Dibalik Tidak Sehatnya Layanan Kesehatan Kampus
HALUAN MAHASISWA Diterbitkan oleh lembaga pers mahasiswa didaktika universitas negeri jakarta
1| Haluan Mahasiswa IV LPM Didaktika
SUSUNAN REDAKSI
SALAM REDAKSI
PEMIMPIN REDAKSI
Salam sejahtera bagi para pembaca. Pada haluan mahasiswa edisi kali ini, kami menyajikan beberapa berita yang terjadi di Universitas Negeri Jakarta (UNJ)
Uly Mega Septiani
SEKRETARIS REDAKSI Annisa Nurul Hidayah Surya
TATA LETAK Muhammad Rizky Suryana
REPORTER
Annisa Nurul Hidayah Surya Faisal Bahri Muhammad Muhtar Muhammad Rizky Suryana Uly Mega Septiani
EDITOR
An Nissa Nur Istiqomah Hendrik Yaputra Latifah Lutfia Harizuandini Yulia Adiningsih
Liputan utama dalam haluan ini adalah persoalan tentang tata kelola kampus, khususnya mengenai proses administrasi serta standar operasional prosedur yang diterapkan di dalam UNJ. Liputan berikutnya membahas tentang perbandingan sistem UKT dan SPP serta kesejahteraan karyawan UNJ. Terdapat juga opini mengenai isu penggusuran kantin spiral, liputan tentang UPT Klinik Kesehatan di UNJ, Akhir kata, kami ucapkan selamat membaca dan berdialektika. Pemimpin Redaksi
DAFTAR ISI
Liputan I ...... 3 Opini .................... 4 - 5 Liputan II .................. 6 Resensi .......................... 7 - 8 Liputan III ...................... 9 Liputan Utama ...............10 - 11
2| Haluan Mahasiswa IV LPM Didaktika
Sekretariat : Kampus A Universitas Negeri Jakarta, Gedung G, Lantai 3, Ruang 304 E-mail : lpmdidaktikaunj@gmail.com Line : @tlt5495s Website : www.didaktikaunj.com Facebook : LPM Didaktika UNJ Twitter : @lpmdidaktika
LIPUTAN I
Polemik Karyawan Outsourcing di UNJ
“Kelayakan gaji para petugas kebersihan di Universiitas Negeri Jakarta belum terpenuhi, dan masih dalam pengupayaan mengejar Upah Minimum Regional DKI Jakarta.” Universitas Negeri Jakarta (UNJ) bekerja sama dengan swasta dalam pengelolaan kebersihan kampus. Salah satunya PT FAPI yang merupakan perusahaan jasa yang petugas kebersihan. perusahaan yang sudah dua kali menang pelelangan rutin tahunan yang di adakan UNJ ini, mengelola kebersihan gedung yang tingginya hanya sampai empat lantai. Untuk bangunan yang tingginya di atas empat lantai di kelola oleh perusahaan pengelolaan gedung. Sayangnya karyawan dari perusahaan yang bekerjasama dengan UNJ ini, belum mendapatkan kelayakan gaji. Salah satunya petugas kebersihan Husni (53), mengeluhkan jika gajinya Rp 1,2 juta – Rp 1,3 juta tidak sesuai dengan waktu yang ia tempuh untuk bekerja. ”Kadang sabtu juga masuk kerja tapi tidak dihitung lemburan,” ucapnya. Husni bertugas di gedung Fakultas Imu Sosial (FIS) dan mulai bekerja dari pukul 07.00 sampai pukul 16.00 WIB dengan status sebagai pekerja alih daya di PT FAPI. Berbeda dengan Husni, Susilo, petugas kebersihan di area Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) mengatakan tidak tahu berapa seharusnya gaji yang ia terima. Sebab, selama ini ia hanya mendapatkan kisaran Rp 1,5 juta. Susilo telah bekerja sebagai petugas kebersihan di fakultas ilmu pendidikan hampir selama 6 tahun dengan status pekerja honorer, namun dialihkan begitu saja dan statusnya menjadi pegawai kontrak. “Waktu itu awal saya kerja di UNJ ketika gajinya
segitu kita dapat untung dari mana?” ucap Sjachrian menceritakan dialognya dengan pihak FAPI. Kepala BUK ini mengatakan, tidak begitu mengerti mengenai permasalahan petugas kebersihan karena, menurutnya di luar tanggung jawabnya. Kamandoko, Kepala bagian Perencanaan UNJ angkat bicara mengenai pembayaran yang tidak sesuai kesepakatan antara pihak UNJ dengan PT FAPI. Kesepakamasih 250 ribu sekarang sudah tanya adalah pihak FAPI membayar 1,5 juta,” ucapnya. gaji Rp. 1,7 juta untuk setiap kary Susilo juga mengaku, awanya. Ia menambahakan, bahwa tidak mengetahui surat perjanpihak UNJ telah memberi peringatan jian kontraknya dengan PT FAPI. kepada PT FAPI. Pihak UNJ akan ”Saya tidak begitu mengerti memberlakukan sangsi yang tegas tentang hal seperti itu. Yang bahkan siap melakukan pemutusan penting saya kerjanya benar hubungan kerja dengan PT FAPI InsyaAllah saya berani protes kalau memang tidak ada pilihan lain. kalau misalnya ada pemecatan “Bisa aja kita putus kontrak dengan secara tiba-tiba,” tegasnya. mereka (pihak swasta) dan men Sjachrian kepala biro gangkat pegawai kebersihan jadi umum kepegawaian (BUK), pegawai honorer UNJ, cuma UNJ itu menjelaskan petugas kebersipegawai honorernya lebih banyak han tidak bisa menjadi pegawai dari pegawai PNS-nya,” ucap Kamanhonorer ataupun pegawai tetap. doko. Karena menurutnya ketetapan Ia menginginkan rapat tersebut sudah didasari undang- diadakan secepatnya untuk memundang yang berlaku, “kalau bahas alasan FAPI melanggar tidak salah undang-undangnya kesepakatan membayar gaji Rp. 1,7 mengatur, bahwa tidak boleh juta perbulan. Untuk kedepanya UNJ kita (universitas) mengangkat akan berusaha menyesuaikan gaji karyawan untuk cleaning serpetugas kebersihan dengan Upah vice,” ucapnya. Minimum Regional (UMR) DKI Ja Ia mengaku memang karta. Tim Didaktika sudah mencoba pernah mendapatkan laporan menghubungi pihak FAPI untuk dari para petugas kebersihan dimintai tanggapan mengenai gaji mengenai kasus-kasus mekaryawan yang tidak sesuai kesnyangkut ketidak sesuaian gaji epakatan kesepakatan. Sayangnya, yang telah disepakati antara sampai berita ini terbit pihak FAPI pihak UNJ dengan PT FAPI. “Saya belum memberikan tanggapan. tanya ke pihak FAPI. Kok ini gak sesuai? Lalu dari pihak FAPI nya menjawab, kalau kita bayar
Muhammad Muhtar
3| Haluan Mahasiswa IV LPM Didaktika
OPINI
Sudut Kiri Parkiran Kantin, tempat ini bukan sekadar hanya pemuas perut mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) setelah lelah beraktivitas, namun juga menjadi tempat untuk mengungkapkan segala hal yang dialami saat beraktivitas lewat obrolan ringan antar mahasiswa. Tetapi, bagaimana jika salah satu kantin di UNJ terancam digusur oleh Rektorat UNJ atas dasar pembangunan? Pastinya, pedagang yang menjadikan tempat di sudut kiri parkiran spiral sebagai kantin menyayangkan keputusan rektorat tersebut. Mahasiswa juga menyayangkan hal tersebut, karena rektorat tidak menyediakan tempat untuk pedagang setelah digusur. Layaknya mengusir tikus di sarangnya, dianggap hama, dibiarkan liar, dan mati perlahan setelah tempatnya dimusnahkan. “Kalau ini jadi dipindahkan, saya tidak tahu anak dan istri saya makan apa nantinya,” ucapan seorang pedagang ketoprak di kantin spiral dengan wajah yang muram ini menjadi salah satu reaksi atas penggusuran yang tidak sewajarnya ini. Bahkan Rektorat UNJ melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai eksekutor dalam penggusuran, menjadikan hal ini sebuah kehendak birokrat yang dipaksakan demi estetika kampus. Memang, penggusuran ini didasarkan atas adanya perluasan kapasitas parkiran spiral. UNJ memiliki tiga kantin yang cukup strategis untuk mahasiswa. Pertama, kantin Blok M (M singkatan dari kata “emperan”) yang berada di dekat Gedung Pascasarjana. Kedua, kantin yang berada di dekat Gedung G. Terakhir, kantin yang berada di sudut kiri parkiran spiral yang diperuntukkan bagi pedagang kaki lima sebagai wadah untuk berdagang. Isu penggusuran ini juga menyebabkan mahasiswa melakukan aksi solidaritas menuntut rektorat menyediakan tempat yang baik bagi pedagang di kantin spiral. Tetapi, aksi solidaritas ini ditanggapi sinis. “Berlagak pahlawan dengan membela pedagang,” demikian ucapan sinis dari seorang satuan pengamanan (satpam) kepada salah satu mahasiswa yang turut serta dalam aksi menolak penggusuran. Seharusnya, setiap pengadaan penggusuran terhadap bangunan mestinya harus mengikuti prosedur dari undang-undang (UU) tentang tata ruang yang tercantum dalam UU No. 26 Tahun 2007. Normalnya, ada tiga prasyarat diperbo-
4| Haluan Mahasiswa IV LPM Didaktika
lehkannya penggusuran. Pertama, pedagang harus mengetahui rencana tata ruang yang dilakukan oleh rektorat setelah penggusuran (Pasal 60a). Kedua, pedagang harus berpartisipasi dalam rencana, pemanfaatan, serta pengendalian tata ruang (Pasal 65 ayat 1 dan 2). Ketiga, pedagang harus berperan aktif dalam penyusunan rencana tata ruang (PP No. 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Pasal 7 ayat 4; Pasal 20; dan Pasal 27 ayat 1). Rencana tata ruang ini termasuk tempat yang akan disediakan untuk pedagang setelah penggusuran. Selain itu, status legalitas dalam kantin spiral ini juga tidak ada menurut rektorat. Saat tahun 2014,
n Spiral yang Muram pemerintah. Hal ini dilakukan supaya mereka bisa berdagang secara permanen. Caranya dengan membentuk jaringan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) seperti pedagang kaki lima yang berada di akses masuk UNJ Pemuda. Pedagang kantin spiral sudah berusaha meminta legalitas dengan cara membayar retribusi supaya UNJ mengelolanya, tetapi selalu ditolak oleh pihak UNJ, Menurut Imin, usul uang retribusi sudah sering diajukan ke pihak UNJ, dengan pembayaran retribusi secara bulanan. Kantin spiral hanya dikelola oleh koordinator bernama Imin yang sudah disebutkan sebelumnya. Soal penambahan atau pengurangan pedagang di kantin spiral atas perizinan Imin. Imin juga menginginkan pengelolaan dari pihak UNJ atas pedagang di kantin spiral. Seharusnya, uang retribusi kepada UNJ diterima saja untuk meloloskan kantin spiral dalam hal legalitas. Dengan legalitas, kantin spiral tidak terancam penggusuran meskipun tempat itu masuk ke dalam rencana tata ruang untuk perluasan parkiran spiral. Pedagang juga diberikan ruang untuk berdagang secara permanen kalau legalitasnya terpenuhi. Perpindahan yang diinginkan oleh pedagang, bukan penghilangan atas ruang berdagang mereka. Jika penghilangan yang ditempuh oleh pihak UNJ kepada mereka atas ruang berdagangnya, pedagang akan kembali berdagang secara berkeliling di UNJ serta pendapatan mereka akan berkurang drastis. Penyebabnya bisa dari kriminalitas yang dialami oleh pedagang (pemalakan atas dalih sewa tempat), atau bisa dari sepinya pembeli akibat berdagang secara berkeliling, tidak seperti sebelumnya yang menetap. Jika perpindahan yang ditempuh oleh pihak sudut kiri parkiran spiral dijadikan kantin atas iniUNJ, tempat untuk pedagang sudah tersedia meskipsiasi Wakil Rektor II supaya pedagang tidak berdaun hanya sementara dan pedagang tinggal menunggang di sepanjang Jalan Rawamangun Muka. Karena gu realisasi dari pihak UNJ yang akan menyediakan pedagang inilah, terdapat kemacetan lalu lintas di tempat untuk mereka di Lantai 1 Parkiran Spiral. depan akses masuk UNJ Rawamangun Muka. Imin dan pedagang kantin spiral lainnya Sebelum menempati bagian dari parkiran tentu mengharapkan perpindahan ruang berdagang spiral, pedagang ini sudah berjualan sejak periode mereka, meskipun harus tersingkir akibat pembanInstitut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jakarta (IKIP gunan. “Maunya sih kami digeser ke tempat lain, Jakarta) pada 1990-an secara berkeliling. Hal ini bukannya dihilangkan kayak gini tempat dagangnya. dibuktikan oleh pernyataan salah satu pedagang mi- Kita mah cuman sabar aja,� ujar Imin. numan dingin bernama Imin yang mulai berdagang di IKIP Jakarta sejak tahun 1985. Untuk memenuhi legalitas, kantin spiral Muhammad Rizky Suryana menurut rektorat harus menempuh advokasi ke
5| Haluan Mahasiswa IV LPM Didaktika
LIPUTAN II
Penerapan UKT dibanding SPP
Sejak tahun 2012, Calon mahasiswa diwajibkan mengikuti prosedur pembayaran uang semester berdasarkan UKT Namun pelaksaannya seringkali menghadapi masalah teknis yang menghambat proses akademik Universitas Negeri Jakarta.
Uang Kuliah Tunggal (UKT) secara resmi digunakan menggantikan sistem pembayaran SPP. Menurut Wakil rektor II Komaruddin, 2012 merupakan masa uji coba penerapan UKT bagi calon mahasiswa. Mahasiswa hanya harus melakukan satu pembayaran dalam jangka satu semester. “2012, Hanya UNJ yang menerapkan UKT. Jadi, tidak ada masalah pada penerapan UKT saat itu (pada 2012) karena hitungannya sama saja, ada atau tidak ada UKT,” Pelaksanaan UKT didasari oleh Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 39 Tahun 2016. Dalam Pasal 5 dinyatakan bahwa minimal UKT golongan I dan II harus dipenuhi minimal 5% dari total mahasiswa yang diterima di setiap program studi. Sedangkan mahasiswa penerima bantuan beasiswa berupa bidikmisi diterapkan paling sedikit 20% dari total mahasiswa baru yang diterima. Faktor penentu golongan UKT bagi calon mahasiswa tiap awal semesternya ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi yang bisa dilihat dari slip gaji orang tua atau wali, surat-surat keterangan rumah, pajak bumi, tagihan listrik bulanan dan surat kepemikilan mobil dan motor. Surat-surat tersebut diserahkan oleh calon mahasiswa melalui borang online yang diisi saat mendaftar ulang setelah dinyatakan lulus selesi masuk UNJ. Adapun bila orang tua atau sumber finansial bagi mahasiswa merasa keberatan, diberikan kesempatan untuk ikut pada masa sanggah.
Kamandoko, Kepala Bagian (Kabag) perencaan keuangan menyayangkan kerap terjadi masalah pada prosedur UKT. Seringkali terkait dengan masa sanggah yang menyulitkan mahasiswa baru untuk permohonan penurunan UKT, sehingga banyak keluarga yang menerima golongan UKT yang tidak sesuai dengan kemampuan ekonominya. Ia juga menmbahkan, “sayangnya, kadang petugas verifikasinya masa sanggah memiliki masalah yaitu kurang mengerti harusnya ada jatah 20% yang berhak mendapat golongan satu dan dua atau mendapat beasiswa.” Salah satu calon mahasiswa tahun ajaran 2017 yang mengeluhkan keberatan atas UKT adalah Silvia Rica Yulianti, mahasiswi baru Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Program Studi Pendidikan Sekolah Dasar (PGSD). Ia menyatakan bahwa seharusnya ia tidak mendapat golongan UKT paling tinggi di di program studinya. “Rumah saya ngontrak 1,5 juta dan pajak satu motor dibawah 250 ribu. Waktu sebelum pendaftaran SBMPTN ibu saya berpenghasilan tidak tetap, namun sekarang sudah tidak berdagang, sedangkan bapak saya berpenghasilan 3 juta tiap bulan. Berkas sudah disediakan supaya gak masuk UKT golongan atas,” kata Silvia. Setelah mengikuti prosedur sanggah pada tanggal 6 Juli 2017 di Aula UPT Perpustakaan UNJ, ia
6| Haluan Mahasiswa IV LPM Didaktika
mendapat golongan empat dengan biaya 3.9 juta rupiah setiap enam bulannya. Selain Silvia ada pula calon mahasiswa yang mengajukan penurunan UKT namun tidak mendapat penurunan UKT (Baca: Situs Didaktika - Sistem Daring Penentu UKT dan Masa Depan). Orang tua Ardianto Wisnu Nugroho salah satu calon Mahasiswa Fakultas Ilmu Olahraga (FIO) Program Studi Ilmu Keolahraaan Konsentrasi Kepelatihan Olahraga mengeluhkan ia mendapat penolakan atas permohonan penurunan UKT. Keluarga Andrianto masih diharuskan membayar sebesar 4.7 juta rupiah. “Suami saya hanya supir taksi dengan gaji paling besar 5 juta sebulan,” ucap Dian Sukmaninsih, ibu dari Ardianto Wisnu. Ia juga menambahkan dengan kekecewaannya beranggapan bahwa kuliah di Perguruan Tinggi Negeri bisa murah. Selanjutnya yang bisa dilakukan mahasiswa baru jika tidak mendapat penurunan UKT, bisa menghubungi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) setingkat program studi untuk permohonan advokasi lalu dilanjutkan ke Advokasi BEM Fakultas.Nadhiyah Hanifah, Pengurus Advokasi BEM Fakultas Bahasa dan Seni siap menerima mahasiswa baru yang membutuhkan bantuan keuangan dan teknis, namun mengeluhkan terdapat peningkatan nominal dana yang menyulitkan advokasi “Rata-rata yang SPP bisa handle masalahnya sendiri. Waktu zaman SPP cuma butuh pinjaman sebesar 200 ribu sampai 500 ribu Beda dengan zaman UKT yang butuh bantuan mencapai 1 juta sampai lebih. Saya merasa kesulitan disana,” ujar Nadhiyah.
Faisal Bahri
RESENSI
Reformasi Lewat Televisi
DATA BUKU Penulis Ishadi SK Penerbit Kompas
Tahun Terbit 2014
Halaman xxvi + 286 halaman
ISBN 978-979-709-810-0
Siapa orang Indonesia yang tidak tahu tragedi tahun 1998? Mereka yang terlahir setelahnya pun pasti mengenal bagaimana kondisi di Indonesia pada masa itu lewat buku-buku sejarah dan cerita-cerita masyarakat yang mengalami kejadian tersebut. Tragedi kemanusiaan, tentang pembunuhan para aktivis, maraknya penjarahan dan pemerkosaan hingga krisis moneter yang berakibat pada hiper-implasi di Indonesia yang menggambarkan betapa terpuruknya kondisi Indonesia pada masa itu. Tahun itu sendiri merupakan puncak dari penolakan masyarakat terhadap Rezim Orde Baru yang represif, membungkam, melarang berekspresi, dan menuntut
masyarakat diam atas keadaan apapun. Lalu, bagaimana dengan keadaan para jurnalis saat itu? yang Jelas-jelas ideologi jurnalis kritis, memberikan informasi untuk kepentingan masyarakat, memberikan informasi yang independen, bahkan menjadi pemantau kekuasaan. Tatkala saat itu seluruh masyarakat terpaksa dibungkam mengenai pemerintahan. Lewat buku Media dan Kekuasaan Televisi Di HariHari Terakhir Presiden Soeharto yang ditulis oleh Dr. Ishadi Sk digambarkan bagaimana posisi media utamanya, media televisi beserta jurnalisnya pada keadaan tersebut. Buku Media dan Kekuasaan Televisi di Hari-hari Terakhir Presiden Soeharto merupakan disertasi Ishadi SK yang selesai ia susun pada 28 September 2002 yang menggambarkan bagaimana perjuangan tidak mudah dari para jurnalis media utamanya jurnalisme televisi swasta pada saat itu. Karena berita yang dihasilkan media merupakan hasil persaingan antara idealisme jurnalis dengan tekanan dari pemilik modal juga politik pemerintah di newsroom (ruang berita).
Televisi Propaganda Pemerintah Televisi di Indonesia pada awalnya memang dibuat sebagai alat politik pemerintah. Karena pada tujuan pembentukanya, televisi ketika orde lama untuk meningkatkan semangat nasionalisme pemuda Indonesia lewat siaran olahraga di Asian Games IV. Hingga ketika keruntuhan pemerintahan orde lama beralih ke pemerintahan orde baru, televisi semakin kental terasa sebagai alat politik. Lewat TVRI (Televisi Republik Indonesia), berhasil mendoktrin propagandapropaganda pemerintah karena berita yang sering disiarkan secara langsung itu sepenuhnya berisi pujian dan kebanggaan terhadap rezim Orde Baru yang telah menyelesaikan suatu pembangunan industri dan serta sarana dan prasarana tertentu (hal. 64). Selain itu, acara yang ditayangkan hanyalah acara yang meliput kegiatan para menteri tanpa ada kritik terhadap pemerintah. Hingga ahirnya muncul televisi swasta
7| Haluan Mahasiswa IV LPM Didaktika
yang berhasil menarik perhatian masyarakat lewat acara-acara hiburan, karena masyarakat sudah jenuh melihat acara gunting pita ataupun acara-acara seremonial para menteri. Untung Rugi Kapitalisme Swasta Kemunculan televisi berawal dari insting bisnis Peter Ghonta yang sangat berambisi untuk membuat stasiun televisi swasta di Indonesia. Lewat berbagai macam cara pengajuan terhadap pemerintah yang selalu ditolak. Hingga ia mengajak Bambang Trihatmojo putra Presiden Soeharto untuk membujuk ayahandanya agar melegalkan pembentukan televisi swasta. Alasannya, karena TVRI sudah terlalu menjemukan untuk masyarakat dengan acara yang itu-itu saja dan membuat masyarakat berpaling ke televisi luar negeri. Karena, saat itu memang masyarakat sudah banyak yang memiliki parabola dan dapat mengakses siaran dari negara tetangga. Atas pertimbangan tersebut akhirnya televisi swasta dilegalkan di Indonesia dengan mudahnya namun dengan beberapa syarat. di antaranya televisi swasta dilarang membuat acara berita dan diwajibkan menayangkan kembali acara berita TVRI. Serta, dibentuknya menteri penerangan sebagai pengontrol siaran dari televisi swasta agar tidak berulah. Pemberlakuan televisi swasta mengudara di Indonesia memberikan warna baru bagi pertelevisian kala itu. Hingga pada tahun 1989 dibangunlah RCTI atas rintisan Peter Ghonta dan Bambang Trihatmojo Disusul 4 stasiun televisi lainya seperti SCTV, ANTV, TPI dan INDOSIAR. Kemudian RCTI pada 1990 mulai membuat acara berita yang berbentuk feature bertajuk Seputar Indonesia untuk menghindari pelanggaran aturan yang dibuat menteri penerangan dan dimulailah pertarungan para jurnalis dengan pemilik modal dan penguasa. Jurnalisme media mempunyai dua sisi, terhadap kekuasaan politik. Pertama, sebagai alat politik pemerintah juga pemilik dan kedua sebagai pembangkang (spoiler) terhadap pemilik media dan pemerintah. Pada awalnya, jurnalisme media utamanya media televisi merupakan alat politik pemerintah, karena seringkali dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan dan propaganda pembangunan yang telah dcapai pemerintah (hal. 63). Hingga pada puncaknya, jurnalisme media menjadi spoiler terhadap rezim seperti pada saat demonstrasi mahasiswa yang pada
8| Haluan Mahasiswa IV LPM Didaktika
saat itu memenuhi jalan dan menuju istana DPR, jurnalisme televisi yang dilarang pemerintah untuk menyiarkanya justru tetap menayangkan berita tersebut. Pembangkangan para jurnalis televisi awalnya hanya tersirat, hingga pada puncaknya pembangkangan para jurnalis sangat terang-terangan. Desy Anwar selaku reporter Seputar Indonesia yang berani menyiarkan pernyataan Harmoko, Ketua MPR waktu itu, yang meminta Soeharto mengundurkan diri dari jabatanya. Bahkan Desy Anwar membagikan copy CD tayangan tersebut ke stasiun televisi lain bahkan ke stasiun televisi luar negeri. Ada pula Kasus cabut gigi ketika Ira Koesno mewawancarai Sarwono tokoh vokal penentang Soeharto di acara liputan 6 (SCTV) yang mengisyaratkan Soeharto diturunkan lewat kiasan cabut gigi. Selain itu, Fokus (INDOSIAR) yang berani menyiarkan pernyataan pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden. Pembangkangan yang di lakukan oleh para jurnalis media tidak semata-mata dilakukan tanpa tekanan karena perlu banyak pertimbangan akibat bayangbayang tekanan yang menyebabkan mereka bisa saja diskors, dipecat atau bahkan di penjara. Pertentangan antara para jurnalis televisi dengan penguasa dan pemillik media mengisyaratkan sulit sekali mendapatkan independensi berita berdasarkan fakta yang ada. Jika berkaca pada keadaan sekarang para jurnalisme televisi masih mengalami tekanan dari pemilik media yang mempunyai koalisi dengan partai politik dan mengontrol berita supaya tidak menyinggung parpol yang bersangkutan. Buku ini, sangat detail dalam menceritakan bagaimana pemerintahan saat itu melakukan pembatasan media. Terlihat jelas penulis mengenai televisi dengan sangat intens berdasarkan orisinalitas data ia mengenal bagaimana keadaaan televisi di era represif itu. Ia menceritakan televisi swasta secara detail bagaimana ketika awal televisi swasta didirikan, bagaimana terbentuknya berita di televisi swasta, bagaimana keadaan tarik menarik di newsroom televisi swasta, hingga detail penjelasan tokoh-tokoh televisi yang terlibat saat itu. Buku ini banyak menjelaskan pertelevisian secara teknis sehingga menyulitkan orang awam. Sedangkan, keadaan pada detik-detik ketegangan Mei ‘98 hanya sedikit di gambarkan. Selain itu, buku ini tidak menjelaskan jurnalisme secara makna dan apa itu jurnalis lebih, menggambarkan apa itu media, dan apa yang di lakukan oleh jurnalis di media televisi berupa catatan peristiwa ataupun kronologis.
