FAKTUAL EDISI 473 | 5-11 NOVEMBER 2018

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

Edisi 473/ Tahun Ke-17/ 5 - 11 November 2018

HARGA Rp.12500,-

BENAR BERIMBANG

GONJANG GANJING PAD DARI BPJS HALAMAN

7

PAROSIL PANEN RAYA HALAMAN

OPERASI ZEBRA KRAKATAU 2018

18

PELAJAR DOMINASI

PELANGGARAN

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

OPINI

BENAR BERIMBANG

Edisi 473/ Tahun Ke-17/ 5 - 11 November 2018

Cawa Kham DENDAM POLITIK

UCE NASIR

KETIDAKHARMONISAN Wakil Wali Kota Bandarlampung M. Yusuf Kohar dengan DPRD setempat berujung pemakzulan. Pemicu DPRD Kota Bandarlampung mengambil langkah politik Hak Angket hingga Hak Menyatakan Pendapat (HMP), bermula saat Yusuf Kohar menjabat sebagai pelaksana tugas (plt) wali Kota Bandarlampung medio Februari lalu melakukan roling sejumlah pejabat eselon di lingkungan pemkot setempat.

Aneh bin ajaib, jika hanya lantaran meroling sejumlah pejabat eselon yang notebene melakukan pelanggaran administrasi, DPRD harus sampai mengambil langkah politik dan pemakzulan. Bukankah roling pejabat sudah biasa dalam birokrasi pemerintahan?

Di sisi lain, saat itu Yusuf Kohar sedang menjabat sebagai pelaksana tugas wali kota Bandarlampung karena Wali Kota Bandarlampung Herman HN cuti ikut pemilihan gubernur (pilgub) Lampung. Wajar jika Yusuf Kohar tidak tinggal diam dan menyatakan pemakzulan terhadap dirinya tidak mendasar.

Unik dan ada apa di balik cerita ini semua? Dan apakah meroling pejabat merupakan kesalahan fatal? Dan bukankah itu ada peraturannya?

Tidak menutup kemungkinan, persoalan tersebut imbas politik. Betapa tidak, saat maju dalam Pilgub Lampung, beberapa bulan lalu,Wali Kota Bandarlampung maju dari Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) sedangkan lawannya yang merupakan petahana M. Ridho Focardo dari Partai Demokrat (PD), dan Yusuf Kohar kader Partai Demokrat (PD).

Kecurigaan terhadap Yusuf Kohar membantu petahana, di antaranya dengan meroling sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemkot Bandarlampung terus berkumandang sehingga hubungan Herman HN dan Yusuf Kohar kian renggang.

Sudah menjadi rahasia umum, sebelum Pilgub Lampung, hubungan antara wali kota Bandarlampung dan wakilnya tidak harmonis. Bahkan Wali Kota Bandarlampung Herman HN pernah menyidir tindakan wakilnya (Yusuf Kohar) dan dilansir erbagai media massa di Lampung.

Dan dalam status FB-nya, Yusuf Kohar mengatakan, saat menjadi Plt wali kota Bandarlampung dari menerima SK Plt, sekda, beberapa kepala OPD, tidak satupun dari mereka yang menyambut atau memberi ucapan selamat di kantor Gubernur, mereka langsung pulang.

“Memang sejak saya menjabat wakil Walikota Bandarlampung, sama sekali tidak diberi tugas atau tidak satupun berkas yang mampir ke meja kerja saya alias wakil dianggap tidak ada. Tapi, saya tidak tinggal diam, walaupun tidak diberdayakan masih banyak tugas yang wakil laksanakan, seperti memberikan pembinaan, memberikan motivasi dan kreatifitas.

Melakukan pengawasan dan memberikan wawasan di Dinas-dinas badan-badan, kecamatan, kelurahan, sekolah-sekolah dari TK sampai SMP dan SMA sebelum pindah ke provinsi dan Puskesmas-Puskesmas,” kata Kohar juga ketua Apindo Lampung.

Yusuf Kohar mengatakan, wakil walikota sama sekali tidak dianggap ada alias tidak diberdayakan. Setelah itu ada pemakzulan tanpa alasan dan dituduh wakil walikota tidak bisa kerjasama sama walikota.

Padahal kenyataannya, Walikota Herman HN, yang tidak pernah menganggap wakil walikota ada, sudah dua periode baik dengan Wakil Walikota Thombroni Harun maupun dengan wakilnya M. Yusuf Kohar.

Siapa yang bersalah dan siapa yang benar tampaknya hanya Allah dan mereka yang bertikai yang tahu. Namun apa pun namanya termasuk dendam politik tidak baik dilakukan terlebih dengan wakilnya yang merupakan pilihan saat maju bersama ikut Pilkada. l

l n l n l n

Lampung masuk top ten pariwisata tingkat nasional Semoga ditangan pemimpin selanjutnya pariwisata Lampung bisa mendunia Oknum Kepala Sekolah dan pejabat Disdik di Pesawaran tertangkap OTT Polda Lampung Makin digiatkan lagi pak OTT karena terindikasi banyak daerah lain juga JTTS Lampung diproyeksikan pada 2019 selesai dikerjakan Mudah-mudahan bisa mengakat perekonomia Lampung

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

PT. FAKTUAL BERITA LAMPUNG Akta Notaris No.175 Tanggal 20 Januari 2015 (Fahrul Rozi, SH) NPWP No.: 71.987.123.8-322.000 No. AHU : 0002986.AH.01.01 TAHUN 2015 Anggota SPS : No.32/Kep/I/2015

2

Peran Media dalam Pusaran Pemilu

K

EBEBASAN, satu kata itulah yang mung­kin bisa meng­gambarkan adanya pem­beda­an jelas kondisi media masa pra dan pas­ca reformasi. Pada masa sebelum reformasi baik pada Orde Lama maupun Baru, pers benarbenar harus berpikir dan bekerja keras agar terhindar dari represi po­ li­tik, dengan cara memilih sebagai pers yang berpihak kepada pemegang ke­kuasaan, atau memilih jalan tengah dengan cara menggeser konsep pe­ ner­bitan, yakni menjauhi isu-isu yang berbau politik (memilih isu-isu netral) dan konsep hardnews, de­ ngan merubahnya menjadi konsep newsmaking.

Kebebasan di dalam bermedia ini pada akhirnya mendorong adanya diversifikasi industri media, termasuk penyiaran yang sebelumnya hanya dimonopoli oleh satu atau sekelompok tertentu, mengi­ngat izin pendirian media termasuk televisi sebelumnya cukup sulit. Akibatnya, saat itu terjadi monopoli kepemilikan media terma­ suk halnya tentang konten atau isi media, sehingga salah satunya muncul sindiran “Indonesia bukan ha­nya Jakarta, Bung”,dan lain sebagainya.

Munculnya Undang-Undang Penyiaran disamping UU Pers makin memperlu­as kesempatan masyarakat untuk men­da­pat­kan informasi dan menghapus sentrali­sasi penyiaran.

Banyak­nya sumber informasi, khusus­ nya televisi baik televisi swasta nasio­ nal maupun lokal ditambah dengan media penyiaran berlangganan lain yang bisa diakses masyarakat ini tentu­nya sangat menguntungkan ma­s­ya­rakat. Masyarakat dapat memi­ lih infor­masi mereka inginkan, dan meme­nuhi semua kebutuhan infor­ masi mereka de­ngan sekian saluran yang ada. Kita juga melihat, media pun tak lagi menunjukkan ketakutan mereka untuk menyampaikan isu-isu panas sebagaimana dihindari masa pra reformasi.

Media saat ini bebas bahkan sangat bebas dalam mengemas dan menyaji­ kan fakta-fakta yang mereka dapat.

Tak ada lagi ketakutan dalam menya­ jikan informasi termasuk terangterangan menye­rang pemerintah atau pihak penguasa, sekira­nya dianggap perlu dikritik, dalam rangka menjalan­ kan kontrol sosial atas fungsi pers. Ini merupakan sejarah baru bagi pers Indonesia khususnya pasca Orde Baru, dimana se­jumlah media di negeri ini secara terang-terangan me­nunjukkan ke­berpihakan atau dukungan mereka terhadap tokoh politik, penguasa.

Sejumlah media khususnya tele­ visi, begitu jelas dapat kita lihat, sering menyiarkan kegiatan politik pemilik modal. Hal itu jelas dapat kita lihat

MARLINA MA.

Dosen UMSU. Aktifis Perempuan Suma­tera Utara

mulai jelang masa pemilihan umum presiden. Ini tentu sangat ironis. Jika dahulu para pekerja media harus berjuang menghindar dari represi politik sang penguasa, kini pekerja media harus berjuang menghindari represi pemilik mo­dal dan segala kepentingan melingkupi­nya, demi mewujudkan pers yang benar-benar adil dan bertang­gungjawab. Sangat ironis karena kebebasan pers kini justru diciderai dan direnggut oleh internal media massa itu sendiri. Di internal media sendiri bukan berarti lepas dari pergolakan yakni antara menuruti perintah dengan alasan ekonomis atau­kah harus mengede­ pankan idealisme dan nurani.

Dari sini kita dapat melihat bahwa pers (pekerja) akan tetap dan terus berjuang me­lawan adanya represirepresi dalam wu­jud dan tingkatan berbeda sebagaimana ma­sa pra reformasi, namun pada substansi­nya adalah sama. Apa yang menimpa media kita khususnya dalam bidang pembe­ ritaan, jika boleh diwujudkan dalam bentuk tanda tanya, bahwa jurnalisme telah dirusak oleh para pemilik profesi itu sendiri? Mereka yang berdiri di balik pembe­ritaan, tentu akan mengakui jika tidak akan pernah lepas dari namanya tekanan pe­milik modal sebab bagaimanapun media massa adalah institusi bisnis yang juga me­ngutamakan keuntungan. Pengetahuan dan kesadaran pula dari para pemilik mo­ dal akan inti dari jurnalisme me­rupakan se­­suatu yang pen­ting dan utama sebab ke­percayaan masya­rakat yang menjadi taruhan.

Netralitas atau keberimbangan memang bukan perkara mu­dah. Apa yang menimpa media kita seperti contoh di atas, rupanya juga dialami media di luar negeri yang telah lama eksis dan juga memiliki kekuatan modal besar. Contohnya adalahFox News, sebagai salah satu news channel di AS. Berdasar sebuah penelitian yang dilakukan Donald A. Loffredo dan kawan-kawan terhadap tayangan Hannity and Col­mes Shows, Fox News yang meng­kla­im dirinya sebagai media yang fair dan ba­lance-pun, rupanya tidak mampu berlaku adil dan berimbang dalam siaran jurna­ listiknya (Loffredo, etc, 2013).

Persoalan netralitas media agar pers mampu bebas dalam menjalan­ kan tugas dan fungsinya ini rupanya dalih persoalan lama Bill Kovach(2003) menceritakan jika pada Juni 1997 sebanyak 25 wartawan berkumpul di Harvard Faculty Club, Cambridge AS. Mereka adalah para redaktur surat kabar papan atas dan beberapa

nama paling berpengaruh di televisi dan radio, serta beberapa pengajar terhebat jurnalisme. Mereka di sana karena merasakan ada yang salah dengan profesi mereka. Mereka nyaris tak mengenali adanya apa yang mereka anggap sebagai jurnalisme dalam kebanyakan hasil kerja rekan mereka. Mereka khawatir, alih-alih melayani kepen­tingan publik besar, profesi mereka malah merusaknya.

Hal itu dijelaskan karena mereka ter­gerus oleh tekanan bisnis dan perhitungan untung rugi. Bonus diterima wartawan makin terkait dengan keuntungan perusahaan, bukan pada kualitas pekerjaan mereka. Persoalan ini bisa jadi juga yang te­ngah terjadi di industri media In­donesia. Semua hal, pada akhirnya ditarik dalam satu benang bernama demi atau untuk keuntungan. Warta­wan nyaris tak lagi me­miliki posisi tawar untuk menjaga idealisme mereka dalam rangka menjalankan fungsi pers yang sesungguhnya untuk kepe­ntingan masyarakat, bukan untuk pemerin­tah atau untuk pemilik kekuasaan.

Namun begitu, mereka tak berdaya se­kalipun terikat organi­sasi kewarta­ wanan yang turut mencekoki dengan etika-etika dan idealisme seharusnya dipegang, karena semuanya dikem­ balikan bukan organisasi yang mem­ ba­yar mereka, namun perusahaan.

Padahal, redaksi harus memiliki independensi untuk menyajikan berita dengan obyektif tanpa mempe­roleh tekanan dari pihak pimpinan, pemodal atau pemilik lembaga penyiaran.

Bagaimanapun juga, di dalam industri bisnis media, berita pada akhirnya tak lebih dari sebuah komoditas. Burton menyebutnya ada harga pada berita.

Berita menjadi komoditas sebab berita dijual dan dibeli melalui agen berita. Terlepas dari adanya kewajiban untuk kepentingan publik, media secara umum beroperasi menurut dikte ekonomi pasar. Dedy N. Hidayat menyatakan, selama semua itu dipandang dari sisi ekonomi, maka berita sebagai­mana dikatakan pula oleh Graemen Burton, tak akan lebih da­ri sekadar komoditas. Tendensi liberalisasi industri media memun­ culkan ancaman tersendiri terhadap kualitas pers. Terus bertambahnya jumlah televisi membuat persaingan di dunia usaha ini semakin sengit.

Kediktatoran pasar akan menentukan siapa dan apa yang akan dikesam­ pingkan media penyiaran.

Selain menyingkirkan pelaku pasar yang tak memiliki ka­pa­sitas modal memadai, kepentingan akumulasi modal juga berpotensi mendikte institusi penyiaran agar tidak meng­ angkat isu-isu permasalahan yang bertentangan dengan kepen­ti­ngan ekspansi dan akumulasi modal.

Ombudsman : Hi. Ahmad Rio Teguh, Ariyansah SH. Pemimpin Umum/Perusahaan : Uce Nasir Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab : Dadang Saputra Redaktur Pelaksana : Yulizar Kundo Redaktur : Sobki Roni, SH., Elwin Sianturi, Muammar Habie Y, Ahmad Sidik. Sekretaris Redaksi : Angga Saputra Penasehat Hukum : Mahdalena,SH., Serly Aprilia,SH.,MH. Provinsi : Angga Saputra, Asnaini, Zen, Gani Bazar, Firmansyah Lampung Timur : Damiri (Ka.Biro), Drs. A.Wahid, Mustafa Lampung Tengah Wilayah Timur : Berliansyah (Ka.Biro) Lampung Tengah (Gayabaru) : Johanda S : Lampung Selatan : - Biro Pringsewu : Made Setiawan,Subali, Budi Karyadi, Supriyanto. Biro Pesawaran : Nasrin (Kabiro), Iwan S, Bustromi, Ngatijo. Biro Tanggamus : Dodi Kasuma (Kabiro), Andi Raya Biro Way Kanan : Rusdi,S.Sos. (Kabiro), Herman, Usman Hadi, Jefri Julfan Biro Pesisir Barat : Nasiarudin (Kabiro), Amirudin. Biro Lampung Barat : Adi Suwiknyo (Ka. Biro). Biro Mesuji : Tabrani (Ka.Biro). Tulang Bawang : Muhtar (Ka.Biro), Hermansyah. Biro Tulang Bawang Barat : - Perwakilan Jambi : Chandra Andesta (Kaper), OKU Raya : Anton Saputra Perwakilan Jabodetabek : Rio Andaru (Kaper) Perwakilan Banten : N Iskandar (Kaper) Manager Umum : Tia Amelia Manager Keuangan : Windri Widiarti Promosi dan Iklan : Oma Amanah Tarif Iklan : Rp. 4000,- Per Baris (Min. 3 Baris Max. 10 Baris) Umum Display Rp.10.000,-/mmk(BW), Rp.16.000,-/mmk (Full Colour), Harga Belum Termasuk PPN 10% Harga Eceran : Rp. 12.500,- (luar kota tambah ongkos kirim) No. Rekening : BCA: 0230929033 BRI: 5798-01-011580-53-6 BUKOPIN : 0505004943 Bank Lampung : 3910304112917 a.n UCE NASIR Penerbit : PT. Faktual Berita Lampung Alamat Redaksi Pemasaran : Jl.Sisingamangaraja No.44 Bandar Lampung. Hp.0853 8427 1117 - 0812 7224 5525 Alamat Biro Bandar Lampung : Perum Wana Asri. Jl.Tata Lestari Blok C4/9 Beringin Jaya Kemiling Bandar Lampung. Email : ucenasir.faktualnews@gmail.com Website : www.faktualnews.com Percetakan : Media Tanjung Karang Jl. Duku No.4 Pasir Gintung Bandarlampung (0721) 5600 454 / 256 169 (isi diluar tanggung jawab percetakan)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

UTAMA

BENAR BERIMBANG

Edisi 473/ Tahun Ke-17/ 5 - 11 November 2018

3

OPERASI ZEBRA KRAKATAU 2018

Pelajar Dominasi Pelanggaran Bandarlampung, FAKTUAL - Satuan Lalu Lintas Polresta Bandarlampung menggelar Operasi Zebra Krakatau 2018 di Jalan Raden Intan Bandarlampung, kemarin, dan pelajar mendominasi pelanggar.

“Hari ini kebanyakan pelajar yang terjaring, kesalahannya beragam, ada yang tidak punya SIM dan juga tidak lengkapnya surat kendaraan,” ujar Kanit Patroli Satuan Lalulintas Polresta Bandarlampung Iptu M Anis, di Bandarlampung, kemarin.

Ia mengatakan, sementara dari penindakan petugas di lapangan menindak 32 pelanggar, dengan rincian 3 pengendara tak memilik SIM dan 19 tak membawa STNK. Anis menjelaskan, razia merupakan operasi Zebra Krakatau 2018 yang merupakan operasi terpadu yang dilakukan serentak di Lampung, dan melakukan penindakan sesuai dengan arahan dari pimpinan.

Anggia Carolina (17), pelajar kelas 3 SMA Perintis 2 saat ditanya wartawan mengaku dirinya ditilang karena belum memiliki SIM dan tidak membawa STNK saat berkendara menuju sekolahnya.

“Saya belum punya SIM, motor saya baru sebulan, jadi STNK-nya belum ada, surat jalannya di bawa kakak saya,” ujar Anggia.

Sebelumnya, Kapolda Lampung Irjen Purwadi Arianto telah mengimbau orang tua dan guru-guru agar memberikan pengawasan terhadap anak didik mereka yang menggunakan kendaraan khususnya motor saat ke sekolah.

“Secara keseluruhan, kegiatan ini menyasar penanganan tertib berlalu lintas.

Kita masih banyak temui anak-anak sekolah yang sudah mengemudikan kendaraan, padahal masih belum cukup umur. Saya imbau orang tua dan guru agar memberikan pemahaman, ini semua untuk keselamatan

semua, ujar Kapolda.

Berdasarkan pantauan di jalan menunjukkan masih banyak pelajar dibawah umur yang terjaring razia saat Operasi Zebra Krakatau 2018 saat ini.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas

Perhubungan menyerahkan dua unit bantuan operasional bus kampus dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat kepada Univeraitas Lampung (Unila) tahun 2018.

“Kami serahkan bantuan dari Dirjen Perhubungan Darat Kementrian

Perhubungan, untuk membantu operasional kendaraan Universitas Lampung mengangkut mahasiswa,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Qodratul Ikhwan di Bandarlaampung.

Menurutnya, penyerahan bantuan operasional b u s

kampus ini untuk mengangkut para mahasiswa dari tempat parkir kendaraan hingga lokasi kampus.

Selain itu, bantuan ini merupakan bentuk kepedulian Pemmerintah Provinsi Lampung terhadap penyelenggaraan pendidikan di Universitas Lampung agar menjadi kampus

yang lebih sejuk dan nyaman.

“Semoga bantuan ini bisa bermanfaat dan bisa menambah minat masyarakat untuk bisa memasukkan anak-anaknya untuk kuliah di Unila,” katanya Qodratul mengatakan, Pemerintah Provinsi Lampung telah mengupayakan agar Universitas Lampung memperoleh hibah bus dari Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan untuk menambah mobilitas pelayanan angkutan mahasiswa dari area parkir hingga titik kumpul kampus.

“Saya harap pada kesempatan ini, mahasiswa yang naik dapat menjaga bus yang digunakan. Rasa memiliki harus diutamakan,” kata dia.

Sebelumnya, Polda Lampung menggelar Upacara gelar pasukan dalam rangka Operasi Krakatau 2018 bertempat di Mapolresta Bandar Lampung.

Kapolda Lampung Irjen Pol Drs. Purwadi Arianto, M.Si bertindak selaku inspektur upacara yang dihadiri oleh Unsur Forkopimda Provinsi Lampung, Wali Kota Bandar Lampung yang diwakili oleh Sekda Kota Bandar Lampung dan ratusan personel gabungan TNI – PORLI, Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dan Sat Pol PP Provinsi Lampung sebagai peserta upacara.

Membacakan amanat Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Kapolda Lampung menuturkan bahwa dengan digelarnya Operasi ini diharapkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya, memimalisir pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, menurunnya tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas dan yang paling utama meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Operasi Zebra Krakatau 2018 akan berlangsung selama 14 hari, terhitung mulai tanggal 30 Oktober s.d 14 November 2018.

(TIM)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BANDARLAMPUNG 4 Ridho Ficardo Launching E-Samsat BENAR BERIMBANG

Edisi 473/ Tahun Ke-17/ 5 - 11 November 2018

Bandarlampung, FAKTUAL - Demi memper­ mu­dah pelayanan pajak ke masyarakat, Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo melaun­ ching layanan e-Samsat Lampung (e-Salam).

Bukan hanya itu, Gubernur juga melakukan terobosan dalam Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) dengan meresmikan Samsat Desa Bukit Kemuning, Samsat Induk Mesuji, Samsat Link, dan Aplikasi i-samsat, e-PAP dan e-PBBKB. Launching layanan e-Samsat tersebut ditandai dengan pemukulan gong oleh Gubernur

Lampung Muhammad Ridho Ficardo dan penandatanganan prasasti Samsat Desa Bukit Kemuning.

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar Lampung berasal dari Samsat, artinya Samsat merupakan darahnya pembangunan daerah Provinsi Lampung. Oleh karena itu, Launching layanan program e-Samsat merupakan hal yang signifikan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Lampung. Dan diharapkan mampu memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam wajib pajak,” ujar

Lampung Pulihkan Tangkapan Air Waduk Batutegi Bandarlampung, FAKTUAL - Pemerintah Provinsi Lampung segera melakukan langkah-langkah pemulihan daerah tangkapan air (catchment area) Waduk Batutegi, Tanggamus yang kini mengalami degradasi ekologi, ekonomi, dan sosial.

Untuk mematangkan rencana itu, Pemprov akan menggelar work shop tentang Urgensi Pemulihan Catchment Area Batutegi Melalui Integrasi, Sinergi dan Akselarasi Program Antarpihak yang dilaksanakan 30 Oktober 2018, di Hotel Arinas Bandarlampung.

Menurut Plt. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung Taufik Hidayat, dalam rapat persiapan workshop di Ruang Rapat Bappeda, kemarin, pihaknya mendorong pemulihan karena Batutegi memiliki nilai penting dan strategis ketahanan pangan.

“Terutama terkait dengan target peningkatan produksi gabah kering giling (GKG) sebesar 4,6 juta ton pada tahun 2018”, kata Taufik.

Untuk itu pihaknya berharap melalui workshop yang akan digelar pada 30 Oktober 2018 mendatang dapat menghimpun solusi dan kerjasama berbagai pihak. Dengan demikian akan terjadi perubahan tutupan lahan di catchment area guna mewujudkan visi Lampung Maju dan Sejahtera 2019.

Dalam melakukan pemulihan itu, Pemprov meminta Tim Percepatan Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kelautan (TP4K) melakukan langkah langkah strategis.

Ketua Tim TP4K Provinsi Lampung Joko Umar Said mengatakan Bendungan Batutegi memiliki tiga fungsi utama yaitu pengairan, tenaga listrik dan air baku.

Namun belakangan daerah tangkapan air (DTA) Batutegi mengalami degradasi ekologi, ekonomi, dan sosial. Ini akibat perambahan kawasan untuk pengembangan areal pertanian dan perkebunan masyarakat sekitar. Sehingga menyebabkan tidak optimalnya fungsi waduk Batutegi.

Saat ini waduk Batutegi baru mengaliri 46.300 hektare areal sawah dari rencana diairi seluas 66.573 Ha, rencana sumber air baku PDAM 2.250 liter/detik untuk Bandar Lampung, Lampung Selatan dan Metro belum terealisasi dan PLTA 2×14 megawatt baru mampu terealisasi 50%.

“Untuk itu perlu adanya perubahan model pengelolaan Catchment Area Batutegi yang selama ini dlakukan yakni upaya yang lebih terintegrasi, sinergitas dan akselerasi program pemulihan catchment area Batutegi,” ujar wakil gubernur Lampung periode 2009–2014.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Syaiful Bachri mengatakan Bendungan Batutegi tidak saja terbesar di Lampung, namun Asia Tenggara, untuk itu perlu dilakukan upaya untuk pemulihan agar fungsinya dapat lebih optimal.

Workshop ini rencananya digelar bersama Pemerintah Provinsi Lampung, TP4K dan Rumah Kolaborasi (Ruko). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut pembahasan Tim TP4K bersama Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. (AGA)

Gubernur Lampung Ridho Ficardo, pada launching, di Halaman Kantor Bank Lampung Pusat, Bandarlampung, kemarin.

Ridho mengatakan, telah begitu banyak Program terobosan yang dilakukan Pemprov Lampung.

Dia pun berterimakasih kepada jajaran Polda Lampung yang telah bersinergi baik deng­an Pemprov Lampung. “Di awal kepemi­ mpinan saya, PAD Lampung perhari sekira Rp1 miliar. Kemudian Pemprov Lampung terus merapikan sistem satu atap ini, sehingga seiring

perkembangan daerah, pendapatan daerah hari ini mencapai sekitar Rp 6-7 miliar,” katanya.

Ia menjelaskan, Pemprov Lampung terus berupaya mempermudah pelayanan kepada masyarakat, terutama keluhan terkait pembayaran pajak. Untuk itu, launching e-Samsat menjadi upaya peningkatan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga akan mempermudah pembayaran bagi wajib pajak.

Menurutnya, sikap (attitude) dan karakter pimpinan akan mempengaruhi pola prilaku masyarakat dalam membayar pajak. “Kalau pimpinan daerah dirasa trust/dipercaya masyarakat, maka masyarakat akan selalu melakukan pembayaran wajib pajak, begitupun sebaliknya,” ujarnya.

Dengan sistem terintegrasi, Ridho berharap akan semakin efisien dan mampu menutupi hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya penyimpangan. “Poin utamanya adalah untuk mempermudah pelayanan dan efisiensi. Untuk itu, sistem ini harus dijaga, dan jangan sampai terjadi suatu penyimpangan,” ujarnya.

Sebaik apapun sistem, ujar dia, modal dasarnya adalah integritas dari orang yang mengawakinya.

Kalau sistemnya canggih, tapi orangnya tidak integritas maka akan terjadi penyimpangan, dan begitupun sebaliknya.

Direktur Utama PT Bank Lampung, Eria Desomsoni, menyampaikan ucapan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan sehingga launching e-Samsat dapat terselenggarakan. Launching e-Samsat merupakan upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam meningkatkan pelayanan kepada publik, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan dengan mudah, cepat dan aman.

“Peningkatan pelayanan e-Samsat akan berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah,” katanya.

Eria menjelaskan melalui e-Samsat, Wajib Pajak akan dengan mudah melakukan pembayaran melalui ATM Bank Lampung.

“Dengan e-Samsat, wajib pajak akan dapat dengan mudah melakukan pembayaran melalui ATM Bank Lampung. Hanya butuh waktu beberapa detik untuk pembayaran, dan tak perlu mengantri lagi di Samsat,” kata Eria. (AGA)

Pelantikan 12 Pejabat Administrator Bandarlampung, FAKTUAL - Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Hamartoni Ahadis, melantik dan mengambil sumpah 12 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Pelantikan berlangsung di Aula Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung, kemarin.

Ke-12 pejabat tersebut dilantik berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 821.22/794/ VI.04/2018 Tanggal 26 Oktober 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Dan Dari Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Sebanyak 11 Orang.

Kemudian, satu pejabat pengawas dilantik Berdasarkan SK Gubernur Lampung Nomor: 821.23/795/VI.04/2018 Tanggal 26 Oktober 2018 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke Dalam Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Dalam sambutannya, Hamartoni mengatakan pelantikan merupakan hal biasa dalam sebuah manajemen. Pergantian jabatan jangan ditafsirkan

dengan isu aktual karena kepentingan. Melainkan pelantikan adalah keputusan objektif yang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hasil pertimbangan Baperjakat. “Selain itu, pelantikan ini juga untuk mengisi kekosongan jabatan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung,” ujar Hamartoni.

Da berpesan kepada para pejabat baru tersebut, agar dapat segera bekerja dengan sungguh-sungguh dan mampu memegang amanah dan kepercayaan ini dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab.

Sehingga, pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan mendatang yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung dapat berjalan dengan baik “Jadilah pemimpin yang cerdas dan bekerja keras, sehingga mampu menunjukkan dharma bakti kepada daerah dan selalu siap menerima tugas dan tanggungjawab dari pimpinan,” kata Hamartoni. (AGA)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 473/ Tahun Ke-17/ 5 - 11 November 2018

BANDARLAMPUNG

5

Pemprov Ajak Kabupaten Atasi Gizi Buruk Anak

Bandarlampung, FAKTUAL - Plt. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Taufik Hidayat mengatakan kekurangan gizi (stunting) atau tinggi badan anak tidak sesuai standar menjadi fokus perhatian Pemerintah Provinsi Lampung.

Gizi buruk merupakan masalah nasional.

Bappenas mencatat ada 9 juta anak yang mengalami stunting.

Fakta lainnya, tingginya prevalensi anak stunting memosisikan Indonesia dalam lima besar dunia masalah stunting. Stunting biasanya terjadi pada 1.000 hari pertama kehidupan manusia. Namun, hal itu tak menutup kemungkinan bahwa stunting juga dapat terjadi sejak janin dalam kandungan.

“Stunting lebih dari sekadar masalah tinggi badan. Hal tersebut dikarenakan stunting juga berkaitan dengan kecerdasan anak,” kata Taufik pada Focus Group Discussion (FGD) Analisis Kebijakan Intervensi Program Spesifik dan Sensitif di Lokus Penanganan Stunting Terintegrasi Provinsi Lampung 2018-2019, di Ruang Rapat Bappeda, kemarin.

Berkaitan dengan hal tersebut, Taufik mengatakan sebenarnya ada beberapa upaya Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/ Kota untuk memerangi masalah gizi tersebut.

“Ada beberapa upaya yang dilakukan. Di antaranya percepatan pembangunan kesehatan, program penyediaan pemukiman perkotaan dan pedesaan, program penyehatan lingkungan, dan gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan mencakup upaya yang spesifik maupun yang sensitif,” ujar kepala Bappeda Provinsi Lampung itu.

Taufik berharap melalui kegiatan FGD ini, Pemerintah Provinsi Lampung dapat berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota yang menjadi Locus Pilot Project dalam penanganan permasalahan stunting di Provinsi Lampung.

“Kami berharap lewat kegiatan ini, Pemerintah dapat lebih menggali akar masalah stunting sehingga ke depan lebih fokus terhadap program dan lebih meningkatkan sinergi serta kinerja

dalam mengatasi stunting,” ujarnya.

Selain itu, dia berharap kerja sama seluruh sektor. Pihak nonpemerintah, swasta, dan masyarakat harus turut mengambil bagian untuk memeranginya. Masyarakat harus lebih sadar akan pentingnya kebersihan sanitasi.

Hal itu bisa menjadi penyebab stunting.

Bustanul Arifin, guru besar Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Lampung (Unila) mengatakan program penanganan kasus stunting

di Provinsi Lampung, sesuai pakem yang ada.

Dia berharap program tidak hanya fokus pada urusan penanggulangan kasus stunting saja namun juga program pencegahannya.

“Ini penting, karena terkadang kita hanya fokus pada program penanggulangan. Sedangkan program pencegahannya masih kurang, padahal program pencegahan itu dampaknya lebih luas dan lebih signifikan,” kata Bustanul.

Selain itu, Bustanul mengingatkan untuk

lebih meningkatkan sinergi dengan Fakultas Kedokteran Unila dalam penanganan masalah stunting di Provinsi Lampumg serta mening­ katkan keamanan pangan, perilaku terhadap higienis lingkungan dan kualitas sanitasi. “Ini perlu kerjasama semua pihak dan juga pendekatan yang persuasif kepada masyarakat.

Dengan harapan ke depan permasalahan stunting di Provinsi Lampung teratasi secara baik,” kata Bustanul.(AGA)

Pj. Sekdaprov Hadiri Pemakaman Mantan Sekdaprov Bandarlampung, FAKTUAL - Pj Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung, menghadiri pemakaman mantan Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Provinsi Lampung, Nurdin Muhayat , di TPU Kebon Jahe, Enggal, Senin (29/10/2018).

Nurdin Muhayat mengawali kariernya di birokrasi pada 1963 sebagai Asisten Perguruan Tinggi Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran pada 1965 dengan pangkat Letnan I. Lalu pada 1986 dia dipercaya menjadi Walikotamadya Karya Tingkat I Bandar Lampung pada 3 Juni 1986. Untuk kedua kalinya, dia menjabat sebagai Wali kota Bandar Lampung pada 17 Mei 1991.

Kariernya di Birokrasi terus memun­cak hingga 1995 saat diangkat sebagai Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Provinsi Lampung. Saat memimpin sebagai Wali Kota Bandar Lampung banyak prestasi dibukukan. Tidak hanya di Provinsi Lampung tetapi juga di tingkat nasional.

Pada masa kepemimpinannya pula Bandar Lampung dihiasi dengan taman-taman kota yang hijau dan asri yang tersebar di pusat dan sudut kota, sehingga dijuluki Wagiman alias Wali Kota Gila Taman.

“Pemerintah Provinsi Lampung dan jajaran menyampaikan duka cita sedalam-dalamnya dan rasa kehilangan dalah satu putra terbaik Lampung. Sosok abdi negara yang disiplin, pekerja keras, periang, ramah dan penuh rasa tanggung jawab dalam mengamban amanah, dengan jabatan terakhir sebagai Sekda Provinsi Lampung,” ujar Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Hamartoni Ahadis.

Hamartoni mengatakan, semoga Allah menerima semua amal ibadah dan memberi

sebaik-baiknya tempat di sisi-Nya. “Semoga kerja keras serta perjuangan yang

telah dilakukan almarhum dalam memajukan Lampung, khususnya Kota Bandar Lampung menjadi ladang ibadah dan amal bakti di hadapan Allah,” kata Hamartoni.

Indra Duki, putra kandung almarhum mengatakan, sebelum meninggal, Nurdin Muhayat sempat dirawat seminggu di RS Graha Husada, sebelum meninggal dunia pada Senin (29/10/2018) pukul 10.50 pagi akibat komplikasi. Almarhum meninggal dunia di usia 79 tahun, meninggalkan seorang istri dan enam anak.

“Kami atas nama keluarga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama hidup beliau. Terutama Pemerintah Provinsi Lampung yang dalam hal ini diwakili Pj. Sekda Provinsi Lampung yang mengantarkan almarhum ke tempat peristirahatan terakhir. Insha Allah selama orang tua kami bekerja di lingkungan pemerintah Kota Bandar Lampung dan Pemerintah Provinsi Lampung menjadi catatan amal yang baik bagi beliau terhadap Sang Khalik,” kata Indra Duki.

Indra mengatakan, semasa hidupnya Nurdin Muhayat merupakan seorang ayah yang sangat sayang pada keluarga dan anak-anakn. Dia selalu mendidik anak-anak dengan penuh disiplin.

“Almarhum di mata kami anak-anak, cucu, dan keluarga besar merupakan sosok penyayang.

Beliau adalah orang tegas, disiplin, komitmen, dan penyabar. Kami banyak belajar dari beliau tentang kehidupan,” katanya.

(AGA)

FAKTUAL

PESAWARAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 473/ Tahun Ke-17/ 5 - 11 November 2018

tt

SURAT KABAR MINGGUAN

6

Polres Pesawaran Gelar Pasukan Operasi Zebra

Pesawaran, FAKTUAL - Polres Pesawaran, Lampung, melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Zebra, di halaman Mapolres setempat, dengan sandi “Operasi Zebra Krakatau 2018”,

Pansus PAD Minta Bupati Evaluasi Dua Kadis Pesawaran, FAKTUAL - Tim Pansus Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meminta Bupati Pesawaran, Lampung, Dendi Ramadhona mengevaluasi kinerja kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan kepala Dinas Perhubungan kabupaten Setempat. Alasannya, dua kepala dinas tersebut selama ini tidak mampu mengemban tugas dengan baik.

“Evaluasi lah, karena kinerja dia (kadisperindag).

Bukan bicara yang lain-lainlah karena kinerja, kita anggap kurang baik. Kalau soal bicara mereka salah kita gak bisa memvonis mereka salah, kita mitra ini masalah kinerja saja,” ujar Ketua Pansus Hipni Idris, saat dikomfirmasi di Gedung DPRD Pesawaran. kemarin.

Ia juga mengganggap Kepala Dinas Perhubungan Afdal Faisal bukan ahlianya di bidang tersebut, sehingga Dinas Perhubungan di tangannya dinilai tidak memberikan kemajuan.

“Dia (kadishub) juga sebenarnya tidak sesuai dengan bidang keahliannya, apa yang dikerjakan ?lamban lah yang pasti kerjanya. Dia kan eselon II, begitu masuk harusnya dia kan sudah tau tupoksinya, ini sampai telat tidak tertagih (retribusi) oleh dia, sampai hari ini juga dia tidak mengeluarkan SKPP (surat keterangan penagihan pajak daerah),” katanya.

Selain merekomendasikan kepala Disperindag dan kadishub agar dievaluasi atau diganti, masa kerja Pansus Peninggkatan PAD berakhir 2 November 2018, Pansus juga akan merekomendasikan PLN dan PDAM Way Rilau Bandarlampung untuk di audit BPK RI. “Yang kedua Sam Herman (kadisperidag) kenapa bisa terjadi ribut-ribut, Disperindag di bawah pimpinan dia, ini ada apa ? Berarti dia tidak mampu dalam memimpin itu aja,. Klo masalah (PAD) bocor atau gak bocor itu urusan mereka lah. Yang ketiga, PLN dan PDAM Way Rilau untuk kita rekomendasikan ke BPK untuk diaudit,” tuturnya.

(RIN)

kemarin.

Kapolres Pesawaran AKBP Popon Ardianto Sunggoro pada kesempatan apel ini memimpin langsung jalannya Upacara Gelar Pasukan

Ops Zebra 2018 dengan membacakan amanat dari Kakorlantas Polri Irjen Pol Refdi Andri.

“Apel gelar pasukan ini dilaksanakan dalam rangka mengawali pelaksanaan operasi zebra

tahun 2018 yang akan dilaksanakan mulai tanggal 30 Oktober sampai dengan 12 November 2018 di seluruh Polda,” katanya.

Dia mengatakan, gelar pasukan itu untuk mengetahui sejauhmana kesiapan personil maupun sarana pendukung lainnya, sehingga kegiatan operasi dapat berjalan dengan optimal dan dapat berhasil sesuai dengan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

Pada Operasi Zebra, sasaran prioritas dalam pelaksanaan operasi kali ini adalah pengemudi menggunakan hand phone, pengemudi melawan arus, pengemudi sepeda motor berboncengan lebih dari satu, pengemudi di bawah umur, pengemudi dan penumpang sepeda motor tidak menggunakan helm SNI, pengemudi kendaraan bermotor menggunakan narkoba/mabuk dan pengemudi berkendara melebihi batas kecepatan yang ditentukan, katanya.

Menurutnya, Operasi Zebra diharapkan mendorong tercapainya tujuan operasi yaitu meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalulintas dijalan raya, meminimalisasi pelanggaran dan kecelakaan lalulintas.

“Saya juga berharap, dengan operasi ini dapat membuat kepercayaan masyarakat terhadap polri dengan terbentuknya opini positif dan citra tertib dalam berlalulintas dan yang terakhir terwujudnya situasi Kamseltibcar lantas menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2019,” katanya.

Sementara itu Kasat Lantas Polres Pesawaran AKP Ridho Rafika, mengatakan, personel yang diturunkan untuk mensukseskan operasi zebra Krakatau 2018 sekira 38.

“Personil dari Satlantas Polres sebanyak 17 personil, 2 personil dari lantas Polsek, dan 18 lainnya gabungan staff serta perangkap OPS,” tuturnya.

(RIN)

Sat Pol PP Pesawaran Tes Urine

Pesawaran, FAKTUAL - Jika anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kabupaten Pesawaran, Lampung, positif terindikasi menggunakan narkoba bakal dijadikan hasil tes urine sebagai bahan evaluasi perpanjangan kontrak Pol PP honor.

“Jika ada yang positif narkoba, akan kami pertimbangkan dalam perpanjangan kontrak anggota Pol PP pada akhir Tahun 2018,” kata Kasat Pol PP Effendi, saat test urine, yang digelar Polres Pesawaran di Aula Pemkab setempat, kemarin.

Dia mengatakan, berdasarkan keterangan dari kasat Narkoba Polres Pesawaran, kegiatan ini (test urine) merupakan sebagai langkah

preventif untuk pembinaan bagi para pengguna narkoba.

“Maka dari itu sanksinya ya kami rekomendasikan dalam perpanjangan kontrak nantinya bahwa anggota tersebut merupakan pengguna,” kata dia.

Menurutnya, total anggota Pol PP yang ada baik PNS maupun Honor sekitar 635 orang, namun tidak semua ikut dalam kegiatan ini, lantaran ada beberapa anggota yang tetap standby bertugas.

“Untuk jumlah total yang ikut belum diketahui, karena ada anggota yang kita percaya bersih dari narkoba tidak ikut dalam kegiatan ini, karena harus standby, seperti menjaga di Rumdis Bupati, kantor DPRD, RSUD dan beberapa tempat lainnya,” kata dia Disinggung terkait informasi akan diadakan test urine sebelumnya, Effendi menuturkan bahwa tak ada pemberitahuan sebelumnya, banyaknya kedatangan para anggota Pol PP karena diinformasikan akan ada arahan dari Bupati terkait perpanjangan kontrak.

“Angota tidak ada yang tau jika akan dilakukan test urine, awalnya ada pemberitahuan akan ada arahan bupati, kemudian, tiba-tiba Kasat Narkoba, Fatkurahman datang dan memberikan informasi melakukan test urine,” ujar dia.

Diketahui, Ratusan anggota ikuti test urine yang dilaksanakan oleh Polres Pesawaran di Aula pemkab setempat (RIN)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

PESAWARAN tt

Edisi 473/ Tahun Ke-17/ 5 - 11 November 2018

7

Kapolres Pesawaran Diganti Pesawaran, FAKTUAL - Kapolres Pesawaran, Lampung AKBP Syaiful Wahyudi diganti AKBP Popon Ardianto Sunggoro, kemarin.

Sudah mulai dirasakan segenap lapisan masyarakat Kabupaten Pesawaran, tentunya tidak lepas dari kerja keras Jajaran Polres Pesawaran. Di mana selama ini Kabupaten Pesawaran terasa aman, nyaman serta merasa diayomi pihak kepolisian khususnya Polres Pesawaran, ujar upati Pesawaran, Dendi saat memberikan sambutan pada acara pisah sambut Kapolres Pesawaran dari AKBP Syaiful Wahyudi kepada AKBP Popon Ardianto Sunggoro, di Aula Pemda setempat. kemarin.

Selain itu kata dia, Syaiful juga sudah banyak mendharma bhaktikan tenaga dan pikiran di Bumi Andan Jejama yang kita cintai ini.

“Semoga hal tersebut dapat menjadi motivasi di tempat tugas yang baru. Dan saya berharap agar para anggota di Satuan Polres Pesawaran dapat mendukung kepemimpinan Kapolres yang baru,” kata dia “Selamat berpisah dalam rangka pengab­ diannya, tapi hati kita tetap bersatu dalam menjalani rasa persaudaraan, sebab kita sebagai anak bangsa bentuk pengabdian kita bukan hanya sebagai komandan saja, akan tetapi banyak peluang-peluang lain yang dapat kita jalani untuk mengabdi pada bangsa dan negara ini,” kata orang nomor satu di Pesawaran.

“Saya ucapkan selamat jalan dan selamat bertugas di tempat yang baru kepada AKBP Syaiful Wahyudi, semoga di tempat yang baru nanti dapat tetap menggoreskan tinta emas sebagai pengabdian yang akan mengukir nama

bapak. Dan kepada AKBP Popon Ardianto Sunggoro, kami mengucapkan selamat datang dan selamat menjalankan tugas di Kabupaten

Pesawaran,” pungkasnya.

Hadir juga pada acara pisah sambut Ketua DPRD M. Nasir, Wakil Ketua I Rifanzi CP Rahmat,

Wakil Ketua II Mustika Bahrum, Sekda Pesawaran Kusuma Dewangsa.

(RIN)

Gonjang Ganjing PAD dari BPJS Dinkes Pesawaran Bantu PWI Pesawaran, FAKTUAL -Guna menyemarakan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-54, Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran, Lampung akan mengerahkan 12 tenaga medis, untuk mensukseskan khitanan massal dan donor darah yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Perwakilan kabupaten setempat, Senin ( 5/11), di Sekretariat PWI setempat, kata Kepala Dinas Kesehatan Harun Tri Joko melalui Sekertaris Dinkes, Widodo.

“Kami dari Dinkes Pesawaran, siap menurunkan 12 tenaga medis yang sudah profesional,” katanya, saat berkoordinasi dengan panitia Bhakti Sosial di kantor PWI Pesawaran, Jalan Satria No. 43 Bagelen 1, Kecamatan Gedongtataan, Pesawaran, kemarin.

Selain itu, katanya, segala keperluan yang mengenai dengan acara Bhakti Sosial sudah hampir terpenuhi tinggal dalam pelaksanaannya saja.

“Kalau saya lihat segala persiapan yang dilakukan oleh PWI dan juga Dinkes sudah siap semua, tinggal kita menunggu waktu pelaksanaan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Bhakti Sosial,

Pesawaran, FAKTUAL - Menyikapi pelayanan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) Rawat Inap Gedongtataan yang dianggap bermasalah, Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran, Lampung menyambangi kantor PWI setempat untuk meminta maaf kepada sejumlah media yang tergabung dalam organisasi itu, kemarin.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran Widodo menyampaikan permohonan maaf kepada warga Pesawaran dan kepada media, terkait kasus pasien yang berobat, Senin ( 22/10).

Permohonan maaf disampaikan Widodo di Kantor PWI Kabupaten Pesawaran,atas kurang koperatifnya kepala Puskesmas Rawat Inap Gedongtataan, saat terjadinya insiden pelayanan BPJS terhadap pasien warga Desa Padangratu, Kecamatan Gedongtataan.

“Saya atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran mohon maaf atas khilaf yang dilakukan jajaranya beberapa waktu lalu.

Memang saya akui itu kekeliruan, namun hanya terjadi miskomunikasi saja. Kami berjanji ke depan akan diperbaiki lagi, ” kata dia.

Dengan kejadian tersebut Dr Imelda Carolia

dihadapan para wartawan, berdasarkan kalimat yang disampaikan merasa apa yang dilakukan Puskemas sudah sesuai dengan aturan diapun berkilah, sebelumnya sudah menelpon pihak BPJS petunjuknya, untuk suntik ATS tidak ditanggung BPJS. Kepala Puskesmas justru menyampaikan berapapun iuran dari pasien yang obatnya di luar tanggungan BPJS. “Hasilnya kami setorkan ke Kas Daerah sesuai hasil rapat pada waktu itu, ” kata dia.

Sementara keterangan dari BPJS suntikan ATS ditanggung pemda, Namun beda dari keterangan kepala Puskesmas untuk ATS tetap dikenakan biaya untuk PAD. Kepala BPJS Pesawaran Erwin menjelaskan, benar untuk suntikan Anti Tetanus (ATS) tidak ditanggung BPJS, namun ditanggung pemerintah daerah.

“Jadi tetap pasien tidak harus mengeluarkan biyaya sedikitpun. Memang ada jenis pengobatan yang tidak ditanggung BPJS maupun pemerintah daerah (pemda), contoh: merubah kecantikan dan pasang gIgi agar lebih cantik merubah hidung dan lain lain, “ katanya. (RIN)

Sapto Firmansis mengatakan, terkait dengan pelaksanaan Bhakti sosial yang akan digelar oleh PWI Pesawaran, persiapan sudah mencapai 85%.

“Untuk persiapan, kami sudah mantap segala sesuatu sudah dipersiapkan dan kita juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah maupun dengan pihak- pihak yang membantu kegiatan ini,” katanya.

Selain sunatan massal, katanya, Bhakti Sosial ini juga menggelar donor darah yang bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) dan pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) yang bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

“Rencananya, untuk launching kartu identitas anak (KIA), akan diserahkan secara simbolis Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona,” katanya.

“Saya berharap kepada masyarakat, khususnya yang belum memiliki Adminduk, agar dapat memanfaatkan pelayanan adminduk secara gratis ini, di Stan Disdukcapil yang akan didirikan pada Bhakti Sosial di sekertariat PWI Pesawaran,” tuturnya.

(RIN)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

PRINGSEWU

BENAR BERIMBANG

Edisi 473/ Tahun Ke-17/ 5 - 11 November 2018

8

Bupati Pringsewu Menjadi Narasumber CSS di Jambi

Pringsewu, FAKTUAL - Bupati Pringsewu, Lampung, Sujadi mendapat kehormatan untuk menjadi narasumber pada City Sanitation Summit (CSS ) XVIII, yang di gelar di Kota Jambi selama 2 hari (24 - 25 Oktober 2018 ) diikuti para bupati dan walikota se lndonesia yang tergabung dalam Aliansi Kabupaten dan Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI).

Terpilihnya Bupati Pringsewu, Sujadi sebagai narasumber pada forum tersebut bukan tanpa sebab. Yakni karena keberhasilan Kabupaten Pringsewu yang telah menjadi Kabupaten ODF

(Open Defecation Free) 100%, bahkan yang pertama di Pulau Sumatera.

Belum lama Pringsewu juga berhasil meraih penghargaan STBM Award ll sebagai Kabupaten Peduli Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Berkelanjutan, untuk kategori Kabupaten lnovasi Terbaik II Nasional.

Sujadi saat menyampaikan materi di Hotel BW Luxury di Kota Jambi, menjelaskan sekilas profil Pringsewu serta proses keberhasilannya menjadi kabupaten ODF 100%.

Menurut dia, keberhasilan Kabupaten

Ikm Terima Bantuan Hibah Mesin Industri Kecil Pringsewu, FAKTUAL - Sejumlah kelompok industri kecil menengah (IKM) di Pekon Bumiarum, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu menerima bantuan hibah alat dan mesin industri dari Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

Penyerahan bantuan alat masing-masing berupa mesin molen pencetak batu bata, spinner dan sealer secara simbolis dilakukan oleh Wakil Bupati Pringsewu Dr.Hi.Fauzi, S.E., M.Kom., Akt., C.A. kepada masing-masing perwakilan IKM di halaman Masjid Nurul Huda, Pekon Bumiarum, Kamis (1/11). Turut hadir pada kesempatan tersebut, Kabag Humas dan Protokoler Hi.Ibnu Harjianto, S.Pd., Kabid Perindustrian Kabupaten Pringsewu Untung Budiono, Sekretaris Kecamatan Pringsewu Marwan, S.Sos., Kapekon Bumiarum Mukharil, pengurus dan anggota lKM serta tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat.

Fauzi dalam sambutannya berharap kelompok IKM yang menerima bantuan untuk dapat mengelola dan merawat dengan baik, sehingga dapat dijadikan modal dan usaha di masing-masing wilayah, karena pengelolaan aset tersebut akan melatih para pengusaha untuk dapat lebih mandiri, berdayaguna, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (PRI)

Pringsewu mendeklarasikan diri sebagai Kabupaten ODF 100% pada akhir 2017 lalu, merupakan hasil kerja sama yang di sinergis anatar semua pihak, seperti SNV dan lainnya, mengingat persoalan sanitasi bukan hanya tugas pemerintah semata, tetapi tanggung jawab bersama.

City Sanitation Summit XVIII yang mengang­ kat tema ‘Kepemimpinan Daerah Untuk Sanitasi Berkelanjutan’ ini diselenggarakan di BW Luxury Hotel, Jambi, dihadiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diwakili

Direktur Jenderal Cipta Karya Danis Hidayat Sumadilaga, Deputi Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Ir.Rudy Soeprihadi Prawira Dinata, Plt Gubernur Jambi yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Ketua Umum AKKOPSI Mohammad Ramdhan Pomanto, Sekretaris Jenderal AKKOPSI,.Syarif Fasha, serta para bupati dan walikota anggota AKKOPSI se-lndonesia.

Untuk mendukung suksesnya program ODF tersebut, Pemkab Pringsewu telah mengeluarkan regulasi percepatan universal access dengan sebuah strategi, diantaranya dengan cara merubah pola pikir dari program menjadi gerakan.

Berdasarkan hal tersebut, Pemkab Pringsewu mengeluarkan kebijakan dengan membentuk Satuan Tugas Gerakan Bersama Rakyat Kabupaten Pringsewu ODF atau Satgas Gebrak ODF yang diketuai Wakil Bupati Pringsewu, Fauzi.

Gerakan ini melibatkan beberapa pihak, diantaranya dari aparat pemerintah, kepolisian dan TNI, para ulama maupun tokoh agama lain, serta unsur masyarakat lainnya.

Terkait peran alim ulama dalam masalah ODF di Pringsewu, menurut Sujadi, memegang peranan yang cukup penting, mengingat masyara­ kat Pringsewu merupakan masyarakat yang religius. Sehingganya di Kabupaten Pringsewu juga ada yang namanya Shalawat STBM, serta muncul istilah ‘Jihad Sanitasi’. Dimana berjuang untuk menanggulangi masalah kebersihan, kesehatan, dan sanitasi juga merupakan bagian dari bentuk amalan yang bernilai ibadah, sebagaimana sebuah hadits yang berbunyi ‘kebersihan adalah sebagian daripada iman’.

Selain Bupati Pringsewu.Sujadi, ada tiga kepala daerah yang juga menjadi narasumber, yaitu Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, Walikota Banjarmasin Ibnu Sina, serta Bupati Muaraenim .Ahmad Yani.

Setelah berlangsung selama dua hari, acara City Sanitation Summit (CSS) XVIII secara resmi ditutup dengan penyerahan pataka dari Walikota Jambi Dr.Hi.Syarif Fasha, M.E., untuk selanjutnya diberikan kepada Walikota Banjarmasin Hi.Ibnu Sina, dimana pada tahun 2019 Pemkot Banjar­ masin akan menjadi tuan rumah City Sanitation Summit (CSS) XIX.(PRI)

Wakil Kepala Daerah di Lampung Bangun Harmonisasi

Pringsewu, FAKTUAL - Wakil Gubernur Lampung, Bachtiar Basri, meminta kepada seluruh wakil kepala daerah se-Provinsi Lampung mampu memposisikan diri pada tugas pokok dan membangun harmonisasi bersama kepala daerah dalam membangun roda pemerintahan.

“Ini acara cukup penting, di mana sebagai wakil kepala daerah, harus tahu dalam memposisikan diri. Ini untuk menyamakan persepsi mengenai tugas dan fungsi, sehingga meyakinkan bahwa tidak perlu ada disharmonis antara kita selaku Wakil Kepala Daerah dengan Kepala Daerah,” ujar Bachtiar, saat membuka pertemuan wakil wali kota dan wakil bupati se-Provinsi Lampung, di Hotel Urban, Kabupaten Pringsewu, kemarin. Pada acara tersebut digelar seminar dan lokakarya tugas pokok dan fungsi wakil kepala

daerah.

Bachtiar mengatakan, tugas wakil kepala daerah antara lain membatu kepala daerah, berkoordinasi bersama instansi vertikal. Kemudian, menindaklanjuti hasil temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Inspektorat.

“Mengoordinasikan instansi vertikal kaitan dengan wakil Kepala daerah sangat erat. Misalnya karena menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan BPKP, BPK, dan Inspektorat. Ini juga merupakan tugas wakil bupati dan wakil walikota,” kata Bachtiar.

Menurutnya, melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. “Khusus wakil walikota memantau kelurahan, jika itu wakil bupati pemantauan terhadap kecamatan dan desa atau pekon. Lalu tugas saya selaku wakil gubernur melakukan pematauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten/ kota,” ujarnya.

Begitu juga terhadap masalah lingkungan hidup, kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta kepemudaan, yang merupakan tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah.

“Kita harus benar-benar paham tugas sebagai wakil kepala daerah yakni membantu kepala daerah dan meringankan beban-beban. Jadi, tidak perlu ada disharmonis antara kepala daerah dan wakil karena ada tugas dan kewenangan masing-masing. Tidak perlu ada yang dipere­ butkan. Tetapi jika menyangkut kebijakan, itu ada pada kewenangan kepala daerah,” katanya. (PRI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMPUNG TIMUR

BENAR BERIMBANG

Edisi 473/ Tahun Ke-17/ 5 - 11 November 2018

9

MoU dan SOP SPP-IRT Lampung Timur, FAKTUAL - Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Lampung Timur (Lamtim), David Ariswandy hadiri Perjanjian Kerja Bersama dan SOP Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT), kemarin.

Acara yang berlangsung di Kantor BP3TKI Lampung, beralamat di Jl. Untung Suropati No.21.a Labuhanratu, Bandarlampung tersebut, hadir pula Plt.Kepala Dinas Kesehatann Lampung Timur, Syamsu Rijal, Deputi BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia), Anjar Prihantoro Budi Winarso, Kepala BP3TKI (Balai Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan TKI) Lampung, Muhammad Saladi.beserta jajarannya.

Menurut David Ariswandy, kerja bersama ini bertujuan mengembangkan program pembinaan, pengawasan keamanan, mutu dan gizi pangan serta penyebaran informasi keamanan pangan dan pengembangan sistem jaminan mutu pangan dengan berdasarkan pada peraturan pemerintah no 28 tahun 2004 tentang keamanan, mutu, dan gizi pangan di Kabupaten Lampung Timur.

Dengan penandatanganan MoU ini diharapkan peredaran produk pangan di daerah Kabupaten Lampung Timur dapat terjamin dari sisi kea­ manan, mutu, dan manfaatnya, kata dia.

Dalam acara Perjanjian Kerja Bersama dan SOP Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) ini, acara diakhiri dengan dilakukannya penandatangan MOU dan SOP antara BNP3TKI Lampung dan Dinas Kesehatan

Kabupaten Lampung Timur. Selain pernanda­ tanganan Mou dilakukan pula pengguntingan

pita sebagai tanda diresmikannya Ruang Laboratorium Konsultasi Usaha PMI (Pekerja

Lampung Timur Adakan Festival Anak Sehat Lampung Timur, FAKTUAL - Pemerintah Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) menggelar Festival Anak Sehat dan Cerdas 2018, di Gedung Pusiban setempat, kemarin.

Menurut Bupati Lamtim, Chusnunia , festival tersebut merupakan bagian kecil dari kegiatan formal dalam mewujudkan Lampung Timur kabupaten ramah anak.

Dia mengatakan, orang tua memiliki kewajiban atas pemenuhan hak-hak anak yang di dalamnya termasuk perlindungan anak.

“Kita sudah menandatangani kesepakan bersama untuk mewujudkan Lampung Timur sebagai kabupaten yang ramah

anak, tinggal kita yang mewujudkan,” ujarnya.

Festival Anak Sehat dan Cerdas 2018 kali ini digelar pula lomba menggambar dan mewarnai dengan jumlah peserta 300 peserta. Di antaranya, 50 tingkat sekolah dasar, 50 tingkat SMP, 100 tingkat SMA, dan 100 peserta tingkat kelompok bermain anak dan TK. Pada kesempatan itu Chusnunia memberikan penghargaan kepada OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur serta lembaga sosial dan pemerhati anak yang telah mendukung program Kabupaten Layak Anak (KLA). (IRI)

Migran Indonesia) Purna dan Keluarganya.

(IRI)

Lamtim Rapat Hari Pahlawan

Lampung Timur, FAKTUAL - Pemerintah Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) lakukan rapat persiapan Peringati Hari Pahlawan tahun 2018, di Aula Bawah Setdakab Lampung Timur, kemarin.

Hadir pada rapat tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur, Syahrudin Putera tersebut, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah, Junaidi, Asisten Bidang Administrasi Umum, Wan Ruslan, Danramil Sukadana Kapten Arm Bend Johan, Kepala Bagian Sumber Daya Polres Lampung Timur, Azhari Mahmuddin, para Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur serta yang mewakili.

Maksud dan tujuan pelaksanaan peringatan hari pahlawan tahun ini ialah untuk mengenang dan menghormati perjuangan para pahlawan dan pejuang dalam mempertahankan kemerde­ kaan.

Melalui momentun hari pahlawan 2018 ini diharapkan dapat lebih menumbuhkan kesadaran setiap insan masyarakat untuk lebih menghargai jasa dan pengorbanan para pahlawan serta pada peringatan hari pahlawan yang mengambil tema “Semangat Pahlawan di Dadaku” ini, kiranya tidak hanya menjadi slogan semata, namun bagaimana dapat menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari.

Memimpin rapat kali ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur, Syahrudin Putera menekankan bahwa pada peringatan hari pahlawan ke 73 tahun 2018 ini dapat lebih baik dan meriah dari tahun sebelumnya.

“Terkait hari pahlawan ini kita ketahui inikan kegiatan rutin ya dimana tiap tahun kita laksanakan, disini yang menjadi titik tekan kita adalah bagaimana dari tahun ke tahun pelaksanaan ini semakin baik dan semakin meriah, jadi jangan sama saja dengan tahun sebelumnya harus semakin bagus.”

“Saya menyampaikan ini harapannya yang bersifat administratif dapat ditindak lanjuti, surat dan sebagainya, dan terkait kepesertaannya ini tolong diperhatikan, dan yang tidak kalah penting publikasinya,” ujar Syahrudin. (IRI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

RAGAM 10 Hendriwansyah Hadiri Sosialisai Empat Pilar MPR RI di Banjar Agung BENAR BERIMBANG

Edisi 473/ Tahun Ke-17/ 5 - 11 November 2018

Tulangbawang, FAKTUAL - Wakil Bupati Tulangbawang Hendriwansyah, menghadiri sosialisasi empat pilar MPR RI, yang dilaksanakan oleh Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN)

MPR RI, Alimin Abdullah, dalam pembahasan Pancasila sebagai dasar negara, undang-undang dasar republik Indonesia, tahun 1945 sebagai tahun konstitusi, negara kesatuan republik

Indonesia sebagai bentuk negara, Bhinika Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Acara tersebut berlangsung di balai Kampung Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung, Rabu

(24/10/2018).

Hadir dalam acara tersebut, ketua Fraksi PAN MPR RI Alimin Abdullah, Camat se Kabupaten Tulangbawang, seluruh Kepala Kampung se Tulangbawang serta aparatur Kampung se Kabupaten Tulangbawang.

Dalam sosialisasi itu, Anggota komisi satu MPR RI Alimin Abdullah, mengajak, lebih mengenali dan memahami landasan ideologi, konstitusi, komitmen kebangsaan serta semangat kesatuan dalam perbedaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang terangkum dalam empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Nilai-nilai empat pilar kebangsaan dapat dijadikan landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, selain itu juga merupakan dasar karakter bangsa yang harus terus dipertahankan dan dijaga dalam kehidupan sehari-hari.

Melandaskan empat pilar ini akan menjadi penyangga kokoh bagi aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang menghantarkan kepada kesejahteraan dan keadilan,”ungkap ketua Fraksi PAN MPR RI. Sementara, Hendriwansyah mengatakan, bahwa sosialisasi ini memiliki makna yang sangat mendalam bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yakni untuk rasa cinta tanah air, memiliki wawasan kebangsaan serta untuk memperkuat potensi integrasi bangsa seperti kerukunan antar suku, golongan, dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

“Momentum sosialisasi ini dapat dijadikan sebagai pembangkit semangat dalam membangun kesadaran untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara dalam hidup berdampingan dengan rukun pada bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), khususnya dalam bingkai Kabupaten Tulangba­ wang sebagai, daerah yang majemuk agar semakin indah keamanan, ketentraman, kenyamanan dan kedamaiannya,”tandas Ketua DPW PAN Kabupaten Tulangbawang itu. (MUH)

Koordinasi Germas Lintas Sektor Refreshing Kader Posyandu

Pesisir Barat, FAKTUAL - Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat menggelar pertemuan dan koordinasi Gerakan Masyarakat Sehat lintas sektor tahun 2018, acara tersebut diadakan di Gedung PKK Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), kemarin.

Hadir dalam acara tersebut Bupati Pesisir Barat yang diwakili oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ir.N. Lingga Kusuma,MP, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat Bambang Purwanto, SKM., M. Kes, Kepala Bidang Yankes Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Uki Basuki,SKM., M. Kes, serta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah atau yang mewakilinya dan seluruh peserta Koordinasi Germas.

Dalam sambutan Bupati Pesisir Barat yang diwakili oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pesisir Barat Ir. N. Lingga Kusuma, MP menyam­ paikan ucapan selamat datang kepada Uki Basuki, SKM.,M. Kes sebagai narasumber acara. Selanjutnya beliau juga menyampaikan bahwa pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah salah satu upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia.

Lanjutnya gerakan masyarakat hidup sehat (Germas)

merupakan suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup yang pelaksanaannya harus dimulai dari keluarga. Tujuan germas salah satunya adalah untuk menurunkan penyakit menular dan tidak menular, menghindarkan tejadinya produktifitas penduduk, menurunkan beban pembiayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

Kepala Bidang Yankes Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Uki Basuki, SKM., M.Kes menyampaikan tentang kebijakan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK). Pendekatan keluarga yang adalah merupakan salah satu cara Puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan atau meningkatkan akses pelayanan pelayanan kesehatan dengan mendatangi keluarga.

Tujuan kegiatan tersebut adalah untuk mengintegrasi seluruh program di Puskesmas, meningkatkan akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif, mendukung pencapaian SPM Kabupaten atau Kota, mendukung pelaksanaan JKN dan mendukung tercapainya program Indonesia Sehat. (NAS)

Pringsewu ,FAKTUAL - Kabupaten Pringsewu, Lampung, hingga 2018 memiliki 392 Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dengan jumlah kader mencapai 2.005 orang aktif 100%.

Menurut Wakil Bupati Pringsewu, Fauzi. saat membuka Refreshing Kader Posyandu Balita dan Kader Posyandu Lansia Puskesmas Rejosari, di Gedung Pertemuan Paris, Pajaresuk, Pringsewu, kemarin, sesuai Permendes RI No.19 tahun 2017 tentang Penggunaan Dana Desa, kepala UPT Puskesmas dapat berkoodinasi dengan kepala pekon setempat untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengelolaan dan pembinaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat, seperti Poskesdes, Polindes, Posbindu, serta Posyandu atau pos kesehatan lainnya.

Tantangan terbesar dalam pelayanan kesehatan dasar saat ini adalah masalah eleminasi tuberkulosis, penurunan stunting, serta peningkatan cakupan imunisasi. Dan kader Posyandu sangat besar peranannya dalam membantu puskesmas mewujudkan ketiga prioritas ini, ujarnya.

Melalui kegiatan tersebut, kata Fauzi, diharapkan dapat menambah wawasan, meningkatkan kemampuan kader dalam pengelolaan posyandu, sehingga dapat turut memecahkan masalah kesehatan di wilayah masing-masing. (PRI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

RAGAM

BENAR BERIMBANG

Edisi 473/ Tahun Ke-17/ 5 - 11 November 2018

11

Pemprov dan 12 Kabupaten Raih WTP Bandarlampung, FAKTUAL - Pemerintah Provinsi Lampung bersama 12 pemerintah kabupaten/kota kembali memperoleh opini keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Opini itu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2017.

Ke- 12 kabupaten/kota peraih opini tersebut, Bandarlampung, Metro, Lampung Barat, Pring­ sewu, Mesuji, Tulangbawang Barat, Tulangbawang, Tanggamus, Lampung Selatan, Lampung Utara, Pesawaran, dan Way Kanan. Atas opini tersebut, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, Alfiker Siringoringo, memberikan piagam penghargaan.

“Saya bersyuku Provinsi Lampung termasuk delapan provinsi yang memperoleh WTP lima tahun berturut-turut. Saya berharap kinerja laporan keuangan ini menjadi modal besar untuk peningkatan kualitas indikator ekonomi, kesejahteraan, dan pembangunan di Provinsi Lampung,” ujar Wakil Gubernur (Wagub) Bachtiar Basri saat membuka Rapat Koordinasi Ditjen Pembendaharaan dengan Pemda se- Provinsi Lampung, di Aula DJP Provinsi Lampung, kemarin.

Bachtiar menekankan WTP bukan hanya sekedar prestasi dan kebanggaan. “Namun hal tersebut menandakan pemerintah daerah di Lampung melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dan patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan,” ujarnya.

Kendati masih terdapat beberapa pekerjaan rumah yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LKPD. Wagub optimistis di tahun mendatang seluruh pemerintah daerah di Provinsi Lampung mampu meraih opini WTP. “Saya berharap jangan sampai WTP dijadikan sebagai garis finis. Namun perlu diperhatikan adalah seluruh usaha untuk mencapai WTP juga digunakan untuk menutup potensi tata

kelola APBD yang buruk,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Alfiker Siringo­ ringo menyampaikan dampak keberhasilan pemerintah memperoleh opini WTP terlihat dalam meningkatnya beberapa indeks ekonomi.

Di antaranya meningkatknya indeks daya saing Lampung dan naiknya pertumbuhan ekonomi

atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung. Selain itu, menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran di Lampung.

Seiring dengan raihan WTP yang semakin merata di Provinsi Lampung, kata Alfiker, diharapkan kualitas pengelolaan keuangan dan sumber daya dapat dimanfaatkan secara

efisien dan ekonomis. Dengan demikian, filosofi value for money dalam pemanfaatan dalam anggaran dapat terlaksana. “Pada akhirnya raihan WTP bukan hanya prestasi yang layak diapresiasi. Namun juga dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Lampung,” ujar dia.

(AGA)

International Training Program Jica Resmi Ditutup Pringsewu, FAKTUAL - Setelah beberapa hari berada di Pringsewu mengikuti program pelatihan bagi negara-negara ketiga (third country training program), sebuah program pelatihan internasional yang diselenggarakan oleh badan kerjasama internasional Jepang (Japan International Cooperation Agency / JICA), terutama dalam hal pengaplikasian buku kesehatan ibu dan anak (KIA) bagi masyarakat, akhirnya para peserta pelatihan yang berasal dari negara Laos, Kamboja, Afghanistan dan Tajikistan, serta peserta lokal dari provinsi Sulawesi Utara dan Jawa Timur harus mengakhiri kegiatan tersebut.

Wakil Bupati Pringsewu Fauzi menutup kegiatan tersebut di Pop Meeting Ballroom, Urbanstyle by Frontone Hotel, Pringsewu, Kemarin.

Acara penutupan program sekaligus pelepasan para peserta, ditandai dengan penyerahan sertifikat dari pihak JICA yang diserahkan oleh Senior Advisor on Health JICA, Mrs.Keiko Osaki, masing-masing kepada Ms.Khantong Keomoung­ khon, Mr.Khammany Phommachanch dan Mr.Xaisomphone Mouksavanh, kesemuanya dari Laos, kemudian Ms.Zelaikha Anwari, Mr.Jamal Abdul Nasir Jamal Watanyar, Mr.Moham­ mad Hamayoun Ludin, Mr.Sayed Ali Aqa Ayoub Nasseri dan Ms.Fahima Sadat, kesemuanya dari Afghanistan, kemudian Mr.Chamnan Nhek, Ms.Ngim Heng, dan Ms.Pheach You, kesemuanya dari Kamboja, serta Ms.Dilnoza Rakhmatulloeva dari Tajikistan, juga peserta lokal dari provinsi Sulawesi Utara dan Jawa Timur.

Serta pemberian cinderamata berupa replika gapura bambu dari Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang diserahkan oleh Wakil Bupati Pringsewu kepada pihak Kementerian Kesehatan RI dan Kementerian Sekretariat Negara RI, pihak JICA, juga kepada perwakilan peserta dari Afghanistan, Tajikistan, Kamboja dan Laos.

Serta cinderamata dari peserta dari negara Laos kepada Wakil Bupati Pringsewu.

Acara tersebut juga diselingi dengan hiburan berupa kesenian tradisional musik angklung oleh anak-anak sekolah dasar, tarian tradisional

Lampung, serta kabaret drama bertema buku kesehatan ibu dan anak.

Turut hadir pada kesempatan tersebut, beberapa observer, diantaranya Mr.Khaksar Yousufi dan Mr.Ahmad Mudassir Rasuli dari Afghanistan, observer dari Kamboja, Ms.Masako Yoko dan Ms.Sopheasavetey Ros, serta observer dari Tajikistan Mr.Shokirjon Mahmadov.

Juga dari pihak Japan International Coopera­ tion Agency, Senior Advisor on Health JICA, Mrs.Keiko Osaki dan Senior Representatif JICA Indonesia Mr.Shunsuke Takatoi, serta para pendamping dari Kementerian Kesehatan RI, yakni Direktur Kesehatan Keluarga dr.Eni Gustina, M.P.H., Kasubdit Kesehatan Balita dan Anak Prasekolah dr.Ni Made Diah, M.K.M., serta Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat dr.Kirana Pritasari, M.Q.l.H. Juga dari Kement­ erian Sekretariat Negara, yakni Kepala Bagian

Kerjasama Teknik Multilateral dan Organisasi Internasional Non Pemerintah, Biro Kerjasama dan Teknik Luar Negeri, M.Fahrurozi, serta jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Kadis Kesehatan Kabupaten Pringsewu Purhadi, M.Kes. beserta jajaran.

Mr.Khammany Phommachanch, seorang peserta dari Laos, mewakili para peserta dari keempat negara, saat menyampaikan kesan dan pesan mengatakan bahwa kehadiran dirinya bersama rekan yang lain dan menjadi peserta pelatihan ini merupakan suatu kehormatan.

Khammany juga mengucapkan terima kasih kepada para pejabat Pemerintah Kabupaten Pringsewu dan juga Tanggamus, untuk keramahtamahan dan kebaikan yang diberikan. Ia mengaku sangat menikmati selama berada di Pringsewu.BPengalaman maupun ilmu yang telah didapatkan selama di Pringsewu akan ia

terapkan di negaranya.

Senior Advisor on Health JICA, Mrs.Keiko Osaki, saat memberikan sambutan berharap para generasi muda dapat terus berinovasi.

“Kita semua harus banyak belajar dan banyak melakukan inovasi,” ujarnya.

Sementara itu, Kasubdit Kesehatan Balita dan Anak Prasekolah dr.Ni Made Diah, M.K.M. dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Pringsewu dan Tanggamus, serta semua pihak yang telah mendukung dan membantu kelancaran dan kesuksesan kegiatan tersebut. “Kita semua sedang belajar bagaimana mengaplikasikan buku kesehatan ibu dan anak ini. Dan, banyak pesan yang didapatkan dari berbagai presentasi maupun kunjungan ke berbagai tempat di sini,” katanya, sekaligus berharap semua peserta mendapatkan pemahaman tentang buku KIA tersebut.

Wakil Bupati Pringsewu Fauzi dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta atau partisipan dari empat negara, untuk pihak JICA, Pemerintah Provinsi Lampung, Kementerian Kesehatan RI dan Kementerian Sekretariat Negara RI, yang telah menjadikan Kabupaten Pringsewu sebagai tempat pembelajaran.

Wabup Pringsewu juga memohon maaf manakala terdapat kekurangan dalam penyambutan maupun pelayanan di Pringsewu.

“Kalau bisa, seluruh peserta dapat lebih lama lagi berada di sini, karena sebetulnya masih banyak yang belum dilihat,” katanya.

Dikatakan pula oleh Wakil Bupati Pringsewu, bahwa Pringsewu memang tidak mempunyai laut, akan tetapi memiliki lautan hati yang sangat luas, sehingga masyarakat Pringsewu akan selalu menyambut tamu dengan gembira.

Terkait masalah pelayanan bidang kesehatan masyarakat, Wabup Pringsewu juga mengungkap­ kan bahwa bukan hanya bayi dan balita saja yang diperhatikan oleh Pemkab Pringsewu, namun juga para lanjut usia (lansia), sehingga di Kabupaten Pringsewu juga terdapat posyandu lansia. (PRI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 473/ Tahun Ke-17/ 5 - 11 November 2018

TANGGAMUS

12

Korpri Tanggamus Gelar Lomba Paduan Suara Tanggamus, FAKTUAL--Dewan Peng­ urus Korp Pegawai Negeri Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Tanggamus menggelar Lomba Paduan Suara Lagu Mars Korpri dan Mars Tanggamus Jaya.

Kegiatan lomba dalam rangka mempe­ ringati HUT Ke 47 KORPRI tahun 2018, Kamis (1/11/18) di Lapangan Pemkab Tanggamus itu dibuka Asisten Bidang Administrasi Setdakab Tanggamus Drs. Firman Ranie mewakili Bupati Tanggamus Hj Dewi Handajani.

Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanggamus Ruwiyati, S. Ag, M. Si mewakili Ketua Dewan Pengurus KORPRI Tanggamus Drs. Hamid Heriansyah Lubis, M. Si mengatakan lomba lagu Mars KORPRI dan Tanggamus Jaya diikuti oleh seluruh OPD dan kecamatan, adapun tema yang diangkat yakni “Melayani, Bekerja dan Menyatukan Bangsa” “Tujuan diadakannya lomba adalah untuk memotivasi wawasan anggota KORPRI dan semangat korps dalam melayani masyarakat, sesuai intruksi bupati bekerja untuk pelayanan publik, dengan semboyan Ramah, Amanah Tegas dan Unggul (Ratu),” kata Ruwiyati.

Sementara Bupati Tanggamus Hj Dewi Handajani,SE.MM., dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten Bidang Administrasi Firman Ranie mengapresiasi penyelenggaraan lomba, khususnya kepada OPD dan kecamatan yang sudah mengirim­

kan peserta lomba. Oleh karenya itu, saya berharap agar kegiatan ini dapat terlakasana dengan semarak meriah, tertib dan aman.

“Dengan lomba ini diharapkan juga dapat memotivasi wawasan anggota KORPRI dan membangkitkan jiwa korsa sehingga anggota KORPRI selalu konsisten, berinovasi dalam bekerja serta memberikan pemikiran terbaik untuk Kabupaten Tanggamus,”kata Firman mengutip sambutan bupati.

Selanjutnya, agar Anggota KORPRI selalu menjaga kekompakan, meningkatkan kenerja, selalu berinovasi serta memberikan pelayanan yg terbaik kepada masyarakat, Ucapnya”.

Setelah Selesai Acara lomba paduan suara langsung diumumkan oleh tim Juri siapa saja pemenang lomba, diantaranya: untuk tingkat SKPD juara 1 Sekretariat Daerah Pemkab Tangggamus, 2. Dinas PP dan PA, 3. Dinas Kesehatan. Untuk juara Favorit Dinas Perikanan.

Selanjutnya untuk tingkat kecamatan: Juara 1. Kec. gisting, 2. Kec. Sumberejo, 3. Kec. Kotim, untuk juara Favorit kecamatan kec. Semaka.

Turut hadir Asisten Tiga Bidang Administras Drs. Firman Rani mewakili bupati Tanggamus, Sekretaris Korpri Ibu Ruwiyati, S. Ag, M. Si., Para Kepala OPD, para Camat, Para dewan Juri Lomba Paduan Suara, Serta para peserta Lomba Paduan suara dr Skpd dan kec. Se Kab. Tanggamus. (*)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 473/ Tahun Ke-17/ 5 - 11 November 2018

TULANGBAWANG

13

Pergantian Kapolres Tuba

Tulangbawang, FAKTUAL - Kepolisian Resor (Polres) Tulangbawang (Tuba), Lampung, menggelar Kenal Panit Kapolres antara AKBP

Raswanto Hadiwibowo (pejabat lama) dengan AKBP Syaiful Wahyudi (pejabat baru), di Mapolres setempat, kemarin.

Polres Tuba Gelar Operasi Zebra Tulangbawang, FAKTUAL - Polres Tulangba­ wang (Tuba), Lampung, menggelar Operasi Zebra Krakatau 2018. Kasat Lantas AKP Agustinus Rinto mewakili Kapolres setempat AKBP Syaiful Wahyudi mengatakan, operasi kepolisian itu akan diselenggarakan 14 hari.

“Terhitung mulai tanggal 30 Oktober s/d 12 November 2018, seluruh jajaran polisi lalu lintas yang ada di seluruh Indonesia melaksana­ kan operasi kepolisian ini,” tuturnya.

Dia mengatakan, yang menjadi sasaran prioritas dalam pelaksanaan operasi, pengemudi menggunakan handphone (HP), pengemudi melawan arus, pengemudi sepeda motor berboncengan lebih dari satu, pengemudi dibawah umur, pengemudi dan penumpang sepeda motor tidak menggunakan helm SNI (standar nasional indonesia), pengemudi kendaraan bermotor menggunakan narkoba/ mabuk dan pengemudi berkendara melebihi

Acara diawali dengan pengalungan bunga oleh sepasang pocil (polisi cilik) kepada AKBP Syaiful Wahyudi beserta Ketua Bhayangkari

Cabang Tulangbawang Ny. Irni Syaiful Wahyudi, kemudian dilanjutkan dengan jarmat (jajar hormat) regu Satuan Sabhara kepada Kapolres.

Kapolres beserta istri berjalan menuju ke gedung utama sambil bersalam-salaman dengan para Kabag, Kasat, Kasi dan Kapolsek jajaran.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan memori serah terima di Rupatama Wira Satya antara Kapolres Tulang Bawang dengan AKBP Raswanto Hadiwibowo, SIK, M.Si. Saat acara penyampaian pesan dan kesan yang dihadiri bupati Tulangbawang, bupati Tulangbawang Barat, Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Suasana seketika berubah menjadi haru karena AKBP Raswanto sempat mengeluarkan air mata saat menyampaikan kata pamit.

“Saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh personel Polres Tulang Bawang yang telah membantu saya selama 17 bulan, sejak awal mula saya menjabat sampai berakhirnya masa jabatan saya sebagai Kapolres,” ujar Raswanto.

“Saya titip pak Syaiful, apa yang telah saya perbuat. Ini bukanlah akhir, pintu rumah saya selalu terbuka untuk rekan-rekan semua,” katanya.

Syaiful Wahyudi mengatakan, polres tersebut merupakan pilot project ZI (zona integritas) mewakili Polda Lampung menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).

“Apa yang ditinggalkan oleh senior saya ini, mudah-mudahan dapat segera terwujud dan menjadi kebanggaan baik untuk Polres Tulangba­ wang maupun untuk Polda Lampung. Sehingga Tunki (tunjangan kinerja) seluruh personel dapat naik menjadi 100 %,” ujarnya.

(MUH)

Tuba Launching 500 Bedah Rumah

batas kecepatan yang ditentukan.

“Operasi kepolisian ini diselenggarakan sebagai upaya cipta kondisi menjelang pelaksanaan Operasi Lilin tahun 2018, yang mana pada pelaksanaan Operasi Lilin nanti difokuskan untuk pengamanan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019,” katanya.

Dia menghimbau, seluruh pengendara kendaraan bermotor, baik roda dua, roda empat dan roda enam atau lebih yang ada di Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Tulang Bawang Barat, agar kiranya sebelum berkendaraan untuk melengkapi diri dengan surat-surat kendaraan seperti STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) dan SIM (surat izin mengemudi). Khusus untuk pengendara sepeda motor agar selalu memakai helm SNI, sehingga saat bertemu dengan petugas kami yang sedang melakukan operasi, pengendara tidak akan di akan diberikan tilang. (MUH)

Tulangbawang, FAKTUAL - Pemkab Tulangbawang (Tuba), Provinsi Lampung melaunching program bedah rumah untuk warga di Kecamatan Gedungaji sekira 500 unit yang merupakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) National Affordable Housing (Nahp) Loan 2018 dan dan 60 Unit Bedah Rumah

dari APBD kabupaten setempat, kemarin.

Menurut Bupati Tuba, Winarti, bantuan tersebut diharapkan betul-betul tepat sasaran.

“Ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap warga. Saya berharap program ini betul-betul bermanfaat,” katanya.

(MUH)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

MESUJI

BENAR BERIMBANG

Edisi 473/ Tahun Ke-17/ 5 - 11 November 2018

14

Khamami Tinjau Tes CPNS Mesuji, FAKTUAL - Bupati Mesuji Khamami, meninjau pelaksanaan tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Mesuji Tahun 2018 yang berlangsung di Wisma Haji Al-Khairiyah, Kota Metro, kemarin.

Kunjungan tersebut dalam rangka memastikan proses tes SKD berjalan dengan lancar. Dalam kesempatan itu pula Bupati meninjau proses pendaftaran, lokasi pengumuman tes SKD, dan sempat menyalami para peserta di lokasi ruang tunggu peserta.

Pada hari ketiga atau hari terakhir pelaksanaan tes SKD ini dibagi menjadi tiga sesi dan diikuti oleh sebanyak 709 peserta. Dalam sesi terakhir, tes SKD dilaksanakan berbarengan dengan Kabupaten Lampung Utara.

Di depan para peserta, Bupati Khamami berpesan agar berkonsentrasi dan serius dalam mengerjakan soal tes SKD. Dia juga mengimbau para peserta untuk tidak mempercayai oknum yang menjanjikan untuk membantu agar diterima menjadi CPNS, dia memastikan hal itu adalah penipuan. “Bagi yang belum berhasil jangan berkecil hati, serta jangan berprasangka buruk.

Saya pastikan proses seleksi CPNS di Mesuji gratis. Jika ada yang menemukan pungli silakan laporkan kepada saya,” ucapnya.

Sempat Molor Sekretaris BKDD Kabupaten Mesuji Yopi Saputra, mengatakan meski sempat mengalami molor selama setengah jam dari jadwal semula karena gangguan server, pelaksanaan tes Tes SKD CPNS secara keseluruhan berjalan dengan lancar.

Dijelaskannya, hari ini tes dilaksanakan dalam tiga sesi dengan total kehadiran 938 peserta dari total 1.050 peserta yang dijadwalkan meng­ ikuti tes SKD pada hari pertama. Saat mengikuti tes, peserta tidak diperkenankan membawa benda apapun selain KTP-el dan kartu peserta, serta dilakukan pemeriksaan metal detector sebelum memasuki ruangan tes.

Pada hari pertama menurutnya masih ada

peserta yang hadir terlambat sehingga terpaksa harus digugurkan. Dia juga mengingatkan kepada peserta agar membawa KTP-el asli dan kartu peserta, serta memakai pakaian yang disyaratkan sesuai tata tertib karena panitia

Kurir Sabu Ditangkap Polisi Mesuji, FAKTUAL – Satuan Narkoba (Satnarkoba) Polres Mesuji berhasil mering­ kus seorang pria yang diduga kurir sabu dan kedapatan menyimpan narkotika golongan satu jenis sabu.

Pelaku berinisial MD (33) warga Desa G e­d u n g Boga Rt.002/ Rw.002 Ke­ camatan Way­ s e r­d a n g , Kabupaten Mesuji diduga akan melaku­kan transaksi jual beli barang haram tersebut.

Kapolres Mesuji AKBP Eddie Purnomo melalui, Kasat Narkoba Polres Mesuji AKP. Gigih Andri Putranto meng­ ungkapkan, kronologis penangkapan tersangka bermula dari laporan masyarakat yang mengatakan tersangka dicurigai membawa narkoba jenis sabu.

“Mendapat laporan tersebut, anggota Kami langsung bergerak cepat dan tersangka berhasil kita amankan,” katanya.

Penangkapan itu kata dia, terkait jaringan perdagangan gelap narkotika yang selama ini menimbulkan keresahan masyarakat di wilayah Hukum Polres Mesuji.

“Dari tangan pelaku, anggota kami juga mengamankan barang bukti sabu seberat 0,8 gram, yang sudah dikemas dalam wadah plastik,” ungkapnya, Kamis (1/11/2018).

Kasat Narkoba juga mengatakan saat ini

Sat Res narkoba pPolres Mesuji sedang gencar memberantas peredaran Narkoti­k a dengan me­nangkap para pengedar dan pemakai narkoti­ ka di wilayah hukum Polres Mesuji.

“Ka­rena d a m­p a k negatif yang ditim­bulkan d e n g­a n maraknya peredaran Nar­kotika di wilayah Polres Mesuji ini sangat berbahaya serta dapat merusak generasi penerus bangsa,” kata Gigih.

Dia menegaskan, komitmen kami Sat Resnarkoba akan terus memberantas dan mengungkap kasus Narkoba di wilayah Mesuji, sehingga masyarakat dapat hidup tenang dan terbebas dari bahaya narkoba.

“Untuk itu, perlu adanya dukungan dan peran serta masyarakat dalam memberantas peredaran narkoba karena hal tersebut juga sudah di atur dalam uu no 35 tahun 2009,” tambahnya.

Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan pasal 114 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

“Untuk saat ini kita masih melakukan penyelidikan, apakah ada jaringan lain yang menjual atau memasok shabu kepada tersangka, agar wilayah Hukum Polres Mesuji dapat bebas dari Narkoba,” pungkasnya.

