BERITA UTAMA
Selasa 24 September 2013
35
HALAMAN SAMBUNGAN
Diduga Buangan dari Daerah Lain n ANJING... Sambungan dari Hal 25
Ada pula anak kambing yang patah kaki karena dikejar-kejar anjing liar. “Saya sudah menurunkan tim untuk melacak anjing liar itu. Hasilnya, anjing liar tersebut diduga buangan dari dae rah lain,” ungkap Plt Camat Licin, Muhammad Lutfi. Di Kecamatan Licin, kata Lutfi, belum pernah ada anjing liar yang sampai
menyerang ternak warga. Menurutnya, memang tidak jarang anjing liar dibuang oleh pihak-pihak tertentu di daerah sepi, masuk Desa Segobang. Kemudian, anjing-anjing liar itu menyebar ke beberapa desa di sekitarnya. Demi meredam keresahan warga, Camat Lutfi mengaku sudah menugaskan aparat agar melakukan antisipasi dan tindakan. Tindakan yang sudah dilakukan, kata dia, memburu anjing liar itu kemudian
di tembak. Be berapa anjing sudah berhasil ditembak mati. Namun, masih ada beberapa anjing liar yang masih berkeliaran dan memangsa ternak warga. Ti m p e m e r i nt a h k e c a mat a n ju ga tengah memantau pembuang anjing liar tersebut. Hingga kemarin (23/9) belum diketahui secara jelas siapa pembuang anjing liar itu. Seluruh warga Licin sudah diserukan agar mem buru anjing liar tersebut. (afi/c1/bay)
Cakades Bayar Rp 28 Juta n HEARING... Sambungan dari Hal 25
Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pe duli Wongsorejo (AMPW) itu diterima komisi 1 di ruang khusus DPRD Banyuwangi. Dalam hearing tersebut, mereka melaporkan dugaan ke cu rangan pilkades. Koordinator AMPW, Buhari, kepada anggota komisi 1 dan kepala bagian (kabag) Pemerintahan Pemkab Banyuwangi, Anacleto Da Silva menyebut, penghitungan suara dilakukan tanpa disaksikan oleh saksi. “Penghitungan suara tanpa ada saksi,” cetus Buhari. AMPW juga menyampaikan, panitia pilkades dianggap tidak tegas dalam melaksanakan tugas. Saat istirahat, jelas dia, ternyata masih ada yang melakukan pencoblosan. “DPT (daf-
tar pemilih tetap) tidak sesuai surat suara,” katanya. Menanggapi temuan AMPW itu, sekretaris Komisi 1 DPRD Ba nyuwangi, Eko Susilo Nur Hidayat, yang memimpin hearing itu menanyakan saksi da lam coblosan. Anehnya, saksi dari cakades ada yang tidak ha dir dalam hearing tersebut. “Kita ingin hearing ini lengkap, ter masuk saksi dari cakades,” ujar Eko sambil menutup hearing. Sementara itu, saat komisi 1 menggelar hearing dengan AMPW, ratusan warga Desa Kumendung telah menunggu di luar ruangan. Selama berada di gedung DPRD, warga membentangkan poster terkait kecurangan pilkades di desanya. Di antara poster yang diusung warga itu bertulisan, “Pilkades Tidak Sah; Tatib Tidak Enak; Stop Pelantikan; Lo! di Lapas
Nyoblos; Panitia dan BPD Tanggung Jawab Mana?; Di Luar Negeri Nyoblos; dan Aku di Kalimantan Nyoblos”. “Orangnya tidak ada, tapi bisa nyoblos,” teriak salah satu warga. Warga dari Desa Kumendung yang datang ke DPRD itu juga diundang komisi 1 untuk hearing terkait sengketa pilkades di desanya. “Ini hearing kok seperti demo saja. Yang datang banyak,” sindir Ketua Komisi 1 DPRD, H. Abdurrahman. Saat diterima anggota DPRD, juru bicara warga Kumendung, Sumaji, membeber sejumlah kecurangan yang terjadi dalam pilkades di desanya. Dia menyebut, banyak yang tercatat mencoblos padahal mereka tidak ada. “Ada orang yang di luar negeri, di lapas, dan di luar kota, ternyata masih bisa nyoblos,” katanya. Sumaji menyebut, dalam pil-
kades itu tidak ada tata tertib (tatib) yang jelas. Bahkan, dalam pilkades itu tidak ada tatib sama sekali. “Untuk ikut dalam pilkades, setiap calon harus membayar Rp 28 juta lebih. Ini sangat mahal bagi pensiunan guru,” kata suami cakades Nurweni. Sayang, hearing tersebut terpaksa juga tidak dilanjutkan karena dalam pertemuan ini panitia pilkades dan BPD Desa Kumendung tidak hadir. “Biar tidak seperti kendang ditabuh sebelah, hearing tidak bisa dilanjutkan,” pinta anggota komisi 1, Sukarno. Permintaan tersebut ternyata disepakati semua peserta hearing. Meski ada yang kecewa, hearing itu akhirnya ditunda. “Karena panitia pilkades dan BPD tidak hadir, maka hearing ditunda,” sebut Eko Susilo Nur Hidayat yang memimpin hearing. (abi/c1/bay)
Pelantikan oleh Bupati atau Wabup n PEMKAB... Sambungan dari Hal 25
Dalam hearing tersebut, Da Silva menolak berdebat mengenai hasil pilkades yang digelar 20 April 2013 lalu dan pelantikan cakades terpilih 16 Agustus 2013 lalu. “Bagi pemkab, Nur Hariri itu sudah sah menjadi kepala Desa Banjar,” tegas pejabat yang akrab disapa Leto itu. Dia menolak menanggapi keberatan para cakades terkait hasil pilkades dan pelantikan itu. Bila memang tidak terima, mereka diminta menggugat melalui PTUN di Surabaya. “Kalau masih tidak terima, silakan menempuh melalui PTUN di Surabaya. Pemkab siap menghadapinya,” tegas Leto. Pernyataan Leto itu disampaikan saat menanggapi protes
para cakades yang kalah di Desa Banjar. “Dalam aturan sudah jelas, yang berhak melantik kepala desa hanya Bupati Banyuwangi. Tapi kepala Desa Banjar yang melantik wakil bupati. Ini jelas tidak sah,” cetus cakades Ali Taufiq. Cakades lain, Arifin menyebut, pilkades di desanya menyisakan persoalan yang belum tuntas. Kesalahan penghitungan di tempat pemungutan suara (TPS) 1 dan diakui para KPPS, ternyata tidak dituntaskan. “Saya sudah menyampaikan keberatan hasil pilkades ini, tapi tidak ditanggapi,” kata Arifin. Arifin mengaku tidak mempersoalkan kekalahannya dalam pilkades yang digelar 20 April 2013 lalu. Dirinya hanya ingin mencari keadilan terkait
dugaan kesalahan dalam pilkades di desanya itu. “BPD sudah melakukan verifikasi dan menemukan kesalahan di TPS 1, tapi hasilnya mana,” ujarnya. Cakades Banjar lain, Ainur Rofiq mengatakan, panitia dianggap tidak tegas dalam melaksanakan pilkades. Larangan se mua cakades bersama tim suksesnya menggunakan seragam khusus, ternyata tidak dilaksanakan. “Ada cakades mencoblos saat istirahat,” sebutnya. Menanggapi protes para cakades itu, ketua panitia Pilkades Banjar, Agus Hariyanto, mengaku sudah bekerja secara maksimal. Semua yang dilakukan sudah sesuai aturan dalam peraturan daerah (perda) dan aturan lain. “Kami sudah sangat berhati-hati dalam melaksanakan pilkades,”
tutur Agus. Ketua BPD Banjar, Abdul Halim, mengaku sudah menerima keberatan hasil pilkades dari para cakades. Keberatan itu juga sudah disampaikan kepada Pemkab Banyuwangi melalui Camat Licin. “Hasil klarifikasi yang kita lakukan, me mang ada kesalahan di TPS 1 dalam hitungan pilkades,” katanya. Hasil klarifikasi ini, jelas Halim, juga sudah disampaikan kepada Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Tetapi, sampai saat ini belum ada tim dari kabupaten yang menanggapi la poran itu. “BPD memang mengajukan permohonan pelantikan kepada bupati. Tetapi, dalam surat kita sampaikan masih ada masalah hasil pilkades,” jelasnya. (abi/c1/bay)
BPD Salut dengan Sikap Janoko n INCUMBENT... Sambungan dari Hal 27
Dalam acara itu, dia berjabat tangan dengan Sahuni, pesaingnya yang dinyatakan menang. Tanpa dikomando, ra tu san warga bertepuk tangan saat melihat kedua cakades tersebut berpelukan. Forpimka Si ngojuruh yang hadir juga tampak senang melihat kedua calon tersebut berpelukan. Sikap yang ditunjukkan Janoko tidak menunjukkan bahwa dia kalah. Dia yang waktu itu
mengenakan jas warna merah tetap mengumbar senyum di hadapan masyarakat yang memadati acara tersebut. Dalam sambutannya, Janoko mengaku menerima hasil pilkades tersebut. Sebab, suara da lam pilkades merupakan amanat rakyat. ‘’Saya menerima dengan baik tentang hasil pilkades ini,” ungkapnya yang sontak mendapatkan aplaus dari masyarakat. Sejak awal dirinya sudah menyatakan siap kalah. Oleh karena itu, sudah seharusnya hal
tersebut ditaati. ‘’Jika selama ini pelayanan saya dan staf ada yang kurang, saya menyampaikan permohonan maaf setulus-tulusnya. Semoga Pak Sahuni bisa melanjutkan dengan lebih baik,” tuturnya. Dia menginstruksikan pendukungnya agar menerima hasil pilkades tersebut. Sebab, hal itu sudah menjadi kewajiban bersama demi mewujudkan desa yang kondusif. ‘’Alhamdulillah, pilkades berjalan damai,” tandasnya. Wakil Ketua BPD setempat, Bu-
wari, mengaku salut dengan apa yang ditunjukkan para kandidat. Menurut dia, sikap tersebut layak dijadikan contoh desa lain. ‘’Hal ini yang menjadi harapan kita bersama,’’ tuturnya. Camat Singojuruh, Nanik Machrufi, yang hadir dalam acara itu mengungkapkan bahwa semua pilkades di wilayah Singojuruh berjalan lancar dan kondusif. Ikrar damai para cakades yang digelar jelang pilkades terbukti berhasil. ‘’Ini kebahagiaan kita bersama,’’ tandasnya. (ton/c1/aif)
Ambulans Tiba Bikin Histeris Keluarga n BERANGKAT... Sambungan dari Hal 25
Jenazah korban satu ini dipulangkan berbarengan dengan jenazah TKI asal Kalisat, Jember, yaitu Surahman. Suasana duka jelas terlihat saat jenazah korban tewas tersebut tiba di rumah duka. Kedatangan ambulans yang mengangkut jenazah dari Bandara Juanda, Surabaya, disambut histeris para keluarga. Para tetangga merasa prihatin atas peristiwa yang merenggut nyawa para korban tersebut. Beberapa jam sebelum ambulans datang, keluarga dan tetangga sudah menunggu jenazah para pahlawan devisa yang gugur dalam kecelakaan lalu lintas di Serawak itu. Banyak warga sekitar yang rela tidak tidur untuk menanti kedatangan mobil ambulans yang berangkat dari Surabaya Sabtu sore itu. Hawa dingin yang menembus tulang malam itu tidak digubris oleh mereka. Mereka berkumpul di beberapa titik. Sejak Sabtu malam, banyak warga yang menunggu di pertigaan
jalur poros Banyuwangi-Jember. Sebab, rumah korban cukup jauh dari jalan poros. Sebagian lagi memilih menunggu dengan ce mas di kediaman rumah duka. Para warga itu masih kerap menceritakan insiden yang merenggut nyawa para tetangga mereka itu. Yang membuat warga semakin trenyuh adalah para korban yang meninggal dunia itu punya hubungan keluarga. Tentu musibah tersebut membuat pihak keluarga ter pukul. ‘’Tiga orang yang meninggal masih sepupu,” ujar Muhamad Musa, usai memimpin salat jenazah dua korban di masjid setempat Minggu dini hari lalu. Musa mengungkapkan, para korban bekerja di salah satu perusahaan konstruksi. Nah, sepulang bekerja, kendaraan yang ditumpangi mereka mengalami kecelakaan. Mobil minibus berpenumpang belasan pekerja itu menabrak bangkai trailer yang terbakar di badan jalan sehari sebelumnya. ‘’Ini sudah takdir,’’ terangnya dengan wajah sedih. Para korban nekat kembali ke luar negeri demi memenuhi kebutuhan ekonomi ke-
luarga. Sebelumnya, mereka bekerja di Malaysia sebagai buruh di perkebunan. ‘’Niatnya baik, yaitu ingin lebih berkecukupan, tapi Tuhan berkehendak lain,’’ paparnya. Yang membuat trenyuh lagi, para korban yang meninggal dunia itu ke Malaysia bersama istri. Namun, saat kejadian, istri mereka tidak ikut dalam rombongan. ‘’Istri mereka pulang mendampingi jenazah suami masing-masing,” kata Sukadi, 65, mertua Muhamad Rofik, dini hari itu. Meski begitu, Sukadi mengaku tidak mengetahui secara pasti menantu dan putrinya itu bekerja di mana. Dia hanya tahu, keduanya ingin memperbaiki hidup lebih baik dengan cara bekerja di Malaysia. ‘’Menantu dan anak saya belum genap setahun bekerja di sana,’’ paparnya. Duka juga menyelimuti keluarga Zainal Abidin. Dia bekerja di Malaysia juga bersama istri tercintanya. Pasutri itu memiliki putra yang masih berusia empat tahun. Dengan meninggalnya Zainal Abidin, praktis anak semata wayang itu menjadi tanggung jawab sang istri. (c1/bay)
Bubar Sekitar Pukul 09.00 n DEMO... Sambungan dari Hal 25
Dalam demo tunggal tersebut, Romy juga menggelar aksi bungkam. Di dahinya ada tulisan “Masyarakat”. Itu sebagai simbol bahwa masyarakat banyak yang akan menjadi korban bila penambangan emas itu tetap dilaksanakan. “Penambangan emas hanya akan merusak lingkungan,” ujarnya. Selama aksi diam yang dila kukan Romy itu, sejumlah Pengurus Cabang (PC) PMII Banyuwangi menyebarkan selebaran kepada para pengendara yang melintas di Jalan A. Yani. Di selebaran itu, PMII meminta
Bupati Banyuwangi mencabut izin usaha penambangan emas di Gunung Tumpang Pitu. “Penambangan emas le bih banyak mudhorot-nya dibandingkan manfaatnya,” cetus Ketua PMII Banyuwangi, Bibit Ari Kuswanto. Di selebaran itu, para aktivis PMII Banyuwangi juga me minta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI tidak mengeluarkan izin eksploitasi penambangan emas di Gunung Tumpang Pitu. “Kami menuntut Undang-Undang (UU) Perlindungan, Lingkungan Hidup, dan Pertambangan Mineral dan Batu Bara dimaksimalkan,” katanya. Aksi yang dilakukan para
mahasiswa itu sebenarnya sudah dilarang anggota Satpol PP yang bertugas di Pemkab Banyuwangi. Tetapi, sejumlah ma hasiswa itu tetap nekat. Para mahasiswa sempat adu mulut dengan sejumlah anggota Satpol PP yang akan membubarkan aksi tersebut. Demo itu baru bubar pukul 09.00. Saat itu Kepala Bidang (kabid) Kewaspadaan Pencegahan dan Penanganan Konflik pada Bakesbangpol Banyuwangi, Agus Mulyono, didampingi anggota Satpol PP memaksa mahasiswa yang demo itu bubar. “Kantor pem kab tidak pantas dibuat seperti ini (protes),” ujar Agus Mulyono. (abi/c1/bay)
Hasil Pilkades Sudah Final n TIGA... Sambungan dari Hal 27
Jika ada TPS yang dipindah, maka para calon seharusnya diberi tahu sebelumnya. Sebab, mendapatkan informasi adalah hak para calon. ‘’Selain itu, ada pengoplosan saksi. Misalnya, saksi di TPS A dipindah ke TPS B. itu jelas pelanggaran,” tegasnya. Menurut para calon yang kalah, 6 TPS tersebut ilegal. Karena itu, mereka mendesak pilkades di 6 TPS tersebut digelar ulang. ‘’Pilkades tidak sah,’’ cetusnya. Para calon juga belum meneken berita acara hasil pemungutan suara. ‘’Sampai sekarang, kami semua belum tanda tangan,” kata Sajito.
Dia menambahkan, masyarakat yang hanya memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dipersulit menyalurkan hak pilihnya. Padahal, sudah jelas bahwa hanya dengan KTP juga bisa melakukan pencoblosan. ‘’Mau coblos saja dipersulit, harus minta surat keterangan dari desa,’’ keluhnya. Atas temuan itu, dia sudah melayangkan surat keberatan kepada BPD setempat pada 10 September. Namun, hingga kini para calon belum mendapatkan jawaban pasti. ‘’Sampai sekarang belum ada ja waban. Kita mengadu ke bupati,’’ terangnya. Camat Srono, Nafiul Huda, mengungkapkan bahwa secara substansi pilkades yang digelar di Desa Kebaman sudah ber-
jalan lancar tanpa masalah. ‘’BPD sudah mengirim surat jawaban bahwa pilkades sudah sesuai peraturan dan tata tertib,” ujarnya saat ditemui di kantornya kemarin. Karena itu, hasil pilkades tersebut dianggap sudah final. Calon yang menang, yaitu Adi Sucipto, akan segera dilantik. ‘’Kita tunggu pelantikan. Surat penetapan sudah dikirim kepada bupati,” terangnya. Dia sudah mengetahui secara detail keberatan tiga cakades yang kalah. Bahkan, tiga cakades tersebut sudah memberi kuasa kepada lawyer. ‘’Pengacara mereka baru saja ke sini. Tapi, pilkades sudah berjalan sesuai prosedur,” pungkasnya. (ton/c1/aif)
Beroperasi Sampai Karang Ente n SATU... Sambungan dari Hal 27
Dia menyebut, para nelayan Muncar kerap beroperasi di daerah Karang Ente. Perjalanan yang ditempuh dari pelabuhan Muncar menuju Karang Ente
sekitar 10 jam. ‘’Ikan masih banyak di Karang Ente,’’ paparnya. Menurut Umar, satu selerek mam pu menampung 30 ton ikan. Selerek dengan 4 hingga 6 unit mesin diesel mampu mengangkut 30 ton ikan. ‘’Kemarin ada yang sampai dapat segitu,”
kata Umar. Kemudahan nelayan mendapatkan hasil laut di Pantai Muncar tidak lepas dari kondisi geografis Muncar. Kuatnya arus Selat Bali menyebabkan ikan terseret ke perairan paling timur Pulau Jawa tersebut. (ton/c1/aif)
Mengaku Baru Pertama Mencuri, Tepergok Pembantu n IBU MUDA... Sambungan dari Hal 36
Tidak disangka, kesempatan itu dimanfaatkan Vera dan RZ me lancarkan aksi jahatnya. Kemudian, Vera masuk ke kamar rumah korban dan RZ mengawasi di luar rumah. Di saat situasi dianggap aman, Vera mengambil sebuah dompet berisi uang tunai dan beberapa surat penting. Vera juga mengambil sebuah cincin emas milik korban. Beruntung, saat hendak kabur, pembantu rumah korban, Putri, memergoki Vera. Putri ak-
hirnya berteriak maling hingga beberapa tetangga di dekat rumah korban datang. Vera pun langsung ditangkap puluhan warga. Sementara itu, RZ berhasil ka bur. Konon, Vera dan RZ merupakan teman lama yang kenal melalui Facebook. “Saya kenal dia di Facebook,” kata Vera kepada polisi. Pantauan Jawa Pos Radar Banyuwangi, selama digelandang ke Mapolres Situbondo, ibu muda itu terus-terusan menangis. Hal itu menyebabkan pemeriksaan identitasnya berlangsung lama. “Cuma sekali (mencuri), Pak,” akunya.
Saat pemeriksaan Vera berlangsung, salah seorang warga yang tak jauh dari kediaman Idayati bernama Fira mendatangi kantor kepolisian. “Dia juga masuk ke rumah saya. Ratusan ribu uang saya hilang. Saya mau bersaksi,” kata Fira di ruang SPKT Mapolres Situbondo. Kasubag Humas Polres Situbondo AKP Wahyudi menga ku, pihaknya langsung melakukan penyelidikan terhadap kasus pencurian tersebut. “Tertangkap basah masuk ke kamar rumah warga. Saat ini masih diperiksa,” tegas Wahyudi. (rri/c1/als)
Laporan Harus Sertakan Saksi n TIDAK... Sambungan dari Hal 36
Komisi I diharapkan akan men jadi pengontrol kinerja Tim Fasilitator. Sebab, Tim Fasilitator bisa saja bingung atas kewenangan yang dimiliki. Sebab, dalam perda tidak diatur secara jelas. “Jadi, ini bukan masalah menang atau kalah. Warga hanya mencari keadilan. Kalau kemenangan diperoleh dengan cara jujur tanpa tipu muslihat, saya kira siapa pun akan menerima. Tetapi, tidak demikian jika sebaliknya,” tandas Suharto Binar, kepala Desa Sumberanyar, yang telah menjabat dua periode. Khairul Anwar, kuasa hukum salah satu cakades meng ungkapkan, dalam perda
me mang tidak diamanatkan Tim Fasilitasi harus melakukan intensifikasi atas dugaan pelanggaran pilkades. Meski demikian, bukan berarti Tim Fasilitator salah jika melakukan itu. “Apalagi, dalam perda itu diamanatkan, informasi yang diperoleh harus komprehensif dan hasilnya dipublikasikan. Kami akan legowo jika memang tidak ditemukan bukti kecurangan. Jadi, sekali lagi ini bukan persoalan puas ataukah tidak puas, kalah ataukah menang. Ini proses pembelajaran politik bagi masyarakat. Ini harus dihargai dengan baik,” tandas Anwar. Hal yang sama disampaikan Ab durahman Shaleh, kuasa hukum 110 warga Dusun Alunalun, Desa Jatisari, Kecamatan Arjasa, yang tidak bisa me-
nyalurkan hak pilihnya karena kartu suaranya diminta sang kepala dusun yang juga menjabat sebagai panitia. Dia mengaku sudah melaporkan panitia pilkades Jatisari itu kepada Tim Fasilitator sebagaimana amanat undang-undang dan perda. Namun, ternyata hingga detik ini saksi-saksi yang dise butkan dalam laporan itu ti dak pernah dipanggil. Yang dipanggil hanya panitia, itu pun sebatas klarifikasi. “Padahal, perda mengamanatkan bahwa la poran harus menyertakan saksi. Sudah kita sebut saksinya, tapi sampai sekarang saksi itu be lum diapa-apakan. Lalu, bagaimana kita mempercayai ha sil kerja Tim Fasilitator?” tanyanya. (pri/c1/als)
Penyelesaian Sengketa Diserahkan Kepada Tim Fasilitator n BPD ANGGAP... Sambungan dari Hal 36
“Saya tidak ikut campur. Saya percaya kepada Tim Fasilitator dalam menyelesaikan tudingan tersebut,” kata Subaidi. Dikatakan, pihaknya sangat berterima kasih kepada semua warga karena dalam pilkades
tidak ada gejolak. “Saya berterima kasih kepada panitia dan masyarakat. Pada saat pilkades tidak ada masalah, tapi keesokan harinya ada tudingan demikian,” katanya. Dia berharap warga Desa Sum beranyar terus menjaga keamanan desa. Sebab, setelah ada penyegelan ruang panitia
pilkades, masyarakat banyak yang takut datang ke kantor desa. Kepala Bagian Pemerintahan, Tulus Priatmadji mengatakan, pihaknya masih bekerja dengan Tim Fasilitator untuk menyelesaikan sejumlah kasus usai pilkades. “Saat ini semua ditangani Tim Fasilitator,” kata Tulus beberapa waktu lalu. (rri/c1/als)