Tabloid INFOPlus November 2019

Tabloid

INFOPlus

Tabloid INFOPlus No. 15 | 1-16 November 2019

Tajam dan Faktual

No. 15 | 1-16 November 2019 | Harga Rp 5.000,- | ISSN 2657-2324

BUPATI OBRAL

JANJI K

ASUS jual beli dan bagi-bagi jabatan di lingkungan pemerintahan di Jawa Tengah terjadi dan telah menyeret sejumlah kepala daerah dan pejabat. Sejumlah faktor menjadi alasannya. Tak hanya sebatas butuh duit “balen” modal Pilkada, bagi-bagi jabatan sekaligus sebagai kontraprestasi ke “anak buah”.

Kasus dugaan suap jual beli jabatan kembali dibongkar KPK di Kabupaten Kudus. Kasusnya menyeret M Tamzil, Bupati Kudus nonaktif, Agoes Soeranto, staf khusus bupati serta Akhmad Sophian. Plt Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

Sejumlah sumber di Kudus menyebut, kasus Akhmad Sophian hanya satu dari sekian jabatan yang diobral bupati. Pasalnya dikabarkan terdapat sejumlah jabatan lain yang juga dijanjikan akan diberikan.

Kepada sejumlah tim relawan M Tamzil yang menjadi ASN juga dijanjikan sejumlah posisi strategis. Mereka dinilai “mensukseskan” Tamzil sebagai kepala daerah. Bahkan, sejumlah usulan pengisian jabatan muncul dari mereka.

Selain M Tamzil dan Agoes Soeranto yang dianggap pihak paling berpengaruh dalam pengisian jabatan. Nama Rina Tamzil, yang juga isteri M Tamzil disebut juga terlibat dalam pengusulan jabatan.

Belakangan janji pengisian jabatan itu terganjal sejumlah ketentuan. Janji tinggal janji. Meski tidak sesuai keinginan awal, bupati Tamzil akhirnya harus mengganti. Hingga akhirnya kasusnya diendus dan dibongkar KPK.

Berita Selengkapnya di Halaman 12

Salah Kelola Proyek Pasar Johar Sementara KORUPSI BRI CABANG KENDAL SENILAI RP 1,9 M BOS EMPORIUM SPA SEMARANG DIHUKUM RP 55 JUTA DITIPU PENJUAL BITCOIN BALITA DISIKSA HINGGA LUKA DAN TEWAS KISAH-KU : AKU DIGILIR DI DEPO PASIR RAPBD 2020 DIUSULKAN RP 28,77 T

PROYEK pengerjaan pemasangan Paving Block dan Kasten pada proyek Pembangunan Lapak Sementara Pasar Johar MAJT Kota Semarang tahun 2017 menyisakan persoalan hukum. Selain pekerjaannya tak beres, proyek juga tak dibayar.

Kasusnya kini dibawa ke ranah pengadilan. Pihak pemenang lelang yang seharusnya melaksanakan proyek diketahui mensubkontrakan pekerjaan ke pihak lain. Belakangan proyek itu tak beres akibat molor.

Subkontraktor pelaksana proyek menuntut hak pembayaran dari rekanan pemenang lelang yang ternyata sudah diblacklist atau masuk daftar hitam.

Akankah masalah itu berpotensi menimbulkan persoalan hukum baru dugaan korupsi ?

Berita Selengkapnya di Halaman 8

2

INFO NASIONAL

Pendiri dan Penasehat: T. Supriyadi Pemimpin Umum & Penanggung Jawab: Andi Morgan Istiadi Pemimpin Redaksi: Sunardi S Pratomo Redaktur Pelaksana: Erdi Sunardi, Rio Tama, Kahlil Surya Reporter/ Koresponden: Suhali (Jakarta), Bambang Prasetyo (Surabaya), Theo Hasyim (Semarang), Nino M (Pantura Barat), Joko Susilo (Pantura Timur), Abdi Ning (Cilacap, Banyumas, Banjarnegara), Rio Utomo (Solo Raya), Endah Kurnia (Magelang Raya), Abdurrahman (Kendal), Budi S (Ungaran) Karikatur: Boedy HP Desain Visual & Layout: Omega Teknologi Informasi: Agung P dan Nur Dwi A Iklan & Sirkulasi: Suhali Krisnapati (manager), Imam Cahyadi Konsultan Hukum: Dr H Mochamad Rofian, SE, SH, MH, CLA Penerbit & Percetakan: PT Psiko Dinamika Nomor : AHU - 61025.

AH.01.01.Tahun 2011 Jl. Raya Ngaliyan - Mijen Vila Bumi Balakosa Blok A No. 04 Mijen - Semarang Layanan Pelanggan: 087777705134 atau redaksiinfoplus@gmail.com Website: infoplus.id

TARIF IKLAN Iklan Banner Halaman Depan (Full Colour) Rp 7.500.000,Full Colour 1 Halaman Belakang Rp 12.000.000,Full Colour 1/2 Halaman Belakang Rp 7.000.000,Full Colour 1 Halaman Tengah Rp 10.000.000,Advertorial 1 Halaman Dalam BW Rp 7.500.000,Advertorial 1/2 Halaman Dalam BW Rp 4.000.000,-

Tabloid INFOPlus No. 15 | 1-16 November 2019

ICW: 8 Anggota Kabinet Jokowi Tak Patuh Lapor LHKPN

J

AKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut delapan anggota Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak patuh menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Delapan orang itu terdiri dari menteri dan wakil menteri.

Peneliti ICW Dewi Anggraeni menyatakan berdasarkan Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan LHKPN, setiap penyelenggara negara wajib secara periodik dalam satu tahun melaporkan kekayaannya selama menjabat.

Temuan itu berdasar hasil riset merujuk pada data LHKPN yang terdapat di situs acch KPK. Setiap pejabat negara wajib melaporkan LHKPN setiap tahun dan paling lambat 31 Ma-

ret lalu.

“Siapa saja dalam website-nya KPK yang tercatat belum melaporkan ataupun di tahun berapa selain 2018 yang sudah melaporkan atau belum.

Ada delapan nama,” kata Dewi, 28 Oktober lalu.

Dewi mengatakan mereka, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia menyebut Tito tercatat dalam data KPK terakhir menyerahkan LHKPN pada 2014 lalu atau saat menjabat asisten perencanaan umum dan anggaran Kapolri.

“Malah selama menjadi Kapolri belum pernah melaporkan di website-nya KPK,” ujar Dewi.

Kemudian pejabat kedua adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Petahana di kabinet Jokowi itu tercatat terakhir melaporkan LHKPN pada 2014. Ketiga yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Politikus Partai Nas-

Dem tercatat terakhir menyampaikan LHKPN pada 2015.

Keempat yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu terakhir melaporkan LHKPN pada 2016 atau saat menjabat sebagai anggota DPR periode 2014-2019.

Kelima adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Politikus Partai Golkar itu tercatat terakhir menyampaikan total hartanya pada 2016 atau ketika menjabat anggota DPR periode 2014-2019.

Keenam adalah Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Mantan Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan itu belum memperbaharui laporan LHKPN sejak 2015 lalu.

Ketujuh adalah Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar, yang terakhir menyampaikan laporan total kekayaannya ketika menjabat Komisaris

Kabinet Baru, Mobil Baru JAKARTA - Kementerian Sekretariat Negara resmi menerima mobil dinas baru untuk para menteri Kabinet Indonesia Maju 20192024. Saat ini mobil Toyota Crown 2.5 HV G-Executive itu sedang dalam pengecekan dan penyelesaian administrasi.

Sekretaris Kemensetneg Setya Utama menyatakan sedan premium buatan Jepang itu bakal diserahkan kepada para menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pertengahan November 2019.

“Agar bisa bersamaan menyerahkannya,” kata Setya, akhir Oktober lalu.

Setya menyatakan tak mempermasalahkan jika terdapat menteri yang tetap memakai mobil pribadi masing-masing.

Namun, ia tetap mengimbau agar para menteri menunggangi mobil dinas baru ketika hadir dalam acara kenegaraan.

Sementara itu, kata Setya, untuk mobil dinas Presiden baru selesai produksi akhir Desember 2019. Menurutnya, kemungkinan dua unit Mercedes-Benz S 600 Guard baru bisa mengantar Presiden Joko Widodo pada Januari 2020.

Toyota Astra Motor (TAM) melalui dealer utama Auto2000 mengaku sudah menyerahkan mobil dinas menteri 101 unit Crown 2.5 HV G-Executive terbaru kepada negara. Sedan premium buatan Jepang itu bakal digunakan menteri anggota kabinet Joko Widodo periode 20192024 dan pejabat lainnya.

“Kami sudah kirim ke dealer dan dari dealer sudah diserahterimakan ke pemerintah,” kata Direktur Pemasaran TAM Anton Jimmy.

Sedan hybrid Toyota itu diketahui merupakan bagian dari pengadaan mobil dinas menteri yang diselenggarakan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Pengadaan itu, yang digelar melalui Sistem Tender Umum dimenangkan Astra International, salah satu pemilik TAM. Sementara itu, Pemimpin Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sudah mulai menggunakan mobil dinas baru dengan merek Toyota Crown 2.5 HV G-Executive. (can)

Komjen Idham Azis Kapolri JAKARTA - DPR resmi menetapkan Komisaris Jenderal Polisi Idham Azis sebagai Kepala Kepolisian RI. Idham menggantikan Jenderal Purn Tito Karnavian yang diplot Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Dalam Negeri di Kabinet Indonesia Maju.

Penetapan Idham ini dilakukan DPR lewat Rapat Paripurna, 31 Oktober petang.

Sebelum ditetapkan, DPR melalui Komisi III melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Idham Azis, sehari sebelumnya. Ketua Komisi III DPR RI, Herman Hery pun menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilakukan pihaknya di dalam rapat paripurna.

Idham dalam uji kelayakan dan kepatutan ini membeberkan tujuh program

prioritas untuk memajukan Polri. Program tersebut merupakan penguatan Polri promoter (profesional, modern dan terpercaya).

“Menuju Indonesia maju, yang diimplementasikan dalam tujuh program prioritas,” kata dia.

Tujuh program tersebut pertama, mewujudkan SDM yang unggul. Kedua, pemantapan pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat (harkamtibnas).

Ketiga, penguatan penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan.

Keempat, pemantapan manajemen media. Kelima, penguatan sinergi polisi. Keenam, penataan kelembagaan, dan ketujuh penguatan pengawasan. (can)

Utama PT Semen Indonesia pada 2016 lalu.

Terakhir, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong. Mantan Deputi Bidang Konstruksi, Operasi, dan Pemeliharaan Badan Restorasi Gambut (BRG) itu terakhir melaporkan hartanya pada 2016.

“Itu beberapa nama yang seharusnya per 2018 kemarin ada catatannya di e-lhkpn, tapi delapan nama ini kami temukan di acch, yang mana berarti tahun 2018 tercatatnya di e-lhkpn belum melaporkan,” ujar Dewi.

Peneliti ICW Almas Sjafrina berharap para menteri dan wakil menteri yang sudah dilantik Jokowi patuh terhadap sejumlah peraturan, salah satunya terkait kewajiban melaporkan LHKPN. Ia pun meminta Jokowi mengingatkan para pembantunya segera membuat LHKPN terbaru. (can)

48 Wanita Korban Perdagangan Orang JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri meringkus enam orang karena diduga terlibat kasus perdagangan orang ke sejumlah negara di Timur Tengah. Dalam kasus ini polisi sekaligus menggagalkan rencana perdagangan 48 perempuan ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.

Keenam orang yang ditangkap polisi telah ditetapkan sebagai tersangka.

Mereka merupakan karyawan PT HKN, perusahaan yang berperan sebagai penyalur pekerja migran ilegal.

Para tersangka adalah mengimingi korban untuk bekerja menjadi pembantu rumah tangga di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab dengan gaji Rp5 juta per bulan.

“Kami berhasil menggagalkan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang rencananya akan dikirim ke wilayah Timur Tengah, khususnya Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, Abu Dhabi,” ujar Wakil Direktur Tindak Pidana Umum (Wadir Tipidum) Bareskrim Polri Komisaris Besar Agus Nugroho, 29 Oktober lalu.

Keenam tersangka berinisial AR, AC, AW, AMR, TK dan MM. Kasus ini sendiri terungkap berawal dari kecurigaan masyarakat sebuah rumah di Perumahan Cibubur Indah di wilayah Jeger, Jakarta Timur. Setelah dilakukan penyelidikan ternyata ditemukan 48 perempuan pekerja migran yang akan dikirim secara ilegal.

Ke-48 perempuan tersebut berasal dari sejumlah kota di Indonesia antara lain dari Cianjur, Purwakarta, Sukabumi, Majalengka, Lampung, Lombok, Samarinda hingga Nusa Tenggara Timur. (can)

INFO JATENG

Tabloid INFOPlus No. 15 | 1-16 November 2019

3

Operasional BRT Transjateng Akan Meluas

S

EMARANG - Bus Rapid Transit (BRT) Transjateng Koridor III rute Semarang-Kendal resmi diluncurkan. Peluncuran BRT Koridor III Semarang-Kendal itu dilakukan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Alun-Alun Kabupaten Kendal, 28 Oktober lalu.

Menurut Ganjar, BRT Koridor III diharapkan bisa mengurangi kemacetan serta tingkat kecelakaan di jalan akibat penggunaan kendaraan pribadi. “Sektor transportasi ini untuk membantu masyarakat agar lebih lancar dan bisa menggunakan kendaraan umum berkualitas. Dan permintaan masyarakat untuk (transportasi) ini sangat banyak, terutama pelajar dan pekerja,” ujarnya.

Ganjar optimistis moda angkutan tersebut bakal menarik minat masyarakat Kendal terlebih dengan tarif penumpang yang murah karena untuk masyarakat umum tarifnya dipatok Rp4 ribu, sedangkan kalangan pelajar dan pekerja

Aplikasi “Smile Police” Baru Polda Jateng

hanya Rp2 ribu.

BRT Transjateng Koridor III Semarang-Kendal ini merupakan penambahan rute dari Koridor I Semarang-Bawen dan Koridor II Purwokerto-Purbalingga. Tiap unit BRT Transjateng akan menempuh jarak 21 kilometer dan melewati 32 pemberhentian bus.

Kedepan diharapkan seluruh wilayah di Provinsi Jawa Tengah dapat terkonek-

Positif Flu Burung, 19 Unggas di Kota Tegal Dibakar TEGAL - Tim Unit Reaksi Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis (URC PHMS) Dinas Kelautan dan Perijanan, Pertanian dan Pangan (DKPPP) Kota Tegal memusnahkan 19 unggas positif flu burung, 15 Oktober lalu.

Kasi Kesehatan Hewan (Keswan) dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Pangan (DKPPP) Kota Tegal, drh Liza Atikah Purwandani mengaku, pemusnahan terkait laporan matinya unggas.

Junaidi (50) warga Jalan Poso Kota Tegal, melaporkan bahwa hewan kalukunnnya populasi 60 ekor

mati mendadak sebanyak 8 ekor dalam 3 hari. Samah (47) warga RT 04 RW 10 Kelurahan Panggung, Tegal Timur, Kota Tegal melaporkan, bahwa 60 ayam kampung miiliknya mati mendadak 16 ekor.

Mudasir (57) warga Debong Lor Tegal Barat, melaporkan 20 ayam kampung miliknya mati dalam 2 hari. Nanik Mardiyani (43) warga Kelurahan Keturen, Tegal Selatan melaporkan ayam Arab petelur mati 10 ekor dalam.

“Menindaklanjuti laporan tersebut dilakukan pemeriksaan dengan rapid tes dan hasilnya positif Flu Burung,” terang dia. (nin)

si dengan adanya BRT Transjateng yang melayani berbagai rute. “Inikan tiga tahun bisa membuka tiga koridor, semoga selanjutnya bisa membuka koridor di daerah lain sehingga seluruh wilayah di Jawa Tengah bisa terkoneksi,” katanya.

Kepala Dinas Perhubungan Jateng Satriyo Hidayat mengungkapkan, pengembangan koridor BRT Transjateng di

wilayah lain sudah disiapkan.

Yakni, Purwomanggung (Purworejo, Wonosobo, Magelang dan Temanggung) dan Subosukawonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten).

“Diharapkan juga dapat meningkatkan pengembangan pariwisata di kawasan Candi Borobudur,” ujarnya. (dul)

Bursa Kerja Berbasis TI Terbesar di Jateng SEMARANG - Bursa kerja (job fair) berbasis teknologi informasi terbesar di Jawa Tengah bakal digelar di Auditorium Universitas Diponegoro kampus Pleburan Kota Semarang pada 22-23 November 2019. Bertajuk “4.0 Career Expo 2019” acara bakal diikuti sekitar 100 perusahaan berbagai bidang di Jateng.

Berdasarkan data BPS Jateng, menurut Public Relations Jobnet.id, Evafani Muryadi, angka pengangguran terbuka di Jateng pada 2018 mencapai 4,51 persen atau 814.347 angkatan kerja. Menurutnya, perusahaan mengeluhkan sulit mendapatkan kandidat pekerja yang sesuai kualifikasi.

Diusung PT Raditya Intra Media (RIM) dan PT Indonesian People Power (IPP), Jobnet.id

akan menyelenggarakan “4.0 Career Expo 2019” untuk menjadi fasilitator dalam menyatukan kepentingan dunia usaha dan industri sebagai penyedia lapangan kerja. Seluruh kegiatan bursa kerja “4.0 Career Expo 2019” dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi.

“Dengan aplikasi teknologi informasi, kegiatan job fair dapat dilakukan dengan efisien, efektif, serta ramah lingkungan (paperless),” ujarnya di kantor Jobnet.id Jl. Madukoro Raya 187A Semarang.

Beberapa keunggulan dari even “4.0 Career Expo 2019” yakni pelamar tidak perlu repot membawa banyak berkas karena data pelamar disajikan secara online dan terseleksi sesuai spesifikasi umum jabatan yang diinginkan. (ang)

104 Pelanggaran Keimigrasian di Jateng TEMANGGUNG - Kemenkumham Jawa Tengah mencatat sepanjang Januari hingga Oktober 2019 telah menangani sebanyak 104 pelanggaran keimigrasian dari warga negara asing yang ada di wilayah Jawa Tengah.

Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham

Jateng Esti Winahyu Nurhandayani mengatakan, pelanggaran warga negara asing terkait melebihi izin masa tinggal. Mereka yang melanggar ditindak, agar memperpanjang izin tinggal atau meninggalkan Indonesia.

“Yang overstay beberapa hari membayar denda, yang

lebih 60 hari dideportasi, tetapi sejauh ini tidak ada yang dideportasi,” katanya usai mengukuhkan tim pengawasan orang asing (Tim Pora) tingkat kabupaten dan kecamatan di Kabupaten Temanggung, akhir Oktober lalu.

Diakuinya, warga negara asing di wilayah Jawa Ten-

gah sekitar 2.000 orang. Paling banyak dari China untuk bekerja, yang lainnya belajar seperti di pondok pesantren.

Esti menyatakan pentingnya pembentukan tim pengawasan orang asing yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. (rio)

SEMARANG - Polda Jawa Tengah menyiapkan aplikasi Sistem Manajemen Informasi Laporan Elektronik (Smile) Police baru. Teknologi informasi bagi masyarakat itu akan memadukan berbagai layanan kepolisian dalam satu sistem.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Iskandar Sutisna Fitriana mengatakan, aplikasi bernama “Jogo Wargo-New Smile Police” merupakan penyempurnaan aplikasi serupa yang pernah dilincurkan pada tahun 2017.

“New Smile Police mengintegrasikan semua layanan kepolisian agar lebih cepat, mudah, dan murah,” katanya, belum lama ini.

Beberapa menu layanan penting, seperti layanan aduan yang cukup disampaikan melalui gawai akan disajikan. Menurutnya, masyarakat tidak perlu repot datang ke sentra pelayanan kepolisiam terpadu untuk melapor.

Fitur Panic Botton juga bisa dimanfaatkan masyarakat korban kriminalitas maupun kecelakaan. Sistem baru itu akan tersambung ke seluruh jajaran polres di Jawa Tengah.

“Aplikasi ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kepolisian,” katanya. (ang)

Petani Berhak Elpiji Subsidi SOLO - PT Pertamina (Persero) menyosialisasikan penggunaan elpiji bersubsidi ukuran 3 kilogram untuk petani dengan kriteria tertentu. Hal itu mengacu Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Elpiji untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran.

Sales Executive Elpiji Pertamina MOR IV wilayah Solo dan sekitarnya Adeka Sangtraga mengatakan, sosialisasi baru dilakukan di Kabupaten Sragen. Ke depan di Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten.

Berdasarkan Perpres, kriteria petani yang berhak atas elpiji subsidi atau melon itu, salah satunya memiliki lahan pertanian paling luas 0,5 hektar. Kecuali transmigran yaitu yang memiliki lahan pertanian paling luas dua hektar dan melakukan sendiri usaha tani dengan tanaman pangan atau hortikultura.

Petani yang memiliki mesin pompa air dengan daya paling besar 6,5 Horse Power.

Dengan adanya kebijakan tersebut artinya ada penambahan kuota elpiji melon yang nantinya disalurkan oleh Pertamina di setiap daerah.

“Kemungkinan pengajuan sudah sampai ke tingkat provinsi, tetapi sejauh ini belum masuk ke Pertamina. Dalam hal ini kami kan hanya sebagai penyalur, jadi yang memberikan imbauan adalah Pemerintah Provinsi,” katanya.

“Kami masih menggunakan kuota awal, yaitu untuk Kabupaten Boyolali sebesar 20.374 ton, Karanganyar 30.095 ton, Klaten 35.758 ton, Sragen 28.784 ton, Sukoharjo 29.621 ton, Wonogiri 20.803 ton, dan Solo 27.180 ton,” katanya. (rik)

4

INFO DAERAH

177 Tempat Karaoke Ilegal SK Tetap Beroperasi

S

EMARANG - Lokalisasi Sunan Kuning Kota Semarang akan ditutup pada 18 Oktober.

Para Pekerja Seks Komersial (PSK) nya akan menerima tali asih. Per orang Rp 5 juta.

Penandatanganan penerimaan tali asih untuk pekerja di Lokalisasi Sunan Kuning Semarang dilakukan. Para pekerja berbondong-bondong datang agar namanya terdata. Penu-

tupan diharapkan sebagai hijrah para PSK menuju kebaikan.

“Jumlahnya sesuai data kami 448 orang,” kata Kepala Bidang Rehabilitas Sosial Dinas Sosial Kota Semarang, Tri Waluyo belum lama ini.

Besaran tali asih, sesuai kesepakatan yaitu dari APBD Kota Semarang sebesar Rp 5 juta per orang. Ia menyebut dana bukan dari Kemensos seperti tahun 2018 ke belakang.

Tabloid INFOPlus No. 15 | 1-16 November 2019

4 Raperda Kabupaten Semarang Disahkan Penyerahan tali asih diberikan pada tanggal 18 Oktober bersamaan dengan seremonial penutupan. Para pekerja akan mendapat buku tabungan dan Kartu ATM. Salah seorang pekerja, sebut saja Maya Sindi mengaku, meski kecil, uang tersebut akan dimanfaatkan untuk kebutuhannya selama sebulan.

Ia mengaku akan mentas dari pekerjaannya sebagai PSK karena jika memang sudah mendapat pekerjaan baru.

Tempat Karaoke Ilegal Sementara, di SK sendiri tercatat terdapat 177 tempat karaoke. Semuanya disebut belum

berizin. Artinya, selama ini Pemkot seolah membiarkan tempat karaoke ilegal itu beroperasi.

Pemkot rencananya akan memberikan kesempatan pemilik tempat karaoke mengurus izinnya selama setahun kedepan. Jika tak berizin dan nekat menggelar prostitusi, Pemkot mengancam akan menutup.

Pasca penutupan, rencananya SK akan dikonsep sebagai kampung tematik, Kampung Religi Sunan Kuning. Rencana itu dipilih, mengingat di atas kompleks SK terdapat makam salah satu tokoh penyebar agama islam yakni Sun An Ing. (ang)

Pemkot Siapkan Rp1,9 Miliar untuk Museum SALATIGA – Pemerintah Kota (Pemkot) Salatiga berencana membangun sebuah museum. Pemkot telah menganggarkan pada APBD Tahun 2020 sekitar Rp1,9 miliar untuk pembangunan tahap pertama museum yang berkonsep perjuangan tersebut.

Museum berkonsep perjuangan itu nantinya dibangun di Taman Wisata Salatiga (TWS) yang berada di Desa Bugel, Kecamatan Sidorejo.

Luas lahan yang digunakan

untuk museum itu sekitar tiga hektare.

Walikota Salatiga, Yuliyanto, mengatakan anggaran tahap pertama itu digunakan untuk pembuatan akses dan pondasi peletakan alat utama sistem pertahanan (alutsista). “Persiapan pembangunan sudah jalan,” terang Yuliyanto, 11 Oktober lalu.

Untuk pembangunan tahap kedua, meliputi lahan parkir dan lapangan upacara.

Diakuinya, konsep pembangunan sudah dikomunikasikan

dengan Kementerian Pertahanan, termasuk keterlibatan sejarah tiga pahlawan nasional asal Salatiga.

Ketiga pahlawan nasional asal Salatiga itu, yakni Marsekal Muda Adisoetjipto, Laksamana Yosaphat Soedarso, dan Brigjend Sudiarto. Salatiga dinilai minim atas prasasti atau bangunan untuk mengenang jasa ketiga pahlawan asal daerahnya itu. Salatiga hanya memiliki patung ketiganya yang didirikan di monumen di Lapangan

Pancasila.

Keberadaan museum diharapkan bisa bermanfaat bagi generasi masa depan agar tetap mengenang dan mengamalkan semangat perjuangan pahlawan.

“Bagaimana pun kita tidak boleh melupakan jasa pahlawan. Pembangunan museum ini akan menambah kuat citra Salatiga sebagai kota pendidikan, karena para pelajar bisa belajar sejarah perjuangan,” kata Yuliyanto. (rio)

25 Hektare Hutan Lereng Ungaran Terbakar UNGARAN - Sedikitnya 25 hektare hutan di lereng Gunung Ungaran wilayah Kabupaten Kendal terbakar. Kebakaran itu pun membuat jalur pendakian Gunung Ungaran baik dari pos 1 Mawar (Kabupaten Semarang) maupun pos 1 Promosan (Kabupaten Kendal) ditutup sementara.

Relawan dari Sarda Jateng, Mustnoer mengatakan bahwa para relawan memadamkan api hanya mengandalkan alat manual saja. Hal itu karena medan yang terbakar sangat curam dan terjal sehingga kendaraan pemadam tidak bisa melakukan pemadaman.

“Pemadaman hanya di wilayah yang dapat dijangkau”, tuturnya, akhir Oktober lalu.

Api muncul pertama kali bukan dari jalur pendakian dan saat terbakar di puncak

Gunung Ungaran tidak ada pendaki yang masih berkemah. Menurutnya saat ini api juga masih cukup jauh dari pemukiman warga.

Kondisi mutakhir pada 30 Oktober, peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Gunung Ungaran masuk Dusun Candi Promasan Desa Ngesrepbalong Limbangan tergantung di Petak 8-2 luas 16 hektare, Petak 8-5 luas 5 hektare, Petak 8 -1 seluas 4 hektare.

“Jenis tanaman terbakar Akasia, Pinus, Salam, Gunung Cemara, Nagasari, Anggrung, Pakis Galar, Savana, “kata Kepala BPBD Kendal Sigit Sulistyo.

Penanganan darurat, pemadaman, dan melokalisir dengan menyekat area yang terus dilakukan oleh relawan terkait dan relawan. Beberapa titik api menyala kembali karena cuaca, angin, juga tanaman kering yang mudah terbakar. (bud)

SEMARANG - Paripurna DPRD Kabupaten Semarang mengesahan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan pembentukan Panitia Khusus (Pansus).

Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Marutohening, 11 Oktober lalu.

Empat Raperda yang disahkan yakni, Raperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Semarang Layak Anak. Raperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia, Raperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah 2020-2025.

Serta Raperda Kelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

Bupati Semarang dr Mundjirin menyatakan, pembentukan empat Raperda sebagai bentuk kepedulian serta perhatian terhadap anak-anak dan warga usia lanjut.

“Anak-anak dan warga usia lanjut membutuhkan perlindungan dan perhatian.

Begitu juga terhadap peninggalan leluhur yang kini menjadi cagar budaya,” kata dia.

Menurutnya, keempat Raperda itu sangat diperlukan. Pasalnya, masih banyaknya masalah sosial di Kabupaten Semarang yang harus diselesaikan.

Berdasarkan keputusan rapat disepakati Pansus I DPRD Kabupaten Semarang diketuai Fakhur Rahman dari Fraksi PPP dan Wakil Ketua Pansus I ialah Nafis Munandar dari Fraksi PKS. Pansus II diketuai Said Riswanto dari Fraksi PAN dan Wakil Ketua Pansus II Wening Tyas Adi Nartani dari Fraksi Hanura.

Pansus III diketuai Joko Widodo Fraksi PKS dan Wakil Ketua Pansis III Mangsuri dari Fraksi Hanura.

Terakhir, Pansus IV diketuai Joko Sriyono dari Fraksi PAN dan Wakil Ketua Pansus IV Sutanto Fraksi Golkar. (bud)

13 Perusahaan Gadai Ilegal SEMARANG – Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan 13 perusahaan gadai swasta ilegal di Jawa Tengah.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing dalam keterangannya, semua kegiatan usaha tersebut belum mendapatkan izin resmi namun mereka telah beroperasi.

Sesuai POJK 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian (POJK), Satgas Waspada Investasi telah menemukan kembali 22 kegiatan usaha gadai swasta yang belum mendapatkan izin dari OJK namun telah beroperasi.

“Dari 22 kegiatan usaha gadai swasta ilegal tersebut sebanyak 13 berdomisili di Jawa Tengah dan 9 berdomisili di Sumatera Utara,” kata dia, belum lama ini.

Berdasarkan catatan Satgas Waspada Investasi OJK, sebagian besar pelaku usaha gadai swasta ilegal tersebut tidak mengurus izin dikarenakan mengalami keter-

batasan dana dan modal. Selain itu, ada alasan mereka tidak memiliki izin, adalah karena kesengajaan dan belum memutuskan untuk mengajukan izin ke OJK. Padahal mereka sudah beroperasi dan membuka gerai.

September 2019 OJK telah menemukan 30 entitas gadai ilegal.

Saat ini jumlah total mencapai 52 entitas gadai ilegal. Tidak menutup kemungkinan akan banyak lagi entitas gadai ilegal yang akan ditemukan oleh Satgas Waspada Investasi melalui pengaduan masyarakat.

Adapun 13 nama perusahaan pelaku usaha gadai swasta ilegal yang terjaring oleh Satgas Waspada Investasi OJK, yaitu: 1. Aditaman Gadai, 2. Dasmin Gadai Tegal, 3. Gadai HP Serayu, 4. Gadaibarang.com, 5. Rajawali Gadai, 6. Sentral Gadai, 7. Solusi Gadai, 8. TNT Gadai, 9. Rajawali Cell, 10. KSP Sahabat Bintang Mandiri, 11. Kurnia Gadai, 12. Outlet Gadai Mahir, 13. Outlet Gadai Damai. (ang)

INFO DAERAH

Tabloid INFOPlus No. 15 | 1-16 November 2019

5

25 Pejabat Dialihtugaskan

Bupati Mirna Annisa saat menemui buruh.

n Buruh Eks PT Tossa Protes Pesangon

Bupati Diharap Turun Tangan

K

ENDAL – Puluhan mantan buruh PT Tossa Shakti Glass (TSG) mengadukan nasib mereka kepada Bupati Kendal Mirna Annisa, lantaran perusahaan tempatnya pernah bekerja hingga kemarin tak kunjung membayarkan uang pesangon yang menjadi hak mereka, 30 Oktober lalu.

Hal itu ditempuh, sebelumnya janji perusahaan membayarkan pesangon pada Oktober 2019 tak kunjung diberikan. Salah

seorang mantan buruh, Nasimin mengatakan, para buruh sudah melakukan penandatangan persetujuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bulan Juli silam.

Dalam surat persetujuan PHK, pihak perusahaan juga menyepakati untuk membayar tunggakan gaji, THR yang tertunda selama dua tahun dan pesangonnya. “Betul, gaji dan THR sudah dibayarkan, akan tetapi pesangon belum diberikan.

Janjinya Oktober ini, namun hingga tang-

gal 31 belum juga dibayarkan,”katanya.

Pihaknya berupaya menemui pihak direksi perusahaan, tetapi mereka kesulitan bertemu. Kami berharapbupati bisa menjembatani kami dengan perusahaan,” terangnya.

Bupati Mirna Annisa berjanji akan berusaha berkomunikasi dengan pihak direksi PT Tossa Shakti Glass terkait pembayaran pesangon. “Pihak direksi nanti akan saya temui untuk memberikan kejelasannya,” terangnya. (dul)

Rp 11 Miliar untuk Pilkades 2020 KENDAL - Pemkab Kendal menganggarkan Rp 11 miliar untuk biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2020 mendatang. Pilkades akan digelar pada 18 Maret 2020 diikuti sebanyak 199 desa yang tersebar di 19 wilayah kecamatan.

Asisten Pemerintahan, Winarno

mengatakan, dengan anggaran senilai Rp 11 milliar itu partisipasi masyarakat sangat diharapkan tinggi.

“Praktek money politik harus bisa ditekan, sebab akan merusak demokrasi. Jangan sampai ada politik uang yang menyebabkan calon kades mengeluarkan biaya

yang besar,” katanya, belum lama ini.

Ditegaskannya, sesuai perundang-undangan praktik money politik masuk ranah pidana dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara. “Semua sudah dibiayai oleh pemerintah, bagi yang mendaftar calon kades juga gratis” imbuh dia.

BATANG - Sebanyak 25 orang pejabat struktural, fungsional dan pejabat pengawas di lingkungan Pemkab Batang dialihtugaskan. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan, 14 Oktober lalu.

Pejabat fungsional yang dilantik sebanyak 5 orang, Struktural Pejabat Administrator/ eselon III 2 orang dan Pejabat Pengawas/IV 18 orang. Sementara beberapa jabatan baru meliputi Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Batang dijabat oleh Listiyo Adi Sulistyo jabatan lamanya Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup, Waluyo jabatan baru Penganggaran dan pengawasan di Sekertariat DPRD jabatan lama Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan.

“Alih tugas hal yang biasa dan rutin sebagai bentuk penyegaran, karena sudah menjabat terlalu lama,” kata Bupati Batang,Wihaji usai melantik. (tan)

CPNS 2019, 244 Formasi BATANG - Pemerintah telah membuka lowongan CPNS 2019. Pendaftaran akan dimulai pada 11 November 2019 di sscasn.bkn.go.id. Untuk Kabupaten Batang tersedia 244 formasi yang dapat dilamar oleh pendaftar. (tan)

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kendal, Muhammad Ircham mengatakan Pilkades serentak akan digelar pada 18 Maret 2020.

Jika ada perpanjangan, maka akan dilaksanakan bulan April. Tahap pertama adalah tahap persiapan yang meliputi pembentukan P2KD, penetapan WP dan penetapan DPT. “Pembentukan P2KD dijadwalkan tanggal 25 Oktober sampai 7 November 2019. Untuk pemberitahuan jadwal pemutakhiran data

pemilih kepada masyarakat tanggal 9 sampai 12 Desember 2019.

Pemutakhiran data pemilih oleh PPDP tanggal 13 Desember sampai 8 Januari 2020. Pengumuman DPT tanggal 31 Januari sampai 4 Februari 2020,” jelasnya.

Pembentukan P2KD akan dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masing-masing desa. Jumlah P2KD ada 5 orang yang terdiri dari unsur perangkat desa, LKD dan tokoh masyarakat. (dul)

Anugerah Pandu Negeri 2019 untuk Pemkab Pekalongan KAJEN - Pemerintah Kabupaten Pekalongan pertama kalinya meraih penghargaan Anugerah Pandu Negeri (APN) 2019 dalam Kategori Silver.

Penghargaan diberikan atas kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Penilaian diselenggarakan IIPG (Indonesian Institute for Public Governance) dibawah pimpinan Wakil Presiden 20092014 Prof. Boediono bersama para panel pakar independen dari berbagai lembaga dan universitas.

Bupati Pekalongan Asip Kholbihi menyampaikan rasa syukurnya atas penghargaan itu. “Syukur alhamdulillah kita meraih penghargaan dengan kategori tata kelola pemerintah yang baik,” ungkapnya usai menerima penghargaan di Jakarta,

25 Oktober lalu.

Bupati berharap penghargaan itu menjadi motivasi seluruh aparatur spilin negara (ASN) dalam meningkatkan pelayanan birokrasi yang lebih baik. “Mari kita terus semangat untuk melayani masyarakat yang lebih baik,” ujarnya.

Menurutnya, peroleh penghargaan ini tak lepas dari pelaksanaan trilogi pembangunan.

Yakni di bidang pembangunan pendidikan dengan pengembangan sumber daya manusia, infratruktur secara berkesinambungan dan pelayanan birokrasi berkualitas.

“Ini akan menyiapkan pembangunan manusia seutuhnya dalam jangka waktu panjang, tidak karena periodisasi jabatan politik, tapi sudah menyiapkan landasan pembangunan manu-

Bupati Pekalongan Asip Kholbihi saat menerima penghargaan. sia yang baik,” tegasnya.

“Kabupaten Pekalongan me­ nurut para ahli/expert masuk dalam salah satu kabupaten yang baik karena mampu melaksanakan tiga hal fundametal tadi yakni bagaimana kita melakukan pendidikan dan pembangunan infrastruktur serta

efektivitas birokrasi yang terus- menerus menjadi pelayan publik yang baik,” imbuh Bupati.

Ketua IIPG Sigit Pramono menjelaskan penilaian dilakukan secara independen terkait kinerja terhadap 34 provinsi, 416 kabupaten dan 99 kota. Melipu-

ti aspek tata kelola keuangan, pemerintahan, kinerja pengembangan manusia, ekonomi, inovasi strategik serta pimpinan yang inovatif.

Hasil penilaian didapatkan nominasi 63 pemerintah daerah terbaik untuk penghargaan APN 2019. “Kami ingin Anugerah Pandu Negeri ini memiliki kredibilitas yang tinggi, dan pemilihan APN ini sangat independen dan sangat transparan,” katanya.

Pada kesempatan itu, bupati didampingi Kepala Bappeda dan Litbang Bambang Irianto, Kepala Dinas Kesehatan Setyawan Dwiantoro, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Wiryo Santoso, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Bambang Sujatmiko, dan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Susanto Widodo. (dul)

6

PENIPUAN

Tabloid INFOPlus No. 15 | 1-16 November 2019

Ditipu Penjual BITCOIN

S

EMARANG - Handri Sokpa (35), warga Jalan Artzimar II Gang SLB RT 01 RW 01, Kelurahan Tegalgundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor harus berurusan hukum. Kini ia meringkuk di sel tahanan dan diadili di Pengadilan Negeri Semarang atas kasus dugaan penipuan jual beli bitcoin.

Jaksa Penuntut Umum Rahmad Junardi SH dalam surat dakwaannya menjelaskan, kasus hukum menyeret Handri terjadi pada 16 Desember 2017 sampai Sabtu 20 Januari 2018 lalu. Lewat aplikasi online Bukalapak, ia membuka toko online bernama Hans Shop.

Di sana ia menawarkan peralatan elektronika untuk menghasilkan uang virtual bitcoin (bitcoin min-

er). Alamatnya https://www.bukalapak.com/u/handri_sokpa.

“Terdakwa juga mencantumkan WhatsApp Messenger (WA) dengan nomor kontak 081318796677,” sebut jaksa dalam dakwaannya.

Atas penawaran bitcoin miner di toko online Hans Shop milik Handri pada Platform Bukalapak, korban Henry Eryfin bin Yury Eryfin menghubungi menggunakan WA. Handri membujuk Henry membeli bitcoin miner secara langsung dan tidak melalui sistem pembayaran yang ditentukan oleh Bukalapak. Alasannya supaya harga bitcoin miner lebih murah.

Atas pembeliannya, Handri meminta agar pembayaran melalui transfer ke Rekening Nomor: 0953732413 di Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Bogor, atas nama dirinya. In-

formasi mengenai metode pembayaran transaksi, berupa pembayaran dapat dilakukan dengan pemberian uang muka dan pelunasan dilakukan setelah bitcoin miner diterima.

Henry percaya dan tertarik membeli bitcoin miner tanpa melalui sistem pembayaran Bukalapak. Awalnya Henry membeli 10 unit bitcoin miner seharga Rp 650 juta dengan syarat uang muka Rp 300 juta. Pada 18 Desember 2017, menyetor tunai ke Bank BCA, dan ditransfer ke rekening BCA Nomor 0292282409 atas nama Apin Suriyanto sesuai permintaan Handri.

Pada 26 Desember 2019, Handri menawarkan kembali kepada Henry 4 unit bitcoin miner seharga Rp 308 juta. Pembayaran diminta ditransfer ke rekening Handri Sokpa.

Meyakinkan korban Henry, Handri mengirimkan bitcoin miner sesuai transaksi pertama dan kedua.

Henry sendiri telah menstransfer uang untuk melunasi pembelian pertama dan keduanya.

“Pada 1 Januari 2018, terdakwa Handri yang sudah tidak mempunyai stock bitcoin miner, menawarkan kembali kepada Henry membeli bitcoin miner yang diimpor sebanyak 36 unit seharga Rp 2.628.000.000,” kata jaksa.

Syaratnya Henry harus menyerahkan uang muka Rp 1,5 miliar.

Usai dibayar dijanjikan mendapat 20 unit. Sisanya 16 unit akan dikirim estafet setelah dilunasi.

Atas pernawaran itu, Henry tertarik membeli 26 unit bitcoin miner. Ia lalu menyerahkan Rp 1,5 mil-

Rubrik Konsultasi Hukum INFOPlus diasuh Dr H Mochamad Rofian, SE, SH, MH, CLA, Ketua ASAHI (Asosiasi Auditor Hukum Indonesia) Jateng, Sekretaris DPD Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Jateng, Koordinator Advokat Jateng Bersatu (AJB). Konsultasi bisa dikirim email ke redaksiinfoplus@gmail.com.

Pertanyaan Saya mau tanya, bagaimana cara mengganti nama? Soalnya saya begitu tersiksa dan malu dengan nama saya. Saya seorang pria tetapi nama saya mirip dan lazim dipakai oleh wanita dan kerap jadi bahan tertawaan teman-teman.

Saya bingung karena tidak tahu prosedurnya dan bagaimana memunculkannya nanti setelah saya berganti nama terhadap ijazah saya dan surat-surat yang saya butuhkan seperti surat akta lahir, surat setoran penyimpanan uang di bank, sertifikat tanah dll?. Terima kasih.

Jawaban Sebagaimana di penjelasan mum Alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ( “UU 23/2006”) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU 24/2013”) ganti nama merupakan salah satu acara penting kependudukan.

Selengkapnya berbunyi : “Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal terbatas tetap tinggal dan Peristiwa Penting, antara lain lahir, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang merupakan peristiwa yang harus melibatkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peris-

iar sesuai permintaan Handri.

Bertahap Rp 100 juta ung dikirim ke rekening Handri 15 kali kurun waktu 4 Januari 2018 sampai 20 Januari 2018. Namun diketahui uang Rp 1,5 miliar itu tidak digunakan membeli 36 unit ke luar negeri, namun digunakan Handri deposit trading BTC (bitcoin) sebesar Rp 500 juta.

Henry dirugikan karena uang Rp 1,5 miliar itu juga tak kembali.

Handri Sopkha dijerat Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Atau kedua, dijerat Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Atau ketiga dijerat Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (far)

KONSULTASI HUKUM

tiwa Penting Diperlukan cadangan yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang,”.

Peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 UU 24/2013 adalah peristiwa yang dialami oleh seseorang yang lahir, mati, lahir, perkawinan, perceraian, penghargaan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Pasal 52 UU 23/2006 tentang pencatatan perubahan nama dilaksanakan oleh penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut harus disetujui oleh orang yang diubah namanya tersebut untuk Instansi Pelaksana (“Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil”) yang diterbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diteruskannya peneta-

pan penetapan negara oleh warga . Pejabat Pencatatan Sipil selanjutnya akan membuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Setiap penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan Perihal Penting (perubahan nama) maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling banyak Rp 1 juta.

Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 TENTANG Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil ( “Perpres 96/2018”) mengatur bahwa pencatatan perubahan nama di Penduduk Harus memenuhi Persyaratan: keputusan penetapan pengadilan negeri; kutipan akta pencatatan sipil; kartu keluarga (“KK”); Kartu Tanda Penduduk-elektronik (“KTP-el”); dan dokumen perjalanan untuk orang asing.

GAYA HIDUP

Tabloid INFOPlus No. 15 | 1-16 November 2019

7

15 Gaya Hidup yang Efeknya Bikin Ngeri

K

EHIDUPAN modern bikin orang maunya serba praktis dan cepat, termasuk perihal gaya hidup. Mulai pola makan, istirahat, bekerja, bergaul, dan sebagainya inginnya serba praktis. Nah, padahal yang serba praktis dan cepat itu cenderung mengandung risiko tersendiri, terkhusus buat kesehatan.

Misalnya nongkrong sama teman-teman, jatuhnya kumpul di kafe atau bar yang menyediakan makanan dan minuman nggak sehat. Belum lagi kalau kumpulnya sampai larut malam, bikin kamu begadang dan kurang tidur, deh.

Besok paginya kebawa malas di kampus atau kantor. Akhirnya, kamu jadi jarang olahraga.

1. Banyak makan gorengan

Banyak orang yang nggak memperhatikan tempat makan yang nggak higienis. Padahal, banyak kuman yang siap mengganggu kesehatanmu. Salah satu cara menjaga makanan atau minuman tetap higienis adalah dikemas, baik berupa plastik atau kaleng. Tapi pastikan juga tanggal kedaluarsanya, ya.

3. Minum minuman beralkohol dan konsumsi produk tembakau

Sebaiknya kamu menghindari gaya hidup seperti ini. Selain terbukti merusak kesehatan, juga bisa berdampak pada perilaku yang nggak terkontrol.

sebentar agar makanan berada dalam suhu normal tentunya nggak membuat kamu lapar kan.

9. Kebanyakan duduk dan lupa bergerak

tan tubuhmu terganggu.

12. Kebanyakan makan makanan cepat saji dan instan

mengandung kalsium dan rendah kalori. Kamu juga perlu pilih minuman yang antiradang.

6. Nggak sarapan pagi Sarapan nggak hanya membantu aktivitas prima sepanjang hari, namun juga menjaga tubuh agar terhindar dari penyakit maag yang bisa melahirkan penyakit-penyakit lainnya. Jadi bagi kamu yang mau berangkat sekolah, kuliah atau kerja, jangan lupa sarapan walaupun sedikit.

7. Sering begadang sampai pagi

Kerja lupa waktu kadang sering merupakan banyak hal. Nggak hanya lupa makan minum, namun juga sering menahan buang air kecil dan besar. Tapi juga membuat kamu lupa bergerak dan kebanyakan duduk. Gaya hidup seperti ini jelas berbahaya.

Makanan cepat saji biasanya banyak mengandung pengawet dan gizinya pun jauh lebih sedikit.

Maka perlu berpikir lagi jika ingin menjadikan makanan ini sebagai makanan harian kamu.

13. Menahan kencing

10. Membekali anak dengan uang jajan yang banyak

4. Makan makanan pedas Ini merupakan makanan siap saji yang selalu tersedia di pinggir jalan. Dengan harga murah dan mudah didapat membuat gorengan sering menjadi alternatif utama untuk ngemil di pinggir jalan.

Kebiasaan ini bisa mengganggu kesehatan, apalagi minyak yang dipakai untuk menggoreng digunakan berkali-kali.

2. Makan di pinggir jalan yang kotor dan berdebu

Tubuh itu perlu istirahat. Jadi jangan paksa untuk begadang, apalagi terus menerus dan menjadi gaya hidup. Angin malam juga nggak ramah bagi tubuh.

Nggak sedikit orang yang menyukai makanan-makanan super pedas. Jika hal ini terlalu sering dilakukan akan membuat perut mual dan melahirkan banyak penyakit lain seperti maag akut, refluks asam, sakit kepala, dan lainnya.

5. Memilih minuman bersoda tinggi saat haus Minuman bersoda bukan pilihan baik untuk kamu yang sedang haus. Pilihlah minuman yang mengandung serat tinggi, kaya mineral

Gaya Hidup, Penyebab Penyakit Paling Mematikan BERDASARKAN data dari World Health Federation (WHF), penyakit jantung menjadi pembunuh nomor satu di dunia dengan jumlah lebih dari 17 juta kematian atau sekitar 31 persen setiap tahunnya. Angka ini diperkirakan akan meningkat menjadi 23,3 juta jiwa di tahun 2030.

Di Indonesia, data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menunjukkan bahwa angka kejadian penyakit jantung dan pembuluh darah semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Setidaknya 15 dari 1.000 orang atau sekitar 2,8 juta individu di Indonesia menderita penyakit jantung.

Mengutip Sample Registration System (SRS) 2014, penyakit jantung juga menduduki peringkat kedua tertinggi setelah stroke untuk tingkat kematian terbanyak di Indonesia.

Dokter spesialis kardiovaskular dari Rumah Sakit Metropolitan Medical Centre (RS MMC), Prof Dr dr Idrus Alwi (Berita terkait di Hal. 20)

8. Makan dalam kondisi panas.

Makan makanan panas dapat menggangu pencernaan, sehingga perlu kamu hindari. Menunggu

Anak-anak umumnya nggak bisa membedakan mana makanan sehat dan nggak. Mereka hanya ingin membeli makanan, padahal di sekitar mereka banyak makanan yang berbahaya jika dikonsumsi terus menerus.

11. Lebih memilih makanan lezat dibanding makanan sehat Mencari makanan lezat dan minuman nikmat adalah insting semua orang. Namun jika makanan itu mengandung lemak dan kalori terlalu tinggi, maka nantinya kamu harus membayar sangat mahal atas kebiasaan ini, lantaran keseha-

Ini kebiasaan yang pasti melahirkan penyakit ginjal. Air kotor dari kencing yang seharusnya lekas dibuang, tertahan dan membuat ginjal bekerja lebih ekstra.

14. Jarang berolahraga Olahraga nggak hanya membuat tubuh lebih segar, namun juga menjadi penyeimbang dari berbagai kegiatan lain yang cenderung kurang menyehatkan. Makanya, ayo olahraga!

15. Terlalu lama menahan lapar dan haus.

Terlalu lama menahan untuk nggak minum akan membuat pencernaan nggak baik. Untuk itu kamu harus selalu menyediakan air putih dan minuman menyehatkan jika akan mengadakan perjalanan jauh atau bekerja dalam waktu lama.

Tips Gaya Hidup Sehat yang Mudah SIAPA pun pasti ingin sehat.

Tapi giliran diminta menjalani gaya hidup sehat yang benar, belum tentu semua mau. Padahal, ada banyak cara hidup sehat yang mudah dilakukan dan diikuti siapapun.

Kuncinya, niat dan kemauan keras melakoninya.

1. Hindari tidur larut malam Anda hanya diminta untuk menghindari kebiasaan tidur larut malam dan meluangkan waktu tidur yang cukup. Alasannya pun sederhana, agar tubuh Anda mendapatkan waktu beristirahat yang layak.

2. Berjemur yang cukup Vitamin dalam hidup yang sehat adalah keharusan. Biasanya vitamin harus didapatkan melalui nutrisi, karena tubuh tidak memproduk-

sinya. Namun, khusus untuk vitamin D keadaannya unik. Selain dari makanan, tubuh pun mampu menghasilkannya sendiri.

3. Jalan bertelanjang kaki di tanah Ada sebuah buku tentang hal ini, berjudul Earthing: The Most Important Health Discovery Ever? memaparkan kalau bumi punya kekuatan penyembuhan menakjubkan.

Katanya, bumi memiliki elektron bebas yang tidak akan habis. Kalau kita bersentuhan langsung dengan permukaannya, maka tubuh kita pun akan menerima energi positif yang baik dampaknya untuk kesehatan.

4. Mengonsumsi asupan fermentasi Salah satu bagian tubuh yang ker-

ap disepelekan adalah usus. Kesehatannya kerap dilupakan begitu saja.

Padahal, peran usus bagi kebugaran tubuh sangat vital. Di dalam usus terdapat banyak sekali bakteri. Jumlahnya diperkirakan dua kali dari total sel yang kita miliki. Bakteri-bakteri tersebut terdiri dari dua jenis, yang merugikan dan menguntungkan.

5. Gosok gigi secara teratur dan banyak minum air putih Banyak orang juga mengabaikan kesehatan mulut. Biasanya hal ini baru diperhatikan ketika bau napas tidak sedap atau gigi sedang terasa sakit. Padahal, kesehatan mulut berhubungan erat dengan kebugaran tubuh. Bahkan ada yang bilang kalau mulut yang tidak bersih bisa jadi salah satu pemicu kehadiran penyakit kanker atau stroke.

8

LIPUTAN KHUSUS

Tabloid INFOPlus No. 15 | 1-16 November 2019

PAVINGISASI LAPAK SEMENTARA Pasar Johar Sisakan Masalah

S

EMARANG - Proyek pengerjaan pemasangan Paving Block dan Kasten pada proyek Pembangunan Lapak Sementara Pasar Johar MAJT Kota Semarang tahun 2017 menyisakan persoalan hukum. Selain pekerjaannya tak beres, proyek juga tak dibayar.

Masalah itu menjadi salah satu temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah yang memeriksa. BPK menyatakan Kepala Dinas Perdagangan sebagai Pengguna Anggaran, serta PPKom kegiatan tidak cermat dalam melakukan pengendalian kegiatan yang ada di lingkungan kerjanya.

Babak baru kasusnya, kini dibawa ke ranah pengadilan. Terungkap jika pihak pemenang lelang tidak melaksanakan proyek sendiri melainkan hanya mensubkontrakan dengan pihak lain.

Karmindar (54), merupakan pihak swasta yang mengaku menjadi pelaksana proyek dari pemenang lelang itu mengaku tak dibayar. Pemenang lelang dinilai wanprestasi dan tak tanggungjawab.

Atas kasusnya itu, warga di Jl. Sido Asih VI/21 Rt. 06 Rw. 04 Muktiharjo Kidul Pedurungan Semarang itu menggugat ke Pengadilan Negeri Semarang.

Gugatan diajukan Karmindar melalui tim

kuasa hukumnya, Iksan Subekhan dan Agus Munib, advokat berkantor di Jalan Jati Raya No. 61 Ungaran Timur, Kabupaten Semarang dalam klasifikasi wanprestasi. Gugatan diajukan terhadap PT Uno Tanoh Seuramo (UTS), beralamat di Jl. Kembang Sepatu No. 30 Senen Jakarta Pusat. Serta Dinas Perdagangan Kota Semarang cq Walikota Semarang.

“Gugatan atasnama Karmindar diajukan tanggal 9 Oktober 2019 dan teregister nomor perkara 489/Pdt.G/2019/PN Smg,” jelas Heru Sungkowo, Panitera Muda Perdata pada PN Semarang.

Tudingan wanprestasi berawal pada perjanjian kerjasama 1 November 2017 antara Karmindar dengan PT UTS yang diwakili direktur, Tanoh Seuramo Irawan Nyak Musa perihal pengerjaan pemasangan Paving Block dan Kasten pada proyek Pembangunan Lapak Sementara Pasar Johar MAJT Kota Semarang. Surat Perintah Kerja (SPK) bernomor 09/SPK/UTS/XI/2017.

PT UTS sendiri mendapat proyek pekerjaan Pembangunan Lapak Sementara Pasar Johar MAJT Kota Semarang dari Disperindag Kota Semarang yang menggunakan anggaran APBD Kota Semarang senilai Rp 16,1 miliar. Batas akhir kontrak proyek pekerjaan 21 Desember 2017.

Sebagai Pelaksana Kerja, Karmindar memi-

liki kewajiban melakukan pekerjaan pemasangan paving block dan kasten pada proyek Pembangunan Lapak Sementara Pasar Johar MAJT Kota Semarang. Rincian pekerjaan paving blok ukuran 6cm Mutu K-225, total Volume = ± 7375 M², seharga Rp 92.000 /M2.

Sedangkan untuk pekerjaan pemasangan kasten ukuran :10x20x50 K-200, total volume = ± 1069 M¹, seharga Rp 39 ribu/ M¹. Volume riilnya mengikuti volume yang terpasang di lapangan. Atas kedua pekerjaan itu, nilai kontrak sementara sebesar Rp 720.191.600.

Pelaksanannya, Karmindar mengaku telah melaksanakan kewajibannya memasang paving block dan kasten dengan volume paving blok seluas 3.584,88 M². Pemasangan kasten ukuran 10x20x50 sepanjang 349 ml dan pembuatan lokasi + stemper seluas 1.408,54 M². Pekerjaan itu telah menghabiskan Rp 423.465.360.

Sesuai SPK, pembayaran termin akan dibayarkan PT UTS setiap 2 minggu sesuai dengan progres pekerjaan yang sudah dilaksanakan. Namun atas pemasangan paving block dan kasten, PT UTS tidak membayar sesuai dengan progres pekerjaan yang sudah dilaksanakan.

Karmindar sendiri mengaku seharusnya sudah menyelesaikan pekerjaan dari PT UNO pada 21 Desember 2017. Namun PT UTS me-

minta perpanjangan watu pengerjaan kepada Dinas Perdagangan hingga 27 Desember 2017.

Akan tetapi sampai awal tahun 2018, PT UTS tidak bisa menyelesaiakan pekerjaannya tersebut hingga 100 persen sehingga Pemkot Semarang tidak melunasi tagihan pembayaran.

Karmindar sendiri yang tak dibayar PT UTS, pada 25 Juni 2018, tanggal 2 Juli 2018 dan tanggal 11 Juli 2018 telah mengirimkan somasi kepada PT UTS. Pada tanggal 11 Juli 2018, PT UTS lalu membayar sebagian tagihan kepadanya sebesar Rp 40 juta atau masih kurang Rp 383.465.360.

Setelah pembayaran pada tanggal 11 Juli 2018, Karmindar tidak lagi menerima pembayaran dari PT UTS. Pada tanggal 16 September 2019 ia kembali mengirim surat peringatan Ke-1 kepada PT UTS untuk segera melaksanakan seluruh kewajibannya.

Merasa somasi ke-1 tidak juga diindahkan , pada tanggal 22 September 2019 Karmindar kembali melayangkan somai ke-2.

Namun hingga somasi ke-3 pada tanggal 27 September 2019, pembayaran PT UTS tak dilakukan ke Karmindar.

“PT UTS dinilai telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian dengan tidak membayar atas pengerjaan pemasangan paving block dan kasten pada

Tabloid INFOPlus No. 15 | 1-16 November 2019

proyek pembangunan lapak sementara Pasar Johar MAJT Kota Semarang sebesar Rp 383.465.360,” jelas Iksan Subekhan dan Agus Munib dalam surat gugatannya.

Menurut Karmindar, selama 1 tahun 9 bulan, atas kekurangan itu ia mengaku dirugikan total sebesar Rp 423.465.360. Ia menuntut pengadilan mengabulkan gugatannya.

Menyatakan PT UTS telah wanprestasi.

Menghukum membayar tagihan atas pengerjaan pemasangan Paving Block dan Kasten pada proyek Pembangunan Lapak Sementara Pasar Johar MAJT Kota Semarang sebesar Rp 383.465.360. “Menghukum Tergugat I mengganti biaya kerugian materil sebesar Rp 177.855.451,” kata Karmindar lewat kuasa hukumnya dalam petitum gugatannya.

Temuan BPK BPK Perwakilan Jawa Tengah menyatakan, pembuatan Lapak Sementara Pasar Johar MAJT Pekerjaan dilaksanakan oleh PT. UTS melalui SPK nomor 620.4/4697/2017 tanggal 8 September 2017. Jangka waktu proyek selama 110 hari dan berakhir tanggal 28 Desember 2017, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp16.196.300.000,00.

Hasil pemeriksaan fisik tanggal 7 Desember 2017 yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan fisik progres pekerjaan berdasarkan laporan pengawasan sebesar 76,20%. Progres pekerjaan yang mendekati selesai hanya pada item pekerjaan rabat beton tiap blok dan pekerjaan atap.

Sedangkan untuk item pekerjaan jalan pavingisasi baru dikerjakan 50%. Atas rendahnya progres tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen telah menyampaikan peringatan I tanggal 6 Desember 2017 untuk lebih

LIPUTAN KHUSUS

meningkatkan progres pekerjaan.

Kemudian dilanjutkan pada tanggal 21 Desember 2017 melalui Surat Peringatan II karena progres pekerjaan baru mencapai 80,93% dari rencana 96,91%. Selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2017 dilakukan pemutusan kontrak dengan surat pemutusan kontrak nomor 602.4/6713 didukung hasil pemeriksaan PPHP tanggal 29 Desember sebesar 93,45%.

Pemeriksaan fisik selanjutnya pada tanggal 6 Maret 2018 progres pekerjaan berdasarkan Laporan Pemeriksaan PPHP dan laporan konsultan pengawas 93,45%. Pekerjaan yang belum selesai 100% adalah pekerjaan jalan pavingisasi.

Pemeriksaan atas dokumen pembayaran, diketahui bahwa pembayaran terakhir telah dilakukan berdasarkan prestasi pekerjaan sebesar 93,45% senilai Rp2.178.240.000,00 melalui SP2D nomor 10712/SP2D/2017/LS tanggal 29 Desember 2017.

Pemutusan Kontrak tersebut harus diikuti dengan pencairan jaminan pelaksanaan nomor 04390117170000182 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 senilai Rp809.815.000,00 dan pencantuman PT. UTS dalam Daftar Hitam Pelaksana tidak dikenakan denda keterlambatan karena pemutusan kontrak sesuai dengan batas akhir pekerjaan.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan : a. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 1) Pasal 11 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut. e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak; 2) Pasal 18 ayat (5) huruf a yang menyatakan bahwa Panitia/Pejabat Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk: a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang tercantum dalam kontrak; 3) Pasal 93 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa PPK dapat memutus kontrak secara sepihak apabila kebutuhan barang/ jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak : a) Poin a.1 berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan; b) Poin a.2 setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; 4) Pasal 93 ayat (2) yang menyatakan bah-

wa Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa: a) Jaminan Pelaksanaan dicairkan; b) Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan; c) Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan d) Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.

5) Lampiran III tentang Tata cara pemilihan penyedia pekerjaan kontruksi, a) Huruf A. Persiapan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Kontruksi, Angka 10. Penyusunan Dokumen Pengadaan, C. Rancangan Surat Perjanjian, 2) Syarat-syarat Umum Kontrak, t). Hak dan kewajiban para pihak: (1) PPK: mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia; meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia; (2) Penyedia: melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK; melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak. b) Huruf C, angka 2, Pelaksanaan Kontrak, huruf h, Laporan Hasil Pekerjaan: (1) Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan; (2) Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian. b. Kesepakatan dalam Kontrak pelaksanaan paket pekerjaan terkait, diantaranya menyatakan bahwa kewajiban penyedia jasa untuk “melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak” dan “melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat, dan penuh tanggung jawab untuk pelaksanaan, penyelesaiaan dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak”.

Permasalahan ini mengakibatkan : a. Hasil pekerjaan tidak dapat segera dimanfaatkan dan denda keterlambatan belum dikenakan sebesar Rp97.720.877,56 (Rp78.352.203,56 + Rp19.368.674,00). b. Penerimaan atas pencairan jaminan pelaksanaan tidak segera dimanfaatkan sebesar Rp1.352.271.950,00 (Rp187.363.950,00 + Rp355.093.000,00 + Rp809.815.000,00) dan pengenaan daftar hitam pada ketiga pelaksana yang diputus kontrak belum dilaksanakan.

Permasalahan ini disebabkan : a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala Dinas Perdagangan, masing-masing

9

sebagai Pengguna Anggaran, tidak cermat dalam melakukan pengendalian kegiatan yang ada di lingkungan kerjanya. b. PPKom masing-masing kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perdagangan, tidak cermat dalam melakukan pengendalian dan pelaksanaan kegiatan serta belum mengenakan denda keterlambatan, belum mencairkan jaminan pelaksanaan pekerjaan dan belum memasukkan pelaksana yang telah diputus kontrak ke dalam daftar hitam.

Atas Permasalahan tersebut Kepala Dinas Pedagangan dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang menyatakan sependapat dengan temuan BPK. BPK merekomendasikan Walikota Semarang agar: a. Memberikan teguran sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, masing-masing sebagai Pengguna Anggaran yang tidak cermat dalam melakukan pengendalian kegiatan yang ada di lingkungan kerjanya; b. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, supaya memberikan teguran sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPKom masing-masing kegiatan yang tidak cermat dalam melakukan pengendalian dan pelaksanaan kegiatan: c. Mengenakan denda keterlambatan sebesar Rp97.720.877,56 (Rp78.352.203,56 + Rp19.368.674,00) dan menyetorkan seluruhnya ke Kas Daerah. d. Menarik pencairan jaminan pelaksanaan sebesar Rp1.352.271.950,00 (Rp187.363.950,00 + Rp355.093.000,00 + Rp809.815.000,00) dan menyetorkan seluruhnya ke Kas Daerah. e. Memasukkan pelaksana ketiga kegiatan tersebut ke daftar hitam.

Telah ditindaklanjuti antara lain dengan: a. Pengenakan denda keterlambatan sebesar Rp97.720.877,56 (Rp78.352.203,56 + Rp19.368.674,00) dan penyetoran kedua denda tersebut ke Kas Daerah pada tanggal 28 Desember 2017. b. Pencairan jaminan pelaksanaan nomor PEL/10062309 yang berakhir tanggal 24 Januari 2018 dan disetorkan ke Kas Daerah tanggal 28 Februari 2018 sebesar Rp187.363.950,00. c. Pencairan jaminan pelaksanaan nomor PEL/10917027 yang berakhir pada tanggal 14 Januari 2018 dan disetorkan ke Kas Daerah tanggal 28 Februari 2018 senilai Rp355.093.000,00. d. Pencairan jaminan pelaksanaan nomor 04390117170000182 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan disetorkan ke Kas Daerah tanggal 11 Januari 2018 senilai Rp809.815.000,00. e. Memasukkan pelaksana ketiga kegiatan tersebut ke daftar hitam melalui SK Kepala DPU nomor 050/1569 tanggal 8 Februari 2018 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam. (tim)

10

PENDIDIKAN

Tabloid INFOPlus No. 15 | 1-16 November 2019

Pendidikan Berlabel SNI

S

EMARANG - Badan Standardisasi Nasional (BSN) meluncurkan skema akreditasi dan sertifikasi SNI untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

SNI tersebut memberikan panduan untuk penyelenggara pendidikan.

Skema tersebut diperkenalkan dalam Pembukaan Bulan Mutu Nasional 2019 di Semarang.

Kepala BSN, Bambang Prasetya mengatakan, penerapan standar SNI ISO 21001:2018 itu ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Menurutnya, hal itu untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan, yang bergerak di bidang pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan.

“Melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan informal dalam menghasilkan peserta didik atau pembelajaran yang unggul di sektor masing-masing,” kata Bambang, 10 Oktober lalu.

Dengan SNI ISO 21001:2018 diharapkan bisa memenuhi harapan

dan kebutuhan di dunia pendidikan. Untuk memberikan pemahaman, digelar pula Workshop tentang standar ini dengan menghadirkan ahli di bidang SNI ISO 21001 dari British Standard Institute (BSI) perwakilan Indonesia.

“Ini merupakan standar yang memberikan panduan kepada lembaga penyelenggara pendidikan untuk mengelola organisasinya dalam rangka memenuhi harapan dan kebutuhan dari peserta didik dan pihak lainnya yang terkait seperti pemerintah, industri, masyarakat dan pihak lainnya yang relevan,” katanya.

Selain bidang pendidikan, saat ini BSN mengembangkan skema untuk mengukur maturitas smart city berdasarkan ISO 37122 yang akan dijadikan SNI. Tujuannya untuk pemenuhan indikator-indakator 100 Smart City di Indonesia.

“Tujuan program ini bersama dengan Dirjen Otda untuk mengukur maturitas suatu kota atau

kabupaten terhadap indikator atau kriteria yang terstandar, dan bisa dibanding bandingkan antar daerah, regional dan global dengan kriteria yang sama,” jelasnya.

“Dukungan BSN yang telah dilakukan bersama stake holder salah satunya dengan menetapkan SNI ISO 37120:2018 tentang

Pembangunan perkotaan dan masyarakat yang berkelanjutan,” imbuhnya.

“Kita juga telah mengaplikasikan e-signing yang dijamin Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang bertujuan Layanan SPPT lebih cepat karena bisa ditandatangani dimana saja dan kapan

saja serta pembuktian keaslian lebih mudah dengan menggunakan enkripsi elektronik,” jelasnya.

Dari data BSN, disebutkan saat ini BSN telah menetapkan 12.740 SNI dimana 10.667 dinyatakan berlaku dan 2.050 dinyatakan tidak berlaku, sebagian dalam proses penetapan. (ang)

Paham Radikalisme Masuk Lewat Kelompok Belajar SEMARANG - Pemerintah diminta memandang serius banyaknya kasus radikalisme yang menjangkit usia anak. Paham radikal terhadap anak diharapkan bisa diatasi.

Ketua Umum Dewan Harian Daerah (DHD) Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Provinsi Jateng, Sudharto mengatakan, intitusi pendidikan telah disusupi kelompokkelompok radikal. Tak hanya tingkat perguruan tinggi, namun sekolah dasar.

“Laporan dari BIN, di Jateng ini, pemahaman radikalisme telah masuk ke sekolah- sekolah melalui kelompok belajar,” kata Sudharto, usai membuka Diklat Komunikator Pembudayaan Jiwa Semangat dan NilaiNilai Kejuangan 45 kepada guru- guru PKN di Kampus 2 Universitas PGRI Semarang (Upgris), 15 Oktober.

Ketua Dewan Kehormatan Guru In-

donesia Persatuan Guru Republik Indonesia (DKGI PGRI) Provinsi Jawa Tengah itu menjelaskan, awalnya pengajar pada kelompok belajar itu hanya sebatas memberikan materi atau pengetahuan yang dibutuhkan siswa. Misalnya, mengajarkan matematika, fisika, dan sebagainya.

Karena memiliki misi tertentu, kemudian ia menyelipkan dan menanamkan ajaran- ajaran atau paham radikalisme ke anak didiknya tersebut. Kelompok belajar yang hanya diikuti beberapa siswa dalam kelompok kecil itu dinilai efektif untuk menularkan paham tersebut.

“Pihak sekolah harus bertindak terkait ini. Jika ada tanda- tanda seperti anak sering menyendiri, condong eksklusifitas, guru di sekolah harus mengambil sikap,” tandasnya. (ang)

Masih Ada Kasus Perundungan Siswa SEMARANG - Kasus perundungan atau bullying lingkungan sekolah di Kota Semarang masih terjadi. Data dari Dinas Pendidikan Kota Semarang, kasus bullying di sekolah masih sekitar 5 persen.

“Saat ini mencapai 5 persen. Sudah sangat sedikit, namun tetap masih ada,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Gunawan Saptogiri, belum lama ini.

Angka 5 persen kasus bullying yang terjadi di SD dan SMP di Kota Semarang menurut Gunawan bervariasi bentuknya. Perundungan terjadi di antaranya antar-siswa, juga terdapat bully guru kepada siswa. Mulai dari ajakan dari siswa untuk mengejek siswa lain, makian dari guru dan lain-lain.

Menurutnya meski kasus perund-

ungan masih terjadi, namun angka tersebut berkurang drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Di 2013 misalnya, kasus perundungan di sekolah di Kota Semarang mencapai 60 persen. Upaya yang dilakukan, tiap jenjang pendidikan ada pengawas sekolahnya.

“Sifatnya jika ada laporan, maka kita panggil. Yang paling penting bagaimana menyangkut siswa, kami bisa memulihkan psikologi mereka,” ujar Gunawan.

Walikota Semarang Hendrar Prihadi menuturkan, penegakan disiplin di sekolah hendaknya tak dilakukan dengan cara kekerasan. Hal itu untuk mewujudkan sekolah di Kota Semarang ramah anak. “Penegakan disiplin tidak boleh dengan cara-cara kekerasan,” paparnya. (ang)

OLAHRAGA 11

Tabloid INFOPlus No. 15 | 1-16 November 2019

Euro 2020

B

ABAK Kualifikasi Euro 2020 masih bergulir. Meski begitu ternyata sudah ada tim nasional yang mengamankan tiket untuk lolos ke putaran final di tahun mendatang. Siapa saja mereka?

UEFA Euro 2020 atau lebih akrab disebut Euro 2020 merupakan kompetisi sepak bola antar negara-negara Eropa. Pada edisi tahun depan, adalah sesuatu yang spesial.

Ya, biasanya UEFA menyelenggarakan hanya di satu negara dengan berbagai kota untuk menjadi tuan rumah penyelenggara kompetisi,

Spesial

tahun 2020 mendatang cukup berbeda.

Turnamen bergengsi di sepak bola Eropa ini akan dihelat di 12 kota di 12 negara yang berbeda dari tanggal 12 Juni hingga 12 Juli 2020.

Ternyata perbedaan signifikan ini punya maksud yang spesial. Yaitu dalam rangka untuk memperingati hari jadi UEFA, Badan Sepak Bola Eropa yang ke-60 tahun.

Eks Presiden UEFA, Michel Platini mengungkapkan ini adalah sebuah keharmonisan yang akan jadi luar biasa di negara-negara Eropa.

Babak Kualifikasi Euro 2020 yang

dijalankan sejak Maret 2019 lalu, diikuti sebanyak 55 tim nasional, dengan Kosovo menjadi negara yang pertama kali ikut.

Grup A hingga E diisi masing-masing lima negara, sementara sisanya, Grup F sampai J diisi oleh 6 tim. Yang artinya, Grup A-E kini menyisakan 2 atau 3 pertandingan lagi, begitu juga dengan Grup F-J. Oleh karena itu, nampaknya sahsah saja jika ada negara atau tim nasional yang sudah mengamankan tiket untuk lolos ke putaran final Euro 2020 tahun depan.

Lantas siapa sajakah mereka? Dilihat dari hasil pertandingan Kualifikasi Euro 2020 dari Grup A hingga J, ternyata baru dua negara. Yaitu Belgia dan Italia yang lolos ke putaran final tahun depan.

