2.8 Nilai-Nilai Dasar ASN (Aparatur Sipil Negara) 2.8.1 Akuntabilitas Akuntabilitas berbeda dengan responsibilitas dimana responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggungjawab sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya yaitu menjamin terwujudnya nilainilai publik yakni sebagai PNS yang akuntable harus mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten sebagai penyelenggara pemerintahan. Sedangkan untuk fungsi dari akuntabilitas publik yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan,
untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas. Menciptakan lingkungan kerja yang akuntable dapat dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai akuntabilitas dimana ada sembilan nilai-nilai akuntabilitas yaitu: kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. 2.8.2 Nasionalisme Pengertian dari nasionalisme itu sendiri merupakan suatu paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Nasionalisme pada hakikatnya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama karena nasionalisme menentang segala bentuk penindasan terhadap pihak lain, baik itu orang perorangan, kelompok-kelompok dalam masyarakat, maupun suatu bangsa. Nasionalisme juga tidak membeda-bedakan antara suku, agama, maupun ras. Adapun yang menjadi nilai-nilai nasionalisme itu sendiri adalah bagaimana kita sebagai ASN menerapkan nilai-nilai nasionalisme dari kelima Pancasila yaitu: nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. 2.8.3 Etika Publik Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Etika dapat diartikan sebagai nilai, norma, atau keyakinan seseorang dalam menentukan yang baik / buruk, yang salah / benar, dan membentuk sikap dan
12
