Radar Kotabumi I Rabu, 27 Mei 2009

RADAR KOTA BUMI Bersama Membangun Lampura

RABU, 27 MEI 2009

8 HALAMAN / Rp1.500

DPRD Syahkan Tiga Raperda Laporan/Editor : Susi Daryani

KOTABUMI - Paripurna pengesahan tiga rancangan peraturan daerah (raperda) disyahkan secara aklmasi. Dari 6 (enam,red) fraksi yang ada di kabupaten Lampung utara diantaranya, fraksi Golkar, PDI-P,, fraksi Demokrat (PD), PKS, fraksi pembaharuan dan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).

Dari 6 fraksi yang menyatakan setuju dan mendukung tiga raperda untuk ditingkatkan menjadi Perda, hanya fraksi PDIP yang menyampaikan beberapa catatan dalam kata akhir fraksi yang berhubungan erat masalah saran-saran yang akan disampaikan kepada pihak pemerintah daerah yang sifatnya membangun.

Baca DPRD Hal.7

RAPERDA : Wakil Bupati Lampung Utara Drs. Hi. Rohimat Aslan menerima berkas dari fraksi-fraksi pada Paripurna tiga Raperda di gedung DPRD setempat, kemarin (26/5).

Komisi A Hearing Masalah Kamtibmas

Pendistribusian Logistik Pilpres Tunggu Petunjuk

Hadirkan Kapolres, Camat dan Kades

klik...klik PROYEK MILYARAN PROYEK penerangan lampu jalan yang menelan dana miliaran rupiah tidak sesuai dengan yang diharapkan.Tampak lampu jalan yang berada di jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara yaris mati total.

Siapa yang bertanggung jawab?

FOTO HUMAS PEMKAB

Laporan Ade Putri Setiawati Editor : Susi Daryani

KOTABUMI - Pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres) yang akan di gelar 8 Juli 2009 mendatang merupakan hajat akbar yang diselenggarakan lima tahun sekali yang akan dilakukan secara secara langsung.

Menghadapi hajat besar tersebut, berbagai persiapan telah dilakukan oleh penyelenggara pemilu baik oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Anggota KPU Lampura Suheri. S.Ip menjelaskan, persiapan dan tahapan yang telah

dilakukan oleh KPU Lampura menjelang Pilpres dan Wapres, KPU telah melakukan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) wilayah kabupaten Lampura yang akan berhak dan berpartisipasi dalam pelaksanan Pilpres mendatang.

“KPU telah melakukan penetapan DPT untuk Pilpres

mendatang, dan sampai sekarang ini KPU tetap melakukan berbagai persiapan menjelang Pilpres 8 Juli mendatang,” jelasnya.

Suheri menjelaskan, berkenaan dengan pelaksanaan Pilpres, KPU Lampura belum mendapatkan informasi mengenai jadwal pendistribusian logistik untuk kabupaten Lampura.

Baca PILPRES Hal.7

Jumlah DPT Pilpres Panwaslu dan KPU Sama Laporan Cw1 Editor : Susi Daryani

FOTO DEDY KURNIAWAN

KOTABUMI - Berdasarkan data yang di peroleh dari panitia pengawas lapangan (PPL) jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sama dengan jumlah DPT dari KPU yakni 426.925. Ini diketahui, dari hasil

rekapitulasi panitia pengawas kecamatan (panwascam) yang disampaikan kepada panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Kabupaten Lampung Utara kepada Radar Kotabumi kemarin (26/5).

“DPT tersebut sama, sesuai data dari PPL yang bertugas di tingkat desa/ kelu-

rahan, lalu direkapitulasi ditingkatan kecamatan. Dari kecamatan dilanjutkan ke Panwaslu yang digunakan sebagai data pembanding dengan data Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lampura.”kata ketua Panwaslu Syafruddin, SH kemarin.

Syafruddin menjelaskan,

untuk sementara jumlah DPT sama antara data panwaslu dan KPUD. Sesuai dengan data yang disampaikan KPUD melalui surat tembusan ke Panwaslu. Padahal data yang diperoleh Panwaslu berasal dari PPL. Ditambahkan, jumlah DPT yang di rekap dengan Panwaslu sebanyak 426.925 pemilih. data tersebut Baca DPT Hal.7

Laporan/Editor : Susi Daryani

KOTABUMI - Komisi A DPRD Kabupaten Lampung Utara hari ini Rabu (27/5) akan menggelar hearing (dengar pendapat, red) dengan Kapolres Lampung Utara, asisten 1 Samsul Hefki Ali, camat Bunga Mayang, camat Muara Sungkai, camat Sungkai Utara, kepala desa (kades) Mulyo Rejo 1 dan II, kades Iso Rejo, kades Negara Ratu.

“Hearing tersebut dilakukan menindaklanjuti laporan masyarakat dan hasil rapat komisi A tentang kondisi keamanan dan ketertiban (kamtibmas) yang akhir-akhir ini meresahkan masyarakat Lampung Utara, khususnya di sejumlah kecamatan di atas,”kata koordinator komisi A, Hi. Mardani Umar, SH di kantor DPRD setempat kemarin (26/5).

Baca KOMISI Hal.7

97 Sisw a TK K unjungi Mapolr es Siswa Kunjungi Mapolres Laporan/Editor: Furkon Ari

KOTABUMI - Sebanyak 97 siswa Taman Kanak-kanak (TK) Bhayangkari Kotabumi Lampung Utara (Lampura) mendatangi Mapolres Lampura, kemarin (26/5).

Kedatangan siswa TK Bhayangkari tersebut, merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka operasi simpatik yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan sejak dini tentang berlalulintas serta mengenal lebih dekat tempattempat pelayanan kepolisian.