(TAB)

tidak akan mengizinkan peserta untuk mengikuti tes SKD jika ada tata tertib yang tak ditaati.

“Tes SKD masih akan berlanjut pada dua hari ke depan. Pada hari Sabtu tes akan dilakukan dalam lima sesi dan pada hari Minggu akan

digelar dalam tiga sesi. Jadwal pelaksanaan tes SKD masih sama, tidak ada perubahan.

Untuk hasil tes SKD sendiri kemungkinan akan diumumkan pada tanggal 11-13 November 2018,” ucapnya. (MUH)

Polres Mesuji Gelar Operasi Zebra Mesuji, FAKTUAL - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Mesuji secara serentak melaksana­ kan Operasi Zebra Krakatau 2018.

Prioritas dalam penindakan berbagai jenis pelanggaran para pengendara R2,R4 dan R6.

Kasat Lantas Polres Mesuji AKP Fadil Arohim mewakili Kapolres Mesuji AKBP Eddi Purnomo mengatakan, Operasi Zebra Krakatau ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia yang dimulai hari ini 30 Oktober sampai 12 November 2018.

“Untuk Kabupaten Mesuji hari ini berlokasi di jalimtim km 180 depan Polsek Simpangpe­matang,” jelasnya, Selasa (30/10/2018).

Fadil menambahkan Operasi Zebra Krakatau 2018 ini mengarah kepada 7 pelanggaran Fokus Road Safety antara lain, pengemudi kendaraan motor yang tidak menggunakan helm SNI, penge­ mudi yang tidak menggunakan sabuk keselamatan, berboncengan lebih dari satu orang, kendaraan yang melawan arus, pengemudi minum alkohol saat mengemudi, belum cukup umur serta menggunakan HP saat mengemudi yang dapat membayakan pengguna kendaraan.

Pihaknya menugaskan puluhan personil anggota lalu lintas di dampingi anggota BKO, serta staf lain maupun instansi lain degan Papan nama operasi zebra Krakatau dan seragam

lengkap satusan lalu Lintas Polres Mesuji Melalui Operasi Zebra Krakatau Fadil mengimbau kepada masyarakat khsusunya para pengendara R2,R4 dan R6 agar menyiapkan kelengkapan kendaraan sperti surat dan dokumen yang berhubungan dengan kendaraan dan tak lupa identitas diri seperti SIM dan KTP. (TAB)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 473/ Tahun Ke-17/ 5 - 11 November 2018

ADVERTROIAL

15

Pemkab Way Kanan Peringati Hari Kesaktian Pancasila

WAYKANAN - Pemerintah Kabu­ paten Way Kanan melaksana­kan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober 2018.

Upacara dimulai pada pukul 07.30 WIB. Bupati Way Kanan H. Raden Adipati Surya bertindak selaku Inspektur Upacara. Peringati ini sebagai momen bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia.

Upacara Peringatan hari kesak­ tian Pancasila juga dilaksanakan pada unit-unit lembaga pemerintah termasuk di sekolah-sekolah yang berada di Bumi Ramik Ragom.

Upacara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan berlangsung hikmat. Dalam kegiatan upacara dibacakan ikrar Pancasila oleh Kakankesbangpol Way Kanan dan doa diimami petugas dari Kantor Kementerian Agama Way Kanan.

Makna terkandung dari Peringatan Hari Kesaktian Pancasila memiliki peran strategis sebagai fondasi dasar sebuah negara.

Selain itu, Pancasila memiliki makna sebagai pedoman dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan yang meliputi

bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan.

Di tengah terpaan pengaruh kekuatan global, kita seharusnya menguatkan dan melengkapi diri agar tidak terjerembab di dalam lika-liku zaman. Era globalisasi dan modernisasi merupakan konsekuensi yang harus diterima oleh semua bangsa di dunia termasuk bangsa Indonesia.

Peringatan hari kesaktian Pancasila bisa dijadikan kebangkitan bagi kita semua untuk meningkatkan

rasa nasionalisme dan patriotisme yang cenderung mulai luntur. Nilainilai itulah yang kemudian kita maknai sebagai ghiroh untuk membangun kembali jati diri bangsa. Bangsa ini bisa berdiri tegak, hanya jika mau kembali menghidupkan dan sekaligus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Pancasila adalah dasar negara dan menjadi sumber hukum yang mengatur masyarakat Indonesia, termasuk kehidupan berpolitik.

(ADV)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

WAYKANAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 473/ Tahun Ke-17/ 5 - 11 November 2018

16

Tasyakuran Tutup Tebang Giling

Way Kanan, FAKTUAL - Bupati Way Kanan, Lampung, Raden Adipati Surya ikuti Tasyakuran Tutup Tebang Giling ke-10 PT. Pemuka Sakti Manis Indah (PSMI) Tahun 2018, di Perumahan

II Site PT PSMI, Kecamatan Pakuanratu, kemarin.

Menurut dia, gula merupakan salah satu kebutuhan pokok yang sering dijadikan komoditas politik ekonomi oleh segelintir

Rapat Peringatan Hari Pahlawan

spekulan, khususnya menghadapi hari-hari besar seperti Bulan Ramadhan atau Idul Fitri, Natal, dan lain-lain, dengan cara melakukan penimbuhan atau bahkan dengan menaikkan

PWI Waykanan Sesalkan Larangan Peliputan Kunker Kajati Waykanan, FAKTUAL - Insiden pelarang­ an awak media meliput kunjungan kerja Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung di Kejaksaan Negeri Waykanan pada, Selasa (30/10/2018) sore disesalkan Ketua PWI Kabupaten Waykanan, Hamsyah.

Dia menjelaskan bahwasannya berdasar­ kan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, tentang kebebasan pers adalah hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media.

“Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 di dalam ayat kesatu disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran,” tegas Hamsyah, kemarin.

Way Kanan, FAKTUAL - Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Way Kanan, Abu Kori memimpin rapat persiapan peringatan Hari Pahlawan, di Aula PKK setempat, kemarin.

Menurut Abu Kori, Upacara Peringatan Hari Pahlawan 2018 harus terlaksana dengan lebih baik dibandingkan tahun 2017. Harus ada perubahan menjadi lebih baik setiap tahunnya.

Segala sesuatu terkait dengan petugas dapat berkoor­ dinasi dengan Dinas Sosial dan untuk tata pelaksanaan upacara, baik di pemda maupun di Makam Veteran Baradatu agar dapat berkoordinasi dengan Bagian Protokol untuk kelancaran pelaksanaan, tuturnya Dia berharap satuan kerja perangkat daerah dan instansi terkait yang telah ditentukan tugas dan tanggung jawabnya untuk dapat melaksanakan dengan baik guna kelancaran acara.

Untu­k petugas yang telah ditentukan saling berkoordinasi dan melaksanakan glady resik pada H-1 atau Jumat sehingga meminimalisasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada saat pelaksanaan, katanya.

Wakil Kepala Polres Way Kanan, Kompol Vicky Dzulkarnain meminta petugas upacara berkoordinasi dan mempersiapkan segala sesuatu dengan sebaikbaiknya guna kelancaran saat pelaksanaan. (MAN)

harga di luar ketetapan.

Kondisi seperti itu, kata dia, dialami pula oleh bahan pokok lain seperti minyak goreng, minyak tanah, beras dan terigu yang sering dijadikan permainan para spekulan dengan tujtuan untuk meraup keuntungan yang sebesarbesarnya dari kelangkaan komoditas tersebut.

Dia mengatakan, keberadaan Gula PT PSMI dapat mengingkatkan stok produksi gula di daerah Lampung bahkan Provinsi Lampung akan menjadi sentra gula nasional. ”Saya percaya dukungan lahan yang cukup, iklim atau kondisi tanah yang baik, maka ke depannya daerah Lampung akan merupakan penghasil gula terbesar dan terbaik di tingkat Nasional. Karena seperti yang kita ketahui bahwa PT PSMI telah lama berdiri dan mengelola kebun tebu yang luas di wilayah ini, baik kebun milik perusahaan maupun milik masyarakat yang menjadi plasma dengan hasil kebun yang cukup besar. Namun untuk pengolahannya menjadi gula sebelum memiliki pabrik sendiri maka PT. Pemuka Sakti Manis Indah (PSMI) harus mengirimkannya ke Bunga Mayang atau ke Lampung Tengah,” ujar ayah tiga anak itu.

“Saya berharap pola kemitraan yang telah terjalin selama ini agar terus ditingkatkan.

Masyarakat yang memiliki lahan tidur dan belukar, dapat dimanfaatkan menjadi plasma.

Perusahaan dapat membantu biaya awal kebun yang meliputi pembukaan tanah, penanaman, penyulaman, pemupukan, biaya tebang dan upah angkut. Pola kemitraan ini, hendaknya menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga masyarakat mencintai pabrik ini, rasa memiliki dan saling menjaga satu sama lain sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar,” katanya.

(MAN)

Dia menjelaskan, Ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, mem­ peroleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pembe­ ritaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak bahkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan antara lain dalam pasal 28F bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Sedangkan dalam BAB VIII, tentang ketentuan pidana, Pasal 18 ayat satu setiap orang yang secara melawan hukum dengan

sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) dan Ayat (3) di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah), ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Waykanan M. Judhy Ismono, saat dikonfirmasi dilapangan menjelaskan bahwasannya sebenarnya ini tidak tertutup kemungkinan anggota dan staf di Kejaksaan Negeri Waykanan hanya menjalankan pelaksanaan kegiatan ini agar kunjungan kerja Kajati Lampung dapat berjalan tertib dan lancar.

“Terkait untuk larangan awak media meli­put kegiatan tersebut, pada saat pelak­ sanaan itu ada sedikit hal-hal yang penting untuk disampaikan kepada bapak Kajati Lampung,” kata M. Judhy Ismono. (*)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMBAR

BENAR BERIMBANG

Edisi 473/ Tahun Ke-17/ 5 - 11 November 2018

17

ASN Harus Memberi Pelayanan Terbaik Lampung Barat, FAKTUAL - Aparatur sipil negara (ASN) harus mampu memberikan pelayanan terbaik kepada warga, kata Bupati Lampung Barat (Lambar), Parosil Mabsus, pada pelantikan 112 ASN, d i lingkungan pemerintah daerah setempat, di Ruang Rapat Kenghatun BPKAD, kemarin.

Menurut dia, citra masyarakat terhadap perilaku dan keberadaan ASN yang selama ini dianggap kurang profesional, malas, dan tidak disipilin harus dirobah. ”Merupakan suatu keharusan bagi kita sebagai aparatur untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Selama ini pelayanan publik terkesan lambat, berbelit-belit, kurang akomodatif dan diskriminatif serta tidak profesional. korupsi, kolusi dan nepotisme yang ter-struktur hampir merambah di seluruh strata dalam pelaksanaan pemerintahan. disamping itu juga lemahnya pemahaman aparatur akan perkembangan teknologi serta kurangnya sarana dan prasarana merupakan sebagai pemicu kelemahan aparatur kita,” ujarnya.

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bertangung jawab, kata dia, maka setiap ASN wajib mengangkat sumpah dan janji menurut agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ”Saya berharap dalam melaksanakan tugas kita harus mengedepankan etika moral, kejujuran, keikhlasan dan memiliki tanggung jawab serta terus meningkatkan kemampuan dan kualitas diri dalam arti meningkatkan pengetahuan serta keterampilan guna mendukung tugas pokok dan fungsi dari satuan dan unit kerja masing-masing, memang tidaklah mudah untuk melakukan semua ini, namun sebagai aparatur pemerintah, kita harus siap melakukan apa saja yang terbaik untuk kemajuan bangsa ini umumnya,

khususnya kemajuan Lampung Barat yang kita cintai dan kita banggakan ini,” tuturnya.

Sementara itu Kepala BKPSDM, Ismet Inoni menyampaikan dasar penyelenggaraan sumpah atau janji PNS berdasarkan UU No: 5 Tahun

Lambar Sosialisasi KTR

2014 tentang ASN pasal 66 ayat 1 setiap calon ASN pada saat di angkat menajdi PNS wajib mengucapkan sumpah atau janji, Peraturan Pemerintah No: 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS pasal 3 setiap PNS wajib mengucapkan

Dishub Lambar Gelar Diskusi Forum LLAJ Lampung Barat, FAKTUAL - Semakin baik jalan dan lalu lintas di Lampung Barati, maka secara otomatis ikut meningkatkan berbagai aspek, seperti ekonomi, budaya dan sosialmasyarakat, kata Asisten Bidang Perekonomian setempat, Nata Djudin Amran saat membuka Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Lambar Tahun Anggaran 2018, di Ruang Rapat Kenghatun BPKAD Lambar, kemarin.

Nata mengatakan, di samping aspek-aspek yang menguntungkan perlu juga memikirkan dampak negatif dari buruknya kondisi jalan dan lalu lintas serta angkutan jalan yang ada di Lambar.

Selain itu forum lalu lintas dan angkutan jalan itu dapat mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan di kabupaten Lambar yang aman, selamat, tertib, lancer, dan terpadu dengan moda angkutan lain mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahte­ raan umum, memperkukuh persatuan dan

Lampung Barat, FAKTUAL - Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat (Lambar) menggelar Sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR), di Ruang Rapat Kenghatun BPKAD, kemarin.

Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat Akmal Abdul Nasir, penetapan Kawasan Tanpa Rokok merupakan program nasional yang telah ditindaklanjuti dengan membuat regulasi berupa peraturan bupati (perbup).

“Program nasional ini harus kita implemen­ tasikan sampai ke Desa. Karena itu, daerah telah membuat regulasi pelaksanaan KTR beserta sanksinya agar program ini bisa berjalan dengan baik. Kita harap unsur kepala SKPK dan seluruh lembaga lainnya yang ada di Lambar sudah dapat mulai menetapkan kawasan tanpa rokok di instansi masing-masing,” katanya.

Dia mengatakan, program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga melalui gerakkan masyarakat hidup sehat (Germas) agar masya­ rakat berperilaku sehat dan diharapkan ber­

dampak pada kesehatan yang terjaga, terciptanya lingkungan yang bersih.

DI Lampung Barat, katanya, pelaksanaan KTR sudah dimulai pada 2013 dengan terbitnya Perda No: 15 tahun 2013 tentang Ketertiban Umum, Perbup No:14 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Perda No: 1 tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Yang termasuk dalam sembilan Kawasan Tanpa Rokok dalam Perda No: 1 tahun 2017, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat sarana olah­ra­ga, tempat kerja, tempat umum, dan lainnya, katanya.

Menurutnya yang sudah berjalan 100% di tahun 2017, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar dan tempat kerja. dan untuk tahun 2018, kawasan angkutan umum diharapkan dapat 100 % tidak ada lagi yang merokok di dalam angkutan umum.

(ADI)

sumpah dan Janji PNS , peraturan Pemerintah No: 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS pasal 39 ayat 1 setiap calon ASN saat diangkat PNS wajib mengucapkan sumah atau janji.

(ADI)

kesatuan bangsa serta mampu menjunjung tinggi martabat manusia.

