Pemkot Madiun Gelar Acara Updating Informasi Data Ketenagakerjaan

MADIUN (GN) - Pemerintah

Kota (Pemkot) Madiun melalui

Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Madiun menggelar acara Updating Informasi Data Ketenagakerjaan di Ballroom Hotel Merdeka, Senin (13/2/2023).

Selain untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada seluruh stake holder, pemerintah dan swasta, acara tersebut juga sebagai upaya menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Madiun tahun 2023.

Walikota Madiun, H Maidi, mengatakan, berdasarkan hasil pendataan dari petugas Dinas Ketenagakerjaan, TPT di Kota Madiun sebanyak 4.004 orang (4,36 persen). Karena itu dia pun optimistis angka tersebut dapat ditekan. Sementara data dari BPS juga menunjukkan terjadinya penurunan di tahun 2022 dibanding tahun 2021.

“ Hari ini, sesuai data dari petugas Dinas Ketenagakerjaan, angka pengangguran semakin turun lagi. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat,” kata Walikota Madiun, H Maidi.

Menurutnya, pada tahun 2020/2021 angka pengangguran di Kota Madiun mencapai 8, 15 persen. Hal ini disebabkan adanya pandemi Covid-19. Penduduk yang kerja dipulangkan, lulusan SMA/SMK tidak bisa bekerja. Itu semua terdaftar sebagai pengangguran terbuka. Namun, setelah Covid-19 mereda dan pertumbuhan ekonomi meningkat, angka pengangguran juga mengalami drop. “ Setelah ekonomi di-gas, ekonomi tumbuh menjadi 4,73 persen, (Kota Madiun) ranking satu se-Jawa Timur. Dan angka pengangguran drop dari ranking 3 menjadi ranking 29.” tuturnya.

Walikota Madiun memberikan apresiasi kepada Dinas Ketenagakerjaan dan timnya yang telah bekerja maksimal melakukan pendataan dari rumah-rumah penduduk untuk mengetahui profil penganggurannya. Sehingga, Pemkot Madiun dapat melakukan penanganan tepat sasaran.

“ Dengan adanya data profil pengangguran, langkah yang diambil Pemkot Madiun akan mudah. Terima kasih pada Kadin dan timnya,” ujarnya mengapresiasi.

Lebih lanjut dikatakan, selain pengembangan UMKM dan mengadakan pelatihan-pelatihan sebagai upaya menekan pengangguran, anak-anak pintar dari keluarga tidak mampu juga akan disekolahkan ke luar negeri seperti Swiss, Rumania, China, Amsterdam dan Praha. Kalau MoU sudah ada, anak pintar yang masih berada di kampus disiapkan belajar bahasa negara setempat.

Setelah lulus S2 di negara tujuan, pulang akan menjadi tenaga kerja yang mahal. Sehingga mereka mampu mengangkat keluarganya. Untuk yang bekerja akan memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Sehingga kemiskinan akan hilang.

“Kalau sistem seperti ini diterapkan, kemiskinan akan hilang. Sistem ini satu-satunya di Indonesia yang dilakukan oleh Kota Madiun,” pungkasnya. Acara tersebut dihadiri oleh Walikota Madiun, OPD Terkait, Kepala BPS Kota Madiun, Pengusaha, Stake Holder, Camat dan Lurah se-Kota Madiun. (her/adv)

Sementara itu, realisasi penyaluran JBKP Pertalite sudah mencapai 3,44 juta kl atau 11 persen dari keseluruhan kuota tahun ini yang ditetapkan di level 32,56 juta kl. Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) khawatir mandeknya pembahasan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM bakal membuat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) subsidi kembali luber tahun ini. Adapun, usulan revisi Perpres yang mengatur tata niaga BBM itu sudah diajukan sejak pertengahan tahun lalu. . bis, agk

