Tabloid
INFOPlus
Tabloid INFOPlus No. 15 | 1-16 November 2019
Tajam dan Faktual
No. 15 | 1-16 November 2019 | Harga Rp 5.000,- | ISSN 2657-2324
BUPATI OBRAL
JANJI K
ASUS jual beli dan bagi-bagi jabatan di lingkungan pemerintahan di Jawa Tengah terjadi dan telah menyeret sejumlah kepala daerah dan pejabat. Sejumlah faktor menjadi alasannya. Tak hanya sebatas butuh duit “balen” modal Pilkada, bagi-bagi jabatan sekaligus sebagai kontraprestasi ke “anak buah”. Kasus dugaan suap jual beli jabatan kembali dibongkar KPK di Kabupaten Kudus. Kasusnya menyeret M Tamzil, Bupati Kudus nonaktif, Agoes Soeranto, staf khusus bupati serta Akhmad Sophian. Plt Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah. Sejumlah sumber di Kudus menyebut, kasus Akhmad Sophian hanya satu dari sekian jabatan yang diobral bupati. Pasalnya dikabarkan terdapat sejumlah jabatan lain yang juga dijanjikan akan diberikan. Kepada sejumlah tim relawan M Tamzil yang menjadi ASN juga dijanjikan sejumlah posisi strategis. Mereka dinilai “mensukseskan” Tamzil sebagai kepala daerah. Bahkan, sejumlah usulan pengisian jabatan muncul dari mereka. Selain M Tamzil dan Agoes Soeranto yang dianggap pihak paling berpengaruh dalam pengisian jabatan. Nama Rina Tamzil, yang juga isteri M Tamzil disebut juga terlibat dalam pengusulan jabatan. Belakangan janji pengisian jabatan itu terganjal sejumlah ketentuan. Janji tinggal janji. Meski tidak sesuai keinginan awal, bupati Tamzil akhirnya harus mengganti. Hingga akhirnya kasusnya diendus dan dibongkar KPK.
Berita Selengkapnya di Halaman 12
Salah Kelola Proyek Pasar Johar Sementara KORUPSI BRI CABANG KENDAL SENILAI RP 1,9 M BOS EMPORIUM SPA SEMARANG DIHUKUM RP 55 JUTA DITIPU PENJUAL BITCOIN BALITA DISIKSA HINGGA LUKA DAN TEWAS KISAH-KU : AKU DIGILIR DI DEPO PASIR RAPBD 2020 DIUSULKAN RP 28,77 T
PROYEK pengerjaan pemasangan Paving Block dan Kasten pada proyek Pembangunan Lapak Sementara Pasar Johar MAJT Kota Semarang tahun 2017 menyisakan persoalan hukum. Selain pekerjaannya tak beres, proyek juga tak dibayar. Kasusnya kini dibawa ke ranah pengadilan. Pihak pemenang lelang yang seharusnya melaksanakan proyek diketahui mensubkontrakan pekerjaan ke pihak lain. Belakangan proyek itu tak beres akibat molor. Subkontraktor pelaksana proyek menuntut hak pembayaran dari rekanan pemenang lelang yang ternyata sudah diblacklist atau masuk daftar hitam. Akankah masalah itu berpotensi menimbulkan persoalan hukum baru dugaan korupsi ?
Berita Selengkapnya di Halaman 8