“Bidadari”, Inovasi Jemput Bola Permudah Ijin Usaha di Pamekasan

PAMEKASAN (GN)–Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pamekasan kini mempunyai program inovasi baru. Namanya Bimbingan dan Pendampingan Perijinan Berusaha (Bidadari). Yaitu program jemput bola dalam memberikan pelayanan perijinan berusaha.

Program ini telah dimulai tahun 2022 lalu dan kini memasuki tahun kedua. Latar belakang program ini dibuat terkait dengan kondisi pemahaman masyarakat yang tidak semua memahami bagaimana caranya mengurus ijin berusaha.

“Sekarang ini perijinan melalui Online Service System (OSS), dan system ini berisiko. Tidak semua warga paham bagaimana caranya mengurus ijin OSS, bisa karena tidak paham ataupun jaringan lemot. Oleh karena itu kami dari DPMTSP berusaha jemput bola,” kata Kadis PMPTSP Supriyanto, Senin (6/2/2023). Masyarakat yang mempunyai kelompok usaha, kata Supriyanto, bisa mengajukan permohonan kepada DPMPTSP untuk dilakukan pendampingan dalam mengurus perijinannya.

Atau bisa meminta bantuan kepala desa atau camat untuk memfasilitasinya dalam mengurus perijinan usahanya.

Setelah permohonan pendampingan diterima, DPMPTSP akan turun ke bawah membawa alat lengkap computer printer dan sebagainya. Masyarakat akan dibimbing dan didampingi bagaimana caranya memproses perijinan. Waktunya sangat singkat, paling lama 10 hingga 15 menit bisa selesai mempunyai perijinan dasar.

“Tahun 2022 kita sudah melaksanakan kegiatan ini yang diawali sosialisasi kepada camat, kepada ketua Ikatan Kepala desa di tiap kecamatan. Tahun kemarin targetnya 1.500. Alhamdulillah terlampaui lebih dari 1.500 yang berhasil didampingi,” ungkapnya. Dengan sukses pada tahun 2022 lalu, maka pada tahun 2023 ini DPMPTSP menargetkan akan bisa memberikan pendampingan kepada 4.000 pengusaha. Teknisnya, kata Supriyanto, tiap minggu DPMPTS akan turun antara dua hingga tiga kali memberikan pendampingan kepada masyarakat. “Tahun lalu itu berjalan bagus, usahanya bagus, mereka sudah bisa produksi. Usaha macem macem, bisa UMKM, memiliki toko. Kalau dulu kan SIUP surat ijin perdagangan. Sekarang semuanya saat ini namanya menjadi perijinan berusaha,” terangnya.

Kini, lanjut Supriyanto, masyarakat yang punya usaha harus mencapai target minimal menjadi UMKM. Untuk naik kelas menjadi UMKM diawali dari proses memiliki perijinan dasar terlebih dahulu, yang berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). Setelah itu baru bisa mengurus perijinan berikutnya, misalnya, Perusahaan Industri Rumah Tangga (PIRT) ke Dinkes untuk produk industri rumah tangga. Dia mengatakan potensi usaha yang ada di masyarakat sangat besar, jika dimaksimalkan dengan dilengkapi perijinan, maka akan menjadi jalan menuju peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. adv,mas

SelekSi pimpinan BaZnaZ keBUpaten pamekaSan perioDe 2023 -2028

Pendaftaran mulai tanggal 08 Pebruari s/d 19 Maret 2023 hari Senin s/d Kamis dari pukul 08.00 s/d 14.00 WIB di Bagian Kesejahteraan Rakyat (KESRA) Sekretariat Daerah Kabupaten

Pamekasan dengan ketentuan sebagai berikut : Warga negara Indonesia, beragama Islam, bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun, sehat jasmani dan rohani, tidak menjadi anggota partai politik, tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis, memiliki kompetensi dibidang pengelolaan Zakat, bersedia untuk bekerja penuh waktu, tidak pernah dihukum karena melakukan tidak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahu, dan tidak merangkap jabatan sebagai pengurus dan/atau pegawai pengelola zakat lain.

TImSEl sekarang siaga darurat bencana,” tandasnya.

Sekarang ini, lanjut dia hampir setiap hari diguyur hujan, dan ada puluhan desa tersebar di 7 kecamatan kena bencana hidrometeorologi. “Ini sudah layak Pemkab Mojokerto masuk siaga darurat bencana,”tandasnya.

Bencana itu tidak hanya pada pemukiman, namun juga terjadi pada areal pertanian yang mencapai ratusan hektar. Untuk cepat memulihkan hal itu,harus dilakukan kebersamaan lintas sektoral.

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Mojokerto Yo’ie Afrida Soesetyo Djati mengatakan, desakan masyarakat agara wilayah Kab. Mojokerto masuk siaga darurat bencana tidak bisa disalahkan. Karena, masuk status siaga darurat bencana sebagian besar poinnya sudah terjadi di Kab. Mojokerto. Diantara kretria itu, disebagian wilayah kkecematan di Kab. Mojokerto dimusim pennghujan ini dilandai banjir dan tanah longsor. bas

MOJOKERTO (GN) - Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati mengimbau semua peserta Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2024 memprioritaskan 4 hal. Yakni menurunkan stunting, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan ekstrim dan pengendalian inflasi. Agar RKPD tahun 2024 sesuai dengan arahan Presiden RI ketika Rakornas Sentul 2023.

Poin itu, kata bupati bisa dijadikan pedoman bagi desa dan kelurahan dalam menyusun RKPD tahun 2024. Poin itu nantinya menjadi bahan pertimbangan Pemkab dalam menentukan skala prioritas pembangunan di tahun 2024. Terkait penurunan stunting, lanjut bupati dalam menyusun RKPDes tahun 2024 program stunting harus tetap masuk. Karena targetnya ini masih di akhir 2024. “Saya berharap tetap melaksanakan berbagai program terkait dengan penurunan stunting. Dan Targetnya presiden kurang dari 14 persen di tahun 2024,”tandasnya, ketika memberikan arahan kepada peserta musrembang di Kec. Mojosari, dan Kec. Trawas kemarin. bas

Sering Banjir Puskesmas Tawangsari Direhab

MOJOKERTO (GN) – Masyarakat di Kec. Trowulan berharap Pemkab Mojokerto merehab Puskesmas Tawangsari di Kec. Trowulan agar bebas banjir. Pasalnya, setiap musim penghujan, fasilitas kesehatan (faskes) Tawangsari sering kebanjiran, sehingga membuat pasien tidak nyaman dalam berobat di faskes tersebut.

Seperti dikatakan, Siti warga Jambuwok Kec. Trowulan, Rabu (15/2/2023). Kasihan warga yang hendak berobat ke puskesmas itu ketika musim hujan. Karena, areal faskes di lokasi serinng terendam banjir. Baik itu dihalamannya.

Kalau tiga hari di wilayah itu diguyur hujan derasebih dari 6 jam, bisa dipastikan sekitaran faskes tersebut kebanjiran.

“Pokoknya, setiap musim hujan faskes Tawangsari sering kebanjiran. Sudah saatnya faskes ini diperbaiki, agar faskes ini bebas banjir saat musim penghujan,”katanya.

Sedangkan, Suparman warga Bejijong berharap anggota DPRD Kab. Mojokerto mau mendesak bupati atau Dinas Kesehatan tahun 2023 memprioritaskan merehab faskes Tawangsari. “

Saya bulan November 2022 sudah pernah mengirim surat ke DPRD dan Dinkes Kab. Mojokerto yang isinya meminta bantuan dewan dan Dinkes mau mendorong eksekutif merehab faskes Tawangsari. “Semoga surat saya direspon dewan, dan Dinkes”harapnya.

Faskes Tawangsari, kata dua warga yang mendesak direhab yakni, ruang tunggu, ruang rawat inap, dan apotek. “Syukur-syukur, kalau Pemkab Mojokerto meningggikan tanggul sungai dekat faskes tadi. Karena jarak faskes dengan sungai tidak jauh,”kata Suparman

Sementara, Kabid Pelayanan Kesehatan (Yankes) Dinkes Kabupaten, dr Ferdiana Azhar mengatakan, Puskesmas Tawangsari dimasukkan dalam usulan perencanaan rehab fisik tahun ini. Berdasarkan hasil peninjauan lapangan beberapa waktu lalu, faskes tersebut kerap terendam banjir. Kondisi itu tentunya dapat mengganggu dan berdampak pada pelayanan kesehatan ke masyarakat. ’’ Puskesmas Tawangsari tahun ini dimasukkan dalam usulan perencanaan rehab,”katanya.

Untuk memuluskan rehab di Puskesmas Tawangsari, lanjut mantan Kepala Puskesmas Mojosari ini anggarannya sekitar Rp 1 miliar dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) 2023. Rehab difaskes Tawangsari,tambah dia, fokus di bangunan yang sering terendam banjir. Di antaranya ruang tunggu pengambilan obat, poli anak, serta poli gizi, serta ruang rawat inap. Sekadar diketahui puskesmas ini kerap jadi langganan banjir karena letak bangunannya yang rendah. Di sebelah gedung puskesmas ini merupakan area sawah dan rawa.

Kepala Dinkes Kabupaten Mojokerto Ulum Rokhmat Rokhmawan mengatakan, pihaknya sudah meninjau kondisi puskesmas tersebut. Diakuinya, memang setiap hujan deras, puskesmas tersebut kerap jadi langganan banjir. ’’Perlu ada perbaikan memang,’’ ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, mantan Direktur RSUD RA Basoeni ini menuturkan Puskesmas Tawangsari bakal masuk dalam daftar rehab tahun ini. Namun, masih melihat dari usulan P-APBD 2023. Sebab, kondisi fasyankes tersebut memang butuh perombakan gedung agar tak digenangi air dari rawa yang berada persis di sebelah bangunan. “Kalau peninggian saja kayaknya nggak cukup. Harus ada perombakan total, masih kita usulkan agar masuk rehab tahun ini, agar tidak mengganggu pelayanan juga,” tandasnya. bas