Sementara Inggris, yang baru saja telan kekalahan dari Republik Ceko di laga terakhir Grup A Kualifikasi Euro 2020, 12 Oktober lalu, masih bisa dikejar oleh Kosovo yang hanya selisih 4 poin saat ini. Sementara Ukraina yang tampil impresif (Berita terkait di Hal. 23)

28 Pebulu Tangkis Audisi Beasiswa Solo Raya Melaju Ke Final di Kudus KARANGANYAR - Sebanyak 28 peserta Audisi Umum Beasiswa Bulutangkis 2019 seri Solo Raya melenggang ke audisi final di Kudus 20-22 November dan selanjutnya akan bersaing mengejar beasiswa PB Djarum melawan pemain dari daerah lain.

Audisi di GOR RM Said Karanganyar fokus mencari pemain U-11 dan U-13. Pada tahap awal ada 12 pemain yang mendapatkan super tiket secara langsung berdasarkan hasil turnamen, namun ada 16 lagi yang mendapatkan super tiket tambahan atau pilihan tim pencari bakat.

Tim pencari bakat yang diturunkan di audisi wilayah Solo Raya ini adalah Denny Kantono, Fran Kurniawan, Sigit Budiarto, Lilyana Natsir, Ellen Angelina, Basri Yusuf, Komala Dewi, Bandar Sigit, Imam Tohari, Reni Ardhianingrum, serta Engga Setiawan dan dipimpin langsung manajer tim PB Djarum Fung Permadi.

Lawan-lawan yang lebih berat (audisi final) akan ditemui lagi nanti di Kudus,” kata Fung Permadi.

Mantan pemain nasional yang pertama kali bergabung dengan PB Djarum pada September 1983, menjelaskan untuk menggapai

prestasi di dunia bulu tangkis, tidak hanya dibutuhkan latihan keras serta arahan dari pelatih semata.

Program Director Bakti Olahraga Djarum Foundation Yoppy Rosimin mengatakan, Audisi Umum Beasiswa Bulutangkis mendorong anak untuk berkompetisi dan mengenal nilai-nilai sportivitas di dalamnya sejak usia dini.

“Audisi umum menjadi wadah bagi anak-anak untuk belajar tentang bagaimana berkompetisi.

Mereka diajak untuk mengenal sportivitas dalam berolahraga sejak dini,” katanya. (rik)

Caffino Indonesia International Challenge 2019

Kompetisi Trampolin 2019 di Semarang

MAGELANG - Sebanyak 306 atlet bulutangkis dari 13 negara bakal turun pada Caffino Indonesia International Challenge 2019 di GOR Djarum, Kota Magelang, 22-27 Oktober. Ketua Panitia Pelaksana Achmad Budhiarto mengatakan sejumlah negara kuat di cabang olahraga bulu tangkis akan ikut ambil bagian dalam turnamen ini, antara lain Jepang, Thailand, Korea, China Taipei, dan India.

Turnamen ini merupakan turnamen international BWF pertama yang diadakan di Kota Magelang. Tentunya ini menjadi satu hal yang positif bagi Provinsi Jawa Tengah. Sekretaris Jenderal PP PBSI ini menyampaikan Caffino Indonesia International Challence 2019 memang sudah masuk kalender federasi bulu tangkis

SEMARANG - Komite Olahraga Nasional Indonesia bersama Persatuan Senam Seluruh Indonesia Kota Semarang bakal menggelar “Semarang Open Trampoline Competition 2019” di Gravity Indoor Trampoline Park Semarang pada 18-20 November 2019.

“Kompetisi trampolin mendatang akan mempertandingkan tiga kelas yaitu basic trampoline skill, free style trampoline, dan open professional dengan peserta mulai anak-anak hingga dewasa,” kata Ketua KONI Kota Semarang Arnaz Agung Andrarasmara, belum lama ini.

Tujuan sport tourism berupa kompetisi trampolin yang baru pertama kali digelar di Kota Semarang, bahkan di Provinsi Jawa Tengah ini untuk memopul-

(Berita terkait di Hal. 20)

(Berita terkait di Hal. 20)

Pakaian Pevita Pearce Bikin Melongo AKTRIS cantik Indonesia, Pevita Pearce saat ini sedang menjajal olahraga bela diri demi kepentingan film terbarunya yang berjudul Sri Asih.

Dalam film itu Pevita dituntut untuk berlaga menjadi seorang superhero perempuan yang tentu saja didukung dengan latihan membentuk otot.

Di tengah kesibukan menjalani promosi film, gadis berdarah Wales itu masih terlihat aktif untuk menjaga kebugaran tubuhnya.

Di instastory yang diunggah pada Sabtu (12/10/2019), gadis kelahiran Jakarta yang baru saja berulang tahun pada 6 Oktober lalu sedang merayakan hari jadinya ke27 di salah satu pusat kebugaran di Jakarta.

Bersama rekan-rekannya, Pevita melakukan gerakan-gerakan workout hingga angkat beban seperti foto yang ia bagikan dilaman Instagram pribadi miliknya.

Gadis yang sempat dirumorkan berpacaran dengan Ariel ‘Noah’ ini, terlihat sedang melakukan gerakan angkat besi dengan balutan busana ketat bernuansa biru dan pink serta ikat kepala yang menambah kesan sporty.

Namun, ada yang mengganjal dibalik outfit sporty ala era 80-an milik Pevita. Salah satu celana pendek berwarna pink yang melapisi celana ketat panjangnya terlihat seperti pakaian dalam yang digunakan pada bagian luar.

Pakaian dala unggahan Pevita itu turut membuat salah fokus para penggemar dan turut memenuhi komentar. “itu kenapa daleman dipake diluar sayang?” tulis pemilik akun @ epiinnn. “masih berat beban hidupku,” tulis pemilik akun @ridhoarvi.

Tak sedikit juga netizen yang memberi pujian dan semangat untuk Pevita dalam melakukan angkat beban. @mikuukim: “makin keren aja sayang”. @kunci_kuning: “jangan lelah2 yah…”. @husnulauliya: “sayang aku kuat”. (ind)

Yoyok Sukawi Ketua PSSI SEMARANG - Yoyok Sukawi akhirnya terpilih menjadi ketua Askot PSSI Kota Semarang periode 20192023 setelah berhasil memenangkan pemilihan pada acara Muskot Asosiasi PSSI Kota Semarang di Hotel Candi View, Semarang, 11 Oktober lalu. Sebelumnya, Yoyok mendaftarkan diri, beralasan banyak pihak yang mendorongnya maju.

Pria yang juga menjabat CEO PSIS Semarang ini mengalahkan ketua sebelumnya yakni Supriyadi dalam proses pemilihan yang dilakukan oleh 25 klub anggota Askot PSSI Kota Semarang.

Yoyok Sukawi akan mengemban tugas baru selama empat tahun ke depan dan memiliki tanggung jawab untuk memajukan sepak bola di Kota Semarang.

Yoyok berjanji akan menjawab amanah dari klub-klub anggota yang mempercayainya untuk memegang pucuk pimpinan Askot PSSI Kota Semarang. “Ini se(Berita terkait di Hal. 230

Tabloid

INFOPlus

Tajam dan Faktual

12

LAPORAN UTAMA

Tabloid INFOPlus No. 15 | 1-16 November 2019

HALAMAN

Tabloid INFOPlus No. 15 | 1-16 November 2019

Bagi-Bagi Jabatan Bupati K

ASUS dugaan suap jual beli dan bagi-bagi jabatan di Kabupaten Kudus diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan tengah diproses di pengadilan. Selain menyeret M Tamzil, Bupati Kudus nonaktif, kasus juga menyeret Agoes Soeranto, staf khusus bupati serta Akhmad Sophian. Plt Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

Tamzil, merupakan mantan terpidana korupsi yang kembali lolos menjadi kepala daerah. Agoes Soeranto alias Agus Kroto, merupakan mantan Kabag Keuangan Setda Pemprov Jateng, sekaligus mantan terpidana korupsi. Agus dan Tamzil sama-sama mantan penghuni Lapas Kedungpane Semarang. Bersama Tohirin, mantan Kepala Dinperindagtamben Grobogan yang juga mantan terpidana korupsi, Agus Kroto menjadi staf khusus bupati.

Agus Kroto mengungkapkan dirinya ditunjuk sebagai staf khusus bupati. “Sebelum pelantikan. Bupati sampaikan, jika nanti jadi bupati kamu ikut aku ya. Kami CS saja.

Saya kenal Pak Tamzil tahun 1994 1995 di Pemprov,” ungkapnya.

“Dia (Tohirin) temannya Pak Tamzil. Dia pernah dihukum atas kasua di Grobogan. Saya pernah bareng (di Lapas) dengan Pak Tamzil,” ujar Agus mengaku menerima honor Rp 5 juta perbulan.

Perkara dugaan jual beli jabatan itu mulai diperiksa di Pengadilan Tipikor Semarang. Sebagai terdakwanya, Akhmad Shofian. Perkaranya diperiksa majelis hakim terdiri, Antonius Widijantono (ketua), Dr Robert Pasraibu dan Agoes Priyadi (anggota).

“Perkara masuk pengadilan 2 Oktober lalu, teregister nomor 75/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg,” kata Meylina Dwi P, Panmud Tipikor pada Pengadilan Tipikor Semarang, belum lama ini.

Akhmad Shofian (53), menjabat terakhir sebagai Plt. Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah. Sebel-

umnya ia menjadi Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus. Jabatan terakhirnya itu diduga diperolehnya dengan membeli dari Tamzil.

Dugaan suap dilakukan Akhmad Shofian terjadi pada Februari 2019 sampai tanggal 26 Juli 2019 di rumah Uka Wisnu Sejati di Jalan Gondang Manis Rt.010 Rw. 002, Kelurahan Gondangmanis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus.

Serta di Kantor Bupati Kudus yang terletak di Jl. Simpang Tujuh No.1, Kudus.

Uka merupakan anggota Polres Kudus yang mengawal M Tamzil sejak Pilkada. Usai Tamzil menang, Uka tetap bertugas menjadi ajukan Tamzil.

Sesuai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum KPK, dugaan suap Rp 750 juta dilakukannya terhadap Muhammad Tamzil selaku Bupati Kudus (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui Uka Wisnu Sejati selaku ajudannya. Serta Agoes Soeranto selaku Staf Khusus Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan (dilakukan penuntutan secara terpisah).

“Suap dimaksudnya agar Muhammad Tamzil mengangkat Akhmad Shofian dalam jabatan administrator/Eselon IIIa. Serta mengangkat Rini Kartika Hadi Ahmawati, istrinya dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II di Pemerintah Kabupaten Kudus,” sebut tim JPU KPK terdiri, Haerudin, Eva Yustisiana, H Moh. Helmi Syarif, Joko Hermawan, Putra Iskandar, Mufti Nut Irawan.

Bermula sekira September 2018 setelah pengumuman pelantikan Muhammad Tamzil sebagai Bupati Kudus, Akhmad Shofian meminta bantuan kepada Uka Wisnu Sejati. Kepadanya ia meminta agar Uka menyampaikan kepada Tamzil untuk mengangkat Rini Kartika Hadi Ahmawati dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/eselon II di Pemerintah Kabupaten Kudus dan mengangkat Terdakwa dalam Jabatan Administrator/Eselon IIIa.

Uka Wisnu Sejati mengaku kenal terdakwa Akhmad Sofian saat tugas di Satreskrim Polres Kudus.

Usai apel, terdakwa menghampirinya dan meminta bantuan agat naik jabatan. Atas hal itu Uka menyampaikan ke bupati. “Dijawab bupati yang penting kerja sing apik,” katanya?

Merasa tak ada respon, Uka lalu menemui Agus Kroto. Ia menilai, Tamzil dan Agus Kroto sangat dekat. Sehari bisa 3 sampai 5 keduanya bertemu. Ia kerap dimintai pertimbangan bupati. “Saya sampaikan ke Pak.Agus. Iki ada koncoku sing apik. Katanya syaratnya sudah penuhi. Maksudnya agar ia sampaikan ke Pak Tamzil,” kata Uka. Tak hanya Akhmad, Uka menyebut, terdakwa juga minta dibantu isterinya di suatu jabatan. “Usai saya sampaikan ke Pak Agus. Lalu Pak Agus bilang koncomu jaluki duwet Rp 250 juta nanti dikasih di Dinas Perdagangan,” lanjutnya.

Sekira pertengahan Februari 2019, atas perintah Tamzil melalui Agoes Soeranto, Uka Wisnu Sejati menghubungi Akhmad Shofian meminta uang Rp 250 juta terkait promosi Akhmad dalam Jabatan Administrator/Eselon IIIa. Beberapa hari kemudian, Akhmad Shofian memberikan uang Rp 250 juta kepada Tamzil melalui Uka di rumah Uka Wisnu Sejati. Uka lalu menyerahkan uang tersebut kepada Agoes Soeranto.

Atas permintaan itu terdakwa baru menyanggupi Rp 225 juta.

Esoknya uang diserahkan Uka ke Agus. Uang lalu dibawa masuk ruang kerja bupati.

“Di ruang ajudan saya dikasih Pak Agus Rp 12.5 juta. Bro ini uang untukmu dari bupati. Karena bingung uang saya taruh di meja ajudan,” imbuh Uka. Setelah menerima uang itu, Agoes Soeranto menyerahkan Rp 200 juta kepada Muhammad Tamzil. Sisanya Rp 50 juta dibagi untuk Uka Wisnu Sejati dan Agoes Soeranto masing-masing Rp 25 juta.

Seminggu kemudian, kekuran-

gan Rp 25 juta diminta Agus lewat Uka. Usai diberikan, saksi Uka kembali menerima Rp 12.5 juta. “Bro ini buat kamu maneh Rp 12.5 juta. Aku juga oleh Rp 12.5 juta,” kata Uka. Pada tanggal 24 Maret 2019, Rini Kartika Hadi Ahmawati mengikuti seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama untuk Jabatan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Hasilnya akan diumumkan oleh Panitia Seleksi pada tanggal 31 Mei 2019.

Pada 10 Mei 2019, Akhmad Shofian yang semula menjabat Administrator Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/Eselon IIIb diangkat dalam Jabatan Administrator Sekretaris BPPKAD (Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah/Eselon IIIa).

Pengangkatan itu belakangan dipersoalkan. Pasalnya tidak ada persetujuan dari Kemendagri selaku intansi atasan Dispendukcapil. Beberapa hari kemudian pengangkatanya dibatalkan karena belum mendapatkan persetujuan Kementerian Dalam Negeri. Meski demikian Muhammad Tamzil menunjuknya sebagai pelaksana tugas Sekretaris BPPKAD. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupatan Kudus Sam’ani Intakoris mengatakan Kemendagri pernah mematikan akses sistem administrasi kependudukan (adminduk) kabupaten ini menyusul pengangkatan pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang tidak sesuai prosedur.

“Sempat dilantik, namun tidak ada persetujuan dari Kemendagri soal pengangkatan Pak Shofian,” katanya di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin 28 Oktober lalu.

Pada 25 Mei 2019, Akhmad Shofian kembali menemui Uka Wisnu Sejati meminta untuk mengkomunikasikan kepada Tamzil agar Rini Kartika Hadi Ahmawati diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Terdakwa mendapa-

tkan SK Definitif dalam jabatan Sekretaris BPPKAD. Ia menjanjikam memberikan sejumlah uang kepada Muhammad Tamzil.

Atas permintaan posisi jabatan Rini Kartika Hadi Ahmawati, isteri terdakwa, Uka mengakui meminta terdakwa Rp 500 juta. “Pak Agus menyampaikan bojone temenmu dijaluki Rp 500 juta. Penyerahan dua kali tidak apa-apa,” katanya.

Dua kali uang diberikan. Pertama Rp 250 juta dari terdakwa ke Uka Wisnu diteruskan ke Agus Kroto. “Pak Agus memberikan Rp 25 juta. Bro ini untukmu dari pak bupati. Uang lalu saya masukan ke jok motor,” lanjutnya.

Tanggal 31 Mei 2019 Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2019 mengumumkan tiga nama hasil seleksi sesuai dengan peringkatnya. Rini Kartika Hadi Ahmawati menduduki peringkat pertama dalam seleksi pengisian Jabatan Kepala BKPP dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Hasil tersebut kemudian dilaporkan kepada Muhammad Tamzil untuk dilakukan wawancara dan pemilihan oleh Muhammad Tamzil.

Sekira Juni 2019, Uka Wisnu Sejati menghubungi Agoes Soeranto menyampaikan keinginan Akhmad Shofian untuk diangkat sebagai pejabat definitif Administrator Sekretaris BPPKAD. Serta Rini Kartika Hadi Ahmawati agar diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan janji imbalan sejumlah uang. Agoes Soeranto lalu menyampaikan hal itu kepada Muhammad Tamzil.

Wawancara terhadap Rini Kartika Hadi Ahmawati terkait pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan Tamzil. Usai wawancara, Tamzil memanggil Rini Kartika Hadi Ahmawati ke ruang kerjanya.

Kepadanya ia menanyakan apakah Rini Kartika Hadi Ahmawati sudah membayar sejumlah uang kepada orang lain untuk pengisian (Berita terkait di Hal. 22)

Tabloid INFOPlus No. 15 | 1-16 November 2019

Ivy Park BSB Semarang. Rumah mewah di Pusat Bisnis dan Investasi. Luas tnh 201 M2. Jual murah hanya 1,2 M. Hub. 081327782668.

Investasi menjanjikan di Tembalang Semarang Rumah kos 13 kmr. Dijual murah hanya 1,150M. hub. 081327782668.

Rumah 2 lantai Spek Mewah, harga murah di BBM (Bumi Balakosa Mijen) BSB Semarang. 120 M2. 3Km tdr, 2 Km, 2 Closed Duduk. harga fantastik hanya 1,150 M. hub. 081327782668.

Rumah 100% baru di BBM (Bumi Balakosa Mijen) - BSB Semarang. 2 Kt, closed duduk. luas tanah 120 m2.

Mulai 444jt. Hub. 081327782668.

14

HUKUM

Tabloid INFOPlus No. 15 | 1-16 November 2019

Oknum Notaris Dituntut 15 Tahun Penjara

S

EMARANG - Notaris asal Bali, I Nyoman Adi Rimbawan diduga menjadi korban penganiayaan, penamparan seorang pria yang emosi terhadapnya. Pelaku emosi dan menamparnya usai mendengar kabar kerabatnya disetubuhi korban.

Nyoman sendiri juga berstatus terdakwa atas dugaan pemerkosaan itu dituntut pidana penjara 15 tahun. Sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Semarang digelar, Rabu 30 Oktober.

“Terdakwa dituntut selama 15 tahun dan denda Rp 1,5 miliar, subsdiari 6 bulan kurungan,” jelas Jaksa Slamet usai sidang.

Dugaan penamparan dilakukan Soko Wardono bin Harso Wardono (46), warga Jl. Taman Sutera Buana No. 03 Alam Sutera RT. 01 RW. IX Kel. Pakulonan Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten atau Jl. Karangrejo Timur III No. 18 Semarang.

Atas kasus itu, Soko diadili. Saat penyidikan Soko tidak ditahan. Ia ditahan saat berkas perkaranya dilimpahkan ke Kejari Kota Semarang 17 Oktober 2019 lalu.

Sidang perdana pemeriksaan perkara Soko Wardono digelar di Pengadilan Negeri Semarang, Selasa (29/10/2019).

Perkara diperiksa majelis hakim terdiri Manungku Prasetyo (ketua), Pudji Widodo dan Andi Risa Jaya (anggota) dibantu Panitera Pengganti Victorman T Mendro-

fa. Agendanya pembacaan surat dakwaan penuntut umum.

Kasus dugaan penganiayaan oleh Soko Wardono terjadi pada Jumat 13 April 2018 sekitar jam 12.00 Wib di rumah Jane Margareta Handayani di Graha Estetika Jl. Citra H-18 Rt.03 Rw.VIII Kel. Pedalangan Kec. Banyumanik Kota Semarang. Jane merupakan seorang notaris di Kota Semarang.

Informasinya, Jane merupan mantan isteri Aryo Wardono yang masih keponakan terdakwa Soko Wardono. Dari perkawinan keduanya, dilahirkan seorang anak perempuan.

Dugaan penganiayaan dilakukannya terhadap I Nyoman Adi Rimbawan, seorang notaris di Bali. Nyoman diinformasikan merupakan pacar Jane. Bertahun-tahun Nyoman dan Jane tinggal serumah di Banyumanik bersama anak perempuannya.

Nyoman dan Jane dikabarkan sudah menikah. Nyoman sendiri kini ditahan dan disidang atas kasus dugaan pemerkosaan terhadap anak Jane Margareta dan Soko Wardono. Perkaranya masih diperiksa.

Dugaan penganiayaan berawal pada 13 April 2018 sekitar jam 12.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi Aryo Wardono mendatangi rumah saksi Jane Margareta Handayani di Graha Estetika Jl. Citra H-18 Rt.03 Rw.VIII Kel. Pedalangan Kec. Banyumanik Kota Semarang dimana saksi korban berada.

“Untuk menanyakan kebenaran ten-

tang anaknya yang telah disetubuhi oleh saksi korban. Selanjutnya setelah terdakwa dan saksi Aryo Wargono sampai di rumah saksi Jane Margareta Handayani lalu dibukakan pintu oleh saksi korban,” kata jaksa dalam surat dakwaannya.

Selanjutnya terdakwa dan saksi Aryo Wardono masuk ke dalam rumah. Kemudian karena terdakwa tidak dapat menahan emosi ia menampar korban I Nyoman Adi Rimbawan dengan tangan kanan 3 kali dan mengenai muka sebelah kiri.

“Sedangkan saksi Aryo Wardono merekam dengan menggunakan handphone. Dan setelah melakukan pemukulan terdakwa bersama dengan saksi Aryo Wardono pulang,” kata jaksa.

Akibat perbuatan itu I Nyoman Adi Rimbawan disebut luka pada mata kiri merah, nyeri tekan di pelipis, bengkak pada pelipis sebelah kiri, telingah kiri bengkak merah, rahang kiri nyeri tekan dan leher kiri nyeri.

Hasil pemeriksaan diagnosa pasien mengalami trauma benda tumpul pada bagian wajah sebagaimana Visum et repertum yang dibuat oleh Kesehatan Daerah Meliter IV Diponegoro Rumkit TK.III 04.06.02. Bhakti Wira Tamtama Nomor : STT-05/Ver/1/2019 tertanggal 8 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Apriany Darma W. “Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP,” kata jaksa. (far)

Bos Emporium Spa Semarang Dihukum Rp 55 Juta SEMARANG - Andrew Yanuar Susanto, pemilik Emporium Spa di Jalan MT Haryono 719 Ruko Peterongan Plaza Blok C6, C7 Kota Semarang dihukum Rp 55,7 juta oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri (PN) Semarang. Andrew sebagai pihak yang kalah atas gugatan Windarwati, nenek 62 tahun warga Jomblang Barat IV / 615 A, Semarang, mantan karyawannya.

Atas putusan itu, pengacara Andrew, John Richard Latuihamallo mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). “Kami mengajukan kasasi, “ kata John mengakui, belum lama ini.

Perkaranya diputuskan majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, pada 15 Agustus 2019 lalu. Majelis hakim, Noer Ali (ketua), Subronto dan Dr Jumiarti (anggota).

Hakim menyatakan pemutusan hubungan kerja oleh Andrew sah dan bertentangan dengan hukum. Menyatakan hubungan kerja keduanya putus sejak 19 Oktober 2018. Menghukum Andrew memberikan

hak pemutusan hubungan kerja kepada Windarwati, totalnya Rp 55 Juta.

Pertimbangan Hukum Pokok persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Penggugat pada pokoknya menyatakan Tergugat telah melakukan PHK kepada Penggugat tanpa kesalahan.

Sedangkan Tergugat menyatakan tidak pernah melakukan PHK. Tergugat menilai Penggugat telah melakukan tindak pidana yang merugikan perusahaan dan Penggugat sendiri yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan mengundurkan diri dari perusahaan.

“Di persidangan tidak ditemukan adanya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja (PK) yang mengatur tentang ketentuan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat,” sebut hakim.

Windarati mulai bekerja sejak tanggal 31 Maret 2010. Terakhir kerja Oktober 2018

dengan gaji terakhir Rp. 1.750.000. Terbukti hubungan kerja dengan status perjanjian kerja waktu tidak tertentu antara Penggugat dengan Tergugat ada sejak itu.

Di persidangan dalil Andrew tidak dapat dibuktikan adanya surat PHK kepada Windarwati atau surat pengunduran dirinya. Windarwati sendiri dinilai dapat membuktikan bahwa ia bukan yang melakukan PHK dengan kualifikasi mengundurkan diri.

PHK dilakukan 19 Oktober 2018 dan diikuti dengan pemberian Surat Keterangan Kerja tanggal 29 Oktober 2018 dengan mengajukan permohonan uang pesangon kepada Tergugat tertanggal 9 Desember 2018. Serta dilanjutkan dengan surat panggilan klarifikasi oleh Disnaker Kota Semarang masing-masing tertanggal 18 Desember 2019 untuk klarifikasi pada tanggal 26 Desember 2018 dan tertanggal 26 Desember 2018 untuk klarifikasi pada tanggal 8 Januari 2019.

Serta dilanjutkan dengan mediasi sesuai surat Anjuran Mediator. (far)

Terdakwa Korupsi Suap Proyek Disdik Klaten n Divonis 5 Tahun Penjara SEMARANG - Sudirno, terdakwa perkara korupsi suap proyek di lingkungan Dinas Pendidikan Klaten divonis 5 tahun penjara. Warga Dukuh Bawukan RT 013 RW 004 Desa Kalikebo Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten, terakhir menjabat Pengawas SMP Dinas Pendidikan Kab Klaten (Mantan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten) itu dinilai

terbukti bersalah korupsi.

Putusan dijatuhkan majelis hakim terdiri Ari Widodo (ketua), Dr Sastra Rasa dan Handrianus Indriyanta (anggota) pada sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, 9 Oktober lalu. Sudirno terbukti secara sah dan meyakinkan korupsi sesuai dakwaan komulasi pertama dan kedua.

“Menjatuhkan pidana terhadap Ter-

dakwa Sudirno dengan pidana penjara selama 5 tahun serta denda sejumlah Rp 200 juta subsidiair pidana kurungan pengganti selama 4 bulan kurungan,,” kata hakim.

Hakkm juga menjatuhkan pidana tambahan terhadap membayar uang pengganti Rp 1.070.000.000, subsidair 2 tahun penjara. (far)

Korupsi BRI Kendal Rp 1,9 Miliar untuk WIL

SEMARANG - Penyidik Kejati Jateng menetapkan oknum pegawai BRI Cabang Kendal, Yuna Yanuar, tersangka dugaan korupsi kredit fiktif Rp 1,9 miliar. Yuna, marketing dan analisis mikro atau disingkat Mantri, diduga mengajukan kredit fiktif 50 nasabah.

Kejati juga sudah melakukan pemeriksaan kepada para saksi, internal bank, dan pengawas.

“Saksi-saksi sebanyak 52 orang. Kredit fiktif ini terjadi di dua unit kecamatan, di BRI Cabang Kendal,” kata Aspidsus Kejati Jawa Tengah, Ketut Sumedana, 31 Oktober.

Dalam kasus itu, dimungkinkan adanya tersangka baru. Pasalnya, Yuna diduga tak bekerja (Berita terkait di Hal. 20)

Tersangka Baru Korupsi Bank Salatiga SALATIGA - Kejaksaan Negeri (Kejari) Salatiga siap menuntaskan kasus korupsi di PD BPR Bank Salatiga yang merugikan keuangan negara sekitar Rp12,5 miliar dengan melanjutkan penyidikan dan menetapkan tersangka baru.

Kasi Intel Kejari Salatiga Subhan Gunawan mengatakan, pengembangan menunggu terbitnya surat perintah penyidikan (sprindik). “Kejari segera menerbitkan sprindik baru kasus korupsi Bank Salatiga,” katanya, belum lama ini.

“Yang jelas nanti akan ada tersangka baru.

Kami imbau kepada siapa saja yang merasa terlibat, untuk mengembalikan uang Bank Salatiga yang dipakai agar tidak terjerat kasus hukum,” ujarnya.

Pembobolan PD BPR Bank Salatiga menyeret Muhammad Habib Shaleh (49), mantan Dirut.

Perkaranya masih diperiksa di tingkat banding usai ia divonis 6 tahun penjara. Selain pidana (Berita terkait di Hal. 20)

1,5 Tahun Penjara untuk Mantan Bupati Sragen SEMARANG - Mantan Bupati Sragen Agus Fatchur Rahman dituntut 1,5 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi dana kas daerah pemerintah kabupaten itu pada 2011 yang merugikan negara Rp11,2 miliar.

Jaksa penuntut umum (JPU) Agung Priyadi mengatakan, terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

“Menyatakan terdakwa terbukti bersalah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider,” katanya dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Sulistyono di Pengadilan Tindak Pidana Tipikor Semarang, 21 Oktober lalu.

Jaksa juga meminta hakim menjatuhkan (Berita terkait di Hal. 20)

KRIMINAL 15

Tabloid INFOPlus No. 15 | 1-16 November 2019

Usai Layani Pijet Plus, Terapis Dirampok

S

EMARANG - Seorang pria diamankan petugas Polsek Semarang Tengah atas dugaan perampokan dan pembunuhan terhadap seorang pijat plus. Liem Roy Bagus P (32) merampok ponsel serta perhiasan korban di sebuah hotel usai pijet plus dengan korban.

Kapolsek Semarang Tengah AKP Didi Dewantoro mengatakan, peristiwa terjadi 21 Oktober dini hari.

Pelaku dan korban, WN (38), bertemu di hotel untuk layanan pijat plus dengan bi-

aya Rp 3 juta.

“Lewat chatting. Korban diiming-imingi uang Rp 3 juta,” kata Didi, 30 Oktober lalu.

Status Nyinyir Soal Wiranto, Staf Undip Dipolisikan SEMARANG - Staf Universitas Diponegoro, Semarang, dipolisikan atas status Facebook yang berisi menyindir Menko Polhukam Wiranto. Pihak kampus menunggu rekomendasi untuk melakukan tindakan terhadap staf tersebut.

Rektor Undip Prof Yos Johan Utama membenarkan pemilik akun Facebook bernama Imam Nurcahyono yang dilaporkan itu. “Dia di teknik, staf administrasi,” kaya Yos belum lama ini.

Pihak kampus akan melakukan penelusuran secara internal, namun langkah yang akan diambil tetap menunggu rekomendasi dari laporan ke polisi. “Sudah ditangani kepolisian, kita tunggu hasil kepolisian.

Ke dalam kita proses kalau ada pelanggaran disiplin PNS. Ada proses pemeriksaan, seperti yang lalu-lalu, tinggal lihat rekomendasinya,” jelas Yos. Staf Undip tersebut dilaporkan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) Gerakan Jalan Lurus (GJL) ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jateng. Laporan tercatat dengan nomor 001/X/2019/GJL. Ketua GJL, Riyanta, mengatakan laporannya dilakukan berdasarkan akun Facebook bernama Imam Nurcahyono pada posting-an tanggal 8 dan 10 Oktober 2019. “Jejak digital bisa dilacak, yang disampaikan menyakitkan berkaitan insiden penusukan Pak Wiranto, Menko Polhukam kan simbol negara, harusnya ditempatkan di posisi terhormat.

Tindakan yang mengarah ke ujaran kebencian, kalau dibiarkan, makin besar,” tegas dia. (ang)

Usai bertemu dan berhubungan badan, pelaku memperlihatkan amplop cokelat yang disebut berisi uang Rp 3 juta. Korban curi-

ga karena bentuknya mencurigakan. “Amplop tersebut ternyata isinya tisu,” ujar Didi.

Korban yang sempat menghubungi kerabatnya, membuat pelaku panik dan langsung membekap korban dengan bantal. Korban lemas dan pura-pura tewas.

Pelaku merampas handphone dan kalung korban lalu pergi.

Usai keluar kamar, korban langsung mengejar dan berteriak minta tolong. Pelaku berhasil ditangkap petugas keamanan hotel hingga akhirnya dibawa polisi. (ang)

2 Tahun Bapak Cabuli Anak Kandung

PEKALONGAN - Polisi menangkap dua pelaku pencurian di belasan minimarket di Pekalongan. Keduanya dibekuk saat akan beraksi di sebuah minimarket di Gandarum, Kajen, Pekalongan.

“Mereka telah 14 kali melakukan kejahatan di toko modern di Pekalongan,” ujar Kapolres Pekalongan AKBP Aris Tri Yunarko, belum lama ini.

Kedua pelaku, yakni Haryanto alias Turah dan Sawal (45), yang merupakan warga Banjarnegara. Sebelum beraksi, para pelaku lebih dulu mengamati jam tutup minimarket yang menjadi targetnya.

Mereka membobol dari belakang toko dengan golok, linggis, dan arit. Pelaku menjarah barang-barang yang dinilai akan mudah dijual, misalnya rokok.

Uang hasil kejahatannya digunakan membeli motor dan peralatan sound system yang akan untuk membuka bisnis.

Seorang pelaku, Haryanto mengaku beraksi berdua. (saf)

Guru SD Jadi Kurir Narkoba

MAGELANG - Seorang pria ditangkap polisi akibat mencabuli anak kandungnya sendiri. Pelaku kini mendekam di tahanan Mapolres Magelang. “(Korban) ditemani teman sekolah melapor kepada pihak kepolisian,” ujar Kapolres Magelang AKBP Pungky Bhuana, awal Oktober lalu.

Hasil penyidikan, pelaku sudah beberapa kali melakukan mencabuli anaknya. Perbuatannya dilakukan sejak awal tahun 2018.

Pengakuannya sudah enam kali, sekali pada saat belum

bercerai. Kemudian sisanya setelah bercerai.

Pelaku dijerat Pasal 81 UU RI No 17 Tahun 2016 sebagai UU penganti Perlindungan Anak. Ancaman hukumannya, minimal 5 tahun maksimal 15 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar.

Pelaku mengakui perbuatan bejatnya itu dilakukan saat ia mabuk. “Saat itu, saya mabuk minum tuak habis dua botol. Saya tidak sadar,” katanya.

“Saya menyesal. Saat melakukan dua kali dalam kondisi mabuk, sedangkan lainnya tidak,” tuturnya. (rio)

Pembobol Anabelle Shop Ditembak SEMARANG - Usai buron 16 hari, aparat Polsek Genuk Semarang membekuk dua pelaku pencurian di Annable Shop Jalan Wolter Monginsidi, Genuk, Kota Semarang, awal Oktober lalu.

Pelaku ditangkap berdasar rekaman CCTV toko.

Ari Yosianto Kurniawan (41) warga Jalan Karanggeneng Selatan, Jagalan Semarang Tengah dan Agung Krisnanto Putro (41) warga Condrorejo, Muktiharjo Kidul, Pedurungan. Keduanya ditembak

Pembobol Belasan Minimarket Dibekuk

lantaran berusaha kabur, saat hendak menunjukan barang bukti, 24 Oktober lalu.

Kapolsek Genuk Kompol Zainul Arifin menyebut Ari Yosianto merupakan residivis. Ia pernah ditahan di Polsek Pedurungan Semarang pada 2017 silam.

“Kedua pelaku ini selalu mengincar rumah kosong yang ditinggal penghuninya. Dari keterangan sementata sudah ada tiga TKP di wilayah Pedurungan, Gayamsari dan Genuk,” pungkasnya. (ang)

BOYOLALI - Polres Boyolali terus mengembangkan kasus oknum guru SD, GAS (27), warga Dukuh Plumutan, Desa Salakan, Kecamatan Teras yang diduga menjadi kurir narkoba. GAS ditangkap di rumahnya Dukuh Plumutan, 7 Oktober lalu karena terbukti membawa sejumlah paket sabu-sabu seberat 14 gram.

Wakil Kepala Polres Kompol Donny Eko Listiyanto mengungkapkan, ia ditangkap atas laporan masyarakat. Usai diintai di lokasi, GAS akan bertransaksi. Petugas membekuk, menggeledah rumahnya dan menemukan sejumlah barang bukti. Salah satu sejumlah paket sabu-sabu seberat 14 gram, satu timbangan digital, sendok plastik, dua pipet kaca bekas pakai.

Ditemukan pula, dua sedotan, satu gunting, isolasi, korek api, satu bendel plastik klip warna bening, telepon seluler, kartu ATM, catu daya bekas dimodifikasi untuk sabu-sabu, alat hisab (bong), dan satu sepeda motor Honda Beat Nopol AD3642-AOD. Hasil pemeriksaan, GAS mengambil sabu-sabu di kawasan Kartasura, Sukoharjo, dari seseorang berinisial DN yang masih buron. Ia mengambil atas perintah orang bernisial BW dari Lapas Pati. “ Ia disuruh mengantar dari Kartasura ke Pati. Barang diminta diletakkan ke AlunAlun Pati, dengan upah sebanyak Rp1 juta setiap mengantar barang,” katanya.

Dua bulan sebelumnya, GAS pernah mengantar sabu-sabu 10 gram dari Solo dengan orang yang sama. Atas perbuatannya, pelaku GAS dijerat dengan Pasal 114 Ayat (2), Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35/2009 tentang Narkotika.

Ancaman hukuman minimal lima tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. (rik)

16

KISAH-KU

“Rubrik Kisah-Ku disarikan dari kisah nyata”

Tabloid INFOPlus No. 15 | 1-16 November 2019

Aku DIGILIR di Depo Pasir C ERITA Kisah-Ku kali ini menunjukkan begitu kelamnya hidupku. Narkoba, sex bebas akibat salah pergaulan bebas. Nasi sudah jadi bubur dan masa lalu tak bisa diputar kembali lagi.

Sebut saja namaku Tari. Kisah-Ku terjadi 2016 silam. Usiaku kala itu masih 11 tahun tepatnya 15 hari.

Kisah-Ku menceritakan tentang peristiwa persetubuhan yang aku alami dengan beberapa teman yang kukenal dari facebook.

Tak hanya itu, orang asing yang juga teman mereka juga menyetubuhi.

Persetubuhan pertama aku lakukan di rumah temanku bernama Niam di Plamongan.

Dan yang kedua di sebuah gubug di area persawahan sebelum Gor Manunggal Jati Pedurungan Kota Semarang.

Ketika itu, sekitar April 2016 sekitar jam 20.00. Saat itu aku yang berada di kos, di sms teman bernama Upik. Ia mengajakku nongkrong.

Usai nongkrong, karena sudah terlalu malam Upik dan Niam mengajaku tidur di rumah Niam. Kami pun berangkat me sana.

Sesampainya di rumah Niam, aku diajak masuk lewat jendela kamar Niam. Setelah itu Niam memberi dan menyuruhku meminum 2 buah pil koplo.

Akupun merasa pusing dan kebingungan. Ketika itu Niam memintaku tiduran di kamarnya.

Aku yang sudah tak sadarkan diri, mendadak kaget karena aku yang berada di atas tempat tidur Niam sudah dalam keadaan telanjang bulat. Tubuh hanya ditutupi selimut.

Lebih terkejut lagi, saaf kulihat seseorang

masuk ke kamar Niam. Kepadaku ia mengatakan “ main disik mengko tak kei duit”.

Aku yang sudah tak berdaya akibat pengaruh pil koplo, hanya diam lemas, setengah tak sadar diri. Dalam kondisi itu, kurasakan pria berumur sekitar 36 tahun itu sudah berada di atas tubuhku.

Berulang ulang ia meremas remas payudara dan vaginaku. Aku yang kalah tenaga dan tak berdaya hanya bisa pasrah saat laki-laki itu memasukkan penisnya yang telah menegang ke dalam vaginaku.

Dengan. elakukan gerakan naik turun, hingga mengeluarkan sperma di luar vagina. Ia pun lantas pergi meninggalkan dengan memberikan uang sebesar Rp 24.000,00.

Selang kemudian, masuklah temanku Upik yang menanyakan apakah pria yang belakangan kutahu bernama Ompong itu sudah memberikan uang. Aku yang masih setengah sadar akibat pengaruh 2 butir pil koplo yang kutelan sebelumnya hanya bisa menjawab sudah dengan suara lirih.

Masih kuingat jika malam aku secara bergantian aku digilir, disetubuhi temantemanku lainnya. Secara bergantian tubuhku yang sudah bugil tak berdaya disetubuhi Lutfi , Johan , Niam, Iqbal dan Sempuk.

Kejadian itu kembali terulang. Tepatnya hari Rabu tanggal 6 April 2016 jam 17.30 aku diajak datang ke sebuah gubug di area persawahan sebelum gor Manunggal Jati Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

Di sana, sudah ada Niam dan teman-temannya. Salah satunya kuketahui

terdampat Ompong. Kepadaku, Niam memberi dan memintaku minum 4 butir pil koplo.

Di sana, Ompong menarik tanganku dan mengajak masuk ke dalam gubug. Ia lalu melepas celanaku dan menyuruh rebahan setelah itu.

Di situ ia nafsu, meremas payudaraku dan memasukkan jarinya ke dalam vagina sambil mengocok kemaluannya. Namun karena penisnya tidak bisa tegang atau berdiri selanjutnya ia pergi.

Aku yang juga akan keluar gubug, mendadak ditarik Tompel dan diajak masuk ke dalam gubug. Di situ aku disetubuhinya.

Setelah selesai dengan Tompel, aku kembali disetubuhi secara bergantian oleh teman teman Upik. Di antaranya seorang

laki-laki yang tak kukenal, laki-laki lain yang bertato, serta pria lain yang belakangan kuketahui bernama Ambon.

Akibat kejadian itu, aku merasakan sakit di daerah vagina yang luar biasa hingga tidak dapat bangun dari tempat tidur. Bahkan dokter yang memeriksaku menyatakan, terdapat luka akibat kekerasan benda tumpul 5 buah robekan lama pada selaput dara. Luka tersebut tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali.

Aku yang beberapa hari tak masuk sekolah, akhirnya didatangi seorang guru ke rumah. Ketika itu, aku baru mengungkapkan peristiwa persetubuhan yang aku alami.

Atas kejadian tersebut, lalu dilaporkan ke Polrestabes Semarang.

TIPS

Mengurangi Sifat Mesum Jika Anda merasa bersifat mesum, Anda mungkin merasa malu akan berbagai pikiran dan tindakan yang Anda lakukan mengenai seks. Apa pun itu, Anda kemungkinan merasa berada di luar norma atau setidaknya berada di luar posisi yang Anda inginkan mengenai hasrat seks. Ingatlah bahwa sulit untuk menentukan ‘normalitas’ seksual dan bahwa seksualitas berada pada spektrum pemikiran, hasrat dan perbuatan.

1. Pikirkan tentang bagaimana pikiran seksual memengaruhi kehidupan Anda. Anda mungkin menghabiskan berjam-jam setiap harinya untuk terobsesi pada video-video khusus atau berfantasi tentang seks sedemikian rupa sehingga membuat Anda tidak dapat menikmati hidup.

2. Tentukan seksualitas sehat Anda sendiri. Selagi Anda berusaha mengurangi pikiran-pikiran yang dianggap mesum, penting juga untuk menentukan apa yang Anda anggap sehat. Jangan berfokus untuk menyingkirkan seluruh seksualitas dari kehidupan Anda.

3.

4.

5.

6.

Konfrontasi rasa malu. Rasa malu seringkali berasal dari anggapan bahwa “Karena perilaku ini, aku adalah orang yang berdosa. Jika Anda merasa mesum, kemungkinan Anda pernah mengalami sedikit perasaan malu yang berhubungan dengan anggapan ini.

Konfrontasi rasa bersalah. Rasa bersalah dapat menjadi emosi yang sehat ketika disadari karena perannya yang dapat membentuk perilaku.

Misalnya, jika Anda merasa menyesal karena sebuah perbuatan, rasa bersalah dapat menyertainya dan mengarahkan Anda untuk memilih keputusan yang berbeda di saat berikutnya ketika berhadapan dengan situasi serupa.

Memikirkan tentang tubuh Anda secara sehat. Jika Anda merasa malu terhadap tubuh sendiri, belajarlah untuk menerima diri Anda apa adanya. Terima tubuh Anda dengan warna kulit, tekstur rambut, tinggi dan berat badan yang ada.

Hapuslah berbagai gambar atau

7.

8.

video dari komputer Anda. Bersihkan alat-alat elektronik dari segala materi yang dapat menyesatkan.

Dengan menjaga komputer dan telepon bersih dari godaan berarti Anda telah membantu perkembangan lingkungan yang mendukung Anda dalam memenuhi target untuk mengurangi pikiran dan perasaan yang tidak menyenangkan tentang seks.

Awasi candaan Anda. Membuat lelucon berbau seksual mungkin merupakan cara Anda untuk membuat komentar seksual yang disamarkan sebagai guyonan, namun kenyataannya lelucon itu bersifat keji atau tidak sopan.

Alihkan perhatian Anda sendiri. Anda mungkin perlu mengalihkan pikiran dan/atau perilaku sendiri. Begitu Anda memergoki diri sendiri sedang larut dalam pikiran atau perilaku yang ingin Anda ubah, alihkan perhatian Anda. Anda mungkin perlu mengubah pandangan, memulai percakapan yang berbeda, atau pamit

dari situasi tersebut.

Hadapi stres secara efektif. Jika Anda merasa tertekan, Anda mungkin lebih rentan untuk kembali ke kebiasaan buruk. Temukan cara untuk melegakan dan mengelola stres sehari-harinya. Jangan biarkan stres menumpuk; temukan cara untuk menguranginya setiap hari. Lakukan olahraga, bergaul dengan masyarakat, dan menghindari stres yang tidak perlu merupakan berbagai cara sangat bagus untuk mengelola stres.

10. Minta bantuan teman-teman Anda. Teman-teman dapat membantu di sepanjang perjalanan Anda dan mempermudahnya dengan mendukung Anda.

11. Temui ahli terapi. Jika Anda merasa seolah tidak dapat mengontrol pikiran sendiri, temui seorang ahli terapi. Ahli terapi dapat membantu Anda mengonfrontasi perasaan, menemukan strategi untuk mengatasi masalah, dan melalui proses mengurangi pikiran-pikiran seksual yang negatif.

9.

PERISTIWA 17

Tabloid INFOPlus No. 15 | 1-16 November 2019

Kanit Laka Ngamar dengan WIL Digerebek Istri TEMANGGUNG - Kepala Unit Kecelakaan (Kanit Laka) Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Temanggung, Ipda Supriyono digerebek istrinya, FMW, saat ngamar bersama seorang wanita diduga selingkuhannya. Penggerebekan terjadi di kamar nomor 101 Hotel Safira, Kota Magelang, Minggu, 13 Oktober sekitar pukul 03.00.

Oknum perwira polisi berpangkat balok satu itu di kamar bersama seorang wanitaberinisial IN serta anak dari IN. FMW yang juga seorang dokter itu melaporkan suami dan IN ke Polres Magelang Kota.

“Saya sudah laporkan peristiwa itu ke Polres Magelang Kota sekitar, saya juga sudah diperiksa dan dimintai keterangan,” kata FMW, 15 Oktober lalu.

FMW tahu suaminya ngamar dari Daniel, suami IN. Daniel yang tidak bisa ke lokasi karena di luar kota akhirnya memberitahu lokasinya.

Tib di hotel di Jalan Jenderal Gatot

Subroto, Kecamatan Magelang Selatan itu, FMW bertemu keluarga dari Daniel serta anggota kepolisian setempat.

FMW sendiri juga langsung menghubungi Provost Polres Megelang Kota dan Polres Temanggung.

Dari pemeriksaan CCTV di hotel diketahui oknum polisi yang biasa disapa Riyo itu masuk hotel bersama IN dan seorang anak berusia sekitar dua tahun sekitar pukul 22.00. Usai digerebek, mereka digelandang ke Mapolres Magelang Kota.

Daniel S mengaku mencium perselingkuhan istrinya sejak beberapa bulan lalu. Agustus 2019 lalu ia ditanya tetangganya perihal oknum polisi yang kerap berkunjung ke rumahnya pada malam hingga dinihari.

Daniel mengakui menjalin hubungan jarak jauh dengan IN sejak menikah November 2016 lalu. Daniel bekerja di tambang batu bara di Kalimantan Timur.

IN dikatakannya sering keluar beper-

Belum Ada Tersangka Korupsi Banprov PJU SEMARANG - Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Jawa Tengah Kombes Pol.Hendra Suhartiyono mengakui menangani kasus dugaan penyimpangan dana Banprov Jateng atas pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU).

“Masih ditangani. Belum ada tersangka, baru mulai penyidikan,” kata dia, 10 Oktober lalu.

Hendra yang tidak menjelaskan secara rinci di daerah mana saja dugaan korupsi pengadaan PJU itu terjadi.

Sebelumnya, dugaan penyimpangan dana banprov di bidang pendidikan sudah ditangani oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng.

Kejati Jateng telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan keuangan Provinsi

Jateng di bidang pendidikan untuk Kabupaten Kendal dan Pekalongan tahun 2018.

“Sudah ditetapkan empat tersangka, masing-masing dua pejabat pembuat komitmen dan dua pimpinan perusahaan yang menjadi rekanan pengadaan barang,” ujar Aspidsus Kejati Jateng Ketut Sumedana.

Para tersangka tersebut masing-masing S selaku pejabat pembuat komitmen untuk pengadaan laptop atau komputer jinjing di Kabupaten Kendal dan CE selaku Direktur Airmas Sinergi Informatika yang merupakan rekanan pengadaan barang.

Sementara di Kabupaten Pekalongan, tersangka S selaku pejabat pembuat komitmen dan SMS selaku Presiden Direktur PT Astragraphia Xprins. (ang)

gian dengan polisi itu. “Ngakunya rekan kerja. Istri saya mengaku sebagai informan polisi dan KPK,” ucap Daniel.

Ia yang curiga lalu mencari tahu sosok oknum perwira polisi itu hingga akhirnya mendapat nomor telepon dokter FMW. “Saya hubungi bu dokter, mengaku sumai IN. Ia kaget, karena selama ini IN mengaku janda,” ujarnya menyebut IN dikenalkan ke dokter FMW sebagai rekan kerja sang suami.

Atas dugaan perselingkuhan istrinya itu Daniel melapor si oknum polisi ke Provost dan isterinya ke Sat Reskrim Polres Temanggung pada 4 September 2019. Namun sekian lama laporannya itu seolah tak ditindaklanjuti.

Ia lalu berinisiatif melakukan operasi tangkap tangan (OTT) perselingkuan istrinya dengan oknum perwira polisi itu.

Kapolres Temanggung, AKBP Muhamad Ali mengaku masusnya masih proses pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut. (rio)

BBPOM Musnahkan BB Ilegal Senilai Rp 3,12 Miliar SEMARANG - BBPOM Semarang memusnahkan barang bukti hasil kejahatan senilai Rp 3,12 miliar yang diungkap selama 2019 hingga Oktober lalu.

Kepala BBPOM Semarang, Safriansyah mengungkapkan, pemusnahan digelar simbolis.

“Sisanya dilakukan menggunakan jasa pemusnah limbah di Karawang,” kata dia, 29 Oktober lalu.

Safriansyah menerangkan ada 5 tersangka terkait kasus BB Rp 3,12 miliar itu. Inisial AF dari Demak, OMG dari Semarang, SM dari Kebumen, S dari Kebumen, AK dari Semarang. Kasus

mereka yaitu obat tradisional ilegal dan kosmetika ilegal.

Terkait kasus 5 tersangka tersebut, barang bukti yang diamankan sebanyak 53.554 item dengan nilai Rp 2,04 miliar. “Kedua, hasil pengawasan rutin dari sarana distribusi obat dan makanan serta sarana kefarmasian senilai Rp 1, 039 dengan jumlah 19.416 piches,” jelasnya.

Ketiga, sampah obat yang sudah kadulawarsa dikumpulkan Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia dan dinas kesehatan se-Jateng sejumlah 43,45 kg senilai Rp 47 juta. (ang)

Jutaan Ikan di Pantai Cilacap Mati CILACAP - Fenomena jutaan ikan mati dan terdampar di Pantai Cemarasewu, Jetis, Cilacap, 12 Oktober lalu.

Ikan-ikan itu mendadak terdampar pada Sabtu siang. Ratusan warga pun berebut memungut ikan yang bertebaran di sepanjang pantai.

Saking banyaknya ikan, bahkan ada yang mengaku mendapat satu mobil pikap. Nampak dalam foto, ratusan orang memungut ikan dengan wadah kantong plastik hingga karung.

Spekulasi penyebab kematian ikan ini pun berkembang liar. Ada yang menghubungkan dengan fenomena alam, lantaran saat ini musim pancaroba. Tetapi, ada pula yang lantas menghubungkannya dengan hal-hal yang sulit dinalar.

Misalnya, menghubungkan fenomena jutaan ikan mati ini dengan tanda malapetaka. Ada juga yang menganggapnya sebagai tanda bakal terjadinya tsunami.

Perihal jutaan ikan mati dan ter-

dampar di Pantai Jetis ini, Sarjono, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Cilacap menyebut peristiwa biasa, namun langka.

Ikan-ikan mati itu adalah ikan yang sempat terjaring nelayan. Tetapi, jaring jenis payang itu sobek saat sudah berhasil menangkap jutaan ikan itu.

“Ikan jenis petek, kemungkinan antara dua ton. Tapi karena jenis ikan kecil jadi memang banyak sekali,” ucapnya. (cap)

Keracunan Ayam Geprek saat Kemah KENDAL - Puluhan siswa SMAN 1 Weleri di Kabupaten Kendal mengalami keracunan makanan saat kegiatan kemah di sekolahan. Mereka mengaku mual, muntah dan lemas usai menyantap makan malam ayam geprek yang disajikan pihak sekolah, 11 Oktober lalu.

Sebanyak 60 siswa terpaksa dilarikan ke RS Islam Muhammadiyah Weleri, dan sebagian dibawa ke klinik terdekat.

“Makan ayam geprek yang dikemas wadah sterofoam. Setelah makan tiba-tiba terasa pusing dan mual,” kata seorang korban mengakui.

Dokter di RS Islam Muhammadiyah Weleri, dr Bramuchaer mengatakan, korban mengalami kekurangan cairan. Petugas dari Polsek Weleri dan Polres Kendal masih menyelidiki kasus itu. (dul)

Bocah 8 Tahun Tewas Tersengat Listrik Tiang Antena KAJEN - Rizki Widyo Laksono (8), warga Desa Kalipancur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan tewas akibat tersengat aliran listrik, 11 Oktober lalu.

Kasubag Humas Polres Pekalongan Iptu Akrom mengatakan, korban meninggal dunia karena tersengat aliran listrik. Korban Rizki ketika itu bermain di samping halaman rumah neneknya bersama adiknya.

Korban diduga memegang tiang antena televisi yang terbuat dari besi. “Diduga Rizki tidak mengetahui tiang antena tersebut terdapat aliran listrik,” kata Iptu Akrom.

Adik korban yang melihat kejadian tersebut berteriak histeris. Warga yang mendengarnya bergegas menuju sumber suara.

Warga berupaya menolong korban dengan cara menariknya. “Tetapi tidak bisa. Badan korban masih menempel di tiang antena,” ujarnya.

Usai beberapa saat, tubuh korban terlepas sendiri. Rizki langsung dibawa ke rumah sakit.

Dalam perjalanan, Rizki meninggal dunia. (saf )

Diamankan Densus 88 SEMARANG - Densus 88/Anti-Teror mengamankan sepasang suami istri dari sebuah rumah kontrakan di Gunungpati, Semarang.

Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Abiyoso Seno Aji membenarkan pihaknya melakukan back-up atas penangkapan itu.

“Iya betul,” kata Abi lewat pesan singkat, 15 Oktober lalu.

Ketua RW 4, Kelurahan Nongkosawit, Kecamatan Gunungpati, Semarang, Hafidz, membenarkan pihaknya pagi tadi menemani densus 88 ke rumah kontrakan di wilayahnya.

“Saya tadi jam 06.00 di kebun, terus jam 07.00 dipanggil Pak RT untuk mendampingi.

Yang dihubungi Densus pertama Pak RT,” kata dia.

Dari informasi yang diperoleh, suami istri tersebut berinisial AM (44) dan istrinya MH (44). Mereka tinggal bersama 2 anaknya yang masih usia sekolah dasar. (ang)

18

FOKUS

Tabloid INFOPlus No. 15 | 1-16 November 2019

Pimpinan BRI Purbalingga Tersangka Korupsi Rp 28 Miliar Tak Ditahan

S

EMARANG - Penyidik Kejati Jateng memeriksa dua tersangka dugaan korupsi kredit fiktif pada BRI cabang Purbalingga. Keduanya mantan pimpinan Cabang BRI Purbalingga itu belum ditahan.

Keduanya, Erna Hermawan selaku Asisten Manager Pemasaran (AMP) pada PT BRI (Persero) Tbk. Cabang Purbalingga. Serta Zulfikar Nazara SE Msi selaku Pimpinan Cabang PT BRI (Persero) Tbk di Purbalingga.

Mereka diduga terlibat atas kewenangannya selaku pemutus kredit. Untuk kredit sampai dengan Rp 200 juta berada pada AMP (Asisten Manajer Pemasaran). Untuk pinjaman Rp 200 juta sampai Rp 500 juta wewenang Pimpinan Cabang.

Diketahui, Pemimpin Cabang kala itu dijabat Zulfikar Nazara (periode Juli 2015 sampai Februari 2017), dan Amir Syarifudin (periode Februari 2017 sampai Agustus 2018).

Dugaan korupsi terjadi sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 di PT BRI (Persero) Tbk Cabang Purbalingga di Jl. Jendral Sudirman nomor 214 A Purbalingga. Dugaan korupsi terjadi atas pencairan 171 fasilitas kredit BRIGUNA pada BRI Cabang Purbalingga.

Modusnya memverifikasi dan mengusulkan data- data yang yang tidak benar atau dipalsukan. Dalam kasus itu, ditaksir kerugian negara memcapai Rp 28.029.090.300 berdasarkan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Wilayah Jawa Jateng.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jateng Ketut Sumedana mengaku, penyidikan tersangka Erna Hermawan dan Zulfikar Nazara sudah rampung. “Cuma penahanannya belum. Tersangka saat ini belum ditahan,” imbuhnya.

Di kasus itu, lima orang telah ditahan dan didudukkan di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor Semarang. Kelimanya, Ir Firdaus Vidhyawan MM (54), selaku Direktur PT Banyumas Citra Televisi. Aang Eka Nugraha (41), selaku Direktur CV Cahaya. Yeni Irawati (31), selaku Bendahara / Accounting CV Cahaya.

Imam Sudrajat SH selaku Pgs. Associate Account Officer (AAO) pada PT Bank Rakyat Indonesia / BRI (Persero) Tbk Cabang Purbalingga. Endah Setiorini AMd selaku Account Officer (AO) pada PT BRI (Persero) Tbk. Cabang Purbalingga.

Sesuai dakwaan, mereka dinilai korupsi bersama Erna Hermawan selaku Asisten Manager Pemasaran pada PT BRI (Persero) Tbk. Cabang Purbalingga. Serta Zulfikar Nazara SE Msi selaku Pimpinan Cabang PT BRI (Persero) Tbk di Purbalingga.

Mereka didakwa primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Subsidair Pasal 3 jo pasal 18 Undang - Undang yang sama.

Korupsi Dugaan korupsi terjadi sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 di PT BRI (Persero) Tbk Cabang Purbalingga di Jl. Jendral Sudirman nomor 214 A Purbalingga. Kasus terjadi atas pencairan 171 fasilitas kredit BRIGUNA pada BRI Cabang Purbalingga.

Modusnya memverifikasi dan mengusulkan

data- data yang yang tidak benar atau dipalsukan.

BPKP Perwakilan Wilayah Jawa Tengah dalam auditnya nomor : SR-475/ PW11/5.2/2019 tanggal 14 Agustus 2019 menyatakan kerugian negara mencapai Rp 28.029.090.300.

Kasus berawal tahun 2015, CV Cahaya dan PT Banyumas Citra Televisi ditawari fasilitas kredit BRIGUNA oleh Imam Sudrajat selaku Pgs. AAO BRI Cabang Purbalingga sejak Juni 2011 sampai September 2017. Serta Endah Setiorini, selaku AO pada BRI Cabang Purbalingga sejak 2015 sampai 2017.

Hal tersebut atas informasi dari funding officer PT BRI (Persero) Tbk, Diah Pratiwi yang sebelumnya melakukan prospek pemasaran ke PT Banyumas Citra Televisi dan CV Cahaya. Yakni pembayaran gaji / payroll para karyawannya telah dibayarkan melalui rekening BRI. Menindaklanjuti itu dibuat dua perjanjian kerjasama yang mendasari pemberian fasilitan kredit BRIGUNA. Yakni perjanjian kerjasama pemberian fasilitas kredit BRIGUNA antara BRI Cabang Purbalingga dengan CV Cahaya Purwokerto nomor : B - 2374-KC- VII / ADK/02/2015 tanggal 23 Pebruari 2015. Perjanjian ditandatangani Nirwanus Halfi Andra (selaku Pemimpin Cabang BRI Purbalingga dan Firdaus Vidhyawan, selaku Direktur CV Cahaya Purwokerto.

“Perjanjian kerjasama pemberian fasilitas kredit dengan PT Banyumas Citra Televisi Purwokerto nomor : B - -KC- VII/05/2015 (tanpa nomor) tanggal 4 Mei 2015. Ditandatangani Heru Santoso (Pgs. Pemimpin Cabang BRI Purbalingga dengan Ir. Firdaus Vidhyawan, Direktur PT Banyumas Citra Televisi Purwokerto. Endah Setiorini membuat 2 perjanjian kerjasama tersebut berdasarkan blangko yang ada,” jelas Jaksa Penuntut Umum Mubarok SH MH dalam surat dakwaannya yang dibacakan pada sidang di Pengadilan Tipikor Semarang.

Perjanjian kerjasama itu tidak dibuat sebagaimana mestinya. Diketahui di kemudian hari oleh Imam Sudrajat, SH dan Endah Setiorini Amd, berdasarkan Akta Notaris dan PPAT Kuntarno, tanggal 11 Maret 2014, tentang : pernyataan masuk dan keluar sebagai Persero dalam Perseroan Komanditer CV Ca-

haya.

Aang Eka Nugraha selaku Direktur CV Cahaya Purwokerto menggantikan Ir. Firdaus Vidhyawan, MM sejak 11 Maret 2014, sehingga yang menandatangani perjanjian kerjasama seharusnya saksi Aang Eka Nugraha bukan saksi Ir. Firdaus Vidhyawan, MM. Namun hal tersebut oleh Imam Sudrajat dan Endah Setiorini tidak diubah atau diperbaiki.

Berdasarkan kedua perjanjian kerjasama tersebut, BRI Cabang Purbalingga akhirnya memberikan kredit BRIGUNA kepada 171 orang. Mereka debitur dari karyawan CV Cahaya Group (CV Cahaya, PT Banyumas Citra Televisi, PT Bumi Citra Satria, PT Bukit Citra Cahaya, SMK TI Bina Citra Informatika, SIT Cahaya Insani. Total plafond Rp 28.936.900.000.

Dana dicairkan secara bertahap kepada masing – masing debitur.

Atas pemberian fasilitas kredit tersebut, dibuka tabungan di BRI Cabang Purbalingga oleh CV Cahaya Group yang dipergunakan dalam penggajian pegawai dan dalam pembayaran kredit BRIGUNA dari para pegawai.

Hal itu diduga hanya untuk mengelabui saja.

Dari 171 pegawai itu CV Cahaya : 26 debitur, PT Bumi Citra Satria : 16 debitur, PT Banyumas Citra Televisi : 16 debitur, SMK Bina Citra Informastika : 17 debitur, SIT (Sekolah Islam Terpadu) Bina Cahaya : 7 debitur. Totalnya 82 debitur. Sedangkan sisanya 89 debitur namanya hanya dipinjam.

Sesuai Surat Edaran (SE) DIREKSI PT BRI (Persero) Tbk nomor : S-10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015, alur pemberian kredit BRIGUNA diawali dengan adanya payroll (penerimaan gaji pegawai CV Cahaya Group) melalui PT BRI (Persero) Tbk Cabang Purbalingga.

Atas adanya kerja sama pihak BRI dengan instansi atau perusahaan, jika ada pegawai atau pekerja yang berminat bisa mengajukan permohonan kredit ke BRI. Caranya mengisi form pengajuan kredit disertai lampiran pendukung seperti Copy KTP, KK, SK pertama dan terakhir, rincian gaji yang dikeluarkan oleh institusi atau perusahaan tersebut.

Syarat lain, surat rekomendasi dari atasan pekerja, surat kuasa untuk memotong gaji yang ditanda tangani oleh bendahara atau petugas pemotong gaji dari instansi/ peru-

sahaan. Kemudian lampiran permohonan tersebut diserahkan kepada petugas administrasi kredit. Administrasi tersebut kemudian diperiksa oleh petugas administrasi kredit (ADK).

Setelah selesai diperiksa selanjutnya berkas tersebut diserahkan kepada Account Officer untuk dilakukan analisa. Kemudian oleh AO dari berkas yang ada akan menganalisa dan menghitung dari gaji dan berkas yang ada. Setelah itu berkas masuk kedalam Credit Risk Scorin.

Setelah lolos selanjutnya berkas dikirim ke ADK / administrasi kredit berupa sistem maupun berkas manual. Kemudian ADK melihat hasilnya kalau sudah sesuai ADK mengirim ke pemutus kredit.

Wewenang pemutus kredit sampai dengan Rp 200 juta berapada pada AMP (Asisten Manajer Pemasaran). Untuk pinjaman Rp 200 juta sampai Rp 500 juta wewenang Pimpinan Cabang. Diketahui, Pemimpin Cabang kala itu dijabat Zulfikar Nazara (periode Juli 2015 sampai Februari 2017), dan Amir Syarifudin (periode Februari 2017 sampai Agustus 2018).

Setelah turun persetujuan, berkas kembali ke ADK. Kemudian disiapkan untuk realisasi pencairan kredit. Kemudian dilakukan penandatanganan akad kredit di kantor BRI dihadapan petugas kredit. Selanjutnya uang akan ditransfer ke rekening debitur.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kredit BRIGUNA instansi CV Cahaya Group di BRI Cabang Purbalingga, dari Tim Penyelesaian Kredit tanggal 23 Juli 2018 ditemukan. Nama – nama penerima fasilitas kredit sebanyak 82 orang debitur yang diakui oleh manajemen CV Cahaya Grup sebagai karyawan total plafond Rp 14.513.900.000.

Bahwa dari 82 pegawai itu sendiri sebenarnya tidak menuhi syarat karena gajinya kurang dari Rp 2,5 juta sesuai hitungan. Yeni Irawati seorang karyawan CV Cahaya Grup diperintah Firdaus Vidyawan dan Aang Eka Nugraha membuat gaji mereka diatas Rp 2,5 juta sebagai batas minimal gaji yang bisa mendapatkan kredit BRIGUNA. Sedangkan untuk agunan yang digunakan milik kantor CV Cahaya Group, berupa : tanah, rumah, kendaraan bermotor. Agunan itu sebagian diketahui milik orang lain.

Selanjutnya persyaratan tersebut diajukan kepada Imam Sudrajat dan Endah Setiorini dan kemudian dilanjutkan dan tanpa melalui survei secara benar kepada calon peminjam maupun terhadap agunan akhirnya pinjaman kredit BRI Guna dapat dicairkan.

Sedangkan 89 orang debitur yang diakui oleh manajemen CV Cahaya Grup diakui sebagai pegawai atau senyatanya hanya dipinjam nama dengan total plafond Rp 14.423.000.000.

Sebanyak 89 itu nyatanya hanya pegawai freelance. Firdaus dan Aang memerintahkan Yeni Irawati membuat Surat Keputusan (SK) seolah – olah mereka pegawai tetap. Begitu juga dengan slip gajinya, dibuat diatas Rp 2,5 juta dengan jaminan pinjaman agunan yang diberikan adalah milik CV Cahaya Group (berupa : tanah, rumah, kendaraan bermotor).

Persyaratan tersebut diajukan dan tanpa melalui survei secara benar kepada calon (Berita terkait di Hal. 22)

POLITIK 19

Tabloid INFOPlus No. 15 | 1-16 November 2019

GIBRAN di Pilkada Solo

S

OLO - Putra pertama Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, mantap maju sebagai calon Walikota Solo lewat PDIP. Suami dari Selvi Ananda ini telah resmi menjadi anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sejak 23 September 2019.

DPC PDIP sendiri tegas menut-

up pendaftaran dengan alasan telah ada pasangan calon yang diusulkan untuk dimintakan rekomendasi ke DPP. Gibran sudah melakukan berbagai langkah politik untuk memuluskan langkahnya menuju Solo. Salah satunya meminta restu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati.

Muncul kabar, Gibran akan dipasangkan d e n g a n Paundrakarna. Ketua DPC Gerindra Solo, Ardianto Kuswinarno mengaku tertarik menyandingkan cucu Bung Karno, Paundrakarna sebagai pendamping Gibran untuk memimpin Solo.

DPC Gerindra Solo mencoba memunculkan nama Paundrakarna yang merupakan putra pasangan KGPAA Mangkunegara IX dan Sukmawati Soekarnoputri se-

RAPBD 2020 Diusulkan Rp 28,77 T SEMARANG- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah meminta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2020 mengumpulkan Rp28,77 triliun.

RAPBD ini ada yang naik Rp2,14 triliun dibandingkan atas ABPD Jawa Tengah (Jateng) tahun 2019 mencapai Rp26,63 triliun.

Pembahasan RAPBD 2020 dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah akan dilakukan awal November ini. Plh Sekda Jawa Tengah Heru Setiadhie mewakili Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengingatkan jajarannya agar tidak macam-macam saat pembahasan anggaran.

“Mboten sisah neka-neka,” kata Heru saat menjadi Inspektur Apel di Halaman Kantor Gubernur, 31 Oktober lalu.

RAPBD Jawa Tengah sebelumnya diusulkan naik Gubernur Ganjar Pranowo saat berbicara dalam sidang paripurna di DPRD Jateng, 15 Oktober lalu. RAPBD 2020 mestinya naik Rp2,1 triliun atau sebesar Rp28,77 triliun ketimbang ABPD tahun lalu sebesar Rp26,63 triliun.

Ada usulan kenaikan yang signifikan pada lima sektor anggaran pendidikan perlu dinaikkan dari Rp6,08 triliun pada 2019 menjadi Rp6,77 triliun di tahun 2020.

“Penambahan anggaran ini salah satunya untuk pembangunan SMKN Jateng berbasis sekolah asrama gratis di 15 wilayah zona merah,” katanya, belum lama ini.

Anggaran kesehatan juga diusulkan naik pada 2020 yak-

niRp2,66 triliun, dari tahun 2019 yang hanya Rp2,52 triliun.

Anggaran difokuskan untuk peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.

Anggaran untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga mengalami kenaikan dari semula Rp1,228 triliun naik menjadi Rp1,66 triliun. Penambahan anggaran ini dilakukan untuk berbagai proyek pekerjaan umum, infrastruktur, sumber daya air dan penataan ruang.

Kenaikan juga diusulkan terjadi pada anggaran untuk urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Dari semula Rp36,78 miliar menjadi Rp44,81 miliar.

Di sektor perhubungan, usulan kenaikan yakni sebesar Rp318,74 miliar. Jumlah itu meningkat pesat ketimbang tahun 2019 sekitar Rp203,6 miliar.

Kenaikan anggaran bakal dipakai untuk perbaikan layanan publik. Salah satunya, katanya dengan menambah rute BRT Trans Jateng.

Meski begitu, ia mengklaim usulan lonjakan anggaran untuk empat pos sektor tersebut tak akan mengesampingkan upaya pemerintah untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran yang tetap jadi program prioritas.

Ketua DPRD Jateng, Bambang Kusriyanto, menyatakan akan segera membahas tentang RAPBD 2020 yang telah disampaikan Gubernur Ganjar Pranowo. “Pembahasan RAPBD 2020 akan dilakukan oleh masing-masing komisi sesuai bidang pembicaraan,” ujar dia. (ang)

bagai calon pendamping Gibran.

Pasalnya, sosok cucu Bung Karno itu dinilai nilai cocok untuk mendampingi Gibran karena juga merupakan keturunan politisi dari sang kakek.

“Mas Paundra itu kan cucu Proklamator, trahnya darah politikus. Saya mencoba untuk menyandingkan kalau beliaunya kerso,” ujar dia, akhir Oktober lalu.

Gerindra Solo mengaku belum menjalin komunikasi terbuka dengan Paundrakarna terkait niat itu. Meski demikian, ia berjanji dalam waktu dekat akan menjalin komunikasi secara intensif dengan putra bangsawan Pura Mangkunegaran itu.

Terkait pencalonan lewat PDIP, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo telah menyerahkan sebendel formulir pendaftaran bakal calon Walikota ke Sekretariat DPP PDIP, akhir September lalu. Hanya terdapat sepasang bakal calon yang diserahkan, yakni

atasnama Achmad Purnomo-Teguh Prakosa . Tidak ada nama Gibran.

Purnomo saat ini menjabat Wakil Walikota di Solo, sedangkan Teguh saat ini menjabat Sekretaris DPC PDIP Kota Solo. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo menegaskan tidak akan mengubah keputusan DPC untuk memperjuangkan pasangan Purnomo-Teguh sebagai pasangan yang diusulkan ke DPP untuk dimintakan rekomendasi.

FX Hadi Rudyatmo menolak jika Gibran menjadi calon Walikota Solo. Menurutnya, Gibran tidak bisa mendaftarkan diri melalui DPP PDIP langsung. Alasannya, DPP tidak membuka pendaftaran. “Yang mengerti wilayah itu DPC, bukan DPP,” kata dia.

Lebih lanjut Rudy mempersilakan jika pasangan Gibran-Paundra nanti resmi mendaftarkan diri lewat PDIP. Rudy pun menyerahkan hasilnya kepada DPP PDIP. “Kalau tugas saya kan sudah selesai, melakukan penjaringan dan

menugaskan Purnomo-Teguh. Nanti hasilnya terserah DPP,” tutupnya.

Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menilai, kesempatan Gibran maju Pilkada Solo masih terbuka, kendati DPC PDIP Solo sudah menyodorkan nama Achmad -Teguh. Ia menyebut jalur pencalonan pilkada bisa lewat DPP dan DPD. “Selama belum ada keputusan, kita membuka lebar pintu pendaftaran bagi siapa aja yang berminat untuk maju pilkada atau menjadi calon yang akan ikut pilkada melalui jenjang kepartaian tersebut,” jelas Puan, 28 Oktober lalu.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memastikan Gibran akan diperlakukan sama dengan para bakal calon Walikota Solo lainnya. Meskipun anak presiden, PDIP tidak akan begitu saja memberikan tiket Pilkada ke Gibran. “Untuk proses jadi walikota, kami perlakukan semua sama,” kata Hasto. (lip)

n Pilkada Boyolali

Wajib Kantongi 60.636 Dukungan BOYOLALI - Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Boyolali baru PDIP yang sudah memunculkan bakal calon yang akan diusung. Dari Parpol lainnya, belum muncul. Termasuk kemungkinan adanya calon independen yang akan maju.

Terkait bakal calon (Balon) dari jalur perseorangan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Boyolali telah memutuskan jumlah minimal dukungan bagi bakal pasangan calon perseorangan. Jumlah

minimal dukungan itu tertungan dalam Keputusan KPU Boyolali, nomor 157/PL.02.2-Kpt/3309/ KPU-Kab/X/2019 tentang penetapan jumlah minimal dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali tahun 2020.

“Jumlah minimal dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 paling sedikit 7,5 %

dari DPT Pemilu 2019,” jelas Ketua KPU Boyolali, Ali Fahrudin, 31 Oktober.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 Kabupaten Boyolali sebanyak 808.469 pemilih. 7,5% dari 808.469 pemilih, sebanyak 60.635,175. Kemudian dibulatkan keatas menjadi 60.636.

“Sehingga, jumlah minimal dukungan bagi bakal pasangan calon perseorangan di Boyolali sebanyak 60.636 pendukung,” kata Ali. (rik)

Jateng Luncurkan Website Laporkorupsijateng SEMARANG - Masyarakat Jawa Tengah sekarang dapat melaporkan dan mengadukan kasus tindak pidana korupsi secara mudah melalui website laporkorupsijateng.id. Laporkorupsijateng.id bekerja sama Insepektorat Pemprov Jateng dengan

Dirkrimsus Polda Jateng, dan Kejati Jateng.

Peluncuran webiste dilakukan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Kapolda Jateng, Irjen.

Pol. Rycko Amelza Dahniel, dan Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jateng Ketut Sumedana, 10 Oktober lalu.

We b i s te laporko-

rupsijateng.id dengan tagline “Berantas Korupsi Sambil Ngopi” itu disebut sebagai upaya bersama Forkopimda mencegah dan memberantas korupsi.

“Mudah-mudahan dengan kerja sama ini, semua proses pecegahan dan pemberantasan korupsi dapat berjalan baik dan tidak menimbulkan keributan,” katanya.

Kapolda Jateng, Irjen. Pol. Rycko Amelza Dahniel, menyatakan kerja sama ini merupakan wujud nyata semangat pemberantasan korupsi di Jateng. Dengan forum kerjasama dan dibukanya kanal pengaduan laporkorupsijateng.id ini, maka pengawasan, pencegahan, dan pemberantasan korupsi akan semakin terarah. (ang)

20

INFO DESA

Tabloid INFOPlus No. 15 | 1-16 November 2019

Lelang Tol Demak-Tuban Tahun 2020

J

AKARTA - Pemerintah telah memberikan lampu hijau kepada PT Jasa Marga (Persero) Tbk, selaku pemrakarsa proyek Tol Demak-Tuban, untuk melakukan pra studi kelayakan.

Jalan berbayar di wilayah utara Jawa Timur ini merupakan lanjutan dari proyek Tol Semarang-Demak yang pekerjaannya telah dimulai PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit mengungkapkan, setelah dokumen pemrakarsa diserahkan ke pemerintah, tahapan selanjutnya adalah menyusun studi kelayakan.

Setelah itu, ada yang menyetujui persyaratan dan dokumen yang juga harus disetujui, di antara yang lain menganalisis mengenai lingkungan (AMDAL).

Pihaknya memutuskan, proses penyiapan dokumen ini akan memakan waktu lama sehingga dapat dilakukan dengan baik.

“Kalau rencana kami sih tahun depan. Tapi kita tetap memberi-

kan peluang pada mereka untuk menyiapkan dokumen-doku-

mennya. Mereka kan diberikan waktu sampai satu tahun maksi-

mal,” tutur Danang awal Oktober lalu.

Tak tertutup, jalan bebas hambatan ini akan dilanjutkan pembangunannya hingga Surabaya, disambungkan dari Tuban ke Manyar, hingga Manyar ke Surabaya. Setelah itu, dari Surabaya dapat disambungkan kembali ke ruas Krian-Legundi-Bunder.

Namun, sampai melampaui ini, disetujui pemrakarsa yang masuk baru sebatas sampai Tuban. Danang pun menggelar karpet merah jika ada pihak yang mau melakukan studi kelayakan.

“Sisanya terbuka untuk pra-studi kelayakan yang lain,” sebut Danang.

Diperkirakan, panjang ruas Demak-Tuban mencapai 200 kilometer. Hingga kini, belum dapat dipastikan kebutuhan investasi untuk pembangunan jalan tol tersebut.

Jasa Marga selaku pemrakarsa masih melakukan kalkulasi atas segala jenis konstruksi yang akan dibangun di sepanjang ruas tersebut. (nat)

SAMBUNGAN Gaya Hidup ...

SpPD KKV FACC FESC, mengatakan bahwa meningkatnya jumlah penderita penyakit jantung di Indonesia tidak terlepas dari perubahan gaya hidup masyarakat serta kemajuan teknologi.

Masyarakat kini kurang bergerak, kurang berolahraga, mengalami stres, tetapi malah lebih banyak yang merokok dan minum alkohol. “Gaya hidup seperti ini yang pada akhirnya memunculkan penyakit degeneratif, salah satunya penyakit jantung,” kata dia, belum lama ini.

Untuk diketahui, penyakit degen-

Caffino ... dunia.

“Kita memang berkeinginan menyebarkan event itu di daerah-daerah, yang paling sering adalah Surabaya. Kali ini kita ingin Jateng kebagian dan kebetulan di Magelang ini ada fasilitas yang memungkinkan dan memadai untuk event

Korupsi BRI ... sendiri.

Tersangka Yuna dikatakannya tidak bekerja sendirian. Ada dua orang yang mengurus kredit fiktit tersebut, yakni berinisial J dan SM. Keduanya berperan meminta KTP para nasabah, untuk diajukan kredit ke BRI. Kasus terbongkar setelah pihak internal bank dan pengawas menginvestigasi terkait kredit macet yang terjadi. Kasusnya lalu dilaporkan ke Kejati Jateng.

Berdasarkan pemeriksaan awal kepada tersangka, uang hasil dugaan korupsi digunakan membeli sepeda motor, memperbaiki rumah. Sebagian juga diberikan untuk Wanita Idaman Lain (WIL) tersang-

(Sambungan dari Halaman 7)

eratif mengacu pada kondisi di mana kesehatan seseorang terganggu akibat memburuknya suatu jaringan atau organ seiring berjalannya waktu.

Penyakit degeneratif umumnya dapat memengaruhi sistem saraf pusat (otak dan sumsum tulang belakang), tulang dan sendi, serta pembuluh darah atau jantung. Di RS MMC, tempat Idrus berpraktik, sebagian besar pasien yang menderita penyakit jantung mengalami penyakit ini karena gaya hidup, bukan karena faktor genetik. (pas) (Sambungan dari Halaman 11)

seperti ini,” katanya, belum lama ini.

Achmad Budhiarto menuturkan waktu pendaftaran memang 400 lebih atlet, tetapi setelah masuk seleksi itu hanya 306 dari 13 negara. Dari jumlah tersebut 154 atlet diantaranya dari Indonesia. (rio) (Sambungan dari Halaman 14)

ka. Sementara, yang ikut mengurus kredit juga dapat fee antara Rp 1 juta-Rp 2,5 juta.

“Pengajuannya bervariasi, ada yang Rp 30juta-Rp 50 juta. Sementara, nasabah yang dicatut namanya diberi imbalan Rp100 ribu-Rp500 ribu,” ujar dia.

Tersangka dijerat dengan pasal 2, pasal 3, pasal 9, pasal 11, dan pasal (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dan ditambahkan oleh UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (far)

Kompetisi ... erkan cabang olahraga trampolin sekaligus mencari bibit-bibit atlet trampolin.

KONI Kota Semarang menyatakan berkomitmen membina atlet-atlet cabang olahraga trampolin agar bisa menjadi atlet berprestasi. Pihaknya optimistis olahraga trampolin bisa populer dan berkembang jika berbagai kegiatan seperti kompetisi trampolin mendatang konsisten dilakukan.

Pemilik Gravity Indoor Trampoline Park Semarang Gunawan Budi Kencana berharap

(Sambungan dari Halaman 11)

kompetisi trampolin pertama ini menjadi sesuatu yang membawa hal baru di Kota Semarang, bukan hanya “sport tourism”, tapi juga melahirkan bibit-bibit atlet trampolin.

“Semoga kedepan trampolin bisa menjadi cabang olahraga yang dipertandingkan di PON mendatang,” katanya.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang Indriyasari menyebut ada potensi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan saat berlangsungnya “Semarang Open Trampoline Competition 2019”. (ang)

Yoyok ...

(Sambungan dari Halaman 11)

buah amanah dari klub-klub internal PSIS untuk memimpin Askot dan memperbaiki organisasinya, ini menjadi tantangan tersendiri bagi saya,” ujarnya.

“Ada beberapa langkah-langkah cepat yang akan kami lakukan, pertama kami akan bentuk kepengurusan segera, sesuai amanah muskot kita diberi wak-

tu dua minggu. Kedua setelah kepengurusan terbentuk, segera kami akan agendakan rapat kerja bersama seluruh anggota untuk membuat program kerja tahunan,” kata Yoyok berjanji akan rutin menggelar liga antar klub anggota yang akan dimulai lagi pada tahun depan. (ind)

Tersangka ...

1.5 ...

badan ia dipidana denda Rp 300 juta subsidair dua bulan kurungan. Sebelumnya jaksa menuntut Habib dipidana 8 tahun penjara, denda Rp 500 juta, membayar uang pengganti Rp 12.508.233.563 subsidair 4 tahun penjara.

Dalam putusannya majelis hakim juga tegas mengembalikan sejumlah barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk penanganan perkara lain. Habib dinilai menguntungkan diri sendiri dan pihak lain diantaranya (alm) Joko Triyono, Bambang Sanyoto, Maskasno untuk kepentingan pribadi. Termasuk Triandari Retnoadi, Sunarti, Dwi Widiyanto, Veri Dewi Verawati dan Retnaningtyas. (far)

denda sebesar Rp50 juta subsdiari 3 bulan kurungan. Mengembalikan kekurangan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp10,5 juta yang jika tidak dibayarkan maka akan diganti dengan kurungan selama 9 bulan.

Terdakwa dinilai terbukti menyalahgunakan jabatannya sehingga menguntungkan orang lain atau suatu korporasi. Ia dinilai bersalah karena memerintahkan pencairan deposito sebesar Rp11,2 miliar di BPR Joko Tingkir yang dananya bersumber dari dana kas daerah. (far)

(Sambungan dari Halaman 14)

(Sambungan dari Halaman 14)

Tabloid INFOPlus No. 15 | 1-16 November 2019

15 Tempat Jawa Tengah tidak hanya terkenal dengan kulinernya. Daya tarik Jawa Tengah tidak sebatas itu saja. Ada banyak sekali destinasi wisata yang atraktif dan penting, tidak hanya bagi turis lokal, tapi juga mancanegara.

Tempat Wisata Alam di Jawa Tengah yang Terkenal

INFO TRAVEL 21

Wisata Alam di Jawa Tengah

1. Taman Nasional Karimunjawa

Karimunjawa adalah kepulauan di Laut Jawa yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Jepara. Sejak tahun 2001, Karimunjawa dikembangkan menjadi Taman Nasional oleh sebab reputasinya yang semakin mendunia. Apa saja kekayaan alam yang ada di Karimunjawa?

Terumbu karang, hutan bakau, hutan pantai, serta sekitar 400-an spesies fauna laut, yang di antaranya terdapat 242 jenis ikan hias. Di pulau ini juga bisa ditemukan Elang Laut Dada Putih, penyu sisik, dan penyu hijau.

Untuk mencapai tempat yang indah ini, Anda dapat menaiki kapal dari Semarang dan Jepara dengan lama penyeberangan sekitar 2-3 jam.

Sebenarnya saat ini bentuk hidung Petruk itu sudah tidak kelihatan, karena sejumlah penambangan. Namun oleh pemerintah setempat, Gua Petruk senantiasa dijaga keasliannya, dengan salah satunya tidak menerapkan penerangan berlebihan.

Pantai ini berada di Desa Srati, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

Wisata ini terlihat sangat alami dan masih sangat asli, sehingga akan membuat pengunjung puas saat berkunjung ke sana.

5. Goa Rong

Tempat wisata ini menawarkan hamparan perbukitan yang indah tersebar luas dan bisa dinikmati dari ketinggian. Tempat wisata ini memiliki ketinggian 690 mdpl, selain itu ada hamparan perkebunan karet yang indah.

3. Gua Petruk

6. Pantai Bandengan

Taman Nasional Karimunjawa

12. Mata Air Cokro

8. Telaga Sunyi

Obyek wisata alam yang satu ini terletak di kawasan Hutan Baturaden, Banyumas, Jawa Tengah. Telaga Sunyi memiliki pemandangan yang indah. Kedalaman dari Telaga Sunyi yaitu hingga 3 meter dan memiliki air yang sangat jernih.

Obyek wisata Air Cokro ini terletak di Kecamatan Tulung, Klaten, Jawa Tengah. Kejernihan airnya sangat memanjakan mata, bahkan pengunjung bisa melihat dasar dari kolam. Fasilitas yang tersedia di sana antara lain adalah water boom sehingga nyaman untuk wisata keluarga.

13. Brown Canyon

9. Curug Cipendok

Air terjun yang memiliki ketinggian 92 meter ini terletak di lereng Gunung Slamet.

Obyek wisata ini memiliki keindahan yang sangat asri dan dijaga oleh pemerintah. Bagi yang ingin mengunjungi tempat ini, maka bersiaplah kalau harus parkir jauh dari air terjun, dan melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki sambil menikmati pemandangan.

Wisata yang satu ini sangat unik dan jarang ditemui di Indonesia. Pemandangan dari Brown Canyon yang memiliki kemiripan dengan Grand Canyon Amerika ini bisa dijadikan sebagai obyek foto unik.

14. Pantai Menganti

10. Hutan Penggaron

Tempat wisata pantai yang terletak di Jepara, Jawa Tengah ini cukup terkenal untuk para wisatawan lokal. Pada mulanya pengelolaan ada di tangan warga, namun saat ini telah diambil alih oleh Pemerintah. Hal ini menjadikan lebih banyak fasilitas yang tersedia di sana, seperti banana boat, jet ski, water ski, flying fish dan lain-lain.

7. Punthuk Setumbu Gua Petruk berada di Kabupaten Kebumen, dan berjarak sekitar 38 kilometer dari pusat Kota Kebumen dan 24 kilometer dari Gombong. Tentu Anda bertanya-tanya mengapa dinamai dengan Petruk? Konon, ada batu di dalam gua yang bentuknya seperti hidung Petruk, atau tokoh Punakawan dalam dunia pewayangan.

arum jeram.

4. Pantai Pecaron

2. Gunung Merbabu

Gunung Merbabu terletak di Kabupaten Magelang. Pernah meletus tahun 1560 dan 1797, Gunung Merbabu sekarang lebih dikenal sebagai ajang kegiatan pendakian.

Alasannya, Merbabu, yang punya ketinggian sekitar 3.145 meter ini, mempunyai medan yang relatif tidak sukar.

Meski demikian, karena aspek sejarah yang cukup panjang dari Merbabu, maka para pendaki diharapkan untuk taat dan hormat terhadap tradisi yang dianut oleh warga setempat.

meter dari permukaan air laut. Pemandangan lain yang semakin membuatnya terlihat lebih indah adalah adanya sunrise serta sunset.

Punthuk Setumbu ini merupakan tempat wisata yang bagian dari gugusan Pegunungan Menoreh. Tinggi bukit ini mencapai 400

Hutan Penggaron ini merupakan tempat wisata berupa hutan belantara dan cocok untuk kegiatan outdoor. Pada lokasi wisata ini pengunjung juga dapat menikmati trail untuk motor cross, serta juga tersedia mobil.

Pantai Menganti ini memiliki keunikan dibandingkan dengan pantai selatan lainnya. Posisinya yang terjepit oleh bukit tinggi sehingga membentuk laguna. Pemandangannya yang unik serta asri inilah yang membuat banyak wisatawan ingin mengunjunginya.

15. Air Terjun Kali Pancur

11. Taman Air Panas Guci

Pengunjung taman air panas ini bisa memilih kolam hangat atau biasa sesuai dengan keinginan. Berbagai fasilitas tersedia di tempat ini mulai untuk berendam hingga

Bagi pengunjung yang ingin menikmati pemandangan air terjun kali pancur maka harus parkir kendaraannya, lalu berjalan sepanjang 3 km. Pada saat melakukan perjalanan tersebut maka Anda akan disuguhi dengan pemandangan yang indah.

22

SAMBUNGAN

Tabloid INFOPlus No. 15 | 1-16 November 2019

Bagi-bagi ...

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Atas pertanyaan Tamzil tersebut, Rini Kartika Hadi Ahmawati mengatakan belum memberikan uang.

Sekira pertengahan Juni 2019 ketika Rini Kartika Hadi Ahmawati sedang proses akhir seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Akhmad Shofian menghubungi Uka Wisnu Sejati. Ia meminta agar Rini Kartika Hadi Ahmawati diprioritaskan untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Uka Wisnu Sejati menyampaikan permintaan tersebut kepada Agoes Soeranto dan diteruskan kepada Muhammad Tamzil. Beberapa hari kemudian Agoes Soeranto memerintahkan Uka Wisnu Sejati meminta uang kepada Akhmad Shofian Rp 250 juta. Uang akan diberikan kepada Muhammad Tamzil terkait promosi Rini Kartika Hadi Ahmawati.

Menindaklanjuti permintaan tersebut, beberapa hari kemudian Akhmad Shofian memberikan uang Rp 250 juta kepada Tamzil melalui Uka Wisnu Sejati di depan rumah Uka. Atas penerimaan itu, Uka Wisnu Sejati lalu menyerahkan kepada Agoes Soeranto. Setelah menerima uang itu, Agoes Soeranto menyerahkan Rp 200 juta kepada Tamzil.

Dan sisanya Rp 50 juta dibagi untuk Uka Wisnu Sejati dan Agoes Soeranto masing-masing Rp 25 juta.

Untuk Bayar Utang Pada 25 Juli 2019, Muhammad Tamzil memanggil Agoes Soeranto ke ruang kerjanya. Tamzil menyampaikan jika ia membutuhkan sejumlah uang untuk membayar hutang. Agoes Soeranto kemudian menyampaikan jika Akhmad Shofi-

(Sambungan dari Halaman 12)

an bersedia memberikan sejumlah uang untuk pengurusan promosi jabatan Rini Kartika Hadi Ahmawati dan proses pengurusan SK Definitif untuk Terdakwa dalam Jabatan Administrator Sekretaris BPPKAD. Atas permintaan Muhammad Tamzil, kemudian Agoes Soeranto menemui Uka Wisnu Sejati di Pendopo Kabupaten Kudus. Agoes Soeranto menanyakan kepada Uka Wisnu Sejati tentang kesiapan Akhmad Shofian memberikan uang Rp 250 juta untuk Tamzil.

Uka Wisnu Sejati lalu bertemu Akhmad Shofian di Pendopo dan menyepakati pemberian uang Rp 250 juta kepada Tamzil untuk mempercepat pengangkatannya secara definitif dalam Jabatan Administrator Sekretaris BPPKAD. Serta mengangkat Rini Kartika Hadi Ahmawati dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kabupaten Kudus.

Pada 26 Juli 2019 sekira pukul 06.00 WIB di rumah Uka Wisnu Sejati, Akhmad Shofian memberikan Rp 250 juta kepada Tamzil melalui Uka Wisnu Sejati. Uang itu diperolah Akhmad atas hasil pinjamannya dari Putut Winarno, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kudus. Putus Winarno informasinya merupakan mantan tim relawan Tamzil saat maju Pilkada.

ASN Terlibat Pilkada “Pernah dipinjami terdakwa Rp 275 juta. Uang itu hasil pinjama saya di Bank Wori dan penjualan aset isteri. Uang rencana untuk bayar tukang,” katanya.

Diketahui, banyak aparat sipil negara (ASN) di Kabupaten Kudus pernah menjadi relawan Bupati

M.Tamzil saat maju dalam Pilkada 2018. “Banyak yang jadi relawan Pak Tamzil,” kata Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus Putut Winarno saat diperiksa sebagai saksi, Senin, 28 Oktober.

Ia yang menjadi salah satu relawan itu mengakui, hal itu salah satu upaya dari pemberian dukungan dengan pengerahan massa untuk mendukung pasangan Tamzil-Hartopo. Para relawan dari unsur ASN itu, dikauinya, nantinya akan mendapat mutasi jabatan di sejumlah dinas yang ada di Kabupaten Kudus.

“Saya termasuk relawan Pak Tamzil. Sebelum pelantikan, sempat akan ditempatkan di Kadis Disdukcapil. Itu seperti hadiah. Pak Tamzil sendiri yang ngomong,” kata Winarno mengaku sebagai ASN seharusnya netral.

Sementara, usai menerima Rp 250 juta, Uka Wisnu Sejati mengambil Rp 25 juta untuk dirinya dan sisanya Rp 225 juta diserahkan kepada Muhammad Tamzil melalui Agoes Soeranto.

Atas penerimaan uang itu, Uka mengaku digunakan membeli motor trail. “Saat ada event trail saya belikan motor Rp 31 juta agar bisa trabas. Sisanya untuk beli ban dan lain-lain,” akunya.

Pada penyerahan ketiga Rp 250 juta, di hari OTT KPK digelar, saksi Uka mengaku meminta terdakwa dan menyerahkannya ke Agus Kroto.

“Sebelum itu saya diminta ambil langsung Rp 25 juta. Saya ambil dan simpan di jok. Uang itu katanya untuk bayar Nisan Terano pak Joko.

Pak Agus minta saya membuatkan kuitansinya. Tapi saya jawab tidak bisa. Kuitansi lalu dituliskan Nur-

ma,” pungkasnya.

Agoes Soeranto memberikan Rp 225 juta kepada Muhammad Tamzil di ruang kerjanya. Setelah menerima uang, Muhammad Tamzil mengambil sebagian dari uang tersebut dan memerintahkan Agoes Soeranto agar sisa uang Rp 145 juta dipergunakan membayar hutang Muhammad Tamzil kepada Joko Santoso.

Agus Soeranto sendiri mengaku, bupati sempat mengeluh ditagih hutang. “Yang saya tahu Joko Santoso,” katanya.

“Itu hutangnya mobil Nisan.

Dulu saat bupati kampanye dipinjemi Nisan sama Joko. Sampai jadi bupati masih dibawa. Sama Joko diminta dibayar saja. Pak Tamzil hanya kasih Rp 100 an saja,” ucapnya.

Joko Santoso kabarnya merupakan kerabat Agoes Soeranto yang juga seorang pengusaha. Ia pernah menjadi tim sukses M Tamzil saat Pilkada.

Atas permintaan itu, Agoes Soeranto memerintahkan Norman Rifki Dinanto (staf protokol Bupati Kudus) membawa uang ke rumah dinas Agoes Soeranto. Tidak lama setelah itu dilakukan penangkapan oleh petugas KPK. “Atas pemberian uang suap itu, Akhmad Shofian dijerat primair dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Atau kedua dijerat Pasal 13 Undang-Undang yang sama,” jelas jaksa.

Dugaan adanya campur tangan istri bupati terkait dugaan jual beli dan bagi-bagi jabatan di Pemkab

Pimpinan BRI ... peminjam maupun terhadap agunan, dan akhirnya pinjaman dicairkan.

Pencairan pinjaman BRIGUNA pada BRI Cabang Purbalingga atas 171 fasilitas kredit itu oleh manajemen CV Cahaya Gorup dilakukan.

Nyatanya ke-171 debitur itu tidak menerima utuh uang sebagaimana tertera dalam akad kredit. Akan tetapi mereka hanya menerima fee kurang lebih 3 persen dari nilai pencairan (sesuai dengan kesepakatan lisan.

Dari 171 debitur 82 debitur pegawai tetap dan 89 debitur yang dipinjam namanya dan diakui sebagai pegawai tetap itu sebelumnya disampaikan agar menyerahkan kembali uang atas pencairan fasilitas kredit. Total fasilitas kredit BRI Guna yang dicairkan sebanyak Rp 28.936.900.000.

Imam Sudrajat dan Endah Setiorini ketika penandatanganan Perjanjian Kerjasama, baik dengan CV Cahaya maupun PT Banyumas Citra Televisi tidak dilampiri dengan daftar nominatif karyawan, yang berisi seluruh pegawai dari instansi tersebut.

Sementara oleh Imam Sudrajat

Kudus juga diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kudus Catur Widyatno. Catur mengakui memperoleh laporan bawahannya tentang adanya pengajuan tiga nama pejabat Eselon 4 beberapa jam menjelang pelaksanaan pelantikan.

Pengusulan tiga nama di luar draf yang sudah disetujui oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) tersebut atas perintah Staf Khusus Bupati Kudus Agoes Soeranto. “Katanya perintah Pak Agus Kroto (Agoes Soeranto), katanya itu permintaan bunda,” ungkap Catur di persidangan.

Tiga nama yang diisulkan Agus Kroto itu, kata dia, tidak ada dalam daftar yang disetujui oleh Baperjakat. Akibatnya, lanjut dia, daftar nama pejabat yang akan dilantik harus diubah karena menyesuaikan penambahan tiga nama itu.

Catur juga mengungkap peran besar Staf Khusus Agoes Soeranto dalam mutasi jabatan di lingkungan Kabupaten Kudus, termasuk proses penyusunan daftar pegawai Eselon 4 yang akan dimutasi yang dilakukan di Hotel Gripta Kudus.

Senada diakui, Kepala Subbidang Pengembangan Kepegawaian Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Hendro Muswinda. Hendro mengakui ditemui oleh Agus Kroto beberapa jam sebelum pelaksanaan serah terima pejabat Eselon 4 di Pemerintah Kabupaten Kudus.

“Datang ke kantor menyampaikan kalau ada nama-nama yang harus dimasukkan, katanya atas perintah Bu Rina Tamzil,” katanya. (tim) (Sambungan dari Halaman 18)

dan Endah Setiorini daftar nominatif yang dijadikan pedoman hanyalah salary crediting. Padahal tidak semua pegawai dari CV Cahaya Group membuka rekening payroll di Kanca BRI Purbalingga.

Sebagai pemrakarsa perjanjian ketika membuat Perjanjian Kerjasama baik dengan CV Cahaya maupun PT Banyumas Citra Televisi tidak melakukan on the spot ke instansi / perusahaan yang bersangkutan untuk menilai kelayakan instansi / perusahaan yang bersangkutan. Hasil penilaian kelayakan tersebut dituangkan dalam Formulir Penilaian Kelayakan Instansi / Perusahaan.

Sesuai Surat Edaran DIREKSI PT BRI (Persero) Tbk nomor : S-10-DIR/ ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 , AO/Mantri wajib melakukan On The Spot ke instansi/perusahaan yang bersangkutan untuk menilai kelayakan instansi/perusahaan yang bersangkutan. Dan hasil penilaian kelayakan tersebut seharusnya dituangkan dalam formulir penilaian kelayakan isntansi/perusahaan.

Imam Sudrajat dan Endah Setiorini sebagai pemrakarsa ketika membuat Perjanjian Kerjasama

juga tidak memverifikasi kebenaran data dari pihak debitur.

Mereka hanya menerima data tanpa melakukan penggalian secara mendalam.

Imam Sudrajat selaku Pgs. Associate Account Officer (AAO) bersama-sama dengan Endah Setroni, selaku Account Officer (AO) pada BRI Cabang Purbalingga tidak memeriksa mendalam, dan hanya menerima data dari salah satu pihak (CV Cahaya Group) tanpa melakukan penggalian informasi kepada calon debitur.

Imam Sudrajat dan Endah Setiorini, selanjutnya mengajukanya ke Sariyati selaku ADK (Administrasi Kredit) untuk dilakukan verifikasi. Selanjutnya dipisahkan untuk diberikan kepada pemutus kredut sesuai dengan kewenangan memutusnya.

Pemutus kredit dalam hal ini Zulfikar Nazara, SE Msi, Pimpinan Cabang berwenang memutus kredit dari Rp 200 juta sampai Rp 500 juta. Ia telah memverifikasi 46 berkas dan telah memutus kredit BRIGUNA sebesar Rp 9.294.900.000.

Erna Hermawan selalu AMP (Asisten Manajer Pemasaran) yang

memiliki kewenangan memutus kredit sampai Rp 200 juta telah memutus sebanyak 125 berkas. Ia telah memutus kredit BRIGUNA sebesar Rp 19.642.000.000.

Kedua pemutus kredit tersebut, tidak pernah menolak satupun permohoan kredit dari karyawan CV Cahaya dan PT Banyumas Citra Televisi.

Atas pemberian putusan kredit tersebut, Zulfikar Nazara, selaku Pemimpin Cabang dan Erna Hermawan selaku AMP, tidak bekerja semestinya. Mereka tidak memeriksa dan memastikan terlebih dahulu mengenai kelengkapan daftar nominatif pegawai dan form penilaian terhadap kelayakan (bonafiditas) instansi / BRIGUNA. Tidak melakukan review PKS terhadap CV Cahaya dan PT Banyumas Citra Televisi sebelum memutus kredit.

“Memutus pinjaman menggunakan dokumen perkreditan yang diperoleh dari debitur / pihak ketiga yang tidak dapat diyakini kebenarannya,” jelas jaksa.

Sesuai Surat Edaran DIREKSI PT BRI (Persero) Tbk nomor : S-10DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang BRI Guna. Selaku

Pejabat Kredit Lini, keduanya seharusnya meyakini dan memastikan bahwa calon debitur adalah benar – benar merupakan pegawai instansi atau pegawai tetap perusahaan. Memastikan telah ada PKS dengan instansi / perusahaan yang bersangkutan.

“Sehingga, akibat tidak di lakukan verifikasi atas dokumen para calon debitur serta analisa secara mendalam tentang kewajaran gaji dan jabatan dari pegawai CV Cahaya, mengakibatkan kredit bermasalah pada PT BRI (Persero) Tbk Cabang Purbalingga,” ungkap jaksa.

Dari 171 debitur tersebut, sebanyak 5 debitur telah lunas senilai Rp 720 juta. Sedangkan jumlah pinjaman sisanya di nyatakan macet.

Perbuatan itu dinilai telah menguntungkan diri sendiri sebesar Rp 28.759.090.300 dikurangi Rp 730 juta atau Rp 28.029.090.300. Berdasarkan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Wilayah Jawa Tengah nomor : SR-475/ PW11/5.2/2019 tanggal 14 Agustus 2019 menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 28.759.090.300. (far)

Tabloid INFOPlus No. 15 | 1-16 November 2019

SAMBUNGAN 23

Amat Antono ... keduanyya kembali. “Karena kami juga merasa abu-abu. Kami siap (menghadirkan),” kata dia.

Ketua majelis hakim Andi Astara usai musyawarah dengan anggota memutuskan, memerintahkan saksi Amat Antono dan Riski Tessa Malela dipanggil lagi. “Kalau kembali ke asasnya. Mestinya pengembalian ke kejaksaan. Terima uangnya dari mana. Mungkin pola pikirnya karena terima dari Tessa maka dikembalikan ke Tessa,” kata Andi Astara.

Sidang pemeriksaan kedua terdakwa akhirnya ditunda dan akan digelar Senin 5 November usai pemeriksaan Amat Antono dan Riski Tessa Malela.

Sementara, Antono dinilai dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terkait karena diketahui menerima uang dari RSUD Kraton yang bukan haknya. Penerimaan itu disebut sebagai gratifikasi atau upeti dari bawahan ke atasan.

Dr Emanuel Sujatmoko, Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang dimintai pendapat hukumnya sebagai ahli hukum oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng atas kasus terkait mengungkapnya.

Pendapatnya diberikan atas penanganan perkara dugaan korupsi pemotongan intensif manajerial pejabat struktural RSUD Kraton Kabupaten Pekalo gan tahun 2014-2016. Terdakwa dalam perkara itu, M Teguh Imanto, mantan direktur dan Agus Bambang Suryadana,mantan Wadir AUK RSUD Kraton. Kerugian negara di perkara itu ditaksir sekitar Rp 4,2 miliar.

Pendapat hukumnya dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kabupaten Pekalongan, Bambang Widianto di muka persidangan karena dua kali ia tak hadir.

Menurut ahli, tindakan menambah tambahan penghasilan berupa Insentif Manajerial kepada pejabat struktural tidak hanya bertentangan dengan Peraturan Bupati Nomor 58 tahun 2013. Melainkan juga bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Baden Layanan Umum Daerah.

“Penerimaan yang didasarkan pada insentif menejerial merupa-

(Sambungan dari Halaman 24)

kan duplikasi dalam pemberian insentif (tunjangan remunerasi).

Mengingat insentif menejerial itu diberikan kepada pejabat struktural di Iingkungan BLUD. Sedang sesuai ketentuan Peraturan Bupati nomor 58 tahun 2013, indikator penilaian Remunerasi adalah jabatan yang disandang (position index) berkaitan dengan jabatan termasuk jabatan struktural,” jelas ahli, 8 Oktober lalu.

Terkait tindakan direktur yang memerintahkan Bagian Keuangan membayarkan terlebih dahulu pembayaran remunerasi. Termasuk di dalamnya tambahan Insentif Manajerial meski diketahui belum ada aturannya dan atau dibuat setelah pembayaran dilakukan (dibuat tanggal mundur). Ahli menyatakan tindakan itu tidak dapat dibenarkan. Menurutnya belum ada dasar hukum untuk melakukan pembayaran remunerasi.

Tetkait keputusan direktur membuat tambahan Insentif Manajerial kepada pejabat struktural tanpa ada dasar perhitungannya.

Serta hanya mendasari kebutuhan dana PP (Peningkatan Pelayanan) yang nyatanya tidak pernah diterimakan, melainkan ditampung di rekening penampungan atasnama Riski Tesa Malela dan Sartana serta untuk membiayai dana Peningkatan Pelayanan (PP) RSUD Kraton.

“Hal tersebut tidak dapat dibenarkan, mengingat anggaran untuk peningkatan pelayanan semestinya sudah dianggarkan tersendiri. Sedangkan tambahan penghasilan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai,” kata Bambang yang juga Kasie Pidsus Kejari Kabupaten Pekalongan itu membacakan keterangm ahli.

Atas dasar itu, tindakan tidak menerimakan insentif tersebut merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian insentif. “Dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan wewenang,” imbuhnya.

Sesuai Iaporan pertanggung jawaban keuangan yang dibuat oleh Riski Tesa Malela dan Sartana, penggunaan uang potongan Insentif Manajerial yang ditampung di rekening sebesar Rp 5,2 miliar itu digunakan untuk sejumlah kegiatan. Antara Iain belanja kegiatan

RSUD Kraton yang tidak dianggarkan dan kegiatan kegiatan yang bersifat emergency. luran Pemda (Pemberian dana kepada Oknum Pejabat Daerah dan Oknum ASN. Pemberian dana kepada oknum Pegawai lnstansi Vertikal (Kejaksaan). Biaya Pendampingan Hukum / Pengacara. Biaya Pengobatan oknum Pejabat Daerah, Kerabat pejabat daerah. Pengembalian temuan pemeriksaan.

Sesuai Iaporan pertanggung jawaban dari Dana Peningkatan Pelayanan (PP) yang bersumber dari potongan lnsentif Manajerial kepada pejabat struktural yang dikelola olen Riski Tesa Malela dan Sartana. Terdapat pengeluaran iur Pemda kepada Drs Amat Antono MSi selaku Bupati Pekalongan periode 2011-2016. Per bulan, Amat Antono menerima kurang lebih sebesar Rp 75 juta, dari Februari 2014 sampai Juli 2016 sejumlah Rp 1.505.000.000.

Pertanggungjawaban Atas penyerahan uang tersebut sudah dikembalikan ke RSUD Kraton Pekalongan tahun 2017 sebesar Rp 1.175.000.000, dan saat ini sudah disita. Terkait itu, apakah Amat Antono dapat dimintakan pertanggung jawaban hukumnya ?

“Drs. Amat Antono, M.Si dapat dimintakan pertanggung jawaban hukumnya bersama sama dengan Direktur RSUD Kraton,” tegas dia.

“Hal tersebut mengingat bahwa Drs. Amat Antono, M.Si selaku Bupati Pekalongan telah menerima uang yang seharusnya tidak diterima. Dan penerimaan tersebut dapat dikategorikan sebagai gratifikasi atau suatu upeti dari bawahannya yang seharusnya tidak diterimanya,” lanjutnya.

Amat Antono, selaku Bupati Pekalongan dinilai telah ikut menikmati keuntungan dari tindakan Direktur RSUD Kraton yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara.

Sementara terkait penerimaan sejumlah pejabat Pemda Pekalongan untuk bantuan operasional ke Muspidaan dari RSUD Kraton, uang tersebut diserahkan kepada pihak unsur Muspida.

“Atas penyerahan tersebut ti-

dak ada yang dinikmati untuk diri sendiri dan saat ini atas penerimaan tersebut sudah dikembalikan ke RSUD Kraton menggunakan uang pribadi dan telah disita,” ungkapnya.

Atas hal itu, ahli menilai yang harus bertanggung jawab yaitu pihak yang memberikan perintah dalam hal ini bupati. Hal tersebut mengingat bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai wewenang menetukan arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

“Sedangkan pihak yang diperintah mestinya bisa menolak perintah tersebut, karena perintah tersebut bertentangan dengan peraturan perundang undangan.

Berkenaan dengan telah dikembalikannya uang tersebut ke kas RSUD, maka hal tersebut menghilangkan adanya kerugian.

Menurutnya, pengembalian kerugian negara sebelum penyidikan dapat menghilangkan unsur perbuatan pidana. Sebaliknya, bila saat penyidikan maka tidak menghilangkan unsur perbuatan pidana.

Penerima Dana Ahli Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jateng menyatakan para pihak penerima dana insentif manajerial RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan harus ikut bertanggungjawab. Denny Prasetyo, ahli BPK Perwakilan Jateng menyatakan, jenis penyimpangan terjadi atas pengelolaan insentif manajerial pejabat struktural TA 2014 sampai 2016. lnsentf manajerial yang tidak dibayarkan itu ditampung di rekening Bank Mandiri atasnama Sartana/Riski Tessa Malela. Dana digunakan untuk pemberian dana kepada oknum pejabat daerah, oknum Aparatur Sipil Negara (ASN), pemberian dana kepada oknum pegawai instansi vertikal. Biaya pendampingan hukum dan pengacara, biaya pengobatan oknum pejabat daerah, kerabat pejabat daerah, dan oknum ASN; dan pengembalian temuan pemeriksaan Besaran insentif yang dipungut dan penggunaan yang tidak sesuai kepentingan RSUD kraton dari total Rp5,482.200.000 dikurangi

Euro 2020 ... dalam 6 pertandingan Grup B Kualifikasi Euro 2020 mereka, dengan 5 kemenangan dan sekali imbang, belum pernah kalah, masih harus menunggu untuk tiket lolos. Mereka masih bisa dikejar oleh Portugal atau Serbia yang ada di urutan kedua dan ketiga.

Grup C juga lebih sengit, dengan tiga tim teratas di klasemen sementara sama-sama mengantongi 12 poin yakni Belanda, Jerman dan Irlandia Utara. Mungkin saja, nanti ada kejutan, Belanda atau Jerman yang tidak lolos ke Euro 2020 tahun depan. Sementara Republik Irlandia dan Denmark

Rp1.254.880.245 yang digunakan untuk kepentingan RSUD yakni Rp 4.227 319,755. “Dampak penyimpangan tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian negara senilai Rp 4.227.319.755,005,” jelas ahli di Pengadilan Tipikor Semarang.

Ahli menyebut intensif manajerial itu hanya topengan. Pembetukan insentif manajerial untuk menutup anggaran sedangkan hal itu tidak boleh.

Terkait Rp 4,2 miliar kerugian negara yang diketahui mengalir dan diterima sejumlah pihak, BPK menyatakan menjadi tanggungjawab penerimanya. “Terhadap dana yang keluar itu menjadi tanggungjawab penerima termasuk pihak yang tandatangani SK (direktur). Di LHP kami sebut para pihak terkait,” ujar dia.

Pihak- pihak terkait yang terlibat yakni M. Teguh lmanto selaku Direktur RSUD Kraton yang menetapkan perubahan-perubahan Surat Keputusan Direktur tentang Penetapan Sistem Remunerasi bagi Pegawai RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan. Serta menyetujui penggunaan dana potongan insentif manajerial.

Agus Bambang Suryadana selaku Wakil Direktur Administrasi, Umum dan Keuangan (Wadlr AUK) RSUD Kraton yang mengajukan penggunaan dana potongan insentif manajerial. Ahmad Nurohman selaku Wakil Direktur Pelayanan RSUD Kraton mengajukan penggunaan dana potongan insentif manajerial.

Riski Tessa Malela selaku Kepala Bagian Keuangan RSUD Kraton melakukan pembukaan rekening penampung pada Bank Mandiri. Melakukan pengajuan pemotongan insentif manajerial dan memindahbukukan ke rekening penampung. Serta melakukan pencairan dan mengelola dana potongan insentif manajerial.

Serta Sartana selaku Bendahara Pengeluaran dan Kepala Subbagian Akuntansi RSUD Kraton yang melakukan pembukaan rekening penampung pada Bank Mandiri.

Serta melakukan pencairan dan mengelola dana potongan insentif manajerial. “Mereka itu pihak terkait yang ikut bertanggungjawab,” tegas dia. (far) (Sambungan dari Halaman 11)

juga masih mengantongi 12 poin di posisi teratas klasemen sementara Grup D. Mereka berdua juga masih bisa dikejar oleh Swiss yang mengantongi 8 poin, dengan tiga pertandingan tersisa. Sementara di Grup E, Kroasia nampaknya lebih aman di puncak klasemen sementara dengan total 13 poin. Di bawahnya ada Slovakia yang punya 10 poin, masih bisa tergeser oleh Hungaria bahkan Wales dengan dua laga tersisa.

Spanyol yang baru saja menuai hasil imbang, juga masih terancam posisinya yang kini bertengger di

puncak klasemen sementara Grup F. Total 19 poin dimiliki Spanyol, tapi Swedia (14 poin), Rumania (13 poin) bahkan Norwegia (10 poin) juga masih berpeluang mendapat tiket ke Euro 2020.

Grup G juga bisa dikatakan sengit, dengan Polandia di pucuk klasemen sementara mengantongi 16 poin. Tapi Austria (13 poin), Makedonia Utara dan Slovenia (11 poin) jelas masih punya peluang, bahkan menggeser Polandia dari puncak klasemen akhir nanti. Sementara Prancis dan Turki di Grup H masih saling sikut.

Keduanya di posisi pertama

dan kedua Grup H dengan total 18 poin, tapi Islandia membuntuti dengan 12 poin. Prancis dan Turki masing-masing hanya butuh satu kemenangan lagi di tiga pertandingan tersisa.

Sementara Grup I sudah mengirimkan satu negara, yakni Belgia ke Euro 2020. 21 poin yang diperoleh Belgia tak bisa lagi terkejar oleh peringkat ketiga Grup I, yakni Siprus di tiga pertandingan yang masih akan dilakoni.

Terakhir ada Grup J, dengan Italia yang sudah aman untuk berlaga di Euro 2020.

Kini mereka di puncak klase-

men sementara Grup J dengan total 21 poin, tak bisa lagi dikejar oleh Finlandia (12 poin), Armenia (10 poin) dan Bosnia-Herzegovina (10 poin) yang ada di bawahnya. Baca Juga Hasil Pertandingan Kualifikasi Euro 2020, Italia vs Yunani: Masih Sempurna Jadi yang sudah lolos hingga pertandingan Kualifikasi Euro 2020 yang dihelat pada akhir pekan ini, baru Belgia dan Italia. Sementara Timnas unggulan seperti Inggris, Spanyol, Prancis, Jerman, Belanda dan Portugal bisa saja memastikan lolos di pertandingan berikutnya. (ind)

24

Tabloid

HALAMAN

INFOPlus

Tabloid INFOPlus No. 15 | 1-16 November 2019 Tajam dan Faktual Tabloid INFOPlus No. 15 | 1-16 November 2019 | ISSN 2657-2324

Amat Antono Layak

TERSANGKA

n Korupsi RSUD Kraton Jilid II

S

EMARANG - Bupati Pekalongan periode 2011 sampai 2016, Drs. Amat Antono, M.Si layak ditetapkan tersangka atas kasus dugaan korupsi pemotongan insentif di RSUD Kraton tahun 2014-2016.

Amat Antono diketahui kembali mengembalikan uang hasil dugaan korupsi yang diterimanya sebesar Rp 1, 290 miliar. Saat penyidikan, ia sudah mengembalikan Rp 1,175 miliar. Berdasar laporan pihak RSUD Kraton, Amat Antono menerima total Rp 2,9 miliar hasil pemotongan insentif manajerial pejabat struktural RSUD Kraton.

Pengembalian dilakukan suami Wabup Pekalongan, Harini Arimurti itu ke RSUD Kraton lewat keponakannya, Riski Tessa Malela. Riski Tessa merupakan Kabag Keuangan pada RSUD Kraton. Hal itu diungkapkan R Handy Artawan, Wadir Adminitrasi Umum dan Keuangan (AUK) RSUD Kraton yang mendadak dihadirkan penuntut umum di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa 29 Oktober lalu.

Sidang sedianya beragenda pemeriksaan dua terdakwa, M Teguh Imanto dan Agus Bambang Suryadana, mantan direktur dan Wadir AUK RSUD Kraton.

Dalam surat RSUD Kraton tertanggal 28 Oktober kepada Kajari Kabupaten Pekalongan, ditandatangani Direktur RSUD Kraton dr Eko Wigiantoro MKes disebut, pada Jumat 25 Oktober sebelumnya, RSUD Kraton telah menerima setoran pengembalian iur Pemda (H Amat Antono Msi). Dana itu masuk ke kas BLUD RSUD Kraton di Bank Jateng Cabang Pekalongan sebesar Rp 1.290.000.000 yang dalam rekening koran tercatat dalam dua kali transaksi.

Transaksi pertama sebesar Rp 300 juta dan transaksi kedua Rp 990 juta. Atas penerimaan itu RSUD Kraton mencatat dalam pos pemdapatan non operasional atau pendapatan lain-lain. “Pengembalian Rp 1,290 miliar ke RS. Bukan ke kejaksaan,” kata Handy.

Jaksa Penuntut Umum, Bambang Widianto mengaku, menerima surat pemberitahuan pengembalian ke RSUD Kraton itu. “Kami terima surat pemberitahuan hari Senin. Bentuknya surat,” kata Kasie Pidsus Kejari Kabupaten Pekalongan itu.

Handy Artawan mengetahui adanya transfer Riski Tessa Malela dari slip setoran ke bank yang dilihatnya. Selaku penyetornya Riski Tessa Malela. “Sesuai slip. Riski Tessa yang setor. Saya sudah klarifikasi ke Tessa dan dijawab pengembalian Amat Antono. Transfer ke rekening RS. Saya tidak tahu dasar apa Amat Antono kembalikan. Tiba-tiba saja dapat laporan Tessa. Bentuknya transfer. Sudah dicek dan masuk ke RS. Di RS memang tidak ada wujud uangnya,” kata Handy.

Dikatakan Handy dana Rp 1,290 miliar itu masuk ke RS dengan keterangan sebagai pendapatan. “Di sistem pelaporan kami, tercatat sebagai pendapatan,” katanya. “Kami tanyakan ke Tessa kok ada tranfser. Dijawab itu pengembalian dari Amat Antono,” pungkasnya.

Anggota majelis hakim pemeriksa, Edy Sepjengkaria menyebut pengembalian itu tidak tepat. “Karena sudah jadi perkara seharusnya lewat jaksa,” kata hakim Edy. “Tidak ada pengembalian langsung dari Amat Antono. Seharusnya pengembalian lewat jaksa. Baru diputuskan. Secara adminitrasi juga tidak ada bukti yang mengembalikan Amat Antoni. Hanya keterangan Tessa saja,” lanjutnya. “Tidak ada tanda terima dari Amat Antono ke Tessa.

Hanya ucapan dari Tessa saja,” kata dia.

T Arsjad dan Taufiqurahman, tim kuasa hukum M Teguh Imanto meminta saksi Amat Antono dan Riski Tessa Malela kembali dihadirkan di persidangan untuk dikonfirmasi. “Karena pengembalian dilakukan saat persidangan berlangsung,” kata dia.

Sri Heryono, ketua tim penuntut umum mengaku tidak keberatan menghadirkan (Berita terkait di Hal. 23)

Perum Bumi Balakosa Mijen - Semarang

Kikis HAMBATAN Miliki Rumah IDAMAN yang NYAMAN

Rumah Berkualitas Harga Murah Penuh Berkah.

DP 50% Langsung Bangun.

Tanpa BI Checking, Tanpa Survey, Tanpa Bunga, Tanpa Denda, Tanpa Penalti, Tanpa Sita.

Hubungi: 081 2281 6881 | 0812 8119 1692