Tabloid INFOPlus Edisi September II 2019

Tabloid

INFOPlus

Tabloid INFOPlus No. 14 | 23 September-6 Oktober 2019

Tajam dan Faktual

No. 14 | 23 September-6 Oktober 2019 | Harga Rp 5.000,- | ISSN 2657-2324

BONGKAR !!!

Jual Beli Tuntutan Jaksa

K

ASUS dugaan suap, penanganan perkara berbentuk jual beli tuntutan ringan di korps adhyaksa di Kejati DKI Jakarta dan Jawa Tengah disebut-sebut melibatkan unsur pimpinan kedua kantor itu. Meski tergolong tinggi dan menjadi catatan rekor sejarah jabatan tertinggi di kejaksaan yang terjerat sangkaan pidana korupsi, dua Asisten itu diduga hanya pelaksana.

Tak hanya itu, sejumlah oknum pegawai dan jaksa lain yang diduga terlibat mengetahui adanya kongkalikong serta suap belum tersentuh hukum. Penanganan sendiri terkesan tebang pilih dan tak tuntas ke akar-akarnya. Masyarakat hanya berharap, kasusnya menjadi pembelajaran bersama dan tak terulang lagi.

FOKUS : RS BUNDA DAN ANAK DIGUGAT HUKUM : TERJEPIT SUSU ABAL-ABAL KRIMINAL : MUCIKARI TERJERAT ITE LIPSUS : PETUGAS TILANG KEJARI REMBANG KORUPSI RP 3 MILIAR PROYEK PASAR JOHAR BARU RP 16,5 M TAK DIBAYAR

Mengejar

Keadilan Pak Hakim

SEMARANG - Tepat di akhir batas waktu tujuh hari yang diberikan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menangani perkara dugaan korupsi, Terdakwa Lasito langsung menyatakan sikapnya. Upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Tengah karena jaksa KPK merasa tak puas dengan putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang.

Sebagaimana diketahui, Lasito, hakim Pengadilan Negeri Semarang telah divonis bersalah menerima suap atas penanganan perkara. Suap Rp 700 juta diberikan Bupati jepara, Achmad Marzuqi selaku Pemohon praperadilan atas penetapan tersangkanya oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. “Jaksa KPK mengajukan banding atas putusan perkara Lasito,� ungkap Ketua PN Semarang, Sutaji membenarkan adanya upaya itu, belum lama ini.

Permohonan banding secara lisan disampaikan JPU KPK Wawan Yunarwanto pada 10 September 2019 lalu. Atas pernyataan bandingnya, jaksa KPK akan segera menyerahkan memori bandingnya.

Berita terkait di hal 8

2

INFO NASIONAL

Tabloid INFOPlus No. 14 | 23 September-6 Oktober 2019

Mulan Jameela Lolos ke DPR

Pendiri dan Penasehat: T. Supriyadi Pemimpin Umum & Penanggung Jawab: Andi Morgan Istiadi Pemimpin Redaksi: Sunardi S Pratomo Redaktur Pelaksana: Erdi Sunardi, Rio Tama, Kahlil Surya Reporter/ Koresponden: Suhali (Jakarta), Bambang Prasetyo (Surabaya), Theo Hasyim (Semarang), Nino M (Pantura Barat), Joko Susilo (Pantura Timur), Abdi Ning (Cilacap, Banyumas, Banjarnegara), Rio Utomo (Solo Raya), Endah Kurnia (Magelang Raya), Abdurrahman (Kendal), Budi S (Ungaran) Karikatur: Boedy HP Desain Visual & Layout: Omega Teknologi Informasi: Agung P dan Nur Dwi A Iklan & Sirkulasi: Suhali Krisnapati (manager), Imam Cahyadi Konsultan Hukum: Dr H Mochamad Rofian, SE, SH, MH, CLA Penerbit & Percetakan: PT Psiko Dinamika Nomor : AHU 61025.AH.01.01.Tahun 2011 Jl. Kandri Pesona Asri AI Gunungpati, Kota Semarang Layanan Pelanggan: 087777705134 atau redaksiinfoplus@gmail.com Website: infoplus.id

TARIF IKLAN Iklan Banner Halaman Depan (Full Colour) Rp 7.500.000,Full Colour 1 Halaman Belakang Rp 12.000.000,Full Colour 1/2 Halaman Belakang Rp 7.000.000,Full Colour 1 Halaman Tengah Rp 10.000.000,Advertorial 1 Halaman Dalam BW Rp 7.500.000,Advertorial 1/2 Halaman Dalam BW Rp 4.000.000,-

RKUHP dan Revisi UU KPK Ditunda

J

AKARTA - Usai Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menunda pengesahan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP, desakan mencabut Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dan menunda pengesahan Revisi UU Permasyarakatan atau RUU PAS pun mengalir.

Wakil Ketua Komisi Hukum DPR, Desmond J. Mahendra jika Jokowi bisa menunda RKHUP, maka UU KPK yang terlebih dahulu harus dicabut karena juga diprotes masyarakat.

“UU KPK itu kan belum diundangkan, kenapa enggak cabut aja sekalian?

Semuanya protes itu,” ujar Desmond akhir September lalu.

Dengan penundaan pengesahan

RKUHP, ujar Desmond, maka pengesahan revisi UU Pemasyarakatan atau RUU PAS juga harus ditunda.

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar mengatakan jika RKHUP ditunda, maka sangat memungkinkan untuk membatalkan pengesahan Revisi UU Pemasyarakatan dan Jokowi harus mencabut revisi UU KPK dengan Perppu.

Fickar menjelaskan korelasinya, jika tindak pidana korupsi diatur dalam KUHP, maka akan menurunkan statusnya tidak lagi sebagai tindak pidana luar biasa atau extra ordinary crime, melainkan menjadi tindak pidana umum.

Demikian juga Revisi UU PAS yang mencabut PP 99/2012, maka narap(Berita terkait di Hal. 5)

Percepat Investasi IMB Akan Dihapus JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil memastikan pemerintah bakal segera hapus IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Rencana ini muncul karena pemerintah menilai keberadaan IMB lebih banyak mengundang pelanggaran dan menghambat investasi.

“Sedang dipikirkan regulasinya, karena konsep izin yang selama ini lebih banyak pelanggarannya” kata Sofyan, 20 September lalu. “Supaya nanti masyarakat ber­gerak cepat investasinya, selama mereka memiliki standar.”

Sebagai gantinya, pemerintah akan menerbitkan semacam standarisasi bangunan yang harus dijalankan setiap membuat bangunan baru. Jika nantinya dalam pengawasan bangunan yang tidak sesuai standar, maka bangunan tersebut akan dibongkar.

Proses pengawasan akan dilakukan oleh inspektur pembangunan. “Pengawasan yang paling penting” kata dia.

Saat ini, ketentuan mengenai IMB ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36

Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Di dalamnya disebutkan bahwa IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah.

IMB ini diberikan kepada pemilik bangunan atau gedung yang ingin membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau (Berita terkait di Hal. 5)

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum menetapkan istri musikus Ahmad Dhani, Mulan Jameela, lolos ke Senayan. Mulan sebelumnya menggugat DPP Gerindra setelah sebelumnya sempat dinyatakan tak lolos ke Senayan.

Keputusan ini ditetapkan dalam keputusan KPU Nomor 1341/PL.01.09-Kpt/06/KPU/ IX/2019 tertanggal 16 September 2019.

Mulan Jameela menggantikan caleg terpilih atas nama Ervin Luthfi (peringkat suara sah ke-3) dan calon atas nama Fahrul Rozi (peringkat suara sah ke-4) karena yang ber(Berita terkait di Hal. 5)

Semester 1 2019, KPK Selamatkan Rp 28,7 Triliun JAKARTA - KPK menyatakan berhasil menyelamatkan aset negara sebesar Rp 28,7 triliun pada enam bulan pertama tahun 2019. Duit tersebut merupakan hasil tindak pencegahan yang dilakukan di sejumlah daerah hingga Juni tahun ini.

“KPK telah menyelamatkan keuangan daerah sebesar Rp 28,7 triliun dari kegiatan pencegahan korupsi pada semester 1 tahun 2019,” kata Juru bicara KPK Febri Diansyah, 20 September.

Febri berkata KPK membantu sejumlah pemerintah daerah untuk menagih piutang.

Hasilnya, Rp 18,8 triliun mengalir ke dalam kas Pemda. Selain itu, KPK juga membantu mengambil alih aset pemerintah daerah yang dikuasai swasta degan nilai Rp 6,8 triliun. (nat)

Menpora Tersangka Korupsi JAKARTA - KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi sebagai tersangka dugaan suap dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

“Dalam penyidikan tersebut KPK menetapkan dua orang tersangka IMR dan MIU,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, 18 September.

Alex mengatakan KPK menduga selama periode 2014-2018 Imam melalui asistennya, Miftahul Ulum telah menerima Rp14,7 miliar. Selain itu, Imam juga diduga menerima Rp11,8 miliar selama 2016-2018. Sehingga total uang yang telah diterima Imam secara keseluruhan berjumlah Rp26,5 miliar.

Menurut Alex sebagian uang itu diterima terkait pencairan dana hibah (Berita terkait di Hal. 5)

INFO JATENG

Tabloid INFOPlus No. 14 | 23 September-6 Oktober 2019

3

Usut Semua Pihak Terlibat

n Korupsi Banprov Jateng

S

EMARANG - Kasus dugaan korupsi Bantuan Provinsi (Banprov) Jawa Tengah (Jateng) tahun 2018 terus disidik. Penyidikan baru dilakukan atas dugaan penyelewengan pengadaan laptop di Kabupaten Kendal dan Pekalongan.

Empat tersangka sudah ditetapkan, yaitu pejabat pembuat komitmen untuk pengadaan laptop di Kabupaten Kendal berinisial S dan Direktur Airmas Sinergi Informatika, yang merupakan rekanan pengadaan barang berinisial CE. Sedangkan di Kabupaten Pekalongan, tersangka juga berinisial S sebagai pejabat pembuat komitmen, kemudian Di-

rektur PT Astragraphia Xprins berinisial SMS. Penyidik juga telah mengeluarkan surat penyelidikan baru terkait dugaan korupsi dana banprov pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada 20 September 2019.

“Kita mengeluarkan surat baru diluar pendidikan, klunya PJU,” kata Asisten Pidana Khusus Kejati Jateng Ketut Sumedana, 20 September lalu.

Atas penyidikan dugaan korupsi banprov di Pekalongan dan Kendal penyidik telah memangg i l puluhan saksi dari

uns u r eksekutif dan legislatif. Di antaranya Badan Anggaran dari legislatif dan eksekutif Jawa Tengah, Sekda Jateng, mantan Ketua DPRD jateng, Ketua Komisi C dan E DPRD Jateng periode 2014-2019. Lebih dari 100 orang. saksi yang diperiksa.

“Ketua Komisi C dan E untuk legislatifnya.

Dari eksekutifnya Kepala Bappeda dan Sekda kita panggil,” tegasnya.

“Ini yang lama ya, yang masa jabatannya sampai 2019,” imbuh Ketut.

Dalam kasus pengadaan laptop itu men-

gakibatkan kerugian negara Rp8,2 miliar. Modusnya kontrak pengadaan dibuat sebelum ada APBD perubahan. Kontrak dibuat April 2018 sedangkan APBD Perubahan pada September.

Kejati Jateng menduga para tersangka melakukan penggelembungan harga pengadaan ratusan unit laptop. Sedianya, laptop tersebut akan dibagikan secara cuma-cuma kepada sekolah di Kendal dan Pekalongan.

“Kendal pengadaannya 864 unit laptop dengan nilai kontraknya Rp8,9 miliar. Pekalongan pengadaannya 897 unit laptop nilai kontraknya Rp9,8 miliar,” jelas I Ketut. (sem)

Doktor HC Panglima TNI

Rel Kereta Yogya-Borobudur MAGELANG - Kementerian Perhubungan berencana menghubungkan Yogyakarta dengan Borobudur di Magelang, Jawa Tengah dengan jalur kereta api. Rencananya rel kereta Yogyakarta-Borobudur dibangun tahun 2021.

“Yogya-Borobudur mungkin rel-nya

(dibangun) 2021,” ujar Budi, 21 September lalu.

Pembangunan jalur kereta api Yogyakarta-Borobudur, kata Budi, sebagian akan dikerjakan dengan reaktivasi jalur lama. Sementara sisanya dibangun di jalur baru yang konsepnya sejalan dengan Tol Yogya-Bawen. “(Rel Yogyakarta-Borobudur) akan dikombinasi. Mungkin kita akan ikut jalan tol-nya di mana, jalan kereta api-nya akan sejalan dengan jalan tol, jadi pembebasan

lahannya sekaligus,” ungkap nya.

Pembangunannya tidak hanya akan menghubungkan Kota Yogyakarta dengan Borobudur, namun juga menghubungkan bandara baru di Kulon Progo dengan Borobudur.

Konektivitas Yogyakarta International Airport (YIA) di Kulon Progo dengan destinasi wisata di sekitarnya termasuk Borobudur memang menjadi perhatian pemerintah untuk mendongkrak kunjungan turis asing. (lan)

Bengawan Solo Tercemar Parah SOLO - Pencemaran di Bengawan Solo semakin parah dan terus terjadi. Sebanyak 27 persen aliran mengalami pencemaran berat. Sedangkan sebagian sisanya mengalami pencemaran ringan hingga tidak tercemar.

Kabid Operasi dan Pemeliharaan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS), Wahyu Kusumastuti mengatakan, hasil pantauan di 28 titik dari hulu hingga hilir status mutu air Bengawan Solo saat ini 27 persen dalam kelas tercemar berat.

“Sisanya ada yang tercemar ringan, ada yang tidak tercemar,” kata dia, 13 September lalu.

Pencemaran terparah ditemukan di daerah Kabupaten Blora. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menduga pencemaran parah di Blora berasal dari limbah pabrik yang dibuang melalui ‘pipa siluman’.

Di perbatasan Solo-Sukoharjo juga ditemukan pencemaran. Diduga aliran sungai tersebut tercemar limbah alkohol dari industri etanol berskala kecil.

Dikatakannya, air sungai yang pekat

SOLO - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memperoleh penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo dalam bidang pengembangan sumber daya manusia. Dalam pidato ilmiahnya Hadi menyebut Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki potensi ekonomi cukup besar.

“Diprediksi akan menjadi negara dengan ekonomi terkuat keempat di dunia pada 2045,” katanya, 20 September lalu.

Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah jumlah penduduk yang sangat besar.

Kondisi tersebut membuat Indonesia tidak hanya berpeluang menjadi konsumen pasar. “Namun juga berpeluang menjadi pelaku pasar yang produktif,” katanya.

Di sisi lain, saat ini Indonesia juga akan menghadapi bonus demografi di 2036. Jumlah penduduk pada saat itu diperkirakan bakal mencapai 320 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, lebih dari separuhnya merupakan usia produktif. (rik)

Korupsi BRI Rp 2 Miliar Diendus

akibat limbah merupakan fenomena tahunan. Namun tahun ini diakui terparah jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Atas persoalan itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengundang seluruh pe-

mangku kepentingan untuk membahas pencemaran Bengawan Solo di Jawa Tengah. BBWSBS, Dinas Lingkungan Hidup dan pabrik-pabrik di daerah aliran Bengawan Solo akan diundang. (rik)

KENDAL - Kejati Jawa Tengah menerima laporan dugaan korupsi di BRI Cabang Kendal. Potensi kerugian negaranya ditaksir sekitar Rp 2 miliar.

Aspidsus Kejati Jateng Ketut Sumendana menjelaskan, pihaknya tengah berkoordinasi dengan pihak BRI atas kasus itu. “Perkara baru, hasil koordinasi dengan BRI,” kata Ketut Sumedana, 20 September lalu.

Kasus itu, akunya, merupakan temuan BRI. Atas kasus itu, penyelidikan masih dilakukan.

Modus dalam dugaan tindak pidana korupsinya, yakni kredit fiktif. “Ada kredit yang dipotong di internal pegawai,” ungkapnya.

Ia mengharapkan hasil investigasi yang dilakukan oleh BRI tersebut segera diserahkan ke kejaksaan untuk ditindaklanjuti. (ang)

4

INFO DAERAH

Tabloid INFOPlus No. 14 | 23 September-6 Oktober 2019

7 Tahanan Polres Semarang Kabur

S

EMARANG - Tujuh tahanan kabur dari sel tahanan Mapolres Semarang, 20 September lalu. Ketujuh tahanan kabur sekitar pukul 02.51 WIB dengan cara mencuri kunci sel yang tergantung di tembok saat tidak ada petugas yang berjaga di lokasi.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Agus Triadmaja mengatakan, tujuh tahanan tersebut diduga telah merencanakan pelarian mereka sejak jauh hari.

“Kabur dengan mencuri kunci sel tahanan yang digantungkan di tembok. Salah satu tahanan memakai ujung sapu lidi yang dirangkai menjadi alat untuk mengaitkan kunci yang digantung dekat dengan bangunan sel tahanan,” ujar Agus Mereka kabur melewati samping Mapolres Semarang. Dari tujuh tahanan, enam tahanan me­

rupakan tersangka kasus pencurian dan satu tahanan kasus narkoba.

Upaya pencarian langsung dilakukan. Dari tujuh orang, lima tahanan berhasil ditangkap.

“Seorang menyerahkan diri.

Empat orang ditangkap di Kudus dan yang satu orang kasus narkoba menyerahkan diri,” kata Agus, 22 September.

Mereka yang sudah kembali ke tahanan yaitu M Mansyur, Ryan Hermawan, Andre Aldi, Alif Zulianto yang merupakan tahanan kasus pencurian dan Dimas Adi Prasetya tahanan kasus narkoba. Sedangkan yang belum ditangkap yaitu Didik Ispriyanto dan Rendy Jafar. (bud)

Kementerian PUPR Bangunkan Waduk KENDAL- Kementrian PUPR berencana membangunkan waduk berkapasitas 42 juta meter kubik air di Kabupaten Kendal. Waduk diharap dapat menyuplai kebutuhan irigasi dan air baku di wilayah itu.

Pembangunannya di wilayah Kecamatan Singorojo. Sumber air pengisi waduk erasal dari aliran Kaliputih yang merupakan hulu dari aliran Kalibodri.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kendal, Sugiyono mengatakan bahwa pembangunan ini merupakan bantuan dari Kementrian PUPR. Waduk ibangun di ketinggian 165 meter di atas permukaan laut.

“Dari kementrian PUPR sudah melakukan Feasibility Study (studi kelayakan).

Rencananya waduk itu memiliki tinggi bentang bendungannya sendiri yakni 65 meter dengan bentang waduknya 300 meter,” ujarnya, belum lama ini.

Pihak Kementerian PUPR, katanya, tengah merancang proyek perencanaan fisik waduk. Rencananya pada 2020 pembangunannya akan dimulai.

Kepala Balai Besar Waduk dan Sungai (BBWS) Pemali Juana, Ruhban Ruzziatno mengatakan, wialayah yang akan tergenang air seluas 240 hektare. “Namun saat dilakukan FS, masyarakat desa tersebut melakukan penolakan terhadap

rencana pembangunan waduk tersebut.

Hal itu karena masyarakat khawatir akan kehilangan mata pencaharian terutama para penambang batu bahkan tak sedikit warga pesimis dengan oembangunan waduk itu,” tuturnya Dari hasil studi kelayakan, ujar dia, muncul beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan, seperti melakukan kajian di bidang geologi , hidrologi dan material penyusun waduk tersebut. “Di bidang sosial juga muncul rekomendasi segera dilakukan Rencana Kerja Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (RKPT-PK) terhadap wilayah yang akan dibangun waduk itu,” kata dia. (dul)

4 Embung Antisipasi Banjir SEMARANG - Pemkot Semarang berencana membangun empat embung di daerah Kecamatan Gunugpati dan Tembalang. Pembangunan embung di kawasan Gunungpati akan dilakukan Pemkot Semarang bekerja sama dengan Universitas Negeri Semarang (Unnes). Pembangunan embung akan memanfaatkan lahan kampus.

Penandatanganan nota kesepahaman kerja sama dilakukan di sela upacara Wisuda Program Doktor, Magister, Sarjana, Diploma periode III Universitas Negeri Semarang Tahun 2019, 18 September.

Embung itu diharapkan mengatasi kekeringan di musim kemarau, banjir di musim penghu-

jan, dan pembangkit listrik dengan teknologi Micro Hydro. “Embung akan mengaliri masyarakat yang kekeringan, menahan air dari atas supaya tidak terjadi banjir di musim penghujan, serta juga dapat dimanfaatkan untuk penerapan listrik micro hydro, “jelas Walikota Semarang Hendra Prihadi.

Selain di wilayah Gunungpati, Pemkot berencana membangun tiga embung di Kecamatan Tembalang sebagai solusi jangka panjang penanganan banjir di wilayah Meteseh, Sendangmulyo, dan Bulusan. Dengan adanya tiga embung tersebut, diharapkan dapat meminimalisir banjir yang terjadi khususnya di wilayah Kota Semarang bagian atas. (sem)

111 Jabatan Kades Kosong KENDAL - Sebanyak 111 jabatan Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Kendal kosong. Sebagian dari mereka telah purna tugas. Ke-111 Kades itu menjabat usai lolos Pilkades serentak pada 26 Agustus 2013 lalu.

Pada pilkades tahun 2013 lalu itu terpilih sebanyak 118 kepala desa. Perjalanannya lima kades meninggal dunia, satu kades mengundurkan diri, dan satu diberhentikan.

Bupati Kendal Mirna Annisa mengatakan, atas kekosongan itu, Pemkab Kendal akan menyiapkan Pejabat (Pj) Kades untuk mengisi. Pj Kades itu diambil dari PNS Kabupaten Kendal yang bukan bertugas sebagai guru maupun tenaga medis.

“Untuk PNS yang menjadi Pj Kades segera dapat melaksanakan tugasnya menjadi kades, melakukan analisis permasalahan yang ada di desa tersebut, Jangan sampai pelayanan masyarakat mengalami terkendala,” kata Mirna, 19 September lalu.

Kasubag Administrasi Pemerintahan Umum dan Desa pada Bagian Pemerintahan Setda Kendal, Tekat Utomo mengatakan bahwa pada tahun ini akan ada 192 Kades yang Purna jabatan. Yakni 111 kades pada September, satu kades pada Oktober, tujuh kades pada 7 Nobember dan 73 Kades pada Desember.

“Pada pilkades serentak itu akan diikuti sebanyak 199 desa. Karena ada desa yang Kadesnya yang meninggal dunia, berhenti tugas dan mengundurkan diri,” katanya Pilkades serentak digelar 18 Maret 2020. Nantinya setiap desa dibatasi calon kadesnya maksimal lima calon. Jika ada desa yang memiliki calon lebih dari lima maka akan dilakukan seleksi khusus bagi para calon untuk diajukan dalam pilkades. (dul)

INFO DAERAH

Tabloid INFOPlus No. 14 | 23 September-6 Oktober 2019

4.500 Warga Salatiga Nganggur

S

ALATIGA - Jumlah pengangguran di Salatiga kini mencapai 4.500 orang. Meski tergolong kecil, upaya menekan angka pengangguran terus dilakukan.

“Masih di kisaran 4.500 orang. Jumlah pengangguran terdaftar membuat kartu kuning sebanyak 854 orang,” ucap Walikota Salatiga, Yuliyanto, saat membuka Pameran Kesempatan Kerja (Job Fair) Kota Salatiga 2019 yang digelar Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dispernaker) Kota Salatiga di Gedung Pertemuan Daerah (GPD) Salatiga, 17 September lalu.

Upaya strategis meningkatkan kesejahteraan masyarakat terus dilakukan dan hasilnya cukup signifikan.

“Penurunan angka kemiskinan kini mencapai angka 4,84 persen. Capaian tersebut menjadikan kota kita menjadi kota dengan angka kemiskinan terendah kedua se-Provinsi Jawa Tengah,” ungkapnya. (rio)

5

27 Kasus Kebakaran DEMAK - Sejak Januari hingga September tahun ini, sedikitnya terjadi 27 kebakaran di Kabupaten Demak. Api membakar rumah tinggal, toko, kios, gudang, kandang dan tempat ibadah. Kerugian besar dialami 41 keluarga.

Pemkab Demak melalui Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama Dinsos, PMI Kabupaten Demak dan Baznas, menyalurkan bantuan kepada para korban.

Ketua PMI Kabupaten Demak, Singgih Setyono mengimbau masyarakat meminimalisasi kasus kebakaran.

Penyebab kebakaran didominasi

korsleting listrik. Pihaknya mengimbau masyarakat, memeriksa ulang instalasi listrik di rumah masing-masing. ”Sebaiknya hindari penggunaan steker yang bertumpuk karena berpotensi menimbulkan gesekan dan percikan api,” katanya belum lama ini. (mak)

Risiko Kanker Paru Tinggi SOLO - Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) menyatakan Indonesia masih kekurangan dokter paru.

Padahal penyakit tersebut masuk dalam 10 besar dengan jumlah penderita terbanyak. Hal itu diungkapkan Ketua PDPI Pusat dr Agus Dwi Susanto pada jumpa pers Konferensi Kerja ke-16 PDPI pada 11-16 September 2019 di Solo.

“Saat ini jumlah dokter paru di Indonesia sebanyak 1.075 orang. Kalau sesuai dengan standar internasional, rasionya 2-3 dokter banding 100.000

penduduk,” kata dia.

Dengan rasio tersebut, idealnya Indonesia butuh 2.500 dokter paru mengingat saat ini jumlah penduduk di Indonesia sekitar 260 juta jiwa. Terkait hal itu, pihaknya mengaku juga akan membahas terkait pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penelitian di Indonesia.

Menurutnya untuk menuju “Universal Coverage 2020”, dorongan ditambahnya jumlah dokter paru merupakan bentuk dukungan dari PDPI. Dikatakannya, ada tiga jenis penyakit paru

yang masuk ke dalam 10 penyakit dengan jumlah penderita terbanyak, yaitu tuberculosis (TBC), pneumonia, dan kanker paru. Khusus kanker paru kebanyakan diderita kaum pria.

“Berdasarkan data prevalensi, Indonesia menempati posisi tiga untuk jumlah perokok tertinggi di dunia.

Persisnya jumlah perokok di Indonesia ini mencapai 69 persen dari penduduk pria yang ada,” katanya mengaku, jumlah tersebut menunjukkan risiko penyakit kanker paru makin tinggi. (rik)

Pekan Raya Kajen 2019 Beromzet Rp 10 Miliar KAJEN - Omzet Pekan Raya Kajen (PRK) 2019 yang diselenggarakan di alun-alun Kajen sejak tanggal 8 sampai 15 September 2019 lalu diklaim mencapai Rp 10,5 miliar. Rincian Rp 10 miliar transaksi tunai dan Rp 500 juta transaksi non tunai atau dengan Brizzi. Selain itu jumlah pengunjung selama PRK berlangsung mencapai 400 ribu orang.

Bupati Pekalongan, KH. Asip Kholbihi mengapresiasi semua pihak atas terselenggaranya acara PRK. Dengan mengangkat seni, komunitas dan produk unggulan di Kabupaten Pekalongan, PRK 2019 diakuinya sukses.

“Kreatifitas anak-anak muda Kabupaten Pekalongan saya kira sangat membanggakan.

Semuanya disajikan oleh anak

muda Kabupaten Pekalongan,” kata bupati, 15 September lalu.

Kedepan acara PRK diharapkan semakin baik. Selain menjadi ajang promosi produk unggulan, dan pengenalan destinasi wisata serta penyampaian informasi capaian pembangunan.

“Kita akan sempurnakan acara PRK ini pada tahun depan, kita akan tambah lagi contennya

dengan menampilkan produk khas Kabupaten Pekalongan sebanyak mungkin,” tandasnya.

Ketua Sementara DPRD Kabupaten Pekalongan, Dra. Hj Hindun mengapresiasi acara PRK 2019 karena muncul beberapa inovasi. “Tentunya yang baik harus terus ditingkatkan dan yang kurang baik harus diperbaiki lagi supaya baik,” ujarnya. (dul)

Bupati Pekalongan, KH. Asip Kholbihi

SAMBUNGAN RKUHP dan ... idana tindak pidana korupsi diperlakukan seperti narapidana tindak pidana biasa.

“Jadi itu korelasinya, KUHP sebagai induk atau payung dari hukum atau UU Pidana pasti akan menjadi rujukan UU atau aturan lain yang bersifat pidana,” kata dia.

Direktur Pusat Studi Konstitusi atau Pusako Universitas Andalas, Feri Amsari mengatakan, menunda pengesahan RKUHP tidak berarti kealpaan Jokowi menyetujui revisi UU KPK termaafkan. “Cabut UU KPK dengan menerbitkan Perppu. Tidak ada kata terlambat jika niatnya memperbaiki legislasi yang dikoruptif,” ujar dia.

Sejumlah anggota Komisi Hukum DPR

Percepat Investasi ... merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Dalam Pasal 14 ditegaskan bahwa setiap orang yang akan mendirikan bangunan gedung wajib memiliki IMB. Adapun rencana hapus IMB ini merupakan salah satu saja dari rencana pemerintah mempercepat pertumbuhan investasi di tanah air. Presiden Joko Widodo atau Jokowi

(Sambungan dari Halaman 2

mencak-mencak menyebut Jokowi tidak menghargai waktu dan biaya yang telah dikeluarkan untuk membahas RKHUP tersebut. “Jokowi tidak mengerti aturan. DPR tidak dihargai. Kami sudah RDPU kemana-mana, enggak ada angin enggak ada hujan tiba-tiba dicabut. Kami keberatan,” ujar Anggota Panitia Kerja (Panja) dari Fraksi PAN, Muslim Ayub.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut Jokowi terlambat mengambil keputusan, karena rapat bamus sudah digelar dan jadwal paripurna sudah ditetapkan pada Selasa, 24 September 2019. “Paripurna sudah terjadwal, sudah terlambat,” ujar Fahri. (tmp) (Sambungan dari Halaman 2

telah berkomitmen mengintensifkan pembahasan tentang perbaikan ekosistem investasi dalam menghadapi ekonomi global.

Jokowi mengaku masih menerima banyak keluhan dari para investor yang terkendala dengan regulasi dan perizinan berinvestasi. “Seminggu dua kali kita akan rapat khusus menyelesaikan yang berkaitan dengan perbaikan ekosistem investasi terus menerus,” kata Jokowi. (tmp)

Mulan Jameela ... sangkutan diberhentikan sebagai anggota partai politik.

Selain Mulan, keputusan KPU itu juga menukar tiga caleg Gerindra dari tiga dapil berbeda yang lolos ke Senayan.

Mereka adalah Sugiono yang menggantikan Sigit Ibnugroho Sarasprono sebagai caleg terpilih dari Dapil Jawa Tengah I, Katherine A. OE yang menggantikan Yusid Toyib sebagai wakil dari Dapil Kalimantan Barat I, serta Yan Permenas Mandenas pengganti Steven Abraham sebagai caleg terpilih dari Dapil Papua.

Mulan sebelumnyamengajukan gugatan terhadap Partai Gerindra usai

Menpora ...

Komite Olahraga Nasional Indonesia tahun anggaran 2018. Selain itu, sebagian uang itu juga diterima Imam sebagai Ketua Dewan Pengarah Satuan Pelaksana Tugas Program Indonesia Emas dan terkait jabatan Imam lainnya di Kemenpora.

“Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan lainnya,” kata Alex.

(Sambungan dari Halaman 2

dinyatakan tidak lolos dalam pemilihan.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memenangkan gugatan Mulan pada akhir Agustus lalu. Intinya, hakim menyatakan bahwa Gerindra berhak menentukan kader yang lolos ke DPR. Konsekuensi dari kemenangan Mulan itu sebetulnya masih mengundang perdebatan. Soalnya gugatan itu bukan dalam ranah pemilu.

Sesuai undang-undang, perselisihan hasil perolehan pemilu diselesaikan lewat Mahkamah Konstitusi. Hanya, Gerindra tidak melawan atau banding , tapi mencoret kader lain demi Mulan. (nat) (Sambungan dari Halaman 2

Kalangan penggiat antikorupsi menilai, terbongkarnya kasus Imam merupakan bukti keberanian dan keberhasilan KPK. Selain Imam, sebelumnya Menteri Sosial Idrus Marham juga ditangkap Komisi Antikorupsi. Indonesia Corruption Watch mencatat juga KPK telah menangkap 23 anggota DPR dalam lima tahun terakhir. (nat)

6

PRAPERADILAN

Tabloid INFOPlus No. 14 | 23 September-6 Oktober 2019

Menggugat Penyidikan Polairud Polda

S

EMARANG - Sebuah perusahaan transporter Solar HSD (High Speed Diesel) menggugat penyidikan Penyidik di Sub Direktorat Gakkum Direktorat Kepolisian Air dan Udara (Polairud) Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Penyidikan dilakukan terhadap direktur PT Sinar Bacan Khatulistiwa, atas dugaan tidak memiliki perizinan. Penyidikan itu kini dipersoalkan lewat upaya praperadilan.

“Praperadilan dimohonkan M Sueb bin Muarif, Jalan Grogol 29 Rt. 004 Rw.014 Kelurahan Peneleh Kecamatan Genteng , Kota Surabaya dengan Termohon Polairud Jawa Jateng di Jalan Yos Sudarso No. 57 Pelabuhan Tanjung Mas Semarang,” jelas Noerma Soejatiningsih, Panmud Pidana pada PN Semarang, belum lama ini.

Permohonan praperadilan M Sueb diajukan lewat kuasa hukumnya, Widiara Tansa Pradhytia Ismono, Abraham J Purba, advokat berkantor di Mayapada Tower 11th Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav.28 Jakarta Selatan 12920. Praperadilan diajukan melawan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah cq. Direktur Kepolisian Air dan Udara Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan cq. Penyidik di Sub Direktorat Gakkum Direktorat Kepolisian Air dan Udara (Polairud) Kepolisian Daerah Jawa Tengah di Jalan Yos Sudarso No. 57 Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang.

Sidang perdana dijadwalkan digelar besok 7 Oktober 2019. Perkaranya akan diperiksa hakim tunggal Andi Risa Jaya SH Mhum diban-

tu Panitera Pengganti Victorman T Mendrofa SH. Perkara masuk ke Pengadilan Negeri (PN) Semarang pada 5 September lalu dalam klasifikasi perkara sah tidaknya penyitaan bernomor 10/Pid.Pra/2019/PN Smg. Informasinya, praperadilan diajukan terkait terbitnya Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/13/VII/RES.1.24/2019/Gakkum tanggal 5 Juli 2019 atas Laporan Polisi dengan Nomor : LP /A /233/ VII/ 2019/JATENG/ DITPOLAIRUD tanggal 4 Juli 2019. Sebagaimana ditindaklanjuti Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor: B/06//VIII/RES.1.24/2019/ tertanggal 10 Juli 2019. Serta Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/ 11/VII/RES 1.24/2019/ Ditpolarairud tanggal 5 Juli 2019.

Atas penanganan dugaan kegiatan niaga M Sueb yang tidak memiliki perizinan itu, penyidik melakukan serangkaian tindakan penyidikan. Dalam kasus itu, M Sueb disangka melakukan tindak pidana sesuai pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.

Pada 3 Juli 2019 saat PT Sinar Bacan Khatulistiwa melakukan usaha Penyaluran Penjualan HSD ke Kapal Motor (KM) di Pelabuhan Tegal diamankan petugas Polairud Jateng atas dugaan tindak pidana tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan niaga.

Atas dugaan tindak pidana kini dalam

penyidikan petugas. Pemeriksaan saksi, penyitaan barang bukti telah dilakukan.

Di antara tindakannya, pada 3 Juli 2019 sore penyidik Ditpolarairud Polda Jateng melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap kendaraan pengangkut BBM milik M Sueb. “Penyitaan berdasarkan berita acara penyitaan yang buat penyidik pada 5 Juli 2019,” sebut Widiara Tansa Pradhytia Ismono dan Abraham J Purba dalam surat permohonannya.

Penyitaan dilakukan atas 2 lembar Delivery Order PT Tawu Inti Baku No. 006/TIB/VII/19 Date : 7/2/2019, tanggal berlaku 02-0719 sampai 05-07-19, No. Kendaraan L 9967 UO, produk Solar HSD (High Speed Diesel). Dua lembar Surat Pengantar Pengiriman No. DO 01.01996/

SPP/SBK.JATIM/VII/19 tgl DO 03 juli 2019.

Sebuah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nama pemilik Sinar Bacan Khatulistiwa, PT, Alamat : Embong Malang No. 71-E Rw. 08 Rt. 01, Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, SBY, Merek Isuzu, Type FVM 34Q, Model Tronton Tangki, Nomor Rangka: MHCFVM341GJ000355, No. Mesin: 6HK1F003419. Sebuah kunci. Satu unit truk tangki Nopol L 9967 UO bertuliskan PT Sinar Bacan Khatulistiwa.

M Sueb merupakan Direksi dari PT Sinar Bacan Khatulistiwa di Jalan Embong Malang No 71 E Kel. Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari Surabaya, Jawa Timur.

Bidang

Rubrik Konsultasi Hukum INFOPlus diasuh Dr H Mochamad Rofian, SE, SH, MH, CLA, Ketua ASAHI (Asosiasi Auditor Hukum Indonesia) Jateng, Sekretaris DPD Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Jateng, Koordinator Advokat Jateng Bersatu (AJB). Konsultasi bisa dikirim email ke redaksiinfoplus@gmail.com.

Pertanyaan A dan B sepakat jual beli sapi. Beberapa hari kemudian sapi tersebut mati sebelum sampai ke tangan pembeli. Apakah pembeli wajib membayar sapi tersebut? ~ Wiyono, Semarang Timur.

Jawaban Jual beli sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Prof. Subekti dalam bu­ku­nya Hukum Perjanjian­ (hal. 79) menjelaskan bahwa yang dijanjikan oleh pihak yang satu (pihak penjual), menyerahkan atau memindahkan hak miliknya atas barang yang ditawarkan, sedangkan yang dijanjikan oleh pihak yang lain (pihak pembeli), membayar harga yang telah disetujuinya.

Kedua hal di atas merupakan unsur pokok dari perjanjian jual beli yaitu harga dan barang.

Selanjutnya, dalam perjanjian jual beli

berlaku asas konsensualisme yang merupakan jiwa dari hukum perjanjian bahwa perjanjian lahir pada detik tercapainya “sepakat” mengenai harga dan barang. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1458 KUHPerdata: Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orangorang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.

Namun pernyataan sepakat tentang harga dan barang yang membuat jual beli dianggap sudah terjadi itu tidak secara otomatis mengalihkan hak kepemilikan atas benda tersebut. Perjanjian jual beli itu belum memindahkan hak milik sesuai dengan sifat dari jual beli yang baru memberikan hak dan meletakkan kewajiban pada kedua belah pihak (obligatoir). Perpindahan hak milik baru terjadi ketika dilakukan penyerahan (levering).

Untuk penyerahan benda bergerak berwujud dilakukan dengan penyerahan nyata atau menyerahkan kekuasaan atas barangnya. Untuk penyerahan

usahanya diantaranya antara lain penyaluran penjualan HSD. Dalam dalil permohonannya disebut, berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penyalur BBM Nusantara HSD No. 001/SKP/NPS-SBK/ IV/2019 tertangal 6 April 2019 antara PT Nusantara Prima Sinergi dan PT Sinar Bacan Khatulistiwa, PT. Sinar Bacan Khatulistiwa melakukan kegitan penyaluran BBM dari PT. Nusantara Prima Sinergi di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan diterbitkannya Surat Keterangan Penyalur Nomor 002/SKP/NPSSBK/IV/2019 tertanggal 6 April 2019 yang berlaku untuk 1 tahun sejak terbitnya surat tersebut.

Menurutnya, kegiatan penyaluran PT Sinar Bacan Khatulistiwa telah sesuai ketentuan dan telah dilaporkan PT Nusantara Prima Sinergi selaku pemilik Izin Usaha Niaga Umum BBM No. 05.NW.03.19.00.157 tertanggal 12 Agustus 2017 kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan disertai tembusan kepada BPH Migas, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kegiatan PT Nusantara Prima Sinergi dengan melakukan penunjukan sebagai penyalur kepada PT Sinar Bacan Khatulistiwa dianggap telah sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi dan aturan lainnya terkait kegiatan hilir minyak bumi.(far)

KONSULTASI HUKUM

barang tak bergerak dilakukan dengan pengumuman akta dengan cara yang diatur dalam Pasal 620 KUHPerdata. Penyerahan piutang atas nama dilakukan dengan pembuatan akta yang diberitahukan kepada si berutang (akta cessie).

Sapi jika dilihat dari sifatnya ialah kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan berdasarkan yang memenuhi unsur Pasal 509 KUHPerdata: Barang bergerak karena sifatnya adalah barang yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan. Oleh karena itu, sapi dikategorikan sebagai benda bergerak.

Ditinjau dari hapusnya suatu perikatan, Pasal 1381 KUHPerdata mengatur beberapa penyebab hapusnya perikatan dan salah satunya adalah musnahnya barang yang terutang yang diatur dalam Pasal 1444 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: Jika barang tertentu yang menjadi bahan perjanjian, musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar salahnya si berutang, dan

sebelum ia lalai menyerahkannya.

Ketentuan Pasal 1381 KUHPerdata memang sebenarnya ditujukan sebagai suatu pembelaan untuk debitur yang gagal dalam melaksanakan prestasinya karena halhal di luar kendalinya, namun poin penting dalam pasal ini adalah bahwa perikatan itu menjadi hapus dengan musnahnya barang yang diperdagangkan. Dengan hapusnya perikatan berarti hapus pula segala hak dan kewajiban, termasuk hak debitur untuk meminta uang pembayaran dan kewajiban kreditur untuk melakukan pembayaran.

Karena sapi tersebut belum diserahkan yang berarti hak milik masih berada di tangan penjual, maka kematian terhadap sapi itu masih merupakan tanggung jawab dari penjual. Oleh sebab itu, pembeli tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran terhadap harga sapi. Selain itu jika ditinjau dari Pasal 1381 KUHPerdata sebagai salah satu penyebab hapusnya perikatan, maka pembeli tidak perlu membayar harga dari barang tersebut karena perikatan menjadi hapus dengan musnahnya barang tersebut.

GAYA HIDUP

Tabloid INFOPlus No. 14 | 23 September-6 Oktober 2019

7

n Gula Pasir dan Gula Jawa

Beda Manfaat dan Kegunaan

G Bikini Underboob Paling ‘Hot’ INSTAGRAM seolah sudah menjadi penentu tren gaya hidup tersendiri. Salah satunya fashion dan gaya busana yang tengah jadi tren saat ini. Setelah belahan dada (cleavage) tak lagi mengintip dari sisi kanan dan kiri belahan busana, kini giliran bagian bawah payudara alias underboob yang menyembul keluar.

Platform media sosial ini ‘memopulerkan’ gaya bikini underboob tersebut untuk musim panas lalu. Sekilas hal ini terlihat seperti banyak orang yang salah pilih ukuran yang kekecilan sehingga payudara bawahnya terlihat.

Atau bisa jadi dianggap sebagai malfungsi busana. Namun tidak, ini bukan soal ukuran, tapi soal gaya trendi. Gaya payudara bawah menyembul ini disengaja.

Bikini underboob ini biasa dipadukan dengan celana renang segitiga bahkan thong untuk tampilan yang berani dan seksi. Namun jika lebih berani, maka Anda bisa menggunakan bikini underboob dengan warna neon yang cerah.

Motif leopard juga termasuk pilihan yang paling hot untuk musim panas ini.

Rita Ora menjadi salah satu selebriti yang ikut dalam tren underboob ini. Dia memilih bikini underboob dengan warna pink neon.

Namun yang pasti, kesederhanaan desain memang sengaja diberikan dalam desain bikini ini. Pasalnya, underboob memang jadi poin utama yang diharapkan para desainer bikini ini untuk jadi perhatian utama.

Ini bukan pertama kalinya bikini underboob jadi tren di musim panas. Bikini ini pertama kali dilirik sejak dua tahun lalu. Bikini underboob langsung meledak di media sosial.

The Kardashians yang kerap tampil seksi, juga sempat ikut tren ini. Termasuk Kim Kardashian dan Kourney Kardashian terlihat memakai bikini seksi ini dan memamerkannya dalam beberapa kesempatan. Underboob seolah menjadi pakaian renang dengan potongan makin minim dan lebih berani. (cin)

ULA Jawa dan gula pasir sama-sama memiliki rasa manis. Meski demikian, keduanya tetap berbeda baik dari segi kandungan nutrisi, manfaat serta penggunaan.

Bahan Gula Jawa memiliki warna cokelat dan biasanya tersedia dalam bentuk silinder atau bulat. Gula Jawa terbuat dari nira atau sari cairan manis pohon palem atau pohon kelapa. Nira diperoleh dari menyadap tanda bunga palem dan kelapa. Setelah terkumpul, nira dimasak hingga mengental baru kemudian dicetak.

Sedangkan gula pasir terbuat dari tebu. Tebu setelah dipanen dihancurkan, diperas dan diambil sarinya. Sari tebu berupa cairan biasanya diberi bahan tambahan agar campuran sari tebu menjadi murni lalu diputihkan dengan belerang oksida. Setelah itu, baru campuran didinginkan dan dikristalkan sehingga menjadi gula pasir yang ditemui di pasaran sekarang.

Nutrisi Tak hanya manis, gula jawa memberikan sejumlah kandungan nutrisi penting buat tubuh. Gula jawa mengandung vitamin C, kalium , fosfor, magnesium, kalsium, dan zat besi. Selain itu, gula jawa juga memiliki kandungan zat fitronu-

trien seperti polifenol, flavonoid dan antosianin dan antioksidan.

Zat-zat ini membuat tubuh lebih berenergi dan bisa menangkal sel kanker.

Indeks glikemik gula jawa pun terbilang rendah yakni 35. Diketahui angka indeks glikemik lebih rendah daripada 55 berarti konsumsi suatu makanan tidak begitu mempengaruhi kadar gula darah tubuh.

Beda dengan gula pasir. Nyaris seluruh gula pasir mengandung karbohidrat. Dalam 100 gram gula pasir, kandungan karbohidrat mencapai 99,98 gram. Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengimbau konsumsi gula pasir cukup empat sendok makan

per hari atau maksimal 50 gram.

Mereka yang mengidap diabetes musti hati-hati dan mengontrol konsumsi gula pasir sebab gula pasir memiliki indeks glikemik 64 dan mendekati indeks glikemik tinggi. Artinya, konsumsi gula pasir bisa menaikkan gula darah dengan cepat.

Rasa Baik gula jawa dan gula pasir sama-sama menawarkan rasa manis. Hanya saja rasa manis pada gula jawa lebih kuat juga memiliki aroma khas.

Kegunaan Gula jawa banyak digunakan dalam olahan makanan. Teksturnya kental dan bisa menyatu dengan bahan makanan lain. Gula jawa biasa diolah menjadi klepon, bumbu rujak, kolak, semur juga campuran pembuatan kecap manis.

Rasa manis gula jawa pun bisa digunakan untuk meredam ‘galak’ rasa pedas pada masakan berkuah santan juga tumisan. Minuman pun bisa menggunakan campuran gula jawa seperti dawet atau minuman lain dengan bahan dasar santan.

Gula pasir biasa untuk memaniskan minuman seperti teh, kopi, susu selain itu juga untuk makanan seperti campuran kue. Siasat perpaduan gula pasir dan garam pun biasanya digunakan sebagai pengganti vetsin.

Campuran keduanya dinilai mampu memberikan cita rasa gurih pada masakan. (cin)

Tips agar Masakan Bersantan Tak Mudah Basi Agar masakan bersantan tidak gampang basi dan bisa awet lebih lama untuk dikonsumsi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satu kuncinya adalah pemilihan dan proses pemasakan santan kelapa.

1. Gunakan Santan dari Kelapa Tua Sangat disarankan untuk memilih kelapa tua untuk dijadikan santan kelapa. Kandungan minyak yang lebih banyak pada kelapa tua bisa membuat

masakan jadi terasa lebih gurih. Kelapa yang bagus untuk dijadikan santan masakan adalah yang daging kelapanya sudah keras dan mudah patah dan pilih yang kulit arinya masih agak terang.

2. Dimasak Sampai Benar-Benar Matang Dalam proses memasak, masak sampai kuah mendidih dan biarkan selama sekitar 10 menit atau kuahnya sedikit berkurang. Selama proses memasak, kita perlu terus mengaduknya agar santan tidak pecah atau meluap. Masakan santan yang dimasak sampai benar-benar matang ini nantinya tidak mudah basi.

Bisa bertahan cukup lama dan rasanya pun lebih lezat.

3. Simpan dalam Kulkas Bila ingin menyimpan masakan untuk stok selama dua atau tiga hari, masakan bersantan bisa disimpan di dalam kulkas.

Setelah masakan matang, diamkan beberapa saat sampai uap panasnya hilang.

Setelah dingin, kita bisa menyimpannya di suhu ruang untuk segera disantap lalu bisa disimpan di dalam kulkas.

4. Hangatkan Kembali sebelum Disantap Proses penghangatan masakan, gunakan api kecil saja dan tak perlu terlalu sering diaduk. Hangatkan sampai mendidih, lalu nikmati makanan selagi hangat.

8

L

LIPUTAN KHUSUS

Tabloid INFOPlus No. 14 | 23 September-6 Oktober 2019

PUTUSAN YANG MELOLOSKAN...

ASITO dinilai bersalah sesuai Pasal 12 huruf c Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dakwaan pertama. Selain dipidana 4 tahun penjara, ia juga dipidana denda Rp 400 juta dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

“Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,” kata majelis hakim dalam putusan perkara Lasito di Pengadilan Tipikor Semaranh.

Putusan dijatuhkan Selasa 3 September 2019, oleh majelis hakim terdiri Aloysius Priharnoto Bayuaji SH MH (ketua), Dr Robert Pasaribu SH MH dan Wini Pramajati SH MH (anggota) dibantu Yekti Mahardika SH MH selaku Panitera Pengganti. Putusan dihadiri jaksa KPK, Wawan Yunarwanto, Ariawan Agustiartono dan Ni Negah Gina Saraswati, Terdakwa Lasito didampingi tim penasihat hukumnya.

Vonis Lasito dipertimbangkan, hal memberatkan, perbuatannya bertentangan dengan program dan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Perbuatannya mencederai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengadilan dan aparatur pengadilan.

