ketua Satgas Gebrak ODF Kabupaten Pringsewu.

Peran ulama, tambah Wabup Fauzi, juga memegang peranan penting, terlebih sebagian besar masyarakat Kabupaten Pringsewu merupakan masyarakat yang religius, sehingga muncul istilah Jihad Sanitasi. (PRI)

Pringsewu Peringati HUT Dinsos Pringsewu Prakarsai SLRT Dharma Wanita dan Hari Ibu

Pringsewu, FAKTUAL - Peringatan HUT ke-19 Dharma Wanita Persatuan, HUT Hari lbu, dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) ke-60 tingkat Kabupaten Pringsewu digelar sekaligus dalam satu upacara di lapangan perkantoran pemkab setempat, kemarin.

Upacara yang diikuti jajaran aparatur sipil negara dan jajaran anggota TP-PKK dan DWP serta sejumlah organisasi wanita serta insan organisasi sosial ini juga dihadiri Bupati Pringsewu H.Sujadi, Ketua TP-PKK Ny.Hj. Nurrohmah Sujadi, Sekkab Pringsewu Budiman dan Ketua DWP Kabupaten Pringsewu Ny.Hj. Nurhayati Budiman beserta para asisten dan staf ahli bupati juga kepala OPD di lingkungan Pemkab Pringsewu, jajaran DPRD serta muspida, juga organisasi wanita se Kabupaten Pringsewu.

Ketua Bhayangkari Ny. I Made Rasma yang bertindak sebagai pembina upacara saat membacakan amanat tertulis Bupati Pringsewu mengucapkan selamat ulang tahun ke-19 kepada Dharma Wanita Persatuan, serta meminta terus berperan aktif dalam memberdayakan dan meningkatkan kualitas SDM anggotanya

sebagai pendamping suami sebagai seorang aparatur sipil negara.

Terkait peringatan Hari Ibu yang ke-90, hal ini dimaksudkan untuk lebih mengingatkan seluruh masyarakat Indonesia akan makna Hari lbu sebagai hari kebangkitan dan perjuangan kaum perempuan di Indonesia.

Ia berharap melalui peringatan Hari Ibu, akan tercapai persamaan kedudukan, hak dan kewajiban serta kesempatan antara kaum lelaki dan perempuan.

Sementara itu kaitan dengan peringatan HKSN, Bupati Pringsewu H.Sujadi melalui Ketua Bhayangkari juga mengharapkan nilainilai yang terkandung dalam kesetiakawanan sosial dapat diterapkan pada kehidupan masyarakat, serta berharap rasa kesetiakawanan sosial tersebut dapat terus tumbuh di tengahtengah masyarakat Kabupaten Pringsewu.

Seusai upacara peringatan ketiga hari besar tersebut, juga digelar acara puncak peringatan HUT Dharma Wanita Persatuan ke-19 di ruang lobby utama kantor sekretariat Pemkab Pring­ sewu. (PRI)

Pringsewu, FAKTUAL - Sekira 100 peserta mengikuti pertemuan program Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) tahun 2018, yang di prakarsai Dinas Sosial Pringsewu, kemarin.

Kegiatan berlangsung di Hotel Urban Pringse­ wu itu menghadirkan nara sumber Fathin Cha­mama dari Direktorat Pemberdayaan Perorangan Kelembagaan dan Kelembagan Masyarakat (PSPKKM) Kemensos RI, memberikan materi peran serta SLRT pada Validasi data BDT Kemiskinan.

Dan Widya Setyanyo (Koordinator Kerja sama dan Dukungan Daerah), memberi materi Puskesos Sebuah Layanan Dasar Perlindungan Sosial. Kegiatan di buka Asisten I Sekkab Pring­ sewu H.Zuhairi.

Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu Arif Nugroho memaparkan ke-100 peserta itu merupakan perwakilan dari OPD, dunia usaha, LKS dan Komunitas Sosial yang ada di kabupaten tersebut.

Arif mengatakan, tujuan kegiatan itu yakni

menyatukan pemahaman yang sama tentang program SLRT. Menyatukan pemahaman tentang pemanfaatan BDT Kemiskinan dan mengidentifi­ kasi program kegiatan yang berada pada OPD terkait penanggulangan dan penanganan kemiskinan di Kabupaten Pringsewu.

Juga menginventarisasi dan mengindentifikasi kendala terkait pelaksanaan SLRT di Kabupaten Pringsewu. serta mempererat silaturahmi antara pelaksana SLRT Kabupaten Pringsewu, baik dari unsut OPD, dunia usaha, pelaku usaha kesejahteraan sosial lainnya, katanya.

Sementara itu Asisten I Zuhairi mengharapkan peserta mengikuti dan menyimak apa yang diberikan para pemateri. Sebab setidaknya akan menambah ilmu dan wawasan.

Dengan harapan selain untuk dirinya juga dapat menularkan ilmunya kepada masyarakat lainnya.”Apa yang telah diperoleh dari agenda pertemuan itu, semoga bermanfaat dan dapat berbagi ilmu kepada pihak lainnya,” katanya.

(PRI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

PARIWARA

BENAR BERIMBANG

Edisi 479/ Tahun Ke-17/ 17 - 23 Desember 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT

8

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAHAT

DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN & PERTANAHAN KABUPATEN LAHAT

DINAS PU & PENATAAN RUANG KABUPATEN LAHAT

Samarudin.SH

H.M. Safrani.SH

Ir. Misri MT

Ahmad Hartawan, ST

MIRSA ASHARI, ST

KETUA

SEKWAN

KEPALA DINAS

KEPALA DINAS

KEPALA DINAS

KECAMATAN MERAPI BARAT KABUPATEN LAHAT

KECAMATAN MERAPI SELATAN KABUPATEN LAHAT

KECAMATAN MULAK SEMBINGAI KABUPATEN LAHAT

Drs Hi Ali Afandi

Eti Listina, SP., MM

Ahmad Hasdi, SE., MAP

Drs. Erlambang, MM

KEPALA DINAS

CAMAT

CAMAT

CAMAT

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT

DINAS PU & PENATAAN RUANG KABUPATEN LAHAT BIDANG BIMTEK & PROGRAM

DINAS PU & PENATAAN RUANG KABUPATEN LAHAT BIDANG SUMBER DAYA AIR

KECAMATAN MERAPI TIMUR KABUPATEN LAHAT

KELUARGA BESAR KONI KABUPATEN LAHAT

Miharta, SE., M.Si

FERLI SUMARNO, SE

Sarwan, ST., MT

ANANTA, ST., MT

CAMAT

KETUA

KABID

KABID

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

(STIE) SERELO KABUPATEN LAHAT

DINAS PU & PENATAAN RUANG KABUPATEN LAHAT BIDANG KAWASAN PEMUKIMAN DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN & PERTANAHAN KABUPATEN LAHAT BIDANG PERTANAHAN

Syukri, SE., MSi

Limra Naupan, ST., MT

Hary Umar Syarif, ST. MT

KETUA

KABID

KABID

DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN & PERTANAHAN KABUPATEN LAHAT

DINAS PU & PENATAAN RUANG KABUPATEN LAHAT BIDANG PU BM & PENGAIRAQN KASI PEMB. & PENINGKATAN JALAN

DINAS PU & PENATAAN RUANG KABUPATEN LAHAT BIDANG PU BM & PENGAIRAQN

KASI PEMB. & PENINGKATAN JEMBATAN

Ir. AlKodra Husain

Andri, ST

Andriansyah, ST., M.Si

KEPALA DINAS

KASI

KASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

Syamsu Rizal Nusir, BSc Rasuan Ansori, SE KETUA

SEKRETARIS

DINAS PU & PENATAAN RUANG KABUPATEN LAHAT BIDANG PU BM & PENGAIRAQN

KASI PEMELIHARAAN JALAN & JEMBATAN

Widi Apriansi, SE KASI

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 479/ Tahun Ke-17/ 17 - 23 Desember 2018

TANGGAMUS

9

Tanggamus Usulkan Penanganan Tebing Rawan Longsor Tanggamus, FAKTUAL - Pemkab Tanggamus, Lampung akan mengusulkan kepada pemerintah pusat melalui Satker Perencanaan dan Pem­ bangunan Jalan Nasional (P2JN) Provinsi Lampung untuk menangani secara teknis tebing yang ada di sepanjang Jalan Lintas Barat (Jalinbar).

Menurut Pj. Sekdakab Tanggamus, Hamid Heriansyah Lubis, saat briefing bersama OPD terkait, usai meninjau salah satu tebing yang longsor di sisi Jalinbar Pekon Batukeramat, kemarin. Pihaknya akan membuat surat kepada P2JN, agar lokasi longsor ditangani. Yang akan diusulkan, pembuatan terasering.

Selain membahas permasalahan tebing yang longsor, dia juga menyampaikan rencana Pemkab Tanggamus untuk memperpanjang Jalan Lingkar Kotaagung, yang saat ini hanya sebatas jalur Kotaagung – Beton.

Padahal jika jalur Beton – Gisting yang longsor, maka sama saja, jalinbar akan putus dan terjadi penumpukan kendaraan, yang pastinya sangat merugikan masyarakat dan pengguna jalan, katanya.

Pemkab berencana untuk memperpanjang jalan lingkar yang sudah ada. Dengan menambah pembangunan pada jalur Beton – Gisting, sehingga jalur alternatif ini benar-benar berfungsi, ujarnya.

Dia mengharapkan kepala pekon dan camat mensosialisasikannya sekaligus meminta izin kepada masyarakat, khusus pemilik lahan di sepanjang Jalinbar yang lokasi tanahnya akan terkena dampak pembangunan tersebut.

“Perlu izin dari pemilik lahan. Kami berharap camat dan kepala pekon bicara dengan masyarakat, agar menyampaikan informasi dan warga merelakan tanah dan tanam tumbuhnya untuk penguatan tebing tersebut,” tuturnya.

Kepala Pekon BatukKeramat, Masranto menyatakan mendukung program tersebut.

Bahkan sejak lama pihaknya telah mengusulkan.

“Kami mendukung, bahkan sejak berapa tahun lalu, kami telah mengusulkannya. Karena jika terjadi longsor, kami juga yang ikut susah membersihkannya. Terkait dengan jalan lingkar,

saya yakin masyarakat akan mendukung karena dengan menyambungnya jalan lingkar tersebut, selain akan membuka akses, masyarakat juga akan diuntungkan, karena harga tanahnya

bisa naik berkali lipat,” ujarnya.

Masranto meminta dalam mensosialisasikan program tersebut, dibekali dokumen tentang rencana program yang akan dilakukan. (DED)

Tanggamus Terima Bupati Tinjau dan Penghargaan Peduli HAM Bantu Korban Kebakaran

Tanggamus, FAKTUAL - Pemerintah Kabupa­ ten Tanggamus, Lampung menerima penghar­ gaan sebagai kabupaten/kota Peduli Hak Azazi Manusia dari Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia (Memkumham) Yasona Laoly.

Penetapan penghargaan diberikan berdasarkan SK Menkumham RI Nomor :

M.HH-01.HA.02.02 tahun 2018, tentang kabupaten/kota Peduli HAM. Dimana bagi Kabupaten Tanggamus, penghargaan ini merupakan penghargaan yang ketiga kalinya.

Penghargaan diserahkan Menkumham Yasona Laoly dan diterima Wakil Bupati Tanggamus, AM. Syafi’i, dalam Peringatan Hari Hak Azazi Manusia ke-70 se-dunia ke 70 tahun 2018, yang dibuka Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, di Kantor Kemenkumham, Jakarta, kemarin.

Penghargaan ini diberikan Menteri Hukum dan HAM untuk memotivasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, untuk melak­ sanakan penghormatan, pelin­ dungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM serta meng­ embangkan sinergitas satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah dalam upaya tersebut.

Atas penghargaan tersebut, Bupati Tanggamus, Dewi Handajani mengucapkan terima kasih kepada Menteri Hukum dan HAM. “Kami bersyu­­­kur dan berterima kasih atas penghargaan ini. Mudahmudahan ini menjadi motivasi bagi kami untuk semakin peduli terhadap HAM di Kabupaten Tanggamus,” katanya.

“Saya minta jajaran Pemkab Tanggamus meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan berbagai pihak, dalam penegakan HAM,” katanya.

(DED)

Tanggamus, FAKTUAL - Kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu mengundang perhatian Bupati Tanggamus, Lampung, Dewi Handajani. Bersama Kepala Pelaksana BPBD Romas Yadi, dia meninjau tiga lokasi kebakaran yakni di Pekon Kampungbaru, Kecamatan Kotaagung Timur, Pekon Sinarmelati, Kecamatan Wonosobo, serta Pekon Penanggungan, Kecamatan Kotaagung.

Saat meninjau di lokasi kebakaran di Pekon Sinarmelati, bupati yang ditemani pemilik rumah Saiful Amri, melihat satu persatu ruangan yang telah habis akibat si jago merah tersebut.

Menurut Saiful Amri, kebakaran terjadi pada Jumat (7/10) lalu sekira pukul 8.30 Wib akibat lilin karena pada saat kejadian, lampu listrik padam, dan lilin kemudian terjatuh.

Kali pertama kali yang terbakar, kata dia,

buku-buku sekolah milik anaknya, api kemudian merembet ke kasur, dan membakar plafon kamar, dan dalam hitungan menit api membesar, hingga menghanguskan seisi rumah.

Usai meninjau dan memberikan bantuan di Pekon Sinarmelati, Dewi sapaan akrabnya, juga meninjau dan memberikan bantuan bagi korban kebakaran di Pekon Penanggungan, yang terjadi Minggu (5/8). Kebakaran tersebut sempat menghebohkan warga Pekon Penanggungan karena terjadi pada siang hari sekitar pukul 14.30 WIB. Bagian rumah belakang berbahan anyaman geribik bambu dan papan membuat api dengan cepat melahap rumah tersebut.

Dewi Handajani menghimbau hendaknya warga selalu meningkatkan kewaspadaan.

(DED)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

RAGAM 10

BENAR BERIMBANG

Edisi 479/ Tahun Ke-17/ 17 - 23 Desember 2018

Gubernur Ajak Lestarikan Budaya Lampung

Bandarlampung, FAKTUAL - Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo meminta seluruh masyarakat Lampung menghargai dan menjaga kelestarian Budaya Lampung.

Menurut gubernur, di tengah kemajuan teknologi budaya Lampung tidak boleh diting­ galkan tapi harus menjadi fundamental kemajuan Lampung.

Kemajuan suatu bangsa terbentuk dari landasan akar budaya masing-masing. Itu

yang diharapkan terjadi. Jangan sampai Lampung maju tetapi jati diri masyarakat memudar,” kata Ridho di depan ribuan warga Lampung pada Parade Seni dan Budaya yang digelar Pemerintah Provinsi Lampung dan DPD Lampung Sai dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional, di Tugu Adipura Bandar­ lampung, kemarin.

Ridho menjelaskan kolaborasi dengan Lampung Sai itu sebagai upaya bersama meng­

Pengurus PWI Pringsewu Dikukuhkan Pringsewu, FAKTUAL - Pengurus Persa­tuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Pringsewu periode 2018-2021 dilantik Plt. Ketua PWI Provinsi Lampung Mizwar, di aula wisata Kolam Renang Paris, Pajaresuk, Pringsewu, kemarin.

Mereka yang dilantik yang merupakan hasil konferkab PWI Kabupaten Pringsewu beberapa waktu lalu, Ketua Budi Karyadi, Sekretaris Agus Suwignyo, dan Bendahara Agus Tri Wahyudi.

Sedangkan di Seksi Organisasi Widodo dan Wahyu Giri Wiladatika. Seksi Pendidikan Nandang Suprianto dan Arif Hidayatullah. Seksi Kesejahteraan Bambang Sumantri dan Supriyanto, Seksi Pemuda dan Olahraga Subali, Seksi Hukum dan Politik Tutor Manalu dan Sapto Pratikno. Seksi Pertanian Bardan Topan dan I Made Setiawan, Seksi Pember­dayaan Desa Jhoni Fahrudin dan Samsuri, Seksi Media Online Mulyono, serta Seksi Hubungan Antarlembaga Ariza Zuzanfri.

Ketua PWI Kabupaten Pringsewu Budi Karyadi dalam sambutannya mengatakan profesi wartawan dewasa ini sedang menghadapi persoalan-persoalan, dimana yang paling sering dikeluhkan adalah masalah profesionalitas wartawan.

PWI Kabupaten Pringsewu akan mela­kukan berbagai pembenahan-pembenahan. Diperlukan jalinan kerjasama antara PWI dengan semua elemen, di antaranya dengan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, dalam rangka menciptakan kondusifitas dan percepatan pembangunan.

Sementara itu, Plt Ketua PWI Provinsi Lampung Mizwar atas nama PWI Provinsi Lampung menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati dan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Pringsewu atas perhatian dan

dukungannya selama ini kepada PWI Kabupaten Pringsewu.

Ketua PWI Provinsi Lampung juga menyatakan bahwa hingga saat ini, kepengurusan PWI Kabupaten Pringsewu merupakan yang terbaik di Provinsi Lampung.

Menurut Mizwar, anggota PWI di Provinsi Lampung saat ini ada 1000 wartawan. Sedangkan di PWI Kabupaten Pringsewu 34 orang anggota, dan 12 di antaranya anggota biasa.

Sementara untuk wartawan berpredikat berkompeten di seluruh Lampung 684 orang.

Dan semuanya memiliki tanggungjawab untuk menangkal berbagai berita bohong (hoax).

Bupati Pringsewu H.Sujadi dalam sam­ butannya mengucapkan selamat atas dilantiknya pengurus PWI Perwakilan Kabupaten periode 2018-2021, sekaligus berharap PWI tetap menjadi mitra baik Pemerintah Kabupaten Pringsewu dengan terus mengawal jalannya roda pemerintahan dan pembangunan, tetap bersikap kritis namun dengan tetap memberikan solusi yang terbaik, yang kesemuanya demi kemajuan dan kemaslahatan masyarakat Kabupaten Pringsewu.

Bupati juga menjanjikan bahwa gedung kantor PWI Kabupaten Pringsewu tidak lama lagi akan dapat ditempati, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja serta profesionalitas wartawan khususnya yang tergabung di PWI Kabupaten Pringsewu.

Hadir pada kegiatan itu jajaran pemerintah kabupaten, DPRD maupun muspida beserta tokoh masyarakat Bumi Jejama Secancanan, juga dilantik pengurus Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) Kabupaten Pringsewu periode yang sama.

(PRI)

ajak, menggerakkan, dan merajut kebhinekaan seluruh kebudayaan di Provinsi Lampung.

Ridho memberikan apresiasi atas kehadiran Duta Besar RI untuk Kroasia Sjachroedin ZP. Menurut Ridho, mantan gubernur Lampung dua periode dan Ketua Umum DPP Lampung Sai itu memberikan pengabdian yang tulus demi kemajuan Lampung.

“Acara ini prakarsa Bapak Sjachroedin sebagai Ketua Umum Lampung Sai yang bertugas di

tempat lain bahkan jauh dari Indonesia. Tetapi Beliau masih ingat Lampung Sang Bumi Ruwa Jurai yang dulu beliau pernah berkarya dan berdarma bhakti di sini. Walaupun penugasan dan pengabdian selesai, darma bhakti tidak pernah surut,” ujar Ridho.

Pada bagian lain, Ketua Harian DPP Lampung Sai, Rycko Menoza SZP, selaku ketua Panitia Pelaksana melaporkan pagelaran Pawai Seni dan Budaya tersebut dipersembahkan untuk seluruh guru dan siswa di Provinsi Lampung.

Tujuannya memberikan kesempatan dan menghibur guru dan siswa yang khususnya baru saja melaksanakan ujian tengah semester, kata Rycko.

Selain itu, untuk memberikan hiburan kepada masyarakat Lampung sekaligus melestarikan nilai seni dan budaya warisan leluhur. Acara ini diharapkan mampu menghargai dan mengelola serta melestarikan kesenian daerah.

“Pawai menghadirkan seluruh adat dan budaya Lampung yang terdiri dari Sai Batin dan Pepadun. Kami juga menampilkan seluruh budaya yang ada di tiap provinsi,” katanya.

Setelah pembukaan berakhir, pagelaran seni dan budaya tersebut berlanjut dengan pawai keliling Bandarlampung. Rute pawai dimulai dari Tugu Adipura dan berakhir di Taman Gajah Bandarlampung. Kemudian, dilakukan pemberian berbagai penghargaan dan hadiah bagi pemenang pawai.

Di akhir acara Ridho berpesan kepada seluruh generasi muda Lampung untuk tetap ingat, kemajuan semua dan kemajuan daerah dilandasi dan berakar dari Budaya Lampung yang merupakan nilai-nilai luhur masyarakat Lampung.

“Jangan sampai kemajuan menghilangkan identitas masyarakat Lampung,” kata Ridho.

(AGA)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 479/ Tahun Ke-17/ 17 - 23 Desember 2018

Pantai Klara Tempat Wisata Eksotis

B

AGI yang sudah berkunjung ke Lampung tentu sudah mengenal pantai cantik yang satu ini. Pantai Klara merupakan tempat wisata yang eksotis. Pantai ini tak hanya menyuguhkan air yang bening, tapi juga dengan latar belakang pohon nyiur yang berbaris rapi di sepanjang bibir pantainya.

Pantai Kelapa Rapat ini lebih dikenal sebagai Pantai Klara karena banyaknya pohon kelapa yang berjejer rapat di sepanjang pantai.

Pantai Klara ini berpasir putih dan halus.

Tak heran jika anak-anak kecil sangat suka bermain pasir di sini. Pantainya sangat tenang dan damai sehingga sangat cocok untuk sekedar melepas penat bekerja seminggu. Pantai ini juga dikenal mempunyai kondisi air laut yang sangat bening. Jadi tidak heran kalau banyak wisatawan yang akan merasakan ketenangan, meski hanya memandang ke arah lautan.

Jika ingin menikmati suasana di tengah laut, Anda bisa berjalan ke dermaga melewati bentangan jembatan kayu. Di dermaga ini terdapat gazebo yang sangat cocok untuk menikmati keindahan laut dan pantai di sini, sambil sesekali menjulurkan kaki ke laut. Menarik banget kan?

Dermaga dan gazebo ini sepertinya dibangun oleh TNI Angkatan Laut, karena terdapat nama mereka yang terpampang di atap gazebo ini. Tak heran jika TNI Angkatan Laut memberi nama mereka karena lokasi ini merupakan tempat latihan bagi Batalyon Infanteri 7 Marinir Piabung.

Keberadaan gazebo ini paling tidak menunjukkan kepedulian TNI terhadap kondisi wisata di Pantai Klara ini.

Jika ingin berenang di laut, ada tempat penyewaan ban karet juga. Ombaknya yang tenang dan dangkal, memung­ kinkan anak-anak bermain dan berenang

sepuasnya. Orang tua yang ingin mengawasi anak-anaknya bisa menyewa pondokpondok kecil hanya dengan Rp. 25.000 – Rp. 50.000 sewa per hari. Bagi yang ingin snorkeling ataupun diving, juga bisa menyewa peralatannya di sini.

Bagi orang dewasa yang ingin mencoba tantangan bermain air yang seru, Anda bisa menyewa perlengkapan kano. Kano ini dapat disewa Rp. 15.000 selama satu jam. Dengan berbagai pilihan aktivitas wisata yang bisa dilakukan, tidak heran kalau tempat ini menjadi lokasi liburan baik mereka yang sudah berkeluarga ataupun belum.

Meskipun belum dikembangkan secara maksimal, namun Pantai Klara berusaha memberikan sarana dan prasarana yang dibilang cukup memadai. Sudah terdapat toilet maupun tempat mandi dan berbilas.

Banyak juga warung makanan yng menyediakan berbagai makanan dan minuman.

Lokasi Pantai Klara ini tidak begitu jauh dari pusat Kota Bandar Lampung, dan bisa ditempuh dalam 1 jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan bermotor.

Untuk menuju lokasi wisata yang masuk wilayah administrasi Kabupaten Pesawaran ini, Anda harus berhadapan dengan medan jalan yang menantang. Jalan yang dilalui tidak mulus, bahkan berlubang-lubang di banyak bagiannya. Diharapkan pemerintah setempat dapat melakukan perbaikan jalan mengingat lokasi wisata ini banyak dikunjungi wisatawan.

Untuk masuk kawasan pantai ini pun terbilang cukup murah. Tiket dikenakan Rp. 10.000 per orang, jika membawa sepeda motor Rp. 15.000 per motor, dan yang mem­ bawa mobil dikenakan tarif Rp. 20.000 per mobil. Harga tersebut sudah termasuk harga parkir kendaraan. Cukup murah dan tidak memberatkan isi kantong bukan? Indonesia itu memang sangat indah kawan! (DBS)

WISATA

11

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 479/ Tahun Ke-17/ 17 - 23 Desember 2018

LAMPUNG TIMUR

12

Lamtim Raih Penghargaan Peduli HAM Lampung Timur, FAKTUAL - Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) kembali raih penghargaan. Ini kali menyabet penghargaan penetapan kabupaten/kota Peduli Hak Asasi Manusia pada2017, dalam Peringatan Hari HAM sedunia tahun 2018, di kantor Kemen­ trian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, di Jl. HR. Rasuna Said kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan.

Peringatan Hari HAM sedunia yang meng­ angkat tema “Sinergi Kerja Peduli Hak Asasi Manusia” ini dibuka Kementrian Kemenkumham dengan menggelar beberapa kegiatan donasi buku, lomba cerdas cermat, lomba dan pameran foto HAM, seminar tentang bisnis, penayangan Film HAM, workshop tentang disabilitas mental, talk you rights, respect for all, fun walk, dan pameran HAM. Dari 90 kabupaten/kota pencapaian Lampung Timur tersebut berdasarkan parameter kriteria dari Kemenkumham Republik Indonesia dengan total hasil nilai mencapai angka 78.34. Hasil total nilai tersebut dijumlahkan dari beberapa kriteria parameter yakni: hak atas kesehatan mencapai nilai 73,52, hak atas pendidikan mencapai nilai 95,27, hak perempuan dan anak 68,27, hak atas kependudukan 56,27, hak atas pekerjaan mencapai nilai 42,27, hak atas perumahan mencapai nilai 42,52, hak atas lingkungan yang berkelanjutan mencapai nilai 65,27. (IRI)

Kodim 0429 Lamtim Beroperasi

Lampung Timur, FAKTUAL - Kodim 0429 Lampung Timur (Lamtim) beroperasi setelah Pangdam II/Sriwijaya Mayjen Irwan meresmikan Komando Distrik Militer (Kodim) 0429/Lampung Timur yang terletak di Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, kemarin.

Kedatangan Pangdam II/Sriwijaya Mayjen Irwan di Kodim 0429 Lampung Timur dengan didampingi Kapolda Lampung Irjen Purwadi Arianto dan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Susilo Yustinus, disambut langsung oleh Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim dan Wakil Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari, Dandim 0411/LT Letkol Czi Burhanudin, Ketua DPRD Lampung Timur Ali Johan Arif, serta Kapolres Lampung Timur AKBP Taufan Dirgantoro.

Pada peresmian tersebut dilaksanakan upacara yang mana Pangdam II/Sriwijaya Mayjen Irwan bertindak selaku Inspektur Upacara. Sementara itu selaku Komandan Upacara ialah Letkol Inf CH.Prabowo.

Usai Upacara Pangdam II/Sriwijaya Mayjen Irwan bersama Bupati Lampung Timur dan rombongan melakukan penandatanganan prasasti dilanjutkan dengan penekanan tombol serta pembukaan selubung papan nama satuan dan pengguntingan pita sebagai tanda diresmikannya Kodim 0429 Lampung Timur itu.

Dalam amanatnya, Mayjen Irwan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang telah bekerja keras

membangun Kodim 0429.

“Saya ucapkan terimakasih kepada bupati, wakil bupati, DPRD dan seluruh komponen masyarakat yang telah bekerja keras membantu berdirinya kodim 0429 ini termasuk tokoh pemuda, tokoh masyarkat, tokoh agama, alim ulama sehingga Kodim ini dapat terebentuk dalam rangka membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur,” katanya Menurut Irwan, pihaknya akan segera menempatkan personilnya di Kodim 0429 serta melengkapi persenjataan dan materi lainnya.

Sesuai dengan rencana, TNI angkatan darat memenuhi personil Kodim 0429 Lampung Timur ini secara bertahap, akan dilengkapi oleh angkatan darat mungkin sampai 2 atau 3 tahun ke depan termasuk alat-alat lainnya seperti persenjataan dan materi-materi lainnya, katanya.

Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim bersyukur dapat merealisasikan janjinya ketika baru dilantik.

“Terkait Kodim ini, seperti yang saya sampaikan dahulu bersama pak Zaiful yakni beberapa hari setelah dilantik, Alhamdulillah saya dan pak Zaiful juga dibantu pak Johan dan kawan-kawan di DPRD sepakat untuk bagaimana ketertiban dan keamanan di Lampung Timur menjadi faktor utama yang kami perhatikan dan jadikan prioritas salah satunya dengan adanya Kodim ini dan alhamdulillah terwujud,” katanya. (IRI)

Bupati Lamtim Berangkatkan Peserta Wisata Rohani

Lampung Timur, FAKTUAL - Bupati Lampung Timur (Lamtim) Chusnunia Chalim memberang­ katkan peserta Wisata Rohani (Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Islam), di halaman Rumah Dinas, kemarin. (13/12/2018).

“Selamat jalan, semoga lancar dan ada manfaat yang dapat dipetik dari perjalanan sepiritual ini, selama disana ibu dan bapak dapat mendoakan semoga pemimpin-pemimpin di Lampung Timur dijauhkan dari khianat kepada rakyat, tetapi tetap setia memberikan dan menjadi jalan kebaikan untuk rakyat Lampung Timur,” katanya.

“Saya berharap kegiatan ini dapat membawa keberkahan untuk kita semua, pulang dari kegiatan ini bapak dan ibu semakin semangat lagi, menjaga kerukunan, ketertiban, dan keamanan karena garda terdepan ketertiban, keamanan, kerukunan, persatuan dan kesatuan di Lampung Timur ini ada di pundak tokohtokoh masyarakat yang kita harapkan bersiap dan selalu bersedia untuk bersama-sama bergandeng tangan menjadi benteng keutuhan dan kesatuan Republik Indonesia,” kata dia.

Kegiatan yang bertujuan meningkatkan iman dan taqwa peserta kepada Tuhan Yang Maha Esa sekaligus sebagai sarana menambah ilmu pengetahuan keagamaan itu diikuti 40 orang yang tediri dari 5 orang peserta beragama Budha yang akan berangkat ke Yogyakarta, 5 peserta Hindu ke Bali, 5 peserta Kristen ke Medan Sumatera Utara, 5 peserta Katolik ke Manado Sulawesi Selatan, serta 20 orang beragama Islam berangkat umroh.

Adapun waktu pelaksanaan bagi ke 40 peserta dibagi menjadi dua waktu antara lain, bagi peserta non muslim berangkat pada Kamis 13 Desember 2018 dan bagi peserta muslim berangkat Minggu, 16 Desember 2018.

“Alhamdulillah Sebentar lagi kami akan diberangkatkan umroh Pemda Lampung Timur, semenjak kepemimpinan Chusnunia dan Zaiful kami merasakan manfaatnya, baik pembangunan infastruktur ataupun pembangunan mental spiritual. Saya ucapkan terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sehingga kami dapat ikut dalam perjalanan spiritual ini,” kata Winarti peserta umroh. (IRI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

TULANGBAWANG 13 LSM Menduga Terjadi Penyimpangan DD di Trimulya Jaya BENAR BERIMBANG

Edisi 479/ Tahun Ke-17/ 17 - 23 Desember 2018

Tulangbawang, FAKTUAL - Aliansi LSM Batik dan LSM LPPD, Tulangbawang (Tuba), Lampung menemukan adanya dugaan penyimpangan Dana Desa (DD) Kampung Trimulya Jaya, Kecamatan Banjaragung.

Alasannya, terjadi mark up satuan harga dalam memperkirakan pagu anggaran kegiatan khususnya fisik.

Ketua LSM Batik, Nawi dan Ketua DPD LSM LPPD Kabupaten Tulangbawang, Aliyanto, kemarin, mengatakan, terdapat indikasi penyimpangan dana desa Kampung Trimulya Jaya dengan kerugian negara mencapai sekira Rp73 juta.

Indikasi penyimpanan dana desa oleh TPK dan aparatur Kampung Trimulya Jaya itu dilakukan dengan adanya mark up satuan harga pada tiga kegiatan pembangunan infrastruktur kampung.

Di antaranya, pembangunan jalan onderlagh dengan volume panjang 360 meter dan lebar 3 meter dengan pagu Rp114,704 juta.

Padahal pada pekerjaan jalan onderlagh sepanjang 360 meter dengan lebar 3 meter hanya membutuhkan biaya sekira Rp.62.140.000 ditambah pajak Rp.13.764.480. Terdapat indikasi kerugian negara sekira Rp.38.799.520 pada pembangunan jalan onderlagh tersebut, katanya.

Selanjutnya, indikasi adanya kerugian negara juga terdapat pada pembangunan drainase sepanjang 245 meter dengan pagu Rp.85.765.200.

Setelah dihitung, pekerjaan itu semestinya hanya menghabiskan dana Rp.52.800.000 jika dibebankan pajak 12% (Rp.10.291.824). Berarti masih terdapat indikasi kerugian negara sekira Rp.22.673.366, kata mereka.

Indikasi kerugian negara lainya terjadi pada pembangunan sumur bor dengan total dianggarkan Rp.38.500.000.

“Setelah kami hitung, pada pembangunan sumur bor ini hanya menghabiskan anggaran Rp.13.350.000, dan pembangunan tower Rp.8.960.000. Jika ditambah pajak 12% hanya Rp.4.620.000,” ujarnya.

Dalam pembangunan sumur bor dan tower itu, katanya, terindikasi adanya kerugian negara

sekira Rp.11.570.000.

“Selain itu, pembangunan dua unit goronggorong senilai Rp.17 juta dan Rp.18 juta di Kampung Trimulya Jaya juga diduga fiktif.

Untuk itu kami juga masih melakukan invertigasi,” katanya.

Nawi menduga, indikasi mark up dalam menentukan harga satuan itu telah direncanakan pihak kampung bekerjasama dengan konsultan dan pendamping desa.

Semacam ada konspirasi untuk mengambil keuntungan pribadi dalam penggunaan dana desa ini. Hal ini mesti segara disikapi dan diusut

Sesepuh Siliwangi Denteteladas Tagih Janji Winarti Tulangbawang, FAKTUAL - Sesepuh Pejuang Siliwangi, Kecamatan Dentete­ ladas mengharapkan Bupati Tulangba­ wang (Tuba), Lampung, Winarti menepati janjinya.

“Sudah tiga kali berturut-turut, saya selalu mendukung sepenuhnya pada masa pencalonan Winarti. Saya ingin bertemu dengan Bupati Tulangbawang, Winarti. Saya berharap dia menempati janji kepada sesepuh Pejuang Siliwangi, Kecamatan Denteteladas,“ kata Adi Sukamto, kemarin. “ Pada 2009, Winarti meminta dukungan kepada kami agar dia terpilih menjadi anggota DPRD tahun 20092014, selanjutnya tahun 2014, lagi - lagi meminta dukungan untuk menjadi anggota DPRD , dan belum selesai mengakhiri masajabatan selaku ketua DPRD, kembali lagi dia meminta du­ kungan untuk menjadi bupati berpa­ sangan dengan Hendriwansyah, dan semua berhasil,” ujarnya.

“Setelah Winarti menjadi ketua

DPRD dua periode dilanjutkan menjadi bupati, Alhamdulillah, dia tidak ada sama sekali pengertian kepada kami khususnya Pejuang Siliwang yang ada di Kecamatan Denteteladas,” katanya.. “ Tidak ada pengertian sama sekali terhadap kami, yang ada hanya mem­ berikan baju jaket yang bertuliskan Win-Hendri, jadi saya ke kantor Pemda Tulangbawang hanya untuk menemui bupati guna meminta pengertian, jangan saat ada keperluan, kami dibutuhkan setelah itu kami ditinggalkan,” ujarnya.

Edi Sukamto mengakui, mereka tidak memiliki perjanjian tertulis. “Apa ya, dia tidak punya hati nurani untuk mem­ berikan pengertian terhadap lembaga kami,” katanya.

Menurutnya, Pejuang Siliwangi Kecamatan Denteteladas beranggotakan yang masih aktif 40 orang. “Semuanya kami arahkan untuk mendukung Winarti dan ini bukan untuk kepentiangan pribadi namun lembaga,” tuturnya.

(BUD)

tuntas oleh Pemerintah Kabupaten Tulangbawang melalui Inspektorat, tuturnya.

Pihaknya juga mempertanyakan anggaran konsultan teknis dalam Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Kampung (ADK).

Menurutnya, tidak ada anggaran untuk jasa konsultan pada RAPB Kampung Trimulya Jaya tahun 2018 yang masuk dalam DD maupun ADK. “Terus diambil dari pos anggaran apa dan siapa jasa konsultan teknis yang dimaksud.

Hal ini tentunya menjadi pertanyaan dan mesti ditindaklanjuti,” katanya.

Ia menduga, besarnya biaya yang dihitung dalam menentukan HPS lantaran ada jasa untuk membayar konsultan. “Terus apa peran pendamping desa,” katanya.

Sementara, Kepala Kampung Trimulya Jaya Ujang, mengklaim pihaknya tidak melakukan penyimpangan penggunaan Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Kampung (ADK) tahun 2018.

Menurut Ujang, pembangunan dilaksanakan sesuai RAB yang dibuat konsultan. Ia mengatakan, tidak ada mark up satuan harga dalam pem­ bangunan di kampungnya. (MUH)

Dinas Kominfo Tuba Hutang Miliaran Rupiah Tulangbawang, FAKTUAL - Dampak APBD-P tahun 2018 tidak disetujui provinsi menyebabkan Dinas Kominfo Kabupaten Tulangbawang (Tuba) harus berhutang miliaran rupiah terhadap media dikarenakan menggunakan Perbub .

Dinas Kominfo Tulangbawang harus menelan pil pahit akibat APBD-P 2018 tidak disetujui Pemerintah Provinsi Lampung. Dana publikasi / advetorial terhadap seluruh awak media seTulangbawang tidak terbayarkan.

Murni, kepala Biro Harian Fajar Sumatra mengatakan dengan menggunakan Perbub, Dinas Kominfo hanya diberikan anggaran tambahan Rp 400 juta, sementara dana publikasi yang harus dibayarkan pada 2018 sekira Rp 2 miliar.

Menurut Kabid Pengelola Media Informasi Tuba, Rizalman Piin, dana tersebut akan dibayarkan pada anggaran 2019 mendatang.

“Ini dampak dari APBD-P Kabupaten Tulangbawang yang tidak disetujui Pemerintah Provinsi dan ahirnya memakai Perbub. Dan ini merupakan sejarah baru bagi Pemkab Tuba yang dipimpin Bupati Winarti, mengingat selama kepemimpinan terdahulu, semua APBD-P setelah disahkan DPRD selanjutnya dilakukan evaluasi provinsi yang akhirnya disetujui. Pada masa kepemimpinan Winarti yang juga mantan ketua DPRD Tubadua periode harus meng­ gunakan Perbub,” katanya.

Sementara itu Kepala Biro Surat Kabar Harian Trans Lampung Alamsyah mengatakan, semua awak media cetak, online, dan ekektronik Kabupaten Tulangawang mengeluh, mengingat

publikakasi yang harus dibayarkan Dinas Kominfo kepada SKH Trans Lampung senilai puluhan juta rupiah lebih ternyata pada anggaran 2019 mendatang.

“Perlu diketahui dana Publikasi APBD murni tahun 2018 sekira Rp 2,5 miliar itu perlu dipertanyakan kemana, apalagi sampai pada Agustus 2018 dana tersebut sudah habis terpakai, sementara ini, sudah memasuki ahir tahun tentunya kami harus mempertanggung jawabkan kepada masing-masing perusahaan,” katanya.

Kabid Pengelola Media Informasi Tuba,Rizalman Piin mengatakan, pada 2018, Dinas Kominfo dianggarkan dana Rp 2,6 m sementara dianggarkan tambahan Dinas Kominfo hanya diberikanRp 400 juta Di dalam pengajian di APBD-P tahun 2018, Dinas Kominfo mengajukan anggaran tambahan sekira Rp 1 miliar, seiring berjalannya waktu karena memakai Perbub, Dinas Kominfo hanya diberikan tambahan Rp 400 juta.

Menurut Rizalman, Dinas Kominfo pada 2017 dianggarkan Rp 2,6 miliar yang direalisasikan kepada 84 media dan di tahun 2018 dengan anggaran yang sama tetapi ada penambahan media sekita 106, sampai dengan anggaran APBD-P semakin bertambah menjadi 160 media lebih.

“Dengan banyaknya media pada tahun ini, terutama media online, dengan dana tersebut tidak cukup apalagi dalam APBD-P, kami hanya mendapat dana tambahan sekira Rp 400 juta,” katanya.

(MUH)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

TULANGBAWANG 14 Bupati Tuba Serahkan ADK Tahap II BENAR BERIMBANG

Edisi 479/ Tahun Ke-17/ 17 - 23 Desember 2018

Tulangbawang, FAKTUAL - Bupati Tulang­ bawang (Tuba), Lampung, Winarti menyerahkan bantuan laptop dan Alokasi Dana Kampung (ADK) tahap kedua secara simbolis, pada lanjutan kunjungan kerja ke kecamatan-kecamatan, kemarin.

Kunjungan tersebut di Kecamatan Gedung­ meneng, dengan titik kumpul acara di Kampung Gedung Bandarrahayu. Winarti juga sidak ke Puskesmas, dalam upaya memastikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan dapat benar-benar terjamin.

Saat merealisasikan program tersebut, 50 laptop secara simbolis dibagikan untuk insan pendidikan, dan program itu sudah lama ditunggu direalisasikan, secara bertahap mulai terealisasi untuk membantu kegiatan administrasi sekolah dan juga siswa, total keseluruhan 1000 unit di tahun depan.

“Hari ini saya datang bersama teman-teman, mari sama-sama kenal dengan para kepala SKPD dan saling gotong royong bekerja menyelesaikan permasalahan,” tutur Winarti.

Sementara, menyikapi permasalah jalan dan listrik di Kecamatan Gedungmeneng, dia mengatakan, saat ini presiden RI memiliki program Desa Terang, dan hal tersebut merupakan program prioritas.

“Masyarakat jangan termakan oleh omongan provokator, seperti halnya masalah sutet, banyak masyarakat terprovokasi untuk minta ganti rugi tanah dengan tidak sesuai, sehingga pembangunan sutet terganggu,” katanya.

Selanjutnya kunjungan dilanjutkan dengan sidak ke Puskesmas Gedungmeneng, lokasi pelayanan kesehatan itu melayani rawat inap bersalin, dengan layanan 24 Jam. (MUH)

Polres Tuba Ungkap Pencurian Mobil Tulangbawang, FAKTUAL - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tulangbawang (Tuba), Lampung, menggelar Konferensi Pers tentang mengungkap sindikat pencurian mobil dan motor, di Mako Polres setempat, kemarin.

Kegiatan itu dipimpin Kapolres Tulang Bawang AKBP Syaiful Wahyudi bersama Wakapolres Kompol Djoni Aripin, Kapolsek Banjar Agung Kompol Rahmin, Kasat Reskrim AKP Zainul Fachry, dan Kasubbag Humas Iptu Endri Junaidi.

Kapolres mengatakan, ada dua kelompok sindikat pencurian mobil dan motor yang berhasil diungkap.

“Kelompok pertama dengan pelaku SU (38), warga Kampung Sido Mulyo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, pelaku HI (30) dan IS (29), warga Dusun I, Kota Negara, Kecamatan Kadang Suku II, Kabupaten OKU (ogan komering ulu) Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan kelompok kedua dengan pelaku HE (36), warga Kampung Bujuk Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, yang mana pelaku HE ini sekarang sudah ditahan di Polres Way Kanan karena terlibat tindak pidana disana,” ujarnya.

Dari kelompok pertama, petugas kami berhasil menyita BB berupa mobil truck merk

mitsubishi canter warna kuning BE 9028 LP, mobil truck merk mitsubishi canter warna kuning tanpa bak belakang KE 1752 CB dan HP (handphone) Nokia type 105 warna hitam.

Sedangkan dari kelompok kedua, petugas kami berhasil menyita BB berupa mobil carry merk suzuki pikab warnaa hitam tahun 2014 dan sepeda motor honda CBR warna hitam chasis merah.

“Kelompok pertama ini di duga kuat sebagai pelaku lintas provinsi yang terdapat banyak TKP (tempat kejadian perkara) di luar wilayah hukum Polres Tulangbawang, sedangkan kelompok kedua terdapat 14 TKP di wilayah hukum Polres Tulangbawang dengan rincian 12 TKP motor dan 2 TKP mobil,” katanya.

Bagi warga yang merasa mobil truck merk mitsubishi canter warna kuning, agar kiranya dapat segera datang ke Mapolres Tulang Bawang dengan membawa bukti berupa surat-surat tanda kepemilikan (STNK dan BPKB).

“Karena ada satu unit mobil truck yang telah berhasil kami ungkap, tetapi pemiliknya sampai sekarang belum kami ketahui.” ujarnya.

Para pelaku akan dijerat dengan Pasal 363 KUHPidana tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman pidana penjara paling lama 7 tahun. (MUH)

Tulangbawang Terima Anugerah Peduli HAM

Tulangbawang, FAKTUAL – Bupati Tulangba­ wang Hj. Winarti menerima penganugrahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berupa penghargaan sebagai Pemerintah Kabupaten yang peduli hak asasi manusia, Selasa (11/12/2018). Dengan diraihnya penghargaan tingkat nasional dimasa kepemim­ pinan Bupati Tulangbawang Hj. Winarti perem­ puan bergelar adat Pangeran Suri ini meng­ ucapkan rasa syukur atas capaian prestasi tersebut.

“Saya bersyukur Alhamdulillah, karena atas kerja keras kita dalam mengawal kehidupan bermasyarakat untuk saling menjaga agar tidak terjadi konflik, dan masyarakat bisa saling menghargai dalam kebersamaan serta mendapatkan hak-haknya, akhirnya dihargai Pemerintah Pusat, Tulang Bawang memperoleh nilai tertinggi seprovinsi Lampung dengan kriteria “Kabupaten Peduli Ham” tutur Bupati.

“Sehingga penghargaan ini wujud dari keberha­ silan kerja keras kita semua, ini saya dedikasikan untuk seluruh wargaku masyarakat Tulangba­ wang, karena kita hidup di daerah, kita hidup di lingkungan kerja, dan kita saling menghargai hak asasi sesama, saya sekali lagi berterimakasih,” jelas Bupati beberapa saat setelah menerima penghargaan.

Adapun dijelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli dan bertepatan dengan Hari HAM Sedunia, yang jatuh pada tanggal 10 Desember 2018,

Kementerian Hukum dan HAM memberikan penghargaan kepada sejumlah Kota/Kabupaten Peduli HAM yang digelar di Kantor Kemenkum HAM RI. Penghargaan bagi Kota/Kabupaten Peduli HAM ini diberikan langsung oleh Presiden RI diwakili Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, diharapkan dapat memotivasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM serta meng­ embangkan sinergitas satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah dalam rangka penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM. Selain itu pula, memberikan penilaian terhadap struktur, proses dan hasil capaian kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan penghormatan, pelin­ dungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM. Lalu penilaian tersebut berdasarkan laporan data yang dikirim oleh Kabupaten/ Kota yang berisi laporan tentang Hak atas Pendidikan, Hak atas Kesehatan, Hak atas Perempuan dan Anak, Hak atas Kependu­dukan, Hak atas Pekerjaan, Hak atas Perumahan, Hak atas Lingkungan yang berkelanjutan. Laporan data tersebut dihimpun oleh Bagian Hukum dan Perundangundangan dari Satker terkait disetiap Kabupaten dan diserahkan kepada Kantor Wilayah Lampung Kementerian Hukum dan HAM dan diteruskan ke Dirjen HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.(MUH)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

WAYKANAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 479/ Tahun Ke-17/ 17 - 23 Desember 2018

15

Penilaian Lomba Kesrak di Sri Numpi Waykanan, FAKTUAL - Kampung Sri Numpi Kecamatan Bumi Agung dinilai sebagai peserta Lomba Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga-Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga (Kesrak PKK-KKBPK) Kesehatan Tingkat Provinsi Lampung tahun 2018, Senin (10/12/2018).

Acara tersebut langsung dihadiri oleh Bupati H. Raden Adipati Surya, S.H., M.M, Jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Ketua TP PKK Hj. Dessy Afriyanti Adipati, Wakil Ketua TP PKK Hj. Thurismawaty Edward Antony beserta para pejabat dilingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.

Menyampaikan Sambutan tertulisnya Bupati Raden Adipati Surya mengatakan Mengingat pentingnya peranan keluarga dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka keluarga perlu memperoleh pembinaan dan peningkatan di bidang kesejahteraan dan keta­ hanan keluarga secara baik dan optimal yang meliputi : Fungsi keagamaan, fungsi pendidikan, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi, fungsi ekonomi dan fungsi kelestarian lingkungan. Fungsi-fungsi tersebut menjadi motivasi untuk lebih berusaha meningkatkan kualitas keluarga.

Dikatakannya pemberdayaan keluarga menjadi amat penting, mengingat saat ini makin maraknya penyalahgunaan Narkoba dan prilaku yang menyimpang dilakukan sebagian dari generasi muda kita. Hal ini merupakan tanggungjawab bersama untuk mengatasi hal-hal tersebut yang tentunya harus kita mulai dari keluarga kita.

“Keberhasilan Kampung Sri Numpi menjadi wakil Kabupaten Way Kanan dalam lomba Kesrak PKK-KKBKP-KESEHATAN Tingkat Provinsi Lampung tahun ini, tentunya berkat kerja keras dan kerjasama antara aparat Kampung Sri Numpi, masyarakat serta Pemerintah Kabupaten Way Kanan,”Jelas Bupati Alumni Kehormatan IPDN Jatinangor jawa Barat itu “Saya ucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada masyarakat Kam­pung Sri Numpi atas kerja keras dan partisi­ pasinya untuk mempersiapkan kegiatan ini, sehingga dapat diikut sertakan pada lomba Kesrak PKK-KKBKP-Kesehatan Tingkat Provinsi Lampung,”Sambungnya “Kami menyadari bahwa di Kampung Sri Numpi masih banyak kekurangan, namun itu merupakan motivasi bagi kami untuk terus berusaha mensejajarkan diri dengan Kampung di Kabupaten/kota lain di Provinsi Lampung.

Untuk itu diharapkan kepada Tim Penilai agar mengadakan pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat khususnya di Kampung Sri Numpi dan umumnya di Kabupaten Way Kanan, sehingga akan tercipta keluarga yang berkualitas dan

masyarakat yang sehat, makmur dan sejahtera,” Imbuh Bupati ayah tiga anak itu Kepada seluruh SKPD dan instansi terkait, Raden Adipati Surya meminta agar dapat terus memberikan perhatiannya terutama pasca lomba berlangsung. Masyarakat setempat tetap perlu mendapat perhatian, karena mereka telah bersusah payah dan bergotong royong mem­bangun Kampung dalam rangka menunjuk­ kan peran serta dalam pembangunan di Kabu­ paten Way Kanan yang kita cintai ini.

“Kepada Tim Penilaian Provinsi Lampung, kiranya dapat melakukan penilaian dengan tidak mengesampingkan upaya dan kerja keras masyarakat Kampung Sri Numpi, sehingga tujuan dari kegiatan ini benar-benar dapat tercapai dan membawa manfaat secara luas bagi masyarakat Kabupaten Way Kanan, yang pada akhirnya tentunya kami sangat berharap Kampung Sri Numpi menjadi terbaik dalam penilaian lomba ini,” Tutup Bupati Kelahiran 15 September 1978 itu.

Sementara, PKK-KKBPK-Kesehatan Tingkat Provinsi Lampung, Hj. Dessy Afriyanti Adipati

menyampaikan Laporannya, Dessy Afriyanti Adipati menyampaikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan itu berdasarkan Pedoman pelaksanaan kesatuan gerak PKK KKBPK – Kesehatan tahun 2018,Petunjuk Teknis Kesatuan Gerak PKK KKBPK – Kesehatan tahun 2018 serta surat keputusan bupati way kanan nomor : 416b./IV.II-WK/HK/2018 tentang pembentukan tim pelaksana Kesatuan Gerak PKK KKBPK– Kesehatan Kabupaten Way Kanan tahun 2018.

Tak Hanya itu kegiatan tersebut juga didasari Surat Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung Nomor:: 2899/Bl.102/j.5/2018, tanggal 30 Oktober 2018 tentang Penilaian Kesrak PKKKB-Kesehatan tingkat provinsi lampung tahun 2018 dan Hasil Rapat Koordinasi Lintas Sektoral tanggal 07 November 2018, tentang Rapat Persiapan Lomba Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga-Keluarga BerencanaKesehatan Tingkat Provinsi Tahun 2018.

“Tujuan Kegiatan ini Untuk meningkatkan cakupan pelayanan yang adil dan berkualitas dalam program pemberdayaan kesejahteraan keluarga, keluarga berencana dan kesehatan

sebagaimana tertuang dalam upaya pencapaian RPJP-RPJMN,” Terangnya Untuk diketahui kegiatan yang telah dilaksanakan yakni Pembinaan dan monitoring pelaksanaan Kesrak PKK KB–Kesehatan bulan Oktober sampai dengan Desember 2018, Kegiatan terpadu antara Bina Keluarga Balita, Bina keluarga remaja, bina keluarga Lansia dan pusat informasi, konseling remaja, dan Pelayanan Iva Tes, Pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas), Pembentukan “nuwa curhat” guna pencegahan kekerasan terhadap anak dengan melaksanakan Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR), Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dan Kegiatan Posyandu Terintegrasi, Meningkatkan cakupan KB baru MKJP, meningkatkan kerajinan tangan (UP2K dan UPPKS), Pemanfaatan pekarangan dengan dibuatnya kebun kolektif dan kebun sayuran, dan Terpilihnya Kampung Sri Numpi sebagai pelaksana terbaik mengikuti Lomba Kesrak PKK KB– Kesehatan Tingkat Provinsi tahun 2018.

