44
Jumat 6 September 2013
12 Desa Dilanda Kekeringan SITUBONDO - Musim kemarau yang terjadi sejak awal Agustus lalu mulai mengakibatkan air di sejumlah wilayah di Situbondo sulit didapat. Hingga kemarin (5/9), setidaknya ada 19 dusun dari 12 desa di 9 kecamatan yang dilanda kekeringan. Akibatnya, ratusan keluarga yang hendak memasak, minum, dan mencuci, harus mencari air bersih hingga jarak cukup jauh, yakni sekitar 3 kilometer. Data yang berhasil dikumpulkan, beberapa desa yang mulai mengalami kekeringan kritis tersebut terletak di kecamatankecamatan yang jaraknya sangat jauh. Lokasi kekeringan paling dekat adalah Dusun Alassumur,
Desa Balung, Kecamatan Kendit, yang jaraknya 31 kilometer dari jantung kota Situbondo. Sementara itu, kekeringan dengan jarak terjauh adalah Dusun Mindi, Desa Curah Tattal, Kecamatan Arjasa. “Sementara ini yang paling jauh adalah Dusun Mindi. Jarak dari kota mencapai 73 kilometer,” terang kepala BPBD, Zainul Arifin, kemarin (5/9). Menurutnya, beberapa lokasi yang dilanda kekeringan akan mendapat bantuan secepatnya dari BPBD Situbondo. Paling lambat, pengiriman air bersih akan dilakukan petugas BPBD minggu depan. “Suplai air bersih akan dilakukan minggu depan,” ujar Zainul.
WILAYAH YANG ALAMI KERING KRITIS 1. Leduk Selatan, Sumberejo, Banyuputih 2. Bendera, Sumberejo, Banyuputih 3. Cora Malang, Bantal, Asembagus 4. Timur Cora, Bantal, Asembagus 5. Padukuan Alang-alang, Bantal, Asembagus 6. Panapan, Sopet, Jangkar 7. Galingan, Sopet, Jangkar 8. Alas Sumur, Balung, Kendit 9. Telaga Sari, Curah Tattal, Arjasa 10. Polay, Jatisari, Arjasa
11. Bandusa, Jatisari, Arjasa 12. Krajan, Jatisari, Arjasa 13. Jerugen, Silomukti, Mlandingan 14. Krajan, Kalisari, Banyuglugur 15. Krajan, Tepos, Banyuglugur 16. Langsat, Semambung, Jatibanteng 17. Gebang Utara, Semambung, Jatibanteng 18. Kembangsari Timur, Kembangsari, Jatibanteng 19. Sokaan Utara, Gunung Putri, Suboh
Dijelaskan, jarak tempuh beberapa titik kekeringan memang berbeda-beda. Khusus 12 desa di 9 kecamatan itu, jarak untuk mendapatkan air bersih sekitar
3 kilometer. “Jarak tempuh 3 kilo itu masuk kategori kering kritis,” katanya. Dalam menyuplai air bersih nanti, sedikitnya ada sebanyak
40 titik kekeringan yang menjadi prioritas BPBD. Di 40 titik tersebut banyak tandon yang belum ada dan tendon yang kondisinya sudah rusak. “Sebenarnya ada 40 titik kekeringan, sementara ini kering kritis ada 12 desa,” katanya. Sementara itu, mengenai anggaran pengiriman air bersih sebenarnya ada dalam PAK. Namun, karena kondisi di lapangan sudah sangat membutuhkan, akhirnya pihak BPBD akan melakukan suplai air minggu depan. “Anggarannya di PAK, tapi masyarakat sudah sangat butuh dan kami harus mengirim air bersih kepada masyarakat,” pungkasnya. (rri/c1/als)
NUR HARIRI/RaBa
TERANCAM GAGAL PANEN: Sawah milik warga di Kecamatan Arjasa terlihat gersang kemarin (5/9).
DUDUK-DUDUK: Para petani tebu di PG Asembagus kemarin (5/9). Mereka mendesak penghapusan rafaksi karena merugikan.
Petani Tebu Mogok Kerja
Desak Sistem Rafaksi Dihapus ASEMBAGUS - Ratusan sopir truk pengangkut tebu dan petani tebu melakukan mogok kerja di sekitar Pabrik Gula (PG)
Kecamatan Asembagus kemarin (5/9). Para petani itu menuntut agar rafaksi (pemotongan/pengurangan terhadap harga barang karena mutunya lebih rendah) pada tanaman tebu tidak lagi diberlakukan. Dalam aksi tersebut, beberapa truk pengangkut tebu diparkir dengan di-
tempeli sejumlah tulisan desakan agar rafaksi segera dihapus. Akibatnya, pekerja PG Asembagus PTPN 11 terpaksa tidak melanjutkan operasional produksi gula selama seharian kemarin. Menurut Sakik, koordinator aksi, para petani sangat merugi lantaran pemo-
tongan dengan sistem rafaksi. Bahkan, sistem rafaksi itu juga membuat pemotongan dua kali. Yakni pada hitungan kuintal tebu dan potensi rendemennya. Ditambahkan, meski ada rafaksi, tetapi PG tetap menggiling hasil pemotongan n Baca Petani...Hal 43
NUR HARIRI/RaBa
PILGUB
20 Warga Siliwung tak Dapat BLSM
EDY SUPRIYONO/RaBa NUR HARIRI/RaBa
MASUK GUDANG: Petugas menata bilik dan kotak suara di kantor KPUD Situbondo kemarin (5/9).
Logistik mulai Ditarik SITUBONDO - Usai penghitungan suara Pilgub Jatim di tingkat kabupaten, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Situbondo, menginstruksikan agar tahap pemilu tetap dilakukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Kali ini, PPK di masing-masing kecamatan harus mengembalikan seluruh logistik pilgub ke kantor KPU Situbondo. Pantauan koran ini, hingga Kamis sore kemarin (5/9) sebanyak 5 PPK telah mengembalikan logistik ke KPU. Lima PPK tersebut adalah PPK Sumbermalang, Panarukan, Banyuglugur, Jangkar, dan Mangaran. “Hingga sore ini, baru ada 5 PPK yang mengembalikan logistik Pilgub Jatim ke KPU Situbondo,” kata Aunur Rofiq, Kasubag Bagian Logistik KPU Situbondo, kemarin (5/9). Menurutnya Aunur, semua logistik Pilgub Jatim 2013 yang harus dikembalikan ke KPU. Di antara logistik itu adalah surat suara, kotak suara, bilik, alat mencoblos, bantalan, kalkulator, dan semua berkas hasil Pilgub Jatim. “Sebagian PPK tidak mengembalikan beberapa kalkulator ke kantor KPU. Alasannya hilang,” beber Aunur Rofiq. Bagi PPK yang diketahui tidak dapat mengembalikan kalkulator dengan alasan hilang, pihaknya meminta kepada PPK yang bersangkutan untuk segera mengganti uang untuk pembelian kalkulator yang baru. Uang yang menjadi pengganti kalkulator itu sebesar Rp 35 ribu untuk setiap kalkulator. “Karena logistik Pilgub Jawa Timur wajib dikembalikan ke Kantor KPU Situbondo,” kata Aunur Rofiq. Diperoleh keterangan, empat PPK yang mengembalikan kalkulator ke Kantor KPU Situbondo pada hari pertama tahap pengembalian logistik masing-masing PPK Panarukan sebanyak 58 unit kalkulator, PPK Sumbermalang sebanyak 15 unit kalkulator, PPK Banyuglugur sebanyak 8 unit kalkulator, serta PPK Jangkar sebanyak 5 unit kalkulator.(rri/c1/als)
SIDANG LANJUTAN: DPP dan DPW PKNU meminta ganti rugi Rp 1 miliar dalam sidang penyampaian eksepsi kemarin (5/9).
Tergugat Minta Ganti Rugi Rp 1 M Sidang Lanjutan Gugatan DPC PKNU Kubu Dadang SITUBONDO - DPC Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Situbondo kubu Dadang WigiartoRa Malung diminta membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp 1 miliar. Itu merupakan salah satu poin gugatan rekopensi yang diajukan DPW dan DPP PKNU dalam sidang lanjutan gugatan perdata di Pengadilan Negeri (PN) Situbondo kemarin (5/9). Sidang lanjutan kemarin mengagendakan jawaban DPP PKNU dan DPW Jawa Timur selaku tergugat satu dan dua atas gugatan yang diajukan DPC PKNU Situbondo kubu Dadang Wigiarto-Ra Malung. Dalam eksepsi yang dibacakan di depan majelis hakim, kuasa hukum DPW Jatim dan DPP PKNU, Supriyono, menegaskan bahwa perselisihan partai politik seharusnya diselesaikan internal partai politik sebagaimana diatur AD/ ART partai. “Ini sebagaimana diatur UU No. 2 Tahun 2011 sebagai pengganti UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai
politik. Sudah ditegaskan bagaimana cara penyelesaian perselisihan partai politik,” ungkap Supriyono. Kata dia, penyelesaian perselisihan internal partai politik dilakukan suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk partai politik. “Makanya, jelas sekali bahwa Pengadilan Negeri (PN ) Situbondo tidak berwenang memeriksa atau memutus perkara ini. Sebab, belum diselesaikan dalam internal partai dan langsung dibawa ke PN oleh penggugat,” papar Supriyono. Selain melakukan eksepsi, DPW dan DPP PKNU kemarin juga menjawab pokok perkara penggugat. Ditegaskan, keputusan DPW PKNU mengeluarkan surat rekomendasi perubahan SK DPC PKNU Situbondo yang berujung terbitnya SK kepengurusan baru tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Sebab, hal tersebut merupakan kewenangan DPP PKNU yang memang diatur dalam AD/ART partai. “Tidak ada motif atau keinginan DPP PKNU untuk menguntungkan atau merugikan pihak tertentu dengan terbitnya SK kepengurusan baru DPC PKNU Situbondo. Itu semata-mata dilakukan demi
kepentingan partai,” tegas Ymron Farcham, kuasa hukum DPW Jawa Timur dan DPP PKNU lain. Yang menarik, dalam kesempatan tersebut, para kuasa hukum DPW dan DPP PKNU juga menyampaikan gugatan rekopensi. DPC PKNU Situbondo dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat meresahkan, membuat tidak nyaman, sekaligus merugikan DPP dan DPW PKNU Jawa Timur, baik secara moral maupun materiil. Untuk kerugian moral, DPP dan DPW PKNU merasa kewibawaan dan kehormatannya tercemar. Sehingga, mereka menuntut secara perdata kepada pihak penggugat dengan meminta maaf secara terbuka melalui media massa elektronik dan cetak selama tujuh hari berturut-turut. Terkait kerugian immaterial, DPC PKNU Situbondo kubu Dadang-Ra Malung diminta membayar ganti rugi kerugian immaterial sebesar Rp 1 miliar. itu demi harkat, martabat, dan kehormatan DPW dan DPP PKB. “Sebenarnya kerugian immaterial ini tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang maupun barang berharga lain. Ini demi kepastian hukum,” imbuh Ymron. (pri/c1/als)
SITUBONDO - Sebanyak 20 warga Desa Siliwung, Kecamatan Panji, yang berhak menerima dana BLSM (bantuan langsung sementara masyarakat), ternyata belum menerima dana tersebut. Padahal, pencairan dana BLSM tahap kedua sudah usai. Belum diketahui secara pasti, apa penyebab mereka tidak menerima dana BLSM tersebut. Informasi dugaan penggelapan dana BLSM tersebut terungkap setelah ada warga penerima BLSM yang mengatakan bahwa nama mereka tercantum dalam daftar penerima BLSM. Bahkan, ke-20 warga itu juga tercantum dalam daftar nominatif dan pembayaran BLSM tahun 2013 pada tahap pertama. Saat dilakukan pengecekan di kantor Pos Cabang Situbondo, ternyata benar ada sekitar 20 orang yang berasal dari Dusun Blibis dan Dusun Krajan, Desa Sliwung, Kecamatan Panji, yang namanya terdaftar dalam penerima BLSM. Namun, mereka tidak menerima dana kompensasi kenaikan harga BBM tersebut. Selanjutnya, ketiga warga itu mendapat penjelasan agar melaporkan kasus tersebut ke Kecamatan Panji. Di kantor kecamatan, mereka ditemui Sopan Efendi, sekretaris Kecamatan Panji. “Ada tiga orang warga yang datang ke Kantor Kecamatan Panji. Mereka mengadukan adanya dugaan penggelapan BLSM. Mereka juga sudah dari Kantor Pos dan disarankan untuk ke pihak kecamatan,” terang Sopan Efendi, saat dihubungi melalui telepon selulernya kemarin (5/9). Ditambahkan, saat ketiga warga yang mendatangi kantor kecamatan mengadu di kantor pos, tiga nama warga yang belum menerima BLSM tahap 1 dan 2 ini ternyata tercantum dalam daftar penerima BLSM. “Saat di kantor pos itu, nama mereka katanya ada,” jelas Sopan. Pihak kecamatan langsung menyarankan agar 20 orang itu segera melengkapi administrasinya. Selanjutnya, pihak kecamatan bersama TKSK akan memfasilitasi dan mendampingi pengaduan tersebut. “Kami akan memfasilitasi pengaduan itu bersama TKSK yang juga mendampingi penerima BLSM. Sehingga benar tidaknya, nanti akan ketemu,” kata Sopan. (rri/c1/als)
Namanya Sudah Terdaftar sebagai Penerima Sejak Tahap Pertama