Forum lalu lintas merupakan strategis untuk mendapatkan informasi dalam menghadapi perkembangan dan tantangan bidang perkem­ bangan dan tantangan bidang perhubungan lalu lintas dan angkutan jalan sebagai upaya menggali aspirasi dari tim anggota forum dan masyarakat.

Kadis Perhubungan Kabupaten Lambar Gunawan Rasyid menjelaskan, Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan amanah dari UU No: 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas, serta PP No 37 Tahun 2011.

“Untuk itu, kita berkumpul untuk menyatukan persepsi tentang ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan yang ada di Lambar. Dengan demikian, dibukanya diskusi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupten Lambar ini dapat diperolah kesepakatan bersama,” katanya.

(ADI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMBAR

BENAR BERIMBANG

Edisi 473/ Tahun Ke-17/ 5 - 11 November 2018

18

Parosil Panen Raya Padi

Lampung Barat, FAKTUAL - Bupati Lampung Barat (Lambar) Parosil Mabsus berbaur bersama warga Pekon Hantatai, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, dalam rangka panen padi mera­ yakan pesta panen, kemarin.

Pakcik sapaan akrab bupati Lampung Barat mengatakan, pemerintah dan seluruh masyarakat

tani Indonesia harus gigih melaksanakan program peningkatan produksi pangan.

Pemerintah, kata dia, berusaha untuk terus meningkatkan produksi pangan melalui program dan kegiatan yang dapat meningkatkan produksi padi, di antaranya fasilitas penggunaan benih unggul bermutu bagi petani melalui bantuan

subsidi benih padi, bantuan sarana irigasi, alat mesin pertanian dan intensidikasi padi sedangkan untuk peningkatan indeks pertanaman dengan memanfaatkan alsintan dan penerapan teknologi bercocok tanam (jajar legowo, padi gogo/gogo rancah dan sebagainya).

Ada bantuan langsung permodalan melalui Program Pengembangan Usaha Agbisnis Pedesaan (PUAP) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Program jaminan usaha tani melalui Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan terakhir pengamanan produksi melalui gerakan pengendalian hama dan penyakit guna mengatasi gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan pengamanan kualitas produksi dari residu pestisida serta kehilangan hasil akibat penanganan panen dan pascapanen karena Lampung Barat bertekad dapat memproduksi padi minimal 171,867 ton gkg, katanya.

Kepala Dinas Pertanian yang diwakilkan Sekretaris Dinas Pertanian Agus Basmar menjelaskan, bantuan pemerintah untuk Kecamatan Bandar Negeri Suoh terdiri dari 3 unit Combine Harvester, 1 unit Vertikal Dryer, benih padi 100.64 ton, 1 unit pengolah pupuk organik, racun tikus 80 kg, 21 unit hand tractor dan 2 unit power thrasher, pembangunan irigasi dan parit atau embung 16 unit untuk Suoh sedangkan untuk Kecamatan Suoh, 3 unit Combine harvester, benih 66,30 ton, 1 unit pengolah pupuk organik, 2 unit power thrasher, racun tikus 80 kg, hand tractor 5 unit dan pembangunan irigasi dan parit 6 unit untuk BNS serta untuk kedua kecamatan tersebut diberikan 40 unit pompa air.

Bupati setempat juga meresmikan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) yang yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) terletak di Pekon Gunung Ratu, Kecamatan Bandar Negeri Suoh.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir unsur Forkompinda, unsur OPD, anggota DPRD, Camat Suoh dan camat Bandar Negeri Suoh serta warga setempat. (ADI)

Pemkab Tulangbawang Lambar Giatkan Safari Jumat Studi ke Lampung Barat Lampung Barat, FAKTUAL - Kabupatem Lampung Barat menjadi tujuan Pemerintah Tulangbawang (Tuba) melakukan studi pembelajaran terkait pengelolaan lingkungan hidup serta penilaian kategori, kemarin.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembang­ unan Lambar Natadjudin Amran dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Syeakhuddin menyambuat rombongan dari Tuba, di ruang rapat Sekincau Sekdakab Lambar, kemarin.

Menurut Natadjudin, dalam rangka integritas pengelolaan lingkungan hidup diperlukan kerjasama seluruh stokholder agar dapat menjaga lingkungan menjadi lebih baik .

Untuk penilaian Adipura terdapat beberapa point antara lain pengelolaan sampah ,kondisi perairan terbuka ,penilaian sekolah termasuk rumah sakit terkait dengan pengelolaan limbah serta hutan kota .

Komitmen Pemkab Lambar dalam pengelola­ an lingkungan hidup diinterasi dalam program unggulan yakni konservasi dan tangguh bencana, keseluruhan implementasi program yang dilakukan untuk menjaga kondisi alam di Lampung Barat yang didominasi dalam hutan lindung sebagai penyangga keseimbangan ekosistem, katanya.

(ADI)

Lampung Barat, FAKTUAL - Dalam ramgka mengajak warga meramaikan rumah ibadah serta meningkatkan kadar keimanan, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat terus meningkatkan Safari Jumat.

“Safari Jumat ini juga kami manfaatkan untuk bersilaturrahim dengan masyarakat dan mendengarkan aspirasi mereka,” ujar Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus saat Safari Jumat di Masjid Baiturrahman Pekon Gunung Ratu, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, kemarin.

Program yang dijanjikan bupati dan wakil bupati hampir semua terealisasi dan dalam

tahapan-tahapan seperti irigasi, infrastruktur dan program keagamaan, pendidikan, kesehatan serta kesehatan. Dalam menjalankan program perlu adanya dukungan berbagai lapisan masya­ rakat agar terlaksana dengan baik, untuk pem­ bangunan masjid dibantu melalui APBD Lambar sebesar 15 sampai 20 juta per masjid, untuk kesehatan ada ambulan hebat yang di gunakan untuk mempermudah masyarakat dan memberikan pelayanan kesehatan serta untuk masyarakat yang di terima di Perguruan tinggi Negeri Fakultas Kedokteran maka biaya kuliah di tanggung Pemkab Lambar, katanya. (ADI)

Bimtek Pembentukan Produk Hukum Daerah Lampung Barat, FAKTUAL - Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesra Lampung Barat (Lam­ bar) Ruspan Anwar membuka Bimtek Pemben­ tukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Lambar Tahun Anggaran 2018 di Ruang Rapat Pakuwon Bappeda setempat, kemarin.

Kegiatan yang dilaksanakan 23-25 Oktober itu bertujuan memberikan pembekalan teknis pada aparatur pekon guna meningkatkan kemampuan dalam menyusun produk hukum pekon yang baik dan benar sesuai undang undang.

Menurut Ruspan Anwar, untuk mencapai tujuan nasional yang tercantum dalam pem­ bentukan Undang Undang Dasar 1945, mencer­ das­kan kehidupan bangsa maka aparatur pe­ merintah pekon sebagai unsur sumber daya

manusia mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengemban tugas pemerintah dan pembangunan.

Untuk menjamin kepastian hukum semua pelaksana kewenangan tersebut tentu perlu dipayungi dalam bentuk suatu produk hukum di tingkatkan Pekon yang baik ,benar ,aspiratif, dan sesuai undang undangan yang berlaku, katanya.

Bimtek ini diselenggarakan dengan latar belakang pemahaman dan kemampuan aparatur pemerintah pekon dalam menyusun produk hukum pekon seperti pertautan pekon, keputusan peratin keputusan LHP yang dilandasan dengan kebutuhan - kebutuhan yang realistis masih kurang memadai, ujarnya.

(TIM)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 473/ Tahun Ke-17/ 5 - 11 November 2018

PESISIR BARAT

19

Pandangan Umum Fraksi DPRD Pesibar Pesisir Barat, FAKTUAL - DPRD Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2019. Yang dipusatkan di gedung Wanita Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat, pada Rabu 31 Oktober 2018.

Dalam kegiatan rapat Paripurna Istimewa itu dihadiri 18 anggota DPRD dari 22 anggota DPRD Pesisir Barat. Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Barat Piddinuri yang didampingi Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pesisir Barat, M.Towil, dan dihadiri Bupati Pesisir Barat DR. Drs. Hi. Agus Istiqlal, SH., MH, Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Drs. Azhari,MM Selain itu dihadairi juga perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten setempat, Kapolres Lampung Barat, AKBP. Doni Wahyudi, SIK serta unsur Forkopimda Kabupaten Pesisir Barat dan Lampung Barat.

Pandangan umum pertama disampaikan dari Fraksi PDIP yang disampaikan melalui Basis Efendi Dahlan menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap Bupati Pesisir Barat terkait penyampaian Nota Keuangan RAPBD pada Paripurna dua hari lalu.

Perihal Usul penganggaran kembali Pembangunan Gedung Kantor Bupati dan SKPD di Tahun 2019, Fraksi PDI Perjuangan Memandang Perlu Peninjauan Kembali, Mengingat Besaran Dana yang Sudah di Anggarkan pada Tahun 2017 dan 2018 dengan Total dana Mencapai Rp.185.000.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Lima milyar Rupiah).

Tentu kita bersepakat rendahnya tingkat pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan dengan besaran dana yang sudah dianggarkan, Berkenaan dengan Hal ini dipandang Perlu Kajian Mendalam Tentang Usul Anggaran Kegiatan tersebut.

Pandangan umum kedua disampaikan dari Fraksi Demokrat DPRD Pesibar yang dibacakan melalai juru bicara Fraksi, April Lizwar bahwa Terkait dengan Rencana Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Kecamatan Pesisir Tengah.

Kami Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Pesisir Barat melihat bahwa pada RAPBD Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat melalui OPD terkait menganggarkan pembangunan Gedung SMP Negeri 1 yang telah dibongkar akibat terdampak pembangunan kantor DPRD Kabupaten Pesisir Barat.

Untuk itu pihaknya sangat mengapresiasi hal tersebut, namun kami menilai bahwa lokasi

yang disiapkan yaitu di Pasar Ulu Kelurahan Pasar Krui sangat tidak repsentatif dan tidak layak. Karena daerah tersebut rawan terhadap bencana alam, baik itu air laut pasang maupun banjir. Serta kami menilai apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat memaksakan pembangunan dilokasi tersebut maka akan menelan biaya tinggi dalam land clearing lahan dan hal tersebut menyalahi prinsip efektif, efisien dan ekonomis.

Harapan kami agar lokasi pembangunan SMP Negeri 1 tersebut ditinjau ulang dan diambil alternatif lain, misalnya dengan mencari lahan baru dilokasi lain ataupun membangun di atas lahan yang sudah ada yaitu di Gedung SMP Negeri 1 Jl. Kesuma Pasar Krui (Didepan Tugu Tuhuk) dengan struktur bangunan bertingkat.

Selanjutnya pandangan umum dari Fraksi Gerindra-PKS, yang disampaikan oleh Martin

Sopian, S.Kom terhadap Nota Pengantar Keuangan RAPBD Tahun 2019 bahwa Berkenaan dengan lokasi sekolah SMP yang akan dibangun sebagai penerapan wajib belajar 12tahun agar dapat dicarikan lokasi yang representatif, dengan kualitas pembangunan yang baik dan tidak berpotenai bencana alam.

Sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi para peserta didik yang merupakan generasi bangsa.

Berkaitan dengan Dinas Kesehatan, dalam program pembangunan dan pengembangan layanan RSUD perlu adanya upaya untuk meningkatkan status RSUD menjadi rumah sakit tipe C yang tentunya harus dilakukan dengan peningkatan pembangunan fasilitas pendukungnya seperti fasilitas gedung untuk pelayanan bedah, pelayanan penyakit dalam, pelayanan kesehayan anak dan pelayanan kebidanan dan kandungan.

Sehingga pasien dari Faskes 1 tidak perlu dirujuk ke luar Kabupaten Pesisir Barat.

Terakhir, pandangan umum dari Fraksi Pesisir Barat Bersatu melalui, Supardi Rudiyanto bahwa agar kiranya dapat dibangun jalan dan jembatan di siring balak pekon suka banjar sampai SP IV Pekon Mon kecamatan ngambur, rehab SD di Pekon Gedung Cahaya Kuningan kecamatan Ngambur.

Juga dapat dibangun jembatan Way Laga (jembatan mendati) di Pekon Mon kecamatan ngambur yang panjangnya ±20 M sebagai akses pertanian dan pengembangan pemukiman.

Mohon kiranya dapat dibangun dan ditingkatkan jalan menuju kuburan pada gang SOTO dan drainase sepanjang jalan Abdul Hamid Pekon Rawas Kec. Pesisir Tengah karena selama ini tergenang dan dapat mengakibatkan kerusakan pada infrastruktur yang ada. (NAS)

Kejari Liwa Sosialisasi TP4D Pesisir Barat, FAKTUAL - Kejaksaan Negeri Liwa Lampung Barat menggelar acara Sosialisasi dan Evaluasi peran dan fungsi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam rangka mengawal dan mendukung keberhasilan jalannya Pemerintahan dan Pembangunan, bertempat di gedung OR Cukuh Tangkil Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat, kemarin.

Hadir dalam acara tersebut, Bupati Pesisir Barat yang diwakili oleh Asisten Bidang Peme­ rintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ir.N.Lingga Kusuma, MP, Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat M.Mansur, SH.,MH, Kasi Intelijen selaku Ketua TP4D Kejaksaan Negeri Lampung Barat Wan Susilo Hadi,SH, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Edwin Kastolani, SH.,MP, Forkopimda Kabupaten Lampung Barat dan Pesisir Barat, Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Para Camat Se-kabupaten Pesisir Barat.

Dalam sambutan Bupati Pesisir Barat yang diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerinthan dan Kesejahteraan Rakyat Ir.N.Lingga Kusuma,MP menyampaikan bahwa pembentukan TP4D adalah berdasarkan instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2016 dan 2017 antara lain untuk meningkatkan upaya pence­ gahan terjadinya tindak pidana korupsi di Instansi Pemerintahan, menekankan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus diletakkan untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat

dengan menjaga kelancaran program pembangunan.berkenaan dengan itu maka Kejaksaan Agung Republik Indonesia meman­ dang perlu memberikan pendampingan kepada pejabat pemerintahan terkait dalam hal akselerasi pembangunan dan program-program strategis pembangunan nasional.

Selanjutnya Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum berperan mendukung keberhasilan penyeleng­ garaan pemerintahan dan pembangunan Nasional di pusat maupun di daerah melalui pengawalan dan pengamanan baik dalam kegiatan perenca­ naan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan, termasuk dalam upaya mendeteksi secara dini serta mengantisipasi terjadinya kesalahan serta mencegah timbulnya penyim­ pangan dan kerugian negara.

Selanjutnya dalam sambutan Bupati Pesisir Barat yang disampaikan Oleh Asisten I Ir.N.Lingga Kesuma, MP menjelaskan bahwa melalui kegiatan ini kami sampaikan apresiasi kepada Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4D), karena dapat membantu mendampingi dan memberikan petunjuk serta pencerahan kepada seluruh aparatur agar dapat melaksanakan program dan kegiatan serta mencegah terjadinya penyelewengan terhadap penggunaan APBN/APBD dan tidak lagi ada rasa keraguan dan kekhawatiran instansi dalam mengelola anggaran agar tidak terjerat kasus korupsi dalam realisasi anggaran. (NAS)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 473/ Tahun Ke-17/ 5 - 11 November 2018

ADVERTORIAL

20