(MAN)

Wakil Bupati Way Kanan Kunker ke Jambi Ratusan Operator Dapodik Terima Insentif

Way Kanan, FAKTUAL - Wakil Bupati Way Kanan, Provinsi Lampung, Edward Antony Study Comvaratif ke Kota Terpadu Mandiri ( KTM ) Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, kemarin.

Dalam kunjungannya, Edward Antony didampingi kepala dan unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan, Dians Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan dan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah yang disambut Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, Roby Nahliansyah beserta jajaran.

Pada kesempatan tersebut, Edward Antony memaparkan tentang Kopi Robusta Putri Malu yang sedang dikembangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.

Menurut pria kelahiran Muara Enim itu, Pemerintah Kabupaten Way Kanan berencana menjadikan Kota Terpadu Mandiri yang terletak di Kecamatan Blam­banganumpu menjadi Wisata Argowisata sehingga dapat membantu di sektor peningkatan perekonomian masyarakat. (MAN)

Way Kanan, FAKTUAL - Ratusan Operator Data Pokok Pendidikan (Dapodil) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) menerima insentif dari pemerintah daerah yang diserahkanBupati Way Kanan, Lampung, Raden Adipati Surya, di Gedung Serba Guna (GSG)setempat, kemarin.

Menurut Adipati, panggilan akrab Raden Adipati Surya, Data Pokok Pendidikan yang disebut dengan Dapodil merupakan data tunggal melalui suatu sistem yang dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat Data Satuan Pendidikan, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan substansi pendidikan yang bersumber dari Satuan Pendidikan secara terus menerus diperbaharui secara online.

Mengingat pentingnya suatu data yang merupakan kumpulan fakta sebagai suatu sumber informasi yang tepat dan akurat untuk mendorong peningkatan lembaga PAUD terakreditasi, maka Pemerintah Kabupaten Way Kanan mengalokasikan anggaran untuk mendukung kebutuhan operasional pendataan Dapodik PAUD dan PNF di tingkat satuan pendidikan maupun di tingkat daerah berupa insentif operator.

“Saya berharap dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan peran Operator Dapodik PAUD dan PNF untuk lebih meningkatkan kinerjanya, selalu aktif dalam update data, baik secara online maupun offline,” katanya.

Tugas dan tanggung jawab Operator Satuan Pendidikan adalah melakukan pengisian dan pengiriman data, melakukan pemutakhiran sekurang-kurangnya satu kali dalam satu semester, memeriksa dampak data yang telah diisikan pada aplikasi Dapodik disejumlah system transaksional Kementerian, dan menjamin kelengkapan, kebenaran dan kemutakhiran data yang dikirimkan, sebagaimana yang tertuang pada Permendikbud Nomor 79 tahun 2015, katanya. (MAN)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 479/ Tahun Ke-17/ 17 - 23 Desember 2018

WAYKANAN

16

Waykanan Benahi Kualitas Pendidikan

Waykanan, FAKTUAL - Salah satu Permasa­ lahan pendidikan yang dihadapi saat ini adalah rendahnya kualitas pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, misalnya pengembangan kurikulum nasional dan lokal, peningkatan kompetensi guru (SDM) melalui pelatihan, pengadaan buku dan alat pelajaran, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan manajemen sekolah, hingga dibentuknya

sekolah unggulan.

Program sekolah unggulan ini mulai diterap­ kan di kabupaten Way Kanan sebagai piloting project dalam rangka pembenahan kualitas pendidikan yang berdampak pada pemerataan dan pemetaan guru di masing-masing wilayah kecamatan. Hal ini selaras dengan rencana kebijakan pemerintah dalam upaya pendistribu­ sian guru dan pemerataan pendidikan dengan dilakukannya sistem zonasi guru.

Selain program sekolah unggulan, beberapa

P3KSS Program Pengembangan SDM Way Kanan, FAKTUAL - Peningkatan Peranan Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) merupakan program yang cukup strategis, dalam menjawab berbagai permasalah­ an yang dihadapi kaum perempuan dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam serta lingkungannya, guna mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat, sejahtera, dan bahagia.

Menurut Ketua Tim Penggerak PKK Way Kanan, Lampung, Ny. Dessy Afriyanti Adipati, di Kampung Sumberrezeki, Kecamatan Negeriagung itu, kegiatan itu diharapkan dapat meningkatkan status kesehatan, pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan dalam usaha ekonomi produktif, partisipasi dalam pelestarian

sosial budaya dan lingkungan hidup, peran aktif dalam pengembangan masyarakat, dan terciptanya peran aktif perempuan dalam pemahaman wawasan kebangsaan.

“Pembinaan yang kami lakukan dalam rangka Persiapan lomba P3KSS yang dilaksanakan pada 2019 mendatang. Saya minta dapat dilaksanakan secara optimal, diharapkan Kampung Sumberrezeki mampu mewakili Way Kanan dalam Lomba P3KSS tingkat Provinsi Lampung,” katanya.

Dessy Afriyanti Adipati mengajak semua pihak bekerja sama dan bersinergi dalam pelaksanaan pembangunan yang sedang dilakukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. (MAN)

program peningkatan kualitas pendidikan lainnya yang coba diterapkan yakni program Way Kanan mengaji yang menjadi pondasi dasar seluruh civitas pendidikan dalam rangka pembentukan karakter berakhlak mulia. Tak kalah penting, geliat literasi bagi guru dan peserta didik baik literasi baca, tulis, hitung hingga literasi digital terus digiatkan dalam upaya menuju pendidikan abad 21.

Digitalisasi pembelajaran dan penilaian terus ditingkatkan seiring dengan bertambahnya

sarana teknologi informasi di sebagian besar sekolah dan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Kabupaten Way Kanan yang mencapai 60 % pada jenjang SMP Terkait dengan hal tersebut bertempat di Aula PKK Pemerintah Kabupaten Way Kanan, Bupati H. Raden Adipati Surya, S.H., M.M menghadiri Audiensi dan Sosialisasi Staf Ahli Apkasi Bidang Pendidikan Peningkatan Mutu Guru di Daerah, kemarin.

Menyampaikan arahannya, Raden Adipati Surya menjelaskan Guru menjadi kreator dan penentu dalam usaha terciptanya proses dan hasil belajar yang berkualitas. Guru juga berperan sebagai model bagi peserta didik. Kebesaran jiwa, wawasan dan pengetahuan guru atas perkembangan masyarakatnya akan mengantarkan para siswa untuk berpikir meraih masa depan yang lebih baik.

Tugas utama guru Sambungnya adalah mengembangkan potensi siswa secara maksimal lewat penyajian mata pelajaran. Setiap mata pelajaran, dibalik materi yang dapat disajikan secara jelas, memiliki nilai dan karakteristik tertentu yang mendasari materi itu sendiri.

Oleh karena itu, pada hakekatnya setiap guru dalam menyampaikan suatu mata pelajaran harus menyadari sepenuhnya bahwa seiring menyampaikan materi pelajaran, ia harus pula mengembangkan watak dan sifat yang mendasari dalam mata pelajaran itu sendiri.

“Guru harus senantiasa dapat menyesuaikan dan mengarahkan perkembangan, maka guru harus memperbaharui dan meningkatkan ilmu pengetahuan yang dipelajari secara terus menerus.

Dengan kata lain, diperlukan adanya pembinaan yang sistematis dan terencana,”Ungkap Bupati Kelahiran Kampung Bumi Ratu itu.

Untuk diketahui pada acara tersebut Asosiasi Pemerintah Kabupatendan kota seluruh Indonesia (Apkasi) akan menjelaskan program pendidikan dibidang peningkatan mutu guru yang akan bermanfaat bagi daerah dalam rangka meningkat­ kan mutu pendidikan, sehingga dapat menghasil­ kan siswa yang dapat berkompetisi ditingkat nasional, global maupun internasional. (MAN)

341 Operator Dapodik Terima Insentif

Waykanan, FAKTUAL - Sebanyak 341 Operator Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF)menerima insentif dari pemerintah daerah yang diserahkan langsung oleh Bupati H. Raden Adipati Surya, S.H., M.M, Digedung serba guna pemerintah daerah setempat, Selasa (11/12/2018).

Pada kesempatan itu dalam arahannnya Raden Adipati Surya mengungkapkan Data Pokok Pendidikan yang disebut dengan DAPODIK merupakan data tunggal melalui suatu sistem yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat Data Satuan Pendidikan, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan substansi pendidikan yang bersumber dari Satuan Pendidikan secara terus menerus diperbaharui secara online.

Bupati muda itu melanjutkan Mengingat pentingnya suatu data yang merupakan kum­ pulan fakta sebagai suatu sumber informasi yang tepat dan akurat untuk mendorong pening­ katan lembaga PAUD terakreditasi di Kabupaten Way Kanan, maka Pemerintah Kabupaten Way Kanan mengalokasikan anggaran untuk mendu­ kung kebutuhan operasional pendataan DAPO­ DIK PAUD dan PNF ditingkat Satuan Pendidikan maupun ditingkat Daerah berupa Insentif

Operator.

“Saya berharap dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan peran Operator Dapodik PAUD dan PNF untuk lebih meningkatkan kinerjanya, selalu aktif dalam update data, baik secara online maupun offline,”Pinta Raden Adipati Surya Lebih jauh dikatakannya, tugas dan Tanggung jawab Operator Satuan Pendidikan adalah melakukan pengisian dan pengiriman data, melakukan pemutakhiran sekurang-kurangnya satu kali dalam satu semester, memeriksa dam­ pak data yang telah diisikan pada aplikasi Dapo­dik disejumlah system transaksional Kementerian, dan menjamin kelengkapan, kebenaran dan kemutakhiran data yang dikirimkan, sebagaimana yang tertuang pada Permendikbud Nomor 79 Tahun 2015.

Tampak hadir pada acara tersebut Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Drs.Achmad Gantha, L’Ng., M.M, Asisten Bidang pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat setdakab, Drs. Abu Kori , Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Usman Karim, JAB, S.Pd., M.M, Bunda PAud Way Kanan Hj. Dessy Afriyanti Adipati, Wakil Ketua TP PKK Gj. Thurismawaty Edward Antony dan ketua dharma Wanita persatuan Vorian Melita Saipul.(MAN)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMBAR

BENAR BERIMBANG

Edisi 479/ Tahun Ke-17/ 17 - 23 Desember 2018

17

Sosialisasi Persertifikatan Tanah Sistematis Lengkap Lampung Barat, FAKTUAL - Bupati Lampung Barat (Lambar) Parosil Mabsus buka Sosialisasi Pensertifikatan Tanah Sistematis Legkap (PTSL) dalam rangka pemberdayaan hak atas tanah masyarakat bagi pelaku usaha mikro dan kecil petani dan pembudidayaan ikan, di Aula RSUD Alimudin Umar, kemarin.

