Tabloid INFOPlus November II 2019

Tabloid

INFOPlus

Tabloid INFOPlus No. 16 | 25 November-7 Desember 2019

Tajam dan Faktual

No. 16 | 25 November -7 Desember 2019 | Harga Rp 5.000,- | ISSN 2657-2354

ANGGOTA DPR DAN CAMAT

DI PUSARAN KORUPSI

SEMARANG DAN KENDAL

D

UA perkara dugaan korupsi di Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal tengah diperiksa di pengadilan. Pertama, atas kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) tahun 2016 di Desa Plumbon Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang. Kedua, program sertifikat tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2017 di Desa Sidomukti, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal. Seorang Kepala Desa (Kades) dan empat Kepala Dusun (Kadus) duduk sebagai terdakwanya.

Keterlibatan para terdakwa diduga hanya di level bawah. Kasusnya diketahui juga melibatkan sejumlah pejabat, level DPR RI hingga level camat. Sesuai fakta, mereka terlibat di dua kegiatan yang didanai negara itu.

Di kasus pertama, anggota DPR RI Partai Nasdem, Drs Fadholi diketahui terlibat atas pengusulan dana bantuan kegiatan pemberdayaan lembaga usaha pangan masyarakat atau gabungan kelompok tani (Gapoktan) itu. Fadholi secara aktif diketahui mengajukan sejumlah Gapoktan di Kabupaten Semarang dan Kabupaten

Kendal ke Kementerian Pertanian RI agar diberikan dana bantuan. Dua kabupaten itu merupakan Daerah Pemilihan (Dapil) nya pada Pemilihan Legislatif.

Mulus di pengusulan, tapi bermasalah di perjalanan pelaksanaannya. Beberapa item syarat yang seharusnya ada, ternyata tak dipenuhi. Dana bantuan sendiri, justeru dibagi-bagi untuk kepentingan pribadi.

Di kasus kedua, kebijakan pungutan uang Rp 650 ribu per pemohon untuk pengurusan program PTSL disepakati bersama. Terkesan melegalkan, keputusan itu dituangkan dalam peraturan dan keputusan desa.

HAKIM “MBOLOS” KENA TEGUR SEMARANG - Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Semarang, Sri Sutatiek memergoki empat hakim membolos kerja saat inspeksi mendadak (Sidak) di kantor PHI Semarang dan Pengadilan Tipikor Semarang, 13 November lalu. Sri Sutatiek meminta mereka dijatuhi teguran.

Empat hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Semarang pada Pengadilan Negeri (PN) Semarang kepergok membolos.

Seluruh hakim adhoc PHI itu diketahui kompak tidak masuk kerja tanpa alasan jelas di hari kerja.

Prematurnya Gugatan Eks Ketua dan Sekretaris PKS Semarang Semarang - Gugatan eks Ketua dan Sekretaris Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Semarang, Ari Purbono SE dan Fris Dwi Yulianto dinyatakan prematur dan tidak diterima.

Pengadilan Negeri (PN) Sema-

rang lewat majelis hakim pemeriksa perkaranya menyatakan, gugatan perihal pemberhentiannya dari susunan jabatan struktural DPD PKS Kota Semarang periode 2015-2020 itu prematur. Gugatan keduanya diajukan melawan DPW PKS Jawa Tengah, DPD PKS Kota Semarang serta DPP PKS. Pertimbangan lengkapnya, di halaman dalam.

Berita terkait di hal 8

NASIB PILU ANCAM 2,5 JUTA PETANI TEMBAKAU VONIS : NOTARIS DIGANJAR 13 TAHUN PENJARA KISAHKU AKU MENIKMATI PERSETUBUHAN ITU PERISTIWA : PAK KADES TEWAS USAI INDEHOY TETANGGA KRIMINAL : JADIKAN ISTRI PSK, DIRACUNI SAAT HAMIL POLITIK : LEGISLATOR JANGAN JADI EKSEKUTOR

Tak hanya di level Kades dan perangkat, tokoh masyarakat. Mantan Camat Weleri yang menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pengurusan program itu juga terlibat. Marwoto, mantan camat yang kini menjabat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Kendal itu diketahui “mengizinkan” keputusan pemungutan itu. Camat, mendapat alokasi jatah Rp 250 ribu dari Rp 650 ribu pungutan per pemohon dari pengurusannya selaku PPAT. Berita terkait di hal 12

Pemkot Semarang Siap Bayar Utang Rp 16 Miliar SEMARANG - Sengketa, gugatan pembayaran proyek pekerjaan kontruksi pembangunan Pasar Rakyat Johar Baru di bekas Pasar Kanjengan Kota Semarang tahun 2017 sebesar sekitar Rp 16 miliar berakhir damai di meja mediasi. Putusan perdamaian dijatuhkan pada Kamis, 31 Oktober 2019 lalu di Pengadilan Negeri Semarang.

PT Sinar Cerah Sempurna (SCS) - PT Enta, KSO, rekanan proyek yang menggugat melawan Walikota Semarang secara lembaga, harus bersabar, menunggu pembayaran atas pekerjaannya di akhir 2017 dan awal 2018 itu.

Pihak Pemkot Semarang mengakui adanya hutang atas proyek tahun 2017 beranggarkan APBN Rp 87.405.529.000 itu. Pembayaran akan dilakukan menggunakan angaran APBD Tahun 2020 Pemerintah Kota Semarang.

Berita terkait di hal 8

2

INFO NASIONAL

Tabloid INFOPlus No. 16 | 25 November-7 Desember 2019

Perampingan Birokrasi Segera Selesai

Pendiri dan Penasehat: T. Supriyadi Pemimpin Umum & Penanggung Jawab: Andi Morgan Istiadi Pemimpin Redaksi: Sunardi S Pratomo Redaktur Pelaksana: Erdi Sunardi, Rio Tama, Kahlil Surya Reporter/ Koresponden: Suhali (Jakarta), Bambang Prasetyo (Surabaya), Theo Hasyim (Semarang), Nino M (Pantura Barat), Joko Susilo (Pantura Timur), Abdi Ning (Cilacap, Banyumas, Banjarnegara), Rio Utomo (Solo Raya), Endah Kurnia (Magelang Raya), Abdurrahman (Kendal), Budi S (Ungaran) Karikatur: Boedy HP Desain Visual & Layout: Omega Teknologi Informasi: Agung P dan Nur Dwi A Iklan & Sirkulasi: Suhali Krisnapati (manager), Imam Cahyadi

Kapolri Jenderal Idham Azis usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo

Era Idham Aziz Dilarang Borjuis

J

AKARTA - Kapolri Jenderal Idham Azis memerintahkan seluruh anggota Polri tidak bergaya hidup mewah atau hedonisme dalam kehidupan sehari-hari.

Perintah Kapolri tersebut dituangkan secara resmi dalam Surat Telegram Rahasia (TR) Nomor ST/30/XI/HUM 3.4/2019/DIVPROPAM tanggal 15 November 2019.

Pada poin pertama disebutkan, anggota Polri tidak menunjukkan dan memakai atau memamerkan barang

mewah dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam interaksi sosial di kedinasan maupun di area publik.

“Poin terakhir, akan dikenakan sanksi tegas jika ada anggota Polri yang melanggar,” ujar Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri Inspektur Jenderal Listyo Sigit Prabowo Minggu (17/11).

Mantan ajudan Presiden Joko Widodo ini menjelaskan bahwa perintah tersebut

Ancaman Binasa dari Bos Jaksa

Penerbit & Percetakan: PT Psiko Dinamika Nomor : AHU - 61025.

AH.01.01.Tahun 2011 Jl. Raya Ngaliyan - Mijen Vila Bumi Balakosa Blok A No. 04 Mijen - Semarang

JAKARTA - Jaksa Agung ST Burhanuddin memberi peringatan keras kepada anak buahnya.

Burhanuddin menegaskan, jika ada jaksa terbukti melawan hukum, dia tak segan-segan untuk menindak tegas.

“Presiden memerintahkan saya, ‘tolong kalau ada jaksa yang nakal’. Kalau ada jaksa yang nakal, kemarin saya bilang, saya akan bina. Kalau tidak bisa dibina, akan saya ‘binasakan’. Itu yang saya katakan pada Presiden,” ujar Burhanuddin di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan,

Website: infoplus.id

Jumat (15/11).

Kendati bakal menindak tegas, Burhanuddin meminta waktu untuk mendata oknum jaksa nakal tersebut.

Mantan Jamdatun ini juga merahasiakan pola penindakan yang akan diterapkan kepada anak buahnya yang melanggar aturan.

Jokowi sebelumnya meminta kepada seluruh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian hingga kejaksaan agar (Berita terkait di Hal. 23)

TARIF IKLAN

Bintang Tiga untuk Ketua KPK

Iklan Banner Halaman Depan (Full Colour) Rp 7.500.000,-

JAKARTA - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Idham Azis merotasi jajarannya, selang sepekan dirinya dilantik.

Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Firli di bawah kepemimpinan Idham Azis dirotasi ke jabatan Kepala Baharkam (Kabaharkam) Polri. Sebelumnya jabatan ini diisi oleh Irjen Condro Kirono.

Full Colour 1 Halaman Belakang Rp 12.000.000,Full Colour 1/2 Halaman Belakang Rp 7.000.000,Full Colour 1 Halaman Tengah Rp 10.000.000,Advertorial 1 Halaman Dalam BW Rp 7.500.000,Advertorial 1/2 Halaman Dalam BW Rp 4.000.000,-

(Berita terkait di Hal. 23)

(Berita terkait di Hal. 23)

Konsultan Hukum: Dr H Mochamad Rofian, SE, SH, MH, CLA

Layanan Pelanggan: 087777705134 atau redaksiinfoplus@gmail.com

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo memaparkan langkah-langkah yang telah dilakukannya dalam merampingkan birokrasi sebagaimana visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR. Dengan target rampung pada awal Desember 2019.

“Mohon izin saya mengenalkan diri karena saya dipercaya Pak Presiden untuk selesaikan visi misi presiden dan salah satu skala prioritas yakni masalah reformasi birokrasi yang intinya dua. Pertama adalah bagaimana agar birokrasi mampu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

Kedua, birokrasi harus cepat memberikan perizinan sehingga daerah bisa berkembang dengan cara mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat,” ujar Tjahjo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta,

Posisi Kapolda Sumatera Selatan diganti oleh Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Priyo Widyanto. Posisi Priyo sebelumnya diganti(Berita terkait di Hal. 23)

Kawasan gedung KPK di Jakarta. Desember ini komisioner baru akan dilantik.

Gunung Merapi saat erupsi

Merapi Tak Pernah Ingkar Janji YOGYAKARTA - Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) menyatakan letusan Gunung Merapi seperti yang terjadi pada Minggu pagi, 17 November 2019, masih berpotensi terus terjadi.

Kepala BPPTKG Hanik Humaida mengatakan, kejadian letusan semacam ini masih dapat terus terjadi sebagai indikasi bahwa suplai magma dari dapur magma (Gunung Merapi) masih berlangsung.

“Ancaman bahaya letusan berupa awan panas yang bersumber dari bongkaran material kubah lava dan lontaran material vulkanik masih memiliki jangkauan kurang dari radius 3 kilometer dari puncak Gunung Merapi,” ujarnya melalui keterangan tertulis.

Menurut Hanik, jangkauan awan panas itu, diukur berdasarkan volume kubah lava yang sebesar 416.000 (Berita terkait di Hal. 23)

INFO JATENG

Tabloid INFOPlus No. 16 | 25 November-7 Desember 2019

3

266 Balita Belum Diimunisasi

Salah satu petani tembakau tengah melihat hasil tanamannnya.

Nasib Pilu Mengancam 2,5 Juta Petani Tembakau

S

EMARANG - Kenaikan cukai rokok maupun harga jual eceran diminta pada angka moderat. Sebab kenaikan cukai diatas 20 persen dan harga jual eceran sebesar 35 persen bisa memicu masalah sosial

bagi masyarakat yang bergelut dengan dunia tembakau.

Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Jawa Tengah M Hendri Wicaksono mengatakan, kebijakan ini akan berdampak kepada 2,5 juta petani tem-

bakau dan 200 ribu buruh dan karyawan industri rokok.

“Termasuk kalangan lain yang bergantung pada pengelolaan tanaman tembakau ini,” ujarnya, Selasa (12/11).

Menurut Hendri, efek domino dari kenaikan cukai rokok

ini akan mengakibatkan banyak permasalahan sosial.

“Mulai nasib merana petani tembakau karena serapan tembakau merosot, industri rokok akan gulung tikar, ser(Berita terkait di Hal. 22)

Rumah Tangga di Jateng Pesimis Atas Kondisi Ekonomi SEMARANG - Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah mencatat bahwa secara umum, rumah tangga di provinsi inimerasa pesimis atas kondisi ekonomi pada triwulan III-2019. Situasi ini didapat apabila dibandingkan dengan kondisi pada triwulan sebelumnya.

Dalam Berita Resmi Statistik (BRS) yang dirilis BPS Jateng, nilai indeks tendensi konsumen (ITK) di Jawa Tengah pada triwulan III-2019 sebesar 99,48.

BPS menyatakan, angka ini berarti bahwa rumah tangga mempunyai persepsi pesimis terhadap kondisi ekonomi di Jawa Tengah, atau mengalami penurunan dibandingkan kondisi pada triwulan sebelumnya.

Kepala BPS Jateng Sentot Bangun Widoyono menerangkan, pendapat kondisi ekonomi rumah tangga yang menurun dikarenakan terjadi penurunan pendapatan yang tergambar dari nilai indeksnya yang sebesar 98,27 dan vol-

TEMANGGUNG - Sebanyak 266 balita di kabupaten Temanggung belum diimunisasi. Kondisi ini akibat adanya balita yang terlewatkan hingga adanya penolakan dari orang tua.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Supardjo mengatakan, jumlah balita di kabupaten ini sebanyak 10.272 orang.“Balita yang belum diimunisasi ini tersebar di 39 desa dan bahkan ada puluhan yang terkonsentrasi di satu desa,” ujarnya, Selasa (12/11/2019).

Menurut Supardjo, terkonsentrasinya balita belum diimunisasi itu jika tidak tertangani maka akan membahayakan. Bahkan memungkinkan timbul korban seandainya muncul penyakit menular dan membahayakan, seperti TBC atau difteri.

“Beberapa waktu lalu ada KLB difteri, satu orang meninggal karena ternyata tidak mendapat imunisasi, sehingga lingkungannya harus diimunisasi ulang,” sebutnya.

Sejauh ini, kata dia, capaian target imunisasi di Kabupaten Temanggung 97,92 persen atau di atas target 95 persen. Adanya penolakan dilakukan sebagian masyarakat (Berita terkait di Hal. 21)

Harus Siaga 24 Jam

Jawa Tengah pada Triwulan IV-2019 diperkirakan sebesar 101,47. Artinya kondisi ekonomi dipersepsikan oleh konsumen mengalami peningkatan dibandingkan Triwulan III-2019.

“Faktor yang mempen-

BATANG - Hujan deras disertai angin kencang yang terjadi di Desa Blado, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Sabtu (9/11) sekitar pukul 17.45 WIB mengakibatkan sebanyak enam rumah milik warga roboh dan puluhan pohon tumbang.

Peristiwa bencana tersebut tidak sampai menimbulkan korban jiwa tetapi beberapa pohon yang tumbang sempat menghalangi ruas jalan.

Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), para relawan, dan masyarakat bergotong-royong menyingkirkan pohon yang tumbang dan melakukan evakuasi para korban ke tempat yang lebih aman.

Kepala BPBD Kabupaten Batang Ulul

(Berita terkait di Hal. 22)

(Berita terkait di Hal. 21)

Sejumlah warga tengah berada di pusat perbelanjaan di Semarang. ume konsumsi yang tercatat sebesar 95,22.

“Di sisi lain, kenaikan harga yang tetap terjaga tidak mempengaruhi konsumsi masyarakat. Hal ini tergambar oleh angka indeks pengaruh inflasi terhadap konsumsi sebesar 105,13,” ujarnya, (5/11).

Dia menyebut, nilai ITK

Langsung Lelang Setelah Terima Rp12 Triliun SEMARANG - Pemerintah provinsi Jawa Tengah mendapatkan kucuran dana sebesar Rp12 triliun dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari pemerintah pusat.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan siap melakukan lelang pembangunan sebelum 2019 berakhir.

“Desember 2019 Insya Allah siap lelang, maka kalau hari ini APBD kita sudah (disetujui DPRD Jawa Tengah, red), segera kita

kirimkan ke Kementerian Dalam Negeri minggu depan. Kalau Kemendagri cepat langsung kita perintahkan untuk lelang,” ujarnya, Sabtu (16/11).

Instruksi mempercepat pelaksanaan lelang itu, kata Ganjar, disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi ketika menyerahkan DIPA serta alokasi transfer ke daerah dan dana desa kepada kementerian/lembaga serta seluruh gubernur se-Indonesia di Istana Negara, Kamis (14/11).

“Pesannya Presiden adalah agar semua yang sudah ‘di-send’ harus dipastikan ‘deliver’,” sebutnya.

Atas dasar itu, jelasnya, apa yang sudah disampaikan, berupa bantuan, rincian maupun lokasi program itu tinggal mengeksekusi.

“Kepastian distribusi yang pertama adalah kepastian pelaksanaan lelang. Dimana Presiden Jokowi menargetkan jika lelang dilakukan Desember 2019, maka proyek bakal bisa berjalan pada Januari

atau Februari 2020,” bebeenya.

Dengan hal itu, katanya, anggaran tidak menumpuk di belakang. Selain itu, lanjut Ganjar, Presiden Jokowi juga memberi peringatan agar proyek pembangunan dilakukan dengan taat hukum, apalagi realisasi proyek DIPA tersebut sangat mempengaruhi kehidupan bermasyarakat.

“Tugas kita sekarang setelah menerima DIPA adalah menerjemahkan dan mengeksekusi itu di daerah. Pesan beliau, harus

bersih, tidak dikorupsi dan bermanfaat untuk rakyat,” ujarnya.

Ganjar menyebutkan dari total anggaran DIPA yang diterima Pemprov Jateng itu ada tiga sektor yang mendapat kucuran dana besar yakni sektoe pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur “Pendidikan selalu tinggi karena BOS (bantuan operasional sekolah) itu menyedot angka yang cukup tinggi. Kemarin juga saya lihat infrastruktur juga tinggi,” tandasnya. (mht)

4

INFO DAERAH

Tabloid INFOPlus No. 16 | 25 November-7 Desember 2019

Pencari Ikan Tewas Tenggelam di Rawa Pening

Salah satu sudut kawasan Gambilangu di perbatasan Semarang-Kendal

Angan-Angan Mbak Mirna Setelah Gambilangu Tutup

S

EMARANG - Lokalisasi Gambilangu atau yang dikenal dengan nama GBL di perbatasan Semarang-Kendal resmi ditutup.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Semarang Muthohar mengatakan penutupan lokalisasi GBL merupakan hasil

koordinasi dua daerah yakni Kendal dan Kota Semarang yang sepakat menutup lokalisasi.

Menurut Muthohar bagi para pekerja seks komersial (PSK) diberikan dana sosial dan tali asih.

“Ini dari Kementrian Sosial (Kemensos) melalui Lembaga

Kesejahteraan Sosial Yayasan At Tauhid Kota Semarang,” ujarnya (18/11).

Eks pekerja seks komersial (PSK) di lokalisasi tersebut mendapat tali asih Rp6 juta per orang. Wakil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan, dari Rp6 juta tersebut rinciannya

adalah Rp250 ribu untuk transportasi lokal.

“Sementara Rp750 ribu adalah bantuan hidup, dan Rp5 juta untuk alat atau bantuan usaha,” jelasnya.

Mereka yang mendapatkan bantuan ini sebanyak 126 (Berita terkait di Hal. 21)

Angka Kematian Bayi Capai 119 Kasus KENDAL - Sepanjang 2019 ini, kematian bayi baru lahir di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah terbukukan 119 kasus.

Oleh karena itu, Kendal menganggap penting optimalisasi fungsi bidan dalam pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi.

Kasie Kesehatan Keluarga dan Gizi Kendal Endang Jumini, menyampaikan sampai dengan November 2019, masalah kematian bayi mencapai 119 kasus.

Pada 2018, problem serupa mencapai 138 kasus, 2017 sejumlah 149 kasus, 2016 sebanyak 125 kasus, dan 2015 sebesar 160 kasus.Adapun, problem kematian ibu per November 2019 sejumlah 11 kasus, 2018

sebanyak 18 kasus, 2017 sebesar 25 kasus, 2016 mencapai 19 kasus, dan 2015 ada 21 kasus.

“Diketahui, masalah kematian ibu merupakan hasil interaksi dari berbagai aspek, baik aspek klinis, aspek sistem pelayanan, maupun faktor- faktor non kesehatan yang mempengaruhi,” ujarnya (16/11).

Diharapkannya layanan kepada ibu hamil dan bayi balita dapat semakin optimal melalui peran bidan, khususnya bidan desa. Dengan terjangkaunya seluruh sasaran maka diharapkan kasus dengan faktor risiko atau komplikasi dapat di temukan sedini mungkin, sehingga dapat memperoleh

(Berita terkait di Hal. 21)

11 Kecamatan Rawan Bencana Banjir Sejumlah petugas tengah memberikan sosialisasi tentang persalinan. penanganan yang memadai.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kendal Muhamad Nursidik

menuturkan bidan atau bidan desa merupakan ujung tom(Berita terkait di Hal. 23)

Karyawan Tewas Terjepit Mesin Roll UNGARAN - Muhamad Adji Massaid, warga Dusun Gompyong RT 16 RW 06, Desa Cukil, Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang, tewas mengenaskan dengan separuh badan terjepit mesin.

Korban terjepit saat membersihkan mesin glue di PT. Albasia Sejahtera Mandiri (ASM) yang beralamat di Dusun Gintungan, Desa Butuh, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang.

Polisi menduga ada kelalaian dan kurangnya disiplin saat bekerja dengan mesin.

Kasubbag Humas Polres

Semarang Iptu Budi Supraptono, kejadian nahas tersebut terjadi saat korban dan dua rekannya, Danang Setiaji serta Rizky Dwi Sanjaya, sekira pukul 11.15 WIB sejumlah karyawan antara lain sedang membersihkan mesin glue.

“Awalnya ketiga karyawan tersebut membersihkan roll mesin glue dari arah barat.

Setelah selesai, berganti membersihkan roll mesin glue dari arah timur. Saat itu posisi korban berada di paling selatan, sementara itu Danang disebelah tengah, sedangkan Rizky berada di sebelah utara,” un-

UNGARAN - Seorang pemancing di Rawa Pening, Kabupaten Semarang tewas tenggelam. Korban bernama Nasito warga Dusun Tomo, Ngadirejo, Gladak Sari, Kabupaten Boyolali.

Keterangan yang dihimpun, kecelakaan air tersebut bermula ketika korban bersama temannya Sugiarto (23) warga Dusun Jetis Lelarom RT 05 RW 02, Gladak Sari, Kabupaten Boyolali berniat mencari ikan menggunakan jaring gulung.

Setibanya di danau alam tersebut, mereka langsung menyewa perahu. Kemudian korban dan temannya bersama pemilik perahu Eko dan pencari ikan lainnya berlayar ke tengah rawa untuk mencari ikan.

Kemudian sekira pukul 17.53 WIB pada Sabtu (16/11) korban berniat pulang.

Sementara Sugiharto masih di karamba menunggu perahu lain karena kapasitas perahu hanya bisa dinaiki dua orang.

Nahas, dalam perjalanan, perahu yang dinaiki korban dan Eko diterjang angin dan ombak besar hingga terbalik. Akibatnya perahu tenggelam. Eko berhasil menyelamatkan diri. Sedangkan korban tenggelam karena tidak bisa berenang.

“Informasinya korban tenggelam setelah perahu yang dinaikinya terbalik dan tenggelam akibat diterjang ombak dan angin kencang,” kata Andi warga sekitar lokasi kejadian.

Peristiwa tersebut langsung dilaporkan

gkap Iptu Budi menjelaskan kronologi kecelakaan kerja yang menewaskan korban, Selasa (12/11).

Ditambahkannya, bahwa Rizky mencoba membersihkan roll hitam mesin glue dengan menggunakan sikat, namun sikat tertarik masuk kedalam roll. Setelah tahu kalau sikat tertarik, Rizky memberitahu korban dan Danang, untuk tidak membersihkan roll warna hitam karena berbahaya. Sesuai ketentuan roll warna hitam seharusnya dibersihkan dari arah barat.

“Tak berselang lama, saat

Danang menoleh ke arah kiri, dia melihat korban sudah dalam keadaan kedua tangannya masuk kedalam terjepit diantara roll warna hitam. Spontan, dirinya mematikan mesin, tetapi mesin tidak langsung menghentikan roll hitam yang berputar,” sebutnya.

Iptu Budi menjelaskan kondisi korban yang telah meninggal dunia setelah roll berhenti berputar.

“Korban sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan keadaan setengah (Berita terkait di Hal. 21)

DEMAK - Sebanyak 11 kecamatan di kabupaten Demak masuk kategori rawan banjir. Salah satu pemicunya, daerah ini dilalui 14 sungai besar.

“Demak ini juga kawasan hilir. Kemudian ada 14 sungai besar. Tentu ada kerawanan akan bencana banjir saat musim hujan,” ujar Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Demak Agus Nugroho, Senin (18/11).

Agus menyebutkan, sejumlah wilayah yang menjadi fokus perhatian BPBD meliputi warga yang berada di sekitar Kali Dumbo, Babon, Wulan, Serang, Setu, Cabean. “Sejumlah sungai lainnya yang juga sering menjadi penyebab banjir,” jelasnya.

Atas dasar itu, Agus mengimbau masyarakat agar mulai bersiap-siap untuk mengantisipasi potensi banjir tersebut karena puncak musim penghujan di Demak diprediksi akan terjadi pada Desember.

Pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat untuk waspada adanya kemungkinan angin kencang dan tanah longsor apabila terjadi hujan deras.

“Mulai sekarang masyarakat bisa segera melakukan bersih-bersih sungai agar tidak menghambat aliran airnya. Selain itu juga cek tanggul kritis, dan membuat sumur resapan,” tandasnya. (mht)

INFO DAERAH

Tabloid INFOPlus No. 16 | 25 November-7 Desember 2019

Angka Stunting Masih 8 Persen PEKALONGAN - Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, Slamet Budiyanto menyatakan, angka stunting di Kota Pekalongan berdasarkan pendataan secara regular atau setahun dua kali angka stunting hanya berkisar 8%.

“Sebanyak 8% ini memang kecil dibanding keseluruhan, misal dari 100 anak, 8-9 anak stunting.

Stunting ini harus dicegah karena dapat menjadi masalah untuk generasi ke depannya dan menjadi kendala terbentuknya SDM unggul,’ ujarnya (12/11).

Lanjut Budi mengungkapkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Pekalongan. Hasil dari audit, dari cacatan Dinas Kesehatan Kota Pekalongan sampai hari ini AKI tercatat 6 orang. Akan tetapi ibu yang meninggal terakhir ini masih belum karena meningggal karena penyakit jantung.

“Beberapa upaya sudah kami lakukan baik kegiatan promotif dan preventif seperti kegiatan PMT, penimbangan balita, kelas ibu hamil, dan kelas anak balita untuk edukasi masyarakat. Ini agar para ibu dapat mengasuh dirinya sendiri dan anaknya dengan sebaik baik-baiknya,” papar Budi.

Direktur RSUD Bendan Kota Pekalongan, dr Junaedi Wibawa mengatakan, RSUD menjadi rumah sakit rujukan, berkaitan dengan proses terjadinya AKI dapat dilihat dari hulu sampai hilir. Kewajiban penanganan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab di internas RSUD Bendan.

(Berita terkait di Hal. 21)

Rp348 Juta untuk Percantik Wajah Kota Warga saat melakukan audiensi dengan Bupati Demak HM Natsir

Penutupan Tempat Karaoke Tak Tegas

D

EMAK - Warga Demak kembali menuntut tempat hiburan karaoke ditutup permanen. Warga menyampaikan rasa kecewanya karena sejumlah pemilik tetap nekat membuka usaha karaoke meski telah disegel Satpol PP. “Kami kecewa karena pertemuan kali ini tidak menemukan solusi yang tepat. Kami memaksa harus ada hitam di atas putih, tapi tetap tidak ada kepastian waktu. Di perjanjian pemerintah hanya mengatakan secepatnya menutup kembali karaoke-karaoke,” kata seorang tokoh masyarakat Muntako, 7 November lalu.

Menurutnya, Pemkab kurang tegas dalam pelaksanaan Perda No 11 Tahun 2018 tentang hiburan karaoke. “Perda sudah disahkan satu tahun lalu, sampai sekarang masih saja karaoke buka.

Kalau sudah disegel dan nekat buka, mestinya ada konsekuensi hukumnya.

Jangan malah dibiarkan,” lanjutnya.

Warga lain Ngadiyono, menambahkan kedatangan warga kali ini tak lain menuntut pemerintah tegas untuk menutup karaoke. “Tidak banyak alasan, kami hanya menuntut karaoke ditutup. Perdanya sudah ada, tunggu (Berita terkait di Hal. 21)

Rencana Pemekaran Wilayah Belum Jelas SEMARANG - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang, Kadarlusman mengatakan, rencana pemekaran wilayah Kota Semarang baru sebatas usulan.

“Kapan realisasi wacana pemekaran wilayah tersebut masih belum dipastikan,” ujarnya, (17/11) Isu pemekaran wilayah Kota Semarang sempat kembali men-

5

jadi topik perbincangan hangat di tengah masyarakat. Namun Dewan memastikan rencana pemekaran wilayah tersebut baru sebatas usulan dan sedang dalam tahap pembahasan Dia menegaskan memang benar nantinya diperlukan pemekaran wilayah di Kota Semarang. Karena saat ini jumlah kecamatan dan kelurahan di wilayah ibu kota Jawa Tengah ini sangat tidak berimbang.

“Kan idelanya satu kecamatan di Kota Semarang hanya membawahi 5 sampai 7 kelurahan, tapi kenyataan saat ini satu kecamatan bisa membawahi 15 sampai 17 kelurahan,” sebutnya.

Dengan kondisi yang tidak ideal tersebut, Pilus menuturkan pemerintah kota menjadi sulit untuk mengontrol dan mengawasi serta melakukan pemetaaan terhadap keberadaan penduduk yang ting-

gal di wilayah Kota Semarang.

Namun Pilus mengakui, belum mengetahui dengan pasti kapan teralisasinya wacana pemekaran wilayah tersebut. Sebab hal tersebut masih memerlukan pengkajian yang mendalam.

“Belum tahu pasti karena masih banyak yang harus dipersiapkan, rencana pemekaran adalah rencana besar, tidak bisa terburu buru,” tandasnya. (mht)

BATANG - Pemerintah Kabupaten Batang melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) Kabupaten Batang, melakukan penataan dan perbaikan pada Alun-Alun Kabupaten Batang.

“DPRKP mempunyai fungsi untuk penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan di Kabupaten Batang, seperti Alun-Alun Batang, yang biasa digunakan sebagai tempat berkunjung masyarakat lokal maupun dari luar kota,” jelas Kepala DPRKP Kabupaten Batang Eko Widiyanto, Selasa (5/11).

Langkag pertama, jelas dia, adalah perbaikan Alun-Alun Batang. “Dilakukan pada pagar pohon beringin dan sekitarnya.

Pohon beringin akan diberikan ornamen wayang punokawan untuk memperindah Alun-Alun Batang pada malam hari,” ujarnya.

Yang kedua lantai yang digunakan untuk upacara diganti oleh paving, lanjutnya, agar tidak mudah pecah, karena tadinya menggunakan keramik itu beresiko mudah pecah dan pecahannya bisa membahayakan masyarakat yang berkunjung dan jika hujan lantai menjadi licin.

“Perbaikan Alun-Alun Batang dengan anggaran mencapai Rp348.000.000,00 ditargetkan rampung pada 12 Desember 2019, dan kegiatan yang di AlunAlun Batang sudah kita hentikan agar fokus pada perbaikan,” terangnya.

Ia mengatakan, kendala perbaikan Alun-Alun Batang terhambat dikarenakan banyaknya event atau agenda yang dilakukan, seperti Pekan Raya Batang dan Batang Expo. (mht)

Revitalisasi Wisata Alam Telaga Sigebyar Libatkan Pokdarwis KAJEN - Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus memberi perhatian khusus pada pada wisata baru, Telaga Sigebyar Mangunan di Dukuh Mangunan Desa Tlogohendro Kecamatan Petungkriyono. Kemarau ekstrim menjadikan debit air turun drastis, membuat kering dan kapal teronggok.

Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi mengatakan, revitalisasi terus dilakukan di spot wisata seluas 2 hektar dengan latar pegunungan Kendeng, batas Kabupaten Pekalongan dan Banjarnegara yang mulai dikenalkan 24 Maret 2019 lalu itu.

“Telaga Sigebyar Mangunan diharapkan berfungsi baik sebagai daerah tangkapan air.

Sumber air masih terjaga baik.

Penataan untuk kepentingan pariwisata terus dilakukan,” katanya saat meninjau Telaga Sigebyar, Minggu, 17 November lalu.

Pemulihan destinasi pariwisata baru itu akan terus dilakukan agar bisa kembali dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat setempat, dan wisatawan. Penataan segi estetika salah satunya pada bagian kanan dan kiri, sehingga tidak menimbulkan persoalan lingkungan.

“Masyarakat berkomitmen tetap menjaga kelestarian alam, sehingga dalam penataan tidak melakukan pengubahan bentuk-bentuk vitalnya,” tandasnya.

Bila proses revitalisasi berjalan baik, telaga akan dibuka kembali untuk umum Januari

Bupati Pekalongan Asip Kholbihi saat di Telaga Sigebyar Mangunan.

2020 mendatang. “Sekarang kita pulihkan dulu fungsi-fungsinya secara baik,” jelasnya.

Selain fasilitas sewa perahu berkapasitas 12 penumpang, penambahan spot wisata akan

dilakukan. “Seperti membuat tempat selfie yang instagramable,” katanya, termasuk pembukaan jalur pendakian ke Puncak Pegunungan Kendeng di ketinggian 2.040 mdpl.

Kepala Desa Telogohendro, Kaslam menambahkan, upaya pembukaan destinasi Telaga Sigebayar Mangunan memakan sekitar tiga bulan, mulai pembuatan akses jalan dan pembersihan.

“Kami gunakan dana Bumdes Rp 125 juta untuk menggembangkan wisata ini, dengan menggandeng Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) serta masyarakat,” katanya.

Kaslam mengatakan, sebelumnya Telaga Sigebyar Mangunan belum banyak dikenal masyarakat luas. Tradisi setiap bulan Syuro, warga menggelar nyadran, menyembelih kambing bersama. Tiga tahun sekali, warga menyembelih sapi bule untuk dilarung di telaga. (zaf)

6

KASUS MIGAS

Tabloid INFOPlus No. 16 | 25 November-7 Desember 2019

Direktur PT Samudera Jaya Energi Terjerat UU Migas

S

EMARANG - Kasus dugaan pelanggaran Migas (Minyak dan Gas) menyeret Lela Kurniawana binti (alm) Karmiadi Handoko (40), warga Jalan Kalicari IV No. 13 Rt. 003 Rw. 009 Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan,Kota Semarang. Direktur PT Samudera Jaya Energi itu diadili atas tuduhan mengangkut dan menjual BBM jenis solar secara ilegal.

Atas kasusnya itu, Lela tak ditahan sejak penyidikan. Perkaranya kini telah diperiksa pengadilan. Majelis hakimnya, Suranto (ketua), Muhamad Yusuf dan Abdul Wahib (anggota) dibantu Panitera Pengganti Kurniawan Ashari.

“Perkara masuk pengadilan 7 November lalu dan sesuai jadwal, sidang perdana digelar 19 November. Nomor perkara 802/ Pid.B/LH/2019/PN Smg,” kata Noerma Soejatingsih, Panmud Pidana pada PN Semarang, belum lama ini.

“Perkara dugaan pidana Migas yang menyeret Lela Kurniawana terjadi pada Kamis tanggal 23 Mei 2019 dan Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 14.30 Wib. Kasus terjadi di gudang PT Samudera Jaya Energi Jl. Medoho Raya No. 28 Kota Semarang serta di Pelabuhan Tegal Jawa Tengah,” jelas Jaksa Penuntut Umum Setiono dalam surat dakwaannya.

Bermula tanggal 23 Mei 2019 Terdakwa Lela yang merupakan Direktur PT Samudera Jaya Energi ditelepon Iwan. Ia merupakan marketing PT Samudera Jaya Energi di Kota Tegal.

Kepadanya disampaikan, perihal adanya order BBM (Bahan Bakar Minyak) HRD atau solar sebanyak 5 KL (5.000 liter) untuk kapal nelayan KM. Barokah Jaya-5. Atas order itu Terdakwa menyanggupinya dengan harga Rp 9.400,- per liter.

Atas order itu Terdakwa menelfon Arif Adi Pratama, karyawan PT Jagat Nusantara Energi untuk order BBM jenis solar sebanyak 16 KL. Tindaklanjutnya Terdakwa Lela mengirim PO (Purchase Order) Nomor : 022/ SJE/PO/V/2019 tertanggal 23 Mei 2019 jenis barang HSD volume 16.000 liter kepada PT Jagat Nusantara Energi. PO dikirim melalui email.

Pada tanggal 24 Mei 2019 PT Jagat Nusantara Energi mengirim BBM jenis HRD atau solar sebanyak 16 KL dari gudang Simongan Semarang menuju gudang PT Samudera Jaya Energi di Jl. Medoho Raya No. 28 Kota Semarang.

Terdakwa Lela membeli BBM jenis HRD atau solar kepada PT Jagat Nusantara Energi tersebut seharga Rp 9.200,- per liter. Sehingga harga keseluruhan untuk 16 KL atau 16.000 liter adalah sebesar Rp 147.200.000.

Lela lalu memerintahkan karyawannya bernama Sugiono mengirim BBM jenis HRD atau solar itu ke Pelabuhan Tegal untuk diisikan ke kapal nelayan KMN Barokah Jaya-5.

Pemgiriman menggunakan truk tanki Nopol G-1775-BA bertuliskan PT Sido Makmur Djoyo yang juga milik Terdakwa.

Terd a k w a Lela membuat dan menyertakan dokumen pengiriman BBM jenis solar ke Pelabuhan Tegal. Yakni, tiga lembar delivery Note No. 3252/SJE/DO/V/2019 Nopol G 1775 BA tanggal 25 Mei 2019, Bill Of Lading Truk Loading No. 1842/SPP-LO/SJE/V/2019. Selembar Surat Perjanjian Kerja Sama Pengangkutan Bahan Bakar Solar Industri antara PT. Sido Makmur Djoyo dengan PT. Samudera Jaya Energi No. 020/PKP-HSD/SJE-SMD/IV/2019 tanggal 9 April 2019. Serta tiga lembar Surat Jalan No. 344/SJE/SJ/V/2019 tanggal 25 Mei 2019.

Pengiriman lalu dilakukan. Pada 25 Mei 2019 di pelabuhan Tegal, saat truk tanki Nopol G-1775-BA bertuliskan PT Sido Makmur Djoyo yang dikemudikan Sugiono sedang mengisi BBM jenis solar ke palka KMN Barokah Jaya-5 digerebek. Pengisian ketika itu baru sebanyak 10.500 liter.

Mereka didatangi petugas dari Kp. Zaitun 3014 Ditpolairud Baharkam Polri. Ketika petugas memeriksa dokumen kelengkapan yang dibawa Sugiono, terdapat kejanggalan.

Dalam Surat Jalan No. 344/SJE/SJ/V/2019 tanggal 25 Mei 2019 itu seharusnya diterbitkan oleh PT Laros Petroleum sebagai badan usaha yang menunjuk PT Samudera Jaya Energi sebagai agen penyalurnya.

Sugiono sendiri hanya bisa menunjukkan Izin Usaha Pengangkutan PT Samudera Jaya

Rubrik Konsultasi Hukum INFOPlus diasuh Dr H Mochamad Rofian, SE, SH, MH, CLA, Ketua ASAHI (Asosiasi Auditor Hukum Indonesia) Jateng, Sekretaris DPD Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Jateng, Koordinator Advokat Jateng Bersatu (AJB). Konsultasi bisa dikirim email ke redaksiinfoplus@gmail.com.

Pertanyaaan Bisakah seseorang remaja berusia 17 tahun dipidana karena berduaan dengan pacarnya yang masih di bawah umur di kamar hotel selama 6 jam dan masih berpakaian lengkap ? Susilo, warga Semarang.

Jawaban : Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU Perlindungan Anak”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”) dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“Perppu 1/2016”) sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (“UU 17/2016”) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Tindak Pidana yang Mungkin Terjadi 1. Persetubuhan dengan Anak Menyorot soal bersama pacarnya yang berduaan di kamar hotel dengan kondisi pakaian lengkap, jika memang hasil visum didapati tidak ada penetrasi, maka si remaja tidak dapat dijerat dengan pasal tentang persetubuhan dengan anak.

Untuk diketahui, setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar.

Energi yang dalam lampirannya terdapat PT Sido Makmur Djoyo.

Terdakwa Lela sebagai Direktur PT Samudera Jaya Energi hanya mempunyai Surat Ijin Usaha Pengangkutan Minyak dan gas Bumi Nomor : 413/1/IU/ESDM/PMDN/2017 tanggal 29 Desember 2017. PT Samudera Jaya Energi merupakan agen penyalur BBM jenis HRD atau solar PT Laros Petroleum. Hal itu berdasarkan Surat Penunjukan Agen Penyalur BBM Industri Nomor : 01259/SP-DIR/ SKP-SJE/LAROS/III/2019 tertanggal 6 Maret 2019 yang berlaku sampai 6 Maret 2020.

Akan tetapi Terdakwa tanpa sepengetahuan PT Laros Petroleum, telah membeli BBM jenis solar kepada PT Jagat Nusantara Energi seharga Rp 9.200,- per liter. Solar itu lalu dijual ke KMN Barokah Jaya-5 dengan harga Rp 9.400,- per liter.

“Padahal Terdakwa selaku Direktur PT Samudera Jaya Energi tidak mempunyai Surat Izin Usaha NiagaMinyak dan Gas Bumi dari pihak yang berwenang,” sebut jaksa.

Selain itu diketahui, atas pengangkutan dan penjuala solar itu, Surat Perjanjian Kerja Sama Pengangkutan Bahan Bakar Solar Industri antara PT. Sido Makmur Djoyo dengan PT. Samudera Jaya Energi No. 020/PKP-HSD/ SJE-SMD/IV/2019 tanggal 9 April 2019 telah berakhir.

“Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf d UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi,” kata jaksa. (far)

KONSULTASI HUKUM

Harus diingat juga bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Namun pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.

2. Perbuatan Cabul Terhadap Anak Meski demikian, ada hal lain yang perlu dibuktikan di sini, sebagai contoh, apa saja yang dilakukandengan pacarnya di kamar hotel selama 6 jam. Terlebih lagi, jika ternyata keponakan Anda dan pacarnya melakukan perbuatan lebih dari sekedar berduaan (misalnya melakukan perbuatan cabul).

Misalnya, jika memang hasil visum menunjukkan tidak ada penetrasi atau persetubuhan, namun ada bukti lain yang menunjukkan bahwa terjadi perbuatan cabul terhadap pacarnya, maka ancaman pidananya adalah pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar. Ini sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU

Perppu 1/2016 jo. Pasal 76E UU 35/2014.

Pasal 76E UU 35/2014 menyatakan: Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 82 UU Perppu 1/2016 menyatakan: Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Jika memang perbuatan cabul itu terbukti tidak dilakukan, maka dia tidak dapat dijerat dengan pasal tentang perbuatan cabul terhadap anak. Tetapi kalaupun jika terbukti melakukan pencabulan, maka ia dapat diancam paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, karena masih berumur 17 tahun, atau termasuk ke dalam kategori anak.

GAYA HIDUP

Tabloid INFOPlus No. 16 | 25 November-7 Desember 2019

Sakit Pinggang, Penyebab dan Cara Mengobati

S

EKITAR 80% orang dewasa pernah mengalami sakit pinggang dalam hidupnya. Baik pria maupun wanita, semuanya dapat mengalami nyeri pinggang, dengan intensitas yang bervariasi, mulai dari nyeri tumpul yang menetap hingga nyeri tajam yang mendadak.

Kenapa Sakit Pinggang Bisa Terjadi?

Sakit pinggang dapat muncul secara tiba-tiba sebagai akibat dari kecelakaan atau pada saat mengangkat benda berat, atau bisa juga muncul secara perlahan-lahan seiring dengan bertambahnya usia. Gaya hidup sedenter (jarang bergerak) juga dapat memicu nyeri pinggang, apalagi bila pada hari kerja seseorang jarang bergerak, sedangkan pada hari libur melakukan olahraga yang berlebihan.

Penyakit ini bisa terjadi di bagian mana saja, mulai dari sakit pinggang sebelah kiri maupun kanan. Kebanyakan pinggang sakit bersifat akut, atau jangka pendek, dan menghilang dalam beberapa hari hingga beberapa minggu. Nyeri seperti ini cenderung sembuh dengan sendirinya tanpa meninggalkan bekas, baik secara fisik maupun fungsional.

Sebagian besar penyebab sakit pinggang akut terjadi karena faktor mekanik, artinya terdapat gangguan pergerakan dan posisi struktur-struktur yang ada di punggung (yaitu tulang belakang, otot, diskus intervertebralis, dan serabut saraf ).

Sakit pinggang subakut diartikan sebagai nyeri pinggang yang terjadi selama 4-12 minggu.

Sedangkan nyeri pinggang kronis adalah nyeri yang menetap hingga 12 minggu atau lebih, meskipun penyebabnya telah diatasi.

Sekitar 20% orang yang pernah mengalami sakit pinggang akut berlanjut menjadi kronis dengan gejala yang menetap hingga satu tahun lamanya. Pada beberapa kasus, pinggang sakit kronis ini dapat disembuhkan, tetapi pada beberapa kasus yang lain, nyeri tetap ada meskipun telah dilakukan terapi ataupun tindakan operasi sehingga perlu dicari cara mengobati sakit pinggang lain.

Penyebab Sakit Pinggang Sebagian besar penyebab sakit pinggang dikarenakan faktor mekanis. Pada beberapa kasus, pinggang sakit berhubungan dengan spondilosis, yaitu gangguan fungsi tulang belakang yang secara normal terjadi seiring dengan bertambahnya usia. Beberapa contoh penyebab mekanis nyeri pinggang adalah: 1. Sakit pinggang sebelah kanan karena sprain/strain Sprain disebabkan oleh peregangan atau robeknya ligamen, sedangkan strain adalah robeknya tendon atau otot.

Keduanya dapat terjadi karena gerakan mengangkat barang dengan posisi yang tidak tepat, mengangkat barang yang terlalu berat melebihi kemampuan diri sendiri, atau karena olahraga (teruta-

Cara Mengobati Sakit Pinggang SETELAH mengetahui penyebab sakit pinggang, Anda bisa mengambil tindakan penyembuhan. Terapi pada pinggang sakit bergantung pada penyebab dan kondisi nyeri pinggang yang diderita. Terapi bedah hanya dilakukan bila ada indikasi.

- Kompres dingin atau hangat. Kompres dapat meredakan nyeri dan mengurangi peradangan (bila nyeri terjadi karena peradangan).

- Aktivitas sehari-hari harus tetap dilakukan semampunya, hanya perlu menghindari aktivitas yang dapat memperberat nyeri. Tidak disarankan beristirahat di tempat tidur untuk waktu yang lama karena dapat memperberat nyeri dan menimbulkan gejala tambahan lain seperti depresi, (Berita terkait di Hal. 21)

ma latihan peregang a n ) yang berlebihan. Gerakan-gerakan seperti itu juga dapat menyebabkan otot-otot punggung menjadi tegang, sehingga akan terasa sakit pinggang.

2. Penipisan diskus intervertebralis Diskus intervertebralis memu(Berita terkait di Hal. 21)

7

Faktor-Faktor Lain yang Bisa Meningkatkan Risiko Sakit Pinggang SAKIT p i n g g a n g p a d a dasarny a dapat disebabkan oleh berbagai penyebab, dari yang ringan hingga yang paling berat serta memerlukan penanganan khusus.

Berikut ini adalah beberapa hal yang meningkatkan risiko sakit pinggang, di antaranya: Sakit pinggang sebelah kanan biasanya muncul pertama kali pada usia antara 30-50 tahun dan akan semakin bertambah seiring pertambahan usia. Semakin tua usia seseorang, kepadatan tulang semakin menurun, elastisitas dan kekuatan otot akan semakin berkurang, dan diskus intervertebralis semakin menipis.

Tingkat kebugaran. Nyeri punggung lebih sering terjadi pada orang yang tidak bugar. Otot punggung dan perut yang lemah tidak akan

mampu menopang tulang belakang. Orang yang berolahraga keras pada hari libur dan tidak berolahraga sama sekali pada hari kerja lebih berisiko mengalami nyeri pinggang daripada orang yang setiap hari berolahraga walau hanya sebentar.

Perubahan di daerah panggul dan penambahan beban dapat menjadi penyebab sakit pinggang.

Penambahan berat badan yang berlebihan dalam waktu singkat merupakan faktor sakit pinggang belakang.

Genetik, misalnya pada ankylosing spondilitis (suatu penyakit peradangan sendi yang diturunkan secara genetik).

Pekerjaan yang membutuhkan gerakan mengangkat, mendorong, atau menarik benda berat dapat menyebabkan cedera dan nyeri punggung.

Pekerjaan yang menuntut posisi duduk dalam waktu lama juga dapat memicu nyeri, terutama bila posisi duduk tidak baik atau kursi kurang ergonomis.

Orang dengan depresi atau cemas akan lebih sering mengeluh nyeri.

Tips cara mengatasi sakit pinggang : •

Olahraga ringan (misalnya jalan cepat, bersepeda, berenang) selama 30 menit setiap hari dapat meningkatkan kekuatan dan fleksibilitas otot. • Yoga juga dapat membantu peregangan dan memperkuat otot. • Selalu awali olahraga atau aktivitas berat lain dengan pemanasan. • U s a hakan agar posisi badan selalu tegak baik pada saat duduk maupun berdiri. • Pada saat bekerja, pastikan posisi meja dan kursi nyaman. Bila perlu, tambahkan bantal pada sandaran kursi atau gunakan tumpuan di bawah kaki bila kursi terlalu tinggi. • Bila pekerjaan menuntut posisi duduk dalam waktu lama, usakan agar sering mengubah posisi duduk dan berjalan-jalan atau meluruskan kaki. • Kenakan sepatu yang nyaman. • Tidur miring dengan posisi kaki ditekuk atau tidur terlentang dengan ditambahkan bantal di bawah lutut, punggung, dan leher. • Jangan mengangkat benda berat melebihi kemampuan diri sendiri. • Makan makanan yang sehat dan bergizi. Hindari penambahan berat badan yang berlebihan. • Hindari merokok. Salah satu efek jangka panjang dari merokok adalah gangguan aliran darah.

8

LIPUTAN KHUSUS

Tabloid INFOPlus No. 16 | 25 November-7 Desember 2019

n Proyek APBN Rp 87 Miliar Pasar Johar Sisakan Hutang

Pemkot Ikut Tanggung Rp 16 Miliar

S

EMARANG - Sengketa, gugatan pembayaran proyek pekerjaan kontruksi pembangunan Pasar Rakyat Johar Baru di bekas Pasar Kanjengan Kota Semarang tahun 2017 sebesar Rp 16,5 miliar di pengadilan berakhir damai.

Gugatan diajukan rekanan, PT Sinar Cerah Sempurna (SCS) - PT Enta, KSO di Karangrejo Barat No. 9 Rt.002 Rw.002 Tinjomoyo, Banyumanik, Semarang melawan Pemkot Semarang. Keduanya diwakili tim kuasa hukumnya, Jeki Velani SH dan Paulus Sirait SH, advokat berkantor di Jl. Karangrejo Selatan 6 Rt.03 RW. III, Tinjomoyo, Banyumanik Semarang.

Surat Perjanjian Kemitraan /Kerjasama Operasi/KSO kedua perusahaan dibuat tertanggal 20 September 2017 yang didaftarkan/waarmerking dengan Nomor: 470/Reg/ IX/2017 oleh notaris Tri Isdiyanti.

Putusan perdamaian dijatuhkan pada Kamis, 31 Oktober 2019 lalu oleh Bakri (ketua), Edy Suwanto dan Suparno (anggota).

Dalam putusannya, perkara nomor 432/ Pdt.G/ 2019/ PN.Smg, majelis menyatakan, Penggugat dan Tergugat bersedia mengakhiri persengketaan dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Sugeng Warnanto SH, hakim Pengadilan Negeri Semarang.

Persetujuan damai, berdasarkan kesepakatan perdamaian tertulis tertanggal Rabu, 16 Oktober 2019.

Gugatan PT Sinar Cerah Sempurna - PT Enta, KSO melawan Pemkot Semarang perihal wanprestasi diajukan 16 September 2019. Prosesnya, kedua pihak sepakat mengakhiri persengketaan perkara itu.

“Iya betul telah terjadi perdamaian,” kata Paulus Sirait, kuasa hukum Penggugat kepada INFOPlus membenarkan, 18 November lalu.

“Lihat saja di putusannya,” kata dia melanjutkan.

Informasi yang diperoleh menyebutkan, perdamaian dituangkan dalam kesepakatan bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat yakni, para pihak sepakat dan sepaham, bahwa pekerjaan jasa kontruksi fisik pembangunan Pasar Rakyat Johar Baru sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan masyarakat.

Para pihak sepakat, penghitungan prestasi pekerjaan yang dituangkan dalam perjanjian (kontrak) Nomor 602.4/5338/2017, tanggal 20 Oktober 2017 akan dilakukan penghitungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yaitu akan dilakukan Aparat

Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Pemerintah Kota Semarang.

Kedua pihak sepakat, apapun hasil perhitungan dari APIP Pemerintah Kota Semarang akan dijadikan dasar untuk melakukan pembayaran kepada peyedia. Jika hasil perhitungan lebih besar hasilnya, maka yang dipergunakan sebagai dasar pembayaran adalah nilai kontrak yang belum dibayarkan atau sebesar prestasi 18,99 % senilai Rp 16.598.309.957.

Namun jika dari APIP belum ada laporan tentang hasil perhitungan sampai dengan batas akhir pembayaran, maka yang dipergunakan sebagai dasar pembayaran adalah nilai kontrak yang belum dibayarkan sebesar prestasi 18,99 % senilai Rp 16.598.309.957.

Terkait cara pembayaran kekurangan, akan dibayarkan Pemkot Semarang dengan menggunakan angaran APBD Tahun 2020

Tabloid INFOPlus No. 16 | 25 November-7 Desember 2019

LIPUTAN KHUSUS

9

Pemerintah Kota Semarang. Batas akhir pembayaran Pemkot Semarang kepada penyedia paling lambat dilakukan Desember Tahun 2020. Serah terima pembayaran dan serah terima hasil pekerjaan akan dituangkan dalam Berita Acara antara para pihak.

Mengenai denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, para pihak sepakat akan dibayarkan penyedia kepada pihak kedua sesuai perhitungan dalam kontrak dan/atau mengacu kepada penghitungan dari APIP Pemerintah Kota Semarang. Denda akan dibayarkan penyedia, setelah menerima pembayaran dari Pemkot Semarang.

Sementara, terkait denda keterlambatan pembayaran. Jika Pemkot Semarang terlambat maka akan dikenakan denda keterlambatan yang akan dihitung 1/1000 perhari dari nilai yang belum dibayarkan dimulai pertanggal 1 Januari 2021.

Jika Pemkot Semarang tidak memasukkan ke dalam Anggaran APBD Pemerintah Kota Semarang Tahun 2020 dan/atau tidak membayar sebagaimana batas waktu ditentukan. Maka penyedia berhak mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Semarang untuk pelaksanaan pembayaran nilai kontrak yang belum dibayarkan dan denda yang telah disepakati. “Mengadili. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut,� sebut hakim dalam putusannya.

Anggaran APBN 2017 Kerjasama proyek dilakukan pada 20 Oktober 2017 antara Nurkholis ST MT, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek, bersama IR H Soeharto, Leader KSO, yang bertindak untuk atas nama PT Sinar Cerah Sempurna - PT Enta, KSO. Paket pekerjaan kontruksi kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana dan pengembangan sarana yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2017 pekerjaan jasa kontruksi fisik pembangunan Pasar Rakyat Johar Baru. Nilai Kontraknya sebesar Rp 87.405.529.000.

Kerjasama diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) danKhusus Kontrak (SSKK) bernomor 602.4/5338/2017 tanggal 20 Oktober 2017. Jangka waktu pekerjaan selama 60 hari kalender.

Pekerjaan awalnya disepakati harus selesai pada tanggal 18 Desember 2017.

Di perjanjian disebutkan, pembayaran dilakukan bertahap. Termin kesatu 20 persen dari nilai kontrak atau sekitar 17.481.105.800.

Pembayaran jika prestasi pekerjaan mencapai 25 persen dan dapat diterima Pemkot Semarang.

Termin kedua sebesar 25 persen dari nilai kontrak atau sekitar Rp 21.851.382.250 dan dibayarkan setelah prestasi pekerjaan mencapai 50 persen. Termin ketiga sebesar 25 persen dari nilai kontrak atau sekitar Rp 21.851.382.250 dibayarkan setelah pekerjaan mencapai 75 persen.

Termin keempat sebesar 25 persen dari nilai kontrak atau Rp 21.851.382.250 dibayarkan setelah mencapai 100 persen. Termin kelima sebesar 5 persen atau Rp 4.370.276.450 dibayarkan setelah masa pemeliharaan berakhir dan dapat diterima dengan baik.

Proyek Molor Pelaksanaannya, kontrak itu dilakukan perubahan dengan adendum 1 Nomor:602.4/5961/2017 tanggal 24 November 2017. Kontrak dan pelaksanaan dari 60 hari

kalender menjadi 73 hari kalender. Rekanan mengakui pengerjaannya molor karena sejumlah hambatan.

Permohonan melanjutkan menyelesaikan pekerjaan diajukan rekanan tertanggal 29 Desember 2017 dan menyertakan surat kesanggupan. Disperindag Kota Semarang menyetujui dengan ketentuan, jangka waktu menyelesaikan pekerjaan 50 hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan peker-

jaan yaitu tanggal 31 Desember 2017. Pekerjaan harus sudah selesai tanggal 19 Februari 2018. Apabila tidak dapat terselesaikan, maka akan dikenakan sanksi.

Kontraktor pelaksana terlebih dahulu harus memperpanjang Surat Jaminan Pelaksanaan dengan jangka waktu sesuai dengan waktu yang diberikan. sERTA pemberlakuan denda 1/1000 per hari dari bagian kontrak yang belum terselesaikan sampai pekerjaan selesai 100 persen.

Perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan ditindaklanjuti dengan addendum 2 Nomor: 602.4/6751/2017 tanggal 29 Desember 2017. Sehingga kontrak mulai berlaku sejak 20 Oktober 2017 sampai 31 Desember 2017 menjadi berakhir tanggal 19 Februari 2018. Jadwal pelaksanaan semula harus menyelesaikan selama 73 hari mengacu pada addendum-1, berubah menjadi 123 hari kalender.

Pihak rekanan mengakui, pelaksanaan pekerjaan muncul hambatan pada pekerjaan struktur. Hal itu akibat, lokasi yang dikerjakan belum dilaksanakan pembongkaran pondasi bangunan lama. Sehingga sebelum pengeboran harus dilaksanakan pengeboran pondasi lama yang memakan waktu 3 minggu untuk pembongkaran dan penimbunan kembali dengan material sirtu.

Lokasi pekerjaan yang sempit sehingga manuver alat kurang maksimal, serta lokasi berdekatan dengan ruko-ruko yang masih aktif sehingga sebagian lokasi terpakai untuk tempat parkir pengunjung juga menjadi alasannya. Ditambah, curah hujan yang cukup tinggi. Sehingga menjad-

ikan terbatasnya akses keluar masuk mobil proyek.

Atas persoalan itu, penyedia mengajukan permohonan melanjutkan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana Surat Nomor 031/ SCS-ENTA/JOHAR/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017. Serta menyertakan kesanggupannya sebagaimana Surat Kesanggupan Nomor 032/SCS-ENTA/JOHAR/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017. Permohonan itu disetujui sebagaimana Surat Nomor 602.4/6755 tanggal 29 Desember 2017.

Menurut rekanan, pihaknya telah melaksanakan pekerjaan 100 % sebagaimana perjanjian. Hal itu sesuai laporan Minggu ke-16 periode: 29 Januari 2018 sampai dengan 31 Januari 2018 yang menyatakan progres realisasi 100 %.

Laporan ditandatangani Nurkholis selaku PPKom, Prayitno ST MT selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Budi Susilo ST selaku konsultan Pengawas dari PT Yodya Karya (persero) serta Narwan Pratanto ST, Project Manger Penyedia Jasa PT. SCS-PT. ENTA, KSO. Surat dari PT Yodya Karya (Persero) selaku Konsultan Pengawas No. 012/YK/1/2018 tertanggal 31 Januari 2018 yang menyatakan hingga minggu ke 16 Periode 29 Januari sampai dengan 31 Januari 2018, progres realisasi 100 %.

Surat keterangan dari Dinas Perdangangan No. 510.16/752 yang menyatakan kontraktor pelaksana menyelesaikan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam kontrak dengan mencapai progres 100 % (selesai). Surat ditandatangani Nurkholis, Prayitno dan Fajar Purwoto, selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Rekanan menyatakan baru menerima pembayaran 81,01% dari kontrak yaitu sebesar Rp 70.807.219.000 atau masih kurang 18,99 % senilai Rp 16.598.309.957. Pemkot Semarang mengakui belum, karena ada perbedaan persepsi atas perhitungan nilai perkerjaan yang perlu dilakukan perhitungan ulang. (tim)

10

PENDIDIKAN

Tabloid INFOPlus No. 16 | 25 November-7 Desember 2019

1,3 Juta Gedung Belajar Rusak, DPR Usulkan RUU Sarpras Sekolah

Fachrul Razi

Menag Tarik 155 Buku Agama

J

AKARTA - Temuan banyaknya sekolah rusak membuat Komisi X DPR mengusulkan Rancangan Undang-Undang tentang Fasilitasi Sarana Prasarana Sekolah (RUU Sarpras Sekolah) agar pemerintah memiliki skema yang pasti soal perbaikan sarpras sekolah. Setidaknya ada sekira 1,3 juta gedung belajar yang saat ini mengalami kerusakan.

“Ada setidaknya 11 RUU yang diusulkan untuk masuk prolegnas. Namun, belum diputuskan RUU mana saja yang benar-benar akan diusulkan secara resmi ke Badan Legislasi (Baleg) DPR. Jadi semua yang ada di prolegnas long list periode lalu hampir semuanya diajukan lagi, tapi masih menunggu sikap fraksi-fraksi pada Senin depan,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih di Jakarta, Jumat (15/11).

Politikus PKS asal Tegal ini menjelaskan, untuk pendidikan ada sekitar 6 RUU, 4 RUU merupakan revisi UU sebelumnya yakni UU 20/2003 tenntang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi (Dikti), UU Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen, UU Nomor 20/2013

Sejumlah siswa tengah belajar di sebuah gedung yang rusak.

Tentang Pendidikan Kedokteran.

“Ada masukan bahwa ketiga UU itu dijadikan satu sebagaimana kebijakan Presiden Jokowi untuk membuat omnibus law. Tetapi, belum ditentukan mana yang masuk prolegnas prioritas kecuali UU Sisdiknas yang usianya sudah 16 tahun. Yang jelas, banyak pertimbangan fraksi bahwa UU itu harus diubah,” ucap Fikri.

Serta sambung Fikri, ada 2 RUU usu-

Cantik, Jadi Rektor Temuda MALANG - Risa Santoso, masih berumur 27 tahun. Tapi, dia kini sudah menjabat sebagai rektor di Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Asia Malang. Dia dilantik sebagai rektor pada 2 November 2019.

Risa tercatat sebagai rektor termuda di Indonesia. Dia mengalahkan rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB), Riki Saputra, yang menjadi rektor pada umur 36 tahun. Riki mulai jadi Rektor pada Februari 2019.

Risa Santoso lahir pada 27 Oktober 1992. Dia lulusan S1 University of California, Amerika Serikat. Di kampus ini, dia mengambil jurusan ekonomi.

Selanjutnya, dia lulusan S2 Harvard University jurusan pendidikan melalui beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Tak hanya itu, dia juga pernah bekerja di kantor staf presiden. Dia menja(Berita terkait di Hal. 20)

Risa Santoso

lan baru yakni RUU tentang Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan dan RUU tentang Pendidikan Kedokteran Hewan. Tetapi RUU Fasilitasi Sarpras itu masih menjadi perdebatan.

“Masih perdebatan, itu usulan dari mba Estin(My Esti Wijayanti, Anggota Fraksi PDIP),” ujarnya.

Fikri menjelaskan, usulan RUU itu (Berita terkait di Hal. 20)

APBD Jateng Belum Maksimal Penuhi Kebutuhan Pendidikan SEMARANG - Anggota Komisi E DPRD Jateng, Muh Zen Adv menilai, anggaran pendidikan masih kurang maksimal.

Anggaran yang ditetapkan, yakni Rp6,77 triliun, hanya nedikit dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp6,08 triliun.

“Anggaran sebesar itu memang diprioritaskan untuk pengentasan kemiskinan dan fasilitas dasar serta peningkatan sumber daya manusia,” ujarnya, Minggu (17/11).

Menurutnya, dari postur APBD Jateng 2020 itu sebenarnya anggaran untuk sektor pendidikan di provinsi ini belum maksimal. Sehingga, anggarannya belum bisa merata untuk memenuhi kebutuhan di bidang pendidikan.

“Anggaran di sektor pendidikan di APBD Jateng 2020 itu belum cukup untuk pembangunan gedung sekolah, maupun fasilitas penunjang pendidikan lainnya,” bebernya.

Anggaran pendidikan, lanjut Zen, sebetulnya menurut data dari Kemendikbud, Jateng termasuk salah satu provinsi yang belum mencapai 20 persen dari APBD. “Tapi kalau ditambah dari transfer APBN, baik melalui BOS atau DAU dan DAK (Berita terkait di Hal. 21)

JAKARTA - Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk menangkal paham radikal dan aksi terorisme yang berkembang di Indonesia. Termasuk penarikan buku agama di lingkungan pendidikan.

Menteri Agama (Menag), Fachrul Razi mengaku pihaknya saat ini akan membahas lebih lanjut terkait 155 buku agama yang ditarik dari sekolah untuk dirombak.

“Sudah ada beberapa buku yang kita sepakati ditarik, enggak boleh dipakai lagi, dan ada materi pelajaran yang kita minta dihapus,” ujar Fachrul.

Fachrul menduga, buku-buku agama yang ditarik tersebut karena berbahaya untuk diajarkan sebagai mata pelajaran kepada siswa. Cara tersebut juga untuk meminimalisir aksi radikalisme di kalangan generasi muda.

Terkait penggantinya, Fachrul mengaku pihaknya akan menyiapkan buku-buku agama hasil revisian. “(Buku penggantinya) itu nanti kita buat lain,” kata Purnawirawan TNI itu.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mendukung rencana Kementerian Agama merombak 155 judul buku pelajaran agama. Adapun yang dirombak adalah buku berisi konten bersasalah, termasuk soal khilafah.

“Saya akan selalu mendukung apa arahan presiden sama apa yang Pak Menag ingin lakukan,” kata Nadiem.

Nadiem mengaku belum berdiskusi dengan Menteri Agama Fachrul Razi terkait hal tersebut.

Meski begitu, dia memastikan akan mendukung rencana Kemenag.

“Saya belum sempat berdiskusi dengan beliau. Tapi 100 persen saya mendukung aktivitas dan inisiatifnya,” tandasnya. (mht)

Hilangkan Sekolah Minta Sumbangan SEMARANG - Kalangan DPRD Jawa Tengah meminta pihak pengelola SMA dan SMK di 35 kabupaten/kota untuk mengurangi atau bahkan tidak memungut sumbangan sama sekali kepada anak didik.

Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, Yudi Indras Wiendarto mengatakan, saat ini Pemprov Jateng telah mengalokasikan bantuan bagi sekolah melalui APBD dan nominalnya cukup besar.

“Karena memang peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi fokus pemerintah saat ini,” ujarnya Jumat (15/11).

Apalagi, katanya, Provinsi Jawa Tengah akan menerima bonus demografi dalam 10-20 tahun ke depan sehingga alokasi anggaran pendidikan ditingkatkan.

Salah satunya, pada Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) SMA/SMK negeri Rp1 juta untuk setiap siswa per tahun.

“Kalangan DPRD Jateng terus berupaya agar sekolah, baik itu SMA maupun SMK negeri bisa tidak memungut biaya dari wali murid,” tegasnya. (mht)

OLAHRAGA 11

Tabloid INFOPlus No. 16 | 25 November-7 Desember 2019

Match Fixing Wasit

W

ASIT menjadi salah satu sasaran empuk bagi para pecinta sepak bola Indonesia yang ingin melampiaskan kekesalannya. Mereka seakan memukul rata bahwa semua wasit yang dianggap menguntungkan sebuah tim, bakal dicap sebagai aktor praktik match fixing atau pengaturan skor.

Terlebih, Satgas Antimafia Bola juga pernah meringkus salah satu wasit yang bertugas di kasta

bawah sepak bola nasional. Wasit Liga 3 2018 Nurul Safarid ditangkap karena terbukti menerima suap Rp 45 juta dari laga Persibara Banjarnegara vs Persekabpas Pasuruan.

Wakil Ketua Satgas Antimafia Bola Krishna Murti pun mengungkapkan bahwa banyak wasit yang terlibat kasus pengaturan skor.

Informasi tersebut ia dapatkan dari keterangan wasit yang sudah diperiksa.

Krishna Murti menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang membuat sang pengadil lapangan memilih untuk terlibat di kasus ini.

Ada yang terlibat, lanjut Krishna Murti, ada juga yang sukarela, bahkan takut.

Te r tangk a p ny a Nurul Safarid p a d a a w a l tahun ini pun akhirnya membuat penikmat bola nasional semakin memandang buruk kinerja wasit lokal.

Padahal, tidak semua wasit lokal yang mau terlibat di dalam kasus pengaturan skor ini.

Sebelumnya, kejadian unik juga terjadi di kompetisi Liga 1 2018 lalu saat PSS Sleman berhadapan dengan Madura FC. Saat itu, wasit utama M. Reza Pahlevi mengalami cedera pada kakinya dan harus digantikan dengan pengadil lapangan cadangan yakni Agung Setiawan.

Para pecinta sepak bola Indonesia pun langsung mencium bau kecurangan setelah wasit Agung membuat keputusan kontroversial. Pada menit ke-81, wasit Agung Setiawan mengesahkan gol PSS Sleman meskipun terjadi offside dalam proses gol tersebut.

Per tandingan PSS Sleman vs Madura FC ini pun membuat kualitas wasit yang

memimpin pertandingan di Liga Indonesia menjadi sorotan. Apalagi, wasit merupakan salah satu elemen paling rentan dalam praktik match fixing.

Gengsi sebagai tuan rumah yang ingin selalu menang, gengsi jika bisa naik kasta, gengsi jika bisa menjadi juara dan sebagainya menjadi godaan untuk menghalalkan segala cara untuk mencapai kemenangan.

Entah kenapa seperti ada ‘hukum tidak tertulis’ dalam sepak bola Indonesia bahwa tuan rumah harus selalu memenangkan pertandingan. Sudah sejak dulu gengsi tuan rumah menjadi problem bagi wasit dan pemain.

Seperti pengakuan yang pernah diucapkan oleh mantan pemain asing, Kristian Adelmund. “Saya pernah melihat bos lawan membawa pistol ke ruang ganti wasit.

Anda tak perlu heran dengan hal itu di Indonesia,” ungkapnya beberapa waktu lalu.

Tekanan dari tuan rumah kepada wasit menjadi salah satu pemicu keterlibatan wasit dalam praktik suap dan match fixing. Salah satu wasit Liga 2, Muhammad Irham, membenarkan hal tersebut.

“Sejumlah pertandingan memang ada beberapa tekanan maupun intimidasi dari tim, khususnya tuan rumah. Intimidasi itu bisa terjadi di dalam maupun luar lapangan,” ujar Muhammad Irham.

Irham juga mengaku tekanan-tekanan tersebut yang membuat wasit menjadi serba salah, ia menggambarkan seperti makan

Lazy Day On Sunday SELEBRITI cantik Tanah Air, Wulan Gurtino tak hanya sibuk di dunia hiburan, ia juga sering mengisi waktu akhir pekannya dengan berolahrga dan ia menunjukkan di Instagram.

Aktris kelahiran 14 April 1981 ini memang kerap menjadi sorotan netizen. Sosoknya yang aktif, buat Wulan Guritno dan betah bila hanya dihabiskan untuk disetujui di rumah atau bersantai.

Ibu dua anak ini kerap kali mengunggah sendiri sedang berolahraga. Seperti unggahan di akun Instagram miliknya yang berada di tempat gym pada, 10 November lalu.

Di unggahannya, Wulan menulis keterangan yang membuat netizen membanjiri kolom komentarnya. Keterangan tersebut bertuliskan “No Lazy Day On Sunday”.

Selain caption, bentuk tubuh wulan yang atletis juga membuat netizen iri. Pasalnya, Wulan masih terlihat awet muda dan terlihat mempesona. “Tujuan tubuh gila njirrrrr,” kata salah satu akun yang bernama @ cahyono253.

“Tubuh pengen kaya gini tapi masih suka makan nasi padang,” kata salah satu komentar @ satariaseptiani06.

“Ibu cantik,” ucap akun @egietyusatanagi. (ind)

(Berita terkait di Hal. 19)

Dragan Djukanovic di PSIS Semarang

Askot PSSI Semarang Gelar Copa Piala Walikota SEMARANG – Asosiasi Kota (Askot) PSSI Semarang menyelenggarakan kejuaraan bertajuk Copa Piala Walikota 2019. Acara akan diselenggarakan pada 15 November 2019 – 6 Desember 2019 di empat lapangan yang ada di Kota Semarang.

Kejuaraan yang diikuti 25 klub internal di bawah PSSI Kota Semarang ini digelar untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang sepak bola mulai dari pemain, pelatih hingga perangkat pertandingan seperti wasit

n Wulan Guritno

Ketua Askot PSSI Kota Semarang, Yoyok Sukawi, didampingi ketua harian, Kompol Alil Rinenggo dan sekretaris umum, Imanuel Anton Nikiyulun mengungkapkan itu, 15 November lalu.

“Kegiatan ini memang diselenggarakan di akhir tahun karena kami baru saja melaksanakan Muskot,” tutur Yoyok Sukawi.

Alil Rinenggo menambahkan, kegiatan ini sebagai salah satu cara mencari SDM terbaik dan memajukan olahraga sepak bola di Ibukota Jawa Tengah

tersebut. “Kegiatan Copa Askot PSSI Walikota 2019 ini sebagai salah satu cara kami menyongsong tahun 2020, target utama kami meningkatkan SDM dari pemain, pelatih, hingga wasit.” katanya.

Alil juga menambahkan, selain turnamen Copa Piala Walikota 2019, Askot PSSI Kota Semarang dalam waktu dekat ini juga akan mengadakan kegiatan kursus lisensi kepelatihan dan kursus wasit untuk mencari pelatih-pelatih dan meningkatkan kemampuan wasitwasit berbakat di Semarang. (ind)

SEMARANG - Dragan Djukanovic secara resmi diperkenalkan kepada publik, 18 November lalu setelah resmi resmi dikontrak PSIS Semarang sebagai Direktur Teknik dan mendampingi Bambang Nurdiansyah yang menerima bantuan Shopee Liga 1 .

Dilansir dari akun Instagram resmi milik PSIS, Djukanovic menyatakan yakinnya jika PSIS akan terus bertahan di Shopee Liga 1. Keyakinan tersebut menurut Djukanovic harus diimbangi dengan konsistensi kinerja yang Laskar Mahesa Jenar pilih di setiap pertandingan.

“PSIS memiliki kualitas tim yang bagus. Saya sudah melihat cuplikan beberapa pertandingan PSIS dan saya semakin menyakini jika tim ini membebaskan pemain-pemain yang berkualitas, ”ujar Djukanovic.

Selain itu Djukanovic juga diharapkan dapat memberikan pandangan dan wawasan baru demi tercapainya target 8 besar yang dicanangkan oleh manajemen PSIS pada awal musim panas.

Saat ini PSIS berada di posisi 13 klasemen sementara Shopee Liga 1. Mereka membutuhkan 5 atau 6 kemenangan untuk dapat menentukan posisi mereka di 8 besar pada akhir musim. (ind)

Tabloid

INFOPlus

Tajam dan Faktual

12

LAPORAN UTAMA

Tabloid INFOPlus No. 16 | 25 November-7 Desember 2019

HALAMAN

Tabloid INFOPlus No. 16 | 25 November-7 Desember 2019

Terdakwa Sulimin dan Marjoko saat disidang.

Anggota DPR Terlibat di Korupsi Dana PUPM

S

EMARANG - Anggota DPR RI Partai Nasdem, Drs Fadholi diketahui terlibat atas pengusulan dana bantuan kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) tahun 2016 untuk Gapoktan di Desa Plumbon Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang.

Kegiatan itu berujung korupsi, dan menyeret tiga Kepala Dusus (Kadus) ke balik jeruji besi. Mereka, Sulimin (55), Kadus Nali, Marjoko (36), Kadus Pranggen Desa Plumbon Kec. Suruh Kab. Semarang. Serta Tri Astono alias Anton, Kadus Kemiri, Desa Plumbon (Sudah dipidana). Ketiganya merupakan anggota Gapoktan Maju Tani.

Fadholi diketahui mengajukan Gapoktan Maju Tani dan juga tiga Gapoktan lain di Kabupaten Semarang ke Kementerian Pertanian RI agar diberikan dana bantuan.

Selain di Kabupaten Semarang, ia juga mengusulkan agar sejumlah Gapoktan di Kabupaten Kendal juga mendapat bantuan.

Fakta keterlibatan Fadholi diungkapkan Jaksa Penuntut Umum Kejari Kabupaten Semarang, Aji Sudarmono dalam dakwaan perkara Sulimin dan Marjoko yang dibacakan pada sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, 18 November lalu. Keduanya diadili atas dugaan suap dana bantuan PUPM bagi Gapoktan Maju Tani.

Aji Sudarmono, JPU Kejari Kabupaten Semarang menjelaskan, kasus bermula saat, Kementerian Pertanian Republik Indonesia tahun 2016 melaksanakan kegiatan PUPM dan yang mendasari kegiatan PUPM tersebut yaitu Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 83/Kpts/ KN.010/1/2016 tanggal 26 Januari 2016, tentang Penyelenggaraan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat tahun anggaran 2016.

“Kegiatan PUPM sendiri yakni memberdayakan lembaga usaha pangan masyarakat atau gabungan kelompok tani dalam melayani Toko Tani Indonesia untuk menjaga

stabilisasi pasokan dan harga pangan,” kata JPU di hadapan majelis hakim dipimpin hakim Sulistiyono.

Anggaran kegiatan PUPM tahun 2016 berasal dari APBN Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun 2016 Nomor : DIPA – 018.11.3.039427/2016.

Anggara tersebut berasal dari APBN yang di dekonsentrasi di Propinsi Jawa Tengah di Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Tengah.

Anggaran untuk kegiatan PUPM sebesar Rp 200 juta dengan perincian, dana bantuan minimal sebesar 70% digunakan untuk membeli bahan pangan pokok dan strategis dari anggota gapoktan, mitra, atau petani lainnya guna memasok/ menyalurkan kepada TTI. Dana bantuan maksimal sebesar 30% digunakan untuk biaya transportasi, sortasi, kemasan dan biaya operasional lain. Dalam pelaksanaan kegiatan PUPM dilaksanakan dalam satu tahun anggaran tahun 2016.

Dua terdakwa dan Tri Astono, merupakan Gapoktan Maju Tani Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang. Mereka mendapat dana bantuan atas usulan dari Drs Fadholi, anggota DPR RI dari Dapil Jateng I. Jaksa mengungkapkan, pengusulan bermula, bagian perencanaan Badan Ketahanan Pangan Kementrian RI pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 menerima email dari Heri Lestyorini (rineelis@gmail. com) yang informasinya, tenaga ahli di DPR. “Isi email : Bersama ini disampaikan usulan penerima Program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) dari Drs. Fadholi Dapil Jateng I untuk Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal, mohon untuk ditindak lanjuti,” sebut JPU Aji dalam surat dakwaannya yang dibacakan pada sidang di hadapan majelis hakim dipimpin Sulistiyono.s Atas hal itu, selanjutnya Muhamad Rozali (Kasubag Program pada bagian Perencanaan Badan

Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI) mengirim email ke sdr. Cahyo Bagian Perencanaan BKP Provinsi Jawa Tengah. Dengan alamat email : bkp.jateng@yahoo. co.id pada hari Jumat 4 Maret 2016 dengan menggunakan alamat email : perencanaanbkp@yahoo. co.id dengan judul email usulan PUPM Jateng yang dilampiri usulan PUPM Jateng.

Selasa tanggal 8 Maret 2016 sekitar pukul 15.35 WIB , Muhamad Rozali telah menerima email dari sdr. Fadholi (Fadholi210160@ gmail.com) ke email (perencanaanbkp@yahoo.co.id).

“Dengan isi email : Bersama ini disampaikan 4 Gapoktan calon penerima Program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) mohon ditindak lanjuti dengan lampiran TOKO TANI SMRG 8 MARET,” kata jaksa.

Selanjutnya email tersebut diteruskan kepada Agus Sudjatono (agussudjatono@gmail.com) pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 pukul 22.45 WIB. Usulan tiga Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) kegiatan PUPM tahun 2016 yang diusulkan sdr.

Fadholi di Kabupaten Semarang melalui email perencanaanbkp@ yahoo.co.id itu yakni. Gapoktan Maju Tani Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang, Gapoktan Manfaat Desa Popongan, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang dan Gapoktan Ngudi Makmur Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang.

“Terhadap usulan tersebut dilakukan identifikasi, verifikasi oleh Tim Verifikasi yaitu Tim Teknis dari Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah yaitu Herdini Nur Arianik, ST.P, dan Rodhiyah, ST.P. Serta tim Teknis Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian yaitu Muhamad Rozali pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 melakukan identifikasi,” jelas jaksa.

Verifikasi ke CPCL kegiatan PUPM tahun 2016 Kementrian Pertanian Republik Indonesia yaitu Ga-

poktan Maju Tani Desa Plumbon, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang dengan bertemu Tri Astono alias Anton dan Sulimin. Tim Verifikasi melakukan identifikasi, verifikasi berdasarkan kriteria yang harus dipenuhi oleh Gapoktan sebagai penerima bantuan kegiatan program PUPM (Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat) tahun 2016 di Propinsi Jawa Tengah.

Hasilnya, sebagaimana tertuang dalam Pedoman Umum pelaksanaan program PUPM dalam Bab IV huruf A angka 1 sebagai berikut : 1. Gapoktan/LUPM yang dipilih sebagai penerima dana bantuan pemerintah dengan kriteria : a. Memiliki legalitas (disahkan oleh Bupati/Walikota/ Camat/Lurah/ Kepala Desa); b. Berorientasi bisnis dan memiliki pengalaman dalam kegiatan perdagangan pangan minimal 3 (tiga) tahun; c. Memiliki AD/ART dan struktur organisasi; d. Memiliki penggilingan (Rice Miling Unit) yang berstatus milik Gapoktan /milik anggota yang bermitra dengan Gapoktan dalam kegiatan pengolahan beras; e. Diutamakan memiliki mesin pengering (dryer); f. Menyediakan gudang penyimpanan pangan dan aset pendukung lainnya; g. Memiliki jejaring pemasaran; h. Tidak sedang menerima bantuan lain yang sejenis dari Kementerian Pertanian pada tahun yang sama; i. Sanggup memasok bahan pangan secara berkelanjutan minimal ke 2 (dua) TTI yang dinyatakan dalam kontrak kerjasama; j. Sanggup menjaga kualitas pasokan bahan pangan secara kontinyu; k. Bertanggung jawab terha-

dap pelaksanaan kegiatan dan keuangan; l. Sanggup membuat pembukuan dan pelaporan secara tertib dan periodik.

Memenuhi persyaratan berupa kepemilikan mesin penggilingan pada waktu dilakukan verifikasi, Tri Astono menunjukkan mesin penggilingan padi (rice milling unit) milik Kelompok Tani Kemiri Rejo.

Tri Astono juga diminta untuk melengkapi dokumen persyaratan verifikasi sebagai pelaksana kegiatan PUPM tahun 2016. “Bahwa dokumen yang digunakan Tri Astono untuk melengkapi lampiran pelaksana kegiatan PUPM tahun 2016 tersebut terdapat perbuatan yang tidak benar,” jelas jaksa.

Tri Astono diketahui menggunakan surat fotokopi SK Kepala Desa Nomor : 09/02/XI/ 2006 tanggal 19 Nopember 2006 tentang Pengukuhan Gapoktan Maju Tani Desa Plumbon Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, tertanda tangan Sudarti (Kepala Desa Plumbon Tahun 2006). Surat fotokopi Lampiran susunan pengurus Gapoktan Maju Tani itu diketahui fiktif dan tidak terdaftar di Dinas Pertanian Kabupaten Semarang.

Tri Astono diduga membuat sendiri Berita Acara Perubahan Pengurus Gapoktan Maju Tani tanpa musyawarah dengan pengurus kelompok Tani. Ia juga membuat sendiri penetapan AD /ART Gapoktan Maju Tani Desa Plumbon Kec. Suruh Kab. Semarang tanpa musyawarah dengan pengurus kelompok Tani.

Adapun susunan pengurus gapoktan Maju Tani berdasarkan SK Kepala Desa Nomor : 09/02/ XI/ 2006 tanggal 19 Nopember 2006 tentang Pengukuhan Gapoktan Maju Tani Desa Plumbon Kec. Suruh Kab. Semarang : Ketua BUdiyono, Bendahara Sugiono dan Sekretaris Sulimin.

Tris Astono lalu merubah susu(Berita terkait di Hal. 20)

Tabloid

LAPORAN UTAMA

Tabloid INFOPlus No. 16 | 25 November-7 Desember 2019

INFOPlus

Tajam dan Faktual

Tabloid INFOPlus No. 16 | 25 November-7 Desember 2019

HALAMAN

13

Mencari Untung di Program Sertifikat Massal

K

ENDAL - Program Sertifikat Tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2017 di Desa Sidomukti, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal bermasalah dan diduga dikorupsi. Perkara korupsi itu menyeret Markumiti, Paryono dan Sugiyanto. Mereka kini diadili di Pengadilan Tipikor Semarang.

Paryono dan Markumiati, ketua serta sekretaris panitia PTSL. Keduanya merupakan perangkat Desa Sidomukti dan menjabat Kepala Dusun. Sementara Sugiyanto, selaku Kepala Desa Sidomukti berdasarkan Keputusan Bupati Kendal Nomor: 141/082/2013 tanggal 11 November 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahap III Kabupaten Kendal Tahun 2013.

Kasus bermula saat Pemerintah Desa Sidomukti, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal melaksanakan PTSL pada tahun 2017. PTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa.

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Tiga terdakwa perkara korupsi program PTSL di Kendal.

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 25/SKB/V/2017 gi dengan menerbitkan peraturan gal 10 Februari 2017 sampai tangtanggal 22 Mei 2017, Menteri Da- yang bertentangan dengan peratur- gal 31 Desember 2017 sebesar Rp lam Negeri Nomor: 590-3167A an di atasnya. Yakni Peraturan Desa 650 ribu untuk setiap bidang tanah Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017, Nomor 1 tahun 2017 tanggal 10 Feb- kepada 350 pemohon. Hasil pungdan Menteri Desa, Pembangunan ruari 2017 tentang Biaya Pendamp- utan itu, mendapatkan uang kesDaerah Tertinggal dan Transmigra- ingan Pelaksanaan Program Serti- eluruhan sebesar Rp 231.250.000.

Pungutan itu diakui mantan si Nomor: 34 Tahun 2017 tanggal fikat Tanah melalui PTSL Tahun 2017.

Peraturan Kepala Desa Sidomukti Camat Weleri, Marwoto. Ia diduga 22 Mei 2017, ditentukan mengenai besaran biaya yang ditentukan Rp Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 10 terlibat karena akan mendapat jaFebruari 2017 tentang Penggunaan tah Rp 250 ribu per pemohon dari 150 ribu setiap bidang tanah.

Namun atas program itu, ke- Dana Pendampingan Pelaksanaan pengurusannya selaku Pejabat tiganya didakwa telah memaksa Program Sertifikat Tanah melalui Pembuat Akta Tanah (PPAT).

“Saya tahu ada pungutan soal warga masyarakat supaya memba- PTSL Tahun 2017. Keputusan Kepayar uang sebesar Rp 650 ribu seti- la Desa Sidomukti Nomor 1 Tahun PTSL itu, Rp 650 ribu. Tahu dari ap bidang tanah. Kaur Umum Desa 2017 tanggal 10 Februari 2017 ten- Kades. Ada laporan tertulisnya,” Sidomukti Jasmani menjelaskan, tang Pembentukan Panitia Pelak- kata Marwoto yang kini menjabat panitia dan pemohon sepakat ada sanaan Program Sertifikat Tanah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupungutan biaya Rp 650 ribu. Uang, melalui PTSL Tahun 2017.

Sugiyanto kemudian memer- paten Kendal itu. untuk biaya pemberkasan dan jaDengan alasan untuk Marwoto ga-jaga sebesar Rp 250 ribu, mem- intahkan Paryono selaku Ketua Panitia dan Markuti selaku BendaS.E. bin Soejadi selaku Pejabat Pembeli materai Rp 6 ribu sebanyak 10 lembar, beli 4 patok batas Rp 100 hara Panitia dalam program yang buat Akta Tanah (PPAT) sekaligus ribu, map Rp 15 ribu, dan biaya so- sehari-hari melaksanakan tugas Camat Weleri, Sugiyanto selaku sebagai Kepala Dusun Pakis dan Kades Sidomukti menerima uang sialisasi dan rapat-rapat lainnya. keseluruhan sebesar Rp 102,5 juta.

“Tidak ada yang keberatan,” kata Krajan di Desa Sidomukti.

Uang diserahkan dia pada 13 Markumiati selaku N o ve m b e r No. Peruntukan Jumlah Bendahara Panitia lalu saat dan sepengetahuan diperiksa 1. Pengadaan materai Rp. 60.000.00 Paryono selaku Ketdi Penga2. Pengadaan patok batas Rp. 100.000.00 ua Panitia. Dengan dilan Tipikor mengingat kekua3. Biaya map/foto copy Rp. 15.000.00 Semarang. saan atau kewenan“Kese4. Biaya sosialisasi dan rapat-rapat Rp. 50.000.00 gan yang berpakatannhubungan dengan 5. Biaya pemberkasan Rp. 175.000.00 ya begitu. jabatan dari SugiNanti pani6. Lain-lain (Penerbitan Akta Pejabat Pembuat Rp. 250.000.00 yanto selaku Kepala tia nggak Akta Tanah (PPAT) Desa Sidomukti. perlu terima Rinciannya, pada honor, tapi Tabel Korupsi PTSL Kendal Selasa 31 Oktober cukup dialo2017, sebesar Rp 54 kasikan dari juta, Selasa 19 Desember 2017 sebesisa dana pemberkasan yang ada,” Camat Tahu Ada Pungutan sar Rp 48,5 juta. Marwoto mengaku tandasnya.

Pemungutan terjadi pada tangtak menerima pemberian uang hasil Kebijakan pungutan itu diimban-

pungutan PTSL. Ia mengakui, atas pungutan itu timbul masalah hukum hingga akhirnya dikembalikan.

Sugiyanto selaku Kades Sido­ mukti kemudian menitipkan kembali keseluruhan uang tersebut kepada Markumiati selaku Bendahara Panitia. Rinciannya pada Jumat 5 Januari 2018, sebesar Rp 52,5 juta, dan Senin tanggal 29 Januari 2018 sebesar Rp 49,5 juta, pada Selasa 20 Maret 2018 sebesar Rp 500 ribu.

Setelah kasusnya terungkap, Markumiati atas perintah dari Sugiyanto dan Paryono lalu mengembalikan uang tersebut kepada 350 warga masyarakat peserta program PTSL. Seluruhnya sebesar Rp 87,5 juta karena program tersebut tidak membutuhkan biaya penerbitan akta untuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Rinciannya, Sabtu 6 Januari 2018 sebesar Rp 52,5 juta, Selasa 30 Januari 2018 sebesar Rp 35 juta.

“Saya tahu ada pengembalian Rp 250 ribu ke pemohon. Laporan Pak Kades. (saat laporan) Ada saksi Eko Basuki, staf kecamatan,” kata Marwoto.

Penyidik Kepolisian Resor Kendal telah melakukan penyidikan perkara tersebut sejak Jumat tanggal 26 Januari 2018 dan melakukan penyitaan barang bukti diantaranya berupa uang dari terdakwa Markumiati keseluruhan sebesar Rp 12.780.000. Sebesar Rp 12,280 juta pada Selasa tanggal 6 Maret 2018 dan Rp 500 ribu pada Kamis 24 Mei 2018.

Sugiyanto, Paryono dan Markumiati bersama-sama telah menggunakan uang tersebut sesuai peruntukannya sebesar Rp 73.672.900. Di

antaranya pengadaan materai, pengadaan patok batas, biaya map/foto copy, biaya sosialisasi dan rapat-rapat, dan biaya pemberkasan.

Sedangkan sisanya sebesar Rp 70.077.100 digunakan tidak sesuai peruntukannya. Diantaranya untuk membayar honor panitia program PTSL tersebut yang tidak dianggarkan dalam Perdes Nomor 1 tahun 2017 tanggal 10 Februari 2017, Peraturan Kepala Desa Sidomukti Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 10 Februari 2017 sebesar Rp 37.150.000.

Sugiyanto selaku Kades Sidomukti telah menguasai uang sebesar Rp 12, 780 juta. Penyidik Kepolisian Resor Kendal telah melakukan penyitaan terhadap uang tersebut.

Paryono selaku Ketua Panitia masih menguasai uang sebesar Rp 17, 555 juta.Sedangkan Markumiati selaku Bendahara Panitia masih menguasai uang sebesar Rp 2,592.

Perbuatan terdakwa Sugiyanto, Paryono dan Markumiati dalam pelaksanaan Program Sertifikat Tanah melalui PTSL Tahun 2017 di Desa Sidomukti, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal dinilai tidak sesuai dengan ketentuan. Hal itu diperkuat dengan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Kendal Nomor: 356/318/ Insp tanggal 10 Desember 2018 perihal Perhitungan Penggunaan Dana Pendamping Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap.

“Dijerat Pasal 12 huruf e jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20/ 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” kata jaksa. (tim)

14

HUKUM

Tabloid INFOPlus No. 16 | 25 November-7 Desember 2019

Hakim Adhoc PHI Semarang “Mbolos”

DR. Jumiarti, SH., M.Hum.

S

Subronto, SH., MH. DR. Hj Resy Desiva Sugiyanto, SH., Nasution, SH., MH. MH.

EMARANG - Empat hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Semarang pada Pengadilan Negeri (PN) Semarang kepergok membolos. Seluruh hakim adhoc PHI itu diketahui kompak tidak masuk kerja tanpa alasan jelas di hari kerja.

Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Semarang, Sri Sutatiek memergoki hal itu saat inspeksi mendadak (Sidak) di kantor PHI Semarang dan Pengadilan Tipikor Semarang, 13 November lalu. Sri Sutatiek meminta mereka dijatuhi teguran.

“Hakim adhoc PHI Semarang tidak ada.

Ini temuan dan kami sudah sampaikan ke Ketua dan Wakil Ketua PN Semarang

untuk ditegur,” kata Sri Sutatiek.

Para hakim adhoc PN Semarang seharusnya mengikuti aturan kerja sebagai hakim. “Karena mereka sudah teken kontrak sebagai hakim. Jadi harus mengikuti regulasi dan aturan di PN Semarang,” kata dia.

“Teguran. Pertama teguran dulu.

Bagaimana kok jam sekian (kerja). Jadi ada atau tidak sidang, kewajiban hakim adhoc PHI, adhoc Tipikor (saat jam kerja) harus ada di kantor pengadilan,” tegasnya.

Panitera Muda PHI Semarang pada PN Semarang, Hening Tyas dikonfirmasi mengakui, hal itu. Keempat hakim itu

yakni, Dr Jumiarti SH Mhum, Subronto SH MH, Dr Hj Resy Desifa Nasution SH MH dan Sugiyanto SH MH. “Untuk Pak Sugiyanto dia izin, tes hakim ke MA. Mereka hakim adhoc PHI Semarang,” ungkapnya.

Ketua PN Semarang, Sutaji menegaskan, pihaknya akan bertindak menyikapi masalah itu. “Pasti kami beri tindakan.

Kami ukur tingkat kesalahnmya. Ada 4 orang hakim. Dari PHI semua. Satu orang izin ke Jakarta. Yang mbolos hanya 3 hakim. Kami akan berikan pembinaan dan teguran,” kata Sutaji berharap hakim lain tak membolos.

Tak Ideal Ketidakideal jumlah hakim dan Panitera Pengganti (PP) juga terjadi di lingkungan PN Semarang. PN Semarang merupakan pengadilan Klas 1 A Khusus dan membawahi tiga badan peradilan.

Yakni Pengadilan Niaga, PHI dan Pengadilan Tipikor. Jumlah perkaranya cukup tinggi.

Kondisi itu dikhawatirkan mempengaruhi kualitas pemeriksaan perkara. Sri Sutatiek mengatakan, hingga awal No(Berita terkait di Hal. 19)

n Klaim Miliki Aset di Semarang

Pemkab Tegal Digugat ke Pengadilan SEMARANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tegal digugat ke Pengadilan Negeri (PN) Semarang karena dituding menyerobot lahan seorang warga di Kota Semarang. Pemkab Tegal diduga mengklaim dan memasang papan pengumuman yang menyatakan sebagai pemilik lahan di Jalan Barata Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang itu.

Gugatan diajukan Aisyah Sadeli, warga Jalan Abdulrahman Saleh No. 435 RT. 06 RW. 04 Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang.

Lewat tim kuasa hukumnya Ace Wahyudin, Susilowati, Ahmad Fauzan dan Hanggara Satriatama. Selain Pemkab Tegal, Kantor Pertanahan Kota Semarang turut diajukan selaku Turut Tergugat.

“Perkara gugatannya teregister nomor 551/Pdt.G/ 2019/ PN.Smg,” kata Panmud Perdata PN Semarang, Heru Sungkowo, belum lama ini.

Ketua pengadilan telah menetapkan majelis hakim pemeriksanya, yakni CH Retno Damayanti (ketua), Ari Widodo dan Joko Saptono (anggota). Sidang perdana pemeriksaan perkaranya dijadwal-

kan digelar, 3 Desember mendatang.

Informasi yang dihimpun INFOPlus menyebutkan, Aisyah mengklaim pemilik sah atas tanah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No 477. Hal itu sesuai gambar situasi No. 4204/1990 Tanggal 04-7-1990 seluas ± 320 m2 di Jalan Barata Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.

Ia mengaku perolehannya didasarkan jual beli sebagaimana Akta Jual Beli No.10/SS/02/JB/I/1992 tanggal 13 Januari 1992 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Fransisca Eka Sumarningsih.

Sebelum jual beli itu, Aisyah mengaku telah mengecek status tanah ke Kantor Pertanahan Kota Semarang. Hasilnya pada sertifikat miliknya telah diberi keterangan “telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan Kodia Semarang” tertanggal 21-9-1998.

Aisyah kaget setelah mengetahui Pemkab Tegal mengklaim sebagai pemilik lahan. Pemkab bahkan memasang papan bertuliskan “Tanah Milik Pemkab Tegal Sertifikat No : HP.108/Tmblng/00

LUAS : 816 M2”. Aisyah mengaku tahu hal itu saat akan membangun rumah kost di sana.

Atas hal itu permohonan penyelesaian tanah diajukannya Kantor Pertanahan pada tanggal 3 Oktober 2018. Hasilnya ditindaklanjuti dengan memanggil para pihak untuk mediasi.

Dari mediasi yang dilakukan diketahui bahwa kepemilikan Pemkab Tegal berdasarkan Sertifikat HP. 20/Tembalang seluas 816 m2 atas nama Pemkab Tegal berada di Tegal. Hal itu diduga berbeda dengan yang tertulis di papan yang dipasang yang mendasarkan HP.108/Tmblng/00 luas : 816 M2”.

Penggugat menuding Pemkab Tegal telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan dirugikan. Secara materiil ia menilai dirugikan Rp 1 miliar dan secara immateriil Rp 200 juta. “Menyatakan sebagai hukum sertifikat HP No. 20/Tembalang seluas 816 M2 atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal adalah tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum,” sebutnya dalam petitum gugatannya. (far)

Polisi Gadungan Setubuhi Bocah SEMARANG - Seorang polisi gadungan diadili atas perkara dugaan persetubuhan terhadap anak di bawah umur dan perampasan. Pelaku, Saiful Mujib bin Moh Sayuti (27), warga Perumahan Leyangan Indah Rt 03/10, Kelurahan Leyangan Kec Ungaran Timur Kab Semarang, dan Jalan Tanggul asri Kel Pedurungan Kidul Kodya Semarang.

Penjual burung, lulusan SMA itu ditangkap, ditahan di Rutan, sejak tanggal 22 Agustus 2019 dan kini diadili di Pengadilan Negeri (PN) Semarang.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, perkara diajukan Jaksa Penuntut Umum, Titis Sulistiasari.

“Kasus terjadi Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 07.00 WIB di sebuah lahan kosong di perumahan Victoria Residence Meteseh Tembalang Kota Semarang,” kata jaksa di surat dakwaannya.

Bermula, Saiful melewati jalan di dekat Penampungan air PDAM Meteseh dan bertemu korban, sebut saja Bunga, berusia 16 tahun 7 bulan. Saiful menegur dan mengatakan seorang anggota Polri. Menakuti, berdalih bermain dan foto-foto di Penampungan Air PDAM sebagai perbuatan melanggar hukum dan bisa dipenjara.

Ia membohongi, dengan mengaku pernah menangkap 2 orang yang akhirnya dihukum.

Saiful mengancam akan membawanya ke Polsek Tembalang. Saiful menawari korban, masalahnya diselesaikan cepat. Korban yang takut, hanya diam.

Saiful lalu meminta HP milik korban dan menyuruhnya naik ke atas motor Vario H 5875 DS miliknya serta membawanya ke perumahan Victoria Residence. Di lahan kosong, pelaku menarik dan membawa korban ke semak-semak.

Kepada korban, pelaku meminta menuruti kemauannya agar kasusnya tak diproses. Korban yang ketakutan hanya menuruti kemauan pelaku.

Puas menyetubuhi, korban diboncengkan ke Halte BRT di Meteseh dan meninggalkannya di sana.

Ia berbohong, akan membuatkan surat pernyataan agar korban tidak mengulangi perbuatannya.

Di jalan, HP korban yang bawa pelaku berbunyi. “Kowe lek balik. Kowe sido balik kampung ora”, demikian isi pesan pendeknya. Pelaku lalu membalas pesan itu “Jemput di halte bundaran, ini HP saya rampas...anak lo di halte !!!..Bay “.

Sekira 15 menit kemudian korban dijemput saksi Amida. Kepadanya korban menjelaskan peristiwa yang dialaminya. Keduanya sempat mencari pelaku di sekitar perumahan Victoria Residence namun tidak menemukan sampai akhirnya pergi ke RSUD Wongsonegoro Semarang.

Berdasarkan Visum et Repertum disimpulkan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek baru pada selaput dara dan luka memar pada area kemaluan. Saiful yang kemudian ditangkap polisi, diproses dan dijerat primair dijerat, dengan UU Perlindungan Anak serta perampasan.

“Perkara atasnama Saiful Mujib diperiksa 807/ Pid.Sus/2019/PN.Smg. Sidang perdana digelar 14 November lalu,” kata Panmud Pidana pada PN Semarang, Noerma Soejatiningsih, belum lama ini. (far)

Bupati dan Sekda Blora Diperiksa SEMARANG - Bupati Blora Djoko Nugroho mengaku tak terlibat atas dugaan korupsi program inseminasi Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (Upsus Siwab) tahun 2017 dari APBN senilai Rp 7 miliar.

Djoko mengaku tak tahu perihal uang pemotongan yang diduga dilakukan anak buahnya itu.

Kepada wartawan ditemui usai diperiksa penyidik Kejati Jateng atas kasus itu, Djoko membantah mengetahui pemotongan dan bagi-bagi uangnya. “Tidak ada.

Tidak tahu saya. Itu kan dana dari provinsi langsung ke sana,” kata Djoko kepada wartawan, 6 November lalu.

Selain bupati, Sekretaris Daerah Blora Komang Gede Irawadi juga diperiksa sebagai saksi atas penyidikan tersangka mantan Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora Karsimin. Selain Karsimin, mantan Kepala Dinas Peternakan, Wahyu Agustini juga telah dijadikan tersangka dan ditahan.

Sehari sebelum diperiksa, Sekda men-

gakui, adanya bagi-bagi uang oleh Wahyu Agustini di ruang rapat Sekda. Komang Gede tahu hal itu dan hadir rapat atas perintah bupati. “Kasusnya saya tidak tahu.

Usai saya menjabat. Tanggal 5 dilantik.

Tanggal 7 ada rapat di sekda. Saya diminta datang bupati. Coba datang,” kata Komang.

Terkait pengumpulan petugas di Sekda dan penyerahan uang yang belum dibagikan, Sekda mengakui itu. “Saya melihat pada waktu itu. Ya terkejut saja.

Beliau (Wahyu Agustink) bawa uang. Jumlahnya Rp 200 juta atau Rp 300 juta. Saya tidak perhatian saja. Kok bawa duit dan mau dibagi. Saya pikir kok begini,” katanya.

Kasus dugaan korupsi program sapi bunting itu terjadi pada anggaran tahun 2017 dari APBN senilai Rp 7 miliar. Satu inseminasi dipotong Rp 5.000 sampai Rp 10 ribu hingga total pemotongan atau kerugian negara sampai Rp 2 miliar. Pemotongan dilakukan Unit Pelaksana Teknis dan diberikan ke Dinas Peternakan Blora. (far)

KRIMINAL 15

Tabloid INFOPlus No. 16 | 25 November-7 Desember 2019

Jadikan Istri PSK, Diracun Saat Hamil

S

EMARANG - Seorang suami tega meracuni istrinya yang sedang hamil 8 bulan di Bugangan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit oleh warga dan kini kondisinya mulai membaik.

Polisi yang menerima laporan dari warga langsung menangkap pelaku, yakni Agus Suwito (35) warga Jalan Citarum Selatan, Bugangan, Kota Semarang. Dia diamankan dan kini ditahan di Mapolsek Semarang Timur.

Kapolsek Semarang Timur Iptu Agil Widiyas mengatakan, motif pelaku memberi korban, yakni Pujiati 37, minuman bercampur racun tikus karena cemburu.

Korban yang tidak lain istri pelaku ini bekerja sebagai wanita pekerja seks.

“Pelaku ini tahu pekerjaan

Tersangka Agus saat diamankan di kantor polisi istrinya dan tahu siapa saja pelanggan yang biasa dilayani,” kata Agil, Jumat (8/11).

Dari pemeriksaan polisi diketahui bahwa Agus diduga menjual istrinya sebagai PSK untuk menutup utang.

“Tapi, itu hanya alasan saja sebab diduga pelaku sengaja menjual istrinya sebagai PSK karena terbebani utang.

Kemudian, pelaku menuduh

istrinya dihamili oleh pelanggan,” ujar Agil.

Sementara itu Pujiati mengaku kerap mendapat perlakuan kasar dari suaminya. Bahkan pernah diancam akan dibunuh.

Aksi memberi racun sang istri terjadi saat pelaku mencurigai istrinya memiliki hubungan istimewa dengan salah satu pelanggannya. Hal

itu pun diakui oleh korban.

Pelaku yang marah kemudian menyiapkan segelas minuman yang sudah dicampur dengan empat bungkus racun tikus. Minuman berisi racun itu diberikan pelaku kepada korban saat sedang makan.

Pelaku kemudian me­ ning­ galkan korban ketika tubuhnya beraksi setelah meminum racun tikus tersebut. Korban ditolong warga dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan.

Selang beberapa hari, Pujiati sendiri sudah melahirkan bayi perempuan. Polisi juga memberikan bantuan modal untuk membuka warung kecil-kecilan.

“Pujiati juga ingin bisa keluar dari dunia prostitusi dan ingin buka warung, tidak lagi menjadi PSK,” kata Agil. (mht)

Wanita Muda Bawa Sabu 2 Kg dari Malaysia SEMARANG - Bea Cukai Semarang menggagalkan penyelundupan sekitar 2 kg narkotika jenis sabu-sabu di Bandara Ahmad Yani Semarang.

Pelaku menyembunyikan barang haram tersebut di dalam sebuah oven microwave.

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Semarang Tjertja Karja Adil mengatakan barang haram tersebut diselundupkan oleh seorang wanita.

Wanita warga negara Indonesia tersebut merupakan penumpang pesawat AirAsia tujuan Kuala Lumpur-Semarang.

“Barang ini dibawa oleh penumpang berinisial V, berusia 18 tahun,” ujarnya, Kamis (14/11).

Adil menerangkan, pengungkapan kasus ini berawal dari kecurigaan petugas terha-

dap seorang penumpang yang baru turun dari penerbangan Kuala Lumpur-Semarang.

“Petugas kemudian me­ nge­cek penumpang tersebut dan seluruh barang bawaannya. Dari pemeriksaan x-ray ada yang aneh dengan oven yang dibawa penumpang tersebut,” bebernya.

Saat dibongkar, petugas mendapati kompartemen palsu di dalam oven microwave tersebut.

Di dalamnya terdapat 10 kantong terbungkus plastik yang diduga narkotika.

“Setelah dilakukan pengujian awal dengan alat pengidentifikasi narkotika, ternyata bungkusan itu berisi sabu-sabu,” jelasnya.

Kasus ini akhirnya diteruskan ke Badan Narkotika Nasional (BNN) Jawa Tengah untuk penanganan lebih lanjut.

Kepala BNN Jawa Tengah

PURBALINGGA - Aparat Satreskrim Polres Purbalingga mengamankan seorang pria berinisial BD (38) warga Desa Penolih, Kecamatan Kaligondang, Purbalingga.

Pasalnya ia melakukan persetubuhan terhadap anak tirinya yang masih di bawah umur.

“Tersangka merupakan bapak tiri korban.

Sedangkan anak tiri korban berinisial AAP saat ini berusia 12 tahun,” kata Kabag Operasi Polres Purbalingga Kompol Sigit Ari Wibowo.

Dalam konferensi pers, Selasa (12/11), Sigit membeberkan modus yang dilakukan pelaku. Pada malam hari, tersangka yang tinggal serumah mendatangi kamar korban.

“Kemudian ia menyuruh anak tirinya yang sedang tidur untuk membuka baju kemudian dilakukan persetubuhan,” sebutnya.

Walaupun sempat menolak namun karena takut korban menuruti kemauan ayah tirinya.

“Dari hasil pemeriksaan tersangka mengaku sudah melakukan persetubuhan terhadap anak tirinya sejak tahun 2016. Tersangka mengaku tidak ingat berapa kali ia telah melakukan aksinya,” jelasnya.

Dijelaskan Kabagops, kasus ini terungkap berawal saat korban bercerita kepada teman seko(Berita terkait di Hal. 20)

Tersangka V saat diamankan oleh aparat Brigjen Pol. Benny Gunawan menjelaskan bahwa pelaku adalah kurir yang membawa sabu-sabu dari Malaysia ke Indonesia.

Berdasarkan pemeriksaan sementara, kata dia, pelaku mengaku diperintah oleh seorang warga negara Indonesia di Malaysia untuk membawa barang itu.

“Kalau berhasil mengan-

tar barang itu, dijanjikan upah Rp20 juta,” jelasnya.

Saat ini, lanjut dia, petugas masih menelusuri orang yang memerintah V untuk membawa sabu-sabu itu ke Indonesia.

“Sabu-sabu dengan berat total 2,07 kg tersebut rencananya akan dibawa ke Jawa Timur dengan melalui jalur darat,” tandasnya. (mht)

Aksi Dua Begal Akhirnya Berakhir PEKALONGAN - Satreskrim Polres Pekalongan telah berhasil meringkus dua kawanan begal yang nekat menedang korban dari sepeda motornya hingga terjatuh yang kerap meresahkan masyarakat, Senin (4/11).

Adapun kedua pelaku begal yang berhasil di tangkap dan diamankan polisi diantaranya Alawi Alias Toreto (22) dan Hofururrohim, (30). Keduanya merupakan warga Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan.

Kronologis kejadian menurut laporan korban, saat itu Selasa (17/9) sekitar pukul 19.00 WIB. Korban sedang mengendarai montornya sendirian dari arah barat (jembatan Surobayan) menuju arah timur (Desa Podo) hendak pulang kerumah.

Setubuhi Anak Tiri Sejak 2016

Saat itu korban menaruh 1 buah Handpone merk OPPO A37 berikut silikon HP warna hitam yang didalamnya ada uang tunai Rp300 ribu di bagasi motor miliknya.

Sesampainya di jalan raya bebekan tiba-tiba dari arah kiri ada dua orang pelaku berboncengan mengendarai sepeda motor memepetnya. Dan salah satu pelaku yang membonceng kendaraan tersebut menendang stang sepeda motor korban hingga kehilangan keseimbangan dan akhirnya menabrak pembatas jalan hingga terjatuh.

Saat terjatuh, pelaku kemudian mengambil pisau dan menodongkan ke korban. Dan saat itulah kedua pelaku mengambil Handphone serta uang milik korban yang diletakkan di

dalam bagasi motornya.

Akibat kejadian tersebut korban mengalami luka lecet-lecet di tangan kanan, pegelangan tangan kanan dan kiri kesleo serta sepeda motor miliknya rusak. Hingga akhirnya korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

Kapolres Pekalongan AKBP Aris Tri Yunarko melalui Kasubbag Humas Iptu Akrom mengatakan, dari penyelidikan yang dilakukan, pihaknya mendapatkan informasi keberadaan pelaku.

“Kedua pelaku memiliki peran masing-masing. Untuk Alawi Alias Tureto dia yang mengambil HP dan menendang korban hingga jatuh. Sementara Hofururrohim berperan sebagai joki motor,” tandasnya. (mht)

Napi LP Kedungpane Masih Bisa Kendalikan Narkoba SEMARANG - Narapidana Lapas Kelas 1 A Kedungpane, Semarang FSA diketahui masih leluasa mengendalikan peredaran narkoba.

Bahkan FSA mampu mengendalikan 317 gram narkoba jenis sabu meski berada dibalik jeruji penjara.

Temuan ini terungkap saat Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan BNNK Kendal mengamankan dua tersangka pengedar narkotika jenis sabu.

“Awalnya kita menangkap tersangka SGT yang bertindak sebagai kurir narkoba,” ujar Kepala BNNP Jawa Tengah Brigjen Pol Benny Gunawan, Rabu (13/11).

Tersangka SGT, jelas Benny, ditangkap di Perumahan Rahayu Indah Bandengan, kabupaten Kendal. Saat itu didapati adanya sebuah kendaraan yang diduga sebagai alat transportasi peredaran narkoba.

“Tim satgas kemudian melakukan penggeledahan dan benar saja ada barang bukti sabu yang berhasil diamankan,” jelasnya.

Barang bukti yang diamankan berupa tiga bungkus sabu seberat 300 gram, tiga bungkus kecil sabu seberat 17 gram, satu timbangan digital, satu unit mobil Daihatsu Xenia dan dua buah HP. “Ada beberapa yang sudah dijadikan paketan dan harga satu gramnya sekitar Rp2juta,” bebernya.

Tersangka SGT, mengaku, sudah dua kali (Berita terkait di Hal. 19)

16

KISAH-KU

“Rubrik Kisah-Ku disarikan dari kisah nyata”

Tabloid INFOPlus No. 16 | 25 November-7 Desember 2019

Menikmati

Aku Persetubuhan Itu

M

ENJADI Budak Cinta atau istilah sekarang Bucin, membuat seseorang mengabaikan rasionalitasnya. Abai dengan orang lain, bahkan masa depannya sendiri.

Sebagaimana Kisahku kali ini, menceritakan seorang dara 16 tahun, yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas.

Sebut saja namanya Tia, warga Ketileng, Kota Semarang. Tia, siswi SMAN di Kota Semarang.

Gara-gara menjadi budak cinta, ia menjadi korban persetubuhan pacarnya sendiri.

Tia mengakui persetubuhan itu ia alami sebanyak 4 kali. Pertama kali terjadi pada hari Jum’at tanggal 26 Agustus 2016 sekira pukul 21.00 Wib, di dalam kamar Hotel Alaska Kopeng Kabupaten Semarang.

Kedua kalinya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 03.00 WIB. Ketiga kalinya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 23.30 WIB, di dalam kamar yang sama di Kopeng. Keempat persetubuhan terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekitar pukul 21.00 WIB di dalam wilayah Bandungan Kabupaten Semarang.

Persetubuhan, aku lakukan dengan pacarku sendiri. Sebut saja Didit, 19 tahun, yang tinggal di daerah Wonodri Krajan Kota Semarang.

Aku memang mengenal Didit sudah 2 tahun terakhir. Hubunganku dengannya adalah sepasang kekasih.

Awalnya aku berkenalan dengan didit dari teman SMP nya. Sejak perkenalan itu, kami mulai sering komunikasi hingga akhirnya berpacaran pada tanggal 28 Agustus 2014.

Kisah-Ku berawal dari sini. Dalam rangka merayakan hari jadian kami yang kedua tahun, pada Rabu tanggal 24 Agustus 2016, aku membuat janji dengan Didit untuk ketemuan. Jum’at tanggal 26 Agustus 2016, Didit akan menjemputku di sekolah.

Kami berencana pergi selama 3 hari ke luar kota. Membawa tas biru tua, coklat, hitam motif kotak kotak yang berisi jaket jean biru muda putih. Sepotong celana panjang jean biru, sepotong kerudung biru, sepotong kaos lengan panjang putih motif garis garis hitam. Serta sepotong celana dalam merah muda motif bunga bunga, dan buah BH hitam dan merah tua aku bergegas ke sekolah.

Sore itu, Jum’at 26 Agustus 2016 sekitar pukul 15.00 WIB, aku sudah menunggu Didit di depan sekolahanku di daerah Tembalang.

Sekitar pukul 16.00 WIB, Didit tiba menghampriku.

Dengan mengendarai motor Revonya, Didit langsung mengajakku menuju ke Yogyakarta. Dan sekitar pukul 18.00 WIB, kami sampai di Kopeng.

Di tengah perjalanan, HP ku berdering, muncul pesan WA masuk. Ayahku menghubungi dan memintaku untuk pulang.

Maklum saja, aku membohongi keluarga dengan alasan ikut kemah Pramuka.

Dalam perjalanan pulang sampai di Ungaran Kabupaten Semarang, aku merasa takut untuk pulang. Aku meminta Didit untuk melanjutkan perjalanan, dan kembali ke Kopeng.

Sekitar pukul 21.00 WIB, Didit mengajakku menginap di Hotel Alaska Kopeng Kabupaten Semarang. Di dalam kamar Hotel Alaska, kami bermalam berdua. Kala itu aku disetubuhi Didit kali.

Kemauanku itu bukan tanpa sebab. Aku percaya, Didit sangat mencintaiku. Tak hanya itu, sebelum kami bersetubuh, Didit pernah mengatakan akan bertanggungjawab dan akan menikahiku di kemudian hari.

Didit juga meyakinkanku kalau ia benar-benar sayang dan menyatakan cintanya kepadaku. Ia menyatakan ingin memilikiku seutuhnya dengan menikahi kemudian.

Kata-kata manis Didit dan suasana malam yang sepi dan dingin menjadikan gejolak asmara kami membara. Di sela kami berbincang, Didit mulai menciumi bibirku. Secara perlahan, ia membuka baju dan celananya.

Kulihat, Didit juga melepas kancing celanaku. Dengan terus mencium bibir dan meremas kedua payudaraku yang mulai mengeras, ia memainkan jarinya di vaginaku. Aku semakin terkejut saat ia memasukkan dua jarinya ke dalam vaginaku.

Entah setan apa yang merasukiku, akupun hanyaa menuruti ketika Didit menyuruhku mengulum penisnya. Sebagai timbal baliknya, Didit menciumi vagina. Kurasakan kenikamatan luar biasa malam itu.

Puncaknya, Didit memasukkan penisnya ke dalam vaginaku dan perlahan menggerakkan pantatnya turun-naik hingga akan mengeluarkan sperma. Sebelum itu, ia lebih dulu mengeluarkan penisnya dari dalam vagina dan mengeluarkan spermanya di atas

perutku.

Persetubuhan pertama dan kali pertamanya ku alamai aku lalui. Masih dalam keadaan tidak berpakaian atau telanjang, Didit terus mencium bibir dan kembali meremas kedua payudaraku.

Dengan tangannya, ia memainkan jarinya di vaginaku dan memasukkan jarinya ke dalam vaginaku. Akupun hanya menurut saja, ketika Didit memintaku mengulum penisnya. Memasukkan penisnya ke dalam punyaku dan menggerakkannya turun-naik hingga akan mengeluarkan sperma. Crottt....

Didit mengeluarkan penis dan spermanya tepat di dalam mulutku.

Hari itu, kami jalani kehidupan bersama.

Makan, mandi dan jalan-jalan bersama. Hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekira pukul 23.00 WIB, setelah selesai jalan-jalan dari Yogyakarta, kami kembali menginap di Hotel Alaska Kopeng.

Tidak berapa lama setelah sampai di dalam kamar di Hotel Alaska, Didit kembali membuatkan tak berdaya. Dengan rapusnya, ia mencium bibir dan membuka baju dan celananya. Tak lupa, ia juga melepas kancing celanaku.

(Berita terkait di Hal. 19)

TIPS

Membuat Kekasih Ingin Berduaan dengan Anda (untuk Pria) SEBELUM mengundang kekasih ke rumah Anda, Anda berdua harus sudah memiliki hubungan yang langgeng dan sehat. Berusaha bersama-sama dalam menciptakan hubungan yang stabil akan membuat pertemuan di tempat apa pun, baik di rumah Anda maupun di tempat lain, akan terasa lebih nyaman. Berusahalah untuk menciptakan hubungan terbaik yang bisa Anda dapatkan untuk meningkatkan kualitas waktu Anda dan pasangan Anda ketika bersama-sama di tempat mana pun Anda akan bertemu.

Meningkatkan Kualitas Hubungan 1. Eksplorasi dan ceritakan minat Anda. Menemukan minat yang sama adalah cara yang bagus untuk menciptakan ikatan yang lebih kuat antara Anda dan sang kekasih.

2. Rencanakan aktivitas yang mungkin disukai kekasih Anda. Bicaralah kepadanya dan pelajari minat apa yang ia miliki dan aktivitas apa yang ia sukai. Setelah Anda mengetahui apa yang ia sukai,

3.

4.

rencanakan beberapa hal untuk dilakukan bersamanya.

Latihlah komunikasi terbuka. Mengomunikasikan kebutuhan Anda secara terbuka dan jujur, atau mendiskusikan apa yang pasangan Anda butuhkan adalah bagian yang diperlukan untuk menciptakan hubungan yang baik.

Habiskan jumlah waktu yang tepat bersama-sama. Di mana pun Anda berdua bertemu, Anda dan kekasih harus berusaha mencari jumlah waktu untuk dihabiskan bersama-sama. Setiap pasangan memiliki jumlah waktu tertentu yang bisa dihabiskan bersama.

Menjaga Hubungan 1. Pastikan hubungan Anda sehat.

Ada tanda-tanda dalam semua hubungan yang bisa mengindikasikan bahwa hubungan tersebut sehat. Jika Anda melihat adanya tanda-tanda yang mengindikasikan

2.

3.

bahwa hubungan Anda tidak sehat, berusahalah untuk memperbaiki aspek-aspek tersebut atau pertimbangkan untuk memutuskan hubungan.

Hargailah diri Anda dan pasangan Anda. Ingatlah bahwa Anda berdua adalah individu-individu dengan kebutuhan dan keinginannya sendiri yang harus dihargai. Jangan pernah merendahkan sesuatu yang dibutuhkan atau diinginkan kekasih Anda.

Tangani segala masalah saat menyadarinya. Mengabaikan segala masalah dalam sebuah hubungan akan memperparahnya. Saat Anda merasa waktunya tepat, berusahalah sebaik mungkin untuk mengatasi masalah yang akan ada dalam hubungan Anda secara terbuka dan adil.

Mengundang Kekasih ke Rumah 1. Pastikan Anda memberi tahu siapa

2.

3.

4.

pun yang tinggal bersama Anda.

Sama seperti mengundang seseorang ke dalam rumah, Anda harus membuat orang-orang di sekitar Anda mengetahuinya.

Rencanakan aktivitas saat kekasih Anda berkunjung. Hal ini akan ditentukan oleh apa yang Anda dan kekasih Anda sukai saat sedang berduaan. Buatlah kunjungan tersebut menyenangkan dengan melakukan hal-hal yang Anda berdua sukai.

Undanglah kekasih Anda ke rumah Anda. Saat Anda merasa sudah pantas dan Anda sudah memiliki hubungan yang baik dengan si dia, Anda bisa mengundangnya ke rumah Anda. Biarkan ia mengetahui kapan dan apa yang Anda rencanakan.

Bersihkan rumah Anda. Kesan pertama sangat berpengaruh dan memiliki rumah yang kotor atau berantakan bisa membuat tamu baru merasa tidak nyaman.

PERISTIWA 17

Tabloid INFOPlus No. 16 | 25 November-7 Desember 2019

Pak Kades Tewas Usai Indehoy dengan Tetangga

G

ROBOGAN - Kepala Desa Sugihan, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Kaswadi, 62, ditemukan tewas di dalam mobil.

Berdasarkan informasi, sebelum kejadian, Kaswadi mengendarai mobil bersama teman wanitanya, DR, 44, yang juga tetangganya di Desa Sugihan.

Mengendarai mobil Honda Mobilio berpelat nomor H 8940 VO, kendaraan itu melaju sedang hingga akhirnya menepi di kawasan sepi di wilayah Desa Ngraji, Kecamatan Purwodadi.

Sebelumnya, mereka berjanjian bertemu di depan rumah sakit di wilayah Kota Purwodadi, Grobogan, Sabtu (16/11) pagi sekitar pukul 09.00 WIB. Setelah itu, Kaswadi mengajak DR untuk berkeliling

kota.

Saat itu, keduanya diduga hendak berbuat mesum di dalam mobil yang terparkir di pinggir jalan. Tiba-tiba Kaswadi mendadak sesak nafas dan mengeluh kesakitan.

DR yang saat itu panik kemudian keluar mobil dan meminta pertolongan warga setempat. Saat dihampiri, nyawa Kaswadi sudah tak tertolong.

Barang bukti yang ditemukan berupa celana dalam milik Kaswadi di dalam mobil, beberapa butir pil serta uang tunai jutaan rupiah.

Kasat Reskrim Polres Grobogan, AKP Agus Supriyadi Siswanto, menyampaikan, dari hasil keterangan yang dihimpun, Kaswadi diduga hendak melakukan perzinahan di dalam mobil.

Hal ini diperkuat dengan alat bukti

yang ditemukan di lokasi kejadian. Dari hasil pemeriksaan medis tidak ditemukan adanya unsur penganiayaan pada fisik Kaswadi.

Paur Humas Polres Grobogan Aiptu Tedi Hernomo mengungkapkan, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan tim medis, tidak ditemukan bekas kekerasan atau tanda penganiayaan pada tubuh korban. Diduga, korban meninggal akibat terkena serangan jantung.

“Dimungkinkan korban meninggal karena serangan jantung. Tidak ada tanda kekerasan yang ditemukan pada tubuh korban. Jenazah korban sudah kita serahkan pada pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari pihak keluarga sudah menerimakan kejadian itu dan menolak untuk dilakukan autopsi,” tandasnya. (mht)

Innova Seruduk Truk, 3 Tewas BATANG - Tiga orang tewas dan dua luka berat setelah terjadi tabrakan antara kijang Innova dan truk tronton di jalan tol Batang-Semarang KM 346+700, Selasa (19/11).

Peristiwa nahas tersebut terjadi diduga karena sopir Innova AB 1101 EF ngantuk sehingga menabrak sebuah truk H 1836 BW. Ketiga korban tewas merupakan penumpang Kijang Innova yakni yakni Sudarmaji (55) warga Kadipaten Kidul No 26 RT 07 / RW 03 Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta, Sulastri (62) warga RT 08 / RW 02 Desa Bulurejo Kecamatan Mertoyudan, Magelang, dan Masnun (65) warga RT 01 / RW 01 Desa Mertoyudan, Magelang. Ketiga jenazah berada di RSUD

Mobil Innova yang terlibat kecelakaan di tol batang saat diamankan petugas.

Kalisari Batang.

Sementara dua yang luka berat, yakni Subadriyah (61) asal Yogyakarta dan Indro Susanto (61) warga Purworejo.

Kasat Lantas Polres Batang Batang, AKP Doddy Triantoro mengatakan, dugaan semen-

tara, pengemudi mobil inova mengantuk saat melajukan mobilnya.

“Sehingga menabrak truk bagian belakang. Kami sudah menelepon keluarga korban karena tiga korban masih berada di RSUD Kalisari Batang,’’

katanya.

Kijang Innova yang dikemudikan Farkhan Aziz, 19 warga Wirobajan, Yogyakarta, melaju dari arah barat (Jakarta) menuju ke timur (Semarang) di lajur kanan. Di tempat kejadian perkara, sopir ngantuk menabrak belakang truk tronton.

Pengemudi minibus Farkhan Azis, 19, mengatakan sebelum kejadian dia sudah merasa ngantuk saat mulai perjalanan mulai dari rest area wilayah Cirebon, Jawa Barat. ‘’Kami bersama rombongan baru saja pulang dari yayasan yatim piatu di Bogor. Sebelum kejadian, bapak yang mengemudikan mobil, kemudian saya gantikan setelah istirahat di rest area Cirebon,’’ katanya. (mht)

Densus 88 Kosek Cilacap dan Solo SOLO - Densus 88 Antiteror terus menyisir para pelaku teror. Mereka pun kembali menangkap tiga terduga teroris di kawasan Solo, Senin (18/11). Sebelumnya, Densus juga mengamankan warga Cilacap.

Usai melakukan penangkapan, Densus langsung menggeledah tiga rumah terduga teroris.

Lokasi pertama rumah milik Jamaludin di Jalan Sekar Jagat, Kampung Sidodadi RT 05 RW 01, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan. Penggeledahan dilakukan sekitar

pukul 11.00.

Ketua RW setempat Danang Prawironoto membenarkan jika rumah yang digeledah milik Jamaludin.

Jamaludin alias Jamal merupakan warga asli kawasan tersebut.

“Bermukim di sini sudah puluhan tahun. Kalau tidak salah, sekitar 1987 sudah jadi warga sini,” katanya.

Namun, Danang tidak mengetahui secara persis kenapa Jamal diamankan pihak yang berwajib. Dia hanya mendapat info kalau Jamal ditangkap ketika akan

berangkat ke masjid untuk menunaikan salat Subuh berjamaah. ”Saya malah tahunya dari warga. Ada yang laporan kalau Pak Jamal diculik,” sebutnya.

Baru kemudian sekitar pukul 10.00, ada polisi yang datang ke rumah Danang. ”Kaitannya memberi info akan melakukan penggeledahan di rumah Jamal. Saya tanya, Pak Jamalnya di mana?

Tadi anggota mengatakan sudah diamankan karena melakukan tindak pidana.

Tapi tindak pidana apa, saya

kurang jelas juga,” katanya.

Densus 88 juga menggeledah rumah Jundullah yang berada di Kampung Nayu Timur RT 04 RW 18, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari.

Selesai penggeledahan di lokasi tersebut, petugas langsung bergeser ke sebuah indekos Mama Homestay di Jalan Cakra 1, RT 03 RW 05, Kelurahan Kauman, Kecamatan Pasar Kliwon.

Tim Densus 88 menggeledah kamar indekos yang dihuni Frisnomi, 40. Sebelumnya, Frisnomi telah diciduk. (mht)

Empat Warga Jateng Tewas di Tol SUBANG - Empat warga Jawa Tengah menjadi korban tewas dalam kecelakaan di jalur tol Cipali (14/11) dini hari, sekira pukul 00.15 WIB. Kecelakaan terjadi di Km117.800 yang melibatkan bus Sinar Jaya B 7949 IS dan Bus Arimbi Jaya B 7168 CGA. Ke-empat korban tersebut, masing-masing Imam Safii, 27, warga Boyo Telu, kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan. Aris Yunianto, 37 warga Purwoharjo Rt. 01/01 Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang.

Kuntarsih, 37, warga Pantai Sari Rt. 02/01 Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, serta Salsis, 24, warga Serut Rt. 01/06 Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan.

Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko. “Benar terjadi kecelakaan di Tol Cipali arah Palimanan menuju Jakarta. Tujuh korban meninggal,” ujar Trunoyudo kepada wartawan.

Selain menyebabkan tujuh korban meningga, insiden itu juga mengakibatkan enam orang korban lainnya mengalami luka berat dan 10 luka ringan.

Korban dilarikan ke RSUD Subang, Jawa Barat. Sedangkan, perkara kecelakaan masih dilakukan penanganan oleh polisi.

Kecelakaan terjadi saat bus Sinar Jaya yang berada di jalur arah Palimanan tidak terkendali sehingga berpindah ke jalur B arah Jakarta.

Bus Sinar Jaya kemudian menabrak Bus Arimbi di jalur tersebut. Diduga sopir Sinar Jaya kurang antisipasi sehingga kendaraan tidak terkendali.

Aparat Polsek Batang Kota saat memperlihatkan barang bukti botol miras.

Amankan 410 Botol “Banyu Setan” BATANG - Selama dua pekan terakhir, jajaran Kepolisian Sektor Batang Kota berhasil mengamankan 410 botol minuman keras (miras) beragam jenis.

Kapolsek Batang Kota Polres Batang, AKP Asfauri mengungkapkan kegiatan yang digelar ini untuk menekan angka kriminalitas dan penyakit masyarakat (pekat).

Sasaran razia menyasar pada warungwarung dan tempat hiburan malam yang diindikasi menjual miras.

“Tujuannya untuk menciptakan kondu(Berita terkait di Hal. 19)

18

FOKUS

Tabloid INFOPlus No. 16 | 25 November-7 Desember 2019

Gugatan Eks Ketua dan Sekretaris PKS Semarang Prematur

S

EMARANG - Gugatan eks Ketua dan Sekretaris Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Semarang, Ari Purbono SE dan Fris Dwi Yulianto dinyatakan tidak diterima.

Putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada Selasa, tanggal 5 November 2019 lalu. Yakni oleh Abdul Wahib sebagai hakim ketua, Suranto dan Arkanu masing-masing sebagai hakim anggota.

Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Semarang pemeriksa perkaranya menyatakan, gugatan perihal pemberhentiannya dari susunan jabatan struktural DPD PKS Kota Semarang periode 2015-2020 itu prematur. Gugatan keduanya diajukan melawan DPW PKS Jawa Tengah, DPD PKS Kota Semarang serta DPP PKS. Persengketaan mengenai perselisihan berkenaan dengan kepengurusan berdasarkan Surat Keputusan Dewa Pengurus Pusat (DPP) PKS No. 208/SKEP/DPP-PKS/1437 tertanggal 23 Oktober 2015. Para Penggugat ditetapkan sebagai anggota Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) PKS Kota Semarang periode 2015-2020 masing-masing sebagai Ketua Umum (Penggugat I) dan Sekretaris Umum (Penggugat II) Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Kota Semarang berdasarkan hasil pemilihan umum internal anggota DPTD PKS Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah periode 2015-2020 (Musda Ke4).

Selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2019 Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Jawa Tengah (Tergugat) telah mengeluarkan Surat Keputusan baru No. 002/D/SKEP/ AK-PKS/V/1440 Tentang Perubahan Susunan Pengurus Partai Keadilan Sejahtera Kota Semarangperiode 2015-2020. Dalam konsiderannya didasarkan pada hasil Musyawarah Pengurus Harian DPW PKS Jawa Tengah. Atas keputusan itu, Para Penggugat diberhentikan sebagai Ketua Umum (Penggugat I) dan

Sekretaris Umum (Penggugat II) sebelum berakhirnya masa jabatan. Pemberhentian itu dinilai tanpa alasan jelas dan tindakan tidak prosedural, sewenang-wenang dan melawan hukum.

Majelis hakim dalam putusannya mempertimbangkan, berdasar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PKS, khususnya pasal 43, mengatur kewenangan DPW untuk mengarahkan, evaluasi struktur organisasi, kepengurusan dan pelaksanaan program DPD. Merancang dan memproyeksi, nominasi, promosi dan mutasi anggota.

Berdasarkan UU No. 2 /2008 sebagaimana diubah UUNo.2 /2011 tentang partai Politik, khususnya pasal 32 ayat 1 dan 2 menyebutkan: “(1). Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana dimaksud diatur di dalam AD/ ART; (2). Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.”

Berdasarkan pedoman Partai PKS Nomor 4 Tahun 2016 mengenai Perubahan atas pedoman Partai Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata Cara Penegakaan disiplin Organisasi PKS. Apabila terjadi pelanggaran terhadap AD/ART, maupun Peraturan Partai maka akan diselesaikan berjenjang melalui Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) , Majelis Qadha, sampai dengan Majelis Tahkim sebagai Mahkamah Partai.

“Penggugat telah salah memahami terkait Pedoman Partai nomor 4 Tahun 2016 mengenai Perubahan Atas Pedoman Partai nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penegakan Disiplin Organisasi PKS,” kata hakim Abdul Wahib dalam putusannya.

Penggugat menganggap telah mengajukan berkas laporan pengaduan dan permohonan kepada Majelis Tahkim (Mahkamah Partai) untuk menyelesaikan permasalahan ini secara internal. Serta memenuhi ketentu-

an UU Partai Politik, khususnya pasal 32 dan penjelasanya serta pasal 33 dimana pada ayat (1) dan (2). Yakni dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.

Sementara mekanisme yang benar sesuai dengan Pedoman Partai PKS dalam penyelesaian permasalahan internal di PKS dilakukan berjenjang mulai Badan Penegak Disiplin Organisasi, Majelis Qadha hingga Majelis Tahkim. Sehingga jelas-jelas pengaduan yang telah disampaikan tersebut salah alamat, seharusnya diajukan terlebih dahulu ke BPDO. “Karena perkara ini belum melalui tahap apapun dalam mechanism penyelesaian internal, maka sesuai dengan ketentuan pasal 32 UU Partai politik, maka Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo.

Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo mengesampingkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,” kata hakim.

PN Semarang Tak Berwenang Atas perkara sengketa antara anggota dan atau pengurus di PKS itu, majelis menilai merupakan sengketa di internal partai yang secara hukum harus tunduk pada Undang Undang Partai Politik. Disebut dalam Pasal 32 (1) UU itu, Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART. Dan dalam pasal 33 (1) penyelesaian perselisihan partai politik dapat dibawa ke Pengadilan Negeri setelah ditempuh upaya penyelesaian secara internal.

“Dan nyata perkara ini belum pernah diajukan dan di periksa serta diadili di Mahkamah Partai Keadilan Sejahtera sesuai mekanisme dan hukum acara yang berlaku di Internal PKS. Dengan demikian nyata perkara ini bukan atau belum menjadi wilayah kewenangan Pengadilan Negeri Semarang

untuk mengadilinya, tetapi masih menjadi kewenangan Mahkamah Partai Keadilan Sejahtera,” kata hakim menilai, karenanya gugatan Para Penggugat di PN Semarang sangat prematur, dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Gugatan Kabur atau Tidak Jelas Penggugat dinilai majelis telah mencampuradukkan status Para Tergugat sebagai Pengurus Partai Politik dalam hal ini sebagai Pengurus DPW PKS Jawa Tengah dan sekaligus sebagai pribadi. Hal ini nampak dari gugatannya yang memasukkan harta pribadi Para Tergugat sebagai jaminan.

“Inilah yang membuat gugatan tersebut kabur atau tidak jelas (Obscuri Libelli),” kata hakim Gugatan Prematur Diketahui PKS mempunyai aturan sendiri dalam hal penyelesaian perselisihan termasuk didalamnya adalah pemeriksaan pengaduan atas anggota atau pengurus yang diduga melanggar aturan partai. Mekanisme internal dituangkan dalam AD/ART, di antaranya perihal kewenangan majelis tahkim, serta badan penyelengara disiplin organisasi DPP bernama Badan Penegak Disiplin Organisasi disingkat BPDO. Hasil dari proses di dalam BPDO inilah yang akan direkomendasikan kepada Majelis Tahkim dan selanjutnya Majelis Tahkim menyidangkan, membuat keputusan terhadap anggota atau pengurus yang diduga melanggar aturan partai dimaksud. Kemudian keputusan Majelis Tahkim akan dijalankan oleh DPP. Sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU Partai Politik, penyelesaian perselisihan partai politik dapat dibawa ke Pengadilan Negeri setelah ditempuh upaya penyelesaian secara internal. “Bahwa nyata gugatan Para Penggugat ini terburu-buru dan sangat prematur,” kata hakim.

Mengadili. Dalam eskepsi. Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I dan II. Dalam provisi.

Menyatakan gugatan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima.

“Dalam pokok perkara. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diter(Berita terkait di Hal. 19)

SAMBUNGAN 19

Tabloid INFOPlus No. 16 | 25 November-7 Desember 2019

Match ...

(Sambungan dari Halaman 11)

ima. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.796.000,” kata majelis hakim dalam putusannya.

Akan Ajukan Kasasi Menanggapi putusan hakim, penasehat hukum pemohon Muchammad Dias Saktiawan menyatakan pihaknya sudah mengajukan surat keberatan ke Majelis Tahkim namun tidak pernah ditanggapi. Dan semestinya majelis yang berfungsi sebagai mahkamah partai itu berkewajiban menindaklanjuti surat ke Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO). Tapi hal itu juga tidak dilakukan.

“Kami berpendapat, putusan majelis hakim tidak mampu menunjukkan nilai-nilai keadilan sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Kami perlu waktu untuk berdiskusi upaya hukum kasasi,” jelas Dias.

Sementara, Ari Purbono menambahkan menempuh kasasi ke Mahkamah Agung.

“Akan kami coba kasasi,” ucapnya.

Gugatan keduanya diajukan ke Pengadilan Negeri (PN)

Semarang lewat tim kuasa hukumnya, Joko Suwarno dan Muhammad Dias Saktiawan dengan register perkara nomor 267/Pdt.G/2019/PN Smg. Dalam dalil gugatannya, Ari Purbono dan Fris Dwi Yulianto mengaku, menjadi anggota partai dan tercatat di DPD PKS Kota Semarang sejak 2004.

Menurutnya, mereka telah menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota partai.

Ari Purbono pernah menjadi anggota DPRD Kota Semarang Fraksi PKS periode 2004-2009, periode 20092014. Menjadi Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang B tahun 2009. Serta anggota DPRD Kota Semarang periode 2014-2019 dan menjadi Ketua Umum DPD PKS Kota Semarang tahun 2015-2020.

Sementara Fris Dwi Yulianto menjadi anggota DPRD Kota Semarang periode 2004-2009.

Deputi Kepeloporan Pemuda PKS Jawa Tengah periode 2006-2010, Bidang Generasi Muda dan Profesi DPW PKS Jawa Tengah Periode 20102015. Serta Sekretaris Umum DPD PKS Kota Semarang tahun 2015-2020 dan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD

Match ...

(Sambungan dari Halaman 11)

buah simalakama. Karena wasit sendiri sesungguhnya tidak ingin mengotori sepak bola Indonesia.

Direktur Wasit PSSI Efraim Ferdinand meminta kepada khalayak luas agar wasit tidak disudutkan dalam kasus match fixing ini. Karena menurutnya, wasit tidak akan melakukan hal tersebut jika tidak ada penawaran atau bahkan unsur paksaan dari pihak luar.

“Match fixing itu jangan terlalu disudutkan kepada wasit, karena itu tidak akan terjadi kecuali ada dua sampai tiga pihak yang terlibat. Jadi jangan sepenuhnya disalahkan kepada wasit.

Ini pandangan masyarakat yang keliru,” ujarnya.

PSSI pun harus bekerja keras untuk mengubah image buruk wasit lokal di mata para penggila sepak bola tanah air. Salah satu cara yang dilakukan oleh komite wasit PSSI adalah dengan memastikan integritas sang pengadil lapangan.

“Kita pun akan menjaga dan memastikan integritas mereka. Ada pakta integritas yang mereka tanda tangani sebelum kompetisi berlangsung,” ucap pria yang

akrab disapa Efran tersebut.

Efran menjelaskan bahwa keputusan wasit yang dianggap merugikan salah satu tim tidak boleh dipandang sebagai aktor di balik match fixing. “Karena wasit yang merugikan salah satu tim, belum tentu ada indikasi match fixing. Tapi kalau pandangan tim yang kalah, mereka akan berpikir ada pengaturan skor,” jelas Efran.

Wasit Indonesia yang memiliki lisensi FIFA Dwi Purba Adi Wicaksana menceritakan sedikit masalah pengaturan skor.

Wasit berusia 31 tahun tersebut mengaku tidak pernah mendapatkan tawaran dari mafia sepak bola Indonesia.

Dwi Purba menjelaskan bahwa saat ini PT Liga Indonesia Baru (LIB) telah menerapkan sistem baru agar wasit terhindar dari kasus match fixing. Kebutuhan-kebutuhan ringan wasit pun kini sudah mulai diperhatikan oleh operator liga.

Menurut wasit asal Kudus, Jawa Tengah, tersebut langkah yang dilakukan oleh PT LIB ini bisa meminimalisir adanya ketertarikan sang pengadil lapangan untuk masuk dalam lingkaran hitam di sepak bola tanah air. (ind)

Amankan ... sivitas di wilayah hukum Polsek Batang Kota,” kata AKP Asfauri Selasa (19/11).

Kata dia, dalam razia petugas menyisir beberapa lokasi diduga digunakan sebagai tempat berjualan miras. Selain itu, kegiatan ini juga untuk menekan peredaran narkotika.

Dalam operasi berhasil mengamankan 410 botol miras beberapa macam

Kota Semarang tahun 20182019.

Pada 2015, keduanya ditetapkan sebagai Anggota Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) PKS Kota Semarang Periode 2015-2020, masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum.

Keputusan berdasarkan Hasil Pemilihan Umum Internal Anggota DPTD PKS Kota Semarang periode 2015-2020 atau saat Musda Ke-4,sebagaimana Surat Keputusan (SK) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Nomor : 208/SKEP/DPP-PKS/1437 tertanggal 23 Oktober 2015.

Keduanya diangkat untuk periode 2015-2020 atau sampai dengan terselenggaranya Musda ke-5 PKS Kota Semarang selambat-lambatnya tanggal 20 Februari 2021 sebagaimana SK DPW PKS Jawa Tengah Nomor: 051/D/SKEP/ AK-PKS/V/1437 tertanggal 20 Februari 2016.

Masalah bermula pada Januari 2019, saat DPW mengundang keduanya di Kantor DPW PKS Jawa Tengah untuk hadir pada Jumat, 25 Januari 2019.

Agendanya, konsolidasi struktur sebagaimana undangan nomor : 039/D/AK-PKS/V/1440

(Sambungan dari Halaman 17)

jenis, berupa 102 botol AO ukuran besar, 35 botol AO ukuran kecil, 23 botol besar isi ciu dan 250 botol ciu ukuran kecil.

Asfauri menyebut keberhasilan tersebut berkat adanya peran serta semua komponen masyarakat dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di wilayah Kecamatan

Batang.

“Terima kasih kami sampaikan pada seluruh elemen masyarakat yang terus bersinergi menciptakan dan mewujudkan kamtibmas kondusif di Batang,” pungkasnya.

Ia menambahkan, ratusan botol miras yang berhasil disita akan dikirim ke Polres Batang untuk dimusnahkan. (mht)

tertanggal 22 Januari 2019.

Kegiatan konsolidasi struktur digelar pada intinya hanya pembacaan dan pelantikan DPTD PKS Kota Semarang periode 2015-2020. Dalam pembacaan dan pelantikan tersebut, nama Ari Purbono dan Fris Dwi Yulianto telah digantikan Suharsono sebagai Ketua Umum dan Setyawan sebagai Sekretaris Umum DPD. “Penggantian itu tanpa sepengetahuan dan pemberitahuan sebelumnya,” kata keduanya dalam dalil gugatannya.

Tindaklanjutnya, tanggal 30 Januari 2019, DPW mengeluarkan SK baru Nomor : 002/D/ SKEP/AK-PKS/V/1440 tentang perubahan susunan pengurus PKS Kota Semarang Periode tahun 2015-2020. Dalam konsideran SK itu, mendasarkan Hasil Musyawarah Pengurus Harian DPW PKS Jawa Tengah tertanggal 25 Januari 2019.

Menurut keduanya, tindakan pemberhentian dan penggantian sebelum berakhirnya masa jabatan serta tidak adanya alasan merupakan tindakan yang tidak prosedural, sewenang-wenang, dan melawan hukum.(far)

Hakim Adhoc ... vember 2019 ini, jumlah perkara pidana yang masuk dan diperiksa PN Semarang hampir 1.000 perkara.

“Perkara pidana hampir 1.000, perdata 700 perkara.

Sampai bulan November.

Gugatan 700 perkara. Permohonan 700. PHI hampir 85.

Tipikor 100. Luar biasa bebannya,” kata dia.

“Ngak ideal. Saya lihat jumlah hakim 43 orang, jumlah

(Sambungan dari Halaman 14)

PP 29 orang. Padahal jumlah PP idealnya 1/2 kali jumlah hakim. Tapi ini terbalik.

Kami sudah bolak balik usul (penambahan hakim dan PP).

Tapi tergantung yang diatas,” lanjutnya.

Sebagaimana diketahui, khusus perkara pidana umum dan pidana khusus dengan ancaman pidana tertentu, negara lewat pengadilan menunjuk advokat untuk

Napi LP ... melakukan pengambilan paketan sabu ke Jakarta dan selalu dihubungi FSA untuk mengambil barangnya.

Tiap pengambilan paketan ke Jakarta, SGT diberi upah senilai Rp2,5 juta.

“Saya sudah dua kali ini mengambil barang ke Jakarta dan tiap pengambilan dihubungi

Aku Menikmati ...

Aku yang terlentang pasrah hanya bisa menikmati saat ia mencium bibir dan meremas kedua payudaraku. Permaian jarinya di vaginaku semakin menjadikanku nafsu, seakan tak mampu membohongi diri untuk menikmati rasa itu.

Apalagi, ketika Didit menciumi dan menyedot vaginaku hingga akhirnya ia memasukkan penisnya ke dalam punyaku. Kami puas, usai hasil pompaan penis Didit dari vaginaku mengeluarkan spermanya. Itu menjadi momen persetubuhanku yanag ketiganya.

Persetubuhan yang keempat kali, kami lakukan pada Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekira jam 21.00 WIB. Didit mengajakku menginap di sebuah Hotel Kawasan Bandungan.

Di sana, ia menyetubuhiku layaknya suami isteri. Aku yang percaya dengan kata-kata Didit, seakan menyerahkan seluruh jiwa dan

mendampingi terdakwa yang tak punya pengacara. Para advokat itu umumnya dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Mereka mendampingi secara prodeo atau gratis.

Namun atas kondisi itu, pemeriksaan perkaranya dirasa terkesan tak maksimal.

“Menurut kami tak maksimal dalam melakukan pembelaan,” kata seorang terdakwa di pengadilan. (far) (Sambungan dari Halaman 15)

FSA. Upahnya lumayan Rp2,5 juta. Barang akan dikirim lagi ke beberapa daerah tergantung FSA yang kasih perintah,” terangnya.

Kedua tersangka akan dikenakan pasal 114, 112 dan 132 undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati. (mht) (Sambungan dari Halaman 16)

ragku untuknya. Akupun tak bisa berbohong, jika akupun juga menikmati saat-saat itu.

Masa-masa itu purna, ketika aku tiba di rumah. Dengan wajah curiga, ribuan tanya orang tuanya menyerang. Aku tak berdaya hingga akhirnya aku ungkapkan, apa yang telah aku alami bersama Didit.

Atas ceritaku itu, bapak ibunya berang.

Keduanya akhirnya melaporkan Didit ke polisi atas tuduhan membawa kabur diriku yang masih di bawah umur.

Hasil pemeriksaan dokter RSU Tugurejo Semarang dalam Visum Et Repertum menyatakan, ditemukan luka robek lama pada selapaut dara dan luka tersebut diakibatkan oleh masuknya benda tumpul. Berbekal bukti itu, Didit akhirnya dipenjara. Aku tak berdaya menerima keadaan itu dan hanya bisa pasrah. Oh Tuhan.

20

SAMBUNGAN

Tabloid INFOPlus No. 16 | 25 November-7 Desember 2019

Bagi-bagi ...

(Sambungan dari Halaman 12)

nan pengurus Gapoktan Maju Tani yang dibuat pada sekitar Maret 2016 dengan Ketua Sulimin, Bendahara Marjoko dan Sekretaris Tri Astono.

Dari hasil verifikasi, identifikasi tersebut Ir. Agus Sudjatono selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Gapoktan Maju Tani Desa Plumbon, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang sebagai pelaksana kegiatan PUPM 2016 di Kabupaten Semarang.

Penetapan mengacu kepada usulan dari Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Semarang Nomor 045 / 080, tanggal 06 April 2016 tentang usulan penerima bantuan kegiatan PUPM. Laporan Perjalanan Dinas Herdin Nur Airianik STP M.Si, bersama Rodiyah, STP terkait pelaksanaan verifikasi di Gapoktan Maju Tani tanggal 14 Maret 2016.

Hasil Identifikasi CPCL Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM) tahun 2016 Gapoktan Maju Tani tanggal 10 Maret 2016. Serta berdasar email dari Bagian Perencanaan Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian Republik Indonesia kepada BKP Jateng pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 jam 22:45 yang ditujukan kepada kepada Ir. Agus Sudjatono.

“Penetapan Ir. Agus Sudjatono berbentuk Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Toko Tani Indonesia / Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat Nomor 045/ 0479 tahun 2016 tanggal 08 April 2016 Penetapan Gapoktan / Lembaga Usaha Pangan Masyarakat Tenaga Pendamping dan Toko Tani Indonesia (TTI) Kegiatan Toko Tani Indonesia / Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016,” sebut jaksa di dakwaannya.

Serta Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Toko Tani Indoensia/Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat

Nomor : 045 / 0859 tahun 2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang Perubahan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Toko Tani Indoensia/Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat Nomor : 045 / 0479 tahun 2016 tentang Penetapan Gapoktan / Lembaga Usaha Pangan Masyarakat Tenaga Pendamping dan Toko Tani Indonesia (TTI) Kegiatan Toko Tani Indonesia / Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016.

Atas penetapan itu, pada 11 12 April 2016 di Syariah Hotel Solo, Jalan Adi Sucipto No. 47 Surakarta dilakukan penanda tanganan dokumen pencairan kegiatan PUPM 2016 yang harus ditandangani sendiri Sulimin selaku Ketua Gapoktan Maju Tani. Hal itu sesuai Berita Acara pergantian pengurus Gapoktan Maju Tani Desa Plumbon, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang tanggal 30 April 2013.

Namun karena Sulimin tidak dapat menghadirinya, hadir Tri Astono dan membawa pulang dokumen untuk ditandatangani Sulimin. Tri Astono memerintahkan Sulimin membuat rekening di bank BRI atas nama Gapoktan Maju Tani sebagai syarat pencairan dana PUPM tahun 2016.

Pada tanggal 11 April 2016 di Balai Desa Plumbon, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang Terdakwa Sulimin menandatangani dokumen pencairan. Yakni, Perjanjian Kerja sama PUPM antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan Toko Tani Indonesia /pengembangan Usaha Pangan Masyarakat dan Gapoktan Maju Tani Nomor : 045/0478.43 tanggal 11 April 2016.

Sepuluh Pakta Integritas Gapoktan/ LUPM Ketua dan Pengurus Gapoktan / LUPM pelaksana Kegiatan PUPM tahun 2016 tanggal 11 April 2016. Surat Permohonan Pembayaran Gapoktan Maju Tani tanggal 11 April 2016. Serta kwitansi Dana bantuan Pemerintah untuk Kegiatan PUPM Gapoktan Maju

1.3 Juta ...

(Sambungan dari Halaman 10)

didasari atas temuan Panitia Kerja (Panja) Sarpras Sekolah Komisi X periode DPR lalu yang diketuai dirinya sendiri.

Di situ ditemukan ada 1,3 juta dari 1,8 juta ruang kelas mengalami kerusakan.

Ada yang ringan, sedang dan berat. Tetapi, pemerintah tidak memiliki skema untuk merehabilitasinya sampai berapa lama.

Sementara, 250 ribu yang masuk kategori rusak berat.

“Fakta yang muncul di APBN, pemerintah pusat hanya mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki hanya 2025 ribu, itu untuk yang rusak berat. Sementara yang rusak berat 250 ribu,” jelasnya.

“Kalau 25 ribu terus-terusan dipergunakan aja kan dalam 10 tahun itu mulainya baru 2008 kemarin. Berarti kan, peristiwa di Pasuruan

yang SD ambruk kemudian ada siswa dan guru meninggal bisa saja terjadi karena yang rusak berat 250 ribu,” sambungnya.

Karena itu, politikus PKS ini menambahkan, usulan ini masih ditampung karena ada pemikiran untuk menggunakan Inpres seperti di zaman Soeharto untuk memenuhi kebutuhan sekolah dan memperbaiki sekolah yang ada di zaman itu.

“Ini usulan ditampung tetapi apakah perlu menjadi UU atau tidak karena dulu zaman orba pak suharto ada Inpres makannya ada SD Inpres, itu untuk mengatasi kekurangan sekolah, dan perbaikan-perbaikan. Sekarang ini perlu atau tidak, dan inpres kan bukan UU. Itu yang masih diperdebatkan,” tandasnya. (mht)

Tani tanggal 11 April 2016.

Pada tanggal 25 - 29 April 2016 dilakukan bimbingan teknis kegiatan PUPM tahun 2016 di Good Way Hotels and Resort jalan Dalem Tarukan No. 7 Taman Mumbul Nusa Dua Bali. Acara seharusnya dihadiri oleh pendamping dan Ketua Gapoktan.

Namun untuk Gapoktan Maju Tani hanya dihadiri Tri Astono sebagai Sekretaris Gapoktan Maju Tani.

Ir. Agus Sudjatono selaku PPK membuat Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 00192/039427/2016 tanggal 16 Mei 2016 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00192/039427/2016 tanggal 17 Mei 2017 serta lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00192/039427/2016 tanggal 17 Mei 2016.

Sekitar 20 Mei 2016 dana kegiatan PUPM Tahun 2016 cair dan masuk ke rekening Bank BRI unit Suruh Salatiga nomor : 3789-01-029450-53-6 atas nama Gapoktan Maju Tani sebesar Rp 200 juta. Sulimin, Marjoko lalu diminta Tri Astonomengambil uang tersebut secara bertahap.

Pertama pada 25 Mei 2016 Sulimin dan Marjoko mengambil uang dana PUPM tahun 2016 sebesar Rp 120 juta. Sulimin lalu menyerahkan seluruhnya uang tersebut Tri Astono.

Pengambilan kedua pada 22 Juni 2016, oleh Sulimin dan Marjoko sebesar Rp 80 juta. Uang itu lalu diserahkan seluruhnya kepada Tri Astono. Dari uang tersebut, Sulimin meminjam uang sebesar Rp 5 juta untuk kepentingan pribadinya dalam rangka lebaran tahun 2016.

Sementara terhadap uang dana bantuan PUPM tahun 2016 yang Sulimin bersama dengan Marjoko serahkan kepada Tri Astono dipergunakan untuk membeli gabah 17.500 kg sebesar Rp 96.950.000, biaya operasional Rp 17.047.500. Sisa pembelian gabah dan biaya operasional sebesar Rp 86 juta digunakan Tri Astono Rp 81 juta dan Sulimin Rp 5 juta.

Pembelian gabah sebanyak

17.500 kg tersebut digiling/diolah menjadi 11.750 kg beras. Gabah yang diolah/digiling menjadi beras yang siap dikonsumsi selanjutnya didistribusikan ke Toko Tani Indonesia sebanyak 7.541 kg dan telah dijual ke masyarakat serta diterima pembayarannya sebanyak 6.951 kg.

Terhadap uang hasil penjualan beras dari Toko Tani Indonesia sebesar Rp 48 juta sudah diterima Tri Astono. Sisa beras yang tidak disalurkan ke Toko Tani Indonesia dan yang belum diterima pembayarannya yaitu sebanyak 4.309 kg.

Rinciannya, sebanyak 100 kg telah dijual TTI Toko Daud tetapi hasil penjualannya belum diserahkan kepada Gapoktan Maju Tani sebesar Rp 770 ribu. Beras sebanyak 4.209 kg telah dijual sendiri di rumah Tri Astono dan memperoleh dana sebesar Rp 31,4 juta.

Bahwa hasil penjualan beras sebesar Rp 79,4 juta tersebut tidak digunakan oleh Tri Astono untuk program PUPM tahun berikutnya, namun digunakan untuk kepentingan pribadi dalam kegiatan pekerjaan Proyek Tol Bawen – Salatiga sebesar Rp 65 juta. Sedangkan sisanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Atas penggunaan dana itu, Pengurus Gapoktan Maju Tani tidak membuat laporan penggunaan dana PUPM tahun 2016.

Perbuatan Sulimin dan Marjoko bersama-sama Tri Astono tersebut bertentangan dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 06/KPTS/KN.010/K/02/2016 tanggal 15 Februari 2018 tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat Tahun 2016 BAB IV huruf C angka 4 poin d, e yaitu Kewajiban penerima Bantuan Pemerintah Gapoktan /LUPM. Selaku penerima Dana Bantuan Pemerintah seharusnya melaporkan pemanfaatan dana bantuan pemerintah dan menyampaikan kepada Tim Teknis dan PPK secara berkala.

Membuat laporan pertanggungjawa-

Cantik ... bat sebagai tenaga ahli muda.

Risa mengaku terhormat dengan jabatan yang dipercayakan oleh pihak yayasan, kepada dirinya itu.”Saya merasa terhormat, jadi rektor lumayan muda,” ujarnya berdasarkan wawancara channel resmi Youtube ITB Asia Malang Menjadi rektor termuda, Risa ingin membuat sejumlah program yang lebih spesifik.

“Jadi nanti anak-anak tahu, setelah lulus mereka mau ngapain,” katanya.

“Selain itu yang kecil-kecil, salah

ban kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran.

Namun sampai dengan akhir periode pelaksana kegiatan PUPM tahun 2016 Gapoktan Maju Tani ternyata fiktif karena tidak memiliki kelompok Tani melainkan hanya terdiri dari pengurus yaitu Ketua Sulimin, Sekretaris Tri Astono dan Bendahara yaitu Marjoko.

Akibat perbuatan Sulimin, Marjoko dan Tri Astono yang menggunakan dana bantuan PUPM yang diberikan kepada Gapoktan Maju Tani Desa Plumbon, Kecamatan Suruh Tahun Anggaran 2016 mengakibatkan kerugian keuangan negara. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan RI Tanggal 8 Agustus 2018 Nomor : 53/LHP/XXI/08/2018, jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp. 166.233.900.

Sementara atas penggunaan dana Sulimin sebesar Rp 5 juta telah dikembalikannya ke kas Negara pada tanggal 13 Desember 2017 dengan bukti setor 82017121382568. Dala perkara itu, kedua terdakwa dijerat primair dengan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 / 1999 sebagaimana diubah UU Nomor : 20/ 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP. Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang yang sama.

Atas dakwaan JPU, kedua terdakwa didampingi pengacaranya mengaku tak mengajukan eksepsi atau keberatan. Sidang ditunda pekan depan dengan acara pemeriksaan saksi-saksi.

“Kami akan ajukan saksi. Antara 20 an (saksi),” kata jaksa Aji. Ditanya apakah Drs Fadholi akan dihadirkan sebagai saksi di persidanga, jaksa Aji mengaku belum mengetahui. “Saya tidak ingat, beliau di berkas perkara ada tidak.

Karena ini penyidikan di Polres (Semarang),” pungkasnya. (tim) (Sambungan dari Halaman 10)

satunya menambah kecepatan wifi di kampus,” katanya.

Terkait viralnya dia di media sosial sebagai rektor termuda, dia mengatakan hal tersebut ada positif dan negatifnya.”Semoga saja ini bermanfaat untuk kampus, itu saja harapannya,” jelasnya.

Risa mengaku akan mengedepankan sistem kerja yang profesional, dengan tetap meningkatkan komunikasi yang lebih baik dan transparan. Masukan dan umpan balik yang diberikan padanya, kata

Setubuhi ... lah tentang tindakan ayah tirinya. Hal itu kemudian dilaporkan ke guru di sekolah yang diteruskan kepada ibunya.

Mendapati informasi tersebut, ibu korban kemudian melaporkan kepada pihak kepolisian.

“Dari laporan ibu korban, kemudian Unit PPA Satreskrim Polres Purbalingga mengamankan tersangka di rumahnya. Saat dimintai keterangan tersangka mengakui semua perbuatannya,” jelas Kabagops.

Risa, akan dapat menjadi bekal dan kekuatan untuk menutup kekurangan yang ada selama ini.

“Menyamakan visi, bagaimana caranya kita ini tahu kalau misalnya kita ini menuju hal yang sama. Jadi tujuan kita sama, kita memastikan bahwa kita semua sama-sama ingin membuat institut yang lebih baik, bagaimana caranya kita ini menjadi sebuah sekolah dengan program terbaik dalam digital bisnis, jadi waktu itu kita menyamakan tujuan,” tandasnya. (mht) (Sambungan dari Halaman 15)

Tersangka dikenakan pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ancaman hukuman pasal tersebut yaitu pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar. (mht)

Tabloid INFOPlus No. 16 | 25 November-7 Desember 2019

266 Balita ... harus menjadi permasalahan dan dihadapi bersama.

“Menjadi hak dari bayi untuk hidup sehat dalam hidupnya, yakni mendapat imunisasi, juga keterjaminan kesehatan generasi mendatang,” bebernya.

Anggota Tim Penelitian Kesehatan LPPM Undip Martini mengatakan penolakan imunisasi karena berbagai alasan, antara lain tidak percaya kualitas vaksin, meragukan kehalalannya dan pemahaman tertentu.

“Padahal, vaksin imunisasi telah mendapat sertifikasi halal dari MUI dan bahkan negara-negara Islam di Timur Tengah

Harus Siaga ...

Azmi mengatakan bahwa saat ini pihaknya belum bisa memastikan berapa jumlah kerugian yang diakibatkan bencana itu.

“Saat ini, kami bersama masyarakat masih fokus melakukan evakuasi korban dan menyingkirkan pohon yang tumbang agar tidak mengganggu arus lalu lintas di jalan,” katanya.

Ia mengatakan setelah melakukan pendataan jumlah rumah yang rusak, pemkab segera akan memberikan bantuan pada para korban.

“Bagi pemilik rumah yang roboh, pasti akan kami berikan bantuan untuk rehab rumah. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih pada masyarakat setempat yang secara antusias bergotong royong menyingkirkan pepohonan yang tumbang di tengah jalan,” katanya.

Angka Stunting ...

“RSUD Bendan bertanggung jawab memberikan pelatihan bagi bidan swasta dan puskesmas. Ini karena faktor penyebab AKI adalah faktor keterlambatan. Bisa jadi saat rujukan di tingkat pertama tidak langsung dirujuk, baru ketika ada gangguan yang tak bisa ditangani, pasien dirujuk,” ujar Junaidi.

Junaidi mengaku bahwa pihak RSUD

Sakit Pinggang ... ngkinkan gerakan tulang belakang yang lebih bebas. Bila menipis, tulang belakang kehilangan bantalan sehingga sakit pinggang bila bergerak.

3. Ruptur atau hernia diskus intervertebralis Suatu keadaan yang disebabkan oleh penekanan, peradangan atau cedera pada serabut saraf yang keluar dari tulang belakang. Hal ini akan menyebabkan rasa sakit pinggang, kebas, atau kesemutan yang menjalar ke bagian tubuh yang disarafi oleh serabut saraf ini.

4. Penyebab sakit pinggang karena Sciatica Merupakan bentuk radikulopati yang terjadi pada serabut saraf sciatica, yaitu serabut saraf besar yang berjalan mulai dari pantat hingga kaki bagian belakang. Sciatica ini menyebabkan sakit pinggang belakang.

Pinggang belakang sakit akan memunculkan rasa nyeri seperti terbakar pada pinggang yang menjalar ke pantat dan kaki di satu sisi. Pada kasus yang lebih berat, gejala yang timbul tidak hanya nyeri, tetapi bisa juga disertai dengan rasa kebas dan kelumpuhan di salah satu kaki.

5. Pergeseran ruas tulang belakang Suatu keadaan di mana posisi dari salah

(Sambungan dari Halaman 3)

membeli dari Indonesia. Negara lain membeli dari Indonesia tetapi yang dari Indonesia justru meragukan,” tegasnya.

Martini menambahkan, tidak mendapat imunisasi adalah tanggung jawab sosial dan bukan pribadi saja, karena bila terkena penyakit tidak hanya yang bersangkutan tetapi juga lingkungannya.“Atas dasar itu perlu keterlibatan lintas sektoral dalam penanganan,” jelasnya.

Dia menyampaikan dalam hasil survei cepat target imunisasi di Temanggung memang sudah tercapai, tetapi variabel ketepatan imunisasi masih kurang. (mht) (Sambungan dari Halaman 3)

Ia mengimbau pada warga terus waspada terhadap kemungkinan terjadi bencana seperti tanah longsor dan banjir seiring dengan memasuki musim hujan.

“Kami berharap warga waspada terhadap kemungkinan terjadinya bencana. Kami juga terus siaga 24 jam untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana,” katanya.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batang Joko Tetuko mengatakan pemkab segera memberikan bantuan kepada enam pemilik rumah yang rumahnya roboh karena bencana tersebut.

“Insya Allah, pada Senin (11/11), kami akan memberikan bantuan pada para korban untuk bantuan rehab rumah masing-masing sebesar Rp3 juta,” tandasnya. (mht) (Sambungan dari Halaman 5)

juga memiliki keterbatasan tetapi ke depannya akan mengoptimalkan anggaran dari bankeu provinsi, lewat Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk membeli alat kegawatdaruratan ibu dan anak. Kebanyakan kasus AKI adalah karena perdarahan dan eklamsi, agar ibu dan anak cepat ditangani Junaidi mencari jalan keluar dan berinovasi. (mht) (Sambungan dari Halaman 7)

satu atau beberapa ruas tulang belakang bergeser dari posisi seharusnya (tidak sejajar dengan ruas di atasnya) sehingga menekan serabut saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang.

6. Sakit pinggang sebelah kiri akibat cedera Misalnya pada saat olahraga, kecelakaan kendaraan bermotor, atau jatuh dari tempat yang tinggi. Cedera ini dapat mengenai hampir semua struktur yang ada di pinggang sehingga menimbulkan gejala yang bervariasi mulai dari sakit pinggang yang paling ringan sampai yang paling berat.

7. Stenosis spinalis Stenosis spinalis adalah penyempitan saluran sumsum tulang belakang sehingga mengakibatkan penekanan serabut saraf yang ada di dalamnya.

8. Penyebab sakit pinggang lainnya Kelainan tulang meliputi skoliosis, lordosis, dan kelainan bawaan dari lahir. Penyebab nyeri pinggang yang serius, meskipun jarang, di antaranya adalah: infeksi, tumor, sindrom kauda ekuina, aneurisma aorta, dan batu ginjal. Faktor lain yang dapat memicu sakit pinggang antara lain: peradangan sendi (artritis), osteoporosis, endometriosis, dan fibromialgia.

SAMBUNGAN 21 Angan-Angan ... orang. Bantuan tersebut berasal dari APBN melalui Kementerian Sosial.

Ita menjelaskan bekas lokalisasi ini akan diubah menjadi kawasan produktif. “Akan ada tim sembilan untuk mengkaji rencana ini,” katanya.

Koordinator GBL Semarang Kaningsih mengaku siap mengikuti kebijakan kebijakan dari pemerintah.

“Ya kalau kami manut saja, tidak ada masalah. Kan itu program pemerintah untuk menutup seluruh tempat prostitusi di Indonesia. Ter-

(Sambungan dari Halaman 4)

masuk yang di sini,” katanya.

Sementara itu, Bupati Kendal Mirna Annisa menambahkan lokasi ini dimungkinkan akan menjadi pusat kuliner atau home stay.

“Misal jadi kawasan kuliner, home stay tanpa prostitusi,” katanya.

Meski demikian, kata Mirna, kepastiannya masih menunggu kajian yang komprehensif. “Yang jelas, harus dikaji dahulu,” tegasnya.

Ketua Yayasan Rehabilitasi At Tauhid Singgih Yongki Nugroho mengungkap-

Karyawan Tewas ... badan masuk diantara roll hitam mesin glue,” ungkap Iptu Budi.

Dijelaskannya kemudian, bahwa dari peristiwa ini, pihak managemen PT. ASM segera melaporkan kejadian ini ke Polsek Tengaran.

“Pada pukul 13.30 WIB, korban dapat dievakuasi selanjutnya dikeluarkan dari mesin glue dan dibawa ke RSUD Kota Salatiga untuk dilakukan tindakan medis lebih lanjut,” jelasnya.

Adapun hasil pemeriksaan luar di RSUD Kota Salatiga, korban meninggal dunia akibat bagian dada yang tertekan, sehingga menyebabkan gagal nafas.

“Luka yang dialami korban adalah memar, lecet pada bagian tangan kanan dan kiri, ketiak kiri, siku kanan. Patah tulang pada leher, pendarahan pada bagian mulut, patah tulang dada, dislokasi tulang

(Sambungan dari Halaman 4)

bahu kiri, luka gores pada bagian dagu kiri,” ungkap Iptu Budi menjelaskan kondisi fisik korban.

Atas peristiwa nahas yang menimpa korban hingga meninggal dunia, pihak keluarga menyatakan menerima dengan ikhlas, dan menolak autopsi pada jasad korban. (mht)

Pencari ...

(Sambungan dari Halaman 4)

tim SAR dan petugas kepolisian. Mendapat laporan tersebut, sejumlah personel tim SAR gabungan langsung menuju lokasi kejadian untuk mencari korban.

Akhirnya sekira pukul 20.50 WIB korban berhasil ditemukan. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Setelah dievakuasi dari lokasi kejadian, korban dibawa ke RSUD Ambarawa. (mht)

Penutupan ... apa lagi,” jelasnya.

Sementara itu, Satpol PP Kabupaten Demak memastikan segel penutupan di 36 tempat karaoke telah dirusak. Beberapa karaoke di antaranya nekat beroperasi meski sudah ada Perda Nomor 11 Tahun 2018 tentang hiburan karaoke.

Kepala Bidang Penindakan Hukum Daerah Satpol PP Demak Adi Prabowo menerangkan pihaknya sudah menyegel 36 tempat karaoke yang ada di Demak karena melanggar Perda 11/2018.

(Sambungan dari Halaman 5)

Jumlah 36 karaoke tersebut tersebar, di antaranya di Kecamatan Demak Kota, Wonosalam, Karangawen, dan Mranggen. Namun saat ini segel tersebut diduga dirusak oleh oknum, bahkan sejumlah karaoke nekat buka kembali.

“Semua yang kami data ada 36 karaoke, dan itu sudah dilakukan penyegelan sesuai perda. Tapi, setelah dilakukan razia, semua segel diduga rusak,” ujarnya Temuan tersebut sudah dilaporkan ke kepolisian untuk ditindaklanjuti.

Cara Mengobati ... penurunan kekuatan otot, dan sumbatan pembuluh darah di kaki.

- Latihan peregangan.

Latihan ini tidak disarankan pada saat fase akut (yaitu pada saat nyeri masih dirasa sangat berat). Latihan dapat

mulai dilakukan setelah nyeri mulai berkurang. Latihan ini bertujuan untuk mempertahankan kekuatan otot dan melatih koordinasi gerak otot.

- Cara mengobati pinggang sakit lainnya adalah

APBD ... serta lainnya sudah di atas 20 persen dan bahkan mencapai 40 persen,” katanya.

Sejauh ini, kata Zen, masih banyak kebutuhan di sektor pendidikan yang ha-

kan masing-masing WPS akan mendapatkan dana bantuan sosial melalui rekening sebesar Rp6 juta per orang.

Sementara itu, Koordinator GBL Semarang Kaningsih mengaku siap mengikuti kebijakan kebijakan dari pemerintah.

“Ya kalau kami manut saja, tidak ada masalah. Kan itu program pemerintah untuk menutup seluruh tempat prostitusi di Indonesia.

Termasuk yang di sini,” katanya. (mht)

“Sudah kami laporkan ke pihak yang berwenang. Kalau perusakan, tahu sendiri siapa yang berhak menangani. Kalau untuk penyegelan, nanti kami lakukan lagi,” terangnya.

Bupati Demak HM Natsir sangat mendukung keinginan warga untuk menutup karaoke di wilayah tersebut.

“Kita akan tutup karaoke, tapi itu membutuhkan proses tidak bisa langsung menutup begitu saja. Kami akan koordinasi dengan Polres dan Kodim,” tegas Bupati. (mht) (Sambungan dari Halaman 7)

terapi fisik, termasuk latihan mobilitas dan posisi tubuh yang benar. Mungkin diperlukan konsultasi dengan ahli rehabilitasi medik untuk menentukan terapi fisik yang tepat sesuai dengan kondisi penderita.

(Sambungan dari Halaman 10)

rus dipenuhi. Misalnya pembangunan gedung sekolah, perawatan gedung-gedung sekolah dan penambahan fasilitas penunjang pendidikan.

“Atas dasar itu, kita dorong ke depannya Pemprov Jateng serius lagi terhadap sektor pendidikan dan tidak mengandalkan alokasi dana dari pusat,” tukasnya. (mht)

22

SAMBUNGAN

Tabloid INFOPlus No. 16 | 25 November-7 Desember 2019

Bos Pabrik ...

Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang.

Pengemasan ulang (repacking) obat dilakukan, awalnya Alphons memerintahkan Ahmad Budiyanto membeli bahan obat berupa obat-obatan generik dari apotek Kharisma dan membawanya ke pabrik.

Nur Hadiyanto lalu membongkar kemasan obat dengan menggunting kemasannya, mengeluarkan kapsulnya untuk dituang ke toples. Isi obat itu lalu dimasukkan ke kapsul kosong dengan mengira-ngira ukurannya. Nur Said lalu menyablon kemasan sesuai merek yang diinginkan, seolah-olah paten sesuai merek yang dipesan dengan menggunakan alat sablon dan hairdryer. Serta aluminium foil di tempelkan pada kertas untuk mendapatkan cetakan gambar merek obat.

Oleh Yakobus yang membuat tempat kemasan obat yang baru dengan bahan dasar plastik transparan yang dicetak dengan menggunakan mesin vacuum berupa plat besi yang terdapat plat besi berbentuk obat.

Setelah mika jadi obat yang dibuka tersebut dimasukkan ke mika atau ke aluminium foil. Nur Said dibantu Mochammad Nur Yasin membuat tutup kemasan obat dengan menggunakan bahan dasar berupa aluminium voil yang disablon dengan menggunakan alat bantu mesin sablon.

“Untuk obat berbentuk tablet, dimasukkan dalam kemasan mika yang sudah dicetak Yakobus dengan mempergunakan mesin vacuum. Setelah mika jadi, obat yang dibuka tersebut dimasukkan ke mika atau ke aluminium foil oleh Muhammad Nur Yasin tanpa diukur. Oleh Rozikin, lalu diproses pengepresan dan dilanjutkan ke alat pon, yaitu membentuk mika sesuai yang merek yang diinginkan,” lanjutnya.

Mencontoh brosur asli, lalu dimasukkan ke dalam kemasan. Termasuk boks obatnya yang dipesan dari Surabaya. Usai dikemas di kotak (box) obat dengan ditambahkan brosur, lalu ditutup stiker (segel) dan dimasukkan lagi ke dalam kardus besar oleh Rozikin.

Selain merepacking, Alphons juga memanipulasi dari obat BPJS menjadi obat reguler.

Caranya, stiker BPJS yang ada pada obat juga dilepas sehingga obat menjadi non BPJS/regular untuk obat jantung dengan merek concor.

Sementara dari pabrik di Puri Anjasmoro, lalu diangkut kerumah Alphons di perumahan Royal Family dan siap diedarkan dan dikirim ke Jakarta ke kantor PT JKI. Atas perintahnya, obat distribusikan ke apotik-apotik diantaranya Apotik Yobel dan Shefi di Semanan, K24 di Pesanggrahan, Hidup Sehat di Green Garden, Prima Sehat di Tangerang Selatan, Tirta Sari di Binong.

Pembayarannya dilakukan dengan jangka waktu sesuai kesepakatan sales dengan apotek lewat transfer ke rekening Alphons pada bank BCA di nomor rekening 0094855655.

Dalam sehari, Alphons dapat mempro-

Nasib Pilu ... ta berdampak pada penguruangan tenaga kerja lainnya,” sebutnya.

Saat ini, kata Hendri, belum ada kenaikan cukai rokok saja, penyerapan hasil panen tembakau dari industri rokok semakin anjlok.

“Saya tak habis pikir jika nantinya benar-benar cukai rokok dinaikkan, bisa kukut semuanya,” kata Hendri yang juga wakil DPRD dari dapil Temanggung, Wonosobo, dan Purworejo sebagai sentra petani tembakau Jawa Tengah ini.

Sekretaris Komisi C DPRD Jawa Tengah menambahkan, jika memang harus ada kenaikan cukai, maka jangan terlalu banyak.

“Kenaikan cukai rokok harus moderat

(Sambungan dari Halaman 24)

duksi sekitar 20 box sampai dengan 50 box atau sekitar 600 butir sampai dengan 1.500 butir kapsul maupun taplet. Sementara, Alphons hanya membayar upah pada pekeranya di Perum Puri Ajasmoro Blok O 2 sebesar Rp 1,5 juta per orang. Terkadang Alphons memberikan bonus per box antara Rp 2.500 sampai Rp 5.000 per pekerja.

Jual Beli Obat di RS Kariadi Obat-obat yang pernah Alphons produksi dengan cara mengemas ulang (repacking) adalah: 1. Nichomicin 500 mg (generic) Produsen Nicholas yang dibeli dengan harga sekitar Rp 120 ribu per box, diubah menjadi produk Lincocyn 500 mg Produsen Phyzer dan dijual seharga Rp 160 ribu per box 2. Albiotin 150 mg (generik) produsen Kalbe seharga sekitar Rp 65.000 per box, diubah menjadi Dalacin 150 mg Produsen Phyzer, dan dijual seharga Rp 90.000 per box 3. Albiotin 300 mg (generik) produsen Kalbe dirubah menjadi Dalacin 300 mg Produsen Phyzer, dan dijual seharga Rp 150 ribu per box.

4. Atorvasatin 10 mg (generik) produsen Fahrenheit seharga sekitar Rp 120 ribu per box diubah menjadi Atofar 10 mg Produsen Fahrenheit, dan dijual seharga Rp 180 ribu per box.

5. Atorvasatin 20 mg (generic) produsen Fahrenheit dirubah menjadi Atofar 20 mg Produsen Fahrenheit 6. Atorvasatin 40 mg (generic) produsen Fahrenheit dirubah menjadi Atofar 40 mg Produsen Fahrenheit 7. Cefixime 100 mg (generik) produsen Novell seharga sekitar Rp 80 ribu per box, diubah menjadi Cefspan 100 mg Produsen Kalbe, dan dijual seharga Rp 130 ribu per box.

8. Cefixime 200 mg (generic) produsen Kalbe dirubah menjadi Cefspan 200 mg Produsen Kalbe 9. Cefixime 100 mg (generik) produsen Novel dirubah menjadi Cefila 100 mg Produsen Lapi, dan dijual seharga Rp 150 ribu per box.

10. Cefixime 100 mg (generik) produsen Novel dirubah menjadi Ceptik 100 mg Produsen Interbat, dan dijual seharga Rp 150 ribu per box.

11. Cefixime 100 mg (generic) produsen Novel dirubah menjadi Ceptik 100 mg Produsen Interbat.

12. Lanzoprazole 30 mg (generik) produsen Indofarma dibeli seharga sekitar Rp 25 ribu per box, diubah menjadi Lancid 30 mg produsen Kalbe, dan dijual seharga Rp 90 per box.

13. Lanzoprazole 30 mg (generik) produ(Sambungan dari Halaman 3)

dengan melihat inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagai acuan,” tegasnya.

Tuntutan ini, kata Hendri, adalah aspirasi dirinya selaku wakil rakyat. Pihaknya meminta agar pemerintah pusat kembali memikirkan nasib rakyat, utamanya para petani tembakau dan pelaku usaha dan industri rokok.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 152 Tahun 2019, pemerintah akan menaikkan cukai rokok tahun depan, dengan rata-rata kenaikan mencapai 21,56 persen, dan kenaikan harga jual eceran (HJE) rokok rata-rata sebesar 35 persen. (mht)

sen Indofarma yang dibeli seharga Rp 25 ribu per box dan diubah menjadi Laz 30 mg produsen Dexamedica, dijual seharga Rp 100 per box.

14. Fluconazole 150 mg (generic) produsen kimia farma dirubah menjadi Diflucan 150 mg produsen phyzer 15. Pregabalin 75 mg (generic) produsen indofarma dirubah menjadi Lirica 75 mg produsen phyzer 16. Pregabalin 150 mg (generic) produsen indofarma dirubah menjadi Lirica 150 mg produsen phyzer 17. Pregabalin 75 mg (generic) produsen indofarma dirubah menjadi Profelin 75 mg produsen kalbe 18. Pregabalin 150 mg (generic) produsen indofarma dirubah menjadi Profelin 150 mg produsen kalbe 19. Acetylcysteine 200 mg (generic) produsen novell dirubah menjadi Flumucil 200 mg produsen Zambon 20. Thiampenical 500 mg (generik) produsen Kalbe yang dibeli seharga sekitar Rp 70 ribu per box, diubah menjadi Thiamicin 500 mg produsen Interbat, dan dijual seharga Rp 130 ribu per box.

21. Clopidogrel 75 mg (generic) produsen Fahrenheit dirubah menjadi Pladogrel 75 mg produsen Fahrenheit 22. Lanzoprazole 30 mg (generic) produsen Indofarma dirubah menjadi Prazotec 30 mg produsen Fahrenheit 23. Phenytoin 0,1 mg (generik) produsen indofarma yang dibeli seharga sekitar Rp 80 ribu per box, diubah menjadi Dilantin 0,1 mg produsen Phyzer, dan dijual seharga Rp 170 ribu per box.

24. Viagra botol dirubah menjadi kemasan viagra kaplet, terakhir Alphons melakukan pada tahun 2017, dan dijual seharga Rp 120 ribu per tablet.

25. Concor yang dibeli dari karyawan rumah sakit Karyadi Semarang seharga sekitar Rp 125 ribu per box. Dijual seharga Rp 170 ribu per box.

Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium Badan POM terhadap barang bukti yang dilakukan penyitaan diperoleh hasil, tidak memenuhi syarat dimana kadar obat kurang dari yang seharusnya.

Sebagai Pedagang Besar Farmasi (PBF) PT JKI seharusnya hanya dapat mengadakan, menyimpan dan menyalurkan obat dan/atau bahan obat yang memenuhi persyaratan mutu sebagaimana ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PT JKI sebagai PBF hanya dapat melaksanakan pengadaan obat dari industri farmasi dan/atau sesama PBF, sehingga tidak

Rumah Tangga ... garuhinya adalah optimisme rumah tangga untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik yang ditunjukkan dengan indeks pendapatan mendatang sebesar 106,39,” sebutnya.

Sementara itu, rumah tangga di Jawa Tengah belum merencanakan pembelian barang tahan lama pada triwulan IV-2019 yang ditunjukkan dengan indeks pembelianbarang tahan lama sebesar 92,86.

“Pada triwulan III-2019, rumah tangga menyatakan pendapatannya menurun dibandingkan dengan pendapatan rumahtangga pada triwulan sebelumnya,” jelasnya.

diperbolehkan memproduksi ataupun mengemas ulang sendiri. Apalagi ketika melakukan produksi sediaan farmasi PT JKI bukan merupakan badan usaha yang telah memiliki izin usaha industri.

PT JKI di dalam melakukan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran obat dan/ atau bahan obat tidak memiliki apoteker penanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian pula pada gudang perusahaan di lantai 2 Jl Permata sari no 816 Ruko Little Asia Karawaci Tangerang dan gudang di Perumahan Villa Permata D 13/20 Karawaci Tangerang juga tidak memiliki apoteker.

Karena gudang yang digunakan untuk menyimpan obat, dos, sablon serta penyimpanan obat-obatan yang kadaluarsa milik PT JKI tidak pernah memperoleh persetujuan dari Direktur Jenderal atau dalam hal merupakan Gudang Cabang PBF seharusnya mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

Dalam pengadaan, penyimpanan dan penyaluran obat dan/atau bahan obat PT JKI melaksanakan dengan menggunakan alat-alat sederhana tanpa memenuhi Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB). Serta Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB) sesuai pedoman teknis sebagaimana ditur dalam peraturan perundang-undangan.

Aktifitas pengemasannya, juga tidak pernah dilakukan pengujian laboratorium serta memiliki ruang pengemasan ulang sesuai persyaratan CDOB. Tanpa adanya pengawasan mutu, tanpa menggunakan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) untuk memastikan agar mutu obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaannya.

Serta tanpa adanya pemenuhan terhadap syarat Farmakovigilans dan dengan menggunakan brosur palsu meniru identitas obat lain seolah-olah paten sedangkan obat yang diproduksi PT.JKI tidak dilindungi paten, maka obat yang diproduksi PT JKI merupakan obat palsu dan telah diproduksi secara tanpa hak.

Obat-obatan palsu yang diproduksi oleh PT JKI tersebut telah diedarkan secara tanpa hak atau tanpa izin edar. Seharusnya peredaran obat dilakukan dengan izin Menteri atau Kepala Badan setelah dilakukan proses registrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Akibatnya obat tidak memiliki khasiat yang meyakinkan dengan keamanan yang memadai, mutu yang memenuhi syarat.

Primair dijerat Pasal 106 ayat (1) jo pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Subsidair Pasal 98 ayat (2) dan (3) jo pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. “Atau kedua, dijerat Pasal 8 Jo pasal 62 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,” sebut jaksa. (far) (Sambungan dari Halaman 3)

Penurunan ini dikarenakan pada triwulan sebelumnya rumah tangga menerima tunjangan hari raya (THR) menjelang lebaran bagi pekerja, gaji ke 14 bagi ASN serta tambahan penghasilan bagi wiraswasta.

Volume konsumsi barang/jasa Triwulan III 2019 mengalami penurunan bila dibanding dengan triwulan sebelumnya.

“Hal ini dapat dipahami, karena pada triwulan sebelumnya ada perayaan hari raya Idul Fitri dan awal liburan sekolah, sehingga membelanjakan barang/jasa lebih tinggi dibandingkan selama triwulan III,” tandasnya. (mht)

SAMBUNGAN 23

Tabloid INFOPlus No. 16 | 25 November-7 Desember 2019

Era Idham ... berlandaskan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Kepolisian, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, dan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kepemilikan Barang yang Tergolong Mewah.

Dia menerangkan, poin dari TR itu, yaitu menjaga dan menempatkan diri pada pola hidup sederhana di lingkungan internal Polri dan publik.

“Tiga, tidak mengunggah foto atau video di media sosial yang menunjukkan gaya

(Sambungan dari Halaman 2)

hidup mewah,” ujar mantan Kapolresta Surakarta ini.

Lalu yang keempat adalah menyesuaikan norma hukum dan kepatutan, kepantasan, dengan kondisi lingkungan tempat tinggal. Selanjutnya adalah menggunakan atribut kepolisian yang sesuai dengan pembagian dan untuk penyamarataan.

Poin enam, pimpinan dan kepala satuan wilayah dan perwira tinggi dapat memberikan contoh atau perilaku dan sikap yang baik dengan tidak memperlihatkan gaya hidup yang hedonis.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal menjelaskan, larangan pamer kemewahan merupakan salah

Bintang Tiga ... kan oleh Koorsahli Kapolri Irjen Pol Muktiono.

Mutasi ini tertuang dalam surat telegram bernomor ST/3020/XI/KEP/2019 yang telah ditandatangani Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Irjen Pol Eko Indra Heri.

“Intinya ini merupakan mutasi rutin untuk menggantikan personel antara lain karena ada yang pensiun, mendapat tugas di luar struktur sehingga harus diganti,” ujar Eko Indra HerI, Jumat (8/11).

Selain Firli, dalam surat mutasi tersebut juga tertulis mutasi jabatan Kepala Korps Lalu Lintas Polri yang kini dipegang oleh Kapolda Kepulauan Bangka Belitung Brigjen Pol Istiono.

Sebelumnya jabatan Kepala Korlantas Polri diisi oleh Irjen Pol Refdi Andri. Jabatan Refdi Andri dimutasi menjadi Koorsahli Kapolri.

Untuk jabatan Sahlisospol Kapolri sekarang dipegang oleh Direktur Tindak Pidana Umum (Tipidum) Bareskrim Polri Brigjen

satu bentuk cerminan polisi sebagai pelindung masyarakat.

“Ini dimaksudkan karena anggota Polri itu pelindung dan pengayom masyarakat.

Semua lapisan masyarakat, mereka harus berempati ke situ,” tutur Iqbal.

Menurut dia, anggota Polri harus menjauhi gaya hidup hedonis. Juga jangan sampai buta dengan tingginya jabatan.

“Sesuai dengan moto kami, kami melayani dan melindungi semua masyarakat. Kami juga harus tampil sederhana, bersahaja, tidak memandang pangkat,” jelas Iqbal. (mht) (Sambungan dari Halaman 2)

Pol Nico Afinta. Sedangkan jabatan Dirtipidum Bareskrim Polri diisi oleh Koorspripim Polri Kombes Pol Ferdy Sambo.

Lalu, jabatan Sahlisosbud Kapolri kini diisi oleh Irjen Pol Mohammad Fadil Imran.

Sebelumnya Mohammad Fadil mengemban tugas sebagai Direktur Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Bareskrim Polri.

Brigjen Pol Dedi Prasetyo yang sebelumnya menjabat Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, diangkat menjadi Karobinkar SSDM Polri.

Sementara Kombes Yusri Yunus dari Analis kebijakan Madya Bidang Penmas Humas Polri, diangkat sebagai Kabidhumas Polda Metro Jaya.

Kombes Pol Argo Yuwono yang sebelumnya menjabat Kabidhumas Polda Metro Jaya diangkat menjadi Karopenmas Humas Mabes Polri.

Merapi ...

Ancaman Binasa ... dapat mendukung agenda strategis bangsa.

Selain itu, Kejagung juga telah meminta gubernur, bupati, dan wali kota menolak permintaan uang, barang, intervensi dan intimidasi dari jaksa nakal di daerah.

Permintaan tersebut disampaikan secara resmi melalui surat nomor R-1771/D/

(Sambungan dari Halaman 2)

Dip/11/2019 bersifat segera tertanggal Kamis, 14 November 2019.

Surat tersebut ditandatangani Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Jan Samuel Maringka. “Pimpinan Kejaksaan tidak akan mentolerir dan akan menindak tegas setiap bentuk penyalahgunaan kewenangan oleh ok-

num Kejaksaan RI,” katanya dalam surat.

Melalui surat tadi, Kejaksaan Agung juga meminta kepala daerah tak segan melaporkan upaya permintaan, intimidasi, dan intervensi dari jaksa di daerah melalui hotline laporan pengaduan, Adhyaksa Command Centre, maupun melalui aplikasi Pro Adhyaksa.

Angka Kematian ... bak pelayanan kesehatan ibu hamil, bayi, dan balita, Karena itulah, keberadaan dan kesiapan mereka dalam menangani permasalahan tersebut sangat penting.

Tingkat kesehatan masyarakat di Jawa Tengah khususnya di Kabupaten Kendal digambarkan melalui angka kematian ibu, angka kematian bayi, status gizi, dan angka morbiditas beberapa penyakit. Kasus-kasus itu tampak menurun, tetapi sejatinya masih (Sambungan dari Halaman 2)

meter kubik berdasarkan data drone pada 30 Oktober 2019.

“Masyarakat untuk tetap tenang dan beraktivitas seperti biasa di luar radius 3 km dari puncak Gunung Merapi,” jelasnya.

Hanik menjelaskan bahwa peristiwa letusan yang terjadi pada Minggu (17/11) dengan tinggi kolom 1.000 meter pemicunya masih sama dengan letusan sebelumnya, yakni tekanan akumulasi gas vulkanik.

Sedangkan akumulasi gas itu kemungkinan dipicu adanya sumbat lava yang terangkat ke permukaan Gunung Merapi akibat peningkatan aktivitas Gunung Merapi.

“Adanya aktivitas dari dalam menyebabkan sumbat lava muncul di permukaan. Dengan adanya sumbat lava kemungkinan gas “ jelasnya.

Awan panas letusan sebelumnya juga dikeluarkan Gunung Merapi pada Sabtu (9/11) dengan tinggi kolom 1.500 meter. Awan panas letusan itu memiliki amplitudo 65 mm dan durasi 160 detik dengan jarak luncuran diperkirakan sejauh 1.500 meter.

Pasca letusan Merapi pada 9 November 2019 yakni pada 15-16 November 2019 kegempaan kembali meningkat. Seismograf mencatat gempa rata-rata vulkano- tektonik dalam (VTA) 15 kali per hari, dan multiphase (MP) 75 kali per hari. (mht)

(Sambungan dari Halaman 2)

terbilang banyak.

“Oleh karena itu peran aktif bidan dituntut mampu mengurangi bahkan ke depannya mampu menghilangkan permasalahan tersebut. Oleh karena itu para bidan dilengkapi dengan Kohort atau sumber data pelayanan kesehatan ibu bayi dan balita,” paparnya.

Pengamatan dan pencatatan dana tersebut juga dapat menjadi acuan untuk pencegahan masalah stunting pada anak. (mht)

Perampingan ...

Senin (18/11/2019).

Tjahjo menjelaskan, dalam melaksanakan tugasnya Menpan RB dibantu paguyuban yakni Badan Kepegawaian Negara (BKN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Lembaga Aparatur Negara (LAN), Arsip Negara Republik Indonesia (ANRI) dan lainnya.

“Ada tantangan di PAN RB karena pertanyaan Bapak Presiden ke saya sejauh mana reformasi birokrasi dengan cepat dilakukan. Jadi dalam waktu dekat kita nggak pangkas birokrasi, tapi merampingkan,” terang Tjahjo.

Menurut mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP itu, sudah ada sejumlah perampingan yang dilakukan sejumlah kementerian/lembaga (K/L). Di kementeriannya, ada deputi dan staf khusus yang selama ini sudah banyak bekerja dan melayani di berbagai tugas dan dalam tiga pekan

(Sambungan dari Halaman 2)

ini pihaknya fokus melakukan jemput bola ke seluruh K/L untuk menyesuaikan nomenklatur.

Tjahjo menguraikan, ada kementerian yang dalam satu pekan memangkas 7 deputi, ada kementrian yang meminta Eselon I-nya ditambah, ada kementerian yang memintaEeselon II ditingkatkan jadi Eselon I dan menambah deputinya. Ada beberapa hal juga yang dilakukan Kemenko Maritim dan Investasi serta Kemendikbud Dikti di mana semuanya akan dijadikan satu nantinya.

Untuk Kemendikbud Dikti akan membawahi seluruh lembaga penelitian dan litbang di seluruh K/L dan juga lembaga riset yang ada di perguruan tinggi. “Nah, ini kami nyerasikan arahan Pak Presiden, awal Desember harus selesai,” tandasnya. (mht)

KASUS

Tabloid

24 HALAMAN

INFOPlus

Tabloid INFOPlus No.Tajam 16 |dan 25Faktual November-7 Desember 2019 Tabloid INFOPlus No. 16 | 25 November-9 Desember 2019 | ISSN 2657-2354

Bos Pabrik Obat Palsu DIADILI S EMARANG - Alphons Fritzgerald Arief Prajitno bin Soenardi Notohartono (48), bos pabrik pembuatan obat palsu terbesar di Kota Semarang yang peredarannya sampai di Jakarta mulai diadili . Warga Perumahan Royal Family Blok D.15 Rt.001/ 011 Kel. Tawangsari Kec. Semarang Barat, Kota Semarang telah meringkuk di sel tahanan sebelumnya.

Kasus dugaan tindak pidana farmasi dan atau alat kesehatan yang menyeret Alphons diungkap Juli 2019. Tuduhan pembuatan obat palsu terhadap Alphons dilakukan sejak tahun 2017 sampai dengan 8 Juli 2019 di Perum Puri Ajasmoro Blok O2 No. 10 Kel. Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang.

Di Perum Puri Ajasmoro Blok H 5 No. 12A RT. 02 RW. 07 Kelurahan Tawangsari Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang dan di Perumahan Royal Family Blok D.15 Rt.001/ 011 Kel. Tawangsari Kec. Semarang Barat, Kota Semarang.

Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Noerma Soejatiningsih mengatakan, perkara Alphons Fritzgerald Arief Prajitno bin Soenardi Notohartono dilimpahkan penuntut umum pada 14 November 2019.

“Dalam klasifikasi perkara kesehatan bernomor 817/Pid.Sus/2019/PN Smg. Perkara ditangani Jaksa Penuntut Umum Erni Mustikasari SH MH,” jelas dia, belum lama ini.

Informasi yang dihimpun dari surat dakwaan penuntut umum di PN Semarang menyebutkan, kasus bermula saat Alphons mendirikan PT Jaya Kurnia Investindo (PT. JKI), berdasarkan Akta Pendirian No. 47 Tanggal 27 Mei 2010 yang bergerak di bidang farmasi dan memiliki izin Perdagangan Besar Farmasi No. HK.02.06.PBF/V/0244/2016 yang diterbitkan oleh Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Alphons menjadi pimpinan sekaligus penanggungjawab usaha PT JKI dengan membuka Kantor Pusat di jalan Kayu Putih IV/B nomor 2 Pulogadung Jakarta Timur.

Disamping itu, ia juga memiliki tempat lain untuk menjalankan kegiatan usaha yaitu pada kantor PT JKI cabang Karawaci di Permatasari nomor 816 Ruko Little Asia Lippo Karawaci Kabupaten Tangerang. Serta rumah, tempat penyimpanan obat di jalan Villa permata Blok D 13/no 20 Binong Karawaci Tangerang.

Ia juga menjalankan usahanya memproduksi obat dengan mengemas ulang (repacking) di sebuah rumah sewaan di Perum

Puri Ajasmoro Blok H 5 No. 12 A Rt. 02 Rw. 07 Kel. Tawangsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang. Di Perum Puri Ajasmoro Blok O2 No. 10 Kel. Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang. Serta di Perumahan Royal Family Blok D.15 Rt.001/ 011 Kel. Tawangsari Kec. Semarang Barat, Kota Semarang.

“Repacking dilakukan karena ia tidak dapat lagi membeli obat-obatan dari distributor resmi,” ungkap jaksa Erni Mustikasari di surat dakwaannya.

Pasalnya perusahaannya memiliki beban hutang yang belum dibayar, sementara keuntungan perusahaan terus menurun dan merugi. Akhirnya, ia berinisiatif memproduksi obat seolah-olah paten.

Awalnya Alphons mendatangkan bahan baku obat dari Jakarta. Namun dikarenakan seringnya operasi atau inspeksi mendadak (sidak) dari BPOM Jakarta, maka bahan baku obat-obatan tidak lagi dibeli di Jakarta. Tapi dibeli di Apotek Kharisma di Jalan Wot Gandul pecinan Semarang.

Alphon menggunakan alat-alat sederhana untuk memproduksi repakcing obat. Di anataranya mesin pres, mesin vacuum mica, mesin tutup botol, alat gedok dos, gunting, karter, kertas, aluminium foil. Kapsul kosong, kompresor, meja pres, meja sablon, monel

sablon, cat, minyak pengencer cat, alat potong aluminium foil, stiker/segel dan dos kosong merek sesuai pesanan.

“Obat itu diproduksi Alphons dengan menggunakan bahan baku obat generik yang dibeli dari apotek di Semarang, kemudian dibawa ke rumah disewanya di Puri Anjasmoro Blok O2 no 10 Semarang Barat untuk dikemar ulang,” jelasnya.

Alphons mempekerjakan 6 orang dalam proses pengemasan ulang (repacking) obat itu. Mereka, Rozikin, sebagai mandor dan melakukan pengemasan, Nur Said, menjadi penyablon pada kemasan mika dan aluminium foil. Nur Hadiyanto, bertugas membongkar kemasan obat generik yang dijadikan bahan baku dan dikemas kembali sebagai obat paten sesuai pesanan.

Yakobus, sebagai operator vakum mika, Nur Yasin, bertugas menempelkan aluminium foil ke kertas karton dan membantu proses penyablonan gambar (kenek sablon).

Serta Ahmad Budiyanto, sebagai pengantar bahan baku untuk dikemas ulang serta pengantar obat yang sudah siap edar untuk dibawa ke rumah Alphons di Perum Royal Famili Blok D nomor 15 Kelurahan Tawangsari (Berita terkait di Hal. 22)

Perum Bumi Balakosa Mijen - Semarang

Kikis HAMBATAN Miliki Rumah IDAMAN yang NYAMAN

Rumah Berkualitas Harga Murah Penuh Berkah.

DP 50% Langsung Bangun.

Tanpa BI Checking, Tanpa Survey, Tanpa Bunga, Tanpa Denda, Tanpa Penalti, Tanpa Sita.

Hubungi: 081 2281 6881 | 0812 8119 1692