LAPORAN KHUSUS
10
Pansus Agendakan Dengar Rekaman Rapat Laporan Wartawan JPNN Editor: Trufi Murdiani JAKARTA - Berdasar hasil audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), diduga ada kejanggalan dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada 21 November 2008. panitia khusus (pansus) Angket Century berencana meminta rekaman rapat yang meloloskan dana talangan Rp6,7 triliun itu. ’’Kalau Mahkamah Konstitusi (MK) bisa memperdengarkan rekaman Anggodo, pansus Century juga bisa,” kata Ketua PansusAngket Century Idrus Marham usai diskusi bersama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Jakarta kemarin (8/12). Rekaman yang dimaksud adalah rapat yang dilakukan KSSK bersama BI dan Badan Kebijakan Fiskal. Rapat KSSK tersebut dipimpin menteri keuangan sebagai ketua KSSK dengan peserta antara lain Boediono yang saat itu menjabat gubernur BI. Menurut Idrus, salah satu kun-
RABU, 9 DESEMBER 2009
Penanganan Kasus Century
ci untuk mengetahui persetujuan aliran dana kepada Century adalah melalui rekaman tersebut. Pengamat ekonomi sekaligus mantan anggota Komisi XI DPR Drajad Wibowo pernah membeberkan notula rapat yang berlangsung pada hari Minggu itu. ’’Yang namanya rapat, tidak hanya notula yang dilakukan tengah malam, ‘kan ada rekamannya. Kami akan meminta itu. Syukur-syukur bisa diserahkan sebelum kami minta,” ujarnya. Terkait kinerja awal Pansus Century, Idrus menjelaskan, sudah ada pembagian tugas kepada dirinya dan tiga pimpinan pansus lainnya. Yang dibahas lima hal, yakni terkait kejelasan agenda pansus, penjadwalan pemanggilan, mekanisme kerja, penentuan tim ahli, dan anggaran pansus. Dia menyatakan, lima hal itu akan dibahas pada rapat lanjutan yang berlangsung pada 14 Desember 2009. Untuk rencana pemanggilan, Idrus sudah memiliki gambaran pihak yang akan dipanggil pertama. ’’Mungkin, kami akan panggil BPK,” katanya. (*)
KPK Paling Tepat Mengusut Laporan Wartawan JPNN Editor: Trufi Murdiani
FOTO JPNN
KEPEDULIAN: Sambut Hari Antikorupsi, kemarin sejumlah elemen menggelar aksi sosial membagikan selebaran antikorupsi.
Empat Hal Harus Diklarifikasi Nasabah Menangkan Gugatan Laporan Wartawan JPNN Editor: Trufi Murdiani JAKARTA - Masyarakat kini membutuhkan transparansi seputar penyelamatan Bank Century yang menelan dana hingga Rp6,7 triliun. Ada empat hal penting yang perlu diklarifikasi agar masalah ribut-ribut kasus Bank Century (sekarang Bank Mutiara, Red) bisa dituntaskan. Dekan Fakultas Ekonomi UI Firmanzah menjelaskan, keempat hal yang perlu diklarifikasi itu pertama adalah prosedur pengawasan dari Bank Indonesia (BI). Kedua adalah sebuah motif dibalik penyelamatan Bank Century. Ketiga, masalah ke mana aliran dana, apakah sudah tepat atau belum. ’’Kalau sudah tepat ya sudah. Kalau tidak tepat harus ditelusuri ke mana larinya,” jelas Fir-
manzah seusai acara kuliah umum Senior Lecturing Ekonomi Moneter di Auditorium FE UI kemarin (8/12). Keempat, aspek hukum legalnya. ’’Jadi, apakah kewenangan ketua KSSK tersebut landasan hukumnya ada atau tidak baik perppu maupun RUU itu yang harus diperjelaskan,” papar Firmanzah. Firmanzah menambahkan, yang diinginkan masyarakat saat ini adalah masalah transparansinya. Ia membandingkan sewaktu Presiden AS Barrack Obama mem-bailout General Motors dan beberapa lembaga keuangan lainnya di mana transparansi ditekankan sekali olehnya. ’’Yang harus jelas itu dana bailout-nya dari mana, anggarannya berapa, alokasi dananya ke mana saja, target setelah di-bailout bagaimana, serta kinerja ke depan. Jika semuanya terukur, itu yang harus diberi ke publik,” jelasnya. (*)
Laporan Wartawan JPNN Editor: Trufi Murdiani SURABAYA - George Freddy dan George Maria Veronica, dua nasabah Bank Century, bisa bernapas lega. Kemarin (8/12), gugatan yang mereka ajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya terhadap PT Bank Century berikut eks pengurusnya serta PT Antaboga Deltasekuritas dikabulkan majelis hakim. PN Surabaya menyatakan, para tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi atas sejumlah uang penggugat. Dalam putusannya, majelis hakim yang menyidangkan perkara Freddy, diketuai Berlin Damanik menyatakan para tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar ganti rugi berupa pengembalian dana investasi be-