Ke-97 siswa TK tersebut, dibimbing beberapa guru serta anggota Sat Lantas Polres diajak berkeliling ke tempattempat pelayanan polisi seperti Sentra Pelayanan Kepolisin (SPK) serta ruang Reskrim dan melihat dari dekat ruang tahanan Mapolres. Selain itu juga, mereka di berikan pengetahuan tentang kepolisian melalui buku-buku yang di kemas dalam Mobil Pintar milik Sat Binamitra Polres Lampura.

Kasatlantas Polres Lampura Iptu

Harian Radar Lampung Group Untuk Wilayah Lampura dan Waykanan

Suhardjono didampingi Ipda Mustakim ketika di temui di sela-sela kunjungan tersebut mengatakan, kegiatan tersebut sangat berguna bagi anak-anak. Dengan diberikan pengetahuan sejak dini, anakanak dapat mengerti dan dapat lebih disiplin dimasa yang akan datang.

“Kegiatan ini merupakan rangkaian dari Ops Simpatik yang bertujuan agar anak-anak dapat mengerti tentang kepolisian dan dapat lebih disiplin dimasa yang akan datang,” kata Suhardjono.

Dikatakan, kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin yang di lakukan setiap satu bulan sekali dengan mendatangkan anak-anak dari seluruh TK yang ada di Lampura Lebih lanjut Kasat Lantas mengharapakan, dengan adanya polisi LaluLintas masuk ke sekolah-sekolah khususnya TK, dapat memberikan arti betapa pentingnya disiplin dalam berlalulintas “Kegiatan ini rutin kita lakukan setiap bulan, sekaligus mendatangkan anak-anak dari seluruh TK yang ada di Baca 97 SISWA Hal.7

FOTO FURKON ARI

KUNJUNGAN : Sebanyak 97 murid Taman Kanak-kanak (TK) Bhayangkari Kotabumi, Lampung Utara, mendatangi polres setempat kemarin (26/5). Dalam rangka simpatik, yang bertujuan agar mendapat pengetahuan sejak dini tentang berlalu lintas.

Homepage : www.radarkotabumi.com

2

LAMPURA SIKEP

RADAR KOTABUMI

RABU, 27 MEI 2009

www.radarkotabumi.com

Parpol Minta KPU Bertindak Tegas Laporan Cw 1 Editor: Furkon Ari

LAMPURA – Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Utara (Lampura) mendapat desakan dari berbagai elemen pemuda dan mahasiswa. KPU Lampura kembali mendapat desakan, kali ini dari partai politik (Parpol) peserta pemilu. Terkait pelanggaran yang terjadi saat rekapitulasi penghitungan suara, yang dilakukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kotabumi Utara. Pelanggaran pemilu yang terindikasi pengurangan suara, dan terlambatnya proses pleno penghitungan rekapitulasi dari tiap desa di kecamatan setempat. Pelanggaran itu sudah ditindaklanjuti Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Lampura, sebagai pelang-

INFORMASI

garan administrasi dan telah direkomendasikan kepada KPU untuk memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. ”Terjadinya percobaan menghilangkan hak suara pemilih (konstituen, red) dan hak parpol yang dipilih konstituen, untuk itu penyelenggara pemilu khususnya KPU dapat memberikan sanksi kepada anggota PPK Kotabumi Utara,” ujar ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Lampura, Drs. Thohir Hasyim kepada Radar Kotabumi kemarin (26/5).

Dikatakannya, KPU harus segera mengambil langkah kongkrit untuk memberikan sanksi.

Walaupun telah dilakukan perbaikan, namun indikasinya adalah percobaan pengurangan suara proses hukum harus tetap dijalankan. ”Jika tidak ada kete-

gasan, dikhawatirkan menimbulkan konflik dan keresahan bagi masyarakat selaku pemilih. Karena ketidak percayaan publik terhadap penyelenggara pemilu khususnya anggota PPK Kotabumi Utara,” katanya.

Ia mengharapkan KPU sebagai institusi penyelenggara yang keputusannya dihargai seluruh peserta pemilu. Selain itu, KPU juga harus mengambil langkahlangkah yang tepat untuk menjaga nama baiknya. Bila dibiarkan, maka akan menjadi preseden (kejadian paling, red) buruk mengenai pemilu di Lampura. ”Semua yang melakukan kesalahan dalam pemilu, harus ditindak tegas. Jangan sampai menciderai proses demokrasi, telebih pelanggaran melibatkan institusi penyelenggara pemilu seperti PPK Kotabumi Utara. Jika KPU tidak tegas, takutnya tindak pelanggaran seperti itu akan ditiru oleh PPKPPK lainnya. Dan anggota PPK Kotabumi Utara, harus diberi sanksi. Tidak hanya itu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) melalui Panwaslu seharusnya menindak tegas temuan indikasi kecurangan pemilu tersebut,” tegas Thohir.

Senada juga disampaikan Sekretaris DPC Partai Patriot (PP) Lampura, Aidil Ahmad Jaya, S.Sos mengatakan, KPU harus tegas menyikapi persoalan pelang-

garan pemilu yang dilakukan PPK Kotabumi Utara yang jelas melakukan kesalahan. Apalagi telah diketahui publik secara nasional. ”Karena telah merugikan parpol peserta pemilu dengan menghilangkan suara beberapa parpol, maka harus ditindaklanjuti dan diberi tindakan tegas agar menjelang pilpres tidak terjadi kejadian serupa. Hal ini dilakukan demi nama baik institusi penyelenggara pemilu,” imbuhnya.

Bendahara DPC Partai Pemuda Indonesia (PPI) Lampura, Bermansyah juga menerangkan bahwa tindakan pelanggaran pemilu yang dilakukan PPK Kotabumi Utