BERITA UTAMA
SABTU, 28 MARET 2009
LPS Gandeng BPKP Bentuk Tim Verifikasi
agus
Laporan Wirahadikusumah Editor: Alam Islam
FOTO EVAN ZUMARLI/JPNN
RUSAK: Lebih dari 25 ribu kertas suara di PPK Kecamatan Sako, Palembang, Sumatera Selatan, basah dan rusak akibat kantor PPK kebanjiran.
MA Atur Biaya Berperkara di PT Laporan Wartawan JPNN Editor: Suprapto JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) akhirnya mulai memperhatikan penerimaan negara yang diperoleh dari biaya perkara. Yang terbaru,–MA menyeragamkan biaya berperkara di seluruh pengadilan tinggi (PT) di Indonesia. ’’Biaya ini memang harus diatur karena di antara ketua’PT mempunyai cara yang beragam untuk menentukan biaya,” jelas Ketua MA Harifin A. Tumpa kemarin. Penyeragaman itu melalui surat keputusan yang akan disebarkan ke seluruh PT. Penyeragaman itu dilakukan di semua PT, yakni PT Agama, PT Tata Usaha Negara, dan PT (umum). Biaya yang dibayarkan oleh pihak berperkara semua akan dialokasikan untuk kepentingan
penyelesaian perkara yang ditangani PT. Sisanya akan disetorkan kepada negara. MA mengaku kesulitan untuk menghapuskan semua biaya perkara para pencari keadilan. Karena memang ada ketentuan bahwa biaya perkara harus ditanggung oleh para pihak sendiri. Terpisah, Wakil Ketua MA Abdul Kadir Mappong mengungkapkan bahwa munculnya perbedaan tentang besaran biaya perkara itu karena jarak PT lumayan jauh dijangkau para pencari keadilan. ’’Biaya itu beda-beda karena jarak yang jauh tadi,” jelasnya. Semakin jauh keberadaan pihak berperkara, maka semakin jauh pula biayanya. Terkait besarannya, kata Abdul Kadir, PT yang bertugas mengoordinasikan. ’’Tugas PT (umum) nanti mengoordinasikan biaya dengan PT lain,” katanya.
5
MA kini memang terus membenahi pengelolaan biaya perkara. Salah satunya, uang perkara tersebut langsung disetorkan ke kas negara. Yang ini, MA telah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua MA 144/2007 tentang Transparansi dan Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Keputusan pengelolaan biaya perkara tersebut telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 53/2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya. PP itu telah diteken Presiden SBY pada Juli lalu. Dalam aturan itu disebutkan bahwa biaya perkara yang berasal dari MA, peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan hak kepaniteraan lainnya merupakan jenis dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP). (*)
BANDARLAMPUNG – Hingga kemarin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) belum mengetahui jumlah nasabah dan klaim yang harus dibayarkan. Hal ini disebabkan LPS masih mengumpulkan data-data nasabah dan aset milik Bank Tripanca. ’’Jumlah pasti klaim nasabah yang harus dibayar berikut aset milik Bank Tripanca akan diketahui setelah proses verifikasi sele-
sai,” kata Kepala Divisi Analisis Resolusi Bank (LPS) Suharno Eliandi, S.E., Ak., M.Sc. kemarin. Ketika itu, LPS akan membuat neraca penutupan. Suharno mengungkapkan, dalam tahap verifikasi, LPS akan membentuk tim. Anggotanya berasal dari LPS dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Lampung. ’’Pada verifikasi itu, kita menentukan mana yang layak dan tidak layak bayar,” jelasnya. Selain syarat yang diberlakukan adalah uang tercatat dalam
pembukuan bank, nasabah yang klaimnya akan dibayar juga tidak mempunyai kredit macet pada Bank Tripanca. Syarat pembayaran juga diberlakukan dari suku bunga penjamin yang telah ditetapkan oleh LPS dengan batas maksimum sebesar 11,75% per tahun. ’’Jadi jika ada nasabah yang saat menabung di Bank Tripanca suku bunganya di atas jumlah tersebut, kami akan mempelajarinya terlebih dahulu. Sebab, suku bunga penjamin tidak tetap,” paparnya. Suharno mencontohkan, jika ada nasabah mendepositokan uang-
nya di atas suku bunga yang telah ditetapkan, deposito tersebut tidak layak bayar. LPS juga masih mempelajari berapa suku bunga yang telah ditetapkan oleh Bank Tripanca tiap tahunnya. Pada bagian lain, Polda Lampung terus melakukan penyidikan terhadap Sugiharto Wiharjo alias Alay. Sumber Radar Lampung di kepolisian mengatakan bahwa Alay masih menjalani pemeriksaan terkait kasus penipuan dan penggelapan. ’’Alay diperiksa di Bareskrim Mabes Polri,” ujar sumber tadi. (*)
Jakgung Hindari Politisasi Kasus Fadel Laporan Wartawan JPNN Editor: Suprapto JAKARTA – Polemik pemeriksaan Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad sebagai tersangka kasus dugaan korupsi APBD Provinsi Gorontalo tidak dibiarkan terus bergulir. Jaksa Agung (Jakgung) Hendarman Supandji memilih tidak menanggapi bantahanbantahan yang disampaikan oleh pihak Fadel. ’’Saya nggak berani ngomong. Nanti dipolitisasi ke sana-sini,” kata Hendarman setelah salat Jumat di Masjid Baitul Adli, Kejagung, kemarin (27/3). Dia berkilah proses hukum terhadap orang nomor satu di Provinsi Gorontalo itu. Mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) itu juga mengungkapkan masih ada proses hukum terhadap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo 2001 Amir Piola Isa. Bersama Amir, Fadel diduga turut bertanggung jawab atas korupsi senilai Rp5,4 miliar itu. ’’Kan masih (proses) kasasi. Nanti kalau saya jawab (sekarang) terlalu pagi,” elak Hendarman. Tanggapan dari pihak Fadel
DIBUTUHKAN SEGERA : “ INDOMARET “ 1. PENGAWAS LAPANGAN Llsan S1 & D3 Teknik Sipil 2. STAFF ACCOUNTING Llsan S1 & D3 Accounting 3. ASS. TOKO & MD Llsan S1 & D3 Semua Jurusan 4. MARKETING FRANCHISE Llsan D3 PR & Pemasaran 5. SUPIR (MEMILIKI SIM B1) DATANG LANGSUNG KE Jl. Tembesu No. 8 Campang Raya Kalibalok Soekarno Hatta
FOTO JPNN
KENANGAN: Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Prof. Dr. Anwar Nasution (kiri) menyerahkan penghargaan kepada Gubernur Provinsi Gorontalo Fadel Muhammad.
memang berbeda dengan versi kejaksaan. Misalnya, soal pemeriksaan sebagai tersangka di Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Selasa (24/3), Fadel membantahnya. Menurut Fadel, kedatangannya ke gedung Kejati Gorontalo tidak terkait dengan pemeriksaan sebagai tersangka. Tapi, sebatas memberikan informasi menyangkut dana mobilitas kepada 45 anggota DPRD Provinsi Gorontalo periode 1999–2004.
Pemeriksaan terhadap Fadel itu memunculkan dugaan adanya unsur politis karena dilakukan mendekati masa Pemilu 2009. Apalagi sosok Fadel juga disebut-sebut dicalonkan sebagai cawapres. Demikian juga soal uang senilai Rp5,4 miliar telah dikembalikan, Hendarman menolak berkomentar. ’’Nanti Anda lihat. Kalau dalam prosesnya Anda kecewa, tanya pada saya. Saya akan berikan jawaban yang lengkap, tidak ada
BERGABUNGLAH BERSAMA GURU TK & SD
KESEMPATAN KERJA
BILA ANDA MEMENUHI KUALIFIKASI :
1. Direktur/Direktris 4 Org Income Rp. 3.500.000,2. Ass. Direktur/Direktris 4 Org Income Rp. 1.800.000,3. Supervisor/Advisor 35 Org Income Rp. 1.300.000,4. Personalia 3 Org Income Rp. 900.000,5. Administrasi 6 Org Income Rp. 900.000,6. Receptionist 8 Org Rp. 850.000,7. Logistik 5 Org Income Rp. 750.000,8. Trainner 40 Org Income Rp. 850.000,9. Produksi (diperhitungkan) Income Rp. 850.000,Persyaratan Umum : Usia max. 27 th, tidak terikat kerja/kuliah, pengalaman tidak diutamakan karena ada training dasar pelatihan, bagi yang di luar kota ada mess gratis. Bagi yang siap seleksi test, antar lamaran lengkap langsung ke :
1. S1/ Semua jurusan dari Universitas Terkemuka, untuk mengajar Matematika, Komputer, Sains, Agama Islam, Bahasa Inggris, Musik dan Olahraga 2. Guru Pendamping anak berkebutuhan khusus, min D3 3. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, menyukai anak & mencintai dunia pendidikan 4. Lancar berbahasa Inggris (Matematika, Sains,Bahasa Inggris)
LAZUARDI HAURA GIS Jl. H.M Hasan Rais No. 9 Sumur Putri Teluk Betung Utara Bdl Email : info.haura@lazuardi-gis.net Website : http//www.lazuardi-gis.net
CG INT’L membuka kesempatan untuk lulusan SMU/SLTA, Diploma, S1 semua jurusan untuk posisi sbb :
Jl. Cut Nyak Dien Gg. Palapa No. 5A (Belakang Telkom Bumi Satelit Tj. Karang Pusat B. Lampung) Pkl 10.00 s/d 14.30 Tidak menerima via post
yang ditutup-tutupi. Tapi, ini kan ada proses (masih berjalan),” urai Hendarman. Seperti diketahui, dalam kasus senilai Rp5,4 miliar tersebut, Fadel diduga turut bertanggung jawab bersama Amir Piola Isa. Sisa dana APBD yang seharusnya dikembalikan ke kas daerah itu ternyata dibagi-bagikan kepada 45 anggota DPRD periode 2001– 2004 sebagai dana mobilisasi. Pengadilan Negeri (PN) Gorontalo pada 2005 memutus Amir Piola dengan hukuman 1,5 tahun. Dalam putusannya, Amir dan Fadel dianggap membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) No. 112/2002 dan No. 16/2002 tentang Pelampauan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002. Dua SKB itu diterbitkan tanpa rapat pimpinan atau rapat paripurna sehingga bertentangan dengan Keputusan DPRD Provinsi Gorontalo No. 3/ 2001 tentang Tata Tertib DPRD. Namun, Amir belum dieksekusi karena masih menunggu putusan MA. Terpisah, Juru Bicara MA Djoko Sarwoko mengaku belum mengetahui putusan kasasi MA terhadap Amir Piola. (*)
LOWONGAN Perusahaan Distribusi Rokok membutuhkan segera TENAGA PENJUAL dengan persyaratan sbb : Usia max. 35 th Pendidikan min. SMU Memiliki kendaraan sendiri dan SIM C ● Pengalaman di bidang distribusi min. 1 th ● Bersedia ditempatkan di luar kota ● ● ●
Lamaran lengkap dapat dikirim atau diantar sendiri ke : Jl. Way Sekampung No. 61 Pahoman Bandar Lampung