6.4. Konsep Surveilans Gizi

d. Cakupan ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapat makanan tambahan; e. Cakupan balita kurus yang mendapat makanan tambahan; f. Cakupan remaja putri (Rematri) mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) ; g. Cakupan bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD); h. Cakupan balita yang ditimbang berat badannya (D/S); i. Cakupan balita mempunyai buku Kesehatan Ibu Anak (KIA)/Kartu Menuju Sehat (KMS); j. Cakupan balita ditimbang yang naik berat badannya (N/D); k. Cakupan balita ditimbang yang tidak naik berat badannya dua kali berturut-turut (2T/D); l. Cakupan balita 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A; m. Cakupan ibu nifas mendapat kapsul vitamin A; n. Cakupan rumah tangga mengonsumsi garam beriodium; dan o. Cakupan kasus balita gizi buruk yang mendapat perawatan. Berdasarkan hal tersebut, untuk memperoleh informasi pencapaian kinerja perbaikan gizi masyarakat secara cepat, akurat, teratur, berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu dilaksanakan kegiatan Surveilans Gizi oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat. Untuk itu diperlukan pedoman pelaksanaan teknis Surveilans Gizi sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat serta pemangku kepentingan lainnya sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanggulangan masalah gizi masyarakat.

6.4. Konsep Surveilans Gizi

Kegiatan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan teknis Surveilans Gizi yaitu pengkajian (assessment), analisis (analysis) dan respon (action) yang merupakan suatu siklus. Sistem Surveilans Gizi adalah alat untuk menghasilkan informasi yang sangat membantu dalam formulasi, modifikasi dan aplikasi kebijakan gizi disuatu wilayah. Surveilans mencakup informasi tentang pengaruh pola konsumsi gizi dan status gizi, oleh karena itu didalam analisis Surveilans Gizi juga membutuhkan informasi terkait faktor ekonomi, sosial budaya dan biologis.