SKM FAKTUAL 464 * 6-12 AGUSTUS 2018 by Uce Nasir

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

Edisi 464/ Tahun Ke-17/ 6 - 12 Agustus 2018

HARGA Rp.12500,-

BENAR BERIMBANG

SEMARAK PESAWARAN PEMICU SEMANGAT HALAMAN

DPMD MESUJI GELAR DEKLARASI DAMAI HALAMAN

JALAN PUTUS JALINBAR SEGERA DIBENAHI HALAMAN

SOAL PENDAFTARAN CALEG

KPU DAN PBB DAMAI

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

OPINI

BENAR BERIMBANG

Edisi 464/ Tahun Ke-17/ 6 - 12 Agustus 2018

Cawa Kham ARTIS CALEG

UCE NASIR

DIBANDINGKAN sebelumnya, pada pesta politik 2019 mendatang, banyak selebritis Indonesia yang menjadi bakal calon legislatif. Sekira 54 artis Indonesia, baik yang telah berkecimpung di unia politik maupun belum telah mendaftarkan diri melalui beberapa partai. Paling banyak dari Partai Nasdem yang mendaftarkan 25 artis menjadi bacaleg. Mereka, Syahrul Gunawan, Nurul Qomar, Diana Sastra, Krisna Mukti, Lucky Hakim, Olla Ramlan, Farhan, Conny Dio, Della Puspita, Mandra, Tessa Kaunang, Krisna Mukti, Okky Asokawati, Manohara, Adly Fayruz, Lucky Perdana, Krisna Mukti, Cut Meyriska, Jonathan Frizzi, Bertrand Antolin, Annisa Bahar, Nafa Urbach, Vicky Shu, Kristina Iswandari, dan Adly Fairuz. Sekitar 10 artis mencalonkan diri melalui partai PDIP. Mereka Krisdayanti, Ian Kasela, Jeffry Waworuntu, Harvey Malaiholo, Lita Zein, Kirana Larasanti, Chicha Koeswoyo, Iis, Sugianto, dan Angel Karamoy. Lalu ada Tommy Kurniawan, Herman gitaris Seventeen, Ivan vokalis Seventeen, Saleh Said Bajuri, Sundari Sukoco, Arzeti Bilbina, dan Zora Vidyanata yang mencalonkan diri melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Raslina Rasidin, Donny Kusuma, Annisa Trihapsari, dan Sultan Djorghi mencalonkan diri melalui Parta Berkarya. Partai Demokrat mengusung dua artis cantik sebagai bacaleg yaitu Dina Lorenza dan Jane Shalimar. Ahmad Dhani juga mendaftarkan diri mencadi caleg melalui Partai Gerindra. Terakhir, Partai solidaritas memiliki caleg yaitu Giring Ganesha. Maraknya kalangan selebritis terjun ke dunia politik bukan hal baru bahkan di antara mereka ada yang menjadi kepala daerah, sebut saja Jimmy Zola, Rano Karno, Dedy Mizwar, dan Pasha “Ungu”. Bahkan komedian Komar, Miing, Eko Patrio, Mandra dan lainnya pernah merasakan “empuknya” kursi Dewan. Kehadiran mereka di blantika dan bursa caleg ada yang lantaran niatan menyumbangkan pikiran an tenaganya demia nusa dan bangsa, namun tidak sedikit pula yang dimanfaatkan partai politik dalam mendongkrak perolehan kursi di legislatif dengan mendompleng popularitas sang artis. Betapa tidak, banyak bacaleg dari kalangan artis tersebut yang sebelumnya sempat membuat heboh lantaran prilaku menyimpang baik dalam urusan rumah tangga maupun etika lainnya. Memang tidak ada larangan artis menjadi caleg maupun partai politik merekrut bacaleg. Di sisi lain, banyaknya kalangan artis yang menjadi bacaleg juga membuktikan belum berhasilnya sejumlah partai politik dalam pengkaderan. Bahkan keberadaan mereka di legislatif juga tidak berdampak besar terhadap tatanan dunia artis di Indonesia. Terlepas dari niat pribadi, rekrutmen bacaleg dari kalangan artis tersebut tidak menutup kemungkinan sebagai upaya mempersiapkan juru kampanye dalam Pilpres mendatang, mengingat masing-masing artis memiliki penggemar begitu banyak yang tersebar di berbagai pelosok negeri. Bukankah Pilpres 2014 banyak kalangan artis yang menjadi relawan pasangan calon presiden? Jika benar, lagi-lagi hanya untuk “memengaruhi” mata dan telinga rakyat alias tetap masih pembodohan bangsa. Rekrutmen caleg sekaligus juru kampanya Pilpres kalangan artis, dari segi biaya justru tidak begitu besar. Jika mereka terpilih menjadi anggota legislatif, tentu partai politik koalasi pengusung presiden dan wakilnya tidak harus meneken kontrak. “Itu sudah menjadi tugas partai.”

l n l n l

Pro-kontra soal kehalalan vaksin rubella membuat masyarakat resah Ada apa di balik vaksin? Bos SGC lagi-lagi mangkir saat dipanggil Pansus Politik Uang DPRD Lampung Apakah harus dijemput paksa?? Oknum LSM pelaku pemerasan terhadap Kepala SMK 1 Bandarlampung mulai menjalani sidang di PN Tanjung Karang Kasih efek jera pak hakim

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

PT. FAKTUAL BERITA LAMPUNG Akta Notaris No.175 Tanggal 20 Januari 2015 (Fahrul Rozi, SH) NPWP No.: 71.987.123.8-322.000 No. AHU : 0002986.AH.01.01 TAHUN 2015 Anggota SPS : No.32/Kep/I/2015

JK, Cawapres dan Kenegarawanan

ERINDO sedang meng ajukan gugatan ke MK terhadap pasal 69 huruf n Undang-Undang No mor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menyatakan bahwa calon presiden-calon wakil presiden belum pernah menjabat sebagai presiden dan wakil presiden selama dua kali masa jabatan yang sama. Perindo merasa dirugikan oleh pasal tersebut karena menghalangi mereka untuk mengajukan wakil presiden Jusuf Kalla sebagai Cawapres 2019. Bahkan Kalla telah mendaftar kan diri menjadi pihak terkait uji materi tersebut pada Jumat (20/7/2018). Jika uji materi tersebut dikabulkan MK, maka peluang Jusuf Kalla (JK) mencalonkan dirinya sebagai cawapres di Pilpres 2019 akan terbuka. Ini berarti untuk ketiga kalinya JK berkontestasi sebagai RI-2 di panggung perpolitikan nasional. Hanya saja, tidak sedikit pihak yang menunjukkan sinisme dengan gugatan Perindo dan rencana pen calonan JK tersebut. Bukan apa-apa, beberapa waktu sebelumnya wartawan senior terkemuka, John Mc-Beth dalam tulisannya di situs Asia Times sempat memprediski bahwa Jokowi dan JK berpeluang kembali bersama di Pilpres 2019. Alasannya karena ada kesulitan tersendiri bagi Jokowi untuk memilih cawapres yang dapat membantu mengamankan pemilih tradisional muslim. Dan JK dianggap sosok yang tepat sebagai tokoh repre sentasi umat Muslim. Tak lama berselang JK pun meres ponsnya dengan tegas bahwa dirinya tidak akan mencalonkan diri lagi sebagai cawapres di Pilpres 2019. Selain pertimbangan umur dan rege nerasi, JK ingin lebih banyak meng habiskan waktunya bersama keluarga (Kompas.com 13/2/2018). Tidak itu saja, pada saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) Kedaulatan Bangsa Menuju Satu Abad Kemerdekaan tahun 2017 lalu yang kebetulan juga dihadiri penulis, JK juga sudah me nyatakan bahwa ia tidak akan maju lagi sebagai wapres di 2019. Alasannya sama, biar regenerasi kepemimpinan bisa berjalan. Kenapa berubah? Lalu kenapa JK bisa berubah pen dirian menjelang akhir pendaftaran capres-cawapres? Adakah dinamika politik aktual yang memicu JK berubah sikap dan pendiriannya? Atau ada kekuatan lain di luar dirinya yang ingin agar JK melanjutkan menduduki kursi cawapres periode berikutnya? Kita tentu tak tahu persis apa sebenar nya yang terjadi pada diri JK. Menurut kuasa hukumnya, Irman Putrasidin,

JK pada akhirnya akan mencalonkan diri sebagai cawapres di 2019 jika rakyat menghendakinya. Artinya, demi kepentingan kebangsaan (sebagaimana alasan belakangan yang sering terlontar dari orangorang di sekitarnya) JK sudah mempertimbangkan matang-matang rencana politiknya tersebut untuk maju di Pilpres 2019. Sayang saja, rencana ini mendapat sorotan dari beragam kalangan. JK dinilai tidak menun j u k kan

JK berubah hanya karena alasan kepentingan kebangsaan, karena itu masih debatable. Tentu akan ada pihak yang secara kritis memperta nyakan, kepentingan kebangsaan yang bagaimanakah itu? Bukankah roh dari pasal pada Undang-Undang Pemilu yang digugat ke MK itu adalah demi mewujudkan kepentingan kebangsaan: yakni menciptakan kesempatan yang sama terhadap setiap warga negara untuk berpar tisipasi dalam politik kontestasi dan juga untuk menjaga murwah kekua saan dari praktek-praktek otorita rianisme yang berimplikasi buruk bagi pembangunan demokrasi dan kemaslahatan bangsa.

konsistensi sikapnya untuk membuka jalan lapang bagi terciptanya regenerasi kepemim pinan di bangsa ini. Tidak hanya itu saja, yang paling ditakutkan dari rencana majunya JK ini adalah soal ancaman demokrasi kita yang bakal terperangkap atau mundur kembali ke zaman otoritarianisme Orde Baru. Kita tahu semangat kebatinan yang melandasi lahirnya pasal 69 huruf n Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu tidak lain untuk menghindari pemusatan kekuasaan pada sosok-sosok tertentu saja seba gaimana terjadi di era Orde Baru yang ketika itu memberikan keistime waan kursi kekuasaan kepada Soe harto selama 32 tahun. Kekuasaan yang terlalu lama memusat pada figur tertentu akan berimplikasi pada munculnya kekuasaan yang otoriter, semena-mena, yang antikritik. Mentalitas kekuasaan seperti ini jelas tidak baik bagi perkembangan politik dan demokrasi. Lord Acton sudah mengingatkan bahwa kekuasaan itu cenderung korup. Artinya kecanduan terhadap kekuasaan selalu berpotensi untuk menjerumuskan kekuasaan yang diduduki itu pada penyalah gunaan yang sistemik yang memeng aruhi komitmen pemimpin tersebut pada rakyat. Tidak logis juga kalau pendirian

Menjadi negarawan Kita lebih mengharapkan JK seba gaimana janjinya semula turun tahta dan menjadi bapak bangsa dari balik layar yang bertugas mengawal dan mengarahkan biduk kekuasaan pada jalur yang benar. Bukankah itu juga bagian dari pengabdian kepada bangsa dan negara. Selama ini kita mengalami kekeringan atmosfir yang memberikan contoh baik dan teladan positif di mana para tokoh bangsa bisa memerankan dirinya menjadi pemandu bagi perjalanan peme rintahan tanpa harus duduk langsung di kursi pemerintahan. Alih-alih menjadi tokoh bangsa atau negarawan, para bapak bangsa kita malah lebih suka merecoki pemerintahan dengan pelbagai kritikan tendensius, cibiran yang pada akhirnya hanya menim bulkan kegaduhan di masyarakat. Negara kita butuh sosok negarawan yang arif, bijaksana yang selalu memberikan spirit bagi bangsa untuk menatap masa depan bangsa dengan pikiran-pikiran positif, bukan dengan wejangan-wejangan dan argumenargumen yang penuh dengan provo katif dan yang kerap melemahkan iman kebangsaan kita. Kita semua yakin JK punya kapasitas yang handal untuk memerankan posisi tersebut karena ditunjang dengan pengalaman di pemerintahan dan sejumlah prestasi yang ditorehnya selama ada bekerja di rezim pemerintahan. Suara dan nasihat profetik dan kenabiannnya pasti akan selalu ditunggu-tunggu oleh pemimpin dan seluruh rakyat Indonesia. Kita ingin demokrasi di negara ini terus berproses secara normal menuju kematangan lewat sirkulasi kepemimpinan yang dinamis dan berkualitas. Jazad pengalaman buruk Orde Baru sudah harus dikuburkan dalam-dalam. Tak perlu lagi semua keburukan itu dibiarkan menghan tui perjalanan kebangsaan kita. ***

Oleh : Asruddin P Peneliti Politik

Ombudsman : Hi. Ahmad Rio Teguh, Ariyansah SH. Pemimpin Umum/Perusahaan : Uce Nasir Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab : Dadang Saputra Redaktur Pelaksana : Yulizar Kundo Redaktur : Subki Roni, Elwin Sianturi, Muammar Habie Y, Ahmad Sidik. Sekretaris Redaksi : Angga Saputra Penasehat Hukum : Mahdalena,SH., Serly Aprilia,SH.,MH. Provinsi : Angga Saputra, Asnaini, Zen, Gani Bazar, Firmansyah Lampung Timur : Damiri (Ka.Biro), Drs. A.Wahid, Mustafa Lampung Tengah Wilayah Timur : Berliansyah (Ka.Biro) Lampung Tengah (Gayabaru) : Johanda S : Lampung Selatan : - Biro Pringsewu : Made Setiawan,Subali, Budi Karyadi, Supriyanto. Biro Pesawaran : Nasrin (Kabiro), Iwan S, Bustromi, Ngatijo. Biro Tanggamus : Dodi Kasuma (Kabiro), Andi Raya Biro Way Kanan : Rusdi,S.Sos. (Kabiro), Herman, Usman Hadi, Jefri Julfan Biro Pesisir Barat : Nasiarudin (Kabiro), Amirudin. Biro Lampung Barat : Adi Suwiknyo (Ka. Biro). Biro Mesuji : Tabrani (Ka.Biro). Tulang Bawang : Muhtar (Ka.Biro), Hermansyah. Biro Tulang Bawang Barat : - Perwakilan Jambi : Chandra Andesta (Kaper), OKU Raya : Anton Saputra Perwakilan Jabodetabek : Rio Andaru (Kaper) Perwakilan Banten : N Iskandar (Kaper) Manager Umum : Tia Amelia Manager Keuangan : Windri Widiarti Promosi dan Iklan : Oma Amanah Tarif Iklan : Rp. 4000,- Per Baris (Min. 3 Baris Max. 10 Baris) Umum Display Rp.10.000,-/mmk(BW), Rp.16.000,-/mmk (Full Colour), Harga Belum Termasuk PPN 10% Harga Eceran : Rp. 12.500,- (luar kota tambah ongkos kirim) No. Rekening : BCA: 0230929033 BRI: 5798-01-011580-53-6 BUKOPIN : 0505004943 Bank Lampung : 3910304112917 a.n UCE NASIR Penerbit : PT. Faktual Berita Lampung Alamat Redaksi Pemasaran : Jl.Sisingamangaraja No.44 Bandar Lampung. Hp.0853 8427 1117 - 0812 7224 5525 Alamat Biro Bandar Lampung : Perum Wana Asri. Jl.Tata Lestari Blok C4/9 Beringin Jaya Kemiling Bandar Lampung. Email : ucenasir.faktualnews@gmail.com Website : www.faktualnews.com Percetakan : Media Tanjung Karang Jl. Duku No.4 Pasir Gintung Bandarlampung (0721) 5600 454 / 256 169 (isi diluar tanggung jawab percetakan)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

