2 minute read

7 Kecamatan Rawan Kekeringan dan Karhutla

MOJOKERTO (GN) – Pada musim kemarau seperti saat ini, ada setidaknya 7 dari 18 wilayah kecamatan di Kab. Mojokerto dinilai rawan terjadi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Tujuh kecamatan itu, yakni Ngoro, Trawas, Pacet, Gondang, Jatirejo, Dawarblandong, dan Kemlagi.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Mojokerto Djoko Supangkat, dikonfirmasi, Rabu mengatakan, tujuh wilayah itu hasil mitigasi BPBD pada peralihan musim penghujan ke musim kemarau. Karena wilayah Kab. Mojokerto yang memiliki 18 kecamatan belum bebas dari potensi bencana kekeringan dan karhutla. ’’Di musim kemarau ini potensi kekeringan, kekurangan air bersih dan karhutla juga terjadi,” katanya. Dari hasil asesmen, ditemukan ada 7 dari 18 wilayah kecamatan di Kab. Mojokerto memiliki potensi terjadinya bencana kekeringan dan karhutla. Khusus kekurangan air bersih kata Djoko, berpotensi terjadi di tiga desa.

Advertisement

Dua desa di Kecamatan Ngoro, yakni Desa Mandura Manggunggajah, dan Kuntjorowesi dengan jumlah warga terdampak diduda desa itu ada 4.600 jiwa.

Terparah tetap berada di Desa Manduromanggunggajah, Kecamatan Ngoro dengan dampak paling banyak sekitar 2.142 warga. Disusul Desa Kunjorowesi, Kecamatan Ngoro mencapai 1.635 warga. Ke tiga Desa Duyung, Kecamatan Trawas dengan warga yang terdampak 831 jiwa dari

277 KK. Musim kemarau ini, ketiga desa mengirim surat permohonan droping air bersih ke BPBD. Sebelum BPBD sambilenunggu kiriman air bersih dari BPBD, perangkat desa dan tokoh masyarakat mengatasi sendiri kekurangan air bersih sendiri.

Kendati kekeringan terjadi sejak bulan lalu, hingga kini BPBD belum bisa melakukan dropping air bersih untuk mencukupi kebutuhan warga. Penyebabnya, belum terbitnya status tanggap darurat yang dikeluarkan Pemkab Mojokerto. Disebutnya, keputusan bupati atas status tanggap darurat kekeringan dan karhutla masih diajukan, dan masih dalam proses penelitian. Sekarag ini, BPBD juga sedang proses membuat. MoU dengan PDAM untuk dropping air bersih ke wilayah kekeringan air bersh. Kalau administrasinya sudah beres semua, paling cepat minggu depan sudah bisa dropping. “ Tahun ini, jadwal dropping air bersih diharapkan bisa maju 1 bulan dibandingkan tahun 2022. Tahun lalu dropping baru bisa dilakukan Juli, semoga tahun ini bisa Juni,”harapnya. Menurut Djoko, untuk kawasan yang perlu diwaspadai terjadinya karhutla ada di Kecamatan Ngoro, Trawas, Pacet, Gondang, Jatirejo, Dawarblandong, dan Kemlagi. Ketujuh wilayah tersebut, rawan kebakaran lantaran masih banyak hutan. ’’Kalau Kecamatan Jetis sudah tidak masuk pemetaan rawan karhutla, alasannya karena hutannya sudah gundul dibuat tempat rekreasi atau wisata,’’ jelasnya.. bas

Sementara, Siti warga Desa Batankrajan, Kec. Gedeg, Kab. Mojokerto berharap tahun ini Pemkab bisa membangun dan memperbaiki sistem drainase lingkungan. Alasannya, dengan perbaikan drainase mencegah terjadinya banjir di pemukiman. “Wah kalau sistem drainase di desakami tetap gak bagus, bisa dipastikan pemukiman di wilayah ini sering kebanjiran. .bas

Parpol Berharap Dana Parpol Cair Bulan Ini

MOJOKERTO (GN) – Partai Politik (Parpol) di Kab Mojokerto berharap akhir Juni 2023,dana bantuan parpol bisa cair dengan nilai Rp 5 ribu/suara sah.

Seperti dikatakan, Agus salah seorang kader Parpol dari PDIP dikonfimasi, Rabu (7/6/ 2023) mengatakan, sampai kini dan banpol belum cair. “Semoga bulan ini dana itu bisa cair, karena dana itu akan dipakai meningkatkan pendidikan politik ke masyarakat. Semakin cepat semakin baguslah,”harapnya. Sedangkan, Muhammad kader PKB Kab. Mojokerto berharap, dana banpol yang cair tahun 2023 nanti sudah menggunakan kebijakan baru dengan nilai persuara Rp 5 ribu, dari sebelumnya Rp 1.750 /suara sah

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Mojokerto Nugraha Budhi Sulistya mengatakan, sekarang ini dalam proses verifikasi, secepatnya pemerintah mencairkan dana banpol itu. Pemkab Mojokerto, kata dia juga berharap dana bapol bisa secepatnya dicairkan. Agar parpol yang duduk di parlemen segera bisa memanfaatkan dana itu untuk pendidikan politik ke masyarakat. Apalagi tahun ini menuju tahun politik, jadi pendidikan politik itu sangat perlu untuk segera dilakukan secara konsisten. Dana banpol direncanakan bisa direalisasikan bulan ini. Dari 11 parpol penghuni parlemen yang berhak menerimanya. bas

This article is from: