KALA

Suara Terbungkam, Nasib Pedagang Terlupakan

Pasar darurat yang dihuni sekitar 20 pedagang mebel itu tampak sangat sepi dari pengunjung. Bahkan hanya ada tiga pedagang yang berjaga di kios masing-masing. Salah satunya Mebel Ny. Arris yang keluarganya termasuk salah satu pendiri pasar mebel pada 50 tahun lalu. Diwakili anaknya, Afifah, mereka termasuk salah satu yang menolak pembangunan Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Alasan penolakan tersebut, Afifah menjelaskan perjuangan mendirikan pasar mebel bukanlah hal mudah. Dari bergotong royong membabat alas hingga sempat bangkrut karena insiden kebakaran yang terjadi beberapa tahun lalu. Tentu menimbulkan luka batin tersendiri di hati mereka. Selain itu, alasan lain penolakannya yakni sosialisasi dari pemerintah yang dirasa kurang transparan karena melibatkan sebagian pedagang yang ada. Hal itu menimbulkan kekecewaan bagi sebagian pedagang yang tidak ikut

dilibatkan dalam perbincangan.

Mereka tiba-tiba mendapatkan surat berisi tanda tangan yang menjadi persetujuan relokasi pasar. Akibat sosialisasi yang terbatas, kesalahpahaman antara pedagang dan pihak pemerintah pun terjadi. Pedagang berbondong-bondong menggelar penolakan ke Kantor Pemerintah Kota Surakarta di Jl. Sudirman, pada 5 Januari 2022 lalu. Wakil Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa dan Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta Heru Sunardi mengadakan audiensi yang dihadiri 10 perwakilan paguyuban pasar mebel. Audiensi yang berjalan sekitar dua jam tak membuat niat pemerintah merelokasi pasar terhenti. Pemerintah menganggap pedagang membangkang dan tak manut program pembangunan. Spanduk bertuliskan “pemilik mebel” yang masih terbentang di depan kios diturunkan polisi. Penggusuran terus berjalan dan pedagang

Suasana pasar mebel darurat di Setabelan, Banjarsari terlihat sepi pengunjung pada Senin (19/09/2022). (Dok. Kala/Rista)

terpaksa meninggalkan pasar pada Senin, 23 Mei 2022 lalu.

Bukan hanya pemerintah yang menganggap pedagang membangkang, komentar nyelekit dari pemberitaan di kanal YouTube Berita Surakarta ikut mengintimidasi.

“Aneh. Mau diperbaiki dan ditingkatkan penghasilannya kok nolak, berfikir logika dong, nanti nyesel. Pak wali itu orangnya terbuka, seharusnya dibicarakan dengan baik, jangan emosi dan buruk sangka,” tulis akun PuXXX pada Februari lalu.

Komentar lain dari GoXXX mengatakan, “Di atur ora gelem, iku dipindah sementara, maringono mbalik neh, pikirane cekak [Diatur tidak mau, itu dipindah sementara, nanti juga bisa kembali, pikirannya pendek].”

Komentar tersebut menyudutkan pedagang yang tergusur, menganggap mereka tak mau diajak maju. Padahal pembangunan IKM hanya menguntungkan sebagian pedagang dan merugikan lainnya. Hanya 20 orang dari total 80 pedagang yang bisa kembali ke pasar mebel. Saksi perjuangan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup.

“Digusur dan tidak boleh kembali lagi, ya secara tidak langsung pasar ini mau dimatikan,” ujar Afifah pada Senin, 19 September lalu dengan raut wajah memerah karena kesal mengingat kejadian kala itu.

Bukan Pasar Biasa

Pedagang lain yang juga menyayangkan keputusan pemerintah dalam pembangunan Sentra IKM ini, yakni Sutini, 57 tahun. Dia membuka kios di Pasar Mebel Gilingan sejak tahun 1983. Pasar Mebel Gilingan di mata Sutini bukan lagi kompleks pasar. Di dalamnya terjalin hubungan kekeluargaan dan kehidupan bertetangga yang harmonis.

“Kalau hanya pasar, ya bukan. Kami di sini sampai punya RT dan RW,” ujarnya.

Sejalan dengan penjelasan Afifah sebelumnya. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah diakuinya belum dilakukan secara menyeluruh. Ada pedagang yang tidak sepenuhnya memahami maksud pemindahan pasar ini. Mereka terpaksa menandatangani surat persetujuan dengan dalih supaya segala urusan segera diselesaikan. Sosialisasi memang dilakukan berulang kali bahkan dibarengi dengan audiensi. Namun, hal ini tidak menutup fakta bahwa tidak semua pedagang menangkap tujuan utama pemindahan pasar mebel serta alasan di baliknya.

Selain itu, pedagang juga tidak memiliki kewenangan apa-apa. Sehingga satu-satunya tindakan yang bisa ditempuh adalah mengikuti seluruh arahan pemerintah. Mau tidak mau membuka kios baru di Pasar Darurat yang terletak di Kelurahan Setabelan, Kecamatan Banjarsari.

Sutini menambahkan, setelah dipindahkan ke Pasar Darurat, jumlah pengelompokan kios semakin diperkecil. Pedagang yang semula memiliki tiga kios, hanya difasilitasi dua kios. Begitu pun pedagang yang memiliki lima kios, kini hanya dapat membuka tiga kios. Hal itu dilakukan lantaran keterbatasan tempat.

Dituntut Produksi Sendiri

Pukul 10.00 WIB, di pasar darurat kedua, tepatnya berada di seberang pasar darurat yang dihuni Afifah dan Sutini. Lelaki berbaju biru 50-an tahun itu bersedia menanggapi permasalahan pembangunan IKM ini. Pak Kelik, begitulah ia sering disapa.

Kelik mengaku sudah menempati pasar selama 25 tahun. Ia ikut kecewa dengan program pemerintah. Menurutnya sosialisasi yang dilakukan mendadak, belum selesai tawar menawar dan menghasilkan kesepakatan, tetapi sudah dieksekusi. Dampaknya adalah pendapatan yang menurun drastis.

“Pasti berubah, ini kan area baru jadi harus memberi tahu pelanggan kalau kita pindah,” terangnya sembari duduk.

Dirinya mengaku bersedia untuk dipindah, tetapi pembangunan di pasar yang baru diselesaikan terlebih dahulu. Harapannya hanya meminta pemerintah untuk prihatin dan peduli dengan masyarakat.

Kemudian Kelik menjelaskan bahwa sentra IKM fokus pada tahap produksi. Sehingga diharapkan setiap usaha mempunyai brand sendiri. Mulai dari pemilihan kayu, pemecahan kayu, pembuatan desain, finishing, packing, sampai marketing karena

Suara Terbungkam, Nasib Pedagang Terlupakan

tujuannya untuk ekspor. Namun, hal ini tidak sesuai dengan keadaan pedagang di mana mereka hanya kulakan (menerima produk langsung jadi) lalu dijual kembali.

Meskipun demikian, pedagang akan mendapatkan pembekalan seperti teori pemasaran luar negeri dan kualitas mutu. Sementara bagi yang tidak masuk nantinya, akan dibuatkan pasar di Bong Mojo.

Kelik mengaku dengan adanya tahapan penjaringan, tidak semua pedagang akan tertarik untuk masuk. Alasannya karena modal yang diperlukan juga sangat besar. Ia menuturkan, “Melihat kemampuan saya sendiri, baik keahlian atau modal, saya tidak mampu. Sehingga pembekalan ini diikuti anak saya. Perdagangan ke luar negeri itu kan butuh keahlian macam-macam dari surat-menyurat maupun bahasa. Saya sudah nggak mau rekoso mempelajari hal ini.”

Selain pembekalan, pemerintah juga memberikan kompensasi berupa pasar darurat dan tidak ada pungutan retribusi. Meskipun ketersediaan listrik masih terbatas dan pedagang terpaksa harus menerima. Jika mau memasang sendiri, biaya yang diperlukan selama satu setengah tahun dirasa ma hal, terlebih dalam kondisi yang tidak stabil saat ini.

Korban Kebijakan Pemerintah

Audiensi yang digelar bersama di Kantor Pe merintah Kota Surakarta, salah satunya dihadiri oleh Sutarmi, Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Mebel. Wanita yang akrab disapa Nyemuk itu melakukan aksi protes dengan menulis surat penolakan ke Dinas Perdagangan Surakarta, Dinas Tenaga Ker ja dan Perindustrian Surakarta, Pemasangan spanduk di Kawasan sekitar Pasar Mebel, hingga audiensi. Namun, semuanya tak membuahkan hasil.

“Melawan kebijakan pemerintah merupakan suatu yang sulit, terlebih bagi warga yang tidak memiliki kekuasaan, seringkali mustahil untuk menang. Pedagang pun tergusur dan terpaksa untuk pindah ke Bong Mojo, lokasinya juga masih ham paran tanah bekas makam Tionghoa,” terangnya sambil memandangi span duk pembangunan IKM yang terben tang tepat di seberang rumahnya.

Pembangunan Sentra IKM yang

menelan anggaran miliaran ini memang mempunyai tujuan mendorong kesejahteraan masyarakat. Pelaku industri mebel yang tergusur boleh kembali dengan melewati tahap kurasi. Namun, Nyemuk meyakini bahwa sedikit yang berniat untuk masuk sebab modal yang dibutuhkan jauh lebih besar, standar operasional yang diterapkan sulit, dan kesulitan mengoperasikan sarana dan prasarana yang lebih modern dari sebelumnya.

Pasar mebel pada dasarnya adalah pasar tradisional yang harus dipertahankan ciri khas kearifan lokalnya. Sedangkan, pasar mebel yang dibangun untuk dijadikan sentra IKM, tentu berbeda. Oleh karena itu, Nyemuk menganggap program yang dicanangkan pemerintah kurang tepat untuk diterapkan di lokasi Pasar Mebel Gilingan.

“Ibu jualan ini sudah 30 tahun. Kebiasaan kita kan seperti ini, sebetulnya tujuannya (pembangunan IKM) itu bagus, tapi saya pribadi tidak mampu. Kita itu ibarat ikan air tawar yang dipindah ke air laut, ya tidak bisa. Sebenarnya programnya Pak Wali itu bagus, cuma menurut saya salah tempat,” ujarnya kecewa.

Nyemuk menambahkan apabila para peda

Tambal Bias Revitalisasi Pasar Mebel Gilingan

Menilik Progres Dinas Perdagangan

Pembangunan sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) telah berjalan hampir sepuluh bulan. Namun, pasar baru yang akan menampung pedagang dari keterpurukan pendapatan akibat digusur, masih berupa hamparan tanah kosong. Pedagang terus menanti ketidakjelasan revitalisasi pasar sembari memulihkan luka batinnya. Kebingungan pedagang mebel ini akhirnya mendapatkan jawaban dari Dinas Perdagangan.

Senin, 17 Oktober 2022 tepatnya pukul 10.00 WIB di ruang Dinas Perdagangan, tampak beberapa

orang dengan pakaian batik tengah sibuk menatap layar komputer masing-masing. Salah satunya, Bambang Budhi Santoso selaku Kepala Dinas Perdagangan (Disperindag) Kota Surakarta. Ia menyampaikan alasan pemerintah tidak segera membangun pasar baru di Bong Mojo karena keterbatasan anggaran. Bambang menyebut pembangunan pasar baru dan Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) tidak mungkin bisa dilakukan secara bebarengan. Hal ini dikarenakan alokasi anggaran yang digunakan berbeda. Saat ini, pemerintah sedang mempersiapkan anggaran untuk memulai pembangunan pasar mebel baru di Bong Mojo, Kecamatan Jebres, Surakarta. Pihaknya sedang mengupayakan penyusunan Detail Engineering Design (DED). Untuk luas lahan yang akan digunakan, rencananya seluas 6.000 m2 sesuai yang diajukan Disperindag kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta. Lahan tersebut akan menampung sekitar 97 pedagang yang sudah terdata oleh Disperindag.