UTAMA

BENAR BERIMBANG

Edisi 464/ Tahun Ke-17/ 6 - 12 Agustus 2018

Soal Pendaftaran Caleg, KPU dan PBB Damai

Jakarta, FAKTUAL - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Partai Bulan Bintang (PBB) akhirnya sepakat mengakhiri perseteruan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait sengketa pendaftaran bakal caleg DPR untuk Pemilu 2019. KPU sepakat memproses bakal caleg PBB, dalam mediasi yang digelar Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Sebelumnya, PBB mengajukan sengketa lantaran KPU tidak menerima berkas bakal caleg di 24 daerah pemilihan (dapil). “Yang ini selesai,” ucap anggota Bawaslu Rahmat Bagja di kantornya, Jakarta, kemarin. Rahmat mengatakan KPU siap memproses bakal caleg PBB di 22 dapil. Sementara dua dapil lainnya, akan diperbaiki dahulu PBB karena belum memenuhi syarat keterwakilan perempuan. “Jadi dua dapil yang belum selesai itu, duaduanya ada di Jawa Barat,” ujar Bagja. Bagja enggan mengatakan ada pihak yang lalai dalam proses pendaftaran bakal caleg DPR. Baik itu KPU maupun PBB. Menurut Bagja, jauh lebih baik fokus untuk merealisasikan apa yang sudah disepakati. “Kita enggak bisa bicara itu dong, kan pihakpihak sudah menyepakatinya,” ucap Bagja. KPU sempat menolak berkas caleg DPR yang diajukan PBB untuk 24 daerah pemilihan (dapil). Alasan mereka saat itu PBB menyerahkan berkas lebih dari batas waktu yang ditentukan, yakni Selasa 17 Juli pukul 24.00 WIB. PBB lantas mengajukan sengketa atas sikap KPU tersebut ke Bawaslu. Sengketa berlanjut ke meja mediasi. Bawaslu berada dalam posisi penengah. Pada mediasi yang pertama, KPU dan PBB gagal mencapai kata sepakat. Bahkan, Sekjen PBB Afriyansyah Ferry Noer marah kepada dua Komisioner KPU Ilham Saputra dan Evi Novida Ginting. Ferry merasa PBB selalu menjadi partai yang dizalimi. Padahal, menurutnya, ada pula partai lain yang melanggar namun tidak diberikan tindakan seperti yang dilakukan KPU terhadap PBB.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mehendra berencana melaporkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Sebab, KPU dinilai tak adil dan diskriminatif kepada pihaknya selama tahapan Pemilu 2019. Sebelumnya, KPU menolak berkas pendaftaran bakal caleg DPR PBB di 24 daerah pemilihan (dapil) lantaran berkas diserahkan lebih dari batas waktu yang ditentukan. “[Akan membuat] Laporan di Bareskrim karena menganggap ada perlakukan tidak adil yang diperlakukan oleh KPU,” kata Yusril, usai mediasi dengan KPU, di kantor Bawaslu, Jakarta. Yusril tidak merinci komisioner KPU yang

akan dilaporkan. Dia hanya mengaku telah memiliki bukti. Selain itu, sudah ada petinggi partai politik lain yang bersedia menjadi saksi. “Bersedia bersaksi bahwa mereka juga melakukan kekurangan, terlambat. Bahkan, jauh lebih parah daripada yang dialami PBB,” ucap dia. “Karena ada perlakuan diskriminatif ada kecurangan seperti itu terpaksa kami harus laporkan polisi tindakan KPU itu,” kata Yusril. Dalam mediasi dengan PBB itu, hanya ada dua komisioner KPU yang hadir, yaitu Ilham Saputra dan Evi Novida Ginting. Mediasi itu hanya berlangsung sekitar setengah jam. Menurut Yusril, kehadiran dua komisioner

KPU tersebut tidak dapat mempresentasikan dan tidak bisa mengambil keputusan atas nama KPU. Kecuali, jika Ketua KPU Arief Budiman memberikan surat kuasa kepada dua Ilham dan Evi sebagai perwakilan KPU. Sayangnya, kata Yusril, Ilham dan Evi tidak dapat menunjukkan surat kuasa maupun surat tugas dari ketua KPU. Begitu pula sejumlah anggota biro hukum KPU. “Presiden saja ngasih surat kuasa ke Mensesneg. Beri kuasa kepada advokat untuk mewakili di persidangan. Masak KPU menunjuk biro hukum tanpa surat kuasa,” kata Yusril. “Jadi kami tidak mau untuk apa mediasi dengan orang ini,” katanya. (TIM)

Pemeras Kepala SMK1 Disidangkan Bandarlampung, FAKTUAL - Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peduli Pendidikan dan Pembangunan (PPP), pelaku pemeras terhadap kepala SMK 1 Bandarlampung, Deni Fitriawan, diadili di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, Bandarlampung, Rabu (1/8/2018). Deni Fitriawan selaku terdakwa pemeras SMKN 1 Bandarlampung, tertunduk lesu mendengarkan dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntutu Umum (JPU) Alex. JPU mendakwa warga Jalan Pangeran Antasari, Kelurahan Kali Balau Kencana, Kecamatan Kedamaian, Bandarlampung itu dengan Pasal 369 ayat (1) KUHP. “Terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara hukum, memaksa orang dengan kekerasan sebagaimana pasal 369 ayat (1) KUHP,” ucapnya. Dalam dakwaannya, JPU menjelaskan, perbuatan tersebut berawal saat terdakwa mengirim surat mengatasnamakan LSM PPP ke Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMK N) 1 Bandarlampung. Surat tersebut berisi pihak sekolah telah mela kukan pungutan liar (pungli) biaya pindah sekolah dan uang administrasi. “Biaya pindahan per-siswa sekira Rp7 juta dan biaya administrasi Rp5 juta,” katanya. Menurut JPU, dalam surat tersebut

jika tidak dituruti maka terdakwa akan melakukan orasi dan melaporkan perbuat an tersebut kepada polisi dan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). “Saksi Edi Harjito, kepala sekolah kebingungan dan memberitahukan kepada komite sekolah untuk menyelesaikan permasalahan tersebit. Hingga akhirnya saksi Uce Nasir sebagai komite sekolah menghubungi terdakwa dan terjadi negosiasi harga,” katanya. Karena tak ingin didemo lantaran merusak citra sekolah, kemudian kepala sekolah dan komite sekolah menyetujui permintaan terdakwa dengan memberikan uang Rp7 juta. “Awalnya, terdakwa meminta Rp7 juta dan pihak sekolah hanya bisa mem berikan Rp5 juta. Keesokan harinya uce Nasir kembali menghubungi Deni Fitriawan dan ia meminta Rp 24 juta Setelah itu Edi Harjito dan Uce Nasir menyanggupi Rp12 juta. Dan akhirnya ketiganya bertemu di depan masjid Jalan Pangeran Antasari, Bandarlampung, saat uang diserahkan terdakwa langsung ditangkap polisi,” katanya. Sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. JPU mendatangkan dua saksi, kepala Sekolah dan Komite Sekolah. (TIM)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 464/ Tahun Ke-17/ 6 - 12 Agustus 2018

BANDARLAMPUNG

Gubernur Lantik Kepala Perwakilan BPKP Bandar Lampung, FAKTUAL - Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo melantik Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung. Pelantikan dan serah-terima jabatan Kepala BPKP Lama Sally Salamah kepada Kepala BPKP baru Kisyadi, S.E, M.Si dilakukan di Balai Keratun Provinsi Lampung, Rabu (1/8) siang. Dalam sambutannya Gubernur Ridho Mengucapkan terimakasih kepada Sally Salamah atas kinerja dan dedikasinya selama ini sebagai Kepala BPKP Lampung. Tidak Lupa, Gubernur Ridho juga mengucapkan Selamat kepada Kisyadi sebagai Kepala BPKP Lampung yang baru. Ridho berharap, kedepan dibawah kepemim pinan Kisyadi, BPKP Lampung dapat bekerja sama dengan lebih maksimal bersama Pemerintah Provinsi Lampung dalam hal pembangunan sesuai dengan fungsi dan tugasnya. “Saya berharap peran BPKP dapat terus ditingkatkan terutama dalam menjawab dinamika yang berkembang di masyarakat. Diantaranya adalah dalam hal Mengawal program-program strategis baik yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Lampung,” ucapnya. Adapun peran serta yang dimaksud oleh Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo diantaranya adalah mengawal pelaksanaan pembangunan seperti Jalan tol, Bendungan, Kawasan Industri Maritim, infrastruktur dan lainnya. BPKP diharapkan dapat memberikan pertimbanganpertimbangan dari sudut pandang pengawasan sehingga dapat meminimalisir permasalahanpermasalah yang mungkin terjadi. Gubernur Ridho juga berharap BPKP dapat terus berkontribusi dalam membangun akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja

pemerintah daerah. Berkaitan dengan akunta bilitas pengelolaan keuangan daerah sampai dengan saat ini jumlah pemerintah daerah

Balitbangda Gelar FGD untuk Selamatkan Warisan Budaya Lampung

Bandar Lampung, FAKTUAL - Badan Pene litian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Lampung menggelar Focus Group Disscusion (FGD) yang membahas warisan budaya bukan benda atau Intagible Cultural Heritage yang diselenggarakan di Aula Nuwono Tasya Jalan Perwira Nomor 9 Rajabasa, Bandar Lampung, Rabu (1/8/2018). FGD tersebut dipimpin Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung Mulyadi Irsan dengan mengundang utusan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Dinas Pariwisata Provinsi Lampung, Dewan Kesenian Lampung (DKL), Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Lampung dari Komisi Kemaritiman, Ekonomi Kreatif dan Pariwisata, Tenaga Ahli Pemprov Lampung yang diwakili oleh Ir. Ansory Djausal, ahli di bidang budaya dan pariwisata, serta beberapa pejabat dan staf di lingkup Balitbangda Provinsi Lampung. Dalam pembahasannya, FGD menyoroti Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang pengesahan Convention for Safeguarding

of Intagible Cultural Heritage bahwa warisan budaya bukan benda Provinsi Lampung. “Warisan budaya ini telah ditetapkan yaitu untuk kain ada Tenun ikat Inuh dan manuaro, untuk sastra lisan warahan/wawaghahan, untuk perayaan Tuping, dan untuk perayaan ada Kekiceran yang merupakan tarian dari Pesisir Barat,” ujar Mulyadi Irsan. Sementara budayawan Lampung Anshory Djausal mengatakan Indegeneous people di Lampung sudah ada sejak 3500 tahun yang lalu. Warisan budaya ini, menurut Anshory harus dilindungi karena merupakan kekayaan Lampung. “Kita harus secara konsisten melin dungi warisan budaya dan mengawal pem bangunan,” kata Anshory. Acara FGD ini sendiri merupakan arahan Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo yang secara konsisten melestarikan adat dan budaya di masyarakat Lampung. Dalam berbagai kesempatan Gubernur mengatakan kekayaan budaya Lampung telah mengisi khasanah budaya nasional yang harus ditanamkan kepada generasi muda. (AGA)

yang telah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI adalah 13 Pemda dari 16 Pemda yang ada di Wilayah

Provinsi Lampung. Dan diharapkan jumlah Pemda yang memperoleh opini WTP terus meningkat. (AGA)

Penyaluran Hewan Kurban Diharapkan Meningkat Bandarlampung, FAKTUAL - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung berharap realisasi dana dalam penyaluran herwan qurban tahun 2018 meningkat dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 lalu Pemprov Lampung melalui para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), berhasil mengumpulkan dana lebih dari Rp454 juta. “Ini agenda rutin setiap tahun yang dilakukan Pemprov Lampung dalam menyongsong perayaan Idul Adha/Idul Qurban. Dikumpulkan dari semua SKPD maupun instansi vertikal di Lingkungan Pemprov Lampung,” ujar Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Lam pung, Hery Suliyanto saat memimpin Rapat Pembahasan Penyaluran Hewan Qurban tahun 2018, di Ruang Sungkai, Balai Keratun, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Kamis (2/8/2018). Hery mengatakan dari jumlah hasil dana yang terkumpul, nantinya para pihak SKPD bisa menyetorkannya melalui Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung selambatlambatnya pada tanggal 15 Agustus 2018. Untuk pendistribusiannya, Hery menyebutkan akan menggandeng pihak-pihak terkait seperti Panitia Hari Besar Islam (PHBI), Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan juga Pondok Pesantren, agar

penyaluran hewan qurban tepat sasaran. “Pendistribusiannya kita akan meminta kepada pihak PHBI, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Pondok Pesantren. Semuanya akan kita undang untuk bagaimana layaknya hewan qurban ini disalurkan kemana dan kepada siapa. Kita akan distribusikan diseluruh wilayah Lampung, yang terpenting nantinya merata di 15 Kabupaten/Kota,” katanya. Hery menuturkan tidak ada target dari jumlah dana yang terkumpul, akan tetapi jauh lebih baik bilamana dana tersebut setara atau mungkin mampu melebihi angka dari tahun sebelumnya. “Kita menghimbau kepada seluruh SKPD untuk menyisihkannya, tidak menargetkan, harus ikhlas. Berapa kemampuan dari masingmasing SKPD, komunikasikan dengan Biro Kesejahteraan Sosial. Kita harapkan seperti tahun yang lalu, tapi kalau bisa jangan sampai menurun. Pada pertemuan hari ini, saya tidak akan mau memaksakan,” ujarnya. Khusus kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan Biro Perekonomian, Hery mengatakan untuk kembali mampu menghimpun sumbangan hewan kurban kepada para perusahaan seperti tahun sebelumnya. (AGA)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 464/ Tahun Ke-17/ 6 - 12 Agustus 2018

BANDARLAMPUNG

Gubernur Ajak Masyarakat Sukseskan Imunisasi Campak dan Rubella

Bandarlampung, FAKTUAL--Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo mengajak seluruh masyarakat Lampung mensukseskan Kampanye Imunisasi Campak Rubella di Provinsi Lampung dengan cakupan tinggi minimal >95% yang merata dan berkualitas. Pesan Gubernur tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Lampung Hery Suliyanto saat mewakili Gubernur dalam acara Pencanangan Kampanye Imunisasi Measles Rubella (MR) / Massal Campak Rubella dan Introduksi Vaksin MR Tingkat Provinsi Lampung, di Lapangan Krida Yuana, Desa. Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Pesawaran, Rabu (1/8/2018). Menurut Hery, Provinsi Lampung sendiri mempunyai sasaran yang harus diimunisasi yakni sebanyak lebih dari 2,2 juta orang anak, dimana ini merupakan sasaran terbesar keempat di Indonesia setelah Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Sumatera Selatan. “Pencanangan ini merupakan bukti komitmen kita bahwa Provinsi Lampung siap mensukseskan

program Imunisasi di Indonesia untuk menye lenggarakan Kampanye Imunisasi Campak Rubella yang akan dilaksanakan mulai hari ini tanggal 1 Agustus 2018 di sekolah dan dilanjutkan sampai dengan tanggal 30 September 2018 di Posyandu atau fasilitas pos pelayanan kesehatan terdekat,” ujar Hery. Hery mengatakan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mencapai Eliminasi Penyakit Campak dan Kontrol Rubella/kecacatan bawaan akibat Rubella (Congenital Rubella Syndrom/ CRS) pada tahun 2020, maka perlu dilakukan beberapa strategi Nasional melalui beberapa kegiatan untuk mewujudkannya. Hal tersebut juga berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/45/2017 tentang Pelaksanaan Kampanye dan Introduksi Imunisasi Campak Rubella/Measles Rubella di Indonesia. Rangkaian kegiatan tersebut telah di Iak sanakan pada tahun 2017 dan tahun 2018 deng an tahapan, yakni pemberian imunisasi tambahan Campak dan Rubella (MR) dengan melakukan

Kampanye MR dengan sasaran usia 9 bulan s.d <15 tahun telah di awali di Pulau Jawa pada bulan Agustus dan September tahun 2017. “Untuk Provinsi di luar Pulau Jawa termasuk Provinsi Lampung yang masuk dalam Phase II Pelaksanaan Kampanye Imunisasi Campak Rubella (Measles Rubella) pada bulan Agustus dan September 2018,” katanya. Selain itu, dilakukan kegiatan peralihan pemakaian vaksin Campak yang selama ini dipakai dalam pelaksanaan Imunisasi rutin di ganti dengan Measles Rubella (MR) atau dikenal dengan Introduksi vaksin Measles Rubella ke dalam pelaksanaan imunisasi rutin pasca Kampanye Imunisasi Campak Rubella (Measles Rubella). Hery menuturkan Pemerintah di semua jenjang telah menyiapkan segala Sumber Daya yang diperlukan. Selanjutnya peran organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, tokoh agama, tokoh masyarakat serta peran aktif semua pihak sangat diharapkan dalam peng gerakan masyarakat.

Ini dilakukan agar semua sekolah TK/ RA,SD/ MI,SMP/ MTs dan anak-anak berkebutuhan khusus/SLB untuk mendapatkan Imunisasi Campak Rubella pada bulan Agustus 2018. “Sedangkan anak usia 9 bulan sampai dengan anak usia <4 tahun dan kelompok anak rentan agar di bawa ke Posyandu atau pos pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan Imunisasi Campak Rubella pada bulan September 2018,” katanya. Pada kesempatan tersebut, hadir Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Yustin Ridho Ficardo yang menyaksikan penyuntikan imunisasi MR secara simbolis kepada delapan orang anak. Masing-masing anak akan mendapatkan hadiah berupa sepeda. Tidak ketinggalan, putri bungsu Yustin, Aisha Ratu Medina Ficardo juga mengikuti imunisasi MR. Hal senada dikatakan Yustin untuk menghim bau kepada orang tua, agar mengajak putra putrinya mulai dari pendidikan TK, SD, dan SMP untuk melakukan Imunisasi MR dimasingmasing sekolah pada bulan Agustus 2018 ini. “Mengajak juga para orang tua yang memiliki balita mulai usia 9 bulan hingga <4 tahun untuk melakukan imunisasi ke posyandu pada bulan September 2018,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Reihana mengatakan Imunisasi MR ini adalah halal dan aman bagi anak-anak. “Alhamdulilah kalau kami di Provinsi Lampung selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung dan sudah ada fatwa dari MUI dan insyallah halal. Di Provinsi Lampung alhamdulillah sejauh ini tidak ada yang tidak mau diimunisasi karena menganggap itu tidak halal, semua yang datang siap untuk diimunisasi,” ujarnya. Untuk SDM yang dibutuhkan dalam melakukan penanganan imunisasi MR di Provinsi Lampung, Reihana menyebutkan sudah semuanya tersebar di Puskesmas maupun Posyandu diseluruh Provinsi Lampung. “SDM kita semuanya sudah tersebar di Puskesmas, dan Posyandu. Jadi semua sudah kami siapkan,” katanya. Apresiasi disampaikan Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona atas dipilihnya Kabupaten Pesawaran sebagai tempat pencanangan Kampanye Imunisasi MR tersebut. “Kabupaten Pesawaram mungkin memiliki indikator-indikator tertentu sehingga pencanang an ini dilaksanakan di Kabupaten Pesawaran ini. Saya berharap pencanangan hari ini tentunya yang pasti membawa dampak yang lebih baik lagi didunia kesehatan Kabupaten Pesawaran dan Provinsi Lampung pada umumnya,” ujarnya. (AGA)

BALKS Kemensos RI Visitasi ke-52 LKSA

Bandarlampung, FAKTUAL - Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (BALKS) Kementerian Sosial RI menurunkan Tim akreditasi sebanyak 9 orang asesor ke Provinsi Lampung dari 23 sd 31 Juli 2018. Para asesor tersebut langsung terjun ke 52 LKSA untuk melakukan visitasi sekaligus pembinaan. “Pada 2019 ini saya mentargetkan seluruh LKSA di Lampung yang terdaftar sudah terakreditasi semua,” kata Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Sumarju Saeni, di ruang kerjanya, kemarin. “Akreditasi ini penting untuk menghindari kemungkinan adanya fasilitas yang tidak layak serta kemungkinan pengasuhan yang tidak sesuai standar di LKSA,” katanya. Sumarju berharap, hasil akreditasi LKSA tersebut dapat segera direspons oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota agar dapat menindaklanjuti berupa kelengkapan sarana/prasarana, administrasi maupun teknis penanganan agar dapat segera dilaksanakan. Di sisi lain, Sumarju mengaku mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat yang telah memberikan layanan pengasuhan anak, baik melalui LKSA maupun non LKSA. Meski demikian,

standar pengasuhan dan kelayakan infrastruktur pendukung tetap harus terpenuhi. Oleh karena itu, monitoring dan dukungan pemerintah daerah sangat dibutuhkan agar upaya pelaksanaan PP Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pengasuhan Anak dapat dimaksimalkan. “Semoga LKSA yang mengikuti akreditasi dapat lulus semuanya; mengingat seminggu sebelumnya telah dilakukan pembinaan teknis,” kata mantan kepala Dinas Kominfo. Di tempat yang sama Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Ratna Fitriani mengatakan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah tersebut, bahwa pelaksanaan pengasuhan anak bertujuan untuk terpenuhinya pelayanan dasar dan kebutuhan setiap anak akan kasih sayang, kedekatan, keselamatan, kesejahteraan, dan hak-hak sipil anak; dan diperolehnya kepastian pengasuhan yang layak bagi setiap anak. LKSA yang sudah terdaftar pada Dinas Sosial Provinsi Lampung sekira 200 lembaga. Sedangkan yang telah mendapatkan sertifikasi pada 2017 sekira 107 lembaga. Pada 2018 sekira 52 LKSA telah mengikuti akreditasi, katanya. (RLS)

FAKTUAL BENAR BERIMBANG

Edisi 464/ Tahun Ke-17/ 6 - 12 Agustus 2018

PESAWARAN

SURAT KABAR MINGGUAN

Semarak Pesawaran Pemicu Semangat Pesawaran, FAKTUAL - Bupati Pesawaran, Lampung, Dendi Ramadhona mengharapkan Semarak Pesawaran 2018 menjadi pemacu semangat instansi terkait dan masyarakat, agar lebih banyak berbuat untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Menurut Dendi saat penutupan Semarak Pesawaran 2018, dalam rangka peringatan HUT ke-11 Kabupaten Pesawaran, di halaman kantor bupati setempat, kemarin, melalui kegiatan tersebut dapat menjadi perhatian dan tanggung jawab semua. Semarak Pesawaran ini benar-benar menjadi milik masyarakat dan berdampak positif bagi kemajuan daerah. “Sesuai dengan tema, Natural Lauster of Pesawaran, diharapkan menjadi langkah kita untuk semakin semangat dalam membangun kabupaten Pesawaran, untuk kedepannya lebih baik lagi,” tuturnya. Dendi juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah membantu terselenggaranya semarak Pesawaran 2018 tersebut. “Atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Pesawaran, saya sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggitingginya, khususnya kepada panitia penyeleng gara, seluruh OPD, BUMN, pihak swasta, sponsor, pihak keamanan, baik TNI/Polri maupun organisasi kemasyarakatan. Sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan sukses,” ujarnya. Diketahui, hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Pemprov Lampung Herlina, seluruh jajaran Forkopimda dan pejabat Pemkab Pesawaran. Serta para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan undangan. Raup Rp 800 Juta Selama Semarak Pesawaran berlangsung, Kabupaten Pesawaran meraup Rp 800 juta, Sekertaris Daerah Kabupaten Pesawaran Kesuma Dewangsa, selaku ketua pelaksana menjelaskan, banyak sekali aktivitas yang terjadi selama penyelenggaraan pameran, seperti aktivitas ekonomi yang merupakan pertemuan langsung antara pembeli dan penjual atau antara konsumen dan produsen. Proses terjadinya transaksi ini tentunya juga

merupakan suatu hal yang positif dalam hal pendapatan daerah guna kesejahteraan masyarakat khususnya warga Kabupaten Pesawaran, kata dia, pada penutupan Semarak Pesawaran tahun 2018, di lapangan pemkab setempat, kemarin malam. Kesuma Dewangsa mengatakan, berbagai kegiatan dan lomba telah dilaksanakan untuk menyambut dan memeriahkan HUT ke-11 Kabupaten Pesawaran yang dilaksanakan 1 Juli hingga 1 Agustus 2018, “Seperti kegiatan olahraga, pelayanan kesehatan, kegiatan seni dan budaya, edukasi, sampai dengan bazar dan pameran kita gelar

agar masyarakat Kabupaten Pesawaran dapat merasakan dan berpartisipasi secara langsung dalam Semarak Pesawaran 2018,” katanya. Dia mengatakan, Semarak Pesawaran merupakan wahana untuk melihat berbagai hasil-hasil program pembangunan yang dilaksanakan oleh dinas/instansi dan kecamatan. “Untuk jumlah pengunjung sejak dibukanya Semarak Pesawaran 2018 tanggal 27 Juli lalu, terus mengalami peningkatan yang sangat singnifikan dari hari ke hari. Terlebih lagi pada Rabu malam yang lalu saat artis ibu kota ikut meramaikan Semarak Pesawaran,” ujarnya. Kusuma juga menyampaikan terima kasih

kepada seluruh OPD, BUMN, Pihak Swasta, Sponsor, pihak keamanan baik dari TNI/POLRI dan Organisasi Kemasyarakatan, serta seluruh masyarakat yang telah bekerjasama dan ikut berpatisipasi dalam mendukung pelaksanaan Semarak Pesawaran 2018. “Atas nama segenap panitia, saya mengucap kan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pesawaran yang telah bekerjasama dan ikut berpatisipasi serta turut mendukung secara aktif dalam pelaksanaan Semarak Pesawaran 2018 ini, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik,” katanya. (RIN)

Pendidikan Karakter Harus Sejak Dini BPK Periksa Pesawaran, FAKTUAL - Pada usia 0 sampai 6 tahun diyakini sebagai periode keemasan (Golden Ages) dalam membangun karekter dan kecerdasan komprehensif, sehingga penguatan pendidikan karakter sudah harus dimulai sejak anak lahir, penting bagi anak untuk dapat mengenali berbagai aspek perkembangan tentang kepribadian, psikomotor dan kognitif. Menurut Bunda Paud Kabupaten Pesawaran Nanda Indira Dendi, saat Lomba Semarak Mewarnai dalam rangka hari jadi ke-11 Kabupaten Pesawaran tahun 2018, kemarin, melalui lomba itu diharapkan siswa-siswi pendidikan anak usia dini (TK, KOBER, TPA, dan SPS) yang ada di Kabupaten Pesawaran dapat mengembangkan bakat, meningkatkan kompetensi dan kreatifitas serta termotivasi untuk belajar lebih banyak tentang seni. Selaras dengan hal itu, kata Nanda, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan pendidikan yang mendasar dan strategis dalam pembangunan sumber daya manusia. “Saya katakan demikian karena anak-anak merupakan aset masa depan bangsa, dan kemajuan bangsa ada di pundak generasi muda. Untuk itu, saya menghimbau kepada para orang tua dan guru, agar terus berupaya mendidik dan membimbing anak-anak untuk tumbuh menjadi anak yang sholeh, berakhlak mulia, cerdas dan ceria,” ujarnya. Dengan demikian, kata dia, anak akan semakin terasah dalam hal pengembangan karakter individu serta mengaktualisasikan potensi yang dimiliki secara maksimal. “Melalui kesempatan ini, saya berpesan kepada anak-anakku untuk selalu belajar dengan sungguh-sugguh, jangan mudah putus asa dan kejarlah cita-cita walau sampai ke negeri yan jauh,” katanya.

Dana Desa di Lamsel

Nanda menekan kan Kepada guru dan orang tua siswa, untuk mendidik anak-anak dari masa keemasan dengan baik. karena minat bakat anak yang diberikan selalu dimotivasi kepada anak agar menjadi generasi yang tangguh dan membawa negara ini menjadi Negara

yang kuat dan maju dalam segala aspek. “Atas nama Bunda PAUD Kabupaten Pesawar an saya menyambut baik dan mengapresiasi serta mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas terselenggaranya acara Lomba Semarak Mewarnai ini,” katanya. (RIN)

Lampung Selatan, FAKTUAL - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Lampung Selatan dengan agenda wawancara terkait Dana Desa, kemarin. Dalam kunjungan tersebut BPK mengagen dakan wawancara dengan tiga desa di Keca matan Kalianda, Desa Kedaton, Desa Maja, dan Desa Kecapi, di Aula Desa Kedaton, Kalianda. Wawancara tersebut dihadiri perwakilan DPMD Kabupaten Lamsel, kasi Ekobang Kecamatan Kalianda, Pendamping Desa serta UPT Dinas PU. Materi yang dipertanyakan BPK Provinsi Lampung terhadap tiga desa tersebut, SK kepala desa, SK aparat desa tahun 2015-2018, RPJM Desa, RKP Desa tahun 2015-2018, APB Desa tahun 2015-2018, peraturan desa tahun 2015-2018, laporan realisasi penggunaan DD/ADD tahun 2015-2018, dan profil desa. Menurut perwakilan Dinas PMD, Ikbal hingga seminggu ke depan, BPK Perwakilan Provinsi Lampung masih akan melakukan wawancara kepada desa-desa di sejumlah kecamatan sesuai jadwal yang sudah diagendakan sebelumnya. Sementara itu, aparat dari ketiga desa tersebut masih sibuk memberikan dokumen dan informasi yang diminta BPK Provinsi Lampung. (DYT)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

PRINGSEWU tt

Edisi 464/ Tahun Ke-17/ 6 - 12 Agustus 2018

Pringsewu Gelar Teleconfence dengan Dirjen Kemenkes

Pringsewu,FAKTUAL - Wakil Bupati Pring sewu, Provinsi Lampung, Fauzi melakukan Teleconference dengan Menteri Kesehetan RI yang diwakili Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI,.Kirana Pritasari. Hal itu berkaitan dengan puncak peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2018, berlangsung di halaman PAUD Latifa I Pekon Fajaragung, Kecamatan Pringsewu, kemarin. Selain Kabupaten Pringsewu mewakili Provinsi Lampung yang mendapat kepercayaan teleconference dengan Kemenkes RI, dengan waktu yang sama juga ada tiga kabupaten di

provinsi lain yakni Bone, Kalsel dan Jogjajarta yang melakukan teleconference. Kegiatan vidio telekonference di Pringsewu mengambil tema Genius ‘Gesit, Empati, Berani, Unggul dan Sehat’. Selain di hadiri Wabup H. Fauzi bersama isteri selaku Wakil Ketua TPPKK Kabupaten Pringsewu Hj.Rita Irviani, Kadis Kesehatan Purhadi, dr. Agug Mudapadi (dokter anak), perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Nirwana dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Pringsewu, serta ratusan wali murid siswa PAUD. Pada Teleconference, Dirjen Kesehatan

Masyarakat Kirana Pritasari mengatakan, puncak HAN dengan cara vidio telekonference salah satu tujuanya adalah untuk mensosialisaaikan tumbuh kembang anak.”Jangan di biarkan anak main sendiri, sementara ibunya sibuk dengan face book dan WA atau lainnya. Sebab untuk mencapai tumbuh kembang anak di butuhkan pola asuh, pola asah dan Asih yang tepat,”ujarnya. Sementara dalam sesi dialog, Wakil Bupati Pringsewu Dr. H. Fauzi menyampaikan beberapa hal yang telah di lakukan pihak Pemkab Pring sewu diantaranya tentang Perbup pemanfaatan

buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) sebagai syarat masuk PAUD/TK dan koordinasi dengan Disdukcapil dalam pemanfaatan Surat Keterangan Lahir untuk pembuatan akte kelahiran. Serta pembentukan Perbub tentang ASI eksklusif dan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ruang Laktasi. “Juga telah sosialisasi Buku KIA untuk lintas sektoral terkait (Badan KB, Disdukcapil, RS, Dinas Pendidikan, Kominfo). Memberikan insentif untuk kader posyandu dan kader BKB,” kata Fauzi. Kemudian pencetakan buku KIA dengan kearifan lokal menggunakan Kartu Deteksi Ibu Hamil Risiko Tinggi (Kartu Poedji), lembaran senam hamil dan senam nifas. Lomba balita sehat disemua kecamatan, penggunaan Dana Desa dan Dana Pekon untuk kegiatan tumbuh kembang.”Serta pemberian makanan tambahan kepada balita kurang gizi dan pemberian imunisasi lengkap bagi bayi dan balita,” katanya. Fauzi juga melaporkan, Kabupaten Pringsewu dalam waktu dekat akan mendapat kunjungan dari perwakilan 12 negara, untuk melakukan study banding tentang muatan lokal tentang buku Kesehatan Ibu dan Anak ( KIA), sekitar 2-7 September 2018, mendatang. Mereka akan mengunjungi Pekon Fajaraagung. Kepala Dinas Kesehatan Pringsewu Purhadi, menjelaskan ke-12 negara yang mengunjungi Pringsewu nantinya akan belajar tentang muatan lokal yang termuat dalam buku KIA tersebut. “Sebab masalah ini yang menjadi perhatian serius dari Kemenkes RI karena masyarakatnya antusias melaksanakan apa yang tertera dalam buku KIA tersebut,” ujarnya. Kadis Kesehatan Pringsewu menambahkan, buku KIA Pringsewu mempunyai kha tersendiri yang mempunyai muatan kearifan lokal seperti laporan penimbangan bayi secara rutin bisa melaporkan dengan cara SMS, adanya donor. darah. Pada buku KIA juga sudah tercantum untuk mendeteksi kondisi balita dan sudah terintegrasi. “Bahkan pada Buku KIA sudah di design untuk membuat akte kalihran. Buku ini juga bisa jadi kado pernikahan untuk.mengetahui kondisi kesehatan masyarakat khususnya calon pengantin,”imbuh Purhadi sambil menyebutkan di antara ke-12 negara yang akan mengunjungi Pringsewu yakni Jepang, Philipina, Banglades, Singapura. (PRI)

Beri Peralatan Sekolah Siswa Tidak Mampu Pringsewu,FAKTUAL - Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA) Kabupaten Pringsewu memberikan bantuan peralatan sekolah kepada para siswa tidak mampu di Kecamatan Banyumas. Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu,. A.Budiman P. Mega, mewakili Bupati Pringsewu,. Sujadi, di halaman SD Negeri 2 Banyumas, Kecamatan Banyumas, kemarin. Turut hadir pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua GN-OTA Kabupaten Pringsewu Ny.Rita lrviani Fauzi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Pringsewu Ny.Nurhayati Budiman, Staf Ahli Bupati Pringsewu Bidang SDM dan Kemasyarakatan Zulfuad Zahary, Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Suheriyanto, Sekdisdik bud Supriyanto, Camat Banyumas Moudy A. Nazolla, Kepala UPT Disdikbud Kecamatan Banyumas Ismungin, Kabag Kesra M.Faozan, serta para kepala sekolah dan tokoh masyarakat setempat. Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu,. A.Budiman P. Mega mengatakan, GN-OTA merupakan sebuah inisiatif nasional untuk membantu ribuan anak Indonesia agar dapat meneruskan pendidikannya, sehingga dengan bergabung menjadi orang tua asuh sudah termasuk turut serta membantu agar seorang anak tetap dapat bersekolah sekaligus menye diakan landasan yang lebih kuat untuk masa depan mereka yang lebih baik.

Dia mengatakan, negara bertanggungjawab untuk menyediakan kesempatan pendidikan dasar bagi anak-anak bangsa, apapun status perekonomian keluargannya. “Sebagaimana yang kita lakukan saat ini dengan menyalurkan berbagai paket bantuan kepada anak-anak yang sangat membutuhkan di Kecamatan Banyumas. Harapan kita, mereka dapat terbantu dan tetap dapat mengikuti pendi dikan di sekolah dengan lebih baik lagi,” katanya. Sementara itu, Wakil Ketua GN-OTA Kabupaten Pringsewu Ny.Hj.Rita lrviani Fauzi mengatakan, pada 2018 ada 100 siswa, 38 putri dan 62 putra dari 19 sekolah dasar di Kecamatan Banyumas yang memperoleh bantuan dari GN-OTA Kabupaten Pringsewu, berupa paket peralatan sekolah, terdiri dari tas, buku tulis, pena, pensil, mistar dan runcingan. Kesembilan belas sekolah tersebut, masingmasing adalah SDN 1,2 dan 3 Banyumas, SDN 1 Sinarmulya, SDN 2 Sinarmulya, SDN 1 Suka mulya, SDN 2 Sukamulya, SDN 1 dan 2 Sriwungu, SDN 1 dan 2 Banjarejo, SDN 1, 2 dan 3 Banyuwangi, SD Muhammadiyah Banyuwangi, SDN 1 dan 2 Nusawungu, SDN 1 Srirahayu, dan SDN 1 Waya Krui. “Dasar pelaksanaan GN-OTA ini adalah SK Bupati Pringsewu No.B/365/KPTS/U.04/2018 tentang Panitia pelaksanaan kegiatan sosial Gerakan Nasional Orangtua Asuh Kabupaten Pringsewu tahun 2018,” ujarnya. (PRI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 464/ Tahun Ke-17/ 6 - 12 Agustus 2018

PRINGSEWU

Wakil Bupati Pringsewu Kongkow Bareng Pengusaha

Pringsewu ,FAKTUAL - Sejumlah pengusaha di Kabupaten Pringsewu kumpul bareng dengan Wakil Bupati Pringsewu. Acara kongkowkongkow yang dikemas dengan suasana santai penuh keakraban ini digelar di Hotel Urban Pringsewu, kemarin. Turut mendampingi wakil bupati pada acara yang bertajuk ‘Business Gathering Kabupaten Pringsewu 2018, bersama membangun Pringsewu’, Asisten Bidang Perekonomian dan

Pembangunan Ir.Hi.Junaidi Hasyim dan Kepala Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pringsewu Fadholi. Juga hadir Camat Pringsewu Drs.Nang Abidin Hasan dan Danramil 424-06 Pringsewu Kapt. lnf. Redi Kurniawan. Wakil Bupati Pringsewu Fauzi. mengatakan Pemerintah Kabupaten Pringsewu senantiasa mengharapkan dukungan, sekaligus masukan, gagasan dan saran dari semua elemen masyara

Pringsewu Resmikan Layanan Kas Umum Daerah Pringsewu, FAKTUAL - Pemerintah Kabupaten Pringsewu dan PT.Bank Lampung (Persero) serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KP2KP) Pringsewu secara bersama meresmikan sekaligus melakukan uji coba pelayanan Kas Umum Daerah, SP2D Elektronik, Cash Management System (CMS) Pemda Online, dan Pungut Setor Pajak. Peresmian sistem tersebut juga dirangkai dengan peresmian gedung baru Bank Lampung Unit Pelayanan Pemkab Pringsewu. Peresmian yang dilakukan oleh Wakil Bupati Pringsewu Dr.Hi.Fauzi, S.E., M.Kom., Akt., C.A., di halaman kantor Badan Pengelo laan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pringsewu, Jumat (3/8) ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pemkab Pringsewu dengan PT. Bank Lampung, masing-masing oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu Drs.A .Budiman P. Mega, M.M. dan Direktur Utama PT.Bank Lampung Eria Desomsoni, serta prosesi pengguntingan pita oleh Bupati Pringsewu Hi.Sujadi di depan pintu masuk gedung Bank Lampung di komplek kantor BPKAD Pemkab Pringsewu. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan ujicoba layanan oleh Bupati Pringsewu, serta saling tukar menukar cinderamata antara Bupati Pringsewu dan Direktur Utama Bank Lampung. Tampak ikut menghadiri acara peresmian tersebut, para asisten dan staf ahli bupati bersama para kepala OPD lingkungan Pemkab Pringsewu, Plt Kepala BPKAD Kabupaten Pringsewu Hi.Achmad Alwi Siregar dan Kepala KP2KP Pringsewu Amin Nur Hidayanto, para camat, serta para pejabat PT.Bank Lampung (Persero). Direktur Utama PT.Bank Lampung (Perse ro) Eria Desomsoni dalam kesempatan tersebut menyampaikan terimakasih kepada

Pemerintah Kabupaten Pringsewu sebagai salah satu pemegang saham PT. Bank Lampung (Persero) atas kerjasamanya selama ini. Dikatakan Eria, dunia perbankan mem punyai regulasi yang sangat ketat. “Namun, alhamdulillah, kami tetap bisa memberikan deviden kepada para pemegang saham, dimana salah satunya adalah Pemkab Pringsewu, dimana tahun ini mencapai Rp.1,66 milyar,” ungkapnya. Lebih lanjut diungkapkan Eria, meskipun sistem ini pernah diujicobakan di Kota Bandar Lampung, namun Pringsewu adalah kabupa ten kota yang pertama di Provinsi Lampung yang secara resmi memberlakukan sistem tersebut. Sementara itu, Kepala KP2KP Pringsewu Amin Nur Hidayanto mengapresiasi atas diresmikannya pelayan Kas Umum Daerah, SP2D Elektronik, Cash Management System (CMS) Pemda Online, dan Pungut Setor Pajak tersebut, serta berharap dengan sistem ini akan lebih mempermudah semua pihak. “Menurut catatan kami, Pringsewu memiliki UMKM dengan jumlah yang cukup banyak, dan salah satu penunjang penerimaan pajak yang potensial. Saya berharap kedepan kerjasama yang telah berjalan dengan baik ini dapat lebih ditingkatkan,” harapnya. Wakil Bupati Pringsewu Dr.Hi.Fauzi, S.E., M.Kom., Akt., C.A., dalam sambutannya mengatakan bahwa dengan adanya sistem tersebut, akan lebih memudahkan pemantau an terhadap setiap transaksi keuangan, serta mempercepat proses pengelolaan keuangan daerah, terutama terkait dengan pencairan dari rekening kas umum daerah ke rekening tujuan, baik OPD maupun pihak ketiga dengan konsep real time online, serta proses pungut dan setor pajak. “Penggunaan kasda online memberikan kemudahan dalam segi waktu, efektivitas dan keakuratan,” ujarnya. (PRI)

kat, terutama kalangan dunia usaha dalam rangka membangun dan memajukan Kabupaten Pringsewu. Termasuk dukungan para pengusaha dalam bentuk investasi dan usaha di Pringsewu. Terkait hal tersebut, Pemkab Pringsewu tentu saja akan memberikan kemudahan dalam hal perizinan dan regulasi. Pausen, pengusaha muda ternama di Pring sewu pada kesempatan tersebut menanyakan

masalah tanah kosong di pinggir jalan protokol, namun terkendala dengan ukuran lahan yang sempit, sehingga bila akan dibangun sesuai aturan GSB yang ada, tidak memungkinkan untuk dibangun. Jika didiamkan tentu saja akan mengganggu pemandangan, namun jika tetap akan dibangun jelas tidak akan memperoleh izin mendirikan bangunan. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pringsewu Fadholi menjelaskan, masalah GSB yakni sejauh 25 meter kiri dan kanan jalan pada ruas Jl.A.Yani dan Jl.Jenderal Sudirman yang merupakan jalan negara, segala kewenangannya berada di pemerintah pusat. Sementara itu, pengusaha muda lainnya, Eddy, mengatakan sebagai putra daerah, para pengusaha Pringsewu tentunya memiliki tanggung jawab moral untuk membangun Pringsewu dan membuat Pringsewu menjadi bagus dan maju. Dia mengajak semua pihak menarik investor untuk datang dan menanamkan modalnya di Pringsewu. Eddy juga menuturkan, melihat potensi yang ada, Pringsewu kemungkinan bisa lebih didongkrak dunia kepariwisataannya. Salah satu upaya untuk menunjang hal tersebut, adalah perlunya mengadakan event wisata secara rutin untuk menarik para wisatawan untuk datang ke Pringsewu. Selain itu perlunya para pengusaha mempe roleh kepastian terkait perizinan di Kabupaten Pringsewu, di samping stimulus dalam perizinan. (PRI)

Penilaian Lomba Pekon

Pringsewu, FAKTUAL - Tiga pekon dan kelurahan di Kabupaten Pringsewu mewakili kabupaten setempat dalam lomba desa, lomba kelurahan dan lomba Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tingkat Provinsi Lampung tahun 2018. Ketiga pekon dan kelurahan tersebut masing-masing yakni Pekon Wonodadi Keca matan Gadingrejo untuk Lomba Desa, Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu untuk Lomba Kelurahan, serta Pekon Waringinsari Barat Kecamatan Sukoharjo yang diwakili Badan Usaha Milik Pekon (BUMPekon) Sari Rejeki, untuk Lomba BUMDes. Terkait keikutsertaan pada lomba-lomba tersebut, tim penilai lomba dari Pemerintah Provinsi Lampung mengunjungi ketiga pekon tersebut, Kamis (2/8) guna melakukan penilaian. Acara seremoni penyambutan tim penilai yang dipimpin Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Lampung Drs.Yuda Setiawan, M.M. dipusatkan di Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo oleh Wakil Bupati Dr.Hi.Fauzi, S.E., M.Kom., Akt., C.A. didampingi Wakil Ketua TP-PKK Pringsewu Ny.Hj.Rita Irviani Fauzi, S.E., M.M. , Sekkab Pringsewu Drs.Hi.Budiman P. Mega, M.M. dan Ketua DWP Ny.Hj.Nurhayati Budiman, serta jajaran pemkab, DPRD, muspida, para camat beserta tokoh masyarakat setempat. Acara tersebut juga dihadiri Gubernur Lampung

yang diwakili Kadis Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Lam pung Herlina Warga negara, S.E., M.M. Wakil Bupati Pring sewu Dr.Hi.Fauzi, S.E., M.Kom., Akt., C.A. berharap lomba desa, lomba kelurahan dan lomba BUMDes yang dilaksanakan saat ini dapat meningkatkan kompetisi desa atau pekon serta kelurahan dalam memberdayakan berbagai sektor kehi dupan masyarakat un tuk memotivasi dan meningkatkan gairah membangun pekon, dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi yang ada. la juga berharap tim penilai dapat melakukan penilaian secara obyektif, dan berpedoman pada sasaran dan indikator yang ditetapkan sekaligus memberikan petunjuk dan bimbingan dalam rangka pembenahan dan peningkatan kemajuan. Sementara itu, mewakili Gubernur Lampung , Kadis Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Lampung Herlina Warganegara, S.E, M.M. mengatakan lomba desa, kelurahan dan BUMDes, pada hahikatnya dimaksudkan untuk lebih memberdayakan masyarakat serta menggali berbagai potensi yang dimiliki oleh desa dan kelurahan, dimana ada beberapa indikator yang menjadi obyek penilaian diantaranya bidang pendidikan masyarakat, kesehatan masyarakat, ekonomi masyarakat, kamtibmas, partisipasi masyarakat, pemerintahan, lembaga kemasyarakatan, dan PKK . Ia juga berpesan agar kepala desa atau pekon dapat lebih mendorong partisipasi warganya dalam program pembangunan sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian dan kese jahteraan. (PRI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 464/ Tahun Ke-17/ 6 - 12 Agustus 2018

LAMPUNG TIMUR

Lamtim Cegah Kebakaran Hutan Lampung Timur, FAKTUAL - Membakar hutan sama halnya dengan membakar masa depan kita, merawat hutan sama halnya dengan merawat masa depan kita. Demikian dikatakan Bupati Lampung Timur (Lamtim), Chusnunia dalam sambutannya pada acara Bakti Sosial Polda Lampung yang diadakan di Taman Nasional Way Kambas, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, Jumat (3/8/2018). Hadir pada acara tersebut Wakapolda Lampung, Brigjen Pol. Angesta Romano Yoyol beserta jajaran Polda Lampung, Kapolres Lampung Timur, AKBP. Taufan Dirgantoro beserta jajaran, Dandim 0411/LT Letkol Czi, Burhannudin beserta jajaran, dan Kepala Taman Nasional Way Kambas, Subakir. Dalam sambutannya Chusnunia mengajak semua pihak untuk bersama-sama bersinergi menjaga kelestarian hutan dan berhenti membakar hutan, “Dengan membakar hutan itu artinya kita membakar masa depan kita juga berpengaruh pada anak cucu kita, jadi terima kasih kepada seluruh pihak yang perduli kepada hutan, terutama di Taman Nasional Way Kambas semoga kita disini bisa bersinergi dengan semua pihak untuk menjaga kelestarian hutan di Indonesia dan kelestarian Taman Nasional Way Kambas,” kata Chusnunia. Lebih Lanjut Chusnunia menambahkan meskipun berbatasan langsung dengan pemukiman warga tetapi alhamdulillah semakin hari konflik antara penghuni hutan dan masyarakat mulai berkurang karena memang tentu kita harus berdampingan dengan penghuni yang ada di hutan kita. Masih di tempat yang sama Wakapolda Lam pung Brigjen Pol Angesta Romano Yoyol meng imbau kepada masyarakat untuk dapat saling bersinergi mencintai lingkungan hutan sekaligus menjaga nya, “Kami menghimbau mari kita

saling menjaga hutan, mencintai lingkungan hutan yang ada di sini, kami dari aparat kepoli sian, TNI, Pemda hanya dapat membantu karena utamanya adalah masyarakat sekitar sendiri, kalau ada kebakaran kan masyarakat

Pencanangan MR Dipusatkan di SMPN Purbolinggo Lampung Timur, FAKTUAL - Kampanye Imunisasi MR dimulai serentak di seluruh daerah termasuk di Lam pung Timur. Pencanangan Dalam Rang ka Pelak s a n aa n Kampanye MR (Meales Rubella) Tingkat Kabupaten Lampung Timur sendiri di laksanakan di SMP N 1 Purbo linggo, Kecamatan Purbolingg o, Rabu (1/8). Acara yang dibuka langsung oleh Wakil Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari tersebut merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk memutus transmisi penularan Virus Campak dan Rubella demi tercapainya Eliminasi Campak dan Pengendalian Rubella/Congenital Rubella Syndrome (CSR) pada tahun 2020. Diketahui bahwa Kampanye Imunisasi Measles Rubella sendiri merupakan suatu kegiatan secara massal sebagai bentuk upaya dalam memutus transmisi penularan virus campak dan rubella pada anak usia sembilan bulan sampai lima belas tahun, tanpa memper timbangkan status imunisasi sebelumnya. Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur Syamsurijal dalam sambutannya menjelaskan Pelaksanaan Kampanye MR (Meales Rubella) sendiri akan dilaksanakan pada bulan Agustus dan September dengan sasaran Kampanye Vaksin MR di Kabupaten Lampung Timur sebanyak 263.238 anak pada rentang usia 9 bulan sampai di bawah 15 tahun, dengan menyasar 264 desa, 3.232 pos imunisasi,

6.534 orang kader, 1.174 orang Vaccinator serta 392 orang supervisor, dengan dana kampanye yang bersumber dari APBN dan APBD. Dalam sambutannya Wakil Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari “Menjelaskan, Hari ini pencanangnanya kita laksanakan di smpn 1 Purbolinggo, Harapannya kegiat an ini bisa berjalan dengan baik dan sukses oleh karena itu saya berharap pada seluruh organisasi profe si yang ada di Lampung Timur sama-sama kita men dukung kegiatan pelaksanaan imunisasi secara masal di Lampung Timur ini”. Lebih lanjut Zaiful menjelaskan, Imunisasi tersebut dilaksanakan tidak hanya di sekolahsekolah yang ada di Lampung Timur namun juga menyasar Puskesmas, Puskesdes, serta pondok pesantren, sehingga pelaksanaan kampanye ini betul-betul bisa menyentuh warga masyarakat yang ada di Kabupaten Lampung Timur. Pada Pelaksanaan Kampanye MR (Meales Rubella) kali ini Zaiful tidak sendiri, hadir pula Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Timur, Putri Ernawati Zaiful Bokhari, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, David Ariswandi, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana, Dr. Nanang, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, M Yusuf H, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pemukiman dan Pertanahan, Datang Cahaya Hartawan, Kepala Dinas Sosial, Mahmud Yunus, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Lampung Timur, Mulyanda, Camat Purbolinggo, Sahrun, Danramil Purbolinggo Kapten Asril, serta Wakapolres Kompol Suparman. (IRI)

disini yang pertama bisa mengantisipasi,” kata Angesta. Dalam acara bakti sosial tersebut, Polda Lampung juga mendatangkan tim kedokteran dari kepolisian Polda Lampung untuk memberi

kan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis serta dilakukan pula Patroli Bersama TNI, POLRI, Pemda Lampung Timur dan Polisi Kehutanan dalam rangka mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. (IRI)

Pelajar Lamtim Raih Prestasi Internasional Lampung Timur, FAKTUAL - Kabupaten Lampung Timur patut berbangga pasalnya salah satu bibit penerus bangsa di bidang Kimia berasal dari Bumei Tuwah Bepadan. Ia adalah Rizky Kurniawan pemuda kelahiran Raman Aji, 17 Juli 2001. Dalam audiensi bersama Bupati Lampung Timur, Chusnunia, Kamis (02/08/2018), Rizky Kurniawan menjelaskan bahwa dalam kontestasi pada tanggal 19-29 Juli lalu, ia berhasil meraih mendali perunggu pada ajang International Chemistry Olimpiade ke 50 yang diadakan di dua kota yakni di Praha, Republik Ceko dan Bratislava, Slovakia. Di ajang tersebut Rizky Kurniawan berhasil mengalahkan kurang lebih 300 peserta dari 80 negara. Selain Rizky Kurniawan 3 wakil lain dari Indonesia pada ajang tersebut ialah Ong Christopher Ivan Wijaya asal Semarang, Abdullah Muqoddam asal Serpong, dan Muhammad Syaiful Islam asal Bekasi. Sebelum mengikuti ajang tersebut Rizky Kurniawan harus melewati seleksi ketat mulai dari seleksi ditingkat sekolah, kabupaten/kota,

dan provinsi, kemudian 76 peserta terbaik dari seluruh Indonesia dipanggil untuk mengikuti Olimpiade Sains Tingkat Nasional di Pekanbaru, Riau. Dari ke 76 peserta tersebut dipilih 30 peserta yang akan mengikuti 4 tahapan Pelatihan Nasional, hingga pada akhirnya hanya menyisa kan 4 peserta untuk mewakili Indonesia di ajang internasional. Putra dari bapak Subari dan ibu Suparmini tersebut menjelaskan bahwa salah satu apresiasi dari kementerian pendidikan terkait prestasi wakil Indonesia diajang tersebut antara lain beasiswa kuliah S1 bagi peraih mendali perunggu, beasiswa S2 bagi peraih mendali perak dan beasiswa S3 bagi peraih mendali emas. Lebih lanjut dalam audiensi tersebut Rizky Kurniawan berharap bahwa kedepan akan semakin banyak anak-anak asal Lampung Timur dan Provinsi Lampung dapat mewakili Indonesia di ajang Internasional. Pada audiensi tersebut Rizky tidak sendiri, ia di dampingi oleh Camat Raman Utara, Adnan, serta kedua orang tua dan kakaknya. (IRI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

ADVERTORIAL 10

BENAR BERIMBANG

Edisi 464/ Tahun Ke-17/ 6 - 12 Agustus 2018

FESTIVAL KOPI SUKSES

Indonesia Negeriku, Lampung Barat Kopiku

KABUPATEN Lampung Barat merupakan daerah dengan lahan terluas dan sebagai penghasil kopi terbe sar di Provinsi Lampung, sebagai wujud dukung an pemerintah ter hadap peningkatan mutu, kualitas, peng embangan hingga pemasaran berbagai upaya di Lakukan. Salah satunya Festival Kopi Lampung Barat tahun 2018 yang digelar pemerintah daerah setempat sejak 21-23 juli yang di Pekon Rigisjaya dan Pekon Gunung Terang Keca matan Airhitam yang dirangkai berbagai kegiatan, dan sukses menyedot perhatian ribuan masyarakat. Semarak Festival Kopi menyajikan ber agam kegiatan yang antara lain Seminar Nasional, Pameran dan Bazar, Lelang Kopi, Panen Raya, Lomba Melukis Ampas Kopi, Lomba Fotografi, Barista Competition ( Manual Brewing dan Uji Cita Rasa ) serta Klinik Kopi.Sejumlah rangkaian kegiatan ini juga dihadiri oleh, Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, Bupati Lampung Barat periode 2007-2017 Drs. H. Mukhlis Basri, MM, Dirjen Perke bunan Ir. Bambang, anggota DPR RI asal partai PDI Perjuangan, Sudin, Kepal Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Dessy Desmaniar Romas, dan sejumlah pengusaha dan ekportir kopi ternama. Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus mengatakan Lampung Barat merupakan penghasil terbesar kopi robusta di Lampung, dan mayoritas masyarakat di wilayah tersebut berprofesi sebagai petani. Untuk itu menjadi komitmen pemerintah daerah dalam mendukung peningakatan mutu, kwalitas serta pengembangan kopi yang menjadi salah satu sumber penghasilan masyarakat. Kata Parosil festival kopi Lampung Barat tahun 2018 tujuannya selain mengenalkan kopi sebagai salah satu sumber penghasilan

mayoritas masyarakat Lampung Barat terhadap masyarakat luas juga untuk memberikan pengalaman yang berbeda kepada tamu dan wisatawan yang berkunjung sekaligus memperkenalkan budaya atau tradisi masyarakat lokal dalam mengelola kebun kopi. Menjadi tugas pemer intah bersama seluruh stake holder bagaiamana me ningkatkan mutu dan kwalitas kopi sehingga berdampak pada kesejahteraan petani. Peran an komoditas kopi sangat penting dalam pereko nomian Indonesia, selain sebagai salah satu komoditas an dalan ekspor Indo nesia dari sektor perkebunan dan penyumbang devisa yang potensial, kopi juga merupakan sumber penda patan utama sejumlah masya rakat, dan penyedia lapangan kerja di berbagai daerah di Indonesia. Era globalisasi ekonomi seiring deng an pesatnya kemajuan teknologi telah me nciptakan pesaingan yang semakin ketat baik di tingkat nasio nal maupun di tingkat intemasional. Hal ini menuntut semua pelaku usaha baik petani maupun industri untuk bekerja secara produktif, efisien dan menghasilkan produk yang bermutu. Daya saing merupakan kata kunci dalam pembangunan usaha pertanian maupun industri oleh karena itu dalam pengembangannya perlu dukungan dan peran aktif dari semua stakeholder yang terkait. Untuk itu upaya pengembangan diversifikasi produk kopi olahan, seperti kopi sangrai, kopi instant, coffee mix, kopi bubuk dan decaffeinated coffee, mempunyai arti sangat penting dalam upaya meningkatkan konsumsi kopi dalam negeri yang saat ini mulai meningkat sejalan dengan berkem bangnya usaha Coffee Shop di berbagai kota di Indonesia. Diversifikasi produk kopi olahan tersebut juga dapat menjadi komoditas

unggulan Indonesia yang mempunyai daya saing di pasar internasional. Parosil menyam paikan tuntutan konsumen kopi dunia yang menghendaki produk-produk kopi back to nature, seperti kopi organik dan kopi specialty dengan cita rasa tertentu sesuai indikasi geografis yang sedang menjadi trend di kota-kota besar dunia dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baik.

Sementara Ketua MPR RI Zulkifli Hasan meminta pemerintah melalui kementrian pertanian bersama pemerintah propinsi dan kabupaten untuk mulai memikirkan tata niaga penjualan kopi guna mendongkrak harga dan nilai jual kopi sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani kopi. “ ini menjadi tugas pemerintah, kementrian, pemerintah provinsi dan kabupaten harus memikirkan tata niaga kopi untuk meningkatkan nilai jual,” kata Zulkifli. Menurut mantan menteri kehutanan tersebut, produktifitas dan kualitas kopi Lampung tidak kalah dengan kopi dari luar negeri, bahkan sistem pengolahan oleh petani juga tidak kalah baiknya.tetapi kesejahteraan petani kopi masih jauh dari yang di harapkan karena nilai jual kopi dari petani masih rendah. Produktifitas kopi menjadi penting untuk peningkatan kesejahteraan petani untuk itulah peran serta dari seluruh unsure untuk mengembangkan kopi sebagai komoditas unggulan di Indonesia khususnya di Lampung Barat. Sementara, Direktur Jenderal Perkebunan Bambang mengatakan sebagai wujud komitmen pemerintah pusat terhadap budi daya hasil perkebunan, pihaknya menjadikan Lampung Barat sebagai salah satu prioritas untuk pengembangan dan budi daya kopi.”Kopi Lampung Barat ini luasan arealnya sepertiga luasan areal perkebunan kopi di Lampung, produksinya setengah dari total produksi di Lampung. Oleh karena itu Lampung Barat menjadi prioritas bagi Ditjen Perkebunan untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap masyarakat dan petani di Lampung Barat,” kata Bambang (ADV)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 464/ Tahun Ke-17/ 6 - 12 Agustus 2018

PARIWARA

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 464/ Tahun Ke-17/ 6 - 12 Agustus 2018

TULANGBAWANG

Pemberangkatan Calhaj Tuba Tulangbawang, FAKTUAL - Bupati Tulangba wang (Tuba), Provinsi Lampung, Winarti mem berangkatkan jamaah calon haji asal kabupaten setempat, kemarin. Menurut Winarti, calon haji dari kabupaten tersebut 291 orang, dengan rincian laki-laki 145 orang dan perempuan 146 orang. Dia mengatakan, haji merupakan rukun Islam yang kelima, dan bilamana sebagai hambaNya Allah yang mampu dalam artian bukan hanya mampu secara material, tetapi mampu secara mental spiritual, sekaligus sehat jasmani dan rohani untuk berhaji. Maka kemampuan itu merupakan modal dasar dalam menunaikan haji agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar. “Selamat dan dapat kembali pulang dengan menyandang predikat haji mabrur. Saya mengharapkan berbagai persiapan yang telah dilakukan para calon haji, seperti pengetahuan tata cara menunaikan haji dari pelatihan manasik haji dan buku-buku petunjuk, serta kesehatan jasmani dan rohani yang dimiliki, hendaknya dapat dijadikan sebagai bekal yang baik, dalam pelaksanaan ibadah haji, selaras dengan niat dan tekad yang tulus, serta iman dan taqwa terhadap Allah SWT,” katanya. “Mudah-mudahan selama dalam perjalanan maupun saat berada di Tanah Suci, saudarasaudara tidak dihadapkan dengan berbagai kendala yang berarti, termasuk mampu menyesuaikan diri dengan alam dan lingkungan Tanah Arafah, sehingga seluruh rangkaian dan rukun haji, baik wajib maupun sunnah dapat dilaksanakan dengan benar, khusyu’ dan tawadhu,” kata dia. Dia menghimbau kepada ketua rombongan dan Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD), Tim Kesehatan Haji serta ketua regu yang telah dipercaya, menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga dapat membantu jamaah untuk melaksanakan haji dengan baik dan khusuk. “Saya berpesan ketika di tanah Suci Makkah

nanti, saudara-saudara dapat menjadi dutaduta bangsa Indonesia yang baik. Karena sebagai tamu di negeri orang, saudara-saudara juga membawa nama dan citra bangsa kita, termasuk citra Kabupaten Tulangbawang, maka tunjukan lah budaya gotong royong kita, jaga kesehatan, dan jangan lupa yang muda bantu yang tua,” tuturnya.

Ketua rombongan Irpan Toni, sementara calon haji tertua Parno Potaslim Mustopo ( 86) dan Rosminah Rusni Karjo (89). Selanjutnya jamaah calon haji asal Kabupaten Tulangbawang termuda M. Ilham Rianda Irawadi (19) asal Menggala dan Tria Monika Safri umur (21) asal Menggala. Jamaah calon haji asal Kabupaten Tulang

bawang terbagi dalam 2 Kloter, pertama Kloter 33 bersama dengan jamaah Kabupaten Lampung Utara dan kedua Kloter 57 berjumlah 4 orang, bersama dengan jamaah calon haji asal Kabupaten Tanggamus, Lampung Barat, Lam pung Tengah, Lampung Timur, Metro, Pringsewu, Pesisir Barat, Way Kanan, dan Lampung Utara. (MUH)

Kepala Kampung Harus Amanah Tulangbawang, FAKTUAL - Bupati Tulang bawang (Tuba), Provinsi Lampung, Winarti mengharapkan seluruh kepala kampung yang ada di kabupaten setempat dapat menjaga amanah dalam menjalankan tugasnya, mengingat kepala kampung merupakan ujung tombak pembangunan. Menurut Winarti saat pelantikan dan peng ukuhan pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) kabupaten setempat, kemarin, jika semua kepala kampung di Tulangbawang baik dalam bekerja, maka pemerintah daerah sangat terbantu. Sebaliknya, kata dia, jika kampungnya jelek, pasti karena kepala kampungnya jelek, peran kepala kampung sangat penting, posisinya penting, memimpin warga di kampung dan yang mengamankan pembangunan yang

Bupati Tulangbawang Jumpa Atlet Master Tulangbawang, FAKTUAL - Bupati Tulang bawang (Tuba), Provinsi Lampung, Winarti, kemarin, mengadakan silaturahmi dengan para atlet master yang telah menyabet prestasi pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) rentang usia 35-90 Atletik Master Solo Open 2018 yang diselenggarakan di Stadion Sriwedari Solo, beberapa waktu lalu. Para atlet yang berprestasi tersebut, Budi Antoro meraih 2 Emas dari nomor tolak peluru dan lempar cakram, Fauzi meraih 3 medali, 2 perak dan1 perunggu dari nomor estafet 4 x 400 dan lari 3000 meter - 1500 meter, serta Rusli Ismail 1 medali perak dari nomor estafet 400 meter dan Ahmad Yusuf 1 perunggu dari lempar cakram. Pada kesempatan itu, Winarti mengucapkan

terima kasih atas prestasi yang telah diraih dalam mengangkat nama Kabupaten Tulangbawang di tingkat nasional. “Patut kita apresiasi keberhasilan dan kemenangan ini, saya bangga kepada Anda berlima yang tidak menghitung untung rugi dalam mengikuti kejuaraan, dunia olahraga memang sejatinya seperti ini, berbuat atas ikhlas sportif saling menghargai atas perbedaan tapi satu tujuan yaitu kemenangan,” katanya. “Bukan saling menjelek-jelekkan karena kita adalah sama, saya berpesan jaga dan bela terus nama Tulangbawang, tularkan kemampuan kepada generasi penerus demi menjaga harkat dan martabat Sai Bumi Nengah Nyappur,” katanya. (MUH)

dilakukan pemerintah dan dengan pelantikan ini jadikan Apdesi Kabupaten Tulangbawang terbaik di Lampung. Sementara itu, Ketua Apdesi Provinsi Lampung Suhardi Buyung menyampaikan harapan bagaimana Apdesi dapat sinergi dengan seluruh pihak, baik itu dengan Lembaga Adat Megow Pak Tulangbawang atau BPK dan lainnya. “Sebagai penyambung lidah saudara semua, saya berjuang untuk kalian semua, saya mendorong Apdesi Tulangbawang dapat bersurat ke Pak Presiden dalam hal untuk mempercepat informasi dan permohonan kita, ini salah satu cara kita bergotong royong membangun Tulangbawang, saya meyakini tidak ada yang sulit bila kita bersatu bersama bergerak bekerja membangun Tulangbawang,” tuturnya. (MUH)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

TULANGBAWANG 13 Tuba Canangkan Imunisasi Massal MR BENAR BERIMBANG

Edisi 464/ Tahun Ke-17/ 6 - 12 Agustus 2018

Tulangbawang, FAKTUAL - Bupati Tulangba wang (Tuba), Provinsi Lampung, Winarti mencanangkan kampanye (imunisasi massal)

dan introduksi imunisasi campak/Measles dan Rubella (MR), di Kecamatan Banjaragung, kemarin.

Menurut dia, imunisasi massal MR bertujuan memutus transmisi penularan virus campak dan rubella yang ada di masyarakat.

Menurut dia, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi terkait beserta perangkat kerjanya, organisasi masyarakat sipil dan lembagalembaga swadaya masyarakat hendaknya berpartisipasi dan berkontribusi dalam menyuk seskan imunisasi massal MR di kabupaten tersebut. Sasaran pelaksanaan kegiatan imunisasi massal MR, seluruh anak usia 9 bulan sampai dengan 15 tahun yang berjumlah sekitar 120.329 anak. Di mana untuk tahap I, Imunisasi massal MR 2017 telah dilaksanakan di enam provinsi di seluruh Pulau Jawa yang dilaksanakan pada Agustus dan September 2017. Sedangkan, untuk tahap II, Imunisasi massal MR dilaksanakan di seluruh provinsi di luar Pulau Jawa yang akan dilaksanakan Agustus dan September 2018, katanya. “Imunisasi MR diberikan tanpa mempertim bangkan status imunisasi sebelumnya. Imunisasi tersebut bersifat wajib dan tidak memerlukan ijin tertulis/ individual informed consent. Imunisasi MR ini tidak akan bisa berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh seluruh Lintas Sektor.” “ Saya mengharapkan kepada kita semua untuk mendukung suksesnya Kampanye MR. Khusus Saudara Kepala Dinas Pendidikan dan Saudara Kepala Kantor Kemenag agar dapat lebih aktif mendukung demi suksesnya program Imunisasi MR ini. Terimakasih atas dukungannya dalam menyediakan dan memvalidasi data-data sasaran utama imunisasi massal, membantu membuat surat edaran dan sosialisasi agar imunisasi massal ini sukses dilaksanakan dan menjangkau sasaran secara optimal (minimal 95%),” katanya. (MUH)

Warga Minta Perbaikan Jalan Tulangbawang, FAKTUAL - Warga Teladas dan Kampung Dentemakmur, Tulangbawang, mengeluhkan kondisi jalan penghubung desa tersebut yang rusak parah bahkan tidak bisa dilewati kendaraan roda empat atau kendaran roda dua. Menurut Ketua Pemuda Kampung Teladas, Aprizal kondisi jalan tersebut rusak parah terlebih bila musim hujan sulit dilalui. “Kami berharap pemerintah setempat segera memperbaiki jalan tersebut agar warga di dua kampung itu dapat memjual hasil bumi mereka

ke pasar seperti singkong, ikan, dan sawit,” katanya. Menurut Sekretaris Kampung Teladas, Amanti Taib, kerusakan jalan yang parah mencapai 14 km, sementara yang tidak bisa diliwati 4,5 km. “Kami pemerintah Kampung Teladas sudah dua kali mengajukan proposal ke Pemda dan DPRD Tulangbawang untuk meminta bantuan pembangunan jalan namun hingga saat ini belum ada tanggapan. Kami berharap pihak terkait mendengarkan keluhan kami. Kondisi kampung kami seperti terisolasi,” katanya. (MUH)

Warga Protes Tower Telkomsel Tulangbawang, FAKTUAL - Warga Dentemak mur, Kecamatan Denteteladas, Kabupaten Tulangbawang (Tuba), Provinsi Lampung mendatangi kantor kepala kampung setempat. Mereka mengadukan keberadaan tower Telkomsel yang ada di lingkungan tersebut lantaran bising, kemarin.. Menurut seorang warga, Sofi, mesin diesel tower tersebut mengganggu warga yang istirahat. “Kalau malam i tiang tower itu tidak ada lampu. Bahkan ketika hujan ada petir. Banyak juga barang elektronik yang milik warga sekitar tower yang rusak, seperti tv dan kulkas. Kami mengharapkan pemilik tower Telkomsel bertanggung jawab terhadap kerusakan barang-

barang milik warga,” katanya. Menurut penjaga tower Telkomsel tersebut, Sunarti, pihak Telkomsel kurang meperhatikan keadaan tower yang ada di Kampung Dentemak mur tersebut. Kepala Kampung Dentemakmur, Nursit Sutrimo mempertanyakan tanggung jawab Telkomsel kepada warga. Dan menurut Sunarti, pihak perusahaan tersebut sulit dihubungi. “Gaji saya juga dibayar setiap emoat bulan sekali,” kata Sunarti. “Saya akan menyurati pihak perusahaan atau memanggilnya untuk bertanggungjawab menyelesaikan apa yang menjadi keluhan warga,” kata Nursit. (MUH)

Bimtek Badan Permusyawaratan Kampung Tulangbawang, FAKTUAL - Bupati Tulangbawang (Tuba), Provinsi Lampung, Winarti membuka Bimtek Badan Permus yawatan Kampung (BPK), di Hotel Sheraton, kemarin. Menurut Winarti, BPK mempunyai peran penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan, pemerintahan, pelaksa naan pembangunan, pembinaan kemasya rakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Kampung.

Kegiatan ini merupakan sarana strategis guna memberikan pemahaman yang sama kepada para peserta untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan aparatur Badan Permusyawaratan Kampung, katanya. “Marilah kita terus berupaya mewujudkan komitmen guna lebih memberdayakan keberadaan pemerintahan Kampung. Hal ini dilakukan agar hubungan kerja sama dan timbal balik antara aparatur dengan segenap komponen masyarakat dapat

makin harmonis dan sinergis, sehingga dapat berdampak makin kokohnya proses pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten yang kita cintai ini,” ujarnya. Dalam upaya lebih memberdayakan pemerintahan kampung, katanya, hendak nya didukung dan direspon positif semua pihak serta harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan selain pula melalui pendekatan-pendekatan struktural dan kelembagaan, upaya ini juga harus ditem

puh melalui jalur-jalur sosial kemasyara katan, sebab sebagaimana diketahui, partisipasi masyarakat dalam pembangunan sering kali lebih efektif apabila didorong melalui pendekatan-pendekatan informal. “Saya berpesan agar peserta dapat me manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Berbagai materi yang nantinya akan disampaikan para pengajar supaya dipahami, sehingga dalam penerapannya di lapangan tidak menyalahi aturan,” katanya. (MUH)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

MESUJI

BENAR BERIMBANG

Edisi 464/ Tahun Ke-17/ 6 - 12 Agustus 2018

DPMD Mesuji Gelar Deklarasi Damai

Mesuji, FAKTUAL - Dalam rangka mensuk seskan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 12 desa se-Kabupaten Mesuji, pada

12 Agustus 2018 mendatang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) setempat menyelanggarakan deklarasi damai, yang digelar

halaman Kecamatan Mesuji Timur, kemarin. Deklarasi damai tersebut langsung dibuka Kepala DPMD Sunardi dan dia berharap seluruh

calon menyukseskan Pilkades tersebut secara damai tanpa harus mengedepankan ego semata demi kemenangan. “Deklarasi damai ini tentunya bertujuan agar desa yang menyelenggarakan Pilkades benar-benar menyukseskan Pilkades di desanya serta tidak mengedepankan ego semata demi kemenangan. Calon kades harus bisa menjaga ketertiban masyarakat di masing-masing desa,” katanya. Menurut Sunardi, Pilkades serentak itu akan diikuti 12 desa dari 7 kecamatan. Dari 12 desa tersebut terdapat 32 calon yang akan bertarung menjadi orang nomor satu di desa masingmasing. “Pilkades ini akan diikuti 32 calon. Untuk mewujudkan kondisi yang aman damai dan kondusif, kami selenggarakan deklarasi damai,” katanya. Untuk itu, diharapkan pelaksanaan Pilkades ini dapat tercipta kondisi aman dan tidak ada kendala serta tidak menimbulkan perpecahan antarwarga akibat dukung mendukung calon. “Jangan sampai Pilkades serentak ini dicederai dengan kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Silahkan bertarung secara sportif, namun tetap mengedepankan talipersoudraan sehingga tidak terjadi perpecahan antar masyarakat,”tuturnya. Di tempat terpisah Camat Mesuji Timur Tarbin mengatakan sebagai tuan rumah sangat mengapresiasi acara Deklarisi damai ini, semoga dalam pelaksanaan nya berjalan lancar dan kondusif. “Kita harapkan dengan diadakannya deklarasi ini dapat menjaga apa yang telah disampaikan Kepala DPMD Mesuji. Karena, tujuan deklarasi ini tentunya untuk menjaga ketertiban, sebab, bila bukan kita siapa lagi,” katanya. (TAB)

DPRD Banten Setujui Sekolah Gratis Rusa Sambar dan Tutul Lahir di Taman Kehati Mesuji Mesuji, FAKTUAL - Kabar gembira datang dari Taman Keanekearagaman Hayati (Kehati) Mesuji, Lampung yang kedatangan dua penghuni baru yaitu seekor anak rusa sambar dan seekor anak rusa tutul. Keduanya lahir secara bersamaan, Rabu (1/8/2018) pagi. Namun, untuk jenis kelamin masih belum teridentifikasi. Warsi, seorang karyawan Taman Kehati, merupakan yang pertama kali mengetahui keberadaan kedua anak rusa itu saat dia membuat kandang ayam hias. Dia mengaku sejauh ini memang tidak tampak tanda-tanda rusa betina dalam kondisi hamil ataupun akan melahirkan. Sementara itu, Bupati Mesuji Khamami saat melihat dua ekor rusa yang baru lahir tersebut mengaku gembira atas peristiwa itu dan berharap menambah daya tarik bagi pengunjung Taman Kehati. Khamami pun memberi nama kedua anakan rusa tersebut. “Kedua anak rusa ini saya beri nama Sambar Agusta 1 dan Tutul Agusta 1, sesuai dengan jenis masing-masing kedua rusa dan tanggal kelahirannya. Kelahiran kedua anak rusa ini juga istimewa karena berbarengan dengan kelahiran cucu Presiden ketujuh RI, Joko WIdodo,” ujarnya. (TAB)

Serang, FAKTUAL - Fraksi DPRD Banten menerima dan menyetujui pendapat Guber nur Banten, Wahidin Halim terhadap lima raperda usul prakarsa DPRD dalam rapat paripurna, di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Ban ten (KP3B), Kecamatan Curug, Kota Serang, Di antara penda pat gubernur atas raperda penyelenggaraan pendidikan gratis. Selain penyelenggaraan pendidikan, raperda usul prakarsa DPRD Provinsi Ban ten lainnya, pelayanan terpa du satu pintu di bidang pena naman modal, rencana induk pengembangan pariwisata daerah Provinsi Banten 20172025, Pedoman Pengisian Jabatan di lingkungan BUMD, dan Penanggulangan Kemiskinan. Namun pendapat gubernur mengenai peningkatan penyelenggaraan pendidikan, kesembilan fraksi menekankan perlu dilakukan terhadap pendidikan formal maupun non formal. Selain itu, pembekalan pendidikan yang menumbuhkan jiwa kewirausahaan juga disepakati sembilan fraksi sebagai langkah strategis penyelenggaraan pendidikan yang menyeluruh sekaligus pengentasan angka pengangguran di Provinsi Banten. Kesembilan fraksi tersebut di antaranya terdiri dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Amanat Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Fraksi Partai Nasdem. Wakil DPRD Banten, Nuraeni selaku pimpinan rapat meminta agar komisi-komisi DPRD yang terkait dapat

segera membahas lebih lanjut. Tujuannya, agar dapat segera disahkan dan diterapkan untuk kemudian bermanfaat bagi masyarakat. Sementara itu, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy ditemui usai rapat paripurna menyampaikan apresiasi atas jawaban yang disampaikan fraksi-fraksi terhadap pendapat gubernur. “Kami berharap raperda tersebut dapat memuat seluruh kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang diberikan pemerintah. Sehingga, masyarakat Banten dapat meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik dan berkualitas,” ucap wakil Gubernur banten. Dalam keterangan nya Gubernur kembali menjelaskan terkait pendidikan gratis yang ada di Banten. Gubernur mengungkapkan, konsep pendidikan gratis adalah amanah Undang-Undang Dasar 1945 dan bentuk peng hargaan pemerintah terhadap masyarakat. “Pendidikan gratis sudah menjadi program pemerintahan, tinggal kami atur sistem ini dengan dirumuskan dan diformulasikan bersama-sama,” ujar gubernur ditempat yang sama. (ISK)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 464/ Tahun Ke-17/ 6 - 12 Agustus 2018

WAYKANAN

Pembinaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Way Kanan, FAKTUAL - Bupati Way Kanan, Raden Adipati Surya membuka Pembinaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan tahun 2018 bagi ketua TP PKK kecamatan dan ketua TP PKK keluarahan/kampung, di Gedung Serba Guna Pemkab setempat, kemarin. Menurut Adipati, tingkat keberhasilan dari program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah akan sangat ditunjang adanya jalinan kerjasama yang harmonis dan keterpaduan gerak antara unsur-unsur di tingkat kabupaten, kecamatan, dan kampung/kelurahan di era demokrasi dan otonomi daerah yang sedang berlangsung saat ini. Sejalan dengan perkembangan sistem politik, pemerintahan dan fenomena sosial yang terjadi maka eksistensi Gerakan PKK tidak diragukan lagi kontribusinya dalam membantu pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan melalui Tim Penggerak PKK sebagai motor penggerak. “PKK sebagai suatu gerakan sekaligus pilar keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan, harus mampu menciptakan perubahan yang mengarah pada tata pemerintahan yang adaptif dan responsif terhadap tuntunan dan kebutuhan masyarakat. Gerakan PKK sebagai mitra peme rintah selama ini telah cukup banyak berbuat serta diakui peran serta dan keberhasilannya dalam mendukung proses pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah. Untuk itu, selaku Dewan Pembina TP PKK, saya memiliki kom petensi, kepentingan dan perhatian yang sangat besar dalam memfasilitasi dan mendorong Gerakan PKK dapat terus tumbuh dan berkem bangn serta mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan misi utamanya yaitu bersama pemerintah mensukseskan program-program pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat,” ujarnya. Pada kesempatan tersebut bupati peraih penghargaan Top Regent dari Seven Media itu juga berharap PKK dapat terus melahirkan ide atau pemikiran yang kreatif dan membangun antara lain melalui pemberdayaan masyarakat, sehingga dapat memberikan peningkatan terha dap ekonomi keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga, sehingga keluarga-keluarga di Way Kanan menjadi lebih mampu, maju dan mandiri. “Keberadaan peran serta dan tanggung jawab kelembagaan PKK sungguh sangat dibutuhkan saat ini, ketika pemerintah dihadapkan pada dinamika masalah dan kebutuhan masyarakat yang harus diatasi dan dipenuhi secara simultan dan sistematis. Karena itu diharapkan, di masa yang akan datang Gerakan PKK dapat mening katkan perannya dalam pembangunan dan berhasil dalam memposisikan dirinya sebagai mitra kerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.” Selanjutnya, melalui Pembinaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Kabupaten

Way Kanan Tahun 2018, diharapkan agar Tim Penggerak PKK Kabupaten bersama-sama dengan Tim Penggerak PKK Kecamatan, Kelurahan dan Kampung, semakin mempererat harmonisasi dalam menjalin kerjasama, menya makan persepsi dan misi dalam mewujudkan 10 Program Pokok PKK, sehingga dapat mem berikan kontribusi dalam melakukan perubahan kepada masyarakat ke arah yang lebih baik. “Pada kesempatan ini juga saya mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam pelaksa naan pembangunan yang sedang kita lakukan untuk kesejahteraan masyarkat dan mewujudkan Way Kanan Maju dan Berdaya Saing. Saya juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran PKK, baik tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan dan kampung, beserta para kader PKK yang telah dengan semangat kerelawanan mendharma bhaktikan diri untuk kesejahteraan keluarga dan masyarakat Way Kanan,” tuturnya. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Ixuan Ahmadi mengatakan, kegiatan tersebut diikuti 301 peserta yang terdiri dari 60 orang TP PKK kabupaten, 14 orang TP PKK kecamatan, 6 orang TP PKK kelurahan dan 221 orang TP PKK kampung

“Kegiatan tersebut bertujuan mengevaluasi pelaksanaan program atau kegiatan PKK tahun 2016/2017, persamaan visi dan misi TP PKK Kabupaten Way Kanan sekaligus sinkronisasi perencanaan program untuk tahun 2019 dengan memperhatikan hasil rakor PKK Kabupaten Way Kanan tahun 2018 serta menumbuh kem bangkan peran PKK sebagai motivator, fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat baha gia, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan,” ujar Ixuan Ahmadi. Selanjutnya, anggota Tim Penggerak PKK juga merupakan para relawan, yang tidak menerima gaji, baik perempuan maupun lakilaki, yang menyediakan sebagian dari waktunya untuk PKK. Walaupun Sasaran PKK adalah keluarga, khususnya ibu rumahtangga, perem puan, sebagai sosok sentral dalam keluarga. Ia tidak hanya mengurus soal kehidupan rumahtangganya dan mengasuh anak saja. Banyak diantara ibu rumahtangga yang mem bantu suami disawah, bahkan berusaha

menambah pendapatan keluarga dengan berjualan. “Khusus kepada SKPD terkait, kami menghimbau dukungannya untuk mensinergikan program kegiatan di Instansi masing-masing dengan program – program PKK Kabupaten, mengingat betapa besarnya peran PKK untuk mensejahterakan keluarga,” tutur Ixuan. Diketahui pada acara tersebut juga dilakukan pemberian hibah kepada masyarakat, lembaga, organisasi sosial Tahun Anggaran 2018 yaitu kepada usaha Nurul Iman atas nama Siti Khoiriyah beralamat di Kampung Suka Agung Kecamatan Buay Bahuga berupa 1 unit mesin obras, Usaha Karya Muda Printing atas nama M. Marsito beralamat di Kampung Serdang Kuring Kecamatan Bahuga berupa 1 buah mesin stempel, Usaha Sadar Usaha atas nama Arisman Tanjung beralamat di Kampung Tanjungraya Kecamatan Rebang Tangkas berupa 1 paket kunci, Usaha Mandiri Makmur atas nama Abdul Rani beralamat di Kampung Negeri Baru Kecamatan Blambangan Umpu berupa 1 unit mesin kompresor, dan usaha Rusunawa atas nama Ida beralamat di Kelurahan Blam bangan Umpu berupa 2 buah mesin press minuman dingin / panas. (MAN)

Way Kanan Deklarasikan Kabupaten Layak Anak Way Kanan, FAKTUAL - Pemerintah Kabupaten Way Kanan, Lampung mendeklarasikan Kabupaten Layak anak, di Lapangan Kampung Gunung sari, Kecamatan Rebangtangkas, kemarin. Menurut Bupati setempat, Raden Adipati Surya, kegiatan itu sangat penting karena merupakan upaya setiap anak untuk berpartisipasi penuh dan bermakna dalam semangat konvensi hak-hak anak. Menurutnya, maju atau tidaknya sebuah bangsa tidak terlepas dari peran para generasi mudanya dimana di dalamnya terdapat adalah anak-anak, yang kelak akan tumbuh dan berkembang untuk menjadi pemimpin dan sosoksosok penting untuk membangun negara. Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) diharapkan menjadi moment pengingat untuk memperjuangkan hak-hak anak, hak atas kelangsungan hidup, hak

tumbuh dan berkembang, hak mendapat perlindungan, dan hak partisipasi sehingga menghasilkan generasi penerus bangsa yang genius (gesit, empati, berani, unggul dan sehat). “Saya ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadiran saudara-saudara dalam acara ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anak-anakku yang telah bersedia menghadiri acara ini untuk nantinya akan berbagi pengalaman kepada teman-teman sebaya dalam memasyarakatkan hak-hak anak dan fenomena sosial yang sangat mengkhawatirkan dikalangan anak-anak remaja,” ujarnya. “Saya berharap apa yang menjadi harapan dan tujuan Penyelenggaraan Peringatan Hari Anak Nasional tingkat Kabupaten Way Kanan tahun 2018 dapat tercapai dan pada akhirnya nanti pemenuhan hak anak akan dapat terwujud,” kata dia. (MAN)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 464/ Tahun Ke-17/ 6 - 12 Agustus 2018

WAYKANAN

Bupati Way Kanan Canangkan Imunisasi Massal MR

Waykanan, FAKTUAL - Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai eliminasi penyakit campak dan pengendalian penyakit rubella atau kecacatan yang disebabkan oleh infeksi rubella saat kehamilan (Congenital Rubella Syndrome) pada tahun 2020, dan salah satu upaya yang dilakukan untuk mempercepat pencapaian tujuan tersebut adalah dengan melaksanakan kampanye (imunisasi massal)

dan introduksi imunisasi Campak/Measles dan Rubella (MR). Dimana imunisasi massal MR ini bertujuan untuk memutus transmisi penularan virus campak dan rubella yang ada di masyarakat. Hal tersebut disampaikan Bupati H. Raden Adipati Surya, saat membacaka sambutan tertulisnya pada Pencanangan Imunisasi Measles Rubella (MR) di Kabupaten Way Kanan tahun

2018 yang diselenggarakan di SMP N 2 Kecamatan Gununglabuhan, kemarin. Pada acara yang juga dihadiri jajaran For kompimda itu, juga disampaikan dalam rangka menyukseskan imunisasi massal dan introduksi imunisasi MR 2018, bupati mengajak seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi terkait beserta perangkat kerjanya, organisasi masyarakat sipil dan lembaga-lembaga swadaya

masyarakat untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam menyukseskan imunisasi massal MR di Kabupaten Way Kanan. “Sasaran pelaksanaan kegiatan imunisasi massal MR di Kabupaten Way Kanan adalah seluruh anak usia 9 bulan sampai dengan 15 tahun yang berjumlah sekitar 120.329 anak. Tahap I, imunisasi massal MR 2017 telah dilaksanakan di 6 provinsi di seluruh Pulau Jawa yang dilaksanakan pada Agustus dan September 2017. Sedangkan, untuk tahap II, Imunisasi Massal MR dilaksanakan di seluruh provinsi di luar Pulau Jawa yang akan dilaksanakan Agustus dan September 2018,” ujarnya. Untuk Kabupaten Way Kanan, imunisasi MR, Agustus 2018 akan dilaksanakan di seluruh sekolah yang terdiri dari tingkat Sekolah Dasar sederajat, Sekolah Menengah Pertama sederajat dan Sekolah Menengah Atas sederajat bila dimungkinkan masih ada anak yang berusa kurang dari 15 tahun terutama anak kelas 1 SMA, dan selanjutya pada bulan September 2018 akan dilaksanakan di Puskesmas, Posyandu, Polindes, Pokesdes, Puskesmas Pembantu dengan sasaran bayi usia 9 bulan dampai dengan anak usia kurang dari 15 tahun. “Imunisasi MR ini diberikan tanpa mempertim bangkan status imunisasi sebelumnya. Imunisasi MR ini bersifat wajib dan tidak memerlukan ijin tertulis/ individual informed consent. Imunisasi MR ini tidak akan bisa berjalan dengan baik apabila tidak didukung seluruh lintas sektor.” “ Saya mengharapkan kepada kita semua untuk mendukung suksesnya Kampanye MR. Khusus kepala Dinas Pendidikan dan kepala Kantor Kemenag agar dapat lebih aktif mendukung demi suksesnya program Imunisasi MR ini. Terimakasih atas dukungannya dalam menyedia kan dan memvalidasi data-data sasaran utama imunisasi massal, membantu membuat surat edaran dan sosialisasi agar imunisasi massal ini sukses dilaksanakan dan menjangkau sasaran secara optimal (minimal 95%),” ujarnya. (MAN)

Bupati Berangkatkan Calon Haji Bulan Panutan PBB-P2, Way Kanan Launching Simpada Way Kanan, FAKTUAL - Bupati Way Kanan, Raden Adipati Surya memberangkatkan calon hamaah haji kloter 37 dan 57 asal kabupaten tersebut, di Rumah Dinas Bupati, kemarin. Menurut dia, untuk memperoleh haji mabrur, harus diawali dengan niat yang tulus dan diikuti dengan seluruh rangkaian manasik haji sesuai dengan cara yang diajarkan Allah SWT dan Rasul-Nya. Selain itu pula menjauhi hal-hal yang dapat mengurangi dan bahkan menghi langkan kemabruran haji, seperti: rafats, per buatan dosa yang disebabkan gejolak nafsu birahi/seks. Fusuq, yaitu perbuatan dosa yang disebabkan sifat-sifat tercela, seperti sombong, iri hati, dan adu domba; serta Jidal, yaitu perbuatan dosa yang disebabkan tidak adanya kesabaran hingga timbul pertengkaran dan berbantah-bantahan. “Laksanakanlah ibadah dengan tertib dan khusyu, taati aturan dan jadwal yang telah ditetapkan Pemerintah Arab Saudi serta meng ikuti petunjuk dan panduan yang telah diberikan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji setempat. Perlu dipahami setiap jamaah haji, pelaksanaan

haji itu dilakukan di negara orang, sehingga kita harus menghormati aturan, ketentuan, serta budaya yang berlaku di negara tersebut,” katanya. “Jamaah haji juga harus sadar perjalanan ke tanah suci bukan perjalanan biasa. Jamaah haji juga harus mengetahui untuk menjamin prosesi manasik hajinya dapat dilaksanakan dengan baik perlu ditunjang fisik dan mental yang baik. Selain itu, diperlukan pula strategi pengelolaan waktu dan kegiatan agar energy dan stamina tidak terforsir sebelum waktunya, yang dapat mengakibatkan kondisi kesehatan dan mental menurun pada saat rangkaian kegiatan ibadah mencapai puncaknya,” tuturnya. Tahun 2018 jumlah calon jamaah haji dari Kabupaten Way Kanan sekira 201 orang ditambah 2 petugas TPHD, dimana pada kloter 37 akan diberangkatkan 185 jamaah dan kloter 57 sebanyak 18 jamaah akan diberangkatkan pada tanggal 12 Agustus 2018 mendatang dengan pengawalan dari Polres Way Kanan, Tim dan obat medis dari Dinas Kesehatan sampai dengan Asrama Haji Raja Basa. (MAN)

Way Kanan, FAKTUAL - Bupati Way Kanan, Provinsi Lampung, Raden Adipati Surya membuka Bulan Panutan PBB-P2 dan Penyerahan SPPT Tahun 2018 serta Launching Sistem Informasi Pajak Daerah (Simpada) di Lingkungan pemkab setempat, kemarin. Menurut Raden Adipati Surya, kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap APBD Kabupaten Way Kanan dalam kurun dua tahun terakhir terus mengalami peningkatan, pada 2016 terealisasi Rp 10.753.611.639,80, sedangkan pada 2017 terealisasi Rp 15.182.720.242,85 dan untuk tahun 2018 ditargetkan Rp 20.885.879.700. “Pajak daerah tersebut bersumber dari sembilan jenis pajak daerah, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parker, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan

bangunan perdesaan dan perkantoran serta bea pero lehan ha katas tanah, dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkantoran memiliki peluang yang cu kup besar untuk dapat di tingkatkan penerimaannya, hal ini mengingat Kabupaten Way Kanan memiliki wilayah yang cukup luas sekira 3.921,63 km2 atau 392.163 hektare, ujarnya. Pemerintah Kabupaten Way Kanan melalui Badan Pendapatan Daerah, katanya, tahun ini telah melaksanakan pemutakhiran data objek dan subjek pajak PBB-P2 dengan cara melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap tanah dan atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai dan atau dimanfaatkan orang pribadi atau Badan Usaha. Hal ini dilakuka mengingat basis data PBB-P2 yang ada sampai dengan tahun 2017 sebagian besar merupakan data yang diserahkan oleh Direktoral Jenderal Pajak pada saat pengalihan PBB-P2 dari Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah Kabupaten Way Kanan tahun 2013, sehingga akurasi data tanah dan bangunan masyarakat kurang valid, dan hal ini disebabkan adanya peralihan ha katas tanah dan bangunan akibat adanya transaksi jual beli tanah atau bangunan masyarakat, hibah, warisan, dan sebagainya. Dan juga disebabkan perubahan fungsi tanah dan atau bangunan. (MAN)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMBAR

BENAR BERIMBANG

Edisi 464/ Tahun Ke-17/ 6 - 12 Agustus 2018

Wabup Lambar dan BBPOM Teken MoU Lampung Barat, FAKTUAL - Wakil Bupati Lampung Barat (Lambar),.Mad Hasnurin Bersama Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Provinsi Lampung, Syamsuliani, me nandatangani MoU dan Sosialisasi Inpres No.3 tahun 2017 kabupaten tersebut, di Ruang Rapat Kagungan Pemkab, kemarin. Menurut Mad Hasnurin, sesuai amanat Undang Undang No:36 tahun 2009 pasal 47, upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan. penyelenggaraan upaya kesehatan sebagimana dimaksud dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta pengamanan makanan dan minuman. Sebagaimana dipahami bersama,kata dia, obat dan makanan yang aman, bermutu, dan bergizi sangat penting peranannya bagi per tumbuhan, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan serta peningkatan kecerdasan masyarakat. oleh karena itu masyarakat perlu dilindungi dari obat dan makanan yang dapat merugiakan dan/atau membahayakan kesehatan. Melalui Dinas Kesehatan, ujar dia, Lampung Barat telah melaksanakan program pengawasan obat dan makanan secara berkala dan berkesinam bungan. kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk pengujian sample makanan minuman yang diduga mengandung bahan berbahaya. sample diuji dengang parid test kit, dan hasil yang positif diuji lebih lanjut ke laboratorium kesehatan daerah provinsi lampung. dinas kesehatan juga melakukan monitoring dan pembinaan rutin ke sarana layanan kefarmasian baik apotek maupun toko obat yang ada diwilayah kabupaten lampung barat. Selain itu pengawasan secara terpadu juga

telah dilakukan dengan koordinasi bersama satgas pangan dan tim monitoring kestabilan harga pangan dengan dinas kesehatan dan opd-opd lain yang terkait, baik kepasar tradisional hingga ke pasar-pasar modern. Penyelenggaraan upaya kesehatan terutama

di sektor obat dan makanan tersebut tentunya harus didukung oleh sumber daya kesehatan. salah satu kendala yang kami hadapi di wilayah lampung barat ini adalah terbatasnya sarana prasarana serta jumlah sumber daya manusia yang kompeten di bidang obat dan makanan,

baik opoteker maupun analis farmasi makanan dan minuman, oleh karena itu kami menyambut baik dan berharap rencana pembangunan cabang balai besar BPOM di Kabupaten Lampung Barat segera direalisasikan. (ADI)

Penilain Lomba Bumdes Parosil Senam Bareng Presiden Jokowi Tingkat Provinsi Lampung Barat, FAKTUAL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat menggelar Evaluasi Perkembangan Pekon dan Penilain Lomba Bumdes Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2018 Di Pekon Mutar Alam Kecamatan Way Tenong, Selasa(31/07/2018). Dalam acara tersebut dihadiri Gubernur Lampung yang di wakili Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Theresia Sormin, SH., beseta Tim Penilai Lomba Pekon dan BUMdes, Wakil Bupati Lambar Drs. Mad Hasnurin, Ketua TP PKK Lambar Partinia Parosil, Kepala OPD Lambar, Unsur Forkompinda, Unsur Muspida dan Undangan Lainnya. Dalam sambutannya Theresia Sormin menyampaikan terkait dengan evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintah desa maka pemerintah menerbitkan permendagri no. 81 tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan. evaluasi ini guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan desa atau pekon. “Kemudian melalui instrument ini dapat menilai serta menentukan status tertentu dari pencapain hasil tingkta perkembangan desa dalam peneyelenggaraan pemerintah kewila yahan dan kemasyarakatan salah satu tahapan dalam rangka evaluasi adalah perlombaan desa, meliputi bidang pemerintahan, bidang kewilayahan dan bidang kemasyarakatan desa dengan 69 indikator penilaian,” kata Theresia. Sementara itu dalam sambutanya Wakil Bupati Lampung Barat Drs. Mad Hasnurin menyampaikan pelaksanaan evaluasi perkembangan pekon ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara rutin secara menyeluruh di wilayah indonesia yang dimulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, propinsi, dan tingkat nasional. “Lampung Barat, pelaksanaan evaluasi perkembangan pekon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diikuti oleh 15 pekon yang mewakili 15 kecamatan

yang ada di lampung barat. Dari hasil penilaian yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu, maka pekon mutar alam kecamatan way tenong terpilih sebagai juara dan tentunya berhak mewakili kabupaten lampung barat pada evaluasi perkembangan pekon tingkat Propinsi Lampung,” kata Mad Hasnurin. Dia berharap bahwa evaluasi perkembangan pekon yang dilaksanakan selama ini bukan hanya sekedar menjalankan amanat peraturan menteri dalam negeri saja, tetapi evaluasi perkembangan pekon ini hendaknya benarbenar dapat kita jadikan sebagai salah satu tolak ukur dari keberhasilan pembangunan di pekon/desa dalam berbagai bidang terutama bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. disamping itu dari perlomba an ini dapat dijadikan acuan oleh pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembang unan dalam rangka pemerataan pembangunan di seluruh wilayah kabupaten Lambar. “Perekonomian Lambar didominasi sektor pertanian mencapai 59 % lebih .dan di kabupaten Lambar dengan luasan lahan budidaya yang sangat sempit angka kemiskinan mencapai 13,46% dan berdasarkan perhitungan indeks kemajuan desa Provinsi Lampung tahun 2017 Kabupaten Lambar masih terdapat 19 Pekon tertinggal menjadi pengembangan BumPekon sebagai lumbung ekonomi pedesaan dalam mempercepat pembangunan ekonomi daerah merupakan ekonomi pedesaan dalam mempercepat pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu hal yang penting . untuk itu dari 131 Bumpekon yang ada di kabupaten Lambar diharapkan juga akan menunjang target kinerja Bupati Lambar 2017-2022 dengan Pitu program unggulan dimana terdapat 3 target kinerja terhadap Bumpekon yaitu adanya BumPekon yang mengelola Pekon wisata ,yang memiliki unit usaha pemasaran kopi dan mengelola lumbung padi,” ungkapnya. (ADI)

Lampung Barat, FAKTUAL - Bupati Lampung Barat (Lambar), Parosil Mabsus didampingi Kabag Humas dan Protokol Surahman serta kabag Pemerintahan dan OTDA menghadiri undangan dari Apkasi jalan sehat bersama Presiden ketujuh RI Joko Widodo, Minggu, 29 Juli 2018, dengan gerak awal di Lapangan Hasanuddin, gerak akhir di Lapangan Korebesi Makkasar Sulawesi Selatan. Berdasarkan informasi dari Kabag Humas dan Protokol Surahman, Joko Widodo dan istri, Iriana mengikuti jalan santai bersama warga di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu pagi, 29 Juli 2018. Kegiatan itu bertajuk Jalan Sehat Sahabat Rakyat Indonesia bersama Jokowi untuk Asian Games.