JAKARTA (GN) – Kerjasama interkoneksi pembayaran antar negara berbasis QR Code atauQuick Response Code Indonesian Standard (QRIS) terus dikebut oleh Bank Indonesia (BI). Terbaru BI menyiapkan QRIS bisa digunakan di Malaysia mulai Agustus 2023. Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Filianingsih Hendarta mengatakan bahwa kerjasama pembayaran berbasis QR Code dengan Malaysia saat ini masih dalam tahap uji coba. “Dengan Malaysia kita sedang dalam tahap uji coba (QR Code), mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa terimplementasi penuh. Mudah-mudahan bisa menjadi hadiah ulang tahun kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus,” kata dia dikutip, Rabu (15/2/2023). Selain dengan Malaysia, BI juga menargetkan kerja sama pembayaran antar negara berbasis QR Code dengan Singapura bisa diimplementasikan dalam waktu dekat. Lebih lanjut, Fili mengatakan BI juga akan terus memperluas kerjasama tersebut. Saat ini, BI telah melakukan pembicaraan dengan People’s Bank of China, bank sentral China. “Kalau dengan China kita sudah bicara dengan People’s Bank of China. Nah itu kita sedang dibicarakan, jadi kita sedang melihat sistemnya dan segala sesuatu ketentuannya. Itu masih dalam proses diskusi,” jelas Deputi Gubernur BI terpilih tersebut. bis

Ribuan Hotel Dijual Online Mulai Ratusan Juta hingga Triliunan, Pemilik Kesulitan Cicil Utang di Bank

Fenomena banyak pemilik hotel berbintang menjual aset properti diyakini masih akan terus berlanjut pada 2023. Meski saat ini sudah masuk masa pemulihan, banyak pemilik hotel yang masih kesulitan mencicil utang dan menutupi kerugian pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 berdampak pada banyak sektor salah satunya kepada industri perhotelan di Tanah Air. Banyak hotel yang akhirnya harus dijual mulai dari harga Rp 100 juta hingga Rp 9 triliun lebih. Berdasarkan penelusuran di situs-situs penjualan online, ada sebanyak 3.323 lebih hotel yang ditawarkan. Bali menjadi provinsi terbanyak yang menjual hotel dengan 1.133 unit lebih. Disusul oleh Jawa Barat, Jawa Timur kemudian diikuti DKI Jakarta dan Yogyakarta.

Menanggapi kondisi itu, Wakil Ketua Umum Bidang Hotel Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Iswandi Said mengatakan fenomena babak be- lurnya industri perhotelan saat ini tidak lepas dari adanya pandemi Covid-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia.

Menurut Iswandi, meningkatnya hotel yang dijual disebabkan oleh banyaknya pengelola hotel yang keberatan menanggung beban cicilan yang tertunda pada saat masa pandemi. “Kondisi seperti itu tidak serta-merta bisa diatasi dengan masuknya kita ke era endemi, karena relaksasi dari bank sekarang sudah berhenti. Jadi sekarang ini kita harus mulai membayar cicilan lagi seperti normal, malah kita harus mengkaver dua tahun yang sudah diberikan kesempatan cuti untuk tidak bayar cicilan. Itu kan jadi numpuk ke belakang semua,” kata Iswandi kemarin. Namun menurutnya, situasi tersebut tidak bisa dipukul rata karena tidak semua kasusnya seperti itu. Tetapi menurut catatannya, salah satu pendorong utamanya merupakan cicilan ke bank. “Dalam pantauan saya mereka umumnya keberatan di sana dan sekarang kondisinya mulai membaik, ada beberapa investor yang berminat,” pungkasnya.

Ketua BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI)

Sutrisno Iwantono mengakui bahwa kondisi keuangan hotel saat ini sudah sangat parah. Okupansi hotel berkisar 20% di masa pandemi. Dengan sikon ini industri perhotelan di Jakarta sudah tidak berdaya lagi akibat terhantam badai pandemi Covid-19. “Cash flow memang sudah parah. Jadi ada yang memang mendekati tutup, ya itu mungkin saja,” kata Sutrisno dalam konferensi pers virtual belum lama ini. Ia menjelaskan, terkait penjualan hotel di situs jual beli online, pihaknya tidak mengetahui secara pasti. Sebab, tidak ada keharusan para anggota PHRI untuk melaporkan jika ingin menjual hotel. “Ini masalah cash flow, jadi mereka tidak terlalu terbuka. Jika mau cek bisa langsung ke hotelnya saja. Kan ada nomer di situs itu” terangnya. Sutrisno mengatakan dengan okupansi 20% tidak bisa membantu keuangan pelaku usaha hotel. Dibuka hotel yang ada saat ini menjadi cara agar tidak memperbesar kerugian. “Sebenarnya hotel buka itu, bukan hotel baik-baik saja. Jadi buka itu untuk meminimalisir kerugian yang ada. Kalau sampai ditutup kerugian lebih banyak,” tandasnya. jef, ins