Metode PTSL itu merupakan inovasi peme­ rintah melalui kementrian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan atas kepemilikan lahan dan tertuang dalam peraturan menteri ATR/ BPN Nomor 12 tahun 2017 tentang PTSL. PTSL yang populer dengan istilah sertifikasi tanah ini merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat, selain itu nantinya masyarakat yang telah mendapatkan sertifikat melalui program ini dapat menjadikan sertifikat tersebut sebagai modal pendampingan usaha yang berdaya dan berhasil guna bagi peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, ujar Parosil.

Menurutnya,telah dikeluarkan surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 520/5624/sj tanggal 7 Agustus 2018 yang ditujukan kepada seluruh bupati dan walikota seluruh Indonesia untuk mendukung pelaksanaan program PTSL dalam upaya pemberdayaan hak atas tanah masyarakat bagi pelaku usaha mikro dan kecil, petani dan pembudi daya ikan.

Untuk menindaklanjuti surat tersebut, pemerintah Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2019 mendatang akan melakukan upaya kerjasama dalam mendukung upaya pemberda­ yaan hak atas tanah tersebut dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat, BRI,

dan lembaga keuangan yang ada.

Kerjasama itu berupa sosialisasi dan inven­ tarisasi kepada calon peserta melalui kelompok

masyarakat sebagai penanggung jawab lapangan agar pelaksanaan program PTSL menjangkau kalangan masyarakat atau kelompok sasaran,

dengan tujuan menjawab permasalahan yang selama ini menjadi kendala pelaksanaan program PTSL. (ADI)

MTQ ke 22 Lambar Dimulai Dukung Program Literasi

dengan Bioskop Keliling

Lampung Barat, FAKTUAL - Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lambar) melalui Dinas Pendidikan menyerahkan mobil bioskop keliling. Bupati setempat, Parosil Mabsus menyerahkan kendaraan bersamaan dengan pemberian seragam di SDN Trimekar, Jaya Kecamatan Bandar Negeri Suoh, kemarin.

Parosil berharap mobil bioskop keliling dapat memutar film yang bernilai pendidikan dan pengetahuan sebagai bentuk fasilitas pendukung program literasi daerah yang telah dicanangkan agar program tersebut bukan hanya dicanangkan tetapi benar-benar dite­

Lampung Barat, FAKTUAL - Musabaqah Tilawatil Quran ( MTQ) ke-22 tingkat Kabupaten Lampung Barat dimulai. Bupati setempat Parosil Mabsus memguka, kegiatan yang diadakan di Lapangan Kecamatan Suoh, kemarin.

Parosil menjajikan akan memberi hadiah kendaraan roda empat bagi juara umum.

Musabaqoh Tilawatil Quran merupakan wahana ideal dalam upaya meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan mempererat silaturahmi antarse­ sama dan diharapkan menumbuhkan solidaritas, persatuan, dan kesatuan yang kokoh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin serta menggagas kemajuan daerah.

Menurut dia, MTQ mengemban misi yang sangat strategis dalam rangka penguatan pem­ bangunan akhlak manusia dan merupakan wahana untuk mencetak generasi Qurani, generasi Qurani yang sejati akan senantiasa menempatkan dirinya sebagai seorang agen perubahan untuk membawa pembaharuan

menuju kehidupan masyarakat yang Islami, masyarakat adil dan makmur serta pola kehi­ dupan masyarakat baldatun thoyyibatun warobbun ghofur yaitu negeri yang sentosa, adil dan makmur di bawah lindungan tuhan yang maha pengampun.

Kegiatan tersebut merupakan ajang persiapan kafilah Lampung Barat pada pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Lampung tahun 2019 yang akan datang, para pemenang lomba masingmasing cabang akan dibina melalui TC dan pembinaan lanjutan lainnya sebelum pelaksa­ naan MTQ tingkat provinsi dilaksanakan, ujar Ketua LPTQ Lambar Akmal Abd Nasir.

Sekretaris LPTQ Mirza Pahlepi mengatakan, kegiatan itu merupakan momentum yang baik untuk menilai kinerja LPTQ Lambar selama ini, harapannya MTQ tahun ini lebih baik dari tahun lalu selain itu kegiatan ini sebagai ajang silaturahmi di Kabupaten Lambar, serta sebagai kegiatan untuk peningkatan dan pengamalan nilai Quran dalam kehidupan sehari- hari. (ADI)

rapkan.

Menurutnya, seluruh warga dapat mengguna­ kan pada waktu acara-acara yang ada di kecamatan ataupun pekon-pekon di Kecamatan Suoh dan Kecamatan BNS, tatapi dengan catatan harus mendidik, sehingga jangan sampai fasilitas ini digunakan untuk hal-hal yang tidak tepat sasaran dan tidak mendidik masyarakat.

“Saya berharap bersama-sama menjaga fasilitas yang diberikan pemerintah dan selalu digunakan karena fasilitas yang dijaga mudahmudahan bertahan lama dan tetap bermanfaat demi kecerdasan bangsa,” katanya. (ADI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMBAR

BENAR BERIMBANG

Edisi 479/ Tahun Ke-17/ 17 - 23 Desember 2018

18

Lambar Rakor POP Triwulan IV

Lampung Barat, FAKTUAL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat melalui Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Lambar melaksanakan Rapat Koordinasi Pengen­dalian Operasional Kegiatan Pembang­ unan (RAKOR POP) Triwulan IV Tahun Anggaran 2018 yang dibuka secara resmi oleh Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus,) di Ruang Rapat Kagungan Lambar, kemarin.

Kegiatan ini diselenggarakan untuk mela­

kukan evaluasi tehdap kinerja tahun anggaran 2018 ini.

Turut hadir Wakil Bupati Lambar Drs. Mad Hasnurin, Sekretaris Daerah Lambar Akmal Abd Nasir,SH., assisten dan staff ahli, Kepala OPD, seluruh pengguna anggaran, PPK dan PPTK dan Camat SeKabupaten Lampung Barat.

“Kita semua selaku jajaran pemerintahan daerah kabupaten lampung barat dapat bersinergi satu sama lain dan bersatu padu

dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah sesuai bidang tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing”, ujar Parosil menyampaikan harapannya.

Selanjutnya, melalui kesempatan Rakor POP ini, ia menggaris bawahi beberapa hal penting diantaranya melakukan pembenahan dan perbaikan-perbaikan yang dianggap perlu terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan terus bekerja lebih keras lagi dan berkarya

nyata dalam membangun kabupaten lampung barat sesuai norma dan kaidah yang berlaku, memastikan seluruh kegiatan yang telah dianggarkan pada DPA masing-masing OPD dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan selesai dengan tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran, segera melaporkan kegiatan yang diperkirakan tidak dapat dilaksanakan atau diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2018.

Terakhir, untuk lebih berhati-hati didalam pelaksanaan kegiatan khususnya pengadaan barang atau jasa karena semua kasus hukum yang marak akhir-akhir ini berawal dari kegiatan pengadaan, guna evaluasi pelaksanaan kegiatan seluruh OPD termasuk kecamatan berkewajiban untuk mengentry data realisasi kegiatan dalam aplikasi siap online maupun kedalam aplikasi tepra pusat dan menyampaikan hard copy laporan bulanan selambat-lambatnya pada tanggal 7 bulan berikutnya kepada Bupati Lambar cq. Bagian Administarasi Pembangunan Setdakab Lambar dan menyelesaikan Rencana Umum Pengadaan (RUP) barang atau jasa pemerintah tahun angggaran 2019 sebelum berakhirnya tahun anggaran 2018 secara transparan, cermat dan akuntabilitas, tutupnya.

Dalam Rakor tersebut beberapa OPD mene­ rima penghargaan penyusunan laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah secara online terbaik di lingkungan pemerintah daerah tahun 2018 (OPD Terbaik), terbaik pertama di diraih oleh Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja, untuk yang kedua diraih oleh Dinas Keta­hanan pangan, ketiga diraih Kecamatan Pagar Dewa, yang keempat diraih Disdukcapil dan terakhir diraih oleh BKPSDM. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Irvan Leonardo, SP. M.Si menyampaikan bahwa tujuan Rakor POP ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan seluruh kegiatan fisik maupun keuangan, serta memecahkan permasalahanpermasalahan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018. (ADI)

Parosil Berbagi Bersama Yatim Piatu Lampung Barat, FAKTUAL - Ditengah kesibukannya sebagai Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus masih sempat memikirkan anak yatim, hal itu terbukti dari kepeduliannya dan pemberian tali asih bagi anak-anak yatim di kediaman beliau Pekon Purawiwitan Keca­ matan Kebun Tebu, kemarin. Kegiatan ini sekaligus tasyakuran atas satu tahun Kepe­ mimpinan beliau di Kabupaten Lampung Barat.

“Semoga dengan diundangnya anak-anak sekalian dikediaman saya dapat memberikan do’a untuk kelanjutan kepemimpinan saya dan Drs. Mad Hasnurin agar lebih baik lagi kedepannya” ujar Parosil saat berbaur dengan seratus anak yatim yang datang di kediamannya.

Kegiatan ini ternyata sudah sejak lama

diterapkan dalam kehidupan Parosil dan keluarga untuk selalu berbagi antar sesama, khususnya anak yatim.”Alhamdulillah rejeki yang dititipkan Allah kepada saya bisa saya gunakan untuk beribadah di jalan Allah salah satunya melalui kegiatan menyatuni anak yatim” tandasnya Parosil mengatakan, kegiatan berbagi dengan anak yatim ini bertujuan untuk meningkatkan keimanan kepada Allah, karena bantuan kegiatan ini bukan sebatas seremoni unjuk muka dengan manusia, namun lebih kepada dalam menjalan­ kan perintah agama. “Insyaallah dengan ikhlas dan mengharap ridoNya ini akan lebih ber­ manfaat dan menambah kesan mendalam”, tutupnya.

(ADI)

Tinjau Longsor di Pekon Simpangluas Lampung Barat, FAKTUAL - Bupati Lampung Barat (Lambar) Parosil Mabsus dan Wakil Bupati Mad Hasnurin meninjauan lokasi longsor di Pemangku Simpangluas, Pekon Luas, Kecamatan Batuketulis, kemarin.

Menurut Parosil, untuk antisipasi bencana, OPD harus meningkatkan kewaspadaan dan seluruh aparat di wilayah kecamatan dan pekon serta warga berkoordinasi aktif.

Gerusan tanah di lokasi tersebut diharapkan segera diperbaiki. Dia juga memerintahkan OPD terkait berkoordinasi dalam setiap antisipasi dan kerusakan akibat bencana yang ada dan segera melakukan tindakan percepatan perbaikan

lokasi longsor agar tidak menyebabkan kerusakan lebih parah.

Longsor tersebut akibat hujan. Dua warung milik warga setempat, Kartino dan Basar terbawa air. Air hujan juga mengikis tebing terus menerus sepanjang 15 m dan lebar 25 m dengan kedalaman 25 m.