“Kalau disesuaikan dengan timeline kami, DED tahun ini selesai dan untuk pembangunan dimulai di tahun 2023,” ujar Bambang saat ditemui di Kantor Dinas Perdagangan, Senin 17 Oktober lalu. Pihaknya belum bisa memastikan kapan pembangunan dan revitalisasi bisa terlaksana.

“Kembali lagi, kita tetap menyesuaikan dengan anggaran Pemkot. Anggaran dari APBD,” tambahnya. Anggaran yang diajukan dari Disperindag kurang lebih sebesar 18 milyar rupiah.

Dinas Perdagangan Kota Surakarta.(Dok. Kala/Rista)

Beda Tanggung Jawab

Pembangunan Sentra IKM dan pasar mebel menjadi tanggung jawab dua dinas yang berbeda. Meskipun, dalam mempersiapkan ketersediaan dana saling berkaitan. Sentra IKM berada di bawah wewenang Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian (Dinkop UKM) Kota Surakarta, sedangkan pasar mebel berada di bawah wewenang Dinas Perdagangan (Disperindag).

Menurut Bambang, pembangunan Pasar Mebel Bong Mojo tidak harus menunggu Sentra IKM selesai. “Kalau kenapa yang dibangun Sentra IKM dulu, itu sudah paten kebijakan dari Walikota,” tandasnya.

Bukan karena pihak dinas tidak mau mengusahakan agar Pasar Mebel Bong Mojo segera dibangun, Bambang menyebut Disperindag memang tidak bisa lagi mengusulkan pasar mebel baru ini dibangun sebelum Sentra IKM.

Pertimbangannya, Sentra IKM dalam jangka waktu yang telah ditentukan tidak hanya sebagai display furniture saja, tetapi juga menjadi ruang produksi bagi para pedagang mebel. Pertimbangan ini tentu mengundang tanda tanya besar. Pengamat sosial budaya Kota Surakarta Drajat Tri Kartono mengatakan, wilayah perkotaan lazimnya menjadi pusat konsumsi kolektif, bukan untuk melanggengkan aktivitas produksi. Sehingga, rasanya seperti ada yang janggal terkait pembangunan Sentra IKM yang tergesa-gesa ini. Namun, lagi-lagi pihak dinas hanya bisa mengarahkan segenap jawaban kepada ‘kebijakan Walikota’. Adapun, Bambang sempat menjelaskan bahwa peningkatan ekonomi yang baik dibarengi dengan pemanfaatan teknologi yang baik pula. Sentra IKM, menjadi inovasi yang tepat dalam implementasi pandangan tersebut. Mengenai syarat untuk lolos tahap kurasi, Bambang menyebutkan bahwa hal itu masuk dalam ranah Dinkop UKM. Namun, menurutnya apabila pedagang memiliki finansial dan keahlian yang mumpuni, maka tak menutup kemungkinan mereka berhasil lolos dan masuk ke IKM. Pelatihan untuk pedagang juga sudah dilakukan sejak Oktober lalu bersama Dinkop UKM. Bambang menegaskan, tidak ada yang saling berkuasa dan memiliki wewenang lebih disini. Harapannya Disperindag bisa bekerjasama dengan Dinkop UKM karena tujuan utamanya adalah memberikan yang terbaik bagi pelayanan Kota Surakarta.

Jaminan Ekonomi

Dalam proses pemindahan pasar, tentu akan ada perbedaan pendapatan. Namun saat ini, Disperindag belum mengantongi data pendapatan pedagang sebelum dan sesudah pemindahan. Penggusuran dan pemindahan pedagang mebel tentunya harus mendapatkan jaminan ekonom dari pemerintah. Bambang menjelaskan bahwa dari Disperindag Kota Surakarta, tentu tidak bisa menjamin bahwa produk dari pedagang pasar mebel bisa laku keras setelah pemindahan. Maka jaminan ekonomi yang bisa mereka berikan yakni berkaitan dengan tempat. Bong Mojo salah satunya. Menurutnya, lokasi tersebut cocok untuk dijadikan pasar mebel karena strategis dan menjadi jalur perpindahan dari Karanganyar-Surakarta.

“Pemkot sebenarnya juga keterbatasan lahan. Membeli lahan yang strategis kemungkinan bisa tetapi kita terhambat oleh anggaran, apalagi lahan itu nilainya besar. Untuk sementara ini lokasi pemindahan ditujukan di Bong Mojo, tapi tidak tahu kedepannya seperti apa,” ujar Bambang.

Menurut Disperindag melalui kajian ekonomi, memberikan tempat yang representatif juga bisa meningkatkan perekonomian perdagangan.

Menanggapi publikasi yang dinilai kurang transparan, Bambang menyebut pihaknya sudah berusaha semaksimal mungkin dengan memasang spanduk berisi pemindahan pasar mebel dan menginformasikannya melalui media sosial.

“Setidaknya kita sudah berusaha semaksimal mungkin dengan keterbatasan anggaran dan SDM. Kami sudah sampaikan ke masyarakat. Di pasar sudah kita sampaikan informasi. Kita detailkan terkait dengan kios-kiosnya,” pungkasnya.

Tambal Bias Revitalisasi Pasar Mebel Gilingan

Ahli Sosial-Ekonomi: Tepatkah

Sentra IKM Dibangun di Kota Surakarta?

Bising suara mesin penyerut kayu yang beradu dengan pukulan palu dari para perajin mebel memenuhi lahan terbuka yang cukup ditempati oleh 20 los pedagang di Jalan DI Panjaitan, Setabelan, Banjarsari, Surakarta, pada Jumat (19/09/2022). Suasana ini sudah familiar bagi Afifah –salah satu pedagang mebel Pasar Gilingan sejak pertengahan Mei 2022. Pemindahan 20 kios pedagang ke pasar mebel darurat ini adalah buntut dari adanya proyek pembangunan Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang didirikan di atas tanah Pasar Mebel Gilingan.

Pada Januari 2022, Pemerintah Kota Surakarta membeberkan rencana pembangunan Sentra IKM, yang salah satunya akan didirikan di Pasar Mebel Gilingan. Pernyataan dari Pemkot Surakarta tersebut lantas memicu banyak pro dan kontra dari pedagang Pasar Mebel Gilingan. Pasalnya mereka mengatakan bahwa rencana pembangunan Sentra IKM tersebut tidak sesuai dengan rencana

pembangunan yang sudah dijanjikan oleh pihak pemerintahan sebelumnya.

“Kalau dipindahkan ya kayak Pasar Legi, setelah dibangun nanti bisa balik lagi. Lha tapi kok ini enggak. Di tengah-tengah malah dibilang kalau nggak bisa kembali,” ujar Afifah.

Mendengar keresahan para pedagang mebel tersebut, dosen Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS, Bhimo Rizky Samudro pada Senin (03/10/2022) menjelaskan bahwa dalam proses sebuah pemindahan pasar, idealnya harus melalui tahapan sosialisasi, diskusi forum, hingga mencapai kesepakatan bersama terlebih dahulu untuk dapat memulai tahapan relokasi pasar selanjutnya. “Kalau seperti ini, pedagang dapat jaminan apa secara ekonomi?” tutur Bhimo dengan nada retorisnya.

Penyediaan lahan sebagai pasar darurat mungkin dapat dikatakan sebagai jaminan ekonomi yang diberikan pemerintah bagi para pedagang mebel Pasar Gil-

ingan. Namun, pada realitanya jaminan tersebut tidak dapat menjamin kehidupan ekonomi pedagang. Laki-laki yang telah berkiprah dalam industri mebel sejak tahun 1997, Kelik Yuliantoro, mengaku pendapatannya berubah secara drastis setelah dipindahkan ke pasar darurat.

“Saya harus ngabari pelanggan saya satu-satu itu. Karena kan mereka nggak tahu saya pindah di mana, posisinya di mana, kan berubah ini, dari jalan juga nggak keliatan,” tutur Kelik.

Sesuai dengan yang dikatakan Kelik ketika ditemui pada Jumat (19/09/2022), pagi itu pasar darurat 2 dengan lahan yang terbatas terlihat sangat luas, karena hanya terdapat 3 pedagang yang sabar menunggu pelanggannya dan 1 orang bagian keamanan yang tak bosan untuk mengajak

Progres pembangunan Sentra IKM di bekas Pasar Mebel Gilingan, Senin,(19/09/2022). (Dok. Kala/Novema)

pedagang tersebut bercengkerama.

Berbicara mengenai jaminan ekonomi, pengkaji studi ekonomi pembangunan tersebut menegaskan, jaminan ekonomi pedagang secara literatur pada dasarnya adalah jaminan bahwa tidak ada perubahan dari segi pendapatan dan jumlah pembeli. Pedagang lebih mementingkan tempat yang telah dikenali pelanggannya, alihalih mementingkan sebagus apa tempat yang mereka tempati untuk berdagang. Sejalan dengan pandangan ahli sosial-ekonomi, Drajat Tri Kartono menjelaskan bahwa di dalam sebuah pasar terdapat hubungan sosial intim yang biasa dikenal dengan istilah langganan. Adanya relokasi ini otomatis memengaruhi kebiasaan yang ada.

Contohnya seperti kebiasaan pelanggan membeli barang di los pedagang langganannya. Pelanggan terbiasa membeli barang di tempat yang biasanya mereka datangi. Apabila tempat itu berubah maka pelanggan akan cenderung malas untuk melakukan pembelian karena dimungkinkan terdapat “transaction cost” atau biaya tambahan yang harus dikeluarkan pelanggan untuk mendatangi tempat baru tersebut.

“Jika sebuah pasar direlokasi berarti tidak hanya memindahkan gedung, tapi juga merubah hubungan sosial yang mereka lakukan,” jelas Drajat.

Pemindahan pedagang ke pasar darurat Setabelan, Banjarsari tersebut dilakukan pemerintah bukan tanpa alasan. Dinas Perdagangan Surakarta mengaku bahwa alasan yang mendasari dipindahkannya pedagang mebel Gilingan ke bekas pasar darurat

Pasar Legi tersebut karena minimnya lahan di Surakarta sehingga sudah tidak ada tempat lagi yang mampu menampung pedagang mebel Pasar Gilingan yang tergusur.

Menyusul pilihan satu-satunya tempat yang disediakan pemerintah untuk pasar darurat, para pedagang juga menyoal mengenai alasan mengapa pemerintah tidak membangun pasar mebel yang baru terlebih dahulu atau minimal pembangunan pasar mebel baru dibangun bersamaan dengan pembangunan Sentra IKM. Meluruskan hal tersebut, Bambang Budhi Santoso dari Dinas Perdagangan Surakarta mengatakan bahwa mereka tidak bisa melakukan pembangunan Pasar Mebel baru di eks Bong Mojo terlebih dahulu karena keterbatasan APBD tahun ini.

Cacatnya prosedur pembangunan Sentra IKM yang menyebabkan kerugian pihak lain tersebut lantas menuai kritik “Sudah tepatkah keputusan Pemerintah Kota Surakarta untuk membangun Sentra IKM?”

Sebuah Sentra Industri Kecil Menengah hakikatnya berfokus pada kegiatan produksi sebuah industri. Sampai pada pengertian tersebut, Drajat Tri Kartono dengan pandangan sosial-ekonominya menilai pembangunan Sentra IKM di tengah Kota Surakarta bukan pilihan yang tepat. Sebuah kota idealnya diisi oleh kegiatan-kegiatan marketing, konsumsi dan sebagai tempat penyediaan layanan.

“Nah kalau di kota biasanya proses produksi dipinggirkan. Biasanya ditaruh di Sukoharjo, Boyolali,” tambah Drajat. Dosen Sosiologi UNS tersebut juga me -

nimbang persoalan polusi yang akan disebabkan oleh Sentra IKM. Menyinggung masalah eksklusivitas IKM, ketika ditemui di ruang kerjanya yang penuh tumpukan buku dengan sematan kata “ekonomi” di covernya, Bhimo Rizky menaruh perhatian pada wacana kurasi untuk memasuki Sentra IKM. Kebijakan pembatasan pedagang tersebut dinilai dapat menjadi celah yang dapat digunakan pengusaha nakal untuk masuk ke Sentra IKM tersebut dengan modal sogokan cuan. Banyaknya keresahan yang dirasakan pihak lain menjadi bukti bahwa prosedur pembangunan Sentra IKM di Kota Surakarta ini cacat dan bercelah. Janji pemerintah tentang kesejahteraan masyarakat entah didapat dan diukur dari mana. Karena pasalnya hingga sekarang tidak ada pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya pembangunan Sentra IKM tersebut.

Akibat keterbatasan anggaran, revitalisasi

Pasar Mebel Gilingan

di Bong Mojo belum

dapat dilakukan, Senin (19/9/2022) (Dok. Kala/Rista)

Menguak Praktik Nakal

SumbanganPesantrenPondok

Sengatan terik matahari pada Minggu (18/12/2022), tak membuat semangat seorang pria paruh baya untuk menyusuri tiap-tiap gang di Dukuh Tegalrejo surut. Mengenakan atribut lengkap khas entitas suatu agama tertentu, pria yang memiliki

perawakan gempal dengan tangan yang sibuk menenteng tas, dengan sabar dan giat mengetuk pintu di setiap rumah yang ia lewati. Berpindah dari satu rumah ke rumah warga lain yang berada di Dukuh Tegalrejo, Ngemplak, Boyolali.

Suasana

Pondok Pesantren

Mishbahul Munir, Pragaan, Sumenep, Jawa Timur. (Dok. Misbahul Munir)

Mengatasnamakan Pondok Pesantren Mishbahul Munir asal Pragaan, Sumenep, Jawa Timur yang tertera pada lembar proposal donatur pembangunannya, kedatangan pria ini tentu menimbulkan keresahan bagi beberapa orang. Kerapnya pemberitaan terkait penemuan petugas-petugas peminta sumbangan nakal ini, membuat sebagian warga merasa ragu akan kebenaran dan keamanahan petugas tersebut.

“Kebanyakan datang memang dari Sumenep, tapi untuk nama pondok pesantrennya sendiri saya tidak begitu ingat,” ujar Juminah (52), warga Dukuh Tegalrejo pada Minggu (18/12/2022).

Tidak hanya datang sekali, petugas peminta sumbangan ini kerap datang pada hari libur atau menjelang lebaran. Petugas seperti ini biasanya tak

sendiri, ia memiliki partner dalam menjalankan aksinya. Gerak-gerik yang sering ditunjukkan oleh petugas peminta sumbangan itu, menambah kecurigaan para warga terhadap kebenaran dari pondok pesantren tersebut.

“Mereka nggak cuma mendatangi satu rumah sekali aja, ada beberapa yang seolah pura-pura lupa, terus kembali mendatangi rumah yang sama dan maksa tuan rumahnya untuk tetap memberi donasi,” tutur Juminah.

Kecurigaan tersebut lantas membawa tim kami untuk menelusuri lebih lanjut terkait pondok pesantren yang digadang-gadang sedang berada pada proses pembangunan.

Dengan mengetikkan nama Pondok Pesantren Mishbahul Munir pada kolom mesin pencarian daring, munculah beberapa rekomendasi laman terkait. Salah satu laman yang cukup menarik perhatian kami adalah laman yang bernama ulasantempat.com. Pada laman itu terlihat bahwa sejak tahun 2018, Pondok Pesantren Mishbahul Munir telah mendapatkan ulasan yang memuat keluhan-keluhan dan keresahan warga yang pernah didatangi oleh para oknum petugas peminta sumbangan.

“Barusan juga ada di kabupaten wonosobo mengatasnamakan ponpes mishbahul munir cabang sumenep, idk ini bener/tidaknya. Tapi skrg parno aja sama yg begituan, takut penipuan,” tulis pengguna bernama an×××× pada (16/11/2022).

Tidak berhenti sampai disitu, kejadian dan keresahan masih terus bergulir hingga sekarang. Pasalnya, terdapat ulasan terbaru yang ditulis pada 20 Desember 2022 oleh pengguna bernama WER×××.

“Tadi pagi sekitar pukul 09.00 WIB ada bapak2 bawa surat keterangan minta bantuan udah lecek dan kotor. Suratnya saya foto dan si bapak kelihatan agak cemas. Karena maraknya peminta2 mengatasnamakan lembaga Pendidikan dan agama sama kakak saya dikasih 2 ribu saja. Dan dia bilang “Bantuan apa 2 ribu?” Uangnya tidak diterima dan suruh saya hapus foto suratnya. Namun tidak saya hapus dan si bapak2 pergi. Dan ketika si bapak2 minta sumbangan di rumah. Ada seorang temannya nunggu di depan pagar rumah. Hahaha. Minta2 kok bawa rombongan. Unik sih tapi jaman sekarang juga orang ga bodoh2 amat yak.” Unggah WER××× pada pukul 14.17 WIB.

Keresahan Warga

Dikutip dari kebumentalk.com, polisi menangkap pria yang meminta sumbangan dengan mengaku sebagai petugas dari salah satu ponpes pada Kamis (30/12/21). Kasus serupa juga terjadi di Madiun.

Dikutip dari suaramabes.com pada Selasa (24/5/22), sosok laki-laki berbekal berkas-berkas pesantren ditangkap warga saat menjalankan aksinya. Pelaku yang berusia 46 tahun tersebut mengaku sudah menjalankan modus ini selama 3 tahun dan dana yang terkumpul digunakan untuk kepentingan pribadi. Anehnya, orang-orang yang terlibat dalam aksi penipuan ini kebanyakan berasal dari Sumenep, Madura, Jawa Timur.

Adanya pemberitaan dan puluhan ulasan pada laman ulasantempat.com yang secara eksplisit mengungkapkan keresahan, kecurigaan, dan kekesalannya, menyalakan semangat tim kami untuk bergegas mencari kebenaran.

ran petugas di Pulau Jawa dan Bali untuk meminta sumbangan ke masyarakat.

“Kami dari pondok pesantren tidak sembarangan mengutus orang, untuk mendapatkan donatur kami mengeluarkan surat tugas, berisi dana operasional, dan dokumen lain. Jadi kalau tidak ada surat-surat tersebut berarti itu bukan dari kami,” jelasnya pada sambungan telepon, Senin (19/12/22).

Taufiq juga mengaku bahwa pihaknya dalam satu minggu dapat memperoleh donasi untuk pembangunan sebesar kurang lebih 10 juta rupiah. Dana tersebut diperoleh dari bantuan pemerintah, swadaya masyarakat, dan donatur tetap. Tidak hanya itu, Taufiq juga membeberkan pendirian pondok pesantren yang disinyalir telah berdiri sejak tahun 2002 dengan total 138 santri.

Meskipun telah dijelaskan beberapa informasi terkait Pondok Pesantren Mishbahul Munir, masih terbesit kecurigaan di benak kami. Selang beberapa jam, kami pun memutuskan untuk mencari nomor pondok pesantren pada laman web yang ada. Nomor itu pun berhasil terhubung dengan orang yang sama yakni Taufiqurrahman. Anehnya, ia justru menjelaskan bahwa pendirian pondok pesantren sudah dimulai sejak tahun 2008 dengan total 174 santri. Bukan hanya itu, ia juga menyebut bahwa persebaran wali santri atau peminta sumbangan hanya berada di pulau Jawa. Meskipun beberapa informasi lain masih sama, tetapi poin-poin tersebut menimbulkan tanda tanya besar. Apakah benar Pondok Pesantren Mishbahul Munir memang ada? Siapakah Taufiqurrahman sebenarnya? Apakah ia termasuk salah satu orang yang bermaksud untuk melakukan penipuan dengan mengatasnamakan sebuah yayasan?

Validitas Dokumen Pondok Pesantren

Ilustrasi : Rista

Pada Senin (19/12/2022) tim kami mengkonfirmasikan sejumlah pertanyaan pada pihak pesantren terkait, melalui nomor telepon yang tercantum di kop surat pada lembar daftar donatur yang sempat ia bagikan di Dukuh Tegalrejo pada Minggu (18/12/2022).

Dalam sambungan telepon tersebut, kami terhubung dengan Taufiqurrahman selaku pengurus dan pengasuh Pondok Pesantren Mishbahul Munir. Ia menuturkan adanya kebenaran terkait penyeba-

Untuk memastikan kebenaran dari keberadaan Pondok Pesantren Mishbahul Munir. Kami pun mencoba menelusuri beberapa laman web terkait dan surat-surat yang dikirimkan secara cuma-cuma oleh Taufiqurrahman.

Dari beberapa dokumen penting pesantren yang dikirim, sempat terbesit kecurigaan tentang keaslian yayasan. Munculah berbagai spekulasi bahwa pesantren tersebut fiktif dan tidak ada eksistensinya. Hal itu karena pada beberapa dokumen yang dirasa terdapat hal-hal janggal dan patut untuk dipertanyakan kevalidannya.

Menguak Praktik Nakal Sumbangan Pondok Pesantren

Orang Sama, Jawaban Berbeda

kasi yang telah dilakukan terhadap pihak terkait, dugaan adanya pondok pesantren fiktif ini pun beralih pada adanya penyalahgunaan kepentingan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan mengatasnamakan pondok pesantren.

Beralih ke laman web mishbahulmunir.com, struktur organisasi yang bertanggung jawab pada pembangunan yayasan tersebut tidak tercantum nama Taufiqqurahman. Sedangkan pada laman web mishbahulmunir2002.blogspot.com, nama Taufiqurrahman memang tercantum, tetapi terdapat nama pengurus lain yang berbeda yakni Ketua Pembangunannya. Dalam website tersebut tertulis Moh. Hidayat, sedangkan pada surat pengesahan pendirian yayasan yang dikeluarkan oleh Menkumham tertulis Hidayatullah. Selain itu, nama Taufiqurrahman pada surat tersebut juga terpisah yakni Taufiqur Rahman. Berdasarkan data-data yang terkumpul tersebut, terbukti bahwa terdapat penyalahgunaan uang hasil sumbangan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Maraknya sumbangan mengatasnamakan pondok pesantren yang kian meresahkan ini pun, menuntut masyarakat untuk tidak gegabah dalam merespon setiap orang yang menggalakan dana sumbangan. Mencari tahu kebenaran yayasan dan memastikan petugas memberikan surat tugas beserta dokumen pendukung adalah salah satu bentuk kepedulian terhadap maraknya aksi penipuan ini. tersebut juga tidak rata dengan kalimat sebelumnya. Padahal seharusnya penulisan dokumen asli harus memperhatikan font dan tanda baca yang benar. Bukan hanya itu, pada piagam tersebut dengan nyata tercantum nama “Misbahul Munir” bukan “Mishbahul Munir”. Padahal dalam akta pendirian tanah, surat pengesahan pendirian yayasan, dan laman web tertulis “Mishbahul Munir”. Hal ini yang menimbulkan keanehan karena dirasa surat-surat yang ada hanya rekayasa.

Tak berhenti disitu, kami pun mencoba untuk mengecek ulang ke laman daring Pangkalan Pondok Pesantren dan Administrasi Hukum Umum (AHU). Hasilnya diluar dugaan, ternyata ditemukan bahwa nama Pondok Pesantren Mishbahul Munir sudah secara legal berdiri dengan nomor AHU-0014917. AH.01.12. Kemudian ada NPWP dengan rincian nomor 757276118608000 atas nama Mishbahul Munir Pragaan yang status wajib pajaknya terbukti valid.

Terkumpulnya berbagai macam data dan verifi-

Imbas Praktik Nakal Pencari Donasi, Yayasan Legal Mesti Rela Kehilangan Simpati

Surakarta – Bermodal rasa iba dengan menjual skenario-skenario palsu, oknum yang tidak bertanggungjawab menjadikan aksi mulia sebagai celah dalam melancarkan penipuan. Tak bisa dipungkiri bahwa hal ini akan berdampak pada yayasan sosial lain yang telah mengantongi bukti legalitas lembaga.

Keluhan terhadap kasus ini salah satunya diutarakan oleh pengurus Yayasan Insan Muda

Mulia Surakarta, Suroso. Terlebih karena yayasan yang dikelolanya

masih terbilang unit kecil dengan SDM yang sangat terbatas. Saat ini, Yayasan Insan Muda

Mulia Surakarta, bahkan belum

memiliki kantor pusat sendiri dan masih menyewa sebuah rumah

tinggal di Dukuh Nayu, Kadipiro, Kecamatan Banjarsari. Anak asuh yang dikelola juga masih tinggal bersama orang tuanya akibat

keterbatasan finansial yayasan. “Mau menyediakan tempat juga bagaimana, lha wong kantor pusat saja ini kami masih sewa,” ujar Suroso saat diwawancarai di kantor, Jumat (9/12/2022).

Meski demikian, kegiatan yang berhasil dilaksanakan oleh yayasan ini terbilang cukup beragam. Sejak berdiri tahun 2011, yayasan ini memiliki kegiatan rutin seperti Nglarisi Mbagei yang merupakan bantuan bagi para pedagang kecil, dimana barang dagangannya akan diborong oleh pihak yayasan dan digratiskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ada pula Garage Sale dimana para pengurus yayasan mengumpulkan pakaian bekas layak pakai dan dijualkan dengan harga termurah. Tak hanya itu, beberapa kegiatan besar juga dilaksanakan setiap tahunnya seperti khitanan massal dan try out gratis

untuk siswa setingkat SMP. Ketika ditanya soal sumber dana dari kegiatan ini, Suroso menyebut sumbernya bisa dari mana saja. Termasuk melalui relasi para pengurus yayasan. “Lewat media sosial juga kami lakukan, tapi hasilnya tidak begitu efektif. Oleh orang-orang kan hanya digunakan sebagai bahan bacaan saja,” tambahnya.

Kepala Bidang Pendidikan dan Literasi ini menyampaikan bahwa selalu ada pemasukan dari donatur tetap. Akan tetapi, pemasukan itu tidak bisa menutup kebutuhan yayasan sehingga tetap dibutuhkan pencarian donasi dari sumber lainnya.

“Fenomena yang terjadi, saya kurang tahu juga ya ini oknum atau gimana, ada semacam penyalahgunaan. Termasuk yang kemarin booming, infaq untuk pergerakan yang ada tanda kutip,

‘pondok keras’. Itu jelas berimbas kepada yang lain, termasuk kami. Jadi menambah kecurigaan mas yarakat juga tho ya perizinan dari Kesbangpol Balai Kota Solo, nomor Kemenkumham dari pusat kami juga punya,” ucapnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Sundari, salah satu pengurus Yayasan Peduli Tali Bangsa (YPTB) Surakarta.

“Kalau perlakuan tidak menyenangkan dari masyarakat tentu ada, kami dikira menyalahgunakan dananya lah, dibilang malas kerja lah,” ujarnya saat sedang mencari donatur di SPBU Blulukan, Karanganyar.

Sundari menyebut perlakuan

dipandang sebelah mata karena masih ada pihak-pihak tidak bertanggungjawab yang melakukan aksi penipuan galangan sumbangan dana.

Yayasan yang bermarkas di Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar ini merupakan organisasi sosial legal yang bergerak untuk menyalurkan donasi para dermawan ke anakanak yatim dan dhuafa. “Yayasan kami pusatnya ada di Jakarta dan seluruh donasi yang kami kumpulkan sebagiannya akan dikoordinir oleh tim pusat,” kata Sundari pada

Kamis (1/12/2022) sekitar pukul 14.00 WIB.

Mengakhiri perbincangan siang itu, dengan yakin Sundari mengatakan setiap rezeki sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa sehingga sebagai manusia berbudi kita tidak boleh mempermasalahkan apa yang didapat dan harus senantiasa mensyukurinya. Suroso mengatakan hal ini sepatutnya tidak menjadikan semangat untuk berkontribusi dalam kebaikan menjadi surut. “Berjalan sesuai kapasitas sajalah, kalau bisa jangan sampai berhenti. Kalau bukan kita yang bergerak, nanti justru orang-orang di luar sana yang bergerak,” pungkasnya.

Ilustrasi : Rista

Warga Resah Penipuan Berkedok Sumbangan Pesantren

Surakarta – Meskipun tidak berimbas secara langsung kepada warga di Dukuh Tegalrejo, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, tetapi kemunculan oknum pencari donasi yang mengatasnamakan salah satu pondok pesantren di Madura ini mulai menimbulkan keresahan. Pasalnya, kebenaran dari adanya yayasan ini masih belum diketahui hingga sekarang. “Kebanyakan itu yang datang memang dari Sumenep, tapi untuk nama pondok pesantrennya sendiri saya tidak begitu ingat,” ujar Juminah (52), warga Dukuh Ngesrep pada Minggu (18/12/2022).

Berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan, oknum pencari donasi yang datang baru-baru ini ke Dukuh Tegalrejo diyakini berasal dari Pondok Pesantren (Ponpes) Mishbahul Munir, Sumenep, Madura, Jawa Timur. Sebagaimana yang tertera pada daftar donatur yang dibawa ketika mengunjungi rumah-rumah warga, Pondok Pesantren Mishbahul Munir dikabarkan sedang melakukan proses pembangunan. Donasi yang terkumpul dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan talangan biaya karena minimnya anggaran yang dimiliki oleh ponpes. Juminah menambahkan, pencari donasi bahkan tidak hanya mendatangi satu rumah sekali saja. Beberapa diantaranya seolah pura-pura lupa, kembali mendatangi rumah yang sama dan memaksa tuan rumah untuk tetap memberi donasi.

Melalui penelusuran rekam-rekam digital, rupanya beberapa warganet juga mengeluhkan hal serupa. Dikutip dari laman ulasantempat.com, pengguna dengan username WERxxx mengeluhkan kecurigaannya melalui ulasan yang ia unggah.

“Tadi pagi sekitar pukul 09.00 WIB ada bapak2 bawa surat keterangan minta bantuan udah lecek dan kotor. Suratnya saya foto dan si bapak kelihatan agak cemas. Karena maraknya peminta2 mengatasnamakan lembaga Pendidikan dan agama sama kakak saya dikasih 2 ribu saja. Dan dia bilang “Bantuan apa 2 ribu?” Uangnya tidak diterima dan suruh saya hapus foto suratnya. Namun tidak saya hapus dan si bapak2 pergi. Dan ketika si bapak2 minta sumbangan di rumah. Ada seorang temannya nunggu di depan pagar rumah. Hahaha. Minta2 kok bawa rombongan. Unik sih tapi jaman sekarang juga orang ga bodoh2 amat yak.” Ulasan ini diunggah pada Selasa (20/12/2022) pukul 14.17 WIB.

Melalui ulasan yang lain, diketahui oknum pencari donasi yang mengatasnamakan Ponpes Mishbahul Munir Sumenep ini tidak hanya diterjunkan di daerah Boyolali saja. Beberapa pengulas lain juga menyebut daerah seperti, Jepara, Malang, Tasikmalaya, Batang, Gresik, Bandung, Denpasar, dan masih banyak daerah lainnya di sekitar Pulau Jawa dan

Warga Resah Penipuan Berkedok Sumbangan Pesantren

Ilustrasi : Rista

Bali. Bahkan tak hanya di Pulau tersebut, para pencari donasi ini tersebar hingga ke perbatasan antara Indonesia dengan Filipina, Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Hal ini disampaikan masih melalui laman yang sama oleh user Lixxxx pada 27 Oktober 2019 silam.

Ada Kesempatan

Kedatangan orang yang tidak dikenal terlebih mengatasnamakan sebuah yayasan untuk meminta sumbangan tentu memicu keresahan. Apalagi jika orang tersebut datang hampir setiap hari di tempat yang sama. Seperti halnya di Desa Tegalrejo, Ngemplak, Boyolali pada Minggu (18/12/2022) tepatnya pukul 13.00 WIB. Beberapa warga mengaku didatangi oleh seorang laki-laki berpeci yang meminta sumbangan dengan mengatasnamakan Pondok Pesantren Mishbahul Munir. Kedatangan orang asing tersebut ternyata tidak hanya pada hari itu saja, tetapi setiap satu minggu sekali akan selalu ada orang yang meminta sumbangan tersebut. Hal ini menimbulkan kecurigaan dari para warga yang merasa bahwa pelaku peminta sumbangan tersebut adalah penipu. Aksi penipuan ini ternyata sudah sering ditemui di beberapa daerah.

Mengatasnamakan sebuah yayasan atau melibatkan diri dalam proses penggalangan dana sumbangan tentu mengundang simpati dari masyarakat sekitar. Tak jarang pemberi sumbangan tersebut abai terhadap kejelasan dari aksi yang dilakukan. Pengawasan yang kurang ketat, bahkan ketidakpedulian untuk menguak maksud dari para pencari donatur membuka kesempatan bagi orang-orang yang berniat melakukan penipuan. Pengamat Sosial, Aris Arif Mundayat ikut buka suara terkait aksi penipuan yang mengatasnamakan sebuah yayasan. Menurutnya, kecurangan ini bisa muncul karena adanya kesempatan.

“Kejadian ini bisa dilihat dari teori Fraud Triangle yang menyebabkan orang berpikir bahwa kecurangan bisa dilakukan apabila dia melihat ada kesempatan. Dari kesempatan itu kemudian dirasionalisasikan untuk melakukan tindakan curang. Kesempatan muncul karena ada banyak orang yang tidak peduli terhadap kejelasan proposal yang diajukan. Jadi mereka hanya berpikir yang penting sedekah. Tidak melihat bahwa proses sedekah itu melanggar hukum,”

ujar Aris pada Selasa (29/11/2022).

Aris juga menambahkan bahwa aksi peminta sumbangan ini merupakan sebuah tindakan kriminal karena mereka menggunakan nama sebuah yayasan untuk kebutuhan pribadi. Uang donasi yang disalahgunakan demi kepentingan pribadi ini bisa dikenakan Pasal 378 KUHP dengan kasus penipuan. Dimana pasal tersebut menjelaskan bahwa memakai

nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sifatnya melawan hukum. Dalam penipuan terdapat motif atau tujuan pelaku adalah mencari keuntungan dengan cara curang atau memperdaya orang agar korban dapat memberikan atau menyerahkan suatu barang yang berharga. Pasal penipuan ini berisi berbagai unsur yang menyertainya, yaitu objek penipuannya berpindah secara melawan hukum dengan cara memperdaya korban agar memberikan atau menghapuskan hutang yang dalam hal ini tidak terbatas dalam bentuk uang atau barang.