Keadaan meringankan, Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya. Telah mengembalikan sebagian hasil perbuatannya Rp 350 juta dan belum pernah dihukum.

Upaya banding jaksa seolah tidak terkait pidana badan dan denda yang dijatuhkan majelis hakim terhadap Lasito. Pasalnya dari tuntutannya semula, putusan itu hanya berbeda sedikit, atau melebihi dari 2/3 dari ketentuan untuk tidak diupayakan banding.

Penuntut Umum pada di persidangan 13 Agustus 2019, mengajukan tuntutan pidananya ke majelis hakim atas perkara Lasito. Yakni, terbukti Pasal 12 huruf c Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menjatuhkan pidana 5 tahun penjara, serta denda Rp 700 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Upaya banding jaksa KPK, disinyalir terkait ketidakpuasannya atas putusan majelis perihal peran mantan Ketua PN Semarang, Purwono Edi Santosa dalam perkara terkait.

Majelis hakim, seakan “meloloskan” keterlibatan, peran dan tanggungjawab Purwono Edi dalam kasus dugaan suap itu. Meski alat bukti serta fakta sidang membuktikan perannya, Purwono tak dipertimbangkan terlibat.

Sementara, bersamaa , putusan juga dijatuhkan terhadap mantaan Bupati Jepara, Achmad Marzuqi. Majelis hakim menyatakan, Marzuqi bersalah sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

“Menyatakan Terdakwa Ahmad Marzuqi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukam secara bersama-sama sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum,” kata majelis hakim.

Selain menjatuhkan pidana terhadap Ahmad Marzuqi selama 3 tahun, dan denda Rp 400 juta subsidair 3 bulan kurungan, hak politiknya juga dicabut.

“Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Ahmad Marzuqi berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun setelah Terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya,” jelas hakim.

Sebelumnya, jaksa KPK menuntut majelis hakim menyatakan, Ahmad Marzuqi bersalah sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan pertama. Agar menjatuhkan pidana 4 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsidair 6 bulan. Serta pencabutan hak politiknya selama 5 tahun. Putusan itu telah inkracht karena tidak diupayakan banding.

Fakta Hukum Peran Eks Ketua PN Pada pemeriksaan perkara Lasito, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian. Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum Terdakwa Lasito asalah hakim pada Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: D.429.Kp.04.1092 tanggal 27 Juni 1992 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 10/DJU/Sk/KP04.5/12/2014 tentang Promosi dan Mutasi Hakim Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum tanggal 12 Desember 2014.

Pada 20 Oktober 2017 Ahmad Marzuqi melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Semarang untuk memeriksa sah atau tidaknya penetapan dirinya sebagai Tersangka oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

Penetapan berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRINT840/O.3/Fd.1/06/2016 tanggal 16 Juni 2016.

Praperadilan dimohonkan agar hakim pada PN Semarang menyatakan penetapan Tersangka

terhadap Ahmad Marzuqi tidak sah.

Atas permohonan praperadilan itu, Purwono Edi Santosa selaku Ketua PN Semarang menunjuk Lasito sebagai hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan tersebut.

“Penetapan Nomor: 13/Pid.Pra/2017/ PN.Smg tanggal 20 Oktober 2017,” kata hakim dalam pertimbangan fakta hukum putusannya.

Selain itu Purwono Edi Santosa juga menyampaikan kepada Lasito bahwa permohonan tersebut adalah permohonan praperadilan dari Bupati Jepara. Purwono meminta Lasito membantunya jika memungkinkan yang kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan “Dilihat dulu di persidangan seperti apa pembuktiannya”.

Pada 23 Oktober 2017, Lasito mengeluarkan penetapan hari sidang permohonan praperadilan tanggal 30 Oktober 2017.

Selain itu Lasito di ruang kerjanya juga diperkenalkan dengan Ahmad Hadi yang berprofesi sebagai pengacara oleh Ali Nuryahya selaku Panitera Pengganti pada PN Semarang.

Dalam pertemuan tersebut, Lasito meminta uang sejumlah Rp 1 miliar kepada Ahmad Hadi dan menginformasikan bahwa persidangan akan dilaksanakan pada 30 Oktober 2017. Permintaan Lasito tersebut didahului dengan penawaran uang sejumlah Rp 500 juta oleh Ahmad Hadi.

Permintaan uang dan informasi hari sidang dari Lasito tersebut kemudian disampaikan Ahmad Hadi kepada Ahmad Marzuqi pada 24 Oktober 2017 melalui handphone Agus Sutisna.

Setelah melalui pembicaraan dengan Ahmad Marzuqi dan Agus Sutisna, kemudian disepakati bahwa Ahmad Maezuqi bersedia memberikan uang kepada Lasito sejumlah Rp700 juta agar ia mengabulkan permohonan praperadilannya.

Ahmad Marzuqi lalu menyiapkan uang Rp 700 juta, yakni Rp 500 juta dan Rp 218 yang ditukarkan dalam satuan dollar Amerika Serikat sejumlah USD 16.000. Uang seluruhnya diserahkan kepada Ahmad Hadi diberikan kepada Lasito.

Lasito kembali melakukan pertemuan dengan Ahmad Hadi di ruang kerjanya. Dalam pertemuan tersebut Ahmad Hadi menyampaikan jika Ahmad Marzuqi bersedia memberikan uang Rp 700 juta dan langsung disetujui oleh Lasito dengan mengatakan “Ya udah nanti aja”.

Pada 30 Oktober 2017, Lasito membuka persidangan perkara permohonan praperadilan Nomor: 13/Pid.pra/2017/PN.Smg atas nama pemohon Ahmad Marzuqi terhadap Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

Agenda Lasito menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang adanya permohonan intervensi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI).

Bersamaan jalannya persidangan praperadilan tersebut, pada 9 November 2017 Lasi-

Tabloid INFOPlus No. 14 | 23 September-6 Oktober 2019

to melakukan pertemuan dengan Ahmad Hadi di ruang kerjanya di PN Semarang.

Dalam pertemuan itu Lasito meminta Ahmad Hadi mengantarkan uang yang telah dijanjikannya ke rumahnya di Jl. Apel III Gg 6 No. 4 Laweyan Solo pada hari Minggu tanggal 12 November 2017. Terdakwa juga menuliskan alamat tersebut dan menyerahkannya.

Menindaklanjuti permintaan itu, pada 12 November 2017, Ahmad Hadi dengan menggunakan mobil Pajero Sport Nomor Polisi H 9928 XY, membawa uang Rp 500 juta dan dan USD 16.000 ke rumah Lasito sebagaimana telah disepakati sebelumnya. Mengelabui agar seolah-olah barang yang dibawanya bukan uang, Ahmad Hadi mengemas uang tersebut ke dalam plastik putih yang bertuliskan “Bandeng Juwana” dan meletakkan satu kotak bandeng presto di atasnya.

Sekira pukul 16.30 WIB Ahmad Hadi tiba di rumah Lasito. Setelah mengetahui kedatangannya, Lasito keluar rumah dan memerintahkannya tetap di luar pagar rumah.

Selanjutnya Lasito menerima uang yang telah dikemas dalam plastik putih yang bertuliskan “Bandeng Juwana” tersebut.

Pada 13 November 2017, Lasito memutus perkara permohonan praperadilan Nomor: 13/Pid.Pra/2017/PN.Smg yang pada pokoknya mengabulkan seluruh permohonan pemohon. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRINT-840/O.3/ Fd.1/06/2016 tanggal 16 Juni 2016 atas nama Ahmad Marzuqi tidak sah dan batal demi hukum sehingga status tersangkanya dianggap tidak sah.

Putusan tersebut selanjutnya diberitahukan oleh M Chayat selaku Kuasa Hukum Ahmad Marzuqi kepada Ahmad Hadi dengan mengirimkan SMS yang berbunyi “Sudah diputus isinya komitmen”. Selanjutnya sekira pukul 14.41 WIB, Ahmad Hadi menghubungi Ahmad Marzuqi dan menyampaikan permohonannya dikabulkan.

Lasito dinilai mengetahui atau patut menduga perbuatannya menerima uang tersebut di atas dari Ahmad Marzuqi adalah untuk mempengaruhi putusan. Yakni dalam perkara permohonan praperadilan yang diperiksa dan diadilinya mengenai pemeriksaan sah atau tidaknya penetapan Tersangka terhadap Ahmad Marzuqi oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

Berdasarkan keterangan Lasito, atas penerimaan uang dari Ahmad Marzuqi melalui Ahmad Hadi sebesar Rp 500 juta dan USD 16.000 itu selanjutnya ia gunakan untuk kepentingan perbaikan kantor PN Semarang dalam rangka akreditasi sebesar Rp 150 juta.

Sedangkan uang USD 16.000 ia serahkan kepada Purwono Edi Santosa. Namun, Purwono Edi Santosa membantah bahwa Lasito tidak pernah menyerahkan uang USD 16.000. Lasito sendiri telah mengembalikan uang Rp 350 juta ke rekening penampungan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Keterangan Lasito Lasito mengungkapkan pernah dipanggil Purwono Edi Santosa (Ketua PN Semarang) ke ruang kerjanya. Saat ia menghadap, Purwono Edi Santosa memberitahukan bahwa akan ada perkara praperadilan yang masuk yaitu dari Bupati Jepara.

Lasito bertanya “Lha perkaranya mana Pak?” lalu dijawab Purwono Edi Santosa “Perkaranya belum masuk” lalu Terdakwa katakan “O ya Pak, kalau belum masuk untuk apa saya dipanggil?” dijawab Purwono Edi Santosa “Saya beritahu” setelah itu membicarakan hal yang lain.

Usai itu Lasito dipanggil lagi Purwono Edi Santosa dan memberitahukan bahwa perkaranya akan masuk (maksudnya perkara praperadilan dari Ahmad Marzuqi). Lasito

LIPUTAN KHUSUS

bertanya “Sudah dimasukkan apa belum?” dijawab “Ini hampir dimasukkan”.

Setelah perkara praperadilan masuk, Lasito dipanggil lagi Purwono Edi Santosa dan dikatakan “Ini ada perkara praperadilan m a s u k , perkaranya pak Bupati Jepara, Pak Marzuqi, tolong dibantu!”.

Lasito lalu bertanya “Dibantu yang bagaimana Pak?”.

Lalu dijawab Purwono Edi Santosa, “Ya kalau bisa dimenangkan” lalu Lasito katakan “Saya harus melihat Pak, bagaimana pembuktiannya”.

Lasito menerima penetapan sebagai hakim yang akan memeriksa perkara praperadilan yang dimohonkan Ahmad Marzuqi. Dalam pemeriksaan perkara praperadilan tersebut, Ahmad Marzuqi tidak hadir tetapi diwakili oleh kuasa hukumnya.

Lasito mengaku, Ali Nuryahya selaku Panitera Muda Hukum di PN Semarang pernah menemuinya dan menyampaikan jika ada orang yang ingin bertemu dengannya.

Ali Nuryahya mengajak seseorang dan dikenalkan kepadanya yang disebutnya sebagai Ahmad Hadi, orang suruhan Ahmad Marzuqi.

Usai dikenalkan, Ahmad Hadi menyampaikan tujuannya yaitu minta tolong supaya dibantu. Lasito lalu bertanya “Dibantu yang bagaimana?”. Lalu ia menjawab “Supaya dibantu praperadilannya” lalu Terdakwa katakan “Nanti dilihat dipembuktian di persidangan saja”.

Tiga kali, Lasito mengakui menggelar pertemuan dengan Ahmad Hadi. Pertemuan yang kedua yaitu dia datang lagi yang pada intinya meminta tolong untuk dibantu dan menawarkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 500 juta. Lasito membantah pernah mengatakan, “Kalau 500 belum jalan, kalau 1 bisa jalan” kepada Ahmad Hadi.

Usai Ahmad Hadi menawarkan uang tersebut, Lasito lalu melaporkan kepada Purwono Edi Santosa. “Pak ini kenapa ada orang yang mengaku namanya Ahmad Hadi, katanya minta dibantu mengenai preperadilan”.

Atas laporan Lasito tersebut, Purwono hanya ketawa-ketawa saja sambil mengatakan “Ya sudah biar aja”.

Di tengah proses persidangan perkara praperadilan masih berlangsung. Ahmad Hadi menyampaikan akan menambah lagi uang untuk Lasito. Olehnya dijawab, “Nanti dilihat di pembuktian saja”.

Bahwa pada akhirnya, uang yang ditawarkan oleh Agmad Hadi tersebut jadi diserahkan kepada Lasito di rumahnya di Solo.

Usai menerima uang, lalu Lasito simpan di dalam mobil dan pagi harinya bawa ke kantor. Setelah di kantor, ia lalu melaporkan hal itu kepada Purwono Edi Santosa. “Pak itu ada orang yang membawa itu (maksudnya adalah uang), bagaimana?” lalu dijawab “Ya sudah pegang saja, itu nanti untuk biaya akreditasi”.

9

yang sebagian sudah tidak mengingatnya; Diakui pula, segala pengeluaran biaya untuk menjemput sertifikat akreditasi ke Makassar adalah atas perintah dari Ketua PN Semarang yaitu Purwono Edi Santosa.

Setelah pembacaan putusan, Lasito pernah dipanggil Purwono Edi Santoso lalu ditanya “Bagaimana?” dan dijawab “Sudah selesai Pak, sudah saya putus”. Lalu Purwono mengatakan “O ya sudah, itu untuk biaya akreditasi”.

Uang yang Terdakwa Lasito terima kemudian sebagian ia gunakan untuk biaya akreditasi. Adapula yang Lasito serahkan kepada Purwono Edi Santosa yaitu seluruh uang dolarnya.

Lasito menyerahkan uang kepada Purwono karena ditanya dan diminta, “Bagaimana itu, masih ada sisanya?”. Lalu Lasito jawab “Masih Pak”. Setelah itu Lasito menyerahkan seluruh uang yang dalam satuan dolar.

Lasito sendiri mengaku tidak ingat persis jumlah uang yang digunakan untuk biaya akreditasi. Namun perkiraannya kurang lebih Rp150 juta. Lasito juga sudah mengembalikan uang sisanya yaitu sejumlah Rp350 juta kepada KPK. Lasito tidak ingat lagi, bentuk renovasi dan bangunannya di PN Semarang. Antara lain yang diingatnya : a. pintu gerbang dan gapura besi depan dan belakang; b. penggantian kusen dan pintu kaca serta jendela di 4 ruang sidang lantai bawah; c. perbaikan dan penggantian spare­ part AC besar dan AC kecil yang rusak; d. membeli dan menyewa bunga hiasan; e. pengecatan kantor; f. renovasi kamar mandi dan WC Masjid; g. renovasi kamar mandi dan WC ruang Hakim; h. pemasangan dan pengecatan sebagian paving block; i. membeli rak besi bertingkat untuk ruang arsip; j. pengecatan ruang tahanan laki-laki dan ruang tahanan perempuan; k. pembelian banner dan spanduk; l. pembelian banner berdiri dan tempel di dinding; m. pembuatan tulisan rambu rambu di areal kantor; n. membayar uang makan para pekerja berikut honornya, dan lainnya

Permohonan Tak Dikabulkan Di dalam persidangan, Terdakwa Lasito dan penasihat hukumnya telah mengajukan permohonan agar ia ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator).

Majelis mempertimbangkannya, di dalam Surat Tuntutan Nomor: 103/TUT.01.06/24/08/2019 tanggal 13 Agustus 2019, jaksa KPK menyatakan pemberian status Justice Collaborator belum dapat diberikan ke Lasito sampai ia nantinya memberikan keterangan sebagaimana disampaikan oleh Pemohon (Lasito) dalam permohonannya.

Berdasarkan angka 9 huruf a dan b Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower). Serta Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, antara lain telah ditetapkan pedoman untuk menentukan seseorang sebagai Justice Collaborator, yaitu : a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan; b. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelakupelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana; Sesuai fakta di persidangan, Terdakwa Lasito adalah pelaku utama dalam perkara a quo, sehingga ia tidak memenuhi syarat sebagai Justice Collaborator.

“Oleh karenanya, terhadap permohonan Terdakwa untuk ditetapkan sebagai Justice Collaborator haruslah dinyatakan ditolak,” kata hakim dalam putusannya.

Terkait pembelaannya (pleidoi) yang memohon kepada majelis hakim menjatuhkan putusan, Terdakwa Lasito secara bersama-sama dengan Purwono Edi Santosa melakukan tindak pidana telah menerima uang dari Ahmad Marzuqi, majelis hakim menyatakan.

Surat dakwaan penuntut umum tidak dijunctokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sehingga majelis tidak mempertimbangkan unsur penyertaan (deelneming), baik dalam pertimbangan unsur-unsur delik, maupun dalam kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa dalam amar putusan ini. “Oleh karenanya, permohonan penasihat hukum Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan ditolak,” kata hakim. (far)

10

PENDIDIKAN

Tabloid INFOPlus No. 14 | 23 September-6 Oktober 2019

Siswi Kendal Korban Bullying

7 Kasek Terpapar

RADIKALISME

S

EMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan, radikalisme telah menyebar ke institusi pendidikan. Setidaknya terdapat tujuh kepala sekolah (kasek) yang terindikasi terpapar.

Ganjar menuturkan, terhadap mereka, Pemprov Jateng sedang melakukan pembinaan. Dinas Pendidikan telah memanggil 7 kepala SMA/SMK/SLB tersebut.

“Kalau gak suka sama Pancasila gak apaapa. Kalau Anda komunis, silakan keluar.

Kalau Anda usung khilafah, silakan keluar, gitu saja,” ucap Ganjar, 20 September lalu.

Ganjar mengatakan, upayanya untuk memberantas radikalisme bukan tanpa hambatan. Banyak pihak yang tidak sejalan dengan langkah tersebut. Sebagai bukti, dirinya di-bully dan dicaci maki di media sosial.

Badan Intelijen Negara (BIN) menyatakan, ada 900-1.000 orang yang terpapar paham radikal dan terorisme. Dari jumlah 900 orang itu tidak semuanya berusia 17-

24 tahun karena ada yang berusia 24-45 tahun dan di atas 50 tahun. Banyak anak muda terpapar radikalisme karena pada usia tersebut mereka dalam fase mencari jati diri sehingga mudah dipengaruhi.

“Memang yang disasar itu anak usia 17-24 tahun karena mereka masih muda, energik, mencari jati diri dan masih memiliki semangat tinggi. Mereka relatif belum memiliki tanggungan sehingga menjadi target utama,” ujar Juru Bicara BIN Wawan Hari Purwanto. (sem)

Ular Mematikan di Dunia JAYAPURA - Bicara soal ular, ular dari Papua ini masuk dalam kategori ular paling mematikan di dunia. Ular Taipan Papua namanya.

Baru-baru ini, heboh tentang penemuan ular langka raksasa yang mati akibat kebakaran hutan di Kalimantan. Nyatanya, memang Indonesia memiliki banyak ular dan beberapanya belum banyak dikenali.

Rasa-rasanya, hampir di setiap wilayah di Indonesia memiliki ular.

Tak terkecuali di Papua sana, ada ular yang masuk dalam kategori ular paling mematikan di dunia.

“Namanya Taipan Papua atau Oxyuruanus scutellatus,” terang Hari Suroto, salah seorang peneliti dari Balai Arkeologi Papua,belum lama ini.

Hari sudah melakukan berbagai penelitian arkeologi di Papua sejak tahun 2008. Tentu, dia mencari berbagai hal soal lingkungan di Papua termasuk soal flora dan faunanya.

Soal ular Taipan Papua, Hari menjelaskan populasi ular ini ada di wilayah daratan rendah Papua.

Bisa ular ini sangat berbahaya.

“Bisa ular Taipan Papua bersifat neutrotoxin. Bisa ular ini termasuk paling mematikan di dunia nomor tiga,” jelas Hari.

“Kalau manusia kena gigitannya dapat menyebabkan sakit kepala, pingsan, lumpuh, pendarahan dalam, kerusakan ginjal dan kematian kurang dari 30 menit,” Sambung Hari.

Hari menjelaskan, panjang ular Taipan Papua bisa mencapai 3 meter. Ular ini aktif mencari mangsa seperti tikus dan babi kala pagi sampai siang hari.

Namun saat temperatur panas, ularnya akan memilih jadi noctur-

nal alias aktif pada malam hari.

“Ular ini sering terlihat bergerak dengan kepala yang terangkat tinggi dari permukaan tanah. Jika berhadapan dengan mangsa, ular Taipan Papua akan melakukan serangan cepat dengan mengibaskan ekornya,” terang Hari.

Apakah ularnya menyerang manusia? “Umumnya, ular ini akan menghindari manusia. Namun jika terpojok atau merasa terancam, ularnya akan menyerang berkali-kali,” jawab Hari.

Ular Taipan Papua mampu mengeluarkan 44-110 mg bisa yang mampu membunuh 110 manusia. Bisa ular ini setara dengan dosis racun 50 kali ular jenis King Cobra. (dot)

KENDAL – Video viral seorang siswi SMP yang dihajar sejumlah siswi SMP lainnya di di kompleks Stadion Utama Kebondalem, Kabupaten Kendal berbuntut panjang. Polres Kendal mengamankan tujuh pelaku, 21 September lalu.

Kasat Reskrim Polres Kendal AKP Nanung Nugraha mengatakan, kasus bullying tersebut terekam video dan sempat viral. Ketujuh pelaku yang diamankan berinisial SM, AF, SARM, MH, IR, NA, dan YW. Mereka berasal dari empat sekolah berbeda di Kendal. Usianya ratarata 15 tahun dan seorang sudah berusia 20 tahun.

“Enam perempuan dan seorang lakilaki. Sebenarnya pelakunya satu orang, yang lain itu hanya membantu. Ini kasus bullying, bukan persekusi,” kata Nanung.

Berdasarkan pemeriksaan, motif pelaku melakukan perundungan karena jengkel dan dendam ke korban yang mengunggah foto pelaku di media sosial yangakhirnya viral di media sosial.

Pelaku utama, SM mengatakan dirinya jengkel dan emosi kepada korban. Korban dinilainya telah merendahkannya. SM kemudian meminta untuk bertemu dengan korban di Taman Gajah Mada, Kendal. SM turut membawa teman-temannya ke Stadion Utama Kebondalem, Kabupaten Kendal.

“Saya tanya dia diam aja. Saya jadi marah,” kata SM, pelaku perundungan.

Polisi bakal menjerat para pelaku dengan Pasal 351 dan 170 serta 368 KUHP tentang Penganiayaan.

Pelaku juga bisa dikenakan dengan Pasal 80 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Namun, tidak menutup kemungkinan akan dilakukan upaya damai di antara para pelaku dan korban. (dul)

OLAHRAGA 11

Tabloid INFOPlus No. 14 | 23 September-6 Oktober 2019

Mengulang Sejarah

n Jejak Timnas Indonesia U-16 di Piala Asia

J

ELANG perhelatan babak kualifikasi Piala Asia U-16 2020, menarik untuk mengupas perkembangan skuat muda Timnas Indonesia di ajang kompetisi sepak bola tertinggi seAsia tersebut. Timnas Indonesia U-16 tergabung dalam grup G dalam babak kualifikasi Piala Asia U-16 2020, yang berlangsung pada 16-22 September 2019.

Mereka tergabung dengan sejumlah lawan kuat seperti Timnas China U-16, Filipina U-16, Brunei

Darussalam U-16, dan Kepulauan Mariana Utara U-16. Namun, skuat besutan Bima Sakti telah mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi ajang bergengsi ini.

Setelah berhasil meraih peringkat ketiga dalam kompetisi Piala AFF U-16 2019 lalu, Timnas Indonesia U-16 langsung menjajal dua kompetisi internasional, yakni U-16 Elite Football Tournament 2019 di Myanmar dan U-16 Four Nations Tournament 2019 di Qatar.

Berbekal pengalaman internasi-

onal tersebut, Bima Sakti optimistis anak asuhnya bisa memberikan prestasi di ajang kualifikasi AFC Cup U-16, dan melanjutkan langkah mereka di Piala Asia U-16 2020 mendatang.

Kiprah Timnas U-16 di Piala Asia memang bukan hal baru. Dalam sejarah perkembangan sepak bola Tanah Air, Timnas U-16 sempat berprestasi di kancah Asia. Sayangnya prestasi tersebut mengalami kemunduran di (Berita terkait di Hal. 22)

12 Atlet Indonesia di Pesta Olahraga Pantai Dunia JAKARTA - Komite Olimpiade Indonesia (KOI) menyambut baik penyelenggaraan ANOC World Beach Games pertama yang digelar di Gharafa Beach Complexs Doha, Qatar, 9-17 Oktober mendatang.

Pesta olahraga pantai dunia yang diselenggarakan oleh Association National Olympic Committee (ANOC) ini adalah yang pertama kali.

Dalam kompetisi ini, Indonesia berhasil meloloskan 12 atlet dari tiga cabang olahraga, yaitu Basket 3 x 3 Putri, Beach Volley

4 × 4 Putra, dan Karate nomor kata putra dan putri.

“Sekalipun ANOC World Beach Games ini memang baru pertama kali digelar. Namun, sangat bergengsi karena pesertanya d i te n tukan dari

peringkat dunia. Dan, Indonesia yang merupakan negara maritim sangat tepat mengirimkan atletnya dalam rangka pengembangan olahraga pantai. Ke depan, kita bukan hanya berpotensi meraih prestasi tetapi juga mengembangkan industri pariwisata melalui olahraga,” (Berita terkait di Hal. 20)

Turnamen Yuzu Indonesia Masters 2019 JAKARTA - Turnamen bulu tangkis level Super 100 bertajuk Yuzu Indonesia Masters 2019 siap diselenggarakan di Gelanggang Olah Raga (GOR) Ken Arok, Malang, Jawa Timur pada 1 hingga 6 Oktober 2019.