Jokowi tampak mengenakan kaus berwarna putih dengan motif gambar logo Asian Games 2018, sedangkan Iriana mengenakan kaus merah muda dengan topi. Sejumlah pejabat negara turut hadir menemani Jokowi dalam kesempatan itu, di antaranya Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Sosial Idrus Marham, dan Kepala Staf Presiden Moeldoko. Sebelum memulai jalan santai bersama warga, Jokowi berpesan kegiatan itu bagian dari upaya menjaga persatuan dan kerukunan. Rakyat Indonesia wajib bersama-sama menjaganya. “Pilkada serentak baru saja selesai. Mari kita kembali bersatu dan membangun kebersa maan untuk kemajuan bangsa,” katanya. (RLS)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMBAR

BENAR BERIMBANG

Edisi 464/ Tahun Ke-17/ 6 - 12 Agustus 2018

Sukseskan Pencanangan MR

Lampung Barat, FAKTUAL - Dinas Kesehatan Lampung Barat menggelar Sosialisasi Penca nangan Imunisasi Measles Rubella (MR), Launching Ambulance Hebat dan Peresmian Puskesmas Rawat Inap Sekincau, di Lapangan Kantor Kecamatan Sekincau, kemarin. Acara tersebut diawali pelantikan Pokja

KIPI Lambar, penyerahan Kartu Imunisasi MR, Lauching Ambulance Hebat, penyerahan Kartu KIS Daerah, penyerahan beasiswa kedok teran, penyerahan kendaraan roda 4dan roda 2 Puskesmas, dan penyerahan bingkisan Lansia ceria serta penyerahan obat cacing dan vitamin A.

Evaluasi Perkembangan Pekon Lampung Barat, FAKTUAL - Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lambar) menggelar Evaluasi Perkembangan Pekon dan Penilain Lomba Bumdes Tingkat Provinsi Lampung tahun 2018, di Pekon Mutaralam, Kecamatan Way Tenong, kemarin. Menurut Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Pemprov Lampung, Theresia Sormin, guna evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintah desa maka pemerintah menerbitkan Permendagri No: 81 tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan desa atau pekon. Melalui instrument itu, kata dia, dapat menilai serta menentukan status tertentu dari pencapain hasil tingkta perkembangan desa dalam peneyelenggaraan pemerintah kewilayahan dan kemasyarakatan salah satu tahapan dalam rangka evaluasi adalah perlombaan desa, meliputi bidang pemerintahan , bidang kewilayahan , dan bidang kemasyarakatan desa dengan 69 indikator penilaian. Sementara itu Wakil Bupati Lampung Barat, Mad Hasnurin menyampaikan pelaksanaan evaluasi perkembangan pekon merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara rutin secara menyeluruh di wilayah indonesia yang dimulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, propinsi, dan tingkat nasional. Menurut dia, di Lampung Barat, pelaksanaan evaluasi perkembangan pekon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diikuti 15 pekon yang mewakili 15 kecamatan yang ada. Hasil penilaian yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu, Pekon Mutaralam, Kecamatan Way Tenong terpilih sebagai juara dan tentunya berhak mewakili kabupaten tesebut pada evaluasi perkembangan pekon tingkat Provinsi Lampung. Dia berharap bahwa evaluasi perkembangan pekon yang dilaksanakan selama ini bukan sekadar menjalankan amanat peraturan menteri dalam negeri saja, tetapi evaluasi perkem bangan pekon ini hendaknya benar-benar dapat kita jadikan sebagai salah satu tolokukur dari keberhasilan pembangunan di pekon/desa dalam berbagai bidang terutama bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. disamping itu dari perlombaan ini dapat dijadikan acuan oleh pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan dalam rangka pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Lambar. (ADI)

Imunisasi campak dan rubella bertujuan sebagai upaya pencegahan terjadinya cacat atau kelainan bawaan kepada anak-anak. Kelainan bawaan dimaksud yang diakibatkan oleh virus rubella seperti kebutaan, katarak, dan tuli. Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus

mengatakan, Indonesia berkomitmen untuk mencapai eliminasi measles (campak) dan pengendalian rubella (campak jerman) pada tahun 2020, maka dilakukan strategi nasional melalui beberapa kegiatan salah satunya pemberian imunisasi tambahan measles rubella (MR) kepada anak usia 9 bulan sampai kurang dari 15 tahun. pemberian imunisasi mr dilaksa nakan di seluruh propinsi se indonesia dengan 2 fase. fase I dilaksanakan pada tahun 2017 untuk daerah di Ppulau Jawa. fase II dilaksanakan pada 2018 di seluruh daerah di luar Pulau Jawa termasuk di Kabupaten Lampung Barat. “Menjaga anak agar tetap sehat, adalah tugas setiap orang tua dan juga tugas dari negara. Saya mendukung penuh dilaksanakannya kampanye nasional imunisasi mr, agar anakanak kita bisa bebas dari campak dan rubella. ingat, bahwa imunisasi ini bukan hal baru dan kita sudah pernah berhasil melakukannya untuk cacar, polio, dan tetanus. jadi saya percaya, sekarang pun dengan niat yang baik,” ujarnya. “Jumlah anak yang akan mendapat imunisasi MR mencapai 78.506 orang yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lambar, sehingga memerlukan peran aktif kita bersama agar seluruh anak mendapatkan imunisasi semua demi tercapainya lampung barat yang sehat. Selain itu, sebagai upaya memenuhi pelayanan kesehatan kepada masyarakat lampung barat kami terus meningkatkan sarana dan prasarana bidang kesehatan. salah satunya meningkatkan status puskesmas sekincau dari puskesmas non rawat inap menjadi puskesmas rawat inap,” ujarnya.. Dengan peningkatan status dan fungsi puskes mas sekincau ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya masyarakat sekincau yang harus menjalani rawat inap. selain itu puskesmas sekincau dapat menjadi rujukan dari puskesmas non rawat inap sekitar, sehingga masyarakat dapat tertolong dengan cepat, kata dia. (ADI)

Lambar Sosialisasi Reformasi Birokrasi Lampung Barat, FAKTUAL - Sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada warga, Pemkab Lampung Barat (Lambar) menggelar sosialisasi reformasi birokrasi, di ruang Rapat Kagungan, kemarin. Menurut Staf Ahli Bidang Administrasi Umum pemkab setempat, M .Mansolihi saat membuka kegiatan tersebut, tuntutan masyarakat terhadap percepatan reformasi birokrasi pemerintah saat ini sangat tinggi, namun profesionalisme yang diharapkan belum sepenuhnya dapat terwujud salah satu penyebabnya belum adanya sumber daya manusia yang cukup mumpuni dalam merencanakan suatu program pada masingmasing organisasi perangkat daerah (OPD). Langkah awal yang penting dalam hal percepatan reformasi birokrasi, melaksanakan fungsi perencanaan yang sesuai dengan rencana jangka menengah dan rencana strategi yang dituangkan dalam road map reformasi birokrasi pemerintah kabupaten lampung barat, agar visi, misi, dan tujuan serta sasaran dapat tercapai, katanya. Dalam rangka mencapai pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan sesuai dengan harapan masyarakat, maka diperlukan

berbagai macam terobosan dalam hal peningkatan percepatan reformasi birokrasi pada masing-masing OPD yang ada, kata dia. Reformasi birokrasi secara nasional yang dilakukan pada delapan area perubahan, manajemen perubahan, penguatan sistem pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan kelembagaan, penguatan tata laksana, penguatan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur sipil negara, penguatan peraturan perundang-undangan, dan peningkatan kualitas pelayanan public, ujarnya. Sementara itu Ketua Pelaksana Kepala Bagian Organisasi Pirwan mengatakan, tujuan dilaksanakan sosialisasi reformasi birokrasi, selain peserta diharapkan mampu memahami dan menyusun dokumen Road Map reformasi birokrasi tahun 2018, juga agar pelaksanaan reformasi pemerintah daerah Kabupaten Lambar dapat tercapai sesuai dengan Road Map reformasi birokrasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya pesertanya sebanyak 53 orang yang berasal dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dilingkungan Pemkab. (ADI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

PESISIR BARAT 19 Jalan Putus Jalinbar Segera Dibenahi BENAR BERIMBANG

Edisi 464/ Tahun Ke-17/ 6 - 12 Agustus 2018

Pesisir Barat, FAKTUAL - Jalan Lintas Barat Sumatera yang mengalami putus di Pekon (Kampung) Mandiri, Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung ditargetkan segera diperbaiki dengan dukungan pemerintah pusat melalui kementerian teknis terkait. Informasi dari Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Barat dalam rilis diterima di Bandarlam pung, kemarin, menyebutkan revisi DIPA APBN sebagaimana dilakukan karena adanya penam bahan item pekerjaan pada kegiatan penang gulangan jalan putus (Pembangunan Jembatan) di Mandiri, Krui Selatan pada 31 Juli 2018 telah selesai dan ditandatangani oleh Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pada 2 Agustus 2018 dilaksanakan penanda tanganan kontrak kembali dengan pihak ketiga (pemenang tender) dan sekaligus pada hari ini akan dikirim box culvert untuk pembuatan gorong-gorong sementara sebagai antisipasi jika hujan datang. Dalam dua hari ke depan akan dikirim tim untuk melakukan pembongkaran jembatan bailey dan akan dibuat jalan sementara yang sedikit permanen (dengan pengerasan) guna memastikan arus lalu lintas tetap berjalan. Sementara itu alat berat milik Penanganan Jalan Nasional (PJN) yang mengalami kerusakan pada sistem hydrolic-nya akan digantikan dengan alat berat milik kontraktor. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat mengha rapkan proses penanggulangan jalan putus di Mandiri, Krui Selatan dimulai dengan tahapan pembangunan jalan sementara (jalan darurat) yang lebih permanen dengan pengerasan, hingga pembangunan jembatan permanen akan meng atasi ekses negatif yang timbul seperti kemacetan, pungli dan tersendat roda perekonomian masya rakat. Sebelumnya, Pemkab Pesisir Barat kembali menurunkan tim gabungan yang terdiri dari Satpol Pamong Praja, Dinas Perhubungan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk membantu mengurai kemacetan yang

terjadi di jalan putus Pekon Mandiri, Kecamatan Krui Selatan. Pada titik tersebut sempat terjadi kemacetan dikarenakan terdapat kendaraan dengan tonase tinggi (truck fuso) yang terjebak, sehingga mengakibatkan kendaraan roda empat tidak

Bupati Pesibar Hadiri Peringatan Harganas

dapat melintas dan mengganggu aktivitas masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat khususnya. Kondisi saat ini lalu lintas kembali lancar dengan tetap di bawah pengawasan dan dan pengaturan tim gabungan Pemkab Pesisir Barat. Pemkab Pesisir Barat tetap mengimbau

Bupati Pesibar Tinjau Lomba Pekon Pesisir Barat, FAKTUAL - Bupati Pesisir Barat (Pesibar) Provinsi Lampung, Agus Istiqlal dan rombongan menghadiri penilaian lomba pekon dan penilaian BUMDes tingkat Provinsi Lampung yang dipusatkan di Pekon Marang, Kecamatan Pesisir Selatan, kemarin. Agus mengatakan, berdasarkan data di lapangan yang dilakukan tim penilai lomba pekon dan penilaian BUMDes tingkat kabupaten sesuai indikator penilaian lomba desa, baik dari bidang pemerintahan, bidang kewilayahan dan bidang kemasyarakatan, bahwa pekon marang memang layak untuk diusulkan mengikuti lomba pekon tingkat provinsi. “Kami selaku pemerintah Kabupaten Pesisir Barat mengharapkan arahan dan saran dari

Pesisir Barat, FAKTUAL - Bupati Pesisir Barat (Pesibar) Lampung, Agus Istiqlal didampingi Ketua TP PKK, Ny. Septi Istiqlal dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Komara Helda meng hadiri peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) tingkat Provinsi Lampung, di Kalianda, Lampung Selatan, kemarin. Hadi pada kegiatan itu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Aprilani Yustin Fircardo, perwakilan BKKBN Pusat dan plt Sekda Provinsi

Lampung. Dalam kesempatan itu, Pesisir Barat mem peroleh dua penghargaan dari dua kategori, juara 3 kategori kabupaten lomba lingkungan bersih dan sehat tingkat provinsi serta juara 3 lomba pidato tingkat provinsi. Sementara itu, Agus Istiqlal berterima kasih kepada pemenang lomba Harganas tingkat provinsi dan mengharapkan ke depannya lebih ditingkatkan lagi. (NAS)

kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati dan waspada apabila melintasi lokasi dan mengimbau agar kendaraan dengan tonase yang tinggi dapat mengalihkan jalur perjala nannya untuk melewati jalur Liwa-Krui. (NAS)

tim penilai lomba pekon tingkat provinsi yang berkaitan dengan Permendagri Nomor 81 tahun 2015 tentang Evaluasi Desa dan Kelurahan, agar ke depannya pekon-pekon yang ada bisa bersaing dengan kabupaten lainnya. “Kami sudah berusaha untuk memajukan pekon dengan memberikan perhatian dan komitmen yang tinggi ke seluruh pekon, antara lain dengan memberikan bimbingan teknis, melakukan pembinaan-pembinaan, baik terhadap kelembagaan pekon maupun yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan ekonomi masyarakat, sesuai dengan visi Kabupaten Pesisir Barat yaitu terwujudnya masyarakat yang madani, mandiri dan sejahtera,” katanya. (NAS)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 464/ Tahun Ke-17/ 6 - 12 Agustus 2018

ADVERTORIAL

Gubernur Lamupung Dukung Pelabuhan Panjang Jadi Buffer Tanjung Priok Panjang yang dipercaya Pelindo II Pusat, Tanjung Priok mensupport kegiatan yang dilakukan Provinsi Lampung dan juga Sumatera Bagian Selatan. “Alhamdulillah IPC Cabang Panjang sudah dipersiapkan dari Kantor Pusat Pelindo II, bahwa kita diminta untuk men support Provinsi Lampung dan Sumatera Bagian Selatan. Sehingga ke depannya diharapkan IPC Cabang Panjang ini menjadi Buffernya Tanjung Priok, harus kita segera realisasikan dan kita akan selesaikan hingga tahun 2020,” katanya. Drajat mengatakan seperti pada tahun 2018 ini saja, terus adanya pengembanganpengembangan yang dilakukan seperti pengembangan terminal multipurpose, pengembangan terminal petikemas, pengembangan terminal curah cair, dan pengembangan teriminal RO-RO. “Diharapkan tahun 2020 menjadi momentum untuk pelabuhan kita menjadi Buffer Full Internasional. Semua ini bisa terlaksana kalau mendapat dukungan dari Pemprov Lampung. Jadi kami berharap full support dari Bapak Gubernur selaku regulator daerah. Sebenarnya rencana ini sudah kita MoU kan pada Januari 2018 di IPC Cabang Tajung Priok, tinggal bagaimana Pak Gubernur mensupport dan kami akan siap action,” tandasnya. (ADV)

Bandarlampung, FAKTUAL--Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo mendukung upaya PT. Pelabuhan Indonesia II (IPC) Cabang Panjang menjadi buffer Pelabuhan Tanjung Priok. Gubernur berharap pada 2020 Panjang dapat diproyeksikan menjadi Buffer Full Internasional. “Pemerintah Provinsi (Pemprov) siap mensupport IPC Cabang Panjang dalam rangka melakukan pengembangan sebagai upaya untuk kelancaran perekonomian di Lampung. Kita mendukung itu,” ujar Gubernur Ridho saat menerima audiensi dari PT. Pelabuhan Indonesia II (IPC) Cabang Panjang, di Ruang Rapat Kerjanya, Selasa (31/7/2018).

Menurut Gubernur Ridho, progres pembangunan yang dilakukan PT. IPC sudah cukup banyak. Terkait dengan menjadi Buffer dari Pelabuhan Tanjung Priok, menurut Gubernur, hal tersebut guna membackup komoditi-komoditi yang ada di Sumatera khususnya wilayah Su matera bagian Selatan, sehingga tidak perlu melalui Tanjung Priok, untuk menja dikan biaya logistik bisa turun jauh lebih rendah. Sementara itu, General Manager IPC Cabang Panjang, Drajat Sulistyo menyam paikan bahwa progres pelabuhan dan pengembangan IPC Cabang Panjang ke depannya saat ini terus dilakukan. Hal tersebut juga guna mendukung IPC Cabang