Longsor juga terjadi di sudut Pasar Simpang­ luas dengan kedalaman 15 m dan lebar 20 m serta panjang 15 m mengakibatkan putusnya jalan menuju kantor camat dan mengancam permukiman warga. Untuk penanganan fisik dan teknis akan dilakukan penghitungan Dinas PU Lambar. (ADI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 479/ Tahun Ke-17/ 17 - 23 Desember 2018

PESISIR BARAT

19

Pemkab Pesibar Dan PLN Lampung Kunjungi Way Haru Pesibar, FAKTUAL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat (Pesibar) bersama dengan PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung menggelar kunjungan ke wilayah terisolir Way Haru Kecamatan Bangkunat, Rabu (12/12).

Rombongan dipimpin langsung Bupati Pesibar, Agus Istiqlal, Manager Unit Pelaksana Proyek Kelistrikan (UPPK) PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung, Badruz Zaman, Manager Unit Pelaksana PLN Rayon Liwa, Bayu Estu, Kepala Jaga PLN Krui, Bayu Hardi.

Selain itu ikut dalam rombongan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Jon Edwar, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Jalaludin, dan beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Pesibar.

Kunjungan tersebut dalam rangka memastikan kesiapan jalur jaringan listrik menuju Way Haru bisa terpasang di Tahun 2019 mendatang.

Rombongan yang berangkat sekitar Pukul 14.30 WIB menggunakan motor ojek dengan melalui medan terjal disertai kubangan yang dalam, dan terkadang melintasi jalur pantai tiba di wilayah Way Haru sekitar Pukul 16.40 WIB, persisnya di Pekon Bandardalam, dengan disambut antusias warga dari empat pekon di wilayah sulit dijangkau itu yakni Pekon Bandar Dalam, Siring Gading, Way Tiyas, dan Way Haru.

Manager UPPK PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung, Badruz Zaman, saat dimintai keterangannya mengatakan bahwa, wilayah Way Haru sudah masuk dalam jadwal kegiatan untuk dilaksanakan Tahun 2019 mendatang.

“Wayharu termasuk dalam target program 2019 Lampung terang,” ujarnya.

Dia menjelaskan tujuan pihaknya terjun langsung kelapangan untuk memastikan kesiapan lapangan untuk mulai masuknya jaringan listrik PLN tahun depan.

“Karena seluruh material dari PLN sudah siap. Tujuan kami turun lapangan untuk memastikan seperti apa kondisinya, sehingga kami bisa memastikan sistem pembangunan nantinya, termasuk perhitungan anggaran yang dibutuhkan nantinya,” tambahnya.

“Harapan kami 2019 seluruh pekon di Wayharu bisa teraliri listrik PLN,” pungkasnya.

Sementara Bupati Agus Istiqlal dalam penyampaiannya kepada warga mengatakan bahwa tujuan pihaknya melakukan kunjungan dimaksud yaitu untuk menghitung dan memastikan kondisi kesiapan masuknya jaringan listrik ke Wayharu Tahun 2019 mendatang.

“Pemkab Pesibar tidak akan ragu untuk mewujudkan cita-cita masuknya listrik PLN ke Wayharu,” ungkap Agus.

Untuk mewujudkan cita-cita besar itu, menurut orang nomor wahid di Pesibar itu, pihaknya harus terlebih dulu melakukan perbaikan jembatan agar material tiang listrik bisa masuk ke Wayharu.

“Ketika jembatan sudah dilakukan pelebaran mudah-mudahan truk yang membawa material tiang listrik bisa masuk dan bisa langsung dipasang. Serta kabel besar jaringan listrik juga bisa langsung masuk,” jelasnya.

Agus membeberkan, setelah tahapan tersebut selesai dilaksanakan, Pemkab Pesibar juga akan langsung mengumpulkan data calon konsumen listrik PLN. “Pemkab Pesibar juga akan menyiapkan KWH yang menempel dirumah warga secara gratis sesuai dengan data yang dikumpulkan.

Saat ini data tersebut baru mencapai 1.502 calon konsumen. Namun masyarakat tetap akan dikenakan biaya untuk pemasangan instalasi didalam rumah dan Standar Laik

40 Peratin di Pesibar Dikukuhkan Pesisir Barat, FAKTUAL - BupatiPesisir Barat (Pesibar) Provinsi Lampung, Agus Istiqlal melantik 40 peratin terpih dari 42 peratin hasil Pilperatin serentak, Oktober lalu, di Gedung Serba Guna(GSG) Selalaw Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, kemarin.

Pemilihan peratin yang diselenggarakan panitia pemilihan adalah hasil kerja keras bersama, terutama tingkat pekon dan panitia tingkat kabupaten, serta seluruh komponen

masyarakat, kata dia.

Menurut Agus Istiqlal, pemilihan peratin serentak selayaknya menjadi catatan dan pengalaman yang berharga dan perlu melakukan perbaikan serta menata kembali berbagai kekurangan yang telah terjadi sehingga kegiatan erupa di masa datang jauh lebih baik lagi.

“Saya beharap, peratin yang dilantiksaya janganlah bangga dengan kemenangan karena pekerjaan berat telah menanti. Llaksanakan

amanah dengan penuh keikhlasan dan tanggungjawab untuk menata dan memajukan pekon, serta bagaimana membangun kemitraan bersama, sehingga secara kolektif kesejahteraan masyarakat pekon dapat tingkatkan,” katanya.

Bagi para calon peratin yang belum terpilih, kata dia, hendaknya berjiwa besar dan mendu­ kung program-program pekon demi kesejah­ teraan bersama.

(NAS)

Operasi (SLO),” terangnya.

Masih kata Agus, pihaknya menargetkan pemasangan tiang dan kabel listrik akan dimulai pada April tahun depan. “Karena diperkirakan pada April itu kondisi masih dalam musim kemarau, sehingga cukup tepat untuk pemasangan tiang dan kabel,” jelasnya.

Kepada warga Agus juga menyampaikan cita-cita untuk wilayah Way Haru yang ditargetkan bisa secepatnya merasakan pelayanan dan kesejahteraan yang sama dengan wilayah lainnya.

“Saya membayangkan Way Haru menjadi wilayah yang maju. Semua potensi lengkap ada di Way Haru,” imbuhnya.

(NAS)

Bupati Pesisir Barat Pantau Tes SKB Pesibar, FAKTUAL - Pelaksanaan tes bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat akhirnya digelar.

Bupati Kabupaten Pesisir Barat DR. Drs. Hi. Agus Istiqlal, SH., MH dan didampingi oleh beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan monitoring pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Pesisir Barat yang dipusatkan digedung Hallc Pkor Way halim Bandar Lampung, Kamis (13/12/2018).

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pesisir Barat akan menggelar seleksi lanjutan berupa Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang di ikuti Sebanyak 1.019 peserta CPNS di ling­ kungan Pemkab Pesisir Barat yang lolos tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang di pusatkan digedung Hall Pkor Way Halim, Bandar Lampung.

Pada kesempatan tersebut Bupati Pesisir Barat DR. Drs. Hi. Agus Istiqlal, SH., MH memberikan motivasi kepada Para peserta yang lolos ke tahap Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) agar benar – benar serius dalam meng­ ikuti seleksi mengingat persaingan cukup ketat.

Pada kesempatan itu juga menyampaikan kepada seluruh peserta CPNS agar meminta doa restu kepada kedua orang tua, supaya dipermudah dalam dalam segala urusan.

(NAS)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 479/ Tahun Ke-17/ 17 - 23 Desember 2018

ADVERTORIAL

20

Cik Ujang – Hariyanto Nahkodai Kabupaten Lahat Lahat, FAKTUAL - Cik Ujang danHaryanto nahkodai Kabupaten Lahat. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru melantik dan membacakan sumpah dan jabatan bupati dan wakil bupati tersebut, di Griya Agung, Palembang, kemarin.

Pada kesempatan itu, Herman Deru mengha­ rapkan pada era kepemimpinan lima tahun ke depan,pasangan tersebut dapat mewujudkan program, visi, dan misi sesuai keinginan masyarakat dengan mengedepankan keadilan dan kesejahteraan serta memanfaatkan potensi di segala bidang, baik Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Alam yang ada, demi Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lahat.

Di sisis lain, katanya, masyarat khusus nya di Kabupaten Lahat bersama-sama membantu serta berpartisipasi dalam memajukan daerah sehingga roda pemerintahan berjalan dengan baik.

Program, visi, dan misi pasangan tersebut, mengedepankan kabupaten yang berakhlak, mandiri, berkeadilan, makmur dan sejahtera serta beberapa program lain yang menyentuh masyarakat terutama peningkatan bidang kesehatan dan pendidikan sehingga dan meningkatnya kualitas masyarakat menuju era global.

Hadir pada pelantikan Cik Ujang.danHaryanto sebagai bupati dan wakil bupati Lahat, Pangdam II Sriwijaya. Waka Polda Sumsel Brigjend.Pol. Deni Gabril, bupati, walikota. Kapolres Lahat AKBP. Fery Harahap, Kajari Lahat Jaka Sukana, seluruh camat, kades serta undangan lainnya.

(UMAR)

Kampung Kagungan Rahayu Realisasikan ADD dan DD Tulangbawang, FAKTUAL-Pemerintah Kampung Kagungan Rahayu, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulangbawang (Tuba), Provinsi Lampung telah merealisasikan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2018 untuk membangun kampung seperti jalan onderlagh, sumur bor, Posyandu, dan sebagainya.

Menurut Kepala Kampung Kagungan Rahayu, Hermanto yang ditemui di kediamannya, kemarin, jalan onderlagh sepanjang 550 meter dengan lebar 3 meter tersebut terletak di Dusun 4, teras Posyandu di Dusun 2, dan sumur bor di Dusun 2 dan Dusun 4 serta pembukaan jalan tiga yang terletak di Dusun 1 sampai Dusun 2 serta pemasangan tiang lampu jalan dari Dusun 1 hingga Dusun 4.

Yang jelas, kata dia, ADD yang dikucurkan pemerintah pusat melalui APBN dan APBD tersebut sudah direalisasikan untuk pembangunan insfrastruktur kampung.

“Dengan adanya ADD dan DD, kami gencar dan giat membangun kampung agar lebih maju dan menjadi kampung yang mandiri, tidak lagi kampung tertinggal,” ujarnya.

Pembangunan tersebut merupakan hasil

musyarawah seluruh aparatur kampung. “Adanya jalan onderlagh, warga dapat mengeluarkan

hasil pertanian dengan mudah dan keberadaan sumur bor, untuk membantu warga yang selama ini kesulitan mendapatkan air bersih, lebih saat kemarau,” katanya.

Sedangkan pembangunan tiang lampu jalan, agar dusun tersebut ada penerangan di malam hari, ujarnya.

Selain membangun kampung, Hermanto juga giat gotong royong dengan warga sekitar dan berbaur serta aktif di bidang olahraga seperti bola voli, sepak bola, dan pertanian.

Warga setempat, Dodi dan Heru mengatakan, mereka senang dengan gaya kepemimpinan Hermanto sebagai kepala kampung untuk periode 2018 hingga 2023 karena semenjak menjabat sebagai kepala kampung, warga sekitar menjadi maju dan sejahtera.

(BUD)