Yuzu Indonesia Masters 2019 merupakan bagian dari rangkaian turnamen BWF World Tour Super 100. Ajang tersebut juga termasuk tiga besar turnamen elit yang diselenggarakan di Indonesia setelah Daihatsu Indonesia Masters dan Blibli Indonesia Open pada tahun ini.

Ketua Panitia Pelaksana Yuzu Indonesia Masters 2019 Achmad Budiharto mengatakan, turnamen bertujuan memotivasi pebulu tangkis Tanah Air. Turnamen juga ajang mengumpulkan poin jelang Olimpiade Tokyo 2020.

“Selain itu, tentunya turnamen ini juga berguna untuk mengasah dan menambah jam terbang pebulu tangkis muda di kancah internasional. Mereka bisa menimba pengalaman dari turnamen ini,” kata Achmad dalam konferensi pers, belum lama ini.

Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) Wiranto berharap penyelenggaraan turnamen berjalan lancar dan melahirkan juarajuara baru bulu tangkis Indonesia.

(Berita terkait di Hal. 20)

Bodyweight Lunges Cossack Squat

Jumping Jacks Skater Hops

Kecilkan Bentuk Paha dengan Gerakan Singkat ini PAHA terlalu besar membuat wanita kurang percaya diri. Meski sudah berolahraga, namun otot paha bentuknya menetap. Ada kiat-kiat agar bisa mengecilkan bentuk paha, dengan mudah meski tanpa peralatan canggih dan rutin ke gym.

Beberapa gerakan berikut ini bisa mengecilkan bentuk paha meski seseorang tak punya banyak waktu untuk berolahraga. Sebab jika rutin dilakukan di sela-sela waktu luang, otot paha bisa mengecil dengan sendirinya.

1. Cossack Squat Gerakan cossack squat dapat dengan mudah dilakukan sehari-hari sembari

mengisi waktu luang, dan tentu saja bisa membantu mengecilkan bentuk paha. Cara melakukan cossack squat adalah dengan berdiri dan membuka kaki lebih lebar dari pundak. Lalu berjongkok sedalam mungkin kekiri sambal memutar kaki kanan ke atas.

Rentangkan tangan ke depan dan sedikit condongkan badan ke depan. Lakukan gerakan ini ke sisi kiri dan kanan secara bergantian.

2. Jumping Jacks Seseorang juga bisa melakukan gerakan jumping jacks meski tengah berada di sela-sela kesibukan. Gerakan ini cukup ringan dan bermanfaat untuk mengecilkan bentuk paha.

Berdiri dan angkat kedua kaki dengan melompat, lebarkan kaki dan tangan secara bersamaan. Gerakan ini bisa dilakukan berulang-ulang dan tidak butuh waktu lama, cukup dengan 15 detik saja, namun rutin dilakukan di sela-sela aktivitas.

3. Bodyweight Lunges Bodyweight lunges dapat membakar lebih banyak kalori dan bermanfaat untuk memperbaiki keseimbangan tubuh. Lakukan gerakan ini dengan berdiri dan rentangkan kaki selebar pinggul, sementara lengan berada di pinggul.

Ambil langkah ke depan sepanjang tiga kaki, dengan kaki kanan ditekuk hingga paha

sejajar dengan lantai. Setelah kaki kanan ditekan, kembali ke posisi awal dan ulangi dengan bagian kaki yang berbeda. Lakukan berulang, setidaknya tiga kali seminggu.

4. Skater Hops Gerakan ini menyerupai pemain skateboard meski tanpa bantuan peralatan, dan bisa dilakukan kapan saja sembari mengisi waktu luang. Mulailah dengan bagian sebelah kiri, berjongkok sedikit dan loncat ke kanan sejauh mungkin dan ayunan lengan, sehingga mendarat dengan kaki kanan, namun kaki kiri tidak menyentuh lantai. Lakukan gerakan ini secara berulang selama 15 detik. (*)

Tabloid

INFOPlus

Tajam dan Faktual

12

HALAMAN

LAPORAN UTAMA

Tabloid INFOPlus No. 14 | 23 September-6 Oktober 2019

Tabloid INFOPlus No. 14 | 23 September-6 Oktober 2019

ASPIDSUS MINTA 5 M

K

OMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Alfin Suherman dengan dua dakwaan sekaligus perihal dugaan suap yang dilakukannya. Pertama, perihal suap terhadap Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejati DKI Jakarta dan kedua Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jawa Tengah.

Kasus dugaan suap di Kejati Jateng itu terungkap dalam surat dakwaan Nomor: 88/TUT.01.04/24/09/2019, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Surat dakwaan atas perkara terdakwa Sendy Pericho (51), warga Citra Garden 3 Blok B-10/18, RT.010/RW.013 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, selaku Direktur PT Java Indoland. Serta Alfin Suherman (54), warga Perumahan Taman Nyiur Blok L No. 16 Sunter Jakarta Utara, advokat Sendy dan Surya Soedharma.

Surat dakwaan dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat , 19 September 2019 lalu.

Alfin Suherman didakwa melakukan suap bersama Surya Soedharma dan Hendra Setiawan. Kasus terjadi pada 25 Februari 2019 sampai 22 Mei 2019 di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, parkiran Stasiun Tawang Semarang, Starbuck Simpang Lima Semarang.

Suap diberikan dalam uang pecahan dolar Amerika dan dolar Singapura sekitar Rp1.050.000.000, uang sebesar SGD 325.000, serta uang sebesar USD 64.000, atau sekitar Rp 3 miliar lebih totalnya.

Suap diberikan kepada Kusnin selaku Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, M. Rustam efendy selaku Kepala Seksi Penuntutan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa. Adi H Wicaksana, selaku Kepala Seksi Eksekusi dan Eksaminasi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, serta Benny Chrisnawan selaku staf Tata Usaha Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

Suap diberikan agar keempatnya tidak melakukan penahanan rumah tahanan (rutan) dan meringankan tuntutan pidana terhadap Surya Soedharma dalam perkara kepabeanan.

Kasus bermula tahun 2018, Surya Soedharma selaku pemilik PT Surya Semarang Sukses Jayatama (SSJ), perusahan importir alat pertukangan disangka oleh penyidik Dirjen Bea Cukai Kanwil Jawa Tengah telah melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan yang merugikan negara sekitar Rp 33 miliar.

Sekitar awal tahun 2019, Surya Soedharma dan Hendra Setiawan mendatangi Alfin Suherman di kantornya di Alfin Suherman Associates yang terletak di Jalan Pangeran Jayakarta 141 Blok C Nomor 17 Jakarta Pusat.

Keduanya meminta Alfin Suherman menjadi kuasa hukumnya. Namun karena Surya Soehdarma masih memiliki kuasa hukum yang lain, Alfin menolak permintaan tersebut.

Sekitar Februari 2019, menjelang pelimpahan perkara dari penyidik Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Tahap II), Surya Sodharma dan Hendra Setiawan kembali mendatangi Alfin Suherman agar bersedia menjadi kuasa hukumnya menangani perkara.

Alfin Suherman akhirnya bersedia

menyetujui permintaan itu. Dengan syarat Surya Soedharma mencabut kuasa dari kuasa hukum sebelumnya. Keduanya menyepakati pembayaran jasa sebagai kuasa hukum (commitment fee) Rp 500 juta.

Pada 25 Februari 2019, sebelum dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) Surya Soedharma dari penyidik Bea Cukai Kanwil Jawa Tengah ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Alfin Suherman mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada penuntut umum.

Tak Ditahan Alfn Suherman menemui Benny Chrisnawan selaku staf tata usaha Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang bersedia membantu mengurus penangguhan penahanan. Benny mengarahkan Alfin Suherman bertemu dengan M. Rustam Efendy, Kepala Seksi Penuntutan Tindak Pidana Khusus Kejati Jawa Tengah.

Alfin Suherman bertemu dan meminta M. Rustam Efendy agar Surya Soedhrma pada saat tahap II tidak ditahan. Atas permintaan itu, M Rustam Efendy menanyakan adanya imbalan.

“Ada uang berapa?”. Alfin Suherman menjawab, ”Ada 750 juta”. Kala itu, Alfin SUherman menyerahkan amplop berisi uang dolar Amerika dan dolar Singapura senilai Rp750 juta yang diperoleh dari Surya Soedhama melalui Hendra Setiawan. Maksudnya agar Surya Soehdarma tidak ditahan di rumah tahanan (rutan).

Atas hal itu, M Rustam Efendy menyampaikan membicarakan dengan Kusnin, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

M Rustam Efendy lalu menemui Kusnin.

Esoknya, M Rustam Efendy kembali menemui Alfin SUherman dan menyampaikan adanya tambahanuang. “Minta ditambahin”.

Atas permintaan itu, Alfin menjawab, “Saya hari ini nggak bawa.

Saya minta waktu”.

Setelah proses tahap II selesai Surya Soedharma diperbolehkan pulang dan dikenakan penahanan kota.

Beberapa hari kemudian, Alfin Suherman kembali menemui M Rustam Efendy dan menyerahkan amplop berisi uang dolar Singapura senilai Rp 300 juta sebagai kekurangan kesepakatan sebelumnya.

Pada 12 Maret 2019, Musriyono dan Dyah Purnamaningsih selaku penuntut umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, melimpahkan perkara Surya Soedharma ke Pengadilan Negeri Semarang. Perkara teregister Nomor 187/Pid.B/2019/PN Smg tanggal 12 Maret 2019.

Kerugian Negara Berubah Pada saat persidangan dengan agenda pemeriksaan ahli yang diajukan oleh penuntut umum terjadi perubahan perhitungan kerugian negara dari Rp 33 miliar menjadi Rp

21 miliar. Hal itu karena adanya perubahan status keabsahan bukti invoice yang ditunjukkan kepada majelis hakim.

Alfin Suherman lalu berupaya menemui Musriyono dan Dyah Purnamaningsih untuk menanyakan terkait keinginan Surya Soedharma mengembalikan jumlah kerugian negara ke kas negara. Namun upaya beberapa kali menemui keduanya selalu tak ditanggapi. Keduanya menyarankan agar Alfin Suherman menemui M. Rustam Efendy.

Alfin lalu menemui M. Rustam Efendy di ruang kerjanya di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan menanyakan tindak lanjut u s u l a n pengemb a l i a n kerugian negara.

Atas pertanyaan tersebut, M Rustam Efendy menyarankan Alfin menemui Kusnin, selaku Aspidsus.

Di

ruang kerja Kusnin, Alfin Suherman menemui dengan diantar M Rustam Efendy. Kepada Kusnin, Alfin menyampaikan perihal rencana Surya mengembalikan bea masuk ke kas negara agar tuntutannya dapat diringankan.

Atas keinginnan itu, kemudian dijawab Kusnin. “Oke kembalikan sebesar Rp 21 miliar sesuai hitungan bea cukai”. Atas jawaban Kusnin tersebut Alfin Suherman merasa keberatan. Ia beralasan, Surya tidak memiliki uang sebesar itu. Pertemuan saat itu, tidak menghasilkan kesepakatan.

Usai pertemuan itu, Alfin Suherman berkali-kali dihubungi M Rustam Efendy dan Benny Chrisnawan yang menanyakan perkembangan proses pembayaran bea masuk Surya Soedharma ke kas negara. Senin 20 Mei 2019 di kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Alfin Suherman kembali menemui Kusnin.

“Ya sudah gini aja.

Sampean bayar 5 (lima) untuk kerugian negara. 5 (lima) untuk denda. Dan 5 nya untuk di sini (Kejati Jateng).

Atas penyampaian Kusnin itu, Alfin Suherman bertanya, “Kalau misalnya disetujui Surya, teknisnya bagaimana?“. Kemudian dijawab Kusnin, “Ya sudah, dibawa saja ke

Tabloid INFOPlus No. 14 | 23 September-6 Oktober 2019

Tabloid

LAPORAN UTAMA

Tabloid INFOPlus No. 14 | 23 September-6 Oktober 2019

INFOPlus

Tajam dan Faktual

HALAMAN

13

sini yang kerugian negara nanti dibuatkan titipannya”.

Alfin Suherman lalu bertanya kembali, “Yang untuk di sini bagaimana?”. Oleh Kusnin dijawab, “Besok ketemu saja di Stasiun Tawang selepas maghrib,”.

Usai pertemuan dengan Kusnin tersebut, Alfin Suherman memberitahukan hasil kesepakatannya kepada Surya Soedharma, namun ia menyampaikan tidak mampu dengan alasan tidak memiliki uang.

Lalu, Alfin Suherman menyampaikan kepada Surya Soedharma bahwa akan dituntut dengan pidana denda sebesar Rp 5 miliar serta pidana badan berupa pidana percobaan.

Kesepakatan Siapa ?

Masih pada 20 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 WIB, saat Alfin Suherman sampai di Jakarta bertempat di Modern Land, ia bertemu Hendra Setiawan, Tjhin Tje Ming alias Aming dan Udin Zaenudin. Alfin Suherman menyarankan kepada Hendra Setiawan agar Surya Soedhamra membayar uang titipan bea masuk ke kas negara Rp 2.516.048.000.

Sebagai itikad baik sebagaimana bea masuk yang tercantum dalam surat dakwaan. Sedangkan untuk Kusnin tidak perlu diberikan penuh Rp 5 miliar. Tak diketahui alasan pengurangan nilai kesepakatan itu. Informasinya, keputusan itu dilakukan usai muncul kesepakatan lain Alfin Suherman dengan Mr X. Mendengar penjelasan Alfin Suherman, Hendra Setiawan menjawab. “Ya coba nanti saya diskusikan dengan Pak Surya dulu”. Setelah mendengar penjelasan Hendra Setiawan, Surya Soedharma bersedia membayar bea masuk ke kas negara.

Dua Hari yang Menentukan Selasa 21 Mei 2019, Surya Soedharma melalui Claudian Soedharma memerintahkan Jimmy Hidayat menyetorkan uang sebesar Rp 2.516.048.000 ke rekening Kejaksaan Negeri Semarang di BRI Cabang Pandanaran. Setora sebagai pembayaran titipan bea masuk ke kas kegara.

“Sore-sore, kami diperintah ke Kejati menerima dan menyetorkan ke rekening Kejari Semarang,” kata seorang pegawai Pidsus Kejari Kota Semarang.

DI hari yang sama, sekitar pukul 10.30 WIB di Jalan sekitar Food Centrum Sunter Jakarta Utara, Alfin Suherman bertemu Hendra Setiawan dalam rangka penyerahan uang untuk pihak kejaksaan. Alfin lalu masuk ke dalam mobil milik Hendra Setiawan dan menuju ke parkiran Food Centrum.

Sesampainya di tempat parkir, Hendra Setiawan menyerahkan bungkusan kantong kain berisi mata uang asing dolar Amerika dan dolar Singapura. Setelah itu Alfin berangkat ke Semarang membawa bungkusan kain berisi uang yang diberikan Hendra.

Sekitar pukul 14.00 WIB, Alfin Suherman tiba di Semarang dan menuju ke Hotel Candi tempat ia menginap.

Setelah itu Alfin mulai mencatat dengan kertas memo hotel jumlah uang serta kepada siapa saja uang tersebut akan diberikan.

Catatan itu, pasca OTT KPK terhadap Alfin Suherman ditemukan di kantornya. Dari catatan kerta memo hotel itu, terungkap adanya dugaan suap di Kejati Jawa Tengah.

Alfin memisahkan ke dalam amplop-amplop putih dan memberi inisial nama di depannya dengan tujuan untuk membedakan jumlah uang. Sekitar pukul 17.00 WIB, Alfin Suherman dengan dijemput Isyunarto berangkat menuju ke Stasiun Tawang Semarang untuk bertemu Kusnin sesuai kesepakatan hari sebelumnya.

Sesampainya di Stasiun Tawang, Alfin menunggu Kusnin di ruang tunggu luar dekat pintu masuk samping. Sekitar pukul 18.00 WIB, Kusnin datang dan menghampirinya.

Kusnin lalu mengajak Alfin Suherman menuju ke mobilnya. Kusnin membuka pintu depan kiri mobil dan Alfin Suherman langsung meletakkan bungkusan kain berisi uang SGD 325.000 dolar Singapura dan USD 20.000 dolar Amerika di bawah jok tempat injakan kaki kiri depan.

“Berapa itu?” tanya Kusnin. Alfin Suherman lalu menjawab, “Setara 3 M pak “.

Setelah itu Kusnin dan Alfin Suherman berpisah. Sekitar pukul 21.00 WiB, Alfin berangkat dari Hotel Candi menuju Simpang Lima Semarang menggunakan taksi sambil membawa 4 amplop berisi uang.

Rincian untuk Benny Chrisnawan sebesar USD 10.000, Adi H WIcaksana sebesar USD 10.000 , Musriyono sebesar (Berita terkait di Hal. 22)

Apakah Hanya Level Asisten ?

SENDY Pericho dan Alfin Suherman didakwa melakukan suap pada 19 Februari 2019 sampai dengan 28 Juni 2019. Suap dilakukan di Kantor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Jalan HR Rasuna Said No.2 Kuningan Jakarta Selatan, di Café Starbuck Gedung Tempo Pavilion 1 Jalan HR Rasuna Said No.11 Kuningan Jakarta Selatan, di depan Toko Roti RED BLANC Mall Of Indonesia (MOI) Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Barat Kota Jakarta Utara.

Suap sebesar Rp 150 juta dan Rp 200 juta diberikan kepada Arih Wira Suranta, Jaksa Penuntut Umum pada Kejati DKI Jakarta dan Agus Winoto, Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejati DKI Jakarta melalui Yuniar Sinar Pamungkas dan Yadi Herdianto.

Suap diberikan agar Arih Wira Suranta selaku JPU perkara dugaan penipuan penggelapan tersangka Hary Suwanda yang dilaporkan Sendy Pericho diterima dan dinyatakan lengkap. Serta agar Agus Winoto, menurunkan tuntutan pidana di rencana tuntutan (rentut) perkara Hary Suwanda.

Kasus suap di Kejati DKI Jakarta bermula pada, Maret 2013, Sendy Pericho, Hary Suwanda dan Raymound Rawung mendirikan perusahaan Chaze Trade Ltd berlokasi di Apartemen Sahid Sudirman Nomor 7 N Jakarta Pusat. Pemberi modal, Sendy Pericho.

Agustus 2013, perusahaan Chaze Trade Ltd merugi dan akhirnya tutup dikarenakan Raymoun Rawung terjerat masalah hukum. Pada 2 Juli 2014 sebelumnya, Sendy Pericho, melaporkan Hary Suwanda dan Raymond Rawung ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan dan penggelapan dana operasional Chaze Trade Ltd sebagaimana dalam laporan Polisi Nomor: LP/2456/VII/2014/PMJ/Dit Reskrimum.

Oktober 2018, penyidik menangkap Raymond Rawung dan Hary Suwanda. Pada Desember 2018, Sendy menunjuk Alfin selaku kuasa hukumnya menindaklanjuti laporannya itu.

Pada 28 November 2018, sesuai Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum, Arih Wira Suranta dan Sifardy ditunjuk menangani. Akhir 2018, Sendy dan Alfin bertemu Arih Wira dan berkenalan dan mengkoordinasikan perkara Hary Suwanda dkk.

Awal 2019, penyidik Polda Metro Jaya menyerahkan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Atas penyerahan itu, Alfin meminta bantuan kepada Tjhin Tje Ming alias Aming agar dikenalkan Agus Winoto, agar perkara Hary Suwanda mendapat perhatian khusus.

Atas permintaan itu, Aming meminta Alfin menemui Yuniar Sinar Pamungkas, selaku Kepala Seksi Keamanan Negara Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lain (Kasi Kamnegtibum dan TPUL) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Saat pertemuan, Yuniar mengataka, perkara itu berada di bawah kendali Awaludin, Kepala Seksi Orang dan Harta Benda (Kasi Oharda)

serta ditangani Arih Wira Suranta sebagai jaksa penelitinya. Meski begitu, Yanuar berjanji membantu.

Pada 19 Februari 2019 di ruangan Arih Wira Suranta, Sendy dan Alfin menemuinya. Arih menyampaikan, berkas Hary Suwanda dkk sudah memenuhi unsur namun belum dinyatakan lengkap. Atas hal itu, Sendy dan Alfin memberikan Rp 50 juta dengan maksud agar berkas perkara segera dinyatakan lengkap.

Saat itu juga, berdasarkan Surat Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : B1369/0.1.4/Epp.1/02/2019 tanggal 19 Februari 2019 berkas perkara Hary Suwanda dkk langsung dinyatakan lengkap (P-21). Pada 5 Maret 2019, Arih Wira Suranta, Isfardy, Prathomo Suryo Sumaryono serta Rinaldy Restayuda selaku tim JPU yang ditunjuk menerima penyerahan tersangka dan barang bukti atas nama Hary Suwanda dkk dari penyidik Polda Metro Jaya.

Esoknya, pada 6 Maret 2019, Arih Wira Suranta melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Hary Suwanda dkk didakwa melangar Pasal 378 KUHP ATAU Pasal 372 KUHP dan Pasal 3 UU RI Nomor 8 tahun 2010 atau Pasal 4 UU RI Nomor 8 tahun 2010 atau Pasal 5 ayat (1) Jo Pasal 2 Huruf (q) dan (r) UU RI Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Arih Wira Suranta meminta bantuan Muh Zahroek Ramadhana menyidangkan perkaranya, meskipun ia tidak masuk tim JPU sesuai Surat Perintah Penunjukan JPU. Pada April 2019, di Café Starbuck Gedung Tempo Pavilion 1, Sendy Pericho bersama Udin Zaenudin, staf pada kantor pengacara Alfin Suherman menyerahkan uang Rp 100 juta ke Arih Wira Suranta untuk pengurusan perkara.

Di tengah jalannya proses pemeriksaan perkara, Mei 2019, Sendy Pericho bersama Ruskian Suherman dan Alexander Sukiman Sugita menemui Hary Suwanda dan Raymond Rawung di Rutan Salemba Jakarta Pusat. Sendy meminta Hary Suwanda membayar kerugian bisnis sebesar Rp 13,7 miliar. Namun Harry tidak menyetujui.

Usai diarahkan Alexander Sukiman Sugita, Harry Suwanda hanya sanggup membayar Rp 8 miliar. Alexander lalu menyampaikannya kepada Sendy. Hasil pembicaraan Alexander dengan Sendy disepakati pengembalian Rp 11 miliar.

Akhirnya Hary Suwanda bersedia membayar kerugian Rp 5,5 miliar ditambah jaminan sertifkat Ruko Thamrin Residence senilai Rp 5,5 miliar. Kesepakat itu pada 22 Mei 2019 dibuatkan akta perdamaian.

Usai tahap pembuktian di persidangan, majelis hakim menjadwalkan sidang pada 10 Juni 2019 dengan agenda pembacaan surat tuntutan. Namun Muh (Berita terkait di Hal. 22)

14

HUKUM

Tabloid INFOPlus No. 14 | 23 September-6 Oktober 2019

Terjepit Susu Abal-Abal

S

EMARANG - Hery Miharjo bin Sugiyino Miharjo (alm), 59 tahun warga Jl. Sumber Mas II/B-71 A RT 002/RW 005, Kelurahan Panggung Kidul, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang terancam dipidana. Sarjana ilmu hukum, produsen susu merek Jangkar itu terjepit atas dakwaan melanggar Undang-Undang (UU) pangan dan Perlindungan Konsumen.

Hery kini duduk di kursi persidangan untuk diadili. Saat penyidikan terdakwa tidak ditahan. Hery ditahan di penuntutan sejak 22 Agustus 2019.

Sidang perdana beracara pembacaan dakwaan digelar Selasa, 10 September lalu dan memasuki pemeriksaan saksisaksi.

“Perkara teregister nomor 623/Pid. Sus/2019/ Pn.Smg,” ungkap Noerma Soejatiningsih, Panmud Pidana pada Pengadilan Negeri Semarang, belum lama ini.

Kasus dugaan pidana diduga dilakukan Hery sejak 2016 sampai 22 Februari 2019 di rumahnya di Jln. Sumber Mas II/B 71.A RT 002 RW 005 Kelurahan Panggung Kidul Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang. Dengan sengaja membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), yaitu Setiap Orang dilarang membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan.

Hery disangka menjual susu kemasan merek Jangkar kemasan 350 gram dan 700 gram dengan 3 varian yaitu Chocolate, Full Cream, dan Skim Non Fat. Susu itu dibuat dengan bahan yang dibeli dari PT Inti Prima Makmur, distributor bahan roti dan makanan berbentuk susul full cream merek Indomilk isi 25 Kg. Harga susu bubuk Full Cream Merk In-

domilk per 1 sak isi 25 Kg, Rp 1.500.000.

Terdakwa juga membeli susu bubuk merek Ampec kemasan 25 Kg seharga Rp 1.450.000 dari PT CMA di Pergudangan RE Martadinata Semarang. Serta membeli bubuk coklat merek Van Houten untuk digunakan sebagai campuran.

Bahan-bahan itu oleh terdakwa dicampur. Untuk varian susu bubuk yang dari Indomilk warna putih langsung dikemas dengan menggunakan plastik ukuran 350 gram yang plastiknya bertuliskan Jangkar.

Sedangkan yang coklat dibuat dari susu bubuk Indomilk putih dicampuri coklat Van Houten Cocoa Powder lalu dikemas dengan plastiknya bertuliskan Jangkar. Sedangkan susu bubuk yang dari Ampec termasuk susu Non Fat tanpa Lemak langsung dikemas dengan menggunakan kemasan plastik bertuliskan Jangkar.

Dalam pengemasannya, terdakwa dibantu Triyanto dan Susilo. Setelah dikemas ukuran kemasan 350 gram atau 700 gram, lalu ditimbang dan dipadatkan dengan menggunakan tangan kemudian dimasukkan ke dalam plastik bertuliskam susu merek Jangkar. Susu tersebut dijual kepada masyarakat umum di kios 99 miliknya di Pasar Johar Rekolasi MAJT Semarang.

Dalam sebulan terdakwa dapat menjual susu dengan merek Jangkar sekitar 500 sampai dengan 1000 bungkus untuk kemasan 350 gram. Untuk kemasan 700 gram permintaan hanya sedikit.

Penjualan juga dilakukan baik secara on line, maupun pembeli dapat membeli langsung ke kios Pasar Johar Relokasi MAJT, ataupun langsung ke rumah Hery.

Susu merek Jangkar kemasan 350 gram dijual dengan harga Rp 26.000, dan

untuk kemasan 700 gram seharga Rp 52.000. Sebulan keuntungan yang diperoleh dari penjualan susu sekitar Rp 2 juta sampai Rp 3 juta.

Berdasarkan keterangan Diana Silawati SF MSc Apt, ahli di bidang pangan dari BPOM Semarang kegiatan mengemas kembali dalam kemasan eceran termasuk kegiatan memproduksi pangan olahan sehingga harus memenuhi aspek cara produksi pangan olahan yang baik.

Hal itu sesuai Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 75/M-IND/PER/7/2010 tentang pedoman cara produksi pangan olahan yang baik.

Untuk kemasan susu Indomilk ukuran 25 kg terdapat nomor izin edar BPOM RI MD 802809027116. Nomor izin edar tersebut dikeluarkan hanya untuk kemasan plastik dan kertas ukuran 25 kg.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemasan ukuran 25 kg ini merupakan kemasan eceran atau kemasan akhir pangan, sehingga perbuatan terdakwa dapat dikatakan telah membuka kemasan akhir susu Indomilk ukuran 25 kg untuk dikemas kembali menjadi ukuran yang lebih kecil yaitu 350 gram dan 700 gram sebagaimana pasal 84 ayat (1) UU No. 18 tahun 2012.

Ahli Ngargono menerangkan membuka kemasan akhir pangan untuk diperdagangkan kembali melanggar ketentuan perundang-undangan berkaitan dengan pangan. Kecuali dalam bentuk curah atau konsumen mengetahui atau melihat langsung asal usul pangan yang dikemas kembali tersebut. Kemasan yang dipergunakan untuk mengemas susu bubuk tersebut harus menggunakan aluminium foil karena susu sangat rentan (Berita terkait di Hal. 5)

Sembako Murah Bonus Umroh SEMARANG - Aksi penipuan diduga dilakukan Aulia Nuraini alias Iin binti Sukardjo (37 tahun), warga Genuk Karanglo Rt. 002 Rw. 008, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang (sesuai KTP) dan bertempat tinggal di Ds. Kalongan Rt. 1 Rw. 3, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Bermodus menawarkan sembako murah berbonus umroh penipuan menelan korban dengan kerugian miliaran rupiah.

Iin ditahan sejak penyidikan di Rutan pada 16 Juli 2019 lalu hingga sekarang. Ia kini didudukkan di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Semarang dan diadili.

“Perkara diajukan Jaksa Penuntut Umum Pujiati Purwaningsih SH dalam nomor 638/ Pid.B/2019/ Pn.Smg,” ungkap Noerma Soejatiningsih, Panmud Pidana pada PN Semarang, belum lama ini.

Kasus dugaan penipuan dan penggelapan dilakukan Aulia Nuraini alias Iin terjadi pada 22 Desember 2018 sampai 25 Januari 2019 lalu di Ruko Royal Park No. 16 Jl. Golf Raya Klipang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.

Bermula pada pertengahan Desember 2018, Iin yang mengaku sebagai agen distributor sembako menawarkan promo sembako berupa mie instan, gula pasir, minyak goreng, susu sachet, santan kara, kepada Nurna Ningsih. Kepadanya harga yang ditawarkan lebih murah. Selain itu Terdakwa juga menjanjikan bonus elektronik dan umroh.

Pembelian sembako sebesar Rp 50 juta mendapat bonus mesin cuci. Pembelian sebesar Rp 65 juta mendapat bonus televisi LED 29”.

Pembelian sebesar Rp 75 juta mendapat bonus televisi LED 32 “.

Pembelian sembako sebesar Rp 85 juta mendapat bonus HP merk OPPO. Pembelian sembako sebesar Rp 100 juta mendapat bonus (Berita terkait di Hal. 5)

Penjual Obat Kuat Diproses Hukum

Gadaikan Kamera Sewaan, Dipidana

SEMARANG - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jateng menangkap dan memproses hukum seorang penjual obat kuat di Kota Semarang. Ali Romadhon bin Mulyatin (38), warga Pleben RT 002 RW 009 Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak kini ditahan dan diadili atas perkara itu.

Ali Romadhon ditahan penyidik Polri sejak 17 Juli 2019 lalu hingga sekarang.

Pada 17 September perkaranya mulai disidangkan beracara pembacaan surat dakwaan jaksa.

“Perkara Ali Romadhon teregister nomor 636/Pid.Sus/2019/Pn.Smg,” jelas Noerma Soejatiningsih, Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri (PN) Semarang, belum lama ini.

Kasus memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar diungkap pada 16 Juli 2019 sekitar pukul 13.30 WIB di Toko Obat Kuat KO ING di jalan raya Kaligawe Kelurahan Gayamsari Kota Semarang.

Ali ditangkap petugas Ditreskrimum Polda Jateng di kiosnya saat melayani pembeli. Atas penggeledahan petugas, ditemukan barang bukti berupa obat kuat berbagai macam jenis dan merek.

Di antaranya Erogan, Levitra, Lian-

SEMARANG - Ariesta Isrofiati Murtiadi binti Sunardi (32 tahun), warga Jl. Padi Tengah VI/D407 Rt.03 Rw.03 Kelurahan Gebangsari Kecamatan Genuk Kota Semarang harus meringkuk di sel tahanan. Ia diadili dan terancam dipidana karena menggadaikan kamera sewaan yang dipinjamnya.

“Perkara Ariesta Isrofiati Murtiadi diajukan Jaksa Penuntut Umum Evi Yulianti dan terdaftar nomor 637/Pid.B/ 2019/PN.Smg,” jelas Panmud Pidana pada Pengadilan Negeri Semarang, belum lama ini.

Kasus dugaan penipuan dan penggelapan terjadi 11 Maret 2019 siang lalu di Gadai Sakti Nusantara Jl. Cendrawasih No. 02 Semarang.

Bermula pada Minggu, 10 Maret 2019 sekitar pukul 10.00 WIB di Swalayan Telogosari tepatnya di Jl. Tlogosari Raya II Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

Terdakwa Ariesta meminjam sebuah Camera Digital merk Nikon D3100 hitam beserta sebuah tas camera Nikon ungu dan alat cas milik Bentar Dikna Pratama bin Agus Krismawanto. Terdakwa menyewa per hari Rp 100 ribu.

Terdakwa Ariesta menyewa kamera tersebut selama 3 hari dan pada saat menyerahkan camera disaksikan oleh Patricia Ayuningtyas Perdana Putri binti Daniel Sutikno. Setelah tiga hari Bentar Dikna Pratama menghubungi Ariesta melalui telepon, ia mengaku memperpanjang sewa selama 3 hari kembali.

n Diskriminasi ?

zhan Qitian, Sony, V9, Max Man, Bugman, Tisu Magic, Big Penis, Darling dan Forex. Merek lain, Blue Wizard, Erogan, Penirum, Germany Sex Drops, Black Mamba, Hammer Of Thor, Wu Bian Li, Bhong Hua Niu Bian (Kerbau), Shi Bachun), Bigman. Black Ant, Golden Flower, Pil Great Penis, Titan Gel Merah, Maca, Cialis, Great Penus, Jetli, Black Ant. Cobra Oil Super, Days Pemutih Wajah, Ericfil Sildenapil, Krim Payudara Upsize, Peral Acne Pull, Pilasir, Chloroform, Trivam, Chlorophyll, Titan Gel Merah, Suprrmasi, Arabian Oil, Lintah Hitam Papua, Hajar Jahanam, Levitra.

Garcinia, Viagra, Lintah Papua, Max Man Cream, Nangen Zebgzhansu, Ivon Oil Hair Removen, Yelai Xiang, J.Y Lubricating Jely, Opium Spray, Soloco, Biomanik, Max Canada, Grow Up, Detoxic, Menplus, Semenax.

Pink Soft, Procomil Spay, Vimax, Sex Drop, Fly Kunchong Fen, Titan Gel, Kiampi Pil, Wu Bian Li, Vimax Oil, Tadalafi, American Viagra, Dominator, Fatloss, Ten Sung, Lhiformen, Day/ Pemutih, Africa Black Ant, Viagra P Fizer, Potenz Holz, Semenax, Cialis.

Terdakwa Ali Romadhon membeli berbagai jenis obat kuat tersebut baik secara online maupun dari orang yang

datang langsung ke tokonya. Sedangkan penjualannya terdakwa juga dengan cara on line maupun ada pembeli yang datang langsung ke toko.

Keuntungan bersih yang didapatkan terdakwa dalam satu bulan sekitar Rp 5 juta. Obat - obatan yang disita sebagai barang bukti bila dilihat dari penandaan pada kemasan masih menggunakan bahasa asing dan tidak tercantum nomor registrasi yang dikeluarkan oleh Badan POM. Pengecekan terhadap penandaan pada kemasan tidak dilengkapi dengan penggolongan obat - obatan yang beredar di Indonesia yaitu golongan obat keras, obat bebas terbatas, obat bebas dan narkotika dan menggunakan gambar - gambar yang vulgar, berbau porno dan tidak etis.

Obat-obatan tersebut termasuk produk yang belum memiliki ijin edar di Badan POM RI sehingga tidak boleh diproduksi atau diedarkan di Indonesia “Atas perbuatannya, Terdakwa dijerat Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Atau Kedua, dijerat Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a UU RI No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,” kata Fitri Restiani SH, Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. (far)

(Berita terkait di Hal. 22)

KRIMINAL 15

Tabloid INFOPlus No. 14 | 23 September-6 Oktober 2019

Mucikari Terjerat ITE n Ada Kontak Pejabat

50 Kg Ganja di Bus Rosalia Indah

S

EMARANG - Kasus dugaan prostitusi online menjerat seorang pria asal Kota Semarang.

Pelaku menjadi mucikari Pekerja Seks Komersial (PSK).

Terungkap dari sejumlah lelaki hidung belang yang menjadi pelanggannya berasal dari berbagai kalangan.

Mulai swasta, pengusaha bahkan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Fajar Tri Wibowo bin Suryadi (34 tahun), warga Kradenan Lama Rt. 09 Rw. 05 Desa Sukorejo, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang (sesuai KTP), atau domisili di Perumahan Watu Nganten Gang 7 No. 16 Kecamatan Tlogo Mranggen, Demak kini harus meringkuk di sel tahanan. Fajar Tri ditahan penyidik di Rutan terhitung sejak 3 Juli 2019 sampai sekarang.

Perkara dugaan prostitusi Terdakwa Fajar Tri Wibowo kini tengah diperiksa di Pengadilan Negeri Semarang. Perkara diperiksa majelis hakim Bakri (ketua), Edy Suwanto dan Suparno (anggota) dibantu Panitera Pengganti Ribut Dwi Santoso.

“Perkaranya atasnama Fajar Tri Wibowo teregister nomor 597/Pid.Sus/ 2019/PN.Smg,” jelas Panmud Pidana pada PN Semarang, Noerma Soejatiningsih, belum lama ini.

Kasus prostitusi yang menyeret Fajar Tri Wibowo diungkap pada 2 Juli 2019 petang lalu. Berawal ketika di rumah mertuanya di Delikrejo Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang ia dihubungi seorang pria bernama Yampono Alias Anto bin Tugiman.

Terdakwa dengan Handphone merek Oppo seri F 5 putih bernomor 0895363694219 menawarkan cewek bookingan untuk diajak hubungan seksual kepada Yampono Alias Anto.

Melalui beberapa pesan WhatsApp (WA) Terdakwa Fajar mengirimkan beberapa foto cewek bookingan yang dapat memberikan layanan seksual kepada Yampono Alias Anto.

Diketahui jumlah cewek bookingan yang pernah ditawarkan Terdakwa sekitar 10-15 orang. Rata-rata usianya antara umur 21 tahun sampai dengan 30 tahun.

Mereka berasal dari berbagai latar pekerjaan antara lain pemandu lagu,

janda, anak sekolah/mahasiswi, pegawai bank, pegawai asuransi dan pengangguran yang membutuhkan uang dari pekerjaan seks komersial.

Harga cewek bookingan yang ia tawarkan melalui referensi foto-foto itu harganya berbeda-beda. Semua tergantung dari cewek bookingan yang dipilih tamu/pelanggan.

Harga kisaran Rp 500 ribu berupa massage/pijat bukan bookingan, dan antara Rp 1,5 juta sampai Rp 2 juta untuk cewek bookingan yang bisa melayani hubungan seksual.

Atas perannya menawarkan dan mencarikan lelaki hidung belang itu, keuntungan yang Fajar Tri dapatkan berkisar Rp 300 ribu sampai Rp 500 ribu. Atau sesuai kesepakatan antara dirinya dengan cewek bookingan yang dipesan.

Saat kasus diungkap, 2 Juli 2019 lalu, Fajar Tri dengan Yampono Alias Anto sepakat bertemu di Resto Hotel Noormans Jl. Teuku Umar No. 27 Jatingaleh Semarang. Kala itu, Yampono memesan cewek bookingan bernama Dila Shela seharga Rp 1,5 juta.

Sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama Rahmadhila Destana Putri alias Dila Shela menunggu Yampono datang. Setelah bertemu Yampono menyerahkan uang Rp 1,5 juta kepada Fajar.

Yampono lalu pergi bersama Rahmadhila Destana Putri alias Dila Shela ke kamar nomor 102 hotel Noormans yang sebelumnya sudah dipesan dan dipersiapkan Yampono.

Selang kemudian, petugas dari Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan terhadap Yamono dan Dila serta Fajar Tri. Hasil penggeledahan didapatkan barang bukti Hp, uang Rp 1,5 juta, buku tabungan BCA KCP Pedurungan nomor 8545239147 atas nama Fajar Tri Wibowo dan ATM BCA. Serta dua buah kondom merek Sutra pembungkus hitam.

Hasil pemeriksaan di Hp yang disita diketahui salah satunya terdapat kontak nomor orang Pengadilan Negeri Semarang. Tak diketahui pasti alasan dan hubungannya.

Sementara berdasarkan keterangan ahli ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) Albert Aruan SH dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, menyatakan, perbuatan Fajar Tri Wibowo termasuk menyebarkan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Karena konten-konten yang diposting tersebut dapat diakses atau dilihat oleh orang lain. Menyebarkan informasi sama dengan konteks mendistribusikan Informasi Elektronik sebagaimana diatur dalam UU RI No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Atas perbuatannya, Fajar Tri Wibowo sesuai dakwaan kesatu, didakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau doku(Berita terkait di Hal. 23)

Gelapkan Rp 1,214 Miliar BOYOLALI - Polres Boyolali memeriksa tersangka kasus dugaan pidana penggelapan uang PT Prima Cosmic Screen Graphics (PCSG) senilai Rp1,214 miliar, di Desa Butuh RT 06 RW 01 Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali. Tersangka Pasma Hapsari (28), warga Kampung Bhayangkara RT 05 RW 15 Kelurahan Siswodipuran Kecamatan Boyolali.

Kapolres Boyolali, AKBP Kusumo Wahyu Bintoro mengatakan, tersangka sebelumnya menjabat senior staf akunting di PT PCSG. Tersangka bekerja di PT PCSG sejak 11 April 2016.

Tugas pokok salah satunya memindahkan dana perusahaan dari rekening CIMB Niaga Boyolali ke rekening

BCA Boyolali atas nama PT PCSG. Namun, tersangka diduga menarik atau transaksi sebanyak empat kali pada periode September hingga Oktober 2017.

Hasil pemeriksaan tersangka mengaku menarik dana untuk kebutuhan pribadi. Pertama pada 15 September 2017 sebanyak Rp200 juta, kemudian tanggal 16 Otober 2017 dua kali yakni Rp275 juta, dan Rp500 juta. Pada 31 Oktober 2017 ia kembali mencairkan dana untuk kebutuhan pribadi, sebanyak Rp239,999 juta sehingga totalnya perusahaan mengalami kerugian mencapai Rp1,214 miliar.

“Pada 18 September 2018 laporan diajukan perusahaan,” katanya, belum

lama ini.

Dari penyelidikan, tersangka diamankan di tempat persembunyiannya di Boyolali, Senin 9 September lalu. Kini ia ditahan di Mapolres untuk diproses hukum.

Selain memalsukan laporan keuangan, uang hasil kejahatan dibelanjakan puluhan alat rumah tangga seperti televisi, kulkas, mesin cuci, kompor gas, set kursi sofa, iphone, dan lainnya. Atas perbuatannya tersangka akan dijerat dengan Pasal 374 dan atau Pasal 372 KUHP, tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan, dengan ancaman hukuman maksimal hingga 5 tahun penjara. (rik)

SOLO - Seorang kurir narkoba, Anang Arif (45), warga Malang ditangkap aparat Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Surakarta karena membawa 50 kg ganja. Ia ditangkap saat menumpang bus melewati Solo.

BNNK mendapatkan informasi akan adanya pengiriman narkoba dari Sumatera ke Jawa. Narkoba awalnya dibawa melalui Pelabuhan Merak melalui jalan tol menuju Cilegon.

Anang berangkat menuju Jakarta dengan pesawat dan turun di Bandara Soekarno-Hatta. Ia lalu dijemput menuju Cilegon untuk mengambil barang. Anang membawa barang haram itu naik bus Rosalia Indah menuju Malang.

“Bus yang seharusnya melewati jalan tol dibelokkan masuk ke Solo hingga ia ditangkap,” kata Kepala BNNK Surakarta Ridho Wahyudi, 16 September lalu.

Penangkapan terjadi 12 September 2019.

Terdapat dua koper yang diamankan BNNK. Satu koper warna cokelat berisi 20 bal berisi ganja yang masing-masing bal seberat 1 kg.

Koper warna hijau berisi barang yang sama sebanyak 30 bal.

“Turut ditemukan dua plastik bening berisi sabu-sabu seberat bruto 1,62 gram di dalam bungkus rokok,” kata dia.

Kanit Berantas BNNK Surakarta Edison Pandjaitan menambahkan, Anang hanya kurir dan dijanjikan upah Rp 3 juta. Tersangka ditugasi mengantar sampai ke Nganjuk, dan akan ada yang menjemputnya.

BNNK masih mendalami asal dan tujuan pengiriman ganja tersebut. Diperkirakan nilai jual ganja tersebut Rp 250 juta dengan asumsi per kg ganja dijual Rp 5 juta. Anang dijerat dengan Pasal 114 ayat 2 subsider Pasal 112 ayat 1 subsider Pasal 111 ayat 2 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup. (rik)

Usai Pesta Miras, Pelajar Cabuli Teman WONOSOBO - Seorang siswa SMK di Wonosobo, GR (18), ditangkap polisi karena diduga mencabuli temannya yang masih bawah umur. Pencabulan dilakukan seusai pesta miras bersama korban dan teman lainnya di lapangan Kalikajar.

Kanit Idik Satreskrim Polres Wonosobo Ipda Suryanto menjelaskan, tersangka mengajak korban menepi lalu mengajak berhubungan badan. Mereka yang sama-sama terpengaruh minuman keras akhinya tak bisa kontrol. Pelaku mencabuli korban.

“Tersangka berusia 18 tahun lebih 10 bulan. Bukan usia anak-anak lagi. Atas perbuatan itu, tersangka terancam hukuman penjara 15 tahun dan minimal 5 tahun,” ujarnya, 13 September lalu.

Tersangka GR mengakui perbuatannya berhubungan intim terhadap korban.

Menurutnya, hal tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka. “Kami suka sama suka,” kata dia. (rio)

16

KISAH-KU

“Rubrik Kisah-Ku disarikan dari kisah nyata”

Tabloid INFOPlus No. 14 | 23 September-6 Oktober 2019

Tergiur Janji Palsu, Kurelakan Keperawananku

N

ASI sudah menjadi bubur. Keperawananku yang kujaga dan kurencanakan kupersembahkan hanya untuk suamiku telah direnggut.

Janji-janji palsu telah menjadikanku terlena dan terpedaya hingga aku rela menyerahkan keperawananku ke orang lain.

Sebu sata namaku Lita. Aku tinggal di Demak. Usiaku kini sudah 18 tahun. Kisah-Ku terjadi pada Juli 2018 lalu. Kala itu aku masuh berumur 17 tahun.

Kisah-Ku terjadi dengan seorang pria yang belum lama aku kenal. Sebut saja namanya Erik. Usianya 26 tahun.

Perkenalanku dengan Erik terjadi beberapa bulan sebelum kejadian. Aku kenal den-

gan Erik yang kala itu masih menjadi pacar Nisa, temanku. Perkenalan terjadi saat Nisa meminta Erik mengantarku ke tempat Interview kerja. Maklum saja saat itu aku baru saja lulus bangku SMA dan tengah mencari pekerjaan.

Berawal dari mengobrol-ngobrol dan sering berkomunikasi, Erik akhirnya mengutarakan cinta gombalnya. Ia menyatakan cinta kepada Lita.

Hari-hari kami lalui bersama. Sampai akhirnya peristiwa yang tak bisa kulupakan sepanjang hidupku terjadi. Aku rela disetubuhi Erik dengan janji-jani palsunya.

Persetubuhan terjadi pada Juli 2018 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah Erik di daerah

Sayung, Kabupaten Demak dan daerah Kecamatan Genuk, Kota Semarang.

Persetubuhan terjadi ketika Lita hendak berangkat training ke Tembalang. Sebelum itu, Erik memintanya mampir ke rumahnya.

Erik berniat melakukan persetubuhan dan kemudian mengirim WA kepada Lita dengan menunjukan foto uang miliknya.

Sampai di rumah Erik, Lita masuk ke dalam ruang tamu dan sempat mengobrol. Lita lalu diajak Erik masuk ke dalam kamar paling belakang untuk melakukan persetubuhan dengannya.

Lita mengaku menerima ajakan persetubuhan dengan karena dibujuk dan dijanjikan akan diberi uan11g. Kepadanya Erik menjanjikan memberi uang untuk menambah kekurangan pembelian Handphone.

“Dia menjanjikan akan memberikan uang Rp 25 juta dan menikahi,” kata Lita menyesal.

Tak hanya itu, kepada Lita, Erik juga berjanji akan menikahi Lita jika ia hamil.

Dengan gejolak hasrat tinggi, Erik mengajaknya masuk ke sebuah kamar. Di sana, ia langsung memeluk, mencium pipi, bibir dan membuka baju lengan panjang crem motif bunga milik Lita.

Nafsu sexnya yang seolah sudah di ubunubun menjadikannya liar. Ia membuka dengan mengangkat ke atas bra warna merah

Memaafkan Orang yang Ingkar Janji TERIMALAH kenyataan bahwa segala sesuatunya telah terjadi. Untuk mulai memaafkan orang yang mengingkari janjinya, terlebih dahulu Anda perlu menerima bahwa janji yang ia buat telah diingkari. Dengan berharap bahwa segalanya tidak terjadi seperti itu (dalam hal ini, janjinya ditepati) atau orang yang bersangkutan lebih dapat dipercaya justru membuat kekesalan atau kemarahan Anda semakin besar.

Lepaskan amarah yang menguasai Anda. Jika Anda membiarkan diri diselimuti oleh kemarahan atas tindakan orang lain, pada dasarnya Anda justru kehilangan kekuatan diri. Anda tidak dapat mengubah tindakan orang lain dan, jika Anda terlalu memikirkan hal tersebut, Anda justru akan merasa tidak nyaman. Ambil tindakan agar janji yang teringkari dan orang yang mengingkari janjinya tidak lagi menguasai atau mengganggu pikiran Anda.

Berfokuslah untuk merasa nyaman dan bahagia. Sadarilah ketidaknyamanan yang Anda rasakan ketika menahan amarah atau dendam. Selain itu, perhatikan dan ingatlah bahwa perasaan-perasaan yang tidak nyaman tersebut tidak akan membuat Anda merasa lebih baik, dan justru membuat Anda semakin tidak nyaman.

Lepaskan ketegangan yang Anda rasakan pada tubuh. Ketika Anda marah pada orang yang bersangkutan, tubuh Anda akan ‘memasuki’ modus ‘bertempur’ (dengan kata lain, Anda merasa

ingin memukul atau berkelahi dengan orang tersebut).

Bicarakan masalah yang ada dengan orang yang bersangkutan. Memikirkan kekesalan yang ada secara terus menerus bukanlah perilaku yang sehat dan sering kali membuat kemarahan yang dirasakan semakin besar.

Bercerminlah pada perkembangan diri.

Setiap situasi merupakan pengalaman belajar bagi Anda. Ketika Anda mampu menyadari bahwa Anda dapat belajar sesuatu dari pengalaman, meskipun Anda harus merasa terluka, Anda dapat memaafkan orang lain dengan lebih mudah.

Berlatihlah untuk menunjukkan empati. Cobalah lihat situasi yang ada dari perspektif orang yang bersangkutan. Terkadang ada hal-hal tak terduga yang terjadi sehingga seseorang terpaksa harus membatalkan atau mengingkari janjinya.

Tunjukkan kepedulian Anda, bahkan jika orang yang bersangkutan terlalu sering mengingkari janjinya. Jika orang tersebut sangat sering mengingkari janjinya, pertimbangkan apa yang mungkin orang tersebut alami dalam hidupnya sehingga membuatnya terus menerus mengingkari janji yang ia buat.

Ketahuilah hal-hal baik yang muncul dari perilaku memaafkan. Ada banyak manfaat, baik secara psikis maupun fisik, dari perilaku atau kebiasaan memaafkan seseorang yang telah memperlakukan Anda secara tidak adil.

Putuskanlah untuk memaafkan orang

yang bersangkutan. Pemberian maaf dapat menghilangkan keinginan untuk membalas dendam atau memberikan kesulitan pada orang yang memperlakukan Anda secara tidak adil (dalam hal ini, orang yang mengingkari janjinya).

Lepaskan dendam dan amarah yang Anda rasakan. Setelah semua persiapan selesai, inilah waktunya untuk melepaskan amarah dan dendam. Tentukan apakah Anda ingin memberi tahu orang yang bersangkutan secara langsung atau melepaskan amarah dan dendam tersebut sendiri (secara diamdiam, tanpa memberi tahu orang yang bersangkutan).

Bangunlah kembali kepercayaan dengan membuat batasanbatasan. Jika Anda ingin tetap menjalin hubungan dengan orang yang bersangkutan atau jika orang tersebut adalah anggota keluarga yang sering Anda temui, penting bagi Anda untuk melindungi diri sendiri dengan membuat batasanbatasan. (*)

muda tanpa melepasnya lalu mulai mencium dan meremas-remas kedua payudaranya.

Tak puas itu, jari tangan kanannya masuk ke alat kemaluan Lita. Dengan cekatan, Erik lalu membuka celana panjang jeans warna biru milik Lita. Erik sendiri mengikuti dengan membuka celana pendek motif pisang dan ada tulisan banananya.

Kondisi sepi di rumahnya langsung dimanfaatkan untuk menyetubuhi Lita. Erik memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Lita secara berulang-ulang. Selama beberapa menit sambil mencium bibir Lita sehingga ia merasa puas dan mengeluarkan sperma.

Setelah melakukan hubungan intim, keduanya pergi ke toko untuk membeli Sprite dengan maksud agar tidak hamil.

Erik sendiri mengakui jika akhirnya ia hanya membohongi Lita. Pasalnya janji memberikan uang kepada Lita tak pernah dipenuhi.

Persetubuhan keduanya berakhir setelah Lita menceritakan perbuatan Erik kepada orang tuanya. Kelurganya akhirnya melaporkan peristiwa tersebut ke pihak yang berwajib.

“Saya mau karena dibujuk dan dijanjikan akan diberi uang untuk menambah kekurangan pembelian Handphone. Ia juga berjanji akan menikahi,” kata Lita merenungi nasibnya. (*)

TIPS BERHENTILAH mengharapkan masa lalu yang lebih baik. Apa yang terjadi telah terjadi.

Sekarang, yang perlu Anda fokuskan adalah masa sekarang dan masa depan. Jangan terlalu banyak memikirkan mengenai apa yang telah terjadi dan bagaimana segala sesuatunya seharusnya terjadi. Fokuskan energi Anda untuk mencapai tujuan-tujuan di masa mendatang.

Terimalah keputusan untuk memaafkan. Terima pula kenyataan bahwa Anda sebenarnya mampu untuk bangkit dari pengkhianatan yang telah terjadi. Ingatkan diri sendiri bahwa untuk dapat bangkit dan kembali melanjutkan hidup, Anda membutuhkan kekuatan dan kemuliaan yang perlu dihargai.

Jangan menganggap remeh manfaat dari perilaku memaafkan bagi kesehatan mental. Telah diketahui bahwa lokakarya latihan memaafkan yang diikuti selama delapan jam dapat mengurangi depresi dan tingkat kecemasan, setara dengan psikoterapi yang diikuti selama beberapa bulan.

Jangan pula menganggap remeh manfaat perilaku memaafkan bagi kesehatan fisik. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Behavioral Medicine di tahun 2005 menunjukkan bahwa orang-orang yang lebih mampu memaafkan orang lain memiliki kesehatan yang lebih baik, dilihat dari lima aspek: gejala-gejala fisik, jumlah pengobatan yang dijalani, kualitas tidur, tingkat kelelahan, dan keluhan medis.

Tabloid INFOPlus No. 14 | 23 September-6 Oktober 2019

PERISTIWA 17 Gudang Mebel Terbakar, Kerugian Rp 500 Juta

5 Orang Tewas Akibat Oplosan

S

OLO - Lima warga Solo tewas akibat minuman keras (miras) oplosan. Polisi terus mengungkap kasus kematian mereka.

Miras tersebut dioplos dari beberapa bahan, mulai alkohol hingga bahan jamu.

“Ada alkohol 96 persen, air mineral, air buah kawis, pewarna dan aroma makanan, serta jamu pahitan, seperti adas pulowaras, kayu secang, dan kapulogo,” kata Kapolresta Surakarta AKBP Andy Rifai, 13 September.

Dari bahan-bahan tersebut, polisi belum mengetahui penyebab kematian lima orang tersebut. Pihaknya masih menunggu hasil laboratorium dari sam-

pel miras itu.

Atas kasus itu, polisi menahan seorang penjual miras oplosan, Sigit Seno Susanto (46), warga Mojolaban, Sukoharjo. Dia menyerahkan diri, 11 September.

Kepada polisi, Sigit mengaku tidak hanya sekali meracik miras oplosan. Namun sudah lama dia tidak lagi meracik miras sejak tinggal di Bekasi.

“Dulu pernah, tapi tidak ada korban.

Setelah di Bekasi, saya sudah tidak pernah meracik lagi. Baru kemarin bikin lagi karena ada yang pesan,” kata pemilik warung kelontong itu mengaku belajar sendiri dalam mengoplos miras.

Pesta miras oplosan dilakukan enam orang di tepi Bengawan Solo, Kelurahan Sewu, Jebres, Solo pada 8 sampai 9 September. Setelah pulang ke rumah, beberapa peminumnya merasa sakit dan berobat ke rumah sakit.

Lima orang kemudian satu per satu meninggal dunia. Mereka adalah Budiyono alias Ateng dan Agimailanto, warga Sangkrah, Pasar Kliwon, Solo. Kemudian Joko Semedi dan Supardi alias Klowor, yang merupakan warga Mojolaban, Sukoharjo, serta Pudiharto alias Iput, warga Jaten, Karanganyar. Satu peminum lainnya, Dian Septianto, masih hidup. (rik)

Stres, Ribuan Ikan di Polder Tegal Mati TEGAL - Ribuan ikan di Polder Bayeman, Kaligangsa, Kora Tegal, Jawa Tengah mati. Petugas jaga polder Bayeman menduga kematian populasi ikan ini akibat faktor cuaca. Populasi ikan berbagai jenis di polder ini ditemukan mati pada siang tadi. Bangkai ikan ikan ini tampak mengapung memenuhi permukaan air di polder ini.

Ikan-ikan yang mati ini berukuran kecil karena merupakan bibit yang baru disebar beberapa Minggu lalu.

Jenis ikan-ikan tersebut mulai dari nila, mujaher dan kiper.

Petugas jaga polder Bayeman, Kartono mengatakan, sejauh ini belum diketahui pasti penyebab matinya ikan-ikan ini. Namun menurutnya, suhu air yang terpapar matahari secara terus menerus menyebabkan lumpur di bawah naik.

Selain itu, lanjutnya, masuknya air laut ke dalam polder ini menyebab rasa air berubah menjadi asin.

“Bukan karena keracunan (kimia).

Tapi mati karena stres karena suhu air berubah-ubah,” kata Kartono saat ditemui di Polder Bayeman, Tegal, 22 September. (nin)

JEPARA - Sebuah gudang mebel di Desa Mulyoharjo, Kabupaten Jepara, Jateng, dilalap api, 14 September lalu. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai Rp 500 juta.

Kebakaran kali pertama sekitar pukul 02.00 WIB. Api dengan cepat merambat dan membesar. Api baru berhasil dipadamkan sekitar pukul 05.30 WIB, setelah tiga jam petugas pemadam kebakaran datang ke lokasi.

Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran Satpol PP Kabupaten Jepara, Surana mengatakan, gudang mebel milik Dian Wijayanti. Sementara diduga disebabkan korsleting listrik.

“Gudang penyimpanan mebel. Jadi, banyak kayu balok,” katanya. (ara)

Gudang Peledak Brimob Terbakar SEMARANG - Warga Banyumanik Kota Semarang dihebohkan suara ledakan akibat kebakaran dari Gudang bahan peledak di Mako Brimob Srondol. Kapolda Jawa Tengah, Irjen (Pol) Rycko Amelza Dahniel mengatakan, peristiwa terjadi 14 September sekitar pukul 07.00 WIB. “Bukan Markas atau asrama yang terbakar.

Warga sudah dievakuasi sejak ledakan pertama terjadi,” kata Kapolda. (ang)

Dampak Kebakaran Merbabu BOYOLALI - Kebakaran hutan di Gunung Merbabu diperkirakan telah menghanguskan sekitar ratusan hektare lahan. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merbabu (BTNGMb), Junita Parjanti, mengungkapkan dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan itu.

“Karena ini adalah kawasan konservasi, keanekaragaman hayati terkait flora dan fauna pasti terganggu,” kata Junita, 14 September lalu.

Pihaknya belum bisa mendata satwa-satwa yang terganggu akibat kebakaran di kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu. Dampak lainnya,

sumber mata air yang dimanfaatkan warga.

Di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu terdapat 39 mata air yang dimanfaatkan oleh warga sekitar, baik di wilayah Kabupaten Boyolali, Semarang dan Magelang. Pipa-pipa airnya rusak akibat terbakar.

Desa yang terdampak langsung dari akibat terbakarnya pipa air yaitu Desa Gondangsari (Pakis), Desa Tajuk (Kopeng) serta Desa Ngagrong dan Desa Candisari (Ampel). Sementara vegetasi yang terbakar berupa semak belukar dan tumbuhan bawah. Selain itu juga terdapat sejumlah tanaman keras. (rio)

Ratusan Orang Keracunan Makanan BOYOLALI - Ratusan warga di Boyolali dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit diduga akibat keracunan makanan. Beberapa diantaranya masih dirawat di Puskesmas Selo dan RSU Muntilan.

“Iya, (beberapa diantaranya) sekarang masih ada yang dirawat di Puskesmas Selo dan RS Muntilan,” kata Sekretaris Desa (Sekdes) Tlogolele, Neigen Achtah Nur Edy Saputra, 22 September lalu.

Kepala Subbag TU Puskesmas Selo, Aris Prasetyo, mengatakan pihaknya menangani lebih dari 300 orang. “Pasien yang kami tangani untuk rawat jalan dari warga Desa Tlogolele sebanyak 298 orang. Yang dari luar wilayah (Tlogolele), dari Kecamatan Dukun (Kabupaten Magelang) 24 orang. Semuanya sudah ditangani,” kata Aris. (rik)

18

FOKUS

Tabloid INFOPlus No. 14 | 23 September-6 Oktober 2019

Patologi Anatomi Jaringan Berujung Meja Pengadilan

S

EMARANG - Seorang wanita menuntut Rumah Sakit (RS) Ibu dan Anak ke pengadilan karena dinilai tak tanggungjawab atas hasil Patologi Anatomi (PA) jaringan, hasil operasi kandungannya.

Patologi Anatomi itu hilang dan kini menjadi masalah hukum di meja pengadilan.

Gugatan diajukan Novita Fajar Ayu Wardhanu (35), warga Jalan Prambanan Timur III Nomor 1 RT 0004/ RW 011 Kelurahan kalipancur Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang melawan Rumah Sakit (RS) Ibu dan Anak di Jalan Brigjen Katamso 8, Semarang.

Gugatan diajukan lewat tim kuasa hukumnya, Rezky Tamelah, Rizky Auliadi, Lutfi Ulinuha, Istiyani Mardhaningrum dan Umi Umyati, advokat dan/atau konsultan hukum yang berkantor di Jalan Pamularsih No. 79 Semarang.

Informasi yang dihimpun di pengadilan menyebutkan, kasus bermula pada 8 Desember 2018. Novita mengalami pendarahan saat hamil muda sehingga dilarikan ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS Ibu dan Anak Bunda Semarang.

Ketika itu, Novita dinyatakan sebagai pasien rawat inap. Dalam perawatannya, ia ditangani oleh dr. Nurvita Nindita, SpOG, dan disarankan untuk rawat inap sehari.

Sebelumnya, Novita sendiri telah mengalami keguguran selama 3 kali. Pada kehamilan yang ke 4 nya ini ia juga mengalami pendarahan.

Dalam melakukan pemeriksaan dr. Nurvita Nindita, SpOG disebut akan berusaha menyelamatkan janin yang ada dalam rahim. Namun jika tidak terselamatkan maka akan dilakukan tes patologi anatomi melalui pengecekan laboratorium dengan menunggu jaringan yang keluar untuk mengetahui penyebab terjadinya keguguran.

Selang waktu beberapa jam dalam pemeriksaan tersebut, Novita mengeluarkan gumpalan darah berwarna merah kehitaman. Menurut dr, Nurvita Nindita, SpOG itu adalah jaringan.

Kemudian jaringan tersebut ditempatkan ke dalam tabung kecil oleh perawat yang sedang bertugas lalu akan dilakukan pemeriksaan ke laboratorium untuk melakukan uji lab Patologi Anatomi (PA).

Pada 9 Desember 2018 sekitar pukul 09:00 WIB dr, Nurvita Nindita, SpOG, melakukan visit untuk mengecek kondisi Novita dengan Ultrasonography (USG) ulang. Hasilnya dinyatakan Novita diperbolehkan pulang.

Tetapi ia harus diwajibkan melakukan cek laborat terkait darah dan urine dengan hasil yang akan keluar pada seminggu kemudian.

Sebelum pulang Novita dimintai petugas administrasi membayar biaya selama perawatannya. Pembayran sesuai kuitansi nomor kuitansi 95379, Nomor Regristrasi : RBI18-12-0041 tertanggal 09 Desember 2018 setotal sekitar Rp 2,9 juta.

Sementara menurut keterangan petugas rumah sakit, Novita dapat mengambil hasil laboratorium dan Patologi Anatomi (PA) bersamaan jadwal melakukan kontrol seminggu kemudian.

Seminggu kemudian, 15 Desember 2018 Novita kontrol pertama. Kala itu hasil laboratorium belum terselesaikan. Novita lalu pulang. Tiba di rumah, pihak rumah sakit menelpon dan menginformasikan hasil laboratorium sudah dapat diambil.

Keesokan harinya suaminya lalu mengambil hasil laboratorium tersebut dengan kondisi

di dalam amplop yang masih tertutup atau tersegel.

Pada 20 Desember 2018, kontrol ke-2 dilakukan Novita dengan membawa hasil laboratorium.

Dr. Nurvita Nindita, SpOG membuka hasil laborat tersebut karena sebelumnya belum pernah dibuka dan masih tersegel.

Setelah amplop dibuka diketahui hasil laborat bernomor RLBRI00749 tanggal 9 Desember 2018 hanya berisi hasil laborat urin dan darah. Hasil dari Patologi Anatomi (PA) mengenai jaringan tidak dapat dikeluarkan hingga kini.

Atas hal itu dr.

Nurvita Nindita, SpOG melalui asistennya menanyakan ke bagian laboratorium. Namun laboratorium menyatakan tidak ada permintaan Novita untuk pengecekan Patologi Anatomi (PA) jaringan itu.

Padahal, hasil cek bagian administrasi rumah sakit atas pembayaran nomor registrasi RBI-18-120041 dengan nomor kuitansi 95379 tertera adanya biaya laborat Qty 2.0 dengan Laboratorium yaitu urine, darah, dan biaya laborat Qty 1.0 Patologi Anatomi (PA).

Karena hasil Patologi Anatomi (PA) jaringan tidak ada, Novita dan suami menanyakan kepada pihak rumah untuk kejelasan mengenai informasi dan pertanggungjawaban terkait hal tersebut. Namun dari pihak rumah sakit disebut tidak memberikan informasi secara jelas dan terkesa. saling lempar pertanggung jawaban.

Merasa rumah sakit tidak dapat memberikan hasil dari Patologi Anatomi jaringan seperti yang telah diinstruksikan dr. Nurvita Nindita, SpOG, Novita meminta dikembalikan jaringan tersebut agar dapat dikebumikan selayaknya.

Tanggal 4 Januari 2019 pertemuan dengan pihak dilakukan Novita untuk mengetahui penjelasan secara pasti terkait jaringan Patologi Anatomi (PA). Petugas menyatakan, jaringan tersebut sudah tidak ada dan terbuang ketika melakukan pembersihan sterilisasi pada ruang penyimpanan.

Merasa tidak adanya kejelasan tanggung jawab dan bentuk penyelesaian, Novita lalu mengadukan permasalahan ini ke berbagai pihak.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan, Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan, Badan Pengawas Rumah Sakit, Ketua Komisi Akreditasi Rumah Sakit, Ketua Ombudsman Republik Indonesia.

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Gubernur Jawa Tengah, Walikota Semarang, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang.

Atas aduan itu, hanya Dinas Kesehatan Kota Semarang dan ombudsman yang merespon.

Dinas Kesehatan Kota Semarang merespon surat pengaduan dengan memanggil para pihak 6 Maret 2019 dan 13 Maret 2019. Namun dari hasil pertemuan tersebut tidak ada titik temu.

Atas permasalahan itu, Dinas Kota Semarang disebut memberikan surat teguran kepada RS Ibu dan Anak, sesuai surat pemberitahuan dari Dinas Kesehatan Kota Semarang kepada Novita Nomor 445/11410 tanggal 14 mei 2019.

Hingga gugatan diajukan, pihak rumah sakit dianggap tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan.

Menurut Penggugat, berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata pihak rumah sakit dinilai harus bertanggungjawab. Berdasarkan pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyebutkan pula, “Rumah Sakit bertanggungjawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit”.

Terkait tidak melakukan Patologi Anatomi (PA) jaringan dan menghilangkan jaringan milik Penggugat, menurutnya patut dan layak Tergugat dihukum untuk diminta pertanggungjawaban atas kerugian itu.

Penggugat menyatakan, atas tidak dikeluarkannya hasil Patologi Anatomi Jaringan menyebabkannya dirugikan. Pertama kehilangan informasi yang sangat penting men-

genai informasi medis sehingga menyebabkan tidak diketahuinya langkah medis yang harus ditempuh selanjutnya.

Kedua, adanya hasil Patologi Anatomi (PA) menjadikan Penggugat dapat menindak lanjuti upaya medis selanjutnya. Mengingat sudah 3 kali keguguran sehingga Hasil dari Patologi Anatomi sangat penting dan tidak bisa digantikan dengan apapun dan tidak dapat diulang kembali.

Ketiga, hilamgnya jaringan yang dianggap sebagai bakal janin yang proses mengeluarkannya butuh taruhan nyawa, pendarahan dan rasa sakit. Sehingga menyebabkan mental psikis merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan. Atas uraian tersebut, Penggugat menuntut ganti kerugian immateriil diperkirakan sebesar Rp 5 miliar.

Dalam petitumnya, untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak illusoir atau siasia dikemudian hari, majelis hakim dituntut meletakkan sita jaminan terhadap atas tanah dan bangunan RS Ibu dan Anak di Jalan Brigjen Katamso 8, Kota Semarang. Serta membebani agar membayar uang paksa (dwangsom) Rp 5 juta setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan keputusan.

“Dan apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono),” sebut Penggugat dalam amar tuntutannya. (far)

POLITIK 19

Tabloid INFOPlus No. 14 | 23 September-6 Oktober 2019

28 Kader PDIP Pimpin DPRD di Jateng

S

EMARANG Sebanyak 28 kader PDIP menjadi ketua dewan dan tujuh lainnya menjadi wakil ketua dewan periode 20192024 di DPRD di Jawa Tengah. Hal ini terungkap dari surat pernyataan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri tentang nama-nama ketua dan wakil ketua DPRD Jateng dan 35 DPRD kabupaten / kota se-Jateng yang dibacakan Bendahara DPD PDIP Jateng Agustina Wilujeng di Panti Marhaen Kota Semarang, 11 September lalu.

Surat rekomendasi tersebut dikeluarkan Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto. “Kepada kader partai yang mendapat rekomendasi DPRD agar bisa menjalankan tugas dengan baik untuk kepentingan rakyat,” Agustina.

Sekretaris DPD PDIP Jateng, Bambang Kusriyan-

to,

menyatakan dari 35 DPRD kabupaten / kota, PDIP tidak menjadi ketua dewan di tujuh daerah, tetapi wakil ketua DPRD Kabupaten Tegal, Pe k a l o n g a n , Batang, Kendal, Jepara, Rembang, dan Kota Pekalongan.

“Rekomendasi nama ketua DPRD Sragen masih dalam proses jadi belum bisa diumumkan sekarang.

Kepada nama-nama yang mendapatkan pembahasan agar bisa membawa citra baik PDIP, ”ujar dia.

Setelah turunkan persetujuan DPP tentang nama ketua dan wakil ketua DPRD ini, selanjutkan diberikan kepada pimpinan dewan masing-masing kabupaten / kota untuk memproses guna mendapatkan surat keputusan dari Menteri Dalam Negeri. (sem)

Ketua dan wakil ketua DPRD Provinsi Jateng dan 35 kabupaten / kota kader PDIP Ketua DPRD Jateng: Bambang Kusriyanto Ketua DPRD Kota Semarang: Kadarlusman, Ketua DPRD Kabupaten Semarang: Bondan. M. Ketua DPRD Kota Salatiga: Tari Ishak. P Ketua DPRD Kabupaten Demak: S. Bisri Slamet Ketua DPRD Kabupaten Kudus: Masan Ketua DPRD Kabupaten Pati: Ali Badrudin Ketua DPRD Kabupaten Grobogan: Agus Siswanto Ketua DPRD Kabupaten Blora: Dasum Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri: Setyo Sukarno Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar: Bagus Selo Ketua DPRD Kabupaten Boyolali: S. Paryanto Ketua DPRD Kabupaten Kota Surakarta: Budi Prasetyo Ketua DPRD Kabupaten Klaten: Hamenang Wajar Ismoyo Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo: Wawan Pribadi Ketua DPRD Kabupaten Magelang: Saryan Ketua DPRD Kabupaten Kota Magelang: Budi Prayitno Ketua DPRD Kabupaten Purworejo: Dion Agassi Ketua DPRD Kabupaten Temanggung: Yunianto Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo: Afif Nurhidayat Ketua DPRD Kabupaten Kebumen: Sarimun Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara: Ismawan Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga: Bambang Irawan Ketua DPRD Kabupaten Banyumas: Budhi Setiawan Ketua DPRD Kabupaten Cilacap: Taufik Nurhidayat Ketua DPRD Kabupaten Kota Tegal: Kusnendro Ketua DPRD Kabupaten Brebes: M Taufik Ketua DPRD Kabupaten Pemalang: Agus Sukoco Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal: Rustoyo Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang: Junaenah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan: Riswadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kota Pekalongan: Edy Supriyanto Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kendal: Akhmat Suyuti Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang: Ridwan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jepara: Junarso

Sigit Ibnugroho Ajukan Gugatan SEMARANG - Sigit Ibnugroho Sarasprono, calon legislatif DPR RI tahun 2019 dari Dapil 1 Jateng calon anggota Gerindra yang lolos usai memperoleh suara terbanyak mengajukan gugatan usai kemenangannya dianulir. Gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada 23 September lalu.

Langkah ini Ia tempuh setelah KPU menetapkan Mullan Jamela cs termasuk Sugiono melalui surat bernomor 1341 / PL.01.09-Kpt / 06 / KPU / IX / 2019 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1318 / PL.01.09-Kpt / 06 / KPU / VIII / 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

“Kami masukan gugatannya,” tegas Sigit Ibnugroho, 22 September.

Gugatan diajukan usai PN Jakarta Selatan nengabulkan gugatan Mullan Jamela cs termasuk wakil ketua Gerindra Sigit Ibnugroho yang kalah dalam pemilihan anggota DPR RI Dapil 1 Jateng yang memuat kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kendal dan Salatiga.

Sigit menuding, DPP telah mengibiri kadernya sendiri.

“Tidak ada kewarasan politik di partai Gerindra. Berarti kalau bisa suara satu bijipun kalau dekat dengan dewan pembina bisa dipastikan menang,” katanya ke media. (sem)

Hendi-Ita Maju Lagi n Pilwalkot Semarang 2020 SEMARANG - Hendrar Prohadi dan Hevearita Gunaryanti Rahayu kembali maju mengikuti kontestasi Pilkada 2020.

Pasangan incumbent ini kembali maju dengan menyerahkan berkas pendaftaran bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Semarang PDI Perjuangan, 21 September.

“Sesuai arahan, saya memutuskan daftar kembali sebagai bakal calon Walikota Semarang dari PDI Perjuangan,” kata Hendi.

Hendi kini menjabat Walikota Semarang periode 20152020 didampingi wakilnya, Hevearita Gunaryanti Rahayu.

Pada periode 2010-2015, Hendi terpilih sebagai Wakil Walikota mendampingi Soemarmo. Namun Soemarmo terjerat kasus korupsi dan Hendi naik menjadi walikota menggantikannya pada tahun 2012. (ang)

Butuh 2.103 Pengawas Pilkada 2020 UNGARAN - Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Semarang, Ummi Nu’amah mengatakan, kebutuhan pengawas Pilkada 2020 sekitar 2.395 orang. Rinciannya, 57 orang Panwas Kecamatan, 235 Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) tingkat Desa, dan 2.103 Pengawas TPS. “Jumlah pengawas, tidak menutup kemungkinan bisa berubah. Bergantung berapa jumlah TPS yang akan ditetapkan KPU Kabupaten Semarang,” kata Ummi pada Diskusi Gerakan Literasi Politik dan Demokrasi (Gelar Tikar) di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Semarang, 19 September.

Sesuai Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Panwas Kecamatan dan PPL, dibentuk satu bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pilkada dimulai dan berakhir paling lambat dua bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada selesai. Sedangkan pengawas TPS dibentuk 23 hari sebelum pemungutan suara dan berakhir tujuh hari setelah hari pemungutan suara. (bud)

Achmad Purnomo dan Teguh Prakosa

Purnomo-Teguh Daftar Cawalkot Solo SOLO - Pasangan Achmad Purnomo dan Teguh Prakosa mendaftarkan diri ke DPC PDIP Surakarta. Dua nama ini merupakan hasil penjaringan internal PDIP di lima pengurus anak cabang (PAC) tingkat kecamatan untuk dipercaya menjadi calon wali kota.

Mereka mendaftarkan diri pada hari pertama, 16 September lalu. Pendaftaran akan berlangsung selama satu bulan ke depan khusus untuk kader PDIP.

Ketua DPC PDIP Surakarta FX Hadi Rudyatmo mengatakan, internal lima PAC menyampaikan aspirasi mencalonkan keduanya untuk maju calon wali kota. “Nanti kita ajukan kepada DPP PDIP,” kata dia.

Sementara, terkait peluang putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka yang diisukan ikut berkontestasi lewat PDIP, Rudy mempersilakannya mendaftar. “Silakan Mas

Gibran mau daftar juga boleh, asalkan memenuhi syarat. Syarat utamanya adalah punya KTA (kartu tanda anggota) PDIP. Ini prosesnya masih panjang, masih ada tes, hasilnya yang menentukan DPP. Apa pun hasilnya kami tegak lurus,” ujarnya.

Achmad Purnomo kini menjabat Wakil Walikota Surakarta. Sedangkan Teguh Prakosa merupakan Ketua DPRD Surakarta 2014-2019. (rik)

20

INFO DESA

Tabloid INFOPlus No. 14 | 23 September-6 Oktober 2019

Kekeringan di Jawa Tengah Tertinggi

S

EMARANG- Sebanyak 917 desa di Jawa Tengah mengalami kekeringan.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 11 September lalu menyatakan 917 desa yang mengalami kekeringan tersebar di 31 kabupaten/kota. Dari 31 kabupaten/kota tersebut, sebanyak tiga kabupaten telah ditetapkan sebagai daerah tanggap darurat. Tujuh di antaranya berstatus siaga darurat.

Jawa Tengah menjadi daerah terbanyak yang mengalami kekeringan. Di urutan kedua ditempati provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebanyak 848 desa di 15 kabupaten/kota. Disusul provinsi Jawa Timur sebanyak 588 desa yang ada di 26 kabupaten/kota. Sementara untuk seluruh Indonesia, wilayah terdampak kekeringan terjadi di

2.945 desa yang tersebar di 11 provinsi.

Palang Merah Indonesia (PMI) Jawa Tengah menyampaikan, sebanyak 12.088.000 liter air telah didistribusikan ke 473 desa yang berada di 26 kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut telah dikerahkan sebanyak 2.183 truk tangki.

Daerah paling banyak menerima dropping air meliputi Kabupaten Purbalingga yaitu 1.675.000 liter air. Disusul Kabupaten Wonogiri sebanyak 1.615.000 liter air dan Kabupaten Sragen 1.448.000 liter air.

Kabupaten Purbalingga menjadi wilayah dengan jumlah jiwa penerima terbanyak,

mencapai 89.037 jiwa. Diikuti Kabupaten Sragen 44.506 jiwa dan Kabupaten Wonogiri 40.364 jiwa.

Kepala Pelaksana Harian BPBD Jateng Sudaryanto mengatakan, sampai awal September 2019, tercatat 896 desa terdampak kekeringan dan lebih dari 28 kabupaten/kota melakukan droping air bersih.

“Sampai hari ini sudah ada 28 kabupaten, yang melakukan droping air bersih. Ada tujuh kabupaten yang minta ke provinsi untuk bantuan air bersih yaitu Temanggung, Pati, Wonogiri, Grobogan, Kendal dan Banjarnegara. Sedangkan Purbalingga itu paling banyak, ada 1.500an tangki lebih. Sedangkan data desa yang terdampak kekeringan, dari prediksi 1.259 desa itu hanya 800an desa,” kata dia. (sem)

SAMBUNGAN Apakah Hanya ...

(Sambungan dari Halaman 13)

Zahroel Ramadhana yang menyidangkan mengaku tak siap. Sidang ditunda 17 Juni 2019, namun ia juga belum siap. Majelis hakim menegurnya dan menunda sidang 24 Juni. Akan tetapi pada 24 Juni 2019, Muh Zahroel Ramadhana tidak hadir sehingga digantikan JPU lain Ponti Lukminawati, yang juga menyampaikan belum siap dengan tuntutan. Sidang ditunda 1 Juli 2019.

Pada 24 Juni 2019, Arih Wira Suranti yang telah dialihtugaskan ke Kejari Gianyar tetap memantau rencana tuntutan pidana yang pernah diajukan ke Wakajati DKI Jakarta disetujui 2 tahun pidana. Arih lalu menginformasikan hal itu kepada Alfin Suherman lewat telepon.

Mendengar rencana tuntutan masih tinggi, Alfin Suherman menemui Tjhin Tje Ming alias Aming dan meminta menghubungi Agus Winoto. Aming menyarankan Alfin

12 Atlet ... kata Chef de Mission (CdM) Kontingen Indonesia, Hellen Sarita Delima di Jakarta, 13 September lalu.

Hellen yang juga Plt Sekjen KOI ini tidak mau menjanjikan target muluk-muluk. “Kita tidak berani menjanjikan medali karena persaingan di ANOC World Beach Games 2019 itu sangat ketat. Atlet-atlet berprestasi dunia dipastikan akan ambil bagian,” jelasnya.

Ada 14 cabang olahraga yang dipertandingkan pada ajang itu, yakni Aquathlon, 3x3 Basket,

menemui Yuniar Sinar Pamungkas membantu.

Pada 26 Juni 2019, Alfin Suherman mendatangi Yuniar Sinar. “Bang, itu rentut mau dibacakan hari Senin, tapi kok tinggi sekali? Itu tolong sampaikan ke Bos, kalau sudah ada akta perdamaiannya. Nanti saya bawakan akta perdamaiannya”.

“Saya coba” jawab Yuniar Sinar.

Usai pertemuan itu, Yuniar Sinar Pamungkas menemui Agus Winoto dan menyampaikan, para pihak sudah berdamai dan bermohon rentut dirubah, diringankan. Alfin Suherman akan memberikan uang terkait itu.

Mendengar itu, Agus Winoto menyetujui dan meminta agar surat perdamaian disertakan. PAda 27 Juni 2019 Sendy Pericho, Alfin Suherman dkk sepakat memberika Agus Winoto Rp 200 juta melalui Yuniar Sinar Pamungkas.

Sehari sebelum penyerahan, Alfin (Sambungan dari Halaman 11)

Climbing Boulring, Beach Hanball, Karate (kata individu), Kitefoil Racing, Skateboard, Beachsoccer, Open Water 5 Km, Beachtennis, Beach volley 4 x 4, Water Ski, Wakeboard, dan Beachwrestling.

Sebelumnya, Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah Asian Beach Games di Bali, 18-26 Oktober 2008. Kontingen Merah putih yang bersaing dengan 27 negara sukses merebut gelar juara umum dengan mengantongi 23 emas, delapan perak dan 20 perunggu. (csm)

Suherman menemui Yuniar. “Nanti untuk ininya saya siapkan besok’’ kata Alfin. ‘’Saya minta dokumen perdamaiannya. Saya akan coba, tapi ga janji, saya usahakan ke pimpinan’’ jawab Yuniar.

Lewat orang suruhannya bernama Yadi Herdianto, Yuniar Sinar Pamungkas meminta mengambil uang Rp 200 juta dari Sendy Pericho itu. Yuniar meminta mengantar ke Agus Winoto.

“Endi barange?” tanya Yuniar ke Yadi Herdianto.

Usai menerima bungkusan plastik dan surat perdamaian, Yuniar meletakkannya di atas meja kerja Agus Winoto. “Oke, nanti saya pelajari dan sampaikan ke pimpinan”, tukas Agus Winoto.

Agus lalu mengambil Rp 50 juta dan menyimpannya ke dalam filling cabinet beserta surat perdamaian. Sisa uang Rp 150 juta dibawa Agus Winoto. (far) (Sambungan dari Halaman 11)

Turnamen ...

“Ini adalah kesempatan terbaik bagi pebulu tangkis Indonesia untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Saya berharap semua atlet bisa tampil maksimal dan berjuang sekuat tenaga, sehingga bisa meraih prestasi terbaik dalam kejuaraan ini,” tutur Wiranto.

Sebanyak 302 pebulu tangkis yang berasal dari 15 negara akan berpartisipasi dalam Yuzu Indonesia Masters 2019. Dari jumlah tersebut, Indonesia mengirimkan perwakilan sebanyak 139 atlet. Total hadiah yang ditawarkan dalam turnamen itu mencapai 75.000 dolar AS. (tan)

Satu Desa Satu Advokat SEMARANG - Kongres Advokat Indonesia (KAI) Jateng diketuai Theo Wahyu Winarto mengusulkan program Satu Desa Satu Advokat di desa-desa se-Jawa Tengah. Tujuannya, agar masyarakat sadar hukum.

Theo Wahyu Winarto menyatakan, program itu bertujuan meminimalisasi terjadinya kasus hukum di masyarakat. “Harapan masyarakat bisa menyelesaikan permasalahan hukum dengan damai, tidak perlu sampai ke pangdilan,” katanya didampingi anggotanya saat bertemu Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, 13 September lalu.

Terkait anggaran, kata dia, rencanyanya akan ditanggung KAI. Meski di desa dana desa, tapi bila tidak ada pos untuk mendukung pendanaan tidak tidak masalah,” ujarnya.

Ganjar Pranowo menyambut baik serta mendorong KAI segera merealisasi program tersebut. “Langsung jalan saja. Ini artinya, KAI Jateng proaktif. Harapannya agar masyarakat sadar hukum, penggunaan dana desa tidak bermasalah,” kata dia. (sem)

LIPUTAN KHUSUS 21

Tabloid INFOPlus No. 14 | 23 September-6 Oktober 2019

Ardiyan Tak Sendirian R

n Petugas Tilang Kejari Rembang Korupsi Rp 3 Miliar EMBANG - Kasus dugaan korupsi di korps adhyaksa menyeret seorang petugas tilang di Kejaksaan Negeri (Kejari) Rembang. Ardiyan Nurcahyo SH bin Lamyakun (34 tahun), warga Pandean RT.03 RW.03 Desa Pandean Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang ditahan dan diadili atas tuduhan korupsi uang tilang Rp 3 miliar.

Dugaan korupsi terjadi antara 2015 sampai 2018. Selama itu, Ardiyan disangka menilep dan tak menyetorkan Rp 3 miliar lebih uang hasil setoran tilang.

Sebagai petugas bawahan, apakah Ardiyan Nurcahyo melakukan dan menikmati sendiri uang hasil korupsiny ? Kasubag Bin, Kasipidum dan Kepala Kejari Rembang selaku atasan Ardiyan diduga turut terlibat.

Mereka turut diperiksa sebagai saksi dalam perkara itu.

Panmud Tipikor pada Pengadilan Tipikor Semarang, Meylina Dwi P mengakui perkara Ardiyan Nurcahyo SH dilimpahkan ke pengadilan oleh penuntut umum Kejari Rembang.

“Perkara terdaftar nomor 69/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg. Perkara diajukan penuntut umum L Rinanto Haribuwono SH MH dari Kejari Rembang,” kata dia belum lama ini.

Atas pelimpahan itu, pengadilan menetapkan jadwal sidang perdana pemeriksaan perkaranya besok pada 25 September. Perkara ditangani majelis hakim terdiri Suparno (ketua), Dr Robert Pasaribu dan Agoes Prijadi dibantu Panitera Pengganti Arif Mustakim.

Ardiyan Nurcahyo, selaku petugas tilang pada Kejaksaan Negeri Rembang berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Rembang Nomor : Print-317/O.3.21/ Cp.2/03/2014 tanggal 18 Maret 2014.

Dugaan korupsi uang tilang terjadi dalam kurun waktu 2015 sampai 2018 di Kejari Rembang Jalan Diponegoro Nomor 98 Kabupaten Rembang. Secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenanganny, ia disangka telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pada tahun 2012 Ardiyan Nurcahyo diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kejari Rembang berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEPI-1093/C.4.3/04/2012 tanggal 13 April 2012. Selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Rembang Nomor : Print-317/O.3.21/Cp.2/03/2014 tanggal 18 Maret 2014, ia ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Pelaksana Sidang Tilang sebagai Petugas Tilang.

Sebagai petugas tilang, Ardiyan bertugas menerima pembayaran denda tilang dan biaya tilang dari masyarakat (pelanggar lalu lintas) serta mengembalikan barang bukti setelah adanya putusan pengadilan. Ia juga bertugas menyetorkan seluruh uang hasil denda tilang dan biaya perkara tilang tersebut kepada Bendahara Penerima untuk selanjutnya disetorkan ke kas negara.

Dalam kurun waktu tahun 2015 sampai 2018 di Kejari Rembang terdapat 174.619 putusan Pengadilan Negeri Rembang.

Perkara tilang dengan perincian : No

Tahun

Jumlah Putusan

Jumlah Denda

Jumlah Biaya Perkara

1

2015

46.235

3.208.889.000,00

46.235.000,00

2

2016

30.535

2.679.833.000,00

30.535.000,00

3

2017

41.849

2.530.269.000,00

41.849.000,00

4

2018

56.000

4.169.829.000,00

56.000.000,00

Total

174.619

12.588.820.000,00

174.619.000,00

Bahwa dari total jumlah denda tilang dan biaya perkara tilang pada kurun waktu 2015 sampai 2018, Ardiyan hanya menyerahkan sebagian uang setoran hasil dinas Kejari Rembang berdasar putusan pengadilan. Yakni berupa uang denda tilang dan biaya perkara tilang berikut kelengkapan administrasinya yaitu : Surat Perintah Penyerahan Denda / Biaya Perkara Tilang (D-4) serta Berita Acara Penyerahan Hasil Dinas kepada saksi Endah Nur Safitri selaku Bendahara

Penerima Kejari Rembang.

Penyerahan Dinas No

Tahun

Jumlah Putusan

Jumlah Denda

Jumlah Biaya Perkara

1

2015

36.244

2.125.120.000,00

36.244.000,00

2

2016

22.229

1.925.028.000,00

22.229.000,00

3

2017

28.206

1.703.409.000,00

28.206.000,00

4

2018

28.662

1.862.598.000,00

28.662.000,00

Total

115.341

7.616.155.000,00

115.341.000,00

Masing-masing setoran hasil dinas pada kurun waktu itu selanjutnya oleh Endah Nur Safitri selaku Bendahara Penerima telah disetorkan ke Kas Negara melalui Bank BRI Cabang Rembang sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak. Form Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) itu oleh pihak Bank BRI lalu diberikan Bukti Penerimaan Negara, Penerimaan Bukan Pajak yang telah divalidasi.

Seharusnya selaku petugas tilang pada Kejari Rembang, Ardiyan wajib menyetorkan dengan segera seluruh uang hasil denda tilang dan biaya perkara tilang kepada Bendahara Penerima.

Denda Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas (selanjutnya disebut dengan denda tilang) dan biaya perkara Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas (selanjutnya disebut dengan biaya/ongkos perkara tilang) sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam pengelolaannya haruslah melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Perbuatan Ardiyan yang hanya menyetorkan sebagian dari keseluruhan PNBP berupa uang hasil denda tilang dan biaya perkara tilang itu diketahui digunakan untuk kepentingan sendiri. Antara lain untuk membeli burung dan mengikuti perlombaan burung.

Mekanisme PNBP pada Kejari Rembang berupa uang denda tilang dan biaya perkara tilang baik yang hadir di persidangan maupun yang tidak hadir di persidangan (verstek) : o Pihak kepolisian menyerahkan berkas tilang baik yang berasal dari kepolisian maupun yang berasal dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah ataupun dari Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang ke Pengadilan Negeri Rembang. o Selanjutnya Pengadilan Negeri Rembang menetapkan hari sidang untuk perkara tilang yang jatuh pada hari Rabu untuk berkas tilang yang berasal dari kepolisian dan hari Kamis untuk berkas tilang yang berasal dari Dinas Perhubungan. o Kemudian pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut : - Sebelum berlakunya e-tilang : 1. Jaksa Tilang, Petugas Tilang dan pelanggar hadir pada proses persidangan, selanjutnya selesai sidang, petugas pengadilan menyerahkan salinan putusan berikut berkas tilang serta uang denda dan biaya perkara tilang dari para pelanggar yang membayar di ruang sidang Pengadilan kepada Petugas Tilang.

2. Kemudian setelah sampai di Kejaksaan Negeri Rembang berkas tilang ditaruh di ruang tilang selanjutnya petugas tilang membuat administrasi untuk kelengkapan penyetoran uang denda tilang dan biaya perkara kepada Bendahara Penerima, yaitu berupa Surat Perintah Penyerahan Denda/Biaya Perkara Tilang (D-4) dan Berita Acara Penyerahan Hasil Dinas Kejaksaan.

3. Setelah administrasi tersebut lengkap lalu petu-

6.

gas tilang menyetor uang hasil sidang tilang tersebut berikut kelengkapan adminisrasinya ke Bendahara Penerima dan dilakukan pada hari itu juga; 4. Proses yang sama berlaku juga untuk pelanggar yang tidak hadir di persidangan, yang bersangkutan langsung membayar uang denda tilang dan biaya perkara tilang serta mengambil barang bukti tilang langsung di Kejaksaan Negeri Rembang sesuai dengan amar putusan dari PN Rembang.

5. Selanjutnya petugas tilang membuat administrasi untuk kelengkapan penyetoran uang denda dan biaya perkara kepada Bendahara Penerima, yaitu berupa Surat Perintah Penyerahan Denda/Biaya Perkara Tilang (D-4) dan Berita Acara Penyerahan Hasil Dinas Kejaksaan.

Setelah administrasi tersebut lengkap lalu petugas tilang menyetor uang hasil sidang tilang tersebut berikut kelengkapan adminisrasinya ke Bendahara Penerima dan dilakukan pada hari itu juga.

- Setelah berlakunya e-tilang : 1. Sidang tilang dilakukan tanpa hadirnya pelanggar dan setelah Hakim memutus perkara tilang dan putusan tilang ditempel di Pengadilan Negeri Rembang dengan memuat nama pelanggar dan besarnya putusan denda dan biaya perkara; 2. Setelah ada putusan dari Pengadilan para pelanggar membayar denda tilang dan biaya perkara tilang serta mengambil barang bukti tilang di Kejaksaan Negeri Rembang; 3. Selanjutnya petugas tilang membuat administrasi untuk kelengkapan penyetoran uang denda dan biaya perkara kepada Bendahara Penerima, yaitu berupa Surat Perintah Penyerahan Denda/Biaya Perkara Tilang (D-4) dan Berita Acara Penyerahan Hasil Dinas Kejaksaan.

4. Setelah administrasi tersebut lengkap lalu petugas tilang menyetor uang hasil sidang tilang tersebut berikut kelengkapan adminisrasinya ke Bendahara Penerima dan dilakukan pada hari itu juga; Setelah Bendahara Penerima menerima Surat Perintah Penyerahan Denda / Biaya Perkara Tilang (D-4) dan Berita Acara Penyerahan Hasil Dinas, selanjutnya Bendahara Penerima, jaksa tilang, Kasubag Bin dan Kasi Pidum menandatangani Berita Acara Penyerahan Hasil Dinas. Kemudian Bendahara Penerima membuat billing setoran melalui aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) untuk kemudian disetorkan ke Kas Negara melalui BRI Kantor Cabang Rembang.

Selanjutnya pihak BRI menyerahkan bukti setor berupa Surat Tanda Setor (STS) dan Surat Setor Bukan Pajak (SSBP) yang kemudian bukti setor tersebut oleh Bendahara Penerima digandakan dan diserahkan ke petugas tilang sebagai arsip.

Setoran penghasilan bukan pajak tersebut disetor ke kas negara melalui BRI Kantor Cabang Rembang selanjutnya Bendahara Penerima menginputnya melalui aplikasi Sistem Aplikasi Satker (SAS) dengan Surat Perintah Penyerahan Denda/Biaya Perkara Tilang (D-4) sebagai bukti Akibat perbuatan Ardiyan Nurcahyo selaku petugas tilang yang hanya menyetorkan sebagian denda tilang verstek dan biaya perkara tilang selama kurun waktu 2015 sampai 2018 telah merugikan keuangan negara sekitar Rp 3.036,052.200.

Hitungan itu sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara tanggal 5 Agustus 2019 oleh ahli Auditor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yaitu Iqbal Widya Nanda dan Imam Triyunjadi. Jumlah itu terdiri dari Rp 3.000.686.200 berasal dari denda tilang serta Rp 35.366.000 dari biaya perkara tilang.

Atas perbuatannya, Ardiyan Nurcahyo primair dijerat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Subsidair dijerat Pasal 3 jo Pasal 18 UU yang sama. (far)

22

EKONOMI

Tabloid INFOPlus No. 14 | 23 September-6 Oktober 2019

Jateng Pilot Project Gerakan Menabung Nasional

S

EMARANG - Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK RI) menetapkan Jawa Tengah sebagai pilot project Gerakan Indonesia Menabung. Gerakan itu bakal menyasar seluruh pelajar SMP dan menggandeng beberapa bank. Gerakan Menabung Nasional ini oleh OJK dijadikan sebagai jurus untuk membantu pertumbuhan ekonomi nasional.

Ketua OJK RI, Wimboh Santoso mengatakan pertumbuhan ekonomi saat ini bergantung pada inovasi yang dilakukan. Presiden Jokowi menurut Wimboh menginginkan harus ada tendangan keras dibidang ekonomi.

“Jawa Tengah sebagai pilot project Gerakan Menabung Nasional karena potensinya paling besar di Tanah Air. Pertumbuhan ekonominya, SDMnya, pertanian, kelautan, dan lainnya,” kata dia, 13 September lalu.

Kerjasama diteken antara OJK dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan perbankan di 3.350 SMP di Jawa Tengah.

“Wujudnya ini tabungan digital, mereka tidak pegang buku tabungan. Prakteknya, di sekolah itu bendahara kelas kita dikasih mesin. Setiap hari Senin kita jadikan hari menabung. Mesinnya dikasih oleh bank, setiap Senin sore bank

mengambil ke sekolah,” katanya.

Setiap tahun ajar baru, lanjut Wimboh pendaftar harus memiliki buku tabungan tanpa biaya administrasi. “Ini bertahap, siswa SMP menabung uang, SMA uang tabungannya tambah mahasiwa kita ajak buka startup,” katanya.

Ganjar Pranowo mengatakan, Gerakan Menabung Nasional memiliki dua target, pertumbuhan makro ekonomi dan edukasi ekonomi. Gerakan diharapkan juga akan mengedukasi orangtuanya.

“Saya jadi kepikiran ini kalau SD dan TK jauh lebih menarik karena yang menabung pasti orangtuanya,” katanya. (sem)

3 Prioritas Pengembangan Jateng Presiden SEMARANG - Presiden Joko Widodo mengarahkan tiga program prioritas pengembangan Jawa Tengah, yakni Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal, Kawasan Industri (KI) Brebes, dan sektor pariwisata dengan Borobudur sebagai pusatnya.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Jateng Peni Rahayu menyampaikan, hasil rapat terbatas bersama presiden dan sejumlah kementerian, ditetapkan adanya tiga program prioritas yang diarahkan untuk Jateng.

“Kami menawarkan 12 program, tapi sebagai tahap awal tiga program yang akan menjadi fokus. Targetnya master plan tiga program itu rampung tahun ini,” ujarnya, 12 September.

