2.8 Nilai-Nilai Dasar ASN (Aparatur Sipil Negara

2.8 Nilai-Nilai Dasar ASN (Aparatur Sipil Negara) 2.8.1 Akuntabilitas

Akuntabilitas berbeda dengan responsibilitas dimana responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggungjawab sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya yaitu menjamin terwujudnya nilainilai publik yakni sebagai PNS yang akuntable harus mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten sebagai penyelenggara pemerintahan. Sedangkan untuk fungsi dari akuntabilitas publik yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Menciptakan lingkungan kerja yang akuntable dapat dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai akuntabilitas dimana ada sembilan nilai-nilai akuntabilitas yaitu: kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi.

2.8.2 Nasionalisme

Pengertian dari nasionalisme itu sendiri merupakan suatu paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Nasionalisme pada hakikatnya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama karena nasionalisme menentang segala bentuk penindasan terhadap pihak lain, baik itu orang perorangan, kelompok-kelompok dalam masyarakat, maupun suatu bangsa. Nasionalisme juga tidak membeda-bedakan antara suku, agama, maupun ras. Adapun yang menjadi nilai-nilai nasionalisme itu sendiri adalah bagaimana kita sebagai ASN menerapkan nilai-nilai nasionalisme dari kelima Pancasila yaitu: nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan.

2.8.3 Etika Publik

Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Etika dapat diartikan sebagai nilai, norma, atau keyakinan seseorang dalam menentukan yang baik / buruk, yang salah / benar, dan membentuk sikap dan

perilaku mereka dalam berkehidupan. Etika pulik diartikan sebagai etika yang dilakukan dan nilainya disepakati bersama oleh masyarakat secara keseluruhan. Untuk terciptanya etika publik bagi ASN maka perlu dipahami kode etik dan nilai ASN yang diatur oleh undang-undang. Adapun penerapan nilai-nilai etika publik seperti: bersikap jujur, terbuka, tulus, sopan dan santun, bertanggungjawab, adil dalam pelayanan ,bersikap hormat serta dapat menjaga rahasia.

2.8.4 Komitmen Mutu

Mutu mencerminkan nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan atau costumer sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya dan bahkan melampaui harapannya. Mutu merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja. Komitmen mutu merupakan konsep pemahaman dalam melaksanakan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil dipersepsikan oleh individu terhadap produk atau jasa berupa ukuran baik atau buruk. Komitmen mutu juga merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi dan mutu.

2.8.5 Anti Korupsi

Pengertian dari kata korupsi itu sendiri adalah suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang/barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi (kamus hukum). Korupsi dapat terjadi karena adanya niat dari pelaku, karena terpaksa, dipaksa, ataupun memaksa. Korupsi terbagi ke dalam beberapa jenis meliputi korupsi keuangan Negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi. Korupsi merupakan tindakan yang merugikan Negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional.