SKM FAKTUAL EDISI 475 | 19 - 25 NOVEMBER 2018

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

Edisi 475/ Tahun Ke-17/ 19 - 25 November 2018

HARGA Rp.12500,-

BENAR BERIMBANG

PLTA SEMAKA DIRESMIKAN HALAMAN

9

PULAU PAHAWANG DESTINASI WISATA KEKINIAN HALAMAN

11

BUPATI DAN DPRD MESUJI TOLAK IUP BATUBARA HALAMAN

14

2028, LAMPUNG PROVINSI LAYAK ANAK

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

OPINI

BENAR BERIMBANG

Edisi 475/ Tahun Ke-17/ 19 - 25 November 2018

Cawa Kham BADUT POLITIK

Kemiskinan Kita Seolah Melembaga

UCE NASIR

“Dut badut badut badut badut jaman sekarang… mong, omong, omong,omong sembarang, di televise, di Koran Koran, di dalam radio, di atas mimbar,… Lirik lagu dari Iwan Fals dengan judul “Badut” ini cocok dalam segala situasi terlebih menjelang Pemilu dan Pilpres saat ini.

Betapa tidak, sepak terjang politikus, kelakuan artis-artis, dan beberapa profesi dan situasi lain yang bisa dibilang seperti badut.

Dan menjelang Pilpres seperti sekarang ini, badut-badut itu mulai menampakan diri. Bahkan Joko Widodo (Jokowi) petahana presiden Indonesia dalam pidatonya sempat mengeluarkan kata-kata “kocak” wajah sontoloyo dan Capres Prabowo juga membalas dengan kalimat “wajah boyolali”. Dan baru-baru ini, Jokowi juga mengeluarkan kalimat “politik gondorowo”.

Sah-sah saja kalimat itu terlontar. Namun semua masyarakat, dari Sabang sampai Merauke tidak membutuhkan “dagelan” melainkan program yang tertuang dalam visi dan misi mengingat dari berbagai sendi kehidupan hingga saat ini Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara lain.

Perekonomian, pendidikan, teknologi, kesehatan, dan kesejahteraan sangat membutuhkan pengamalan dalam kehidupan sehari –hari.

Begitu juga pelayanan publik masih jauh dari profesional. Masyarakat Indonesia saat ini tidak membutuhkan “hiburan” dari para “badut”.

Rakyat sudah puas dengan tontonan para “badut” pada pemilihan bupati dan gubernur (pilkada). Tidak sedikit, warga yang manggutmangggut lantaran ditampar dengan beberapa lembar rupiah, bantuan, janji-janji manis, dan lain-lain. Tapi apakah janji-janji yang dihamburkan itu benar-benar terealisasi?

Masa kampanye seperti ini sebetulnya merupakan momentum untuk menunjukkan intelektualitas kandidat dengan membicarakan bagaimana membangun perekonomian, teknologi,dan lainnya terutama dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga mampu meminimalisasi fakir materi (kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia), bukan saling sindir dengan kalimat-kalimat yang justru menjatuhkan diri.

Bisa jadi kalimat-kalimat tersebut hanya sebagai “guyonan” belaka. Tetapi bagi kalangan tertentu khususnya masyarakat awam justru berdampak negatif. Dapat dijadikan untuk mengolokolok pendukung yang berseberangan. Bukankah saat ini istilah “kecebong” dan “kampret” sudah menjadi wabah terhadap perpecahan?

Padahal kecebong dan kampret merupakan sembutan untuk satwa.

“Politik gondorowo” berkonotasi beragam. Gondorowo istilah Jawa yang mengartikan sosok hantu raksasa. Padahal dalam dunia sosok hantu itu tidak ada kecuali jin (sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata). Sementara politik itu jelas bahkan jika merujuk kepada beberapa surah dan ayat Quran memiliki tujuan mulia bukan tipu muslihat, sihir alias omong kosong atau “tunil badut”.

Bangsa Indonesia merdeka lantaran ada perjuangan politikus ulung yang mampu mematahkan program “pembodohan bangsa” dan politik adu domba penjajah. Dan sudah waktunya bangsa ini berdiri di atas kaki sendiri.

l n l n l n

2

Bupati dan DPRD Mesuji tolak SK Izin operasi batubara yang diterbitkan DPMPTSP Provinsi Lampung Baguslah kalau beneran tegas, asal jangan ada main mata Banyak jalan di Lampung Timur kondisinya masih sangat memprihatikan Mungkin tunggu bupati nya ngejabat wakil gubernur dulu baru diperbaiki Ancaman banjir dan longsor masih menghantui beberapa kabupaten di Lampung Pemerintah harus segera mengantisipasi

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

PT. FAKTUAL BERITA LAMPUNG Akta Notaris No.175 Tanggal 20 Januari 2015 (Fahrul Rozi, SH) NPWP No.: 71.987.123.8-322.000 No. AHU : 0002986.AH.01.01 TAHUN 2015 Anggota SPS : No.32/Kep/I/2015

K

EMISKINAN rakyat Indonesia bukan dise­ babkan mereka sejak semula tidak mempu­ nyai faktor kultural yang dinamis. Mereka terbelakang dan miskin karena kesempatan tidak dibe­ rikan. Kesempatannya sudah dihancur­ kan melalui proses yang berlangsung sejak dulu sampai seka­rang. Dimulai dari zaman feodalisme, kolonialisme dan akhirnya menjadi ke­ter­gantungan sampai saat ini. Secara lebih spesifik, keter­be­lakangan terjadi akibat proses eks­ploitasi. Proses eksploitasi ini me­ ngambil bentuk-bentuk yang beri­kut: satu, Pertukaran yang tidak adil dalam perdagangan barang. Dua Pembayaran yang tidak adil atas jasa-jasa pekerja.

Tiga, penanga­nan harga kebutuhan pokok yang relatif memberatkan dari pengusaha terhadap rakyat kecil. Proses penyingkiran masa kerja dari sistem produksi yang mempersempit kemungkinan naiknya taraf hidup masa miskin. Pengalihan surplus nilai dari pihak pekerja atau masa rakyat kepada kelas yang lebih di atas yaitu pemilik modal dan tanah.

Proses penyingkiran massa pe­kerja dari sistem produktif meng­aki­batkan pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka menimbul­kan kemiskinan yang ditanggung bersama di antara mereka. Kedua jenis pengangguran ini mengaki­batkan rasio ketergantungan (depen­dency ratio) yaitu perbandingan di antara jumlah penduduk aktif de­ ngan penduduk yang tidak aktif, men­ jadi tinggi. Di Indonesia yang tinggi ini sebagian besar dialami oleh golongan miskin. Ke­miskinan yang ditanggung bersama (shared-poverty) maka tim­ bullah lingkaran kemiskinan. Kemis­ kinan membuat daya tawar maupun daya kerja lemah.

Demikianlah seterusnya, lingka­ran ini berjalan sehingga kemiskinan ber­ tambah parah. Kemiskinan dan keterbe­ la­kangan tersebut berjalan dalam rentang ruang dan waktu yang panjang.

Kemiskinan yang ditanggung ber­ sama di kalangan massa miskin mem­ buat kemiskinan melembaga se­hingga menimbul­kan kultur. Kea­daan kultur miskin dan statis ini menimbulkan kesan bahwa masa miskin itu sebetulnya tidak ingin mengubah nasib mereka.

Kemis­kinan mereka pandang sebagai suatu atribut permanen untuk mereka sehingga mereka tidak dapat melihat kenapa mesti dipersoalkan. Sebagai masyara­kat dan quot; ampas dan quot; mereka tidak mempunyai ambisi lagi dan statis gerakannya. Sementara itu kalangan yang memiliki dan mengua­ sai harta-harta produktif dan kesem­ patan-kesem­patan atau fasilitas yang dapat menimbulkan pemilikan dan pe­ngua­saan harta-harta produktif mengalami lingkaran keberlebihan.

Pemilikan atau penguasaan hartaharta produktif menimbulkan kapa­sitas untuk memperoleh kesem­patan untuk meraih pendapatan yang lebih tinggi.

Dengan pendapatan yang lebih tinggi ini selain konsumsi lebih tinggi dan baik kualitasnya juga menimbulkan

MULTAJIMAH MA Dosen STAIS TTD

surplus untuk mem­erkokoh atau memperluas pemi­likan atau pengua­ saan harta-harta pro­duktif.

Konsumsi yang tinggi dan berkua­litas baik termasuk kon­sumsi kesehat­an dan pendidikan menim­bulkan pemupukan modal manusia­wi (human-capital) yang bermutu. Pemupukan modal manusiawi yang bermutu dan pemilikan atau pengua­saan harta produktif yang lebih kokoh dan luas menimbulkan ka­pasitas untuk mempe­ro­leh kesem­patan-kesem­ patan yang lebih baik untuk memu­puk surplus. Demi­kianlah seterus­nya sehingga ling­karan kemak­muran dan keber­lebihan berlang­sung. Dalam proses berlang­ sungnya lingkaran keber­lebihan ini, golo­ngan miskin makin jauh tertinggal dan akan terus meng­alami perlakuan semena-mena dari golongan kaya se­ hing­ga golongan miskin menjadi makin tidak ber­daya. Mereka se­mata-mata ber­gantung kepada belas kasihan golongan kaya.

Ketergantungan Kita tidak pernah dapat beranjak dari ketergantungan dan kemiskinan yang terus membelit melingkar-ling­ kar tanpa pu­­tus. Di pihak lain mereka berkolusi dengan penguasa sipil yang terus-menerus membe­sarkan pundipundinya sendiri ber­sama kaum hitam yang berkembang menjadi konglomerat.

Aparat negara yang telah dikuasai jaring­an di atas malah me­lakukan keja­hatan terhadap warga. Krisis negara terjadi se­telah kepala negara dan cabinet dilantik. Kita masih di dunia fantasi demokrasi dan mabuk pujian se­bagai satu dari banyak negara de­ngan pendu­ duk terpadat yang men­jalankan de­ mokrasi. Jean- Jacques Rousseau menyebut demo­krasi yang diseleweng­ kan sebagai ochlocracy atau praktik ”kerumunan”.

Lokasi dan posisi geografis wilayah Indonesia dengan aspek kekayaan dan sumber daya alam (SDA). Stratifi­kasi ini menunjukkan perbedaan status sosial, politik, hukum dan ekonomi penduduk pada masa Hindia Belanda. Akibat adanya stratifikasi ini kesen­jangan semakin tajam dan ketidakadilan semakin dirasakan oleh pribumi/In­lan­der. Sehingga memunculkan perla­wanan yang dimulai sejak periode kera­ja­an nusan­tara yang bersifat primordial. Dengan latar­belakang kesadaran kemerdekaan yang ditandai munculnya berbagai gerakan politik Boemipoetra Proses ini yang telah berlangsung ratusan tahun di Indonesia akhirnya menimbulkan massa miskin yang praktis tidak mernpunyai harta pro­ duk­tif atau harta yang dapat menim­ bul­kan pendapatan. Hanya faktor badaniahlah yang dipunyai sebagai satu-satunya alat untuk memperoleh nafkah. Faktor bada­niah ini cenderung lebih mendekati dan quot; ampas dan quot; yang tidak dapat menim­bulkan kegiatan-kegiatan produktif. Akhirnya masa miskin ini menjadi sangat ber­

gantung kepada pemilik harta produktif.

Timbullah hubungan pa­tronclient (hubungan tidak sejajar). Dimana masyarakat miskin menjadi kelas yang tidak dapat berkutik dan menyerah sepenuhnya kepada kebaikan hati pemilik harta pro­duktif.

Ketidakmerataan yang melebar ini termanifestasikan dalam hu­bungan antar-lapisan dan kelompok ekonomi.

Ia juga terwujud dalam hubungan sosial antara kelompok-kelompok masyarakat. Dalam situasi ini terdapat sekelompok kecil anggota masyarakat yang dan quot; kebetulan dan quot; kuat dan mapan, secara ekonomis maupun politis. Maka lapisan kelom­ pok pertama cenderung menjadi lebih kuat dan produktif ditambah mapan secara ekonomi dan politik dengan demi­kian menjadi makin kuat.

Sementara kelompok ke dua agaknya makin tertinggal dalam situasi keterbela­ kangan yang seolah-olah permanen, karena tidak diberi ruang kesem­patan.

Kita ambil contoh kecil, pemin­jaman dana Kredit Usaha Rakyat di bank milik negara perlu waktu lama. Banyak rakyat kecil mengeluh tentang program ini.

Mengalihkan kepemilikan aset negara menjadi miliknya selama proses privatisasi yang dicanang­kan. Privatisasi bukanlah tekad untuk menciptakan sistem pada nilai-nilai universal, Melainkan untuk mempero­leh hak kepemilikan pribadi. Dengan tidak adanya kepastian hukum terkait kebijakan ini, maka justru membuka jalan melakukan pemerolehan kekua­ saan. Dalam beberapa sisi, kelom­pok kriminal bersembunyi dibalik topeng kekuasaan eksekutif. Bisa juga sebagai pemilik perusahaan seolah-olah un­ tuk melayani masya­rakat. Kekuasa­an remuneratif dan punitif dijadikan cara untuk mem­peroleh keuntungan sebesar-besar­nya. Dengan mengede­ pan­kan tin­dak kriminal, para mafia mena­namkan upayanya untuk mere­ but kekuasaan.

Mendapatkan sebagian aset ne­gara untuk memperbesar bisnis­nya agar dapat terus memperoleh keun­tu­ngan yang besar. Mereka melaku­kan berbagai cara untuk men­dapat­kan apa yang mereka inginkan itu, termasuk melaku­kan hal-hal yang melanggar hukum atau illegal.

Karena organisasi kejahatan ti­dak termotivasi oleh doktrin sosial, politik, ataupun ideologi. Melain­kan uang dan ke­kua­saan. Kekua­saan juga cende­rung digunakan untuk me­nindas yang lemah.

Se­baliknya yang lemah akan cende­rung patuh dan tunduk kepada siapa pun yang berkuasa (penguasa). Hal ini dise­ babkan karena mereka tidak me­miliki kekuatan untuk melawan balik. Fenomena ini terjadi karena adanya relasi sosial yang tidak seim­bang. Ini bagian kondisi anarki yang ditandai dengan pupusnya negara. Pembangunan dibiayai oleh utang yang kian membesar dan men­ cekik, kaum kreditor kian mendik­tekan ke­hendaknya. Hanya lapisan atas ke­ kuasaan dan be­gun­dalnya yang me­ nikmati. Pena­naman modal model inilah yang digembar-gem­borkan oleh kaum mafia sampai saat ini.

Ombudsman : Hi. Ahmad Rio Teguh, Ariyansah SH. Pemimpin Umum/Perusahaan : Uce Nasir Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab : Dadang Saputra Redaktur Pelaksana : Yulizar Kundo Redaktur : Sobki Roni, SH., Elwin Sianturi, Muammar Habie Y, Ahmad Sidik. Sekretaris Redaksi : Angga Saputra Penasehat Hukum : Mahdalena,SH., Serly Aprilia,SH.,MH. Provinsi : Angga Saputra, Asnaini, Zen, Gani Bazar, Firmansyah Lampung Timur : Damiri (Ka.Biro), Drs. A.Wahid, Mustafa Lampung Tengah Wilayah Timur : Berliansyah (Ka.Biro) Lampung Tengah (Gayabaru) : Johanda S : Lampung Selatan : - Biro Pringsewu : Made Setiawan,Subali, Budi Karyadi, Supriyanto. Biro Pesawaran : Nasrin (Kabiro), Iwan S, Bustromi, Ngatijo. Biro Tanggamus : Dodi Kasuma (Kabiro), Andi Raya Biro Way Kanan : Rusdi,S.Sos. (Kabiro), Herman, Usman Hadi, Jefri Julfan Biro Pesisir Barat : Nasiarudin (Kabiro), Amirudin. Biro Lampung Barat : Adi Suwiknyo (Ka. Biro). Biro Mesuji : Tabrani (Ka.Biro). Tulang Bawang : Muhtar (Ka.Biro), Hermansyah. Biro Tulang Bawang Barat : - Perwakilan Jambi : Chandra Andesta (Kaper), OKU Raya : Anton Saputra Perwakilan Jabodetabek : Rio Andaru (Kaper) Perwakilan Banten : N Iskandar (Kaper) Manager Umum : Tia Amelia Manager Keuangan : Windri Widiarti Promosi dan Iklan : Oma Amanah Tarif Iklan : Rp. 4000,- Per Baris (Min. 3 Baris Max. 10 Baris) Umum Display Rp.10.000,-/mmk(BW), Rp.16.000,-/mmk (Full Colour), Harga Belum Termasuk PPN 10% Harga Eceran : Rp. 12.500,- (luar kota tambah ongkos kirim) No. Rekening : BCA: 0230929033 BRI: 5798-01-011580-53-6 BUKOPIN : 0505004943 Bank Lampung : 3910304112917 a.n UCE NASIR Penerbit : PT. Faktual Berita Lampung Alamat Redaksi Pemasaran : Jl.Sisingamangaraja No.44 Bandar Lampung. Hp.0853 8427 1117 - 0812 7224 5525 Alamat Biro Bandar Lampung : Perum Wana Asri. Jl.Tata Lestari Blok C4/9 Beringin Jaya Kemiling Bandar Lampung. Email : ucenasir.faktualnews@gmail.com Website : www.faktualnews.com Percetakan : Media Tanjung Karang Jl. Duku No.4 Pasir Gintung Bandarlampung (0721) 5600 454 / 256 169 (isi diluar tanggung jawab percetakan)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

UTAMA

BENAR BERIMBANG

Edisi 475/ Tahun Ke-17/ 19 - 25 November 2018

3

2028, Lampung Provinsi Layak Anak Bandarlampung, FAKTUAL - Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo terus mendorong terwujudnya target Lampung sebagai Provinsi Layak Anak (Provila) pada 2028.

“Untuk mendorong itu, sejumlah hal telah dilakukan gubernur diantaranya, legislasi melalui Perda Nomor 4 tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2013,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Dewi Budi Utami, di Bandarlampung, kemarin.

Selain itu, kata dia, Pemprov Lampung juga meningkatkan fasilitas bagi anak berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH) Enggal Elephant Park (EEP), menjadikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdoel Moeloek menjadi rumah sakit ramah anak.

Kemudian, membangun gedung perpusata­ kaan modern yang dilengkapi berbagai fasilitas seperti ballroom, sarana berbasis digital , kafe, dan bioskop Sanak Lampung.

Dewi berharap dukungan seluruh kepala daerah kabupaten/kota untuk bersama-sama menjadikan kabupaten/kota layak anak.

“Sesuai dengan deklarasi yang telah kita tandatangani dan diketahui oleh Kementerian PPPA pada tanggal 17 Oktober 2017,yang pada akhirnya target kita dalam mewujudkan Provila di Tahun 2028 dapat tercapai,” katanya.

Langkah Gubernur itu diapresiasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) melalui Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak Lenny N. Rosalin.

Menurut Rosalin, dari 389 kabupaten/kota

di Indonesia, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung telah melakukan insiasi KLA. “Dari 113 kabupaten/kota yang menerima penghargaan KLA Tingkat Pratama, tiga di antaranya berasal dari Lampung yakni Bandarlampung, Lampung Selatan dan Lampung Timur,” ujarnya.

Lenny Rosalin mengatakan, penghargaan ini menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah Lampung untuk terus memenuhi hak anak diantaranya dalam bidang pendidikan, kesehatan juga penyediaan sarana dan prasarana untuk anak. Predikat kabupaten-kota layak anak sangat bergantung kepada kemauan daerah untuk menerapkan 24 indikator hingga ke akar rumput.

“Membangun kota layak anak adalah kerja bersama antara pemerintah daerah, masyarakat,

dunia usaha, dan juga media, sehingga daerah itu sendiri yang dapat mengukur kemampuannya kapan dapat mencapai predikat kabupaten dan kota layak anak,” katanya.

Untuk itu, Rosalin mengatakan terus mendorong agar kabupaten/kota yang belum memperoleh penghargaan dapat terus berusaha baik mungkin mengembangkan KLA. “Dimulai dari perencanaan program, pastikan seluruh kegiatan yang ada pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan agar target Indonesia Layak Anak (Idola) dapat tercapai pada 2030,” katanya. (TIM)

Pemprov dan DPRD Sepakati Nota KUA PPAS APBD 2019 Bandarlampung, FAKTUAL - Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD Provinsi Lampung menandatangani nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran (TA) 2019 pada rapat paripurna, di Ruang sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung, kemarin.

Rapat itu merupakan tahap lanjutan pem­ bahasan antara eksekutif dan legislatif dalam memformulasikan kebijakan umum APBD. Plt. Sekda Provinsi Lampung, Hamartoni Ahadis yang hadir mewakili Gubenur Lampung Muhammad Ridho Ficardo mengatakan, nota kesepakatan itu berisi prioritas program pembangunan yang menjadi acuan menyusun Raperda APBD Provinsi Lampung TA 2019.

Rapat ini juga kelanjutan surat Gubernur Lampung 26 Oktober 2018 tentang Rancangan KUA-PPAS TA 2019.

Kemudian pada 12 November 2018 berlang­ sung sidang paripurna DPRD Provinsi Lampung tentang Penyampaian Rancangan KUA-PPAS Tahun 2019 oleh Gubernur kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD. Rapat membahas proyeksi pendapatan daerah bersumber dari transfer pemerintah pusat ke daerah.

Pada kesempatan itu, Hamartoni menyam­ paikan dalam pembahasan KUA-PPAS APBD TA 2019, terdapat sejumlah pokok pembahasan terkait alokasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, dengan ihktisar kesepakatan.

Di sisi pendapatan daerah, dilakukan penye­

suaian terhadap pendapatan daerah bersumber dari dana transfer pemerintah pusat dari semula Rp4,37 triliun menjadi Rp4,29 triliun atau turun Rp84,32 miliar.

“Pada saat bersamaan penerimaan pajak dan retribusi daerah diproyeksikan lebih tinggi Rp202,5 miliar dari yang semula diajukan. Kemudian, penyesuaian target pendapatan daerah tersebut berasal dari komponen lain-lain pendapatan yang sah meningkat Rp26,75 miliar bersumber dari dana insentif daerah. Berdasarkan kesepakatan bersama, seluruh peningkatan pendapatan daerah tersebut akan dicantumkan dalam Rancangan

APBD TA 2019,” kata Hamartoni.

Di sisi belanja daerah, terdapat beberapa tambahan dan penyesuaian alokasi dana belanja tak langsung serta belanja langsung. Komponen belanja tak langsung meningkat dari yang semula Rp4,45 triliun menjadi Rp4,65 triliun.

Kenaikan ini antara lain berasal dari perubahan pada pos belanja pegawai, belanja hibah/bansos, dan belanja bagi hasil kabupaten/kota.

Selanjutnya, dalam mendukung implementasi prioritas pembangunan daerah dan pelayanan publik, terdapat beberapa penyesuaian pada komponen belanja langsung dari semula Rp2,97

triliun menjadi Rp2,99 triliun yang tersebar di beberapa satuan perangkat daerah. Misalnya, urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, lingkup pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan, pariwisata, koperasi dan UMKM. Selain itu, beberapa kegiatan yang diarahkan untuk peningkatan kinerja bidang pemerintahan dan aparatur, pembinaan mental/kerohaian, dan bidang pembangunan lain.

Pada sisi pembiayaan daerah mengalami penyesuaian. Berdasarkan pembahasan tersebut, disepakati struktur fiskal keuangan daerah pada Rancangan APBD TA 2019. Pendapatan daerah Rp7,77 triliun dari komponen PAD Rp3,42 triliun, dana perimbangan Rp4,29 triliun, lain-lain pendapatan daerah Rp58,83 miliar. Belanja daerah Rp7,65 triliun yang terdiri dari komponen belanja tak langsung Rp4,65 triliun dan belanja langsung Rp2,99 triliun.

Dengan demikian, surplus anggaran akan dimanfaatkan untuk mengimbangi kebutuhan pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan Rp35 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp150 miliar. “Dengan diselesai­ kannya tahap Kesepakatan Kebijakan Umum dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2019 ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap proses pembahasan dan pengesahan Raperda tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 dapat berjalan sesuai jadwal,” kata Hamartoni. (AGA)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BANDARLAMPUNG

BENAR BERIMBANG

Edisi 475/ Tahun Ke-17/ 19 - 25 November 2018

4

Ridho Tetap Fokus Benahi Infrastruktur

Bandarlampung, FAKTUAL - Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo menye­ rahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 kepada DPRD Provinsi Lampung.

Rancangan tersebut memprioritaskan perbaikan infrastruktur guna mendukung kebijakan strategis daerah yaitu ketahanan pangan, industrialisasi, dan pariwisata.

“Kami memprioritaskan infrastruktur untuk

membuka akses daerah dan menggerakkan perkonomian. Sehingga, terjadi pemerataan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat meningkat yang tercermin pada pendapatan daerah,” kata Ridho Ficardo pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dalam rangka penyampaian KUA dan PPAS Rangan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019, dan penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Lampung Tahun 2019, di Ruang Sidang DPRD Provinsi

Lampung, Bandarlampung, kemarin.

Menurut Ridho, dalam RAPBD 2019, pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp7,562 triliun. Perinciannya, komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan mencapai Rp3,156 triliun dan komponen Dana Perimbangan Rp.4,374 triliun, dan komponen lain-lain pendapatan yang sah Rp32,078 miliar.

Di sisi belanja daerah, direncanakan Rp7,432 triliun. Terdiri dari Belanja Tak Langsung Rp4,457 triliun dan Belanja Langsung Rp2,975 triliun.

“Kebijakan pada sisi belanja daerah tetap diarahkan untuk menjalankan fungsi stabilisasi, alokasi, dan distribusi untuk memelihara serta mendorong kemajuan taraf hidup sosial ekonomi daerah,” kata Ridho.

Gubernur menjelaskan rancangan atas asumsi ekonomi makro KUA PPAS RAPBD 2019, diperkirakan tumbuh pada kisaran 5,4% hingga 5,6% dan laju inflasi pada kisaran 3,5% hingga 4%.

“Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi tersebut, pendapatan masyarakat secara umum diharapkan mencapai Rp40,56 juta per kapita.

Untuk mencapai hal tersebut, Pemerintah Daerah akan terus berupaya membangun sinergi dan koordinasi bersama lembaga, instansi, dan stakeholder terkait,” katanya.

Melihat perkembangan ekonomi makro Lampung yang sangat positif tersebut, apalagi dengan akan beroperasinya Jalan Tol Trans Sumatera, Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni, dan Bandara Internasional Radin Inten II, Ridho optimistis pendapatan meningkat cepat dan signifikan.

“Menteri Pariwisata mengatakan kalau Bandara Lampung menjadi internasional, ada sekitar 60% potensi pariwisata Lampung langsung terbuka. Sehingga ke depan, kita bisa fokus untuk mempromosikan pariwasata dengan melibatkan unsur kelembagaan, instansi, swasta, dan masyarakat.”

Oleh karena itu, KUA PPAS RAPBD 2019 memprioritaskan perbaikan infrastruktur, termasuk pembangunan sejumlah situs yang mendukung dan menjadi ikon Lampung yang bernilai tinggi bagi Lampung dan nasional.

Misalnya, perpustakaan moderen, teropong bintang terbaik se-Asia Tenggara di Tahura Wan Abdul Rahman, dan Bumi Perkemahan yang setara Bumi Perkemahan Cibubur Jakarta.

“Prioritas ini akan membawa efek domino terhadap peningkatan pendapatan daerah Lampung. Memajukan daerah menggunakan APBD sebagai pemicu akan membuat efek bola salju di masyarakat pada jangka menengah dalam kurun waktu 2-3 tahun ke depan,” ujar dia. (ADI)

PPPA Mengapresiasi Pemkab Gubernur Hadiri HUT 73 Brimob dan Pemkot Atas Inisiasi KLA Bandarlampung, FAKTUAL - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengapresiasi Pemerintah Kabupaten dan Kota sePeovinsi Lampung atas inisiasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Dari 389 kabupaten/kota di Indonesia, seluruh kabupaten/kota di Lampung menginisiasi KLA. Menurut Deputi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bidang Tumbuh Kembang Anak, Lenny N. Rosalin, dari 113 kabupaten/kota peraih penghargaan KLA Tingkat Pratama, tiga di antaranya dari Lampung yakni Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan Lampung Timur.

“Penghargaan ini menunjukkan komitmen untuk terus memenuhi hak anak,” kata Lenny pada Fasilitasi Penguatan Gugus Tugas KLA Provinsi Lampung, di Swiss-Belhotel, Bandarlampung, kemarin.

Inisiasi itu antara lain pendidikan, kesehatan, penyediaan sarana, dan prasarana untuk anak. Predikat KLA sangat bergantung kepada kemauan daerah untuk menerapkan 24 indikator hingga ke akar rumput. “Membangun kota layak anak adalah kerja bersama antara pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan media. Sehingga, dapat mengukur kemampuan kapan mencapai predikat KLA,” kata Lenny.

Dia mendorong agar kabupaten/kota yang belum meraih penghargaan terus mengembangkan KLA. “Dimulai dari perencanaan program. Pastikan seluruh kegiatan organisasi perangkat daerah memiliki sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media. Ini harus terencana menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan. Agar target Indonesia Layak Anak (Idola) dapat tercapai pada 2030,” kata Lenny.

Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, Dewi Budi Utami, berharap agar seluruh daerah di Lampung menjadi KLA. “Sesuai deklarasi yang kita tandatangani dan diketahui Kementerian PPPA pada 17 Oktober 2017. Pada akhirnya, target kita mewujudkan Provinsi Layak Anak (Provila) di 2028 dapat tercapai,” kata Dewi Budi Utami.

Upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendorong KLA yaitu dengan meluncurkan program kegiatan yang memihak kepada hak dan kepentingan anak. Kebijakan itu tertuang dalam Perda Provinsi Lampung Nomor 4 tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2013.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung juga meningkatkan fasilitas bagi anak berupa ruang terbuka hijau Enggal Elephant Park di Bandar Lampung.

Kemudian, menjadikan Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Moeloek menjadi rumah sakit ramah anak. Lalu, membangun gedung perpustakaan moderen yang dilengkapi berbagai fasilitas seperti ballroom, sarana berbasis digital, kafe, dan bioskop Sanak Lampung di Museum Lampung. (AGA)

Bandarlampung, FAKTUAL - Kapolri Jendral Tito Karnavian mengapresiasi Korps Brimob Polri yang berkontribusi nyata memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat. Korps Brimob Polri membantu Polri dalam meningkatkan kepercayaan publik dengan memberikan kontribusi nyata terhadap Kamtibmas Indonesia.

“Untuk itu, Korps Brimob Polri harus dapat lebih meningkatkan kontribusinya dalam menjaga Kamtibmas, sehingga mampu memberikan kepercayaan publik terhadap institusi Polri,” kata Tito Karnavian dalam sambutan yang dibacakan Kapolda Lampung IrjenPurwadi Arianto pada peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-73 Korps Brimob Polri di Mako Satbrimob Polda Lampung, Rawa Laut, Enggal, Bandarlampung, kemarin.

Upacara juga dihadiri Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo, Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri, dan Forkopimda Provinsi Lampung.

Kapolda Lampung menjelaskan Korps Brimob Polri memberikan kontribusi nyata seperti pengamanan Pilkada 2018, pengamanan Operasi Ketupat 2018, hingga Asean Games 2018 dan Asean Para Games 2018. Brimob juga bergerak cepat dalam memberikan bantuan di daerah yang terkena bencana alam, seperti di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah. Tak hanya itu, Brimob turut dalam operasi penegakan hukum seperti jaringan terorisme di Sulawesi Tengah dan Papua.

Dalam meraih kepercayaan publik terhadap Polri, Kapolda Purwadi, Polri memiliki program promoter dengan tiga kebijakan utama yaitu kebijakan kinerja, profesionalisme penegakan hukum, dan pemeliharaan Kamtibmas secara optimal. “Implementasi terus dilakukan optimal, termasuk Korps Brimob Polri dalam menjaga kamtibmas,” katanya.

Kapolda Purwadi menjelaskan Korps Brimob Polri harus siap melaksanakan kegiatan Kamtibmas 2018 dan 2019. “Seluruh agenda nasional ke depan harus berjalan aman, lancar. dan damai. Seperti Operasion Lilin 2018 dan Pemilu 2019. Untuk itu, Brimob harus turut memberikan kontribusi nyata dalam memberikan

kamtibmas Indonesia,” ujarnya.

Komandan Satuan Brimobda Lampung Kombes Donyar Kusumadji, menuturkan syukuran ini merupakan sebuah refleksi kepada Tuhan Yang Maha Esa. “Semoga Korps Brimob Polri dapat terus berkembang menjadi organisasi moderen dan terpercaya di tengah masyarakat, serta mampu melaksanakan agenda Kamtibmas 2018 dan 2019. Karena sejak Negara ini lahir, korps Brimob Polri telah turut menjaga dan terus mengabdi untuk NKRI,” katanya.

Pada peringatan tersebut, Gubernur M. Ridho Ficardo mendampingi Kapolda Lampung dan Dansat Brimopda Lampung memotong tumpeng syukuran serta memberikannya kepada anggota satuan Brimob tertua dan termuda. Selain itu, pada kesempatan tersebut digelar pertunjukan tari kreasi, atraksi Korps Brimob Polri, dan penyerahan hadiah lomba HUT ke-73 Korps Brimob Polri. (HMS)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BANDARLAMPUNG

BENAR BERIMBANG

Edisi 475/ Tahun Ke-17/ 19 - 25 November 2018

5

Komit Wujudkan Visi Program Indonesia Sehat Bandarlampung, FAKTUAL - Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya mewujudkan visi Program Indonesia Sehat. Sasarannya, meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

“Visi ini harud didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan,” kata Plt. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Lampung, Taufik Hidayat, mewakili Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo pada upacara mingguan Pemprov Lampung Lampung, di Lapangan Korpri, kemarin.

Taufik menjelaskan pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Targetnya, terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya.

“Tujuan akhir pembangunan kesehatan adalah terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan nasional pada periode 2015-2019 mengantisipasi isu strategis yang berkembang adalah program Indonesia Sehat. Sasarannya, meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan,” ujarnya.

Pemprov Lampung menargetkan Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan tiga pilar utama yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan, dan jaminan kesehatan nasional.

“Berbagai upaya yang dilakukan di Provinsi Lampung dalam mewujudkan Visi Indonesia sehat melalui upaya peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Selain itu, upaya percepatan penurunan stunting dalam rangka peningkatan status gizi masyarakat dengan sasaran utama bayi, balita dan ibu hamil (kurang energi kronik,” ujarnya.

Bukan hanya itu, sarana prasarana yang memengaruhi juga dilakukan Pemprov Lampung seperti peningkatan pelayanan Rumah Sakit Bandar Negara Husada (RSBNH) dan pelayanan Rumah Sakit Keliling (Mobile Clinic). Kemudian, pembangunan Rumah Sakit Komunitas (tipe D Pratama) di Kabupaten Pesisir Barat pada

2015.

Pembangunan ini dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan di wilayah DOB dan pelaksanaan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan dalam rangka meningkatkan kualitas atau mutu pelayanan kesehatan. Provinsi Lampung

menempati urutan kelima terbaik se Indonesia dalam pelaksanaan kegiatan akreditasi.

“Segala upaya tersebut, hendaknya bersamasama kita dukung untuk dipertahankan dan ditingkatkan pada masa yang mendatang dalam mewujudkan Masyarakat Lampung yang Sehat dan Mandiri,” kata Taufik. (AGA)

Pemprov Kembali UIN Raden Intan Gelar Sosialisasikan HPL Way Dadi FGD PTKN se-Indonesia

Bandarlampung, FAKTUAL - Pemerintah Provinsi Lampung (Pemprov) siap melakukan sosialisasi pembebasan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) milik Pemprov di Kelurahan Way Dadi, Kelurahan Way Dadi Baru, dan Kelurahan Korprijaya, Kecamatan Sukarame, Bandarlampung, kepada masyarakat.

Rencana sosialisasi tersebut berlangsung pekan depan.

Hal tersebut terungkap pada rapat lanjutan persiapan sosialisasi pelepasan HPL milik Pemprov Lampung, kemarin, di Ruang Abung Balai Keratun.

Menurut Pj. Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Hamartoni Ahadis, sosialiasi pelepasan HPL dilaksanakan sejak 2015 usai persetujuan pelepasan HPL dari DPRD Provinsi Lampung.

Namun dalam perjalanannya proses tersebut menemui hambatan. Untuk itu, proses sosialisasi dilanjutkan tahun ini. Dia menjelaskan dasar pelepasan HPL aset Pemprov Lampung di tanah seluas 89 hektare tersebut adalah SK DPRD Nomor

27/DPRD.LPG/13.01/2015 tanggal 19 November 2015. Kemudian, SK Gubernur Lampung Nomor G/6/B. XI/HK/2016 tanggal 8 Januari 2016, dan SK Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI Nomor 1319/15.2/ III/2016 tanggal 23 Maret 2016.

Dalam pelaksanaannya, sosialisasi HPL dilakukan di lokasi HPL dengan melibatkan unsur Kejaksaan Tinggi, Polda, Korem, Kanwil BPN, Kanwil DJKN, Pemkot Bandar Lampung, dan Pemerintah Provinsi Lampung. “Kita berharap seluruh unsur pemerintah dapat berperan aktif sehingga sosialiasi ini dapat berjalan dengan baik, amann dan nyaman,” ujar Hamartoni.

Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, Fauziah, berharap dari hasil sosialisasi ini akan diperoleh data masyarakat yang siap dan setuju terhadap pelepasan HPL Way Dadi.

Dia juga berharap agar nantinya BPN dapat mempercepat proses sertifikat kepemilikan tanah setelah masyarakat melunasi pembayaran.

Fauziah menambahkan pelepasan lahan Way Dadi saat ini dalam tahap appraisal (penilaian) harga tanah ulang dari Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) mengingat penilaian harga tanah terakhir dilakukan di 2016. Pada rapat itu juga disampaikan usulan buku panduan sosialisasi yang memuat berbagai unsur yang terdiri dari biaya sertifikat, biaya bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan biaya tanah yang nantinya diterbitkan Pemprov Lampung.

(AGA)

Bandarlampung, FAKTUAL - Guna meningkatkan dan memajukan garda akademik Islam di Tanah Air, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung menggelar Focus Group Discussion (FGD) Forum Perencanaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) se-Indonesia yang dihelat di Hotel Novotel, Bandarlampung..

Kegiatan itu diikuti 371 peserta asal 58 PTKIN dari Sabang sampai Merauke. Terdiri 17 UIN, 34 Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dan 7 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) sejumlah 242 peserta terdaftar (registrasi saat pembukaan).

“Artinya minat PTKIN ini sangat besar untuk hadir pada FGD di Provinsi Lampung,” kata Ketua Pelaksana FGD Ahmad Supardi saat sesi penyampaian laporan kegiatan di Hotel Novotel, Bandarlampung, kemarin.

Apa saja isu sentral yang dibahas? Kepala Biro AUPK UIN Raden Intan itu menyampaikan, kegiatan ini ditujukan sebagai forum konsolidasi penyatuan persepsi bersama dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kementerian Agama RI pada 2019.

“Peserta yang hadir diharapkan aktif pada FGD ini. Output dari kegiatan ini yaitu tersedianya bahan Renstra Ditjen Pendis 2020-2024,” kata Ahmad.

Pokok bahasan FGD ini, kata dia, di antaranya bidang ketenagakerjaan; kelembagaan dan kerjasama; serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Juga, sarana prasarana; kemahasiswaan; dan pengembangan akademik.

Rektor UIN Raden Intan, Moh. Mukri mengaku senang bisa bersilaturahmi dengan peserta yang hadir. Dia berpesan agar kegiatan itu menghasilkan sesuatu yang baik dan didukung bersama.

Nampak hadir pada pembukaan FGD, Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Lampung Hwrlina Warganegara mewakili Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo, Direktur PTKI Ditjen Pendis Kemenag RI Prof. Dr. M. Arskal Salim, M.Ag mewakili Dirjen Pendis, Ketua Komisi VIII DPR RI Dr. M. Ali Taher dan sejumlah undangan lainnya.

Mengingatkan, guna peningkatan mutu PTKIN menuju world class university, Kemenag juga usai menggelar rapat koordinasi (rakor) peningkatan mutu sekaligus pengenalan Asian Islamic University Association (AIUA) di Solo, Jawa Tengah, 28-30 Oktober 2018.

Kegiatan yang diikuti 58 lembaga penjaminan mutu PTKIN, ditujukan sebagai salah satu antisipasi visitasi Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN-PT).

Menurut Kasubdit Kelembagaan dan Kerjasama Direktorat PTKI Ditjen Pendis Agus Sholeh, 20 PTKIN tengah bersiap menghadapi visitasi APT dengan target nilai A sebagai bagian obsesi untuk lebih maju dan unggul secara nasional dan internasional. (AGA)

FAKTUAL BENAR BERIMBANG

Edisi 475/ Tahun Ke-17/ 19 - 25 November 2018

PESAWARAN

tt

SURAT KABAR MINGGUAN

6

Pesawaram Adakan PIP

Pesawaran, FAKTUAL - Pemerintah Kabupa­ ten (Pemkab) Pesawaran, Lampung menggelar Pesawaran Investment Promotion (PIP) 2018, di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, kemarin.

Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona berharap melalui kegiatan itu peserta dapat memperoleh gambaran mengenai sumber daya potensi serta mendapatkan informasi akurat mengenai peluang investasi di Kabupaten Pesawaran.

“Melihat antusiasme para pihak untuk ikut serta memajukan Pesawaran pada acara Pesawaran Investment Promotion tahun 2017, maka kami menggelar (PIP) tahun 2018 untuk kedua kalinya dalam rangka mewujudkan mimpi-mimpi masyarakat Pesawaran menjadi nyata, yaitu Pesawaran Bumi wisata yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

Dengan diselenggarakannya PIP yang ke-2 ini juga merupakan bukti bahwa Pesawaran terbuka untuk kalangan dunia usaha untuk bisa menjalin sinergi dan kerjasama. Kami memiliki regulasi yang pro untuk dunia usaha dengan tentunya disesuaikan dengan kearifan lokal,” kata Dendi.

Menurutnya, di tengah keterbatasannya, Kabupaten Pesawaran saat ini sedang bergiat melakukan pembangunan untuk meningkatkan daya saing daerah. Pembangunan yang dilakukan harus berbasis inovasi agar Kabupaten Pesawa­ ran dapat bersaing dengan daerah lainnya.

Pemerintah Daerah harus melakukan inovasi dalam rangka perbaikan pengelolaan pemerin­ tahan, perbaikan pelayanan publik dan inovasi bentuk lainnya sesuai dengan kewenangan daerah seperti pemberdayaan masyarakat.

Penyelenggaraan inovasi daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Inovasi daerah yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran, antara lainpembangunan Kawasan Industri di Tegineneng, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Teluk Pandan, program Gerakan Desa Ikut Sejahtera (Gadis), Fasilitasi Informasi Teknologi (IT) Sistem Administrasi Pelayanan Pemerintahan Daerah (e-governance), Fasilitasi Informasi Teknologi (IT) Sistem Administrasi Pemerintahan Desa, Pertanian Terintegrasi, Hortipark dan Pabrik Mini Coklat, Desa Tapis

Negeri Katon, rencana pengembangan geothermal di Way Ratai, Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) dan lumbung santri.

Sepuluh inovasi tersebut bukanlah mimpi, tapi setahap demi setahap berusaha diwujudkan dengan kolaborasi dengan berbagai pihak.

Saat ini program inovasi sedang kami fokuskan pada Kawasan Industri di Tegineneng dan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kecamatan Teluk Pandan yang dituju­ kan untuk mempercepat perkembangan daerah dan sebagai model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain industri, pariwisata, dan perdagangan sehingga dapat menciptakan lapangan kerja.

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis di Kabupaten Pesawaran baik yang bersifat bahari, alam maupun budaya dan sejarah dengan berbagai objek wisata unggulan, diantaranya terdiri dari 39 pulau besar dan kecil, garis pesisir pantai sepanjang 120 km, wisata air terjun serta objek-objek wisata unggulan lainnya, yang sampai saat ini belum terkelola secara maksimal.

Berdasarkan Rencana Induk Pengembangan

Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Pesawaran 2017-2031, destinasi wisata yang diprioritaskan dalam pengembangannya adalah Kawasan Strategis Pengembagan Wisata Daerah (KSPD), yang dibagi menjadi 6 kawasan strategis.

Diarantaranya, Kecamatan Teluk Pandan dan Kecamatan Way Ratai (marina teluk ratai) dengan merencankan dan merealisasikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata seluas 647 ha di Kecamatan Teluk Pandan. Terdiri dari blok Pantai Queen Artha 29 ha, Pulau Tangkil 12 ha, blok pantai mutun 253 ha, Pulau Lahu 2 ha, Blok Pantai Ringgung 186 ha, Pulau Tegal 120 ha, Blok Mangrove Ketapang 18 ha dan Blok Mahitam 27 ha.

Untuk mempercepat pembangunan pereko­ nomian dan kepariwisataan di wilayah Kabupaten Pesawaran, dibutuhkan studi kelayakan atau feasibility study yang bertujuan untuk memberikan bahan pertimbangan rencana pengembangan terhadap keuntungan yang diberikan, baik financial benefit maupun social benefit sebagai upaya penyempurnaan pengembangan Kawasan Pariwisata Strategis Daerah (KSPD) Teluk Pandan dan Marina Teluk Ratai menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai hasil akhir capaian.

Pesawaran juga terus berusaha menjadi tuan rumah yang baik dan memudahkan segala proses perizinan melalui program Pelayanan Perizinan Secara Online Melalui Online Single Submission (OSS) dan pendampingan perizinan oleh simpul KPBU Pesawaran dan Satgas Perizinan berusaha.

Ini merupakan trobosan yang sangat baik untuk memperpendek waktu layanan perizinan. Ini juga akan sangat membantu masyarakat karena akan dilayani dengan prima yaitu lebih mudah, lebih cepat, dan lebih hemat, efektif serta efisien dalam segi waktu, energi maupun biaya.

Selama ini investor yang akan berinvestasi di kabupaten Pesawaran melakukan pengurusan perizinan investasi membutuhkan waktu yang cukup lama, untuk mengurus berbagai tahapan perizinan mulai dari pengurusan izin prinsip, penyiapan dokumen lingkungan, pengurusan izin lokasi, izin mendirikan bangunan, izin gangguan, hingga pengurusan TDP dan SIUP dan sebagainya.

Untuk itu harus dilakukan pemangkasan proses perizinan dengan penyederhanaan prosedur dengan tetap mengacu kepada ketentuan berlaku.

Kita dituntut untuk melakukan inovasi layanan dengan berupaya menjadikan layanan perizinan dirasakan mudah, murah dan cepat oleh pemohon, Demikian ucap Dendi disaat sambutanya bertempat di Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta Rabu 14/11/18 Kemudian di momen yang sama Pemkab Pesawaran melanjutkan Penandatanganan MOU dengan PT POS Indonesia (Persero) Bapak Gilarsi Wahyu Setijono (Dirut PT. POS Indonesia) (RIN)

Berangkatkan Peserta Wisata Rohani Pesawaran, FAKTUAL - Bupati Pesawaran, Lampung, Dendi Ramadhona memberangkatkan peserta wisata rohani, kemarin. Sekira 500 peserta itu akan berziarah ke makam Wali Songo, lima makam di Jawa Timur, tiga makam di Jawa Tengah, dan satu makam di Jawa Barat.

500 peserta ziarah ini mewakili pengurus dan anggota HMT kecamatan, tokoh agama, dan organisasi keagamaan.

Mereka tersebut terdiri dari 220 laki-laki dan 280 perempuan yang akan diberang­ katkan dalam dua termin, 16 dan 26 November 2018. Insya Allah, tahun yang akan datang Pemerintah Kabupaten Pesawaran tetap melanjutkan program tersebut dengan jumlah pesertan lebih banyak, kata Dendi.

Dendi berharap peserta wisata rohani terus menjaga kesehatan, mengingat kegiatan ini lebih menekankan pada fisik. Jagalah pola makanan yang mengan­ dung gizi yang cukup dan pilihlah makanan dan minuman yang tidak akan mengganggu

kesehatan saudara masing-masing.

“Berniat baik dan bermaksud mendekatkan diri kepada Allah SWT supaya mendapatkan keridhoannya, seraya mengikatkan hati dengan kecintaan kepada Nabi Muhamad SAW dan keluarganya, beserta para aulia Allah SWT. Pergunakan kegiatan untuk memperbanyak ibadah, sehingga sepulangnya nanti iman dan takwa lebih meningkat,” ucap Dendi.

Dia juga meminta peserta wisata rohani menjaga nama baik Kabupaten Pesawaran selama dalam perjalanan, saat pelaksanaan kegiatan, hingga kepulangan nanti.

“Ikutilah segala petunjuk dan bimbingan dari ketua rombongan, kurangi hal-hal yang tidak berkenaan dengan ibadah, seperti misalnya belanja berlebihan dan sebagainya. Jangan lupa doakan para pemimpin dan masyarakat Kabupaten Pesawaran umumnya, semoga dijauhkan dari bencana dan musibah, serta mampu melaksanakan pembangunan bagi kesejah­ teraan seluruh masyarakat Pesawaran,” ujarnya. (RIN)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

PRINGSEWU tt

Edisi 475/ Tahun Ke-17/ 19 - 25 November 2018

7

Studi Banding ke Temanggung Pringsewu, FAKTUAL - Keberhasilan Kabupa­ ten Temanggung dalam meningkatkan produksi pertanian dengan tetap mempertahankan luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tengah gencarnya alih fungsi lahan, mengundang decak kagum berbagai pihak, terutama daerah-daerah lain di Indonesia.

Sehingga merekapun ingin mempelajari keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung. Tidak terkecuali Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang sedang menghadapi masalah gencarnya alih fungsi lahan.

Dipimpin Bupati Pringsewu H.Sujadi dan Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu Drs.A.Budiman, jajaran Pemerintah Kabupaten Pringsewu, diantaranya terdiri dari Staf Ahli Bupati Pringsewu Bidang Perekonomian dan Pembangunan Romzi, Kepala Bappeda Pringsewu Relawan, S.E., Kadis Pertanian Ir.Iskandar Muda, Kadis Ketahanan Pangan Ir.Tabrani Mahfi, Kadis Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Andi Purwanto, S.T., Kasubbag Protokol Pemkab Pringsewu M.Irzal Nawawi, S.Sos., M.M. beserta sejumlah Kabid dan Kasi OPD melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Temanggung.

Kunjungan tersebut dalam rangka melakukan studi banding terkait masalah perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Jajaran Pemerintah Kabupaten Pringsewu diterima oleh Wakil Bupati Temanggung Drs.R.Heri lbnu Wibowo beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Temanggung di Kantor Bupati Temanggung, Jumat (16/11).

Saat acara seremonial penerimaan, dilakukan pula prosesi saling tukar-menukar cinderamata antara Bupati Pringsewu dan Wakil Bupati Temanggung.

Dalam pengantarnya, Bupati Pringsewu H.Sujadi mengatakan upaya perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Pringsewu didasarkan pada Undang-undang No.41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, kemudian Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Perda Provinsi Lampung No.17 tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Perda Kabupaten

Pringsewu No.6 tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, serta Surat Bupati Pringsewu No.520/06.B/D.07/2016 tanggal 11 Januari 2016 tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian.

Sementara itu, Wakil Bupati Temanggung Drs.R.Heri lbnu Wibowo dalam sambutannya mengungkapkan Kabupaten Temanggung merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang sebagian besar masyarakatnya bermatapencaharian sebagai petani.

Selain pertanian pangan, sektor lainnya di Kabupaten Temanggung yang cukup potensial

dan berkembang, ungkap dia, adalah sektor perkebunan, seperti kakao, kopi robusta dan arabika, vanili, cengkih dan juga tembakau.

Dikatakan, Temanggung merupakan kabupaten penghasil tembakau yang memiliki kualitas paling bagus di lndonesia. Kadar nikotin tembakau Temanggung berkisar antara 3-8 persen.

Terkait Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, luas lahan LP2B di Kabupaten Temanggung sebesar 20.709 hektar, luas lahan penyesuaian untuk permukiman 2.847,22 hektar, serta luas cadangan 5.000

hektar. Dan, 60% wilayah Temanggung adalah daerah tangkapan air.

Di Kabupaten Temanggung sendiri, lanjut wabup, luas alih fungsi lahan pertanian pada tahun 2017 lalu adalah 28 hektar.

Dasar hukum LP2B Kabupaten Temanggung yakni Perda Provinsi Jawa Tengah No.2 tahun 2013 dan No.6 tahun 2010, Perda Kabupaten Temanggung No.1 tahun 2012 tentang RTRW 2011-2031 dan Perda Kabupaten Temanggung No.23 tahun 2012, juga Peraturan Bupati Temanggung No.43 tahun 2012 tentang Arahan LP2B dan LCP2B. (PRI)

Teknologi Informasi Wujudkan Data Terintegrasi Antarpekon

Wabup Pringsewu Buka Turnamen Bola Voli One Piece Cup Pringsewu, FAKTUAL - Wakil Bupati Kabu­ paten Pringsewu Dr.Hi.Fauzi, S.E., M.Kom., Akt., C.A. membuka kegiatan Open Tournament Volley Ball One Piece Cup di Pekon Bandung Baru, Kecamatan Adiluwih, kemarin.

Acara pembukaan Open Tournament yang diikuti 40 tim dari Kabupaten Pringsewu, serta 4 tim dari kabupaten tetangga ini, juga dihadiri Wakil Ketua TP-PKK Kabupaten Pringsewu Ny.Hj.Rita Irviani Fauzi, Kadisporapar Pringsewu Drs.Hi.Syamsir Kasim, Ketua PBVSI Kabupaten Pringsewu Lasi Arianto, Camat Adiluwih, Kapekon Bandung Baru, serta tokoh masyarakat setempat.

Wakil Bupati Pringsewu Dr.Hi.Fauzi, S.E., M.Kom., Akt., C.A. dalam sambutannya me­ nyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi

kepada seluruh panitia dan masyarakat Pekon Bandung Baru, atas terselenggaranya tournament tersebut.

Melalui tournament ini, selain menjadi sarana untuk memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, juga sebagai wahana untuk menjalin tali silaturahmi diantara sesama warga.

Wabup Pringsewu juga mengajak seluruh peserta tournament untuk dapat bertanding secara sportif, serta bersama-sama meningkatkan prestasi khususnya di bidang olahraga.

Ia juga berharap open tournament ini menjadi awal untuk menorehkan prestasi demi meng­ harumkan nama Kabupaten Pringsewu di kancah nasional maupun internasional.

(PRI)

Pringsewu, FAKTUAL- Teknologi Informasi memiliki fungsi untuk mempermudah penyamp­ aian informasi dan terwujudnya sistem pengelo­ laan data yang lebih baik serta terintegrasi, termasuk di pemerintahan desa atau pekon.

Demikian dikatakan Wakil Bupati Pringsewu Dr.H.Fauzi saat membuka workshop pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi bagi perangkat pekon se Kabupaten Pringsewu di Hotel Regency, Gadingrejo, Pringsewu, Senin (12/11/18).

Dikatakan Wakil Bupati Pringsewu, konse­ kuen­si diberlakukannya UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintah desa atau pekon dituntut untuk mempraktikkan keterbukaan informasi.

Di UU tersebut, desa merupakan komunitas yang berkepemerintahan sendiri, yang berpegang pada asas demokrasi.

Keterbukaan informasi oleh pemerintah desa, kata Wabup, dimaksudkan agar warga mengetahui berbagai informasi tentang kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan

yang dijalankan.

Menurut Wakil Bupati Pringsewu Fauzi, didampingi Kadis Komunikasi dan lnformatika Pringsewu Kuddus Heriyanto, salah satu media yang dapat digunakan untuk menyebarluaskan informasi adalah media online.

Media online, kata Fauzi, membuat penetrasi informasi bergerak begitu cepat, yang tentu saja perlu dibarengi dengan kemampuan pengelolaan, agar informasi yang disampaikan berkualitas, transparan dan akuntabel.

Oleh karena itu, Fauzi berharap para peserta workshop yang berjumlah 126 orang petugas operator IT kantor pekon se Kabupaten Prings­ ewu, dengan narasumber Abdul Karim, M.Pd., redaktur eksekutif SKH Radar Lampung, serta dari Komunitas IT dan intern Diskominfo Pringsewu, betul-betul mengikuti kegiatan workshop dengan sungguh-sungguh, sehingga nantinya dapat mengimplementasikan dengan baik apa yang telah didapatkan selama kegiatan tersebut.

(PRI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 475/ Tahun Ke-17/ 19 - 25 November 2018

PRINGSEWU

8

Korpri Pringsewu Gelar Berbagai Lomba

Pringsewu, FAKTUAL - Memeriahkan HUT ke-47 Korpri dan HUT Dharma Wanita Persatuan, Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Pringsewu dan Dharma Wanita Persatuan menggelar

berbagai lomba.

Perlombaan tersebut, peragaan busana pakaian dinas, peragaan busana Dharma Wanita, paduan suara, pengucapan panca prasetya

Korpri, dan Pembukaan UUD 1945, futsal serta badminton.

Bupati Pringsewu,Sujadi yang diwakili Staf Ahli Bupati Pringsewu Bidang Pemerintahan

H.Dudi Mashardi saat membuka perlombaan yang diawali dengan lomba peragaan busana pakaian dinas ASN dan busana Dharma Wanita, di Pendopo Pringsewu, kemarin, menyatakan sangat mendukung lomba yang diikuti aparatur sipil negara dari seluruh OPD dan kecamatan tersebut.

Selain dapat meningkatkan jalinan silaturahim diantara sesama aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, kata dia, melalui kegiatan lomba tersebut juga dapat memberikan contoh pemakaian pakaian dinas berikut atribut maupun busana Dharma Wanita yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang ada.

Turut hadir pada kesempatan tersebut, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Pringsewu Ny.Nurhayati Budiman, Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu Drs. Sunargianto, Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Pringsewu Rudito, serta pengurus dan anggota DWP Kabupaten Pringsewu.

Sementara itu, berdasarkan hasil penilaian dewan juri, yang berhasil menjadi juara pada kedua lomba tersebut, untuk lomba peragaan busana pakaian dinas, untuk Putra, juara pertama adalah peserta No.42 (BKPSDM), juara kedua peserta No.18 (Dishub), juara ketiga peserta No.50 (Dinas Lingkungan Hidup).

Kemudian untuk Putri, juara pertama adalah peserta No.43 (UPT Disdikbud Gadingrejo), juara kedua peserta No.05 (Sekretariat Korpri), dan juara ketiga peserta No.17 (UPT Disdikbud Pringsewu).

Sedangkan untuk lomba busana Dharma Wanita, sebagai juara pertama peserta No.8, juara kedua peserta No.28, serta juara ketiga peserta No.?

Selanjutnya, untuk juara Harapan pertama diraih peserta No.10, harapan kedua diraih peserta No.14, dan harapan ketiga diraih peserta No.10. (PRI)

Pemkab Pringsewu Tinjau Sentra Industri Kopi Luwak Khas Mataram Pringsewu, FAKTUAL - Jajaran Pemerintah Kabupaten Pringsewu meninjau salah satu sentra Kopi Luwak Mataram di Kota Yogyakarta, kemarin.

Kunjungan yang dilakukan setibanya di Kota Yogyakarta sebelum menuju Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah ini, diantaranya diikuti Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu Budiman, Staf Ahli Bupati Pringsewu Bidang Perekonomian dan Pembangunan Romzi, Kadis Pertanian Iskandar Muda, Kadis Ketahanan Pangan Tabrani Mahfi, Kadis Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Andi Purwanto, Kadis Lingkungan Hidup Emil Riady, serta sejumlah Kabid dan Kasi, serta Kasubbag Protokol Pemkab

Pringsewu M.Irzal Nawawi.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan Pemkab Pringsewu diterima oleh pemilik industri kopi luwak Mery, dan berkesempatan melihat serta mencicipi nikmatnya kopi luwak khas Mataram, sekaligus menyaksikan dari dekat proses pembuatan dan pengolahan kopi luwak di kawasan industri rumahan yang cukup terkenal di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya.

Dikatakan Mery, Kopi Luwak Mataram miliknya dibuka sejak 2012 lalu. Di sini, kata dia, tidak hanya menawarkan minuman kopi luwak, tetapi juga menyuguhkan suasana yang nyaman, sekaligus sebagai sarana edukasi bagi para pengunjung. (PRI)

Bupati Pringsewu Hadiri Festival Ham 2018 di Wonosobo Pringsewu, FAKTUAL - Bupati Pringsewu Sujadi menghadiri Festival Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia 2018 di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, kemarin.

Festival HAM 2018 yang mengangkat tema ‘Merawat Keragaman, Meningkatkan Solidaritas; Menuju Indonesia yang Inklusif dan Berkeadilan’, merupakan momentum penting untuk menyosialisasikan pelbagai bentuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia di Tanah Air, yang merupakan bagian dari konferensi Kabupaten/Kota HAM yang diselenggarakan sejak 2014 yang diinisiasi oleh INFID bersama Komnas HAM. Selain Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Wonosobo Eko Purnomo dan Bupati Pringsewu Sujadi, kegiatan ini juga dihadiri para bupati dan walikota lainnya se

lndonesia, juga dari perwakilan kantor staf kepresidenan beserta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik berharap melalui Festival HAM yang berlangsung selama 3 hari (13-15 November 2018), masyarakat dapat semakin mengenal dan menganggap HAM, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang HAM, serta dapat mengimplementasikan nilai-nilai HAM dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus meningkatkan kerjasama baik nasional maupun internasional terkait HAM. Pada kesempatan tersebut, ditandatangani nota kesepahaman antara Komnas HAM, Kantor Staf Presiden (KSP), Pemprov Jawa Tengah, Pemkab Wonosobo, dan International NGO Forum for Indonesian Development (INFID).

(PRI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 475/ Tahun Ke-17/ 19 - 25 November 2018

TANGGAMUS

9

PLTA Semaka Diresmikan

Tanggamus, FAKTUAL - Bupati Tanggamus Dewi Handajani, menghadiri Peresmian Operasional PLTA Semaka oleh PT. Tanggamus Elektrik Power (TEP) yang berlokasi di Blok 10 Register 39 Sidomulyo, Kecamatan Semaka, kemarin.

Hadir juga dalam Peresmian tersebut Duta Besar Korea Selatan Mr. Kim Chang Beom, Presdir dan CEO KOMIPO Company Mr. Park Hyung Koo, Presdir PT. TEP Mr. Yoo Dung Jong, GM PT. TEP Mr Lim Hyung Chul, Forkompinda Kabupaten Tanggamus, para Asisten dan para Kepala OPD Pemkab Tanggamus, Camat dan Uspika Kecamatan Semaka, Bandar Negeri Semuong, Wonosobo Kota Agung dan Kota Agung Barat, para Kepala Pekon Kecamatan Semaka dan Bandar Negeri Semuong, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda unsur ormas dan undangan.

Dewi Handajani dalam sambutannya menyampaikan penghargaan dan terima kasih serta ucapan selamat datang kepada Mr. Kim Chang Beom, Duta Besar Korea Selatan beserta rombongan di Kabupaten Tanggamus, serta selamat menikmati keindahan alam di Bumi Begawi Jejama.

“Semoga dapat menikmati kegiatan selama di Kabupaten Tanggamus ini, sehingga sekem­ balinya dari Tanggamus nanti akan membawa kesan dan kenangan indah serta berkeinginan untuk kembali berkunjung ke Kabupaten Tanggamus,” kata Bupati.

Selanjutnya Dewi mengatakan bahwa kebu­ tuhan akan sumber daya listrik sudah menjadi kebutuhan primer bagi setiap manusia di seluruh daerah di era globalisasi saat ini. Karena sesung­ guhnya listrik memiliki peranan yang sangat penting dalam menggerakkan setiap aktivitas manusia terutama dalam menggerakkan roda perekonomian, karena tanpa adanya sumber energi listrik bagaimana jadinya kehidupan manusia di masa kini maupun di masa yang akan datang.

“Hari ini kita sama-sama hadir disini dalam rangka Peresmian Operasional PLTA Way Semaka dengan kapasitas 2 × 28 MW, di Pekon Sidomulyo, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, oleh PT. Tanggamus Electrik Power (PT.TEP). Dari data yang ada di Pemerintah Kabupaten Tanggamus, proses pelaksanaan proyek PLTA Way Semaka ini sudah dimulai sejak tahun 2011 yang lalu, dimana Bupati Tanggamus telah mengeluarkan Izin Prinsip

melalui surat Nomor 050/160/20 fispra/2011, tanggal 8 April 2011 perihal Rencana Pembangun­ an Energi Power,” terang Bupati.

Dia menambahkan bahwa dengan adanya PLTA yang memanfaatkan sumber daya air di wilayah ini, maka masyarakat dan difasilitasi oleh PT TEP diharapkan mampu melestarikan sumber daya alam dan menjaga lingkungan yang ada serta dapat menciptakan sumber lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.

“Selain itu juga dapat menyediakan tenaga listrik yang murah dan ramah lingkungan serta dapat berdampak pada kesadaran masyarakat untuk melestarikan hutan sebagai penyangga pelestarian sumber daya air,” tambah Bupati.

“Kabupaten Tanggamus saat ini sedang membutuhkan energi listrik yang cukup untuk menunjang aktivitas industri maritim dan industri penunjangnya yang rencananya akan dibangun di tahun-tahun mendatang dan diperkirakan kebutuhan listrik mencapai 150 MW, sementara pasokan energi listrik di Kabupaten Tanggamus saat ini sangat minim,

artinya diperlukan sebuah investasi di bidang energi listrik paling tidak sebesar 250 MW untuk menunjang aktivitas industri serta multiplier effectnya. Dengan keberadaan PLTA ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan akan listrik bagi industri di wilayah Tanggamus kedepannya,” harapnya.

Bupati juga menyampaikan rasa optimisnya dan merasa yakin bahwa Kabupaten Tanggamus kedepan akan semakin maju dan modern.

“Investor akan semakin melirik Tanggamus dengan keberadaan PITA ini, suplay listrik akan semakin mencukupi untuk memenuhi industri skala menengah sampai skala besar,” ujarnya.

Mengakhiri sambutannya Bupati mengucap­ kan terima kasih kepada pemerintah Korea Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Mr Kim Chang Beom. “Bahwa ini menunjukkan kontribusi dan perhatian besar dari pemerintah Korea Selatan dibidang energi listrik bagi Kabupaten Tanggamus dan Provinsi Lampung, sehingga diharapkan capaian pembangunan

Kabupaten Tanggamus dapat diwujudkan.

Semoga dengan Tersedianya infrastruktur PLTA ini dapat memberikan manfaat yang sebesarbesarnya bagi pembangunan daerah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanggamus,” pungkas Bupati.

Sementara GM PT. TEP Kim Min Ho, meng­ ucapkan terima kasih atas dukungan dari Pemprov Lampung, Pemkab dan masyarakat Tanggamus, sehingga PLTA Semaka bisa beroperasi. “Dengan telah beroperasinya PLTA ini diharapkan dapat mencukupi kebutuhan listrik Lampung pada umuumnya dan Tanggamus pada khususnya,” ujarnya.

Acara Peresmian ditandai dengan penggun­ tingan pita secara bersama sama oleh Bupati Tanggamus, Duta Besar Korea Selatan, Presdir dan GM PT. TEP juga Forkopimda Kabupaten Tanggamus.

Usai acara Peresmian dilakukan peninjauan lokasi perkantoran PT. TEP, serta penanaman pohon di halaman kantor setempat.

(DED)

TMMD ke-103 Tanggamus Ditutup Tanggamus, FAKTUAL- Kasdam II/SWJ Brigjen TNI. Syafrial, psc, M.Ter (han)., secara resmi menutup TMMD ke 103 Kodim 0424 Tanggamus Tahun 2018. Upacara penutupan dilaksanakan di Lapangan Sailing, Pekon Argopeni, Kecamatan Sumberejo, kemarin.

Dalam kegiatan tersebut Kasdam disambut langsung oleh Bupati Tanggamus Hj.Dewi Handajani, SE, MM., bersama Danrem 043/Garuda Hitam Kolonel Kav. Erwin Djatniko, S.Sos, serta Dandim 0424 Letkol.

Anang Hasto Utomo, M. Han. Turut Hadir Direktur Pamobvit Kombespol.

Prabowo Santoso mewakili Kapolda Lampung, Forkopimda Kabupaten Tanggamus, Sekdakab Tanggamus, para Asisten, Staf Ahli dan Kepala OPD Pemkab Tanggamus, Camat serta Kepala Pekon SE Kecamatan Sumberejo.

Dalam Laporan Hasil Kegiatan TMMD ke 103 yang disampaikan oleh Dandim 0424 Letkol (Arh). Anang Hasto Utomo, SIP, M.Han., TMMD Ke 103 Thn 2018 Kodim 0424/Tanggamus berlangsung selama 30 hari dari tanggal 15 Oktober 2018 s/d 14 November 2018. Dengan sasaran pembangunan fisik berupa pembangunan sarana dan prasarana yang menyentuh kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dalam bentuk : a) Pembangunan dan Perkerasan Badan Jalan dengan Onderlagh dengan ukuran P 1211 M X L- 3 M X 0,15. b) telah rampung 100%,Pembangunan Jembatan dengan ukuran P = 6 M X L = 4 M X T = 2m. c)telah rampung 100%,Pembangunan 9 unit Gorong-gorong Buis beton. d) telah rampung 100%,Pembangunan 1 unit Gorong-gorong Plat Decker Panjang 4m

Lebar 1m. e) twlah rampung 100%,Normalisasi Badan Jalan Panjang 680m, Lebar 3m. dan f ) telah rampung 100%,Pembukaan Badan Jalan Panjang 460m, Lebar 3m telah rampung 100%.

Adapun kegiatan non fisik, adalah kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan mental spiritual atau kejuangan guna menumbuhkan kesadaran masyarakat, yang meliputi : a) Pelayanan Pengobatan Gratis. b) Pelayanan KB- Kesehatan. c) Penyuluhan Kesadaran Hukum dan Kamtibmas. d) Penyuluhan Bela Negara. e) Penyuluhan Bahaya Narkoba. f ) Penyuluhan tentang Wawasan Kebangsaan. g) Kegiatan Kemah Bakti Pramuka. h) Pemutaran Film Penerimaan Prajurit TNI dan Film Dampak Internet. i) Penyuluhan Perternakan dan

Perkebunan. j) Lomba Lukis Tingkat TK dan SD. k) Pelayanan KTP anak, Akte dan KTP Elektronik Pasar Murah. l) Pelayanan Sim C dan Sim E. m) Memberikan bantuan mesin jahit. n) Memberikan Bantuan Alat Olah Raga.

Usai pembacaan Laporan hasil kegiatan TMMD ke103 upacara dilanjutkan dengan Penandatanganan Naskah Hasil Kegiatan TMMD dan Penanggalan tanda peserta dan penyerahan alat kerja oleh Inspektur Upacara.

Dalam Upacara tersebut Kasdam membacakan amanat KSAD selaku Penanggung Jawab Operasional TMMD ke103 TH 2018 menyam­ paikan, selama hampir satu bulan sejak kegiatan TMMD 103 lakukan secara resmi dibuka pada tanggal 15 Oktober 2018 yang lalu, para Prajurit

TNI, Anggota Kepolisian, Aparat Pemda Serta segenap masyarakat telah bekerja keras guna mencapai sasaran pembangunan baik fisik maupun non fisik yang mencakup 50 Desa sasaran di 50 kabupaten Kota di seluruh Indonesia.

“Dimana setiap kegiatan TMMD ini kita dapat menyaksikan semangat kebersamaan serta gotong royong yang terpancar di setiap wajah sekaligus cucuran keringat masyarakat dan aparat yang bersama sama bekerja di lapangan,” terang Kasdam.

“Hal ini menjadi refleksi kekuatan yang sangat besar dari segenap komponen bangsa yang memiliki visi dan misi bersama guna mengatasi persoalan pembangunan serta problematika kesejahteraan masyarakat. Semangat kebersamaan seperti inilah yang sebenarnya merupakan hakikatnya dari kemanunggalan TNI dengan rakyat yang merupakan roh perjuangan bangsa dan akan terus kita bangun serta kita pelihara.

Kemanunggalan ini merupakan aktualisasi peran TNI dalam mewujudkan seluruh potensi wilayah dan masyarakat sebagai pendorong kemajuan bangsa yang bermuara pada terbentuknya pertahan nasional yang kokoh,” urai Kasdam.

Beliau juga atas nama KSAD menyampaikan terimakasih dan apresiasi yang setinggi tingginya kepada para Gubernur, Bupati, Wali Kota, Instansi Kementerian terkait dan khususnya kepada masyarakat, yang telah bahu membahu bersama prajurit mewujudkan pembangunan daerah yang menjadi sasaran pelaksanaan TMMD yang ke 103.

(DED)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

RAGAM 10

BENAR BERIMBANG

Edisi 475/ Tahun Ke-17/ 19 - 25 November 2018

SMPN 1 Sukadana Juara Tari Bedana Kreasi Lampung Timur, FAKTUAL - Dalam rangka memeriahkan Festival Way Kambas ke-18 SMP Negeri 1 Sukadana keluar sebagai juara dalam lomba Tari Bedana dengan nilai 765. Sementara, SMP N 1 Bumi Agung di posisi kedua dengan nilai 725 dan juara 3 di raih MTS Ma’arif 23 dengan nilai 702.

Wakil Bupati Lampung Timur Zaiful Bukhori saat membuka lomba menyam­ paikan, agar lomba Tari Bedana Kreasi dapat di laksanakan dengan menjunjung tinggi sportifitas dalam melaksanakan acara tersebut sehingga hasilnya memuas­ kan Kepada dewan juri Zaiful meminta agar memberikan penilaian yang objektif.

Zaiful berjanji kepada juara satu akan tampil di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta.

Hal senada juga di katakan oleh ketua tim pengerak PKK Kabupaten Lampung Timur Erna Wati. Dalam kata sambutanya ia mengatakan kepada peserta agar peserta lomba tari bedana kerasi dapat tampil maksimal sehingga dapat memperoleh hasil yang memuaskan.

“Saat tampil di TMII juga diharapkan bisa menampilkan yang terbaik sehingga dapat membawa Lampung Timur di kencah Nasional dan dapat mempromosikan Tari Bedana Kreasi Tingkat Nasional maupun Internasional,” harapnya .

(MUS)

Temu Pamit Camat dan Sekcam Sekampungudik Lampung Timur, FAKTUAL - Kecamatan Sekampungudik, Lampung Timur (Lamtim) menggelar temu pamit camat setempat dari Rahim kepada M.Edi Susilo, di Aula Kecamatan tersebut, kemarin.

Pergantian orang nomor satu di kecamatan tersebut juga diiringi dengan pergantian sekretaris camat (sekcam) dari penjabat lama Zulkarnain yang digantikan Putu Ardiana.

Rahim berharap penggantinya selalu menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Forkomincam, ASN, aparatur pemerintahan desa serta warga di wilayah tugasnya yang baru.

“Banyak program pembangunan yang belum

tuntas, saya berharap kepada pak Edi untuk melanjutkannya, di antaranya pembangunan musholla di kecamatan, masih banyak yang belum terselesaikan,” katanya.

Sementara itu, M.Edi Susilo mengucapkan terima kasih dan selamat bertugas di posisi yang baru kepada Rahim, dirinya berjanji akan melanjutkan perjuangannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sekampungudik.

“Saya siap mengabdi dan berjuang di Sekam­ pungudik, saya berharap kerjasamanya dari seluruh lapisan masyarakat, sesegera mungkin saya akan mengundang kades se-Sekampungudik untuk berkenalan,” katanya. (HID)

Desa Surabaya Udik Bangun Drainase Lampung Timur, FAKTUAL - Melalui Dana Desa (DD), Desa Surabaya Udik, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur (Lamtim), membangun drainase.

Menurut A Suki, kepala Desa Surabaya Udik, kemarin, pembangunan tarsebut sebagai upaya mengantisipasi banjir memingat saat ini sedang musim hujan.

Dana yang dianggarkan, kata dia, sekira Rp 2 ratus juta. Drainas yang dibangun sepanjang

834 m lebar 50 cm dan kedalaman 50 cm.

“Kami juga warga, tujuannya jalan tidak becek pada waktu hujan dan menghidari banjir,” katanya.

“Untuk anggaran Dana Desa mendatang kami akan tingkatkan kembali,seperti mem­ bangun jalan, sehingga warga dapat menikmati hasil bantuan pemerintah, baik kabupaten maupun pusat,” katanya.

(MUS)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 475/ Tahun Ke-17/ 19 - 25 November 2018

WISATA

Pulau Pahawang Destinasi Wisata Kekinian PULAU PAHAWANG Lampung kini menjadi destinasi wisata kekinian yang populer di mata traveler tanah air. Para wisatawan dari berbagai pelosok tanah air pun berlomba-lomba untuk berkunjung menyaksikan keindahan alam di sini.

Terlebih Pulau Pahawang ini menyajikan suasana yang masih alami.

Pulau Pahawang terbagi menjadi dua, Pulau Pahawang Besar dan Pulau Pahawang Kecil. Keduanya memiliki kondisi berbeda. Pulau Pahawang Besar merupakan pu lau ya ng te la h berpenghuni. Sementara itu di Pulau Pahawang Kecil, para traveler akan bisa berpuas diri menjelajahi keindahannya.

Terlebih Pulau Pahawang Kecil merupakan sebuah pulau yang tidak berpenghuni. Kalaupun ada, itupun cottage milik warga asing.

Sesampainya di Pulau Pa hawa ng L a mpu ng, wisatawan akan disuguhkan dengan pemandangan yang benarbenar memukau. Selain mempunyai pepohonan hijau yang rindang, pulau ini juga terkenal dengan pasir pantainya yang bersih. Tak ketinggalan, para traveler juga akan menyaksikan air laut yang bening di sini.

Di Pulau Pahawang Kecil, terdapat sebuah jembatan yang oleh masyarakat setempat disebut dengan nama Tanjung Putus. Jematan ini merupakan penghubung antara Pulau Pahawang Kecil dengan Pulau

Tanjung Kecil. Di sini dikenal sebagai lokasi diving favorit para penyelam.

Tak hanya menyelam, para traveler juga bisa menikmati waktunya dengan aktivitas snorkeling di sekitar Pulau Pahawang Kecil di Lampung ini.

Para traveler pun bisa memilih untuk membawa

peralawan snorkeling sendiri atau menyewanya dari warga setempat. Tarif untuk menyewa peralawan snorkeling juga cukup standar.

Berkisar antara Rp50 ribu hingga Rp60 ribu.

Akses yang mudah menjadi faktor pendukung utama meningkatnya popularitas wisata Pulau Pahawang

Lampung ini. Pulau Pahawang berada tidak terlalu jauh dari Bandarlampung.

Perjalanan ke sana bisa dilakukan baik menggunakan kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum. Dan jarak tempuhnya juga tidak terlalu lama lho. Cukup dua jam perjalanan, Anda sudah bisa sampai di Pulau Pahawang.

Lalu bagaimana rute yang harus dilalui saat ingin traveling ke Pulau Pahawang Besar dan Kecil di Lampung ini? Pertama tentu saja Anda harus pergi ke kota Bandar Lampung. Kalau menggunakan kendaraan pribadi, bisa langsung menuju ke arah Desa Ketapang.

Sementara kalau naik kendaran umum, bisa naik angkot jurusan Padangcermin lalu lanjut ke Ketapang.

Setelah sampai di Dermaga Ketapang, maka perjalanan tinggal dilanjutkan dengan naik perahu. Masing-masing perahu mempunyai kapasitas untuk 12 orang.

Perjalanan naik perahu dari Ketapang menuju ke Pulau Pahawang mekakan waktu kurang lebih 30 menit. Untuk sewa perahu, harganya bergantung kondisi.

Saat liburan, bisa saja lebih mahal. Namun tarifnya berkisar antara Rp300 ribu hingga Rp500 ribu.

Kalau ingin menginap di Pulau Pahawang Lampung, jangan khawatir.

Ada beberapa penginapan yang bisa ditempati. Tentunya penginapanpenginapan tersebut berlokasi di Pulau Pahawang Besar. Tarif untuk menginap di penginapan Pulau Pahawang Besar pun bervariasi. Untuk yang mencari penginapan murah, bisa menyiapkan dana berkisar antara Rp400 ribu hingga Rp700 ribu per malam. Sementara kalau ingin lebih mewah, bisa menemukan hotel dengan tarif per malam Rp3 juta. (***)

11

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 475/ Tahun Ke-17/ 19 - 25 November 2018

LAMPUNG TIMUR

12

Desa Pakuanaji Bangun Drainase

Kades Pakuanaji, Tan Malaka

Laporan Dana Desa Tidak Singkron Lampung Timur, FAKTUAL - Saat ini masih banyak laporan Dana Desa (DD) yang tidak singkron antara Pemerintahan Desa (PMD) dan Badan Pengawas Daerah (Bawasda), kata Anggota Komisi 11 DPR RI Junaidy Auli, pada Sosialisasi Tugas dan Fungsi BPK dan DPR dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa, di Gedung Pusiban, Lampung Timur, kemarin.

Menurut Junaidy pada acara dengan narasumber Bambang Pamungkas tersebut, laporan DD harus singkron, sebab jika tidak justru akan merugikan desa penerima dan

menimbulkan kecurigaan telah terjadi penyimpangan.

Masing-masing pihak hendaknya saling koordinasi, sehingga memudahkan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ketat melakukan pengawasan dan pengelolaan Dana Desa yersebut, ujarnya.

Kegiata tersebut diikuti seluruh kepala desa di Lampung Timur.

(MUS)

Polisi Amankan Tiga Oknum Wartawan Tulangbawang, FAKTUAL - Tiga oknum wartawan diamankan Polsek Banjaragung, Tulangbawang (Tuba), Lampung. Mereka diduga melakukan pemerasan terhadap kepala Kampung (kakam) Morisjaya Unit 3, Kecamatan Banjaragung.

Dari ketiga tersangka diamankan uang senilai Rp2,5 juta yang baru diberikan kakam Morisjaya sebagai DP dari Rp30 jt yang diminta oknum wartawan tersebut.

Ketiga oknum itu diamankan aparat bersama warga saat melakukan pemerasan, Kamis malam, (15/11/2018).

Kapolsek Banjaragung Kompol Rahmin membenarkan adanya penangkapan oknum wartawan yang melakukan pemerasan terhadap

kakam Morisjaya unit 3 dan kakam Banjaragung.

“Saya membenarkan ada penangkapan oknum wartawan yang melakukan pemerasan terhadap kakam Morisjaya Unit 3 dan kakam Banjaragung,” ujarnya.

Ketiganya oknum dari media yang sama , www.mapikor.com. dengan inisial, AG dari Tulangbawang, HL (Lampung Tengah), dan.

SM (Kota Metro).

“Perkaranya kami limpahkan ke Polres Tulangbawang guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut, apakah unsur pidananya juga mau digelar di polres karena itu kami serahkan oknum wartawan itu beserta kepala kampung guna dimintai keterangan,” katanya.

(SDJ)

Lampung Timur, FAKTUAL - Merealisasikan Dana Desa (DD) tahun 2018, Desa Pakuanaji, Kecamatan Sukadana, Lampung Timur, membangun drainase sepanjang 1880 meter di Dusun 1.

Menurut Kepala Desa Pakuanaji Tan Malaka, kemarin, drainase tersebut memiliki kedalaman 60 cm dan lebar 60 cm dengan lebar lantai bawah 40 cm, sedangkan anggaran sekira Rp 438 juta.

“Alhamdulillah, DD tahun 2018 terserap dengan baik dan dilaksanakan sesuai prosedur.

Semua pembangunan di desa kami dilaksanakan Tim Pelaksana dan telah dimusyawarahkan dengan warga,” katanya.

Semenara itu Ketua Tim Pelaksana Pembang­ unan desa tersebut, Ahmad Yudi Yanto meng­ atakan, pembangunan drainase itu dilaksanakan di Dusun 1.

“Semua kami laksanakan sesuai ketentuan.

Dan pembangunan tersebut berdasarkan permintaan warga, mengingat selama ini belum ada saluran pembungan air secara permanen,” katanya.(MUS)

Desa Trisinar Bangun Jalan Lapen Lampung Timur, FAKTUAL - Melalui Dana Desa 2018, Desa Trisinar, Kecamatan Sukadana, Lampung Timur, membangun jalan lapen sepanjang 720 km yang direalisasikan di Dusun 3.

Menurut Kepala Desa Trisinar, Kamirah, kemarin, pembangunan tersebut di pusatkan di RT 7 dan RT 8. “Pembangunan sudah kami lakukan dan selesai 100 prosen. Semua dilaksanakan melalui tim pelaksana dan berdasarkan musyawarah warga,” katanya.

Menurut dia, pembangunan tersebut me­

nyerap dana sekira Rp 170 juta. Pengerasan jalan merupakan kebutuhan warga untuk membawa hasil pertanian dan sarana menuju pusat desa, mengingat selama ini jalan yang ada masih tanah merah sehingga menjadi kendala terlebih saat musim hujan.

“Kami berharap, warga menjaga dan merawat jalan tersebut mengingat masih banyak lingkungan dan program lain yang membutuhkan perhatian termasuk kesehatan dan pendidikan usia dini,” katanya.

(MUS)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 475/ Tahun Ke-17/ 19 - 25 November 2018

TULANGBAWANG

13

Penyerahan Penghargaan KPK Tulangbawang, FAKTUAL - Bupati Tulangba­ wang (Tuba), Lampung, Winarti ditunjuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo, mewakili dalam penyerahan piagam penghargaan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo,di Badiklat SDA usai pemaparan Materi pembekalan kepemimpinan, kemarin.

Penyerahan itu, Winarti sapaan akrab bupati Tulangbawang, saat mewakili Mendagri pada pemberian Piagam Penghargaan kepada KPK, disaksikan peserta dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.

Sebelumnya, Winarti bersama para kepala daerah, Wakil Kepala Daerah dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota lainnya dari berbagai provinsi, angkatan I tahun 2018, mengikuti penyelenggaraan pembekalan kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri di Jakarta, 11 sampai 14 November 2018.

Seperti diketahui Winarti bersama kepala daerah lain, mengikuti pembekalan kepemimpinan pemerintahan dalam Negeri, pada hari kedua ini Ibu Bupati sangat serius dalam mengikuti materi-materi dari berbagai narasumber.

Dia mengatakan, sebagai penghormatan Kemendagri kepada KPK, maka diserahkan berupa piagam penghargaan untuk lembaga antirasuah tersebut, spesial terasa dari Sai Bumi Nengah Nyappur mendapat kehormatan mewakili Kemendagri untuk menyerahkan piagam penghargaan tersebut kepada Ketua KPK Agus Raharjo. (MUH)

Polres Tulangbawang Warga Perlu Waspadai DBD Tilang 2.711 Pelanggar Tulangbawang, FAKTUAL - Bupati Tulangba­ wang (Tuba), Provinsi Lampung, winarti meng­ imbau warga setempat siaga dan mencegah demam berdarah dengue (DBD), dengan menggalakkan kebiasaan 3 M (menguras, menutup, menimbun) .

“Kita juga harus tetap menggalakkan gotong royong, membersihkan lingkungan, selalu menguras, menutup dan menimbun barangbarang bekas yang bisa menjadi tempat tampungan air sehingga jentik nyamuk tidak bisa berkembang biak,” katanya, kemarin.

Selain itu, cepat tanggap melaporkan bila ada saudara yang panas badannya lebih dari tiga hari, untuk segera melapor ke Puskesmas terdekat.

Dia mengatakan, nyamuk yang menyebabkan DBD tidak seperti jenis nyamuk umumnya, Aedes Aegypty dan Aedes Albopictus umumnya menggigit di pagi sampai sore menjelang petang.

Jentik-jentik nyamuk Aedes Aegypty dan Aedes Albopictus sering ditemukan di selokan / genangan air yang tidak mengalir, kolam, waduk bahkan di kolam rumah. (MUH)

PWI Tuba Memperingati Hari Pahlawan Tulangbawang, FAKTUAL - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) perwakilan Tulang­ bawang (Tuba), Provinsi Lampung ikuti upacara bendera memperingati Hari Pahlawan, di halaman Kantor pemkab setempat, kemarin.

Selaku inspektur upacara Kapolres Tulangba­ wang AKBP Saipul Wahyudi. Ketua PWI Tulangbawang Abdulrahman mengatakan,

Tulangbawang, FAKTUAL - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Tulangbawang (Tuba), Lampung, menggelar konferensi pers tentang pelaksanaan Operasi Zebra Krakatau 2018, di halaman Gedung Satlantas Polres setempat, kemarin.

Kegiatan dipimpin langsung Kasat Lantas AKP Agustinus Rinto, SE bersama Kasubbag Humas Iptu Endri Junaidi dan Kanit Turjawali Satlantas Ipda Budiyono.

Kasat Lantas mewakili Kapolres Tulang Bawang AKBP Syaiful Wahyudi,mengatakan, selama 14 hari pelaksanaan Operasi Zebra Krakatau (30 Oktober s/d 12 November 2018) Satlantas berhasil menilang 2.711 pelanggar.

“Adapun rincian tilangnya berupa 2.009 lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan), 586 lembar SIM (surat izin mengemudi), 111 unit Sepeda Motor, 4 unit Mobil Minibus dan Pick Up serta 1 unit Mobil Truck,” ujar AKP Agustinus.

Lanjutnya, para pelanggar lalu lintas dido­ minasi oleh Karyawan / Swasta sebanyak 1.891 orang, Sopir sebanyak 221 orang, Pelajar /

Mahasiswa sebanyak 113 orang, ASN sebanyak 60 orang dan Profesi lainnya sebanyak 426 orang.

“Kendaraan yang mendominasi penindakan tilang pada operasi zebra kali ini adalah Mobil Barang sebanyak 1.332 unit, disusul Sepeda Motor sebanyak 1.089 unit, mobil penumpang sebanyak 286 unit dan bus 22 unit,” kata Agusti­ nus.

Dia mengatakan, untuk dominasi usia para pelaku pelanggaran lalu lintas dilakukan usia 36-40 sekira 448 orang. Rata-rata para pelanggar ini tidak memakai helm dan tidak mempunyai SIM. “Saya menghimbau kepada seluruh pengemu­ di yang melintas, terutama untuk pengemudi kendaraan sepeda motor agar selalu mengguna­ kan helm demi keselamatan dan melengkapi diri dengan surat-surat kendaraan berupa STNK dan SIM. Untuk warga masyarakat yang telah memenuhi syarat usia dalam pembuatan SIM, agar kiranya segera membuat SIM.” Katanya.

(MUH)

mengikuti upacara bendera Hari Pahlawan merupakan sejarah bagi PWI mengingat selama ini anggota PWI hanya meliput kegiatan.

“Kami berterimakasih kepada Pemkab Tulangbawang yang telah mengundang PWI untuk mengirimkan personilnya guna mengikuti upacara resmi tersebut,” katanya usai mengikuti upacara bendera. (DRJ)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

MESUJI

BENAR BERIMBANG

Edisi 475/ Tahun Ke-17/ 19 - 25 November 2018

14

Bupati dan DPRD Mesuji Tolak IUP Batubara Mesuji, FAKTUAL - Bupati Mesuji, Lampung, Khamamik dan DPRD setempat menolak Surat Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung tentang persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi dan Produksi Batubara di kabupaten tersebut.

Penerbitan izin pertambangan batubara diberikan kepada dua perusahaan, PT Indotex Pratamajaya dan PT.Nokano Coal Mining dengan total lahan sekira 7000 hektare tersebar di Kecamatan Pancajaya, Kecamatan Tanjungraya, dan Kecamatan Mesuji.

Bupati Mesuji Khamami, Ketua DPRD Fuad Amrullah, dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Mesuji yang juga menyatakan penolak­ annya.

Bupati Mesuji menyatakan alasannya menolak atas dasar kecintaannya terhadap Kabupaten Mesuji. Eksploitasi batubara tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang dan bertentangan dengan program pembangunan Pemerintahan Mesuji yang ramah lingkungan.

“Kami tidak setuju. Kalau lahan di Mesuji digali puluhan hingga ratusan meter diambil batubaranya mau jadi apa. Yang ada rusak lingkungan kami. Saat ini pengrajin bata yang melakukan galian cuma tiga meter kita stop.

Kita sosialisasikan untuk buat batako saja, selain tak merusak lingkungan punya nilai lebih ekonomis,” ujar Khamami, kemarin.

Ketua DPRD Mesuji Fuad Amrullah menga­ takan, eksploitasi batubara dikhawatirkan berdampak negatif baik kepada lingkungan maupun warga.

Diakuinya Izin untuk pertambangan memang menjadi kewenangan pemprov berdasarkan Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dipertegas lagi dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 tahun 2017 tentang Perizinan Bidang Minerba.

“Memang ini wewenang pemprov, akan tetapi

Pemda Mesuji yang lebih paham mengenai wilayah di daerah. Alangkah baiknya berkoordinasi terlebih dahulu sebelum izin keluar,” kata Fuad.

Sementara itu Sekretaris KNPI, meminta

DPMPT Provinsi Lampung mencabut penerbitan IUP operasi dan produksi dua perusahaan tersebut karena tidak sesuai dengan dasar UU NO: 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Atas dasar tersebut DPD KNPI Mesuji meng­ ecam dan menolak Izin Usaha Pertambangan yang dikeluarkan Pemprov Lampung di Mesuji dengan luasan lebih 7000 ha, katanya.

(TAB)

Polres Tulang Bawang Khamami Minta Desa dan OPD Tampilkan Informasi Pembangunan Adakan Coffe Morning Mesuji, FAKTUAL - Pemerintah Kabupaten Mesuji dalam waktu dekat akan menyelenggarakan Pameran Pembangunan bertajuk Mesuji Expo Tahun 2018. Pameran tersebut merupakan salah satu rangkaian agenda kegiatan dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-10 Kabupaten Mesuji.

Pameran Pembangunan Mesuji Expo Tahun 2018 rencananya akan dibuka pada tanggal 20 November 2018 dan akan beralngsung selama tujuh hari sampai dengan 26 November 2018 di Lapangan Desa Mekar Jaya, Kecamatan Tanjung Raya. Selain diikuti seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Mesuji, juga akan diramaikan dengan stan-stan dari instansi vertikal, perusaahaan, UMKM, produk usaha, dan lain-lain.

Bupati Mesuji Khamami berharap diadakannya pameran tersebut mampu menjadi ajang bagi OPD di lingkup

Pemerintah Kabupaten Mesuji untuk menampilkan program pembangunan yang telah dilakukan selama tahun anggaran berjalan.

Dia juga berharap agar Pemerintah Desa juga ikut ambil bagian untuk menampilkan potensi dan informasi data desa masing-masing melalui stan milik kecamatan. Selain itu, dia juga mengimbau agar Pemerintah Desa juga memberikan informasi penggunaan APBDes, baik yang berasal dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, maupun bantuan dari Pemerintah Provinsi Lampung.

“Saya berharap dengan diselenggarakan Mesuji Expo ini dapat menjadi media informasi bagi masyarakat tentang pembagunan di Kabupaten Mesuji, sekaligus memeriahkan HUT ke-10 Kabupaten Mesuji karena akan ada hiburan dan perlombaan di malam harinya selama pameran berlangsung,” ujar Khamami di kantornya, Jumat (16/11/2018). (TAB)

Tulang Bawang, FAKTUAL - Polres Tulang Bawang menyelenggarakan acara coffee morning dengan Insan Pers Sekabupaten Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat, hari Jumat (16/11) sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di GSG (gedung serba guna) Wira Satya Polres setempat.

Acara ini dipimping langsung oleh Kapolres Tulang Bawang AKBP Syaiful Wahyudi, SIK, MH bersama Ketua PWI (persatuan wartawan indonesia) Tulang Bawang Abdul Rohman, SH dan Perwakilan dari IJTI (ikatan jurnalis televisi indonesia) Mustaqim.

Dalam sambutannya Kapolres mengatakan, akan meneruskan program kerja yang ditinggalkan oleh pejabat lama yang dinilai masih sangat baik dan akan membuat program terobosan kreatif baru bersama insan pers.

“Apa yang saya rasa masih baik dari pejabat lama, akan saya teruskan dan saya juga akan bekerja sama dengan insan pers membuat program terobosan kreatif yang bermanfaat untuk masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat,” tutur AKBP Syaiful.

Lanjutnya, saya mempersilahkan rekan-rekan insan pers untuk menegur anggota saya, apabila dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan dinas di Kepolisian. Tentunya menegur dengan cara yang baik dan sopan, serta langsung disampaikan kepada saya sebagai atasan mereka.

“Ubah mindset dari rekan-rekan insan pers tentang pembangunan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat, jangan diangkat sisi negatifnya terus. Coba lah angkat sisi positifnya sehingga para investor semakin berminat untuk melakukan investasi. Rekan-rekan insan pers bisa melakukan pendekatan dengan Kapala Kampung/Tiyuh dalam program DD (dana desa), sehingga pencapaian pembangunan yang dilakukan dapat terlihat dan rekan-rekan juga bisa mendapatkan timbal balik atas apa yang telah dilakukan,” terang AKBP Syaiful.

Ditempat yang sama, Ketua PWI Tulang Bawang mengatakan, kami akan terus bersinergi dengan Polres Tulang Bawang dan apa yang direncanakan oleh Kapolres yang baru, tentunya akan tetap kami dukung selama bisa bermanfaat untuk masyarakat.

“Jadilah insan pers yang bermoral dan beretika dalam pemberitaan.

Serta jadilah seorang tukang yang handal, ibarat kayu yang sudah bengkok pun masih bisa dimanfaatkan untuk mengambil air,” tegas Abdul Rohman.

Tampat hadir dalam kegiatan ini, Kapolres Tulang Bawang, Kasubbag Humas Iptu Endri Junaidi, Ketua PWI Tulang Bawang, Perwakilan dari Ketua PWI Tulang Bawang Barat, Ketua IWO (ikatan wartawan online) Tulang Bawang Ade Setiawan, Ketua IWO Tulang Bawang Barat Riko Amir, Ketua AJOI (aliansi jurnalis online indonesia) Tulang Bawang Yendi Yusman, Ketua FWH (forum wartawan harian) Tulang Bawang Barat Albasyah, rekan-rekan insan pers baik dari media cetak, televisi dan online sebanyak 50 orang.(MUH)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

WAYKANAN 15 Rakor Penerimaan Mahasiswa KKN BENAR BERIMBANG

Edisi 475/ Tahun Ke-17/ 19 - 25 November 2018

Way Kanan, FAKTUAL - Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan, Lampung, Saipul, S. Sos memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Penerimaan Mahasiswa KKN Universitas Lampung, di Aula PKK setempat, kemarin.

Menurut Saipul, pihak Kecamatan hendak­ nya mengkoordinasikan kepada kampungkampung yang menjadi tempat dilaksanaannya KKN untuk dapat mempersiapkan tempat tinggal mahasiswa.

Mahasiswa Unila akan melaksanakan KKN 40 hari, untuk itu kepada pihak kecamatan

terutama kampung-kampung benar-benar memanfaatkan kemampuan yang dimiliki mahasiswa KKN sesuai dengan prodinya ma­ sing-masing, ujarnya.

Dia mengatakan, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sampai unsur kecamatan dan kampung harus mempersiapkan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah ditentukan.

Pada 12 sampai 17 November 2018, koordina­ tor Dosen Pembimbing Lapangan telah malaksanakan survei lokasi KKN, kemudian

Komisi Informasi Visitasi di Way Kanan Way Kanan, FAKTUAL - Ketua Komisi Infor­ masi Provinsi Lampung, Dery Hendryan didampingi Kepala Divisi Penyelesaian Sengketa Informasi Khalida, Kepala Divisi Kelembagaan Budi Jaya Idris, Fungsional A. Tholib, ASTA Fitria Sari, Yuli Kurniawati, dan TPHL Jimmy Basya RI melakukan visitasi di Way Kanan, di Rumah Dinas Wakil Bupati setempat, kemarin.

Kunjungan tersebut dalam rangkaian Pemeringkatan Keterbukaan Infromasi Badan Publik se-Provinsi Lampung tahun 2018, Way Kanan masuk delapan besar. Selain itu juga untuk melakukan visitasi dan verifikasi dari Self Assesment Questionaire (SAQ) yang telah disampaikan kepada Tim Keterbukaan Informasi beberapa bulan lalu.

Dalam kunjungan tersebut tim tersebut disambut Wakil Bupati Way Kanan. Edward

Antony, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan. Kussarwono, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika H. Bakhril, Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Sesiminasi Informatika M. Firdaus Amrullah, dan Kepala Seksi Pos dan Telekomunikasi Rahayu Astuti.

Tujuan Visitasi KI Provinsi Lampung untuk melihat langsung program, visi, misi kehumasan, dan mengevaluasi pusat pelayanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan serta penyimpanan dokumen informasi sebagai bentuk keterbukaan pelayanan publik di kabupaten tersebut.

KI Provinsi mengklasifikasi, mengevaluasi yang hasilnya akan dijadikan rujukan dalam pemeringkatan keterbukaan dan pelayanan informasi publik Provinsi Lampung untuk kategori kabupaten / kota tahun 2018. (MAN)

pada 19 sampai 24 November 2018 dilakukan survei lokasi KKN , 23 sampai 25 November 2018 akan dilaksanakan Pra KKN Periode I Tahun 2019.

Pada 28 Desember 2018 penyerahan maha­ siswa kepada pemda, l 2 Januari 2019 pembe­ rangkatan mahasiswa ke lokasi KKN dan dan 10 Februari 2019 penarikan Mahasiswa dari lokasi KKN. Untuk itu, kepada SKPD dan pihak terkait benar-benar mempersiapkan dan bekerjasama selama pelaksanaan KKN. Dari hasil koordinasi dengan Badan Pelaksana

KKN Universitass Lampung tujuan KKN adalah dimana Mahasiswa belajar memecahkan masalah yang ada dimasyarakat, untuk itu dimohon dukungan dari semua pihak agar program dan kegiata mahasiswa berjalan dengan baik. K Program kerja yang dibuat mahasiswa berdasarkan hasil Pra KKN dan bersinergi dengan program Pemerintah Daerah, agar Mahasiswa diberikan informasi terkait masalah dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing desa.

Selanjutnya, Mahasiswa datang dengan berbekal ilmu dan teknologi, dipersilahkan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk dapat memanfaat­ kan keberadaan mahasiswa untuk mendorong kemajuan dan kemandirian Kampung, serta dimohonkan kepada Pemerintah Daerah dan pihak keamanan untuk turut menjaga mahasiswa selama melaksanakan KKN. Selanjutnya, Camat wilayah masing-masing untuk mengarahkan Kepala Kampung untuk memanfaatkan Mahasiswa KKN membantu Pemerintah Kampung untuk melakukan updating serta penginputan Data Profil Desa dan Kelurahan yang ada pada sistem Kementerian Dalam Negeri melalui situs http://prodeskel.binapemdes. kemendagri.gi.id dan Profil Kampung dari Dinas Komunikasi dan Informatika.

Masing-masing sistem dan password serta kode registrasi telah dimiliki oleh masing-masing kampung. Data pada prodeskel merupakan data yang meliputi Dasar Dasar Keluarga (DDK), Data Potensi Kampung dan Data Perkembangan Kampung. Dimana data yang diisi oleh Pemerintah Kampung masih belum optimal sampai saat ini khususnya Data Dasar Keluarga.

Sebaran mahasiswa di Kabupaten Way Kanan pada 7 kecamatan, Kecamatan Blambanganumpu 32 kelompok dengan 224 mahasiswa, Kecamatan Banjit 24 kelompok dengan 168 mahasiswa, Kecamatan Gununglabuhan 24 kelompok dengan 168 mahasiswa, Kecamatan Kasui 24 kelompok dengan 168 mahasiswa, Kecamatan Negeriagung 20 kelompok dengan 140 mahasiswa, Kecamatan Pakuanratu 20 kelompok dengan 140 mahasiswa dan Kecamatan Baradatu 8 kelompok dengan 56 mahasiswa.

(MAN)

Rakor Gugus Tugas KLA

Way Kanan, FAKTUAL -Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan, Lampung, Saipul memimpin Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) Triwulan IV Tahun 2018, di Aula PKK Pemerintah setempat, kemarin.

Saipul mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mendesain dan mensosialisasikan sebuah sistem dan strategi pemenuhan hak-hak anak yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan mengembangkan Kabupaten / Kota Layak Anak.

Untuk mengimplementasikan KLA, Kemen­ terian Pemberdayaan Perempuan dan Perlin­ dungan Anak telah menetapkan indikator KLA yang terdiri dari 24 indikator dan subtansi hak-hak anak tersebut dikelompokkan ke dalam 5 klaster pemenuhan hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak (KHA), dimana indikatorindikator KLA tersebut tidak berhenti menjadi

sederet check list evaluasi KLA, tetapi dapat menjadi acuan bagi kabupaten / kota dalam memenuhi hak-hak anak melalui pengembangan KLA yang terintegrasi, holistik dan berkelanjutan, ujarnya.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia melakukan penilaian atau evaluasi Kabupaten / Kota Layak Anak setiap tahun dimulai pada tahun 2018. dan pada Tahun ini sambung Sekda Saipul, telah dilakukan penilaian atau evaluasi KLA pada bulan April - Mei 2018 dan mendapat skor 420,9 dari target 500 untuk diverifikasi oleh Kementerian.

“Pada 2019 akan dilakukan evaluasi lagi, untuk itu perlu data dukung yang sesuai dengan 24 indikatorKLA yang harus dipenuhi oleh SKPD dan pihak terkait di Lingkungan Pemda Way Kanan agar skor di tahun 2019 mencapai target untuk dilakukan verifikasi Kementerian KLA,” katanya. (MAN)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

WAYKANAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 475/ Tahun Ke-17/ 19 - 25 November 2018

16

Persiapan Pilkakam Serentak

Way Kanan, FAKTUAL - Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan, Lampung, Saipul didampingi Kapolres setempat AKBP Andy Siswantoro dan Danunit Intel Letda Arm.Tawi memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Pemilihan Kepala Kampung Serentak, di Aula PKK Pemerintah Daerah Kabupaten setempat, kemarin.

Menurut Syaiful, ada beberapa lokasi rawan

yang dapat menimbulkan gejolak dan diharapkan kepolisian dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung bersinergi menciptakan pemilihan yang kondusif.

Pilkakam tahun sebelumnya ada beberapa point yang dapat dijadikan sebagai pelajaran untuk tidak terulang kembali, yaitu di antaranya terkait dengan persoalan surat suara yang dianggap sah dan tidak sah, sosialisasi tahapan-

tahapan Pemilu serta pengamanan mulai dari pelipatan surat suara, pendistribusian surat suara dan atribut pemilu, proses pemilihan, perhitungan sampai dengan penyerahan kotak suara ke Kabupaten yang harus berjalan kondusif serta disosialisasikan baik dan tepat kepala panitia, tim sukses dan pemilih, ujarnya.

Kapolres Andy Siswantoro mengatakan, kepolisian siap dalam pengawalan Pemilihan

Kepala Kampung mulai dari pengamanan proses kampanye, tahapan-tahapan sebelum pemilihan sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara yang akan dilaksanakan secara serentak pada 21 November 2018 mendatang pada 18 kampung di tujuh kecamatan.

“Kami siap bersinergi dengan Pemda dan pihak terkait untuk menciptakan Pilkakam yang kondusif, aman, tertib dan nyaman, untuk itu kami meminta kepada Dinas PMK untuk memberikan SOP terkait proses pelaksanaan dan titik yang dianggap rawan terjadi kerusuhan,” ujarna.

Rapat tersebut dihadiri para staf ahli bupati, asisten, kepala dan unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Arsip Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Inspektorat Daerah, RSUD Zainal Abidin Pagar Alam, Bagian Hukum, Bagian Tata Pemerintahan, Badan Narkotika Kabupaten, Camat Banjit, Camat Baradatu, Camat Buay Bahuga, Camat Gunung Labuhan, Camat Negeri Agung dan Camat Rebang Tangkas.

Kampung yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Kampung secara serentak Kampung Mulyoharjo dan Kampung Bumiagung Kecamatan Bumiagung, Kampung Nuarmaju Kecamatan Buaybahuga, Kampung Pulau Batu, Kecamatan Negeriagung, Kampung Gununglabuhan , Kampung Gunungsari, Kampung Tiuhbalak II, Kecamatan Gununglabuhan, Kampung Bhaktinegara, Kampung Bumirejo, dan Kampung Sukosari, Kecamatan Baradatu, Kampungbali Sadhar Tengah, Kampung Bali Sadhar Selatan, dan Kampung Menangajaya, Kampung Neki, Kampung Simpangasam, Kampung Bonglai, Kampung Campanglapan, Kecamatan Banjit dan Kampung Karyamaju Kecamatan Rebangtangkas. (MAN)

ADVERTORIAL

Wakil Bupati Way Kanan Ziarah ke Makam Veteran Way Kanan, FAKTUAL - Wakil Bupati Way Kanan, Lampung, Edward Antony ziarah ke makam Pejuang Veteran dan memberikan tali asih kepada para Veteran dalam rangka memperingati Hari Pahla­ wan, kemarin.

Dalam sambutannya Edwar mengata­ kan, ge­nerasi hari ini harus mampu men­ ter­jemahkan semangat dan pengorbanan para pejuang bangsa yang telah rela gugur di medan tempur, mempertaruhkan nyawanya demi merebut dan memper­ tahankan kemerdekaan bangsa ini.

“Oleh karena itu semangat Kepahlawan­ an Mereka tidak boleh pupus ditelan waktu, kita tetap harus menggelorakannya dalam segala ruang dan waktu, meng­ umandangkannya dalam setiap derap langkah pembangunan di Bumi Ramik ragom yang Kita cintai ini, dan semua itu harus menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama,” kata Edwar.

Sebagai anak bangsa, lanjut Edwar, sudah seharusnya kita menghormati dan menghargai jasa-jasa para pehlawan

pejuang bangsa ini.

“Kegiatan tabur bunga dimakam para pejuang yang kita laksanakan pada hari ini adalah bagian dari rasa cinta kita,

rasa hormat kita atas pengorbanan mereka terhadap bangsa ini, dan kita doakan semoga para pahlawan kita mendapat tempat yang layak di sisi Allah SWT,”

ungkapnya.

Edwar mengpresisi para pejuang yang telah berkorban demi bangsa ini salah satunya adalah Hasanudin yang beberapa waktu yang lalu telah sama-sama kita laksanakan penancapan Bambu Runcing di makamnya di Blambangan Umpu sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada beliau atas jasajasanya.

“Saya mengucapkan terimakasih atas kehadiran bapak–bapak Veteran dan ibu-ibu Janda Veteran yang masih berse­ mangat untuk bisa mengikuti acara pada hari ini. Sebagai ungkapan terimakasih, Pemerintah Kabupaten Way Kanan telah melaksanakan Renovasi Kantor Veteran, semoga kantor yang baru ini bisa mendukung kegiatan bagi para pengurus LVRI dalam menjalankan tugasnya,” kata Edwar lagi.

Pemkab Way Kanan juga memberikan tali Asih kepada 120 orang Veteran dan janda Veteran.

(ADV)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMBAR 17 Kopi Lambar Kualitas Internasional BENAR BERIMBANG

Edisi 475/ Tahun Ke-17/ 19 - 25 November 2018

Lampung Barat, FAKTUAL - Bupati Lampung Barat (Lambar), Farosil Mabsus menyerahkan bantuan kegiatan sumber dana APBN untuk meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman perkebunan tahun 2018, di Anjungan Kampung Kopi, Pekon Rigisjaya Kecamatan Airhitam, kemarin.

Menurut Parosil, pembangunan sub sektor perkebunan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian daerah yang

ditunjukkan dengan kontribusi yang cukup besar terhadap Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) Kabupaten Lampung Barat dimana Lambar merupakan pusat penghasil kopi robusta terbesar di Provinsi Lampung.

Namun demikian, dalam upaya pembangunan perkebunan utamanya pengembangan komoditas kopi robusta sebagai komoditas unggulan Kabupaten Lampung Barat masih dihadapkan pada permasalahan klasik yaitu

produksi, produktivitas dan mutu yang masih rendah oleh karena itu penyerahan bantuan sarana dan prasarana pertanian pada hari ini merupakan stimulan untuk mendukung percepatan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu komoditas perkebunan utamanya komoditas kopi robusta.

Pengembangan kemampuan kelompok tani yang ada di seluruh pekon di Lampung Barat menjadi penopang utama pengembangan

kopi. Kelengkapan perlengkapan, ketersediaan pupuk dan bibit unggul serta infrastruktur di lingkungan pertanian dan perkebunan akan memudahkan petani dalam rangka mencapai produktivitas yang tinggi disertai kualitas kopi yang baik, katanya.

Popularitas kopi Lampung Barat, kata dia, sudah mencapai tingkat internasional untuk terus dikembangkan.

Dia mengatakan, pihaknya akan mengembangkan komoditas lada dan kakao sebagai alternatif bagi warga.

Kepala Dinas Perkebunan setempat, Tri Umaryani mengatakan, bantuan yang diberikan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) berupa alsintan yang terdiri atas mesin roasting kapasitas 3 kg (dua unit), mesin roasting kapasitas 5 kg (satu unit), mesin penyiang gulma 33 set, terpal jemur 200 lembar, mesin huller 19 unit, mesin pulper 4 unit, mesin pencuci kopi 1 unit, mesin grader 1 unit, dan mesin bubuk kopi 2 unit.

Selain itu ada bantuan dari Kementerian Pertanian untuk peningkatan produksi dan produktivitas komoditas perkebunan yang terdiri atas intensifikasi kopi robusta 100 ha, peremajaan kopi robusta 630 ha, sertifikasi organik Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) di desa organik berbasis komoditas perkebunan 300 kg, alat pembuat lubang tanam dan rorak 41 unit, fasilitasi pengolah kopi, alat pasca panen kopi, dan lainya.

Di sisi lain, dalam rangka realisasi Sekolah Kopi yang akan dibangun tahun anggaran 2019, Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus melaksanakan rencana Detail Enggineering Design ( DED), di Pekon Sukajaya, Kecamatan Sumberjaya.

Menurut Parosil, Gagasan Sekolah Kopi karena memiliki modal menjadi pusat penelitian, pelatihan, dan edukasi komoditas kopi dan wadah tersebut juga diharapkan menjadi sarana promosi kopi dan turunannya, yang juga dapat mengembangkan potensi pariwisata guna mewujudkan kesejahteraan petani dan penggiat kopi di Lampung Barat. (ADI)

Pembekalan Kepeminpinan Pemerintahan Lampung Barat, FAKTUAL - Wakil Bupati Lampung Barat (Lambar), Mad Hasnurin dan Ketua DPRD Edi Novial, S. mengikuti Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri tahun 2018 angkatan 1 yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Depdagri Republik Indonesia, di Kalibata, Jakarta selatan, kemarin.

Tujuan kegiatan tersebut memberikan pembekalan terhadap kepala daerah terpilih pada Pilkada serentak tahun 2017 dan 2018 serta kepada ketua DPRD kabupaten/kota yang ada di Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas kepemimpinan pemerintahan dalam negeri, serta untuk menyinkronkan hubungan antara DPRD dan pemerintah daerah serta pemerintah pusat.

Pembekalan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri angkatan II akan dilaksanakan 27-28 November 2018. (ADI)

IPNU-IPPNU Lambar Konfercab Lampung Barat, FAKTUAL - Dalam upaya mempererat persatuan dan persaudaraan di kalangan pelajar Nahdlatul Ulama, Ikatan Pelajar NU (IPNU), dan Ikatan Pelajar Putri NU (IPPNU), Pengurus Cabang Lampung Barat (:amabar), membuka Konferensi Cabang IPNU-IPPNU, di Pondok Pesantren Nurul Iman, Kelurahan Sekincau, kemarin.

Menurut Asisten l Setdakab Lambar, Adi Utama,Konfercab NU tersebut merupakan wahana untuk mempererat silaturahmi, persatuan, dan persaudaraan.

Dia mengatakan, dalam menghadapi perkembangan zaman saat ini dituntut lebih mengoptimalkan peran serta seluruh elemen masyarakat dalam rangka ikut berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan di segala bidang.

IPNU-IPPNU merupakan badan otonomi NU yang mempunyai pernah besar dalam mewujudkan visi Kabupaten Lampung Barat yaitu hebat dan sejahtera. “Banyak program pemerintah yang bisa diambil,di antaranya pendampingan pemberdayaan, saya yakin IPNU-IPPNU bisa menjadi pelopor pemuda di pekon maupun kecamatan,� katanya.

Dia beraharp, jajaran IPNU dan IPPNU senantiasa menjaga moral dan kepribadian sebagai panutan bagi generasi muda lainnya.

Ketua Panitia Pelaksana Moh.Mukimus Sunnah mengatakan, konfercab tersebut diikuti 74 wakil pelajar dari 15 kecamatan yang ada. (ADI)

Peresmian Tugu Soekarno Lampung Barat, FAKTUAL - Bupati Lampung Barat (Lambar), Parosil Mabsus meresmikan Tugu Soekarno sekaligus membuka Festival Kebangsaan, di Lapangan Sukarata, Kecamatan Sumberjaya, kemarin..

Menurut Parosil, Festival Kebangsaan kali pertama itu untuk mengenang tonggak sejarah perjalanan perjuangan Bung Karno di Kabupaten Lampung Barat.

Selain itu melalui festival ini diharapkan menjadi media promosi daerah sekaligus edukasi bagi masyarakat dalam rangka mengenang, memperingati dan mengamalkan nilai-

nilai luhur perjuangan dan wawasan kebangsaan yang diwariskan Bung Karno di Kabupaten Lampung Barat, tuturnya.

Sementara itu, Plt Kepala BPIP Hariyono mengatakan, kegiatan itu sebagai perekat hubungan semua elemen yang ada di Lampung Barat khususnya dan Indonesia umumnya.

Mantan Bupati Lampung Barat periode 2007-2017, Mukhlis Basri turut menghadiri Festival Kebangsaan, dia merupakan inisiator pembangunan Tugu Soekarno tersebut.

Mukhlis memberikan apresiasinya terhadap Festival Kebangsaan yang digelar Pemkab Lambar tersebut. (ADI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMBAR

BENAR BERIMBANG

Edisi 475/ Tahun Ke-17/ 19 - 25 November 2018

18

Tinjau Pembangunan Puskesmas Lumbokseminung

Lampung Barat, FAKTUAL - Bupati Lampung Barat (Lambar), Parosil Mabsus meninjau pembangunan Puskesmas Kecamatan Lumbok­ seminung sebagai Puskesmas Rawat Inap.

Selain pendidikan, kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat karena kesehatan memiliki harga nilai yang tinggi, praktis tidak ada nilai yang terukur dan tak

Kemah Kebangsaan

Lampung Barat, FAKTUAL - Bupati Lampung Barat (Lambar), Parosil Mabsus membuka Kemah Kebangsaan yang merupakan Festival Kebangsaan, di Bumi Perkemahan PLTA Way Besai, kemarin.

Kegiatan tersebut dimaksudkan memberikan dorongan dan motivasi kepada peserta mengenang tonggak sejarah perjalanan perjuangan Bung Karno dan menumbuhkan kembali nilai-nilai perjuangan.

Sejarah berdirinya Kabupaten Lampung Barat memiliki ikatan erat dengan perjalanan perjuangan Presiden pertama Republik Indonesia, soekarno masa jabatan 1945 – 1967.

Pada 14 November 1952, Soekarno

mengantar langsung 98 kepala keluarga (KK) dan meresmikan transmigrasi Badan Rekontruksi Nasional (BRN) sekaligus memberikan nama wilayahnya menjadi Sumberdjaja yang sampai saat ini dipakai menjadi Kecamatan Sumber jaya, di Kabupaten Lampung Barat, katanya.

Soekarno merupakan tokoh penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari belenggu penjajah, katanya.

Pihaknya mengajak anggota Pramuka yang merupakan peserta kemah kebangsaan tersebut untuk lebih merapatkan barisan dan menyatukan gerak langkah untuk percepatan kemajuan dan perkembangan gerakan Pramuka di Lampung Barat. (ADI)

bisa dibayar dengan harga apapun, oleh sebab itu untuk meringankan beban masyarakat yang kurang sehat dibutuhkan fasilitas untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat

setempat, kata Parosil.

“Kami akan terus mewujudkan pelayanan publik dengan kualitas prima sehingga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan terutama di bidang kesehatan.

Penyediaan fasilitas kesehatan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan agar dapat melayani kebutuhan masyarakat dan dalam kepemimpinan beliau, penyediaan fasilitas kesehatan khususnya Puskesmas Rawat Inap dengan tenaga kesehatan tersebar merata,” katanya.

Di sisi lain, Parosil juga menyerahkan bantuan tiga unit mobil pada rangkaian Safari Jumat yang dilaksanakan di Pekon Heniarong, Kecamatan Lumbokseminung tersebut.

Ketiga kendaraan itu untuk BUMDes Pekon Heniarong, Lumbok Selatan dan Pekon Kagungan, “Sebagai kendaraan operasional agar pekon dapat mengembangkan inovasi bagi kemajuan pekon dan kendaraan ini kami harapkan dapat dimanfaatkan seluruh masyarakat di pekon tersebut,” ujarnya.

Pendidikan, kesehatan dan infrastruktur sebagai program utama dari kepemimpinan Parosil Mabsus dan Mad Hasnurin, petikan kaliamat yang disampaikan Parosil pada kesempatan tersebut.

Parosil juga berpesan pengeloaan anggaran dana pekon dimanfaatkan untuk seluruh masyarakat, inovasi, dan kreatifitas dari pengelola dana pekon dapat maju karena tolokukur keberhasilan pembangun kabupaten juga didukung dari keberhasilan pekon dan seluruh program yang dilakukan pemerintah kabupaten pada akhirnya bertujuan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat.

(ADI)

Hari Pahlawan Harus Bermakna Lampung Barat, FAKTUAL - Peringatan hari pahlawan harus sarat makna, bukan hanya sebagai prosesi namun subtansi dan memun­ culkan semangat baru dalam implementasi dalam kehidupan sehari-hari, kata M.Mansyur Madjid, kepala Kejaksaan Negeri Liwa, Lampung Barat (Lambar), pada Peringatan Hari Pahlawan, di Lapangan Kantor Bupati setempat, kemarin.

Menurut dia, sesuai fitrahnya dalam diri setiap insan tertanam nilai-nilai kepahlawanan, siapapun dapat menjadi pahlawan, setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali dapat berinisiatif mengabdikan untuk kemashlahatan diri, lingkungan sekitar, bangsa, dan negara.

Dia mengatakan, pada hakikatnya setiap perjuangan pasti ada hasilnya namun tidak ada kata akhir atau berhenti untuk berjuang karena setiap zaman pasti ada pahlawan dan

setiap pahlawan pasti berkiprah di eranya dan estafet perjuangan berlanjut pada estafet perjuangan berikutnya sesuai tuntutan lingkungan strategis.

Pemuda indonesia sebagai generasi penerus yang mempunyai jiwa patriotisme, pantang menyerah, disiplin, berkarakter menguasai ilmu pengetahuan, dan keterampilan di bidangnya, sadar negerinya memiliki beragam agama, suku, adat istiadat namun mampu memanfaatkan keberagaman sebagai modal sosial dipergunakan untuk keunggulan indonesia dalam pergaulan dunia, katanya.

Asisten dan staff ahli, Forkopimda, serta beberapa kepala OPD di lingkungan Pemkab Lambar tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Liwa.

(ADI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 475/ Tahun Ke-17/ 19 - 25 November 2018

PESISIR BARAT

19

Agus Istiqlal Monitoring Pelaksanaan Seleksi CPNS

Pesisir Barat, FAKTUAL - Bupati Kabupaten Pesisir Barat, DR. Drs. Hi. Agus Istiqlal, SH., MH dan didampingi oleh para kepala organisasi perangkat daerah melakukan monitoring pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Pesisir Barat yang digelar di gedung Korpri, provinsi Lampung (08/11/2018).

Pada kesempatan tersebut Bupati Pesisir Barat memberikan motivasi kepada para peserta seleksi CPNS agar benar – benar serius dalam mengikuti seleksi mengingat persaingan cukup ketat.

Selain itu Bupati menyampaikan bahwa semua proses yang penyelenggaraan seleksi CPNS di lakukan oleh panitia BKN yang dibantu oleh panitia daerah. ” Penyaringan CPNS tahun 2018 betul- betul berdasarkan kemampuan peserta,”ucap Bupati.

Sebagai mana kita ketahui bahwa jumlah peminat untuk mengikuti seleksi CPNS di kabupaten Pesisir Barat yang cukup tinggi yaitu mencapai 6279 peserta. sedangkan jumlah formasi yang tersedia hanya 500 orang.

Sedangkan terhadap panitia pelaksana ditingkat kabupaten, bupati pesisir barat berharap agar para panitia bisa melayani seluruh peserta dengan sebaik – baiknya dan jangan bersikap arogan sehingga akan menimbulkan para peserta tidak konsentrasi dalam mengikuti seleksi CPNS yang sangat membutuhkan keseriusan dan ketenangan.

Adapun waktu seleksi CPNS kabupaten Pesisir Barat dilaksanakan mulai hari ini sampai beberapa hari kedepan yaitu dari 8 – 11 November 2018.

(NAS)

Sambut Tenaga Nusantara Sehat Pesisir Barat, FAKTUAL - Bupati Pesisir Barat (Pesibar) Provinsi Lampung, Agus Istiqlal menerima tenaga Nusantara Sehat di GOR Batu Guhri, kemarin.

Menurut Agus Istiqlal, ketersediaan tenaga kesehatan yang memadai merupakan faktor pendukung dalam percepatan pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang baik sebagai tujuan pembangunan nasional serta dalam upaya mendukung pelayanan jaminan kesehatan nasional.

“Saya berharap adanya Tenaga Nusantara Sehat dapat menanggulangi masalah kesehatan di Pesisir Barat khususnya di Puskesmas Lemong, Puskesmas Pulau Pisang, dan Puskesmas Bengkunatbelimbing,” katanya.

Dia mengatakan, program Nusantara Sehat di Pesisir Barat diyakini mampu meningkatkan jumlah, jenis, sebaran, dan mutu tenaga karena melibatkan berbagai profesi tenaga kesehatan terlatih.

(NAS)

Teken MoU Smart City Pesisir Barat,FAKTUAL - Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Lampung, Agus Istiqlal menan­ datangani MoU dengan Telkomsel menganai Smart City, di ruang rapat Batu Gukhi Sekretariat Daerah setempat, kemarin.

Menurut Agus Istiqlal, pemerintah setempat bersedia bekerjasama dengah Telkomsel mengenai Smart City dan diharapkan membantu warga ke arah yang lebih baik, terutama dalam menginformasikan pontensi kepariwisataan

yang ada.

Di sisi lain, katanya, supaya penduduk Pesisir Barat tidak ketinggalan terhadap teknologi dan informasi yang dibutuhkan, begitu juga dengan aparatur sipil negara.

Hadir pada acara itu, Assisten 1 Bidang Administrasi Umum Husni Aripin dan seluruh kepala OPD serta General Manajer Telkomsel Cabang Lampung, Muhammad Hasan Hamdani.

(NAS)

Pembagian Seragam dan Buku Tulis Lampung Barat, FAKTUAL - Entah sudah kali keberapa, Bupati Lampung Barat (Lambar), Parosil Mabsus membagikan seragam dan buku tulis kepada pelajar di daerah itu. Kemarin, dia menyerahkan bantuan di SMPN 1 Basungan, Kecamatan Pagardewa.

Kegiatan tersebut bertujuan meringankan beban orang tua, sehingga anak-anak dalam usia sekolah tetap dapat mengenyam pendidikan tanpa hambatan.

“Program pembagian seragam dan buku tulis akan kami lanjutkan untuk mengurangi angka putus sekolah, tetapi dibutuhkan kebersamaan, kepedulian serta tanggungjawab bersama dari pemerintah serta orang tua murid,” katanya.

Kebijakan pemerintah dalam pembagian seragam gratis dan buku tulis sebagai bentuk komitmen penuh memajukan pendidikan dengan meringankan beban orang tua agar setiap siswa mempunyai kesempatan yang sama untuk menggapai pendidikan yang tinggi.

Sementara itu, Bagiyo, perwakilan wali murid mengucapkan terima kasih atas bantuan seragam dan buku tulis tersebut.

Pembagian seragam dan buku tulis gratis untuk pelajar SD/MI serta SMP/MTS Negeri di tersebut terus bergulir kendati menuai kritikan mengingat masih banyak tugas yang harus diselesaikan bupati dan wakilnya tersebut.

(ADI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 475/ Tahun Ke-17/ 19 - 25 November 2018

ADVERTORIAL

20

Agus Istiqlal Paparkan Capaian Pembangunan sejumlah 20 unit Rumah Khusus Nelayan di Ke­ca­matan Pesisir Tengah, pada Tahun 2017 sejumlah 50 unit di Kecamatan Lemong dan 50 unit di Kecamatan Pesisir Tengah dan pada Tahun 2018 sejumlah 50 unit di Kecamatan Bangkunat; 6. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat telah melakukan peningkatan kualitas perumahan tidak layak huni pada Tahun 2017 melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sejumlah 607 unit rumah tidak layak huni dan pada Tahun 2018 sejumlah 909 unit rumah tidak layak huni; Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat memiliki potensi dan peluang investasiyaitu: 1. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Barat produksi padi selama Tahun 2016 di Kabupaten Pesisir Barat mencapai 97.035 ton dengan luas sebesar 20.155 ha dengan 88,35 % berasal dari padi sawah.

Kecamatan

PESISIR BARAT--Dalam upaya mewujud­ kan percepatan pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), Lampung, maka sam­ pai dengan tahun anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat telah berupaya melakukan berbagai program prioritas dengan capaian sebagai berikut : 1. Bandara Muhamad Taufik Kiemas dengan Panjang Landasan Pacusaat ini adalah 1100 Meter dan akan ditambah panjangnnya menjadi 1400 Meter dan lebar semula 23 Meter menjadi 30 Meter, dengan kondisi saat ini telah mencapai 90 persen proses pem­ bangunanya.

2. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat telah melaksanakan Pembangunan Infra­ struktur jalan sampai dengan Tahun Anggaran 2018 kondisi jalan Kabupaten Pesisir Barat dengan kondisi baik 146,401 km/22,73 %, kondisi sedang 90,748 km/14,09%, kondisi rusak ringan 81,186 km/12,60% dan kondisi rusak berat 325,744/50,58%; 3. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat

telah melakukan memoran­ dum of understanding (MOU) dengan PT. PLN (persero) terkait peningkatan kapasitas listrik di tahun 2017 yang lalu. Pada saat ini pemasa­ ngan Listrik di Wilayah yang selama ini belum terjangkau yaitu sedang dilaksanakan pekerjaan pem­ bangunan dan pemasangan saluran kabel bawah laut, tegangan menengah 20 kv dari Tembakak sampai dengan Pulau Pisang yang menghubungkan Kecamatan Karya Penggawa – Kecamatan Pulau Pisang; 4. Pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat melaksanakan pemasangan Kwh Listrik masyarakat miskin tahap I sebanyak 1.272 Kwh dan tahap II sebanyak 1.770 Kwh; 5. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat telah melakukan pembangunan di sektor perumahan melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Tahun 2016

y a n g menghasilkan produksi padi terbesar adalah KecamatanPesisir Selatan dengan produksi sebesar 25.770 ton padi dan luas lahan sebesar 4.946 Ha. Sedangkan palawija yang potensi produksinya cukup besar adalah Jagung, Ubi Kayu, dan Kedelai yang masing-masing sebesar 25.092 ton, 2.752 ton, dan 2.061 ton; 2. Peran dan kontribusi sektor perkebunan selama ini menunjukkan hasil yag cukup signifikan dalam mendukung laju Pem­

bangunan di kabupaten Pesisir Barat. Dengan potensi luas lahan perkebunan sebesar 24.117,1 ha dengan komoditas utama Kelapa dalam, Kelapa Sawit, Kopi Robusta, Aren, Lada, Nilam, Kakao, Karet, serta Cengkeh; 3. Sub-sektor turunan dari komoditas kelapabeberapa produk yang dikembangkan dari kerajianan kayu kelapa diantaranya berupa alat perkantoran, alat rumah tangga, dll.Untuk mendukung kegiatan perindustrian Kabupaten Pesisir Barat telah menetapkan Kawasan Usaha Agrobisnis Terpadu (KUAT) yang berpusat di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan.

4. Potensi Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Pesisir Barat tersebar diseluruh wilayah yang terdiri dari Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya. Untuk perikanan tangkap berada disepanjang ±210 km dari garis pantai Kabupaten Pesisir Barat atau 19% dari panjang garis pantai Provinsi Lampung. Sejauh 0-4 mil (± 168.941 ha) adalah merupakan wilayah tangkap yang dikelola Kabupaten Pesisir Barat dengan jumlah Nelayan 792 orang dengan jumlah kapal/ perahu penangap ikan sebanyak 786 (sumber PBDA 2017). Potensi ikan tangkap di perairan Kabupaten Pesisir Barat mencapai 142.197 ton/Tahun dengan total produk­ si mencapai 16.569,85 ton; 5. Kabupaten Pesisir Barat yang dianugrahi garis pantai sepanjang ± 210 km yang berbatasan langsung dengan samudera hindia memiliki banyak sekali objek wisata pantai yang potensial untuk dikembangkan. Pada umum­ nya pesona dan aktifitas yang ditawarkan pada objek wisata pantai adalah snorkeling, surfing, diving, renang, berlayar, berperahu motor, memancing, berjemur matahari, spooning nooks, menikmati panorama alam, fotografi, berkemah, trekking, dan bersepeda. Kabupaten Pesisir Barat yang memiliki ± 31 wisata pantai perlu dikelola dengan baik, sehingga dapat dijadikan sebagai Objek Wisata Favorit oleh Wisatawan Lokal maupun Wisatawan Mancanegara karena keindahan dan ketinggian ombaknya; 6. Sebagai upaya pengembangan Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat dalam rangka mewujudkan Destinasi Wisata unggulan, makan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menyelenggarakan Event Tahunan yaitu Kejuaraan Surfing International (KRUI PRO) yang sudah dilaksanakan mulai Tahun 2017 dan Tahun 2018. (ADV)