Muhammad Muhtar
LIPUTAN III
Ketidakjelasan Alur Pengajuan Barang Standart Operational Procedur (SOP) merupakan sistem yang disusun untuk mempermudah, merapihkan dan menertibkan pekerjaan. SOP terdiri atas alur-alur. Di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), SOP dibuat oleh setiap sub unit organisasi pemerintahan. Misalkan SOP permintaaan barang untuk Organisasi Pemerintah Mahasiswa (OPMAWA) dan Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) yang merancang SOP tersebut adalah kepala bagian kemahasiswaan atas persetujuan Wakil Rektor (WR) III, lalu SOP itu sendiri merujuk kepada Organisasi dan Tata Kerja (OTK) yang merupakan aturan baku yang ada di setiap universitas yang disahkan oleh Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti). Akan tetapi, dalam pelaksanaanya beberapa OPMAWA dan ORMAWA masih kebingungan akibat tidak adanya bukti outentik SOP. Kebanyakan mahasiswa hanya tahu SOP bidang kemahasiswaan dari penjelasanpenjelasan yang dituturkan oleh Biro Administrasi Keuangan dan Umum (BAKHUM). Galih Tresna Nugraha mahasiswa prodi Matematika, yang juga merupakan anggota Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat Universitas mengaku ia belum paham mengenai SOP mahasiswa. Audiensi terhadap mahasiswa terutama kepada organisasi OPMAWA dan ORMAWA itu masih kurang. “Padahal OPMAWA dan ORMAWA penting untuk mengetahui hal tersebut,” ujarnya. Menurut Andre yang mer-
upakan anggota Unit Kesenian Mahasiswa (UKM) ia merasa diombang-ambing dalam pengajuan permintaan barang berupa komputer dari unitnya, padahal menurutnya ia sudah melakukan proses yang menurutnya benar. Dengan menyerahkan surat permohonan barang ke WR III. ”kami minta komputer dari tahun (2015) lalu sampai sekarang belum juga ada barangnya,” ujarnya. Ia juga menambahkan, “SOP-nya ga jelas soalnya pas kami tanya eh malah dilempar-lempar.” Berbeda dengan UKM, menurut Husniah Khuzaimah anggota Unit Keolahragaan (UKO) mengatakan tahun 2016 ia mengajukan permintaan barang berupa Komputer dengan prosedur yang sama dengan UKM dan barang tersebut langsung tersedia. “kemarin kita baru dapat komputer baru kok,” ujar Husniah mahasiswi prodi akuntansi tahun 2014. Tim didaktika mencoba menelusuri SOP mengenai pengadaan barang untuk unit-unit kegiatan mahasiswa. Sebelumnya tim Didaktika sudah mencoba mengajukan permohonan
wawancara kepada Komarudin selaku WR II, akan tetapi ia menyampaikan bahwa wewenang kerjanya hanya bagian administratif dan keuangan. Menurutnya, yang berkenan menjawab hal tersebut adalah WR IV. Ketika ditemui, Achmad Ridwan selaku WR IV bagian perencanaan dan kerjasama menjelaskan bahwa ia hanya pembuatan OTK, sedangkan pembuatan SOP bukan lagi tugas dari WR IV. Ridwan juga mengatakan SOP dibuat oleh setiap sub unit-sub unit yang ada di UNJ dengan rujukan dari OTK. “kalau SOP bagian kemahasiswaan yang buat ya WR III,” ujarnya Tim didaktika sudah menyerahkan surat permohonan wawancara kepada Achamd Sofyan Hanif selaku WR III. Namun, surat permohonan wawancara tersebut disposisi kepada Uded Darusalam selaku Kepala Bagian Kemahasiswaan (kasubagmawa). Menanggapi hal tersebut Uded Darusalam selaku kasubagmawa menyampaikan bahwa SOP tertulis mengenai permintaan barang untuk ORMAWA dan OPMAWA tidak ada. “kalau mau minta barang, langsung saja kasih surat permohonannya kepada WR III, lalu WR III akan memprosesnya ke Rektor,” Ujar Uded. Ia juga menambahkan bahwa UKO memiliki lebih banyak sub unit dari pada UKM, selain itu UKO juga memiliki lebih banyak kontribusi untuk UNJ dalam hal prestasi. “maka dari itu kami prioritaskan komputer kepada UKO,” tuturnya.
Uly Mega Septiani
9| Haluan Mahasiswa IV LPM Didaktika
LIPUTAN UTAMA
Poliklinik Pratama merupakan nama layanan kesehatan yang disediakan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) kepada masyarakat kampus dan sekitarnya. Keberadaan poliklinik menjadi penting, mengingat masyarakat kampus membutuhkan fasilitas penunjang kesehatan. Adapun dalam pelaksanaannya, Poliklinik Pratama telah memiliki mitra untuk bekerjasama. Beberapa diantaranya ialah Unit KSR UNJ, Rumah Sakit (RS) Persahabatan dan Klinik C. Setiap tahunnya, poliklinik mengadakan seminar kesehatan sebagai upayanya mensosialisasikan perihal Poliklinik Pratama UNJ. Brosurbrosur di tempel pada majalah dinding kampus. Spanduk-spanduk pun tak luput dari pemasangan di beberapa tempat di kampus. Namun, beberapa mahasiswa UNJ tidak mengetahui lokasi poliklinik UNJ. “Saya ga tau dimana poliklinik UNJ, tapi saya tau kalo UNJ punya poliklinik,” kata Devi, mahasiswa semester dua program studi Pendidikan Geografi. Tresnani selaku dokter umum poliklinik UNJ mengakui bahwa memang banyak mahasiswa yang masih belum mengetahui lokasi poliklinik, terutama angkatan 2016. Menurutnya, hal tersebut dikarenakan pemeriksaan kesehatan mahasiswa baru oleh poliklinik sudah tidak diadakan lagi dalam rangka penyambutan masa pengenalan akademik (MPA). “Sejak tahun 2016, kita sudah tidak melakukan pengecekan kesehatan lagi terhadap mahasiswa baru. Tapi untuk angkatan 2015 ke atas itu selalu ada pengecekan kesehatan,” ungkapnya. Poliklinik Pratama menawarkan biaya pengobatan yang relatif murah. Biaya tersebut mulai dari lima ribu rupiah untuk pelayanan kesehatan dengan dokter umum. Mengutip perkataan Nur, perawat di poliklinik Pratama, “untuk biaya yang ditawarkan di poliklinik ini pun lebih murah kalo dibandingin sama klinik lain. Karena di klinik ini tidak ada biaya jasa dokternya. Beda dengan klinik lain yang ada biaya jasa dokternya”. Dibalik keberadaannya yang penting sebagai unit pelayanan kesehatan, Poliklinik Pratama masih dilanda berbagai permasalahan. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang bekerja; dan fasilitas yang masih minim merupakan masalahmasalah yang turut menjadi faktor terhambatnya kemajuan poliklinik.
10| Haluan Mahasiswa IV LPM Didaktika
Dibalik Tidak Se Kesehatan
Salah satu standar sebuah unit kesehatan untuk menjadi poliklinik menurut kebijakan Dinas Kesehatan juga ditinjau dari jumlah tenaga profesional yang bekerja pada instansi tersebut. Sebuah poliklinik dalam persyaratan minimalnya harus memiliki seorang apoteker dan seorang asisten apoteker. Namun, sejak pendiriannya tahun 1970, Poliklinik Pratama UNJ belum memiliki seorang
ehatnya Layanan n Kampus (FIO) yang juga merupakan anak dari Rektor UNJ sebagai dokter yang akan melakukan praktik di Poliklinik Pratama UNJ. Terhitung dari tanggal 3 Juli, Wahyuni sudah diperbolehkan melakukan praktik kedokterannya. “Kurangnya SDM yang bekerja merupakan permasalahan yang krusial,� ucap Ruliando, Kepala Pelayanan Kesehatan dan Konseling (PLKK) UNJ terkit pandangannya terhadap kurangnya SDM di poliklinik. Fasilitas pada poliklinik pun masih minim. Di antara dua kursi gigi yang tersedia, salah satu diantaranya rusak dan belum mendapat pergantian atau perbaikan. Akibatnya, hanya satu kursi gigi yang dapat digunakan. Menyebabkan antrian dengan waktu lebih lama bagi pasien yang ingin mendapat pelayanan kesehatan terkait gigi. Minimnya fasilitas poliklinik tersebut juga berlaku dalam hal administrasinya, khususnya terkait aplikasi layanan kesehatan. Belum tersedianya software yang menyediakan fitur layanan kesehatan poliklinik, memaksa proses administrasi masih dilakukan dengan cara lama, yaitu manual. Menurut Ruliando, terkait minimnya fasilitas poliklinik juga dilatarbelakangi oleh anggaran dana yang sudah tidak lagi diberikan untuk dikelola poliklinik secara otonom. Sejak 2015, anggaran dana untuk poliklinik tidak lagi diberikan. Oleh karena itu, pihak poliklinik harus selalu mengajukan permintaan pengadaan barang tiap kali membutuhkan fasilitas. Namun, dalam pengajuan pengadaan fasilitas pun poliklinik tidak serta merta dengan mudah mendapatkan apa yang menjadi pengajuannya. Dikutip dari pernyataan Ruliando, Poliklinik kerapkali harus menunggu tanpa adanya konfirmasi lanjutan atau follow up dari pihak birokrat. Seperti halnya dalam pengadaan kursi gigi baru, poliklinik sudah melakukan pengajuan sejak tahun 2016. Namun, hingga kini poliklinik masih harus menunggu tanpa kejelasan.
Annisa Nurul Hidayah Surya apoteker maupun asisten apoteker hingga kini. Hal ini sama halnya dengan pengadaan dokter umum. Poliklinik Pratama UNJ baru memiliki satu dokter umum saja. Barulah pada Juni 2017, poliklinik menerima surat tugas dari bidang kepegawaian terkait penambahan pegawai poliklinik. Ialah Wahyuni, dosen dari Fakultas Ilmu Olahraga
11| Haluan Mahasiswa IV LPM Didaktika
Untuk berita lainnya, buka www.didaktikaunj.com Didaktika juga menerima tulisan mahasiswa Kirim tulisanmu ke e-mail lpmdidaktikaunj@gmail.com
12| Haluan Mahasiswa IV LPM Didaktika