rupa pengelolaan dana (discretionary fund) milik Freddy yang masih berada pada PT Antaboga Deltasekuritas Rp7,2 miliar. ’’Para tergugat juga diwajibkan membayar kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh Freddy apabila dana investasi berupa investasi pengelolaan dana (discretionary fund) yang masih berada pada PT Antaboga Deltasekuritas tersebut telah bisa diterima dan dimanfaatkan oleh Freddy,” katanya. Jumlahnya sebesar 2,5 persen per bulan. Terhitung sejak 19 Nopember 2008 (estimasi tanggal jatuh tempo) hingga gugatan ini diajukan pada Desember 2008 adalah selam satu bulan. Dengan demikian, jumlah uang kehilangan keuntungan Rp180 juta. Yang akan bertambah terus sampai dengan dilaksanakannya putusan dalam perkara tersebut. Tidak hanya itu, hakim juga
menetapkan adanya tindakan penyitaan terhadap harta para tergugat. Dengan demikian, harta benda yang ditetapkan dalam penyitaan tersebut tidak dapat dipindahtangankan. ’’Kami sangat terharu dan bahagia atas putusan ini,” kata Sudinam Sidabukke. Putusan ini, lanjutnya, pada akhirnya bisa menjadi kabar bahagia bagi seluruh para nasabah Bank Century di Indonesia yang merasa dirugikan. ’’Ternyata, sesungguhnya mereka masih dapat memperjuangkan haknya agar kembali,” ungkap dia. Menurut Sudiman, perkara George Maria Veronica yang di sidang dalam sidang terpisah dari Fredy pun mendapat putusan serupa. Majelis hakim yang diketuai Nielson Pasaribu juga menyatakan para tergugat bersalah. Karena terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan prestasi. Para tergugat secara tanggung
renteng dihukum untuk membayar ganti rugi berupa pengembalian dana investasi berupa pengelolaan dana (discretionary fund) milik Maria yang masih berada pada PT Antaboga Deltasekuritas Rp400 juta. ’’Mereka juga diwajibkan membayar kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh penggugat Rp10 juta yang akan bertambah terus sampai dengan dilaksanakannya putusan dalam perkara tersebut,” ungkapnya. Ditambahkan, kerugian materiil untuk membayar biaya jasa pengacara Rp100 juta juga harus dibayar. Bahkan, majelis hakim juga memerintahkan untuk menyita semua barang milik tergugat. Sudinam Sidabukke menambahkan, perkara ini bermula dari kedua kliennya yang semula adalah pemilik deposito pada Bank Century dan tergiur imingiming Bank Century. (*)
JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Angket Bank Century menjadi salah satu harapan publik demi mengungkap aliran dana Rp6,7 triliun. Di tengah harapan publik tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap diminta kesungguhannya mengungkap kasus kejahatan perbankan terbesar itu. ’’Kasus Bank Century harus didesak ditangani KPK. Karena itu satu-satunya lembaga penegak hukum yang masih memiliki kredibilitas,” ujar Rachlan Nashidik, direktur eksekutif Imparsial, di kantornya kemarin (8/12). Menurut Rachlan, alasan kredibilitas itulah yang menjadi dasar mengapa KPK harus menjadi lembaga terdepan yang mengusut kasus Century. Dugaan keterlibatan pejabat kepolisian dalam Century menjadi salah satu alasan. Terlebih, KPK memiliki kewenangan lebih untuk melakukan pengungkapan kasus hingga penyelidikan. ’’KPK memiliki pimpinan yang track record-nya relatif bersih,” ujar Rachlan. Rachlan mengingatkan, kasus Century kini memang besar karena menjadi perhatian publik. Namun, publik diharap untuk tidak melupakan kasus sangkaan penyuapan sejumlah anggota DPR, dalam pemilihan Deputi Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom. ’’KPK harus segera mengusutnya,” ujarnya mengingatkan. Di tempat terpisah, Ketua Profesional Masyarakat Madani Ismed Hasan Putro juga menyampaikan hal yang sama. ’’KPK adalah tempat yang paling tepat untuk mengusut kasus Century,” ujarnya. Dirinya sudah mengingatkan hal itu sejak lama. KPK tidak hanya memiliki kewenangan yang lebih, KPK selama ini selalu mendapat dukungan dari publik. ’’Tinggal bagaimana KPK menindaklanjuti kepercayaan rakyat itu,” ujar Ismed. Dia menyatakan tidak memiliki harapan banyak atas kinerja Pansus Angket Century. Sebab, masih ada kepentingan di sejumlah anggota pansus. (*)