KI Kendal pada tahun ini statusnya akan meningkat menjadi KEK. Orientasi produk pun 60% ditargetkan untuk ekspor dengan nilai US$5 miliar pada 2024. Sementara itu, KI Brebes seluas 3.000-an hektare tengah dalam tahap persiapan. Pada 2019 ditargetkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten rampung, sehingga pengembangan KI dapat dimulai 2020.

Candi Borobudur juga sudah ditetapkan sebagai destinasi wisata prioritas di Joglosemar (Jogja-Solo-Semarang). Pada 2019 alokasi dana pembenahan infrastruktur dan utilitas dasar wilayah Joglosemar mencapai Rp2,1 triliun, naik tujuh kali lipat dari 2018 sebesar Rp300 miliar.Targetnya keseluru-

han infrastruktur dasar dapat rampung pada 2020. Oleh karena itu, pada tahun depan target wisatawan mancanegara (wisman) di Joglosemar mencapai 2 juta orang.

Kendati tiga lokasi menjadi agenda prioritas, efek ekonomi yang ditimbulkan juga berimbas terhadap kota/ kabupaten lainnya, terutama perihal kebutuhan bahan baku dan tenaga kerja. Oleh karena itu, infrastruktur untuk mendukung konektivitas harus dipacu.

Peni menuturkan arahan presiden itu merupakan salah satu upaya Jateng mengejar target pertumbuhan ekonomi 7% pada 2023. Dengan pertumbuhan agresif itu, Jateng memerlukan Rp774 triliun. (sem)

Genjot 857.710 Wisman SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mentargetkan kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 857.710 orang pada 2019, atau meningkat 26,66% dari 2018 sejumlah 677.168 orang. Realisasi perhitungan sementara kedatangan wisman per Juli 2019 baru mencapai 168.831 orang.

Kepala Seksi Pengembangan Pasar Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Jateng Tanti Apriani mengaku memiliki sejumlah strategi untuk memajukan sektor pariwisata Jateng. Di antaranya bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata melakukan sales mission di pasar utama luar negeri, seperti Malaysia dan Singapura.

Menurutnya, pasar baru dari Jepang dan Australia juga dinilai potensial. Pengembangan konsep wisata olah raga (sport tourism) menjadi salah satu fokus pengembangan. Terbukti gelaran Borobudur Marathon selalu menyedot perhatian atlet dan wisatawan mancanagara.

Pemprov Jateng juga terus meningkatkan kapasitas, sarana, dan prasarana Daerah Tujuan Wisata (DTW). Pertumbuhan desa-desa wisata juga dipacu untuk mencapai target 500 desa wisata dalam 5 tahun ke depan.

“Kami juga mengupayakan meningkatkan kualitas SDM, khusunya untuk dapat menyambut wisatawan mancanegara,” katanya 11 September lalu. (sem) Target Kunjungan Wisman ke Jateng (orang) Tahun

Target

Realisasi

2015

395.261

421.191

2016

403.166

578.924

2017

430.000

781.107

2018

435.000

677.168

2019*

857.710

168.831

2020

1.200.000

*data sementara perhitungan per 9 September 2019 untuk periode Januari—Juli 2019.

Sumber: Disporapar Jateng, Kemenpar

SAMBUNGAN Aspidsus ...

USD 7.000, dan Dyah Purnamaningsih USD 7.000. Sesampainya di Simpang Lima, Alfin Suherman langsung menuju ke Starbuck Simpang Lima. Di sana, Benny Chrisnawan dan Adi H Wicaksana sudah menunggu.

Alfin lalu memberikan amplop tanpa inisial berisi uang untuk Benny dan Adi, dengan nilai sama yaitu USD 10.000. Sementara yang ada inisialnya untuk Dyah Purnamaningsih dan Musriyono yang beda nominal uangnya.

Ke-4 amplop putih itu, Alfin masukkan ke dalam kantong plastik belangbelang dan kemudian diserahkan kepada Benny Chrisnawan dengan disaksikan Adi WIcaksana. Usai pertemuan itu, ketiganya berpisah.

Esoknya, Rabu 22 Mei 2019, Alfin

(Sambungan dari Halaman 12)

Suherman menuju ke kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah untuk menyerahkan uang bagian M. Rustam Efendy. Sesampainya di ruang M. Rustam Efendy, Alfin Suherman langsung menyerahkan amplop putih berisi uang sebesar USD10.000 kepadanya. Alfin lalu pamit, dan kembali ke Jakarta.

Esok harinya, pada tanggal 23 Mei 2019, penuntut umum Dyah Purnamaningsih membacakan surat tuntutan terhadap Surya Soedharma dengan tuntutan pidana penjara selama 1 tahun dengan masa percobaan selama 2 tahun. Serta membayar denda sebesar Rp 5 miliar sesuai kesepakatan antara Alfin Suherman dengan Kusnin.

Alfin Suherman, Surya Soedharma

Gadaikan ...

Usai tiga hari kedepan, Bentar menghubungi dan mendatangi Ariesta di kosan tetapi tidak ada dan sit ditemukan. Atas hal itu, Bentar yang mengaku dirugikan Rp 7 juta lalu melapor ke Polsek Pedurungan.

Diketahui pada 11 Maret 2019, Ariesta menggadaikan kamera tersebut ke

dan Hendra Setiawan mengetahui, patut menduga perbuatannya memberikan suap terdiri Rp1.050.000.000, uang sebesar SGD 325.000, serta USD 64.000 agar Kusnin, M Rustam Efendy, Adi H Wicaksana dan Benny Chrisnawan menyalahi aturan.

Alfin Suherman dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Atau kedua, dijerat Pasal 13 Undang-Undang yang sama jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (far) (Sambungan dari Halaman 14)

Gadai Sakti Nusantara di Jl. Cendrawasih No. 02 Semarang melalui Margaretha Zsaza Agustiani binti Putut, seharga Rp 1.090.000.

Atas laporan itu, polisi menangkap Ariesta pada 4 Juli 2019 di kosan di Ngablak Indah Kelurahan Gebangsari Kecamatan Genuk Kota Semarang.

Bersama barang-bukti kamera, Ariesta dibawa ke Polsek Pedurungan untuk proses hukum lebih lanjut.

Ariesta Isrofiati Murtiadi didakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal : 372 KUHP. Atau kedua, Pasal : 378 KUHP. (far)

Mengulang ...

(Sambungan dari Halaman 11)

beberapa waktu terakhir.

Sejak Piala Asia U-16 pertama kali diselenggarakan di Qatar pada tahun 1985 lalu, Indonesia sudah turun di edisi tahun kedua tahun 1986, meski saat itu hanya bertahan hingga babak penyisihan grup.

Hampir ke Piala Dunia U-17 2019 Dua tahun berselang, Timnas Indonesia U-16 masih berjuang di babak penyisihan grup. Hingga pada musim selanjutnya di tahun 1990, saat Thailand bertindak sebagai tuan rumah, Garuda Muda sukses melaju ke babak semifinal dan meraih peringkat keempat.

Prestasi Timnas Indonesia U-16 di tahun 1990 merupakan yang tertinggi hingga kini dalam kompetisi Piala Asia U-16, dan belum pernah terulang di beberapa edisi Piala Asia selanjutnya. Timnas Indonesia U-16 sempat hampir mengulang kejayaan tahun 1990 pada tahun 2018 lalu, ketika Bagus Kahfi dan kawan-kawan berhasil melaju ke babak perempatfinal Piala Asia U-16 2018, di mana Malaysia bertindak sebagai tuan rumah.

Sayangnya saat itu Timnas U-16 tersingkir saat menghadapi Australia U-16 dengan skor tipis 2-3, dan gagal melaju ke perhelatan Piala Dunia U-17 2019 di Brasil. Praktis, skuat besutan Fakhri Husaini harus pulang dengan lapang dada dan berharap pada skuat Timnas U-16 generasi selanjutnya.

Kini di bawah asuhan pelatih Bima Sakti, mampukah Timnas U-16 mengulang kejayaan tahun lalu, menembus babak kualifikasi sebagai juara grup, dan melaju ke kompetisi Piala Asia U-16 dengan status sebagai tim unggulan?. (ind)

SAMBUNGAN 23

Tabloid INFOPlus No. 14 | 23 September-6 Oktober 2019

Ada Apa ...

(Sambungan dari Halaman 24)

sar 20 persen dari nilai kontrak atau sekitar 17.481.105.800. Pembayaran jika prestasi pekerjaan mencapai 25 persen dan dapat diterima dengan baik Pemkot Semarang.

Termin kedua sebesar 25 persen dari nilai kontrak atau sekitar Rp 21.851.382.250. Dibayarkan setelah prestasi pekerjaan mencapai 50 persen.

Termin Ketiga sebesar 25 persen dari nilai kontrak atau sekitar Rp 21.851.382.250 dibayarkan kepada penyedia setelah prestasi pekerjaan mencapai 75 persen.

Termin keempat sebesar 25 persen dari nilai kontrak atau Rp 21.851.382.250 dibayarkan kepada penyedia setelah prestasi pekerjaan mencapai 100 persen. Termin kelima sebesar 5 persen atau Rp 4.370.276.450 dibayarkan setelah masa pemeliharaan berakhir dan dapat diterima dengan baik.

Pelaksanaannya, kontrak No. 602.4/5338/2017 tanggal 20 Oktober 2017 dilakukan perubahan dengan adendum 1 Nomor:602.4/5961/2017 tanggal 24 November 2017. Masa kontrak dan pelaksanaan dari 60 hari kalender berubah menjadi 73 hari kalender.

Pekerjaan proyek sendiri diakui molor karena sejumlah hambatan.

Di antaranya pekerjaan struktur bawah yaitu lokasi yang dikerjakan belum dilaksanakan pembongkaran pondasi bangunan lama. Akibatnya sebelum pengeboran harus dilaksanakan pembongkaran pondasi lama yang memakan waktu 3 minggu.

Hambatan lain, penimbunan kembali dengan material pasir dan

Mucikari ... men elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ia dijerat Pasal 45 ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekronik.

Atau kedua, ia didakwa telah menyediakan jasa pornografi. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan. Menyajikan secara eksplisit alat

Terjepit Susu ... dengan radiasi cahaya dan mudah terkontaminasi cemaran bakteri/mikro bakteri.

Bahwa dalam kemasan susu bubuk tersebut harus tercantum komposisi, informasi kandungan gizi, cara penggunaan atau pemakaian, nama dan alamat yang memproduksi dan masa kadaluwarsanya. Tempat untuk mengemas susu tersebut juga harus bersih dan steril, peralatan yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan Standar Nasional Indonesia yang sudah

batu, lokasi pekerjaan yang sempit sehingga manuver alat kurang maksimal. Lokasi berdekatan dengan ruko-ruko yang masih aktif sehingga sebagian lokasi terpakai untuk tempat parkir pengunjung.

Curah hujan yang cukup tinggi, serta terbatasnya akses keluar masuk mobil proyek.

Perihal itu rekanan mengajukan permohonan melanjutkan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana Surat Nomor: 031/SCS-ENTA/JOHAR/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 dan menyertakan kesanggupannya sebagaimana surat kesanggupan.

Atas hal itu, pihak Disperindag Kota Semarang menyetujui dengan ketentuan di antaranya, jangka waktu yang diberikan untuk menyelesaikan pekerjaan 50 hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yaitu tanggal 31 Desember 2017. Pekerjaan harus sudah selesai tanggal 19 Februari 2017. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pekerjaan tidak dapat terselesaikan, maka akan dikenakan sanksi.

Kontraktor pelaksana terlebih dahulu harus memperpanjang Surat Jaminan Pelaksanaan dengan jangka waktu sesuai dengan waktu yang diberikan. Adanya pemberlakuan denda 1/1000 (satu per mil) per hari dari bagian kontrak yang belum terselesaikan sampai pekerjaan selesai 100 persen.

Terkait perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan ditindaklanjuti dengan dibuatnya addendum – 2 Nomor: 602.4/6751/2017 tanggal 29 Desember 2017 perihal perpanjangan waktu. Sehingga (Sambungan dari Halaman 15)

kelamin. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual. Serta menawarkan atau mengiklankan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

“Dijerat dengan pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi,” ungkap Jaksa Penuntut Umum Kejari Kota Semarang Nur Indah SH MHum dalam surat dakwaannya. (far)

(Sambungan dari Halaman 14)

ditentukan dalam proses pengemasan susu.

Atas perkaranya Hery Miharjo dijerat pertama dengan Pasal 139 UU RI No. 18 tahun 2012 tentang pangan.

Atau Kedua dengan Pasal 142 UU RI No. 18 tahun 2012 tentang pangan.

“Atau Ketiga dijerat Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,” terang Nunuk Dwi Astuti SH, Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. (far)

kontrak mulai berlaku sejak 20 Oktober 2017 sampai 31 Desember 2017 menjadi berakhir tanggal 19 Februari 2018.

Jadwal pelaksanaan pekerjaan semula harus menyelesaikan pekerjaan selama 73 hari kalender mengacu pada addendum-1, berubah menjadi 123 hari kalender.

Sumber pembiayaan akan diusulkan pada APBD Kota Semarang.

Peristiwa kompensasi ditambah huruf g yang berbunyi: penggugat tidak akan menuntut denda atau bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan alokasi anggaran; in casu huruf Q Penggugat dikenakan denda 1/1000 per hari dari bagian kontrak yang belum terselesaikan sampai pekerjaan selesai 100 persen.

Menurut Penggugat, pihaknya telah melaksanakan pekerjaan sampai selesai 100 persen sebagaimana diperjanjikan tanggal 20 Oktober 2017 sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Adendum -2.

Hal itu dibuktikan dengan laporan Minggu ke-16 periode: 29 Januari 2018 s/d 31 Januari 2018 yang menyatakan progres realisasi 100 persen.

Laporan ditandatangni Nurkholis ST MT selaku pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) pembangunan Pasar Rakyat Johar Baru Tahun Anggaran 20017. Prayitno ST, MT selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Budi Susilo ST selaku Team Leader konsultan Pengawas PT Yogya Karya (Persero), serta Narwan

Pratanto ST, Project Manger PenyediaJasa PT. SCS-PT. ENTA, KSO. PT Yodya Karya (Persero) selaku Konsultan Pengawas dalam suratnya No. 012/YK/1/2018 perihal Surat Keterangan Progres Pekerjaan tanggal 31 Januari 2018 menyatakan hasil pengawasan minggu ke-16 periode 29 Januari sampai 31 Januari 2018 progres realisasi 100 persen.

Dalam surat keterangan No. 510.16/752 pada pokonnya menerangkan kontraktor pelaksana menyelesaikan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam kontrak. Telah melaksanakan hingga minggu ke-16 periode tanggal 29 Desember 2017 sampai 31 Januari 2018 telah mencapai progres 100 persen. Surat ditandatangani Nurkholis (PPKom), Prayitno (PPTK), serta Fajar Purwoto SH MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Merasa telah mengerjakan 100 persen pekerjaan sesuai kontrak, Penggugat selaku penyedia lalu mengirimkan Surat Permohonan Pembayaran Sisa Tagihan Prestasi 18,99 persen senilai Rp 16.598.309.957. Namun hingga kini, permohonan pembayaran itu belum disetujui.

Penggugat menilai Disperindag Kota Semarang telah wanprestasi atau ingkar janji atas tidak dibayarkannya sisa tagihan Rp 16,5 miliar. Akibat itu, Penggugat mengaku mengalami kerugian immateriil karena permasalahan yang belum kunjung selesai dari tahun 2018 sampai sekarang, sehingga mengganggu operasional perusahaan.

Dalam tuntutannya, Penggugat

Sembako Murah ... mesin cuci FL. Pembelian sebesar Rp 120 juta mendapat bonus perhiasan emas. Pembelian sebesar Rp 125 juta mendapat bonus kulkas 4 pintu.

Pembelian sembako minimal sebesar Rp 250 juta mendapat bonus sepeda motor Honda Beat. Pembelian minimal sebesar Rp 1 miliar mendapat bonus umroh. Serta pembelian minimal Rp 3 miliar mendapat bonus mobil.

Untuk lebih meyakinkan Nurnaningsih, Terdakwa juga membuat penawaran melalui WhatsApp (WA) mengenai jenis barang, harga dan bonusnya dengan ketentuan uang pemesanan harus dikirim terlebih dahulu kepada penjual/Terdakwa. Setelah itu sekitar 3-7 hari setelah uang dibayarkan, Terdakwa menjanjikan akan mengirimkan sembako yang diorder kepada pembeli. Terdakwa mengaku kalau pengambilan barang-barang berupa sembako tersebut dari Kawasan Industri Manyaran.

Atas tawaran tersebut, Nurna Ningsih dan anaknya Ivan Marcelavin Baldwin tertarik melakukan pembelian sembako dalam jumlah besar. Nurnaningsih melakukan order sembako berupa mie instan, gula pasir, susu sachet, minyak goreng.

Secara bertahap order dilakukan sejak 22 Desember 2018 dan terakhir 21 Januari 2019. Jumlah order sembako Nurna Ningsih kepada Terdakwa Iin seluruhnya Rp. 4.088.275.000.

meminta majelis hakim pemeriksa perkaranya mengabulkan gugatan. Menyatakan surat perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Kontruksi: Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Pengembangan Sarana yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2017 Pekerjaan Jasa Kontruksi Fisik Pembangunan Pasar Rakyat Johar Baru No. 602.4/5338/2017 tanggal 20 Oktober 2017 adalah sah menurut hukum.

Menyatakan Adendum-1 Nomor:602.4/5961/2017 tanggal 24 November 2017 adalah sah menurut hukum. Menyatakan Adendum -2 Pemberian kesempatan selama 50 hari kalender kepada Kontraktor untuk menyelesaikan perkerjaan (sampai dengan tanggal 19 Februari 2018) adalah sah menurut hukum.

“Menyatakan Penggugat telah melaksanakan Prestasinya 100 persen. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat karena tidak melaksanakan isi surat perjanjian,” sebutnya Jeki Velani SH dan Paulus Sirait SH dalam amar tuntutan gugatannya Menghukum Tergugat memenuhi/ melaksanakan isi perjanjian dengan membayar sisa tagihan prestasi 18,99 persen senilai Rp 16.598.309.957 kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus.

“Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterill sebesar Rp 5 miliar kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus,” lanjutya. (far) (Sambungan dari Halaman 14)

Atas order sembako tersebut, Terdakwa telah menerima pembayaran dari Nurna Ningsih baik secara tunai di tempatnya berbisnis sembako dan juga tempat tinggal di Ruko Royal Park No. 16 Jl. Golf Raya Klipang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.

Maupun pembayaran melalui transfer ke rekening BCA, BRI, BNI dan Bank Mandiri atas nama anaknya bernama Muhammad Abi Rais Wibisono, seluruhnya sebesar Rp 4.088.275.000.

Usai Nurna Ningsih melunasi pembayaran pesanan sembako, pada awal pemesanan Terdakwa mengirim sembako pesanan. Akan tetapi pengirimannya tidak lengkap/komplit sesuai pesanan. Hal itu terjadi berulang-ulang sampai orderan terakhir.

Dari jumlah seluruh order, Terdakwa Iin hanya memenuhi senilai Rp. 2.339.135.000. Sejak itu Nurna Ningsih berusaha meminta kepada Terdakwa agar sembako segera dikirimkan segera, apabila tidak uangnya dikembalikan. Tetapi Terdakwa hanya janji-janji saja tetapi tidak pernah dipenuhi.

Sementara atas order Ivan Marcelavin Baldwin anak dari Nurna Ningsih, awalnya lancar tetapi pada pembelian yang ketiga mulai terlambat dan pengirimannya juga tidak lengkap. Sampai sekarang sembako yang belum dipenuhi Terdakwa senilai kurang lebih Rp 250 juta.

Sementara mengenai bonus yang dijanjikan Terdakwa pada setiap pembelian minimal tertentu oleh Nurna Ningsih dan Ivan Marcelavin Baldwin juga tidak semuanya dipenuhi. Di antaranya bonus sepeda motor dan bonus berupa umroh.

Perbuatan Terdakwa Iin yang menawarkan promo sembako dengan bonus yang menggiurkan tetapi pembeliannya harus dibayar dahulu tersebut adalah hanya akal-akalan. Pasalnya Terdakwa sebelum menawarkan promo sembako kepada Nurna Ningsih telah menerima order sembako dari pembeli lain. Tetapi karena uangnya sudah terdakwa pergunakan sendiri untuk kepentingan yang tidak jelas, akhirnya ia menggunakan uang pesanan sembako Nurna Ningsih untuk memenuhi pembeli lain yang lebih dahulu order sembako.

Terdakwa sendiri bukanlah agen distributor sembako dan juga tidak membeli/mengambil sembako dari Kawasan Industri Manyaran. Tetapi Terdakwa membeli sembako dari Lotte Mart Kabluk Semarang dan juga pada Indo Grosir Terboyo Semarang.

Atas perbuatan Terdakwa tersebut, korban Nurna Ningsih mengalami kerugian Rp 1.749.140.000. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP. Atau kedua diancam pidana dalam pasal 372 KUHP. (far)

24

Tabloid

HALAMAN

INFOPlus

Tabloid INFOPlus No. 14 | 23 September-6 Oktober 2019 Tajam dan Faktual Tabloid INFOPlus No. 14 | 23 September-6 Oktober 2019 | ISSN 2657-2324

Proyek Pasar Johar Baru Rp 16,5 Miliar Tak Dibayar

ADA APA ?

S

EMARANG - Proyek pekerjaan kontruksi pembangunan Pasar Rakyat Johar Baru di bekas Pasar Kanjengan Kota Semarang tahun 2017 menyisakan persoalan. Rekanan proyek mengaku belum dibayar sebesar Rp 16,5 miliar atas pekerjaannya.

Upaya mediasi terkait persoalan itu telah ditempuh, meski akhirnya gagal. Kini upaya hukum menggugat ke pengadilan ditempuh rekanan.

Masalah proyek diketahui dipicu atas molornya pekerjaan oleh rekanan dari jangka waktu yang ditentukan. Lantas apakah proyek itu akan menimbulkan masalah hukum baru ?

Gugatan diajukan rekanan, PT Sinar Cerah Sempurna (SCS) - PT Enta, KSO yang berkedudukan di Karangrejo Barat No. 9 Rt.002 Rw.002 Tinjomoyo, Banyumanik, Semarang. Surat Perjanjian Kemitraan / Kerjasama Operasi/KSO kedua perusahaan dibuat tertanggal 20 September 2017 yang didaftarkan/waarmerking dengan Nomor: 470/Reg/IX/2017 oleh notaris Tri Isdiyanti.

Keduanya diwakili tim kuasa hukumnya, Jeki Velani SH dan Paulus Sirait SH, advokat berkantor di Jl. Karangrejo Selatan No. 6 Rt.03 RW. III, Tinjomoyo, Banyumanik Semarang.

“Gugatan dalam klasifikasi perkara wanprestasi itu diajukan melawan Pemerintah Kota Semarang di Jalan Pemuda No. 148 Kota Semarang,” terang Panmud Perdata pada Pengadilan Negeri (PN) Semarang, belum lama ini.

Informasi yang dihimpun, penyelesaian di jalur Pengadilan Negeri Semarang ditempuh sesuai kesepakatan kedua pihak.

Atas persoalan itu, kedua pihak sepakat menyelesaikan lewat jalur hukum di Pengadilan Negeri Semarang. Hal itu sesuai

Berita Acara No. 602-52/2416 Berita Acara Kesepakatan Bersama Penyelesaian Permasalahan Kontrak No. 602.4/5338/2017 tanggal 22 April 2019.

Pada poin angka 2 disebut, “Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah bersepakat untuk mengalihkan penyelesaian sengketa yang timbul dari Badan Arbitrase Nasional menjadi diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Semarang”.

Dalam kemitraannya, PT SCS sebagai koperasi utama bertindak atas nama KSO yang diwakili Ir. H. Soeharto, MT selaku Direktur Utama PT Sinar Cerah Sempurna.

Kesepakatan itu sesuai Surat Perjanjian Kemitraan/Kerjasama Operasi (KSO) tanggal 20 September 2017.

Kesepakatan dibuat atas proyek pada Dinas Perdagangan Kota Semarang yang akan dikerjakannya. Surat Perjanjian (kontrak) dilakukan keduanya dengan Pemerintah Kota Semarang Cq Dinas Perdagangan Kota Semarang Cq Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana yang didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2017.

Kerjasama paket pekerjaan kontruksi pembangunan Pasar Rakyat Johar Baru di bekas Pasar Kanjengan itu diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) bernomor 602.4/5338/2017 tanggal 20 Oktober 2017 dengan nilai kontrak Rp 87.405.529.000. Jangka waktu pekerjaan selama 60 hari kalender. Pekerjaan awalnya disepakati harus selesai pada tanggal 18 Desember 2017.

Di perjanjian, pembayaran dilakukan dengan cara bertahap. Termin kesatu sebe(Berita terkait di Hal. 23)

Perum Bumi Balakosa Mijen - Semarang

Kikis HAMBATAN Miliki Rumah IDAMAN yang NYAMAN

Rumah Berkualitas Harga Murah Penuh Berkah.

DP 50% Langsung Bangun.

Tanpa BI Checking, Tanpa Survey, Tanpa Bunga, Tanpa Denda, Tanpa Penalti, Tanpa Sita.

Hubungi: 081 2281 6881 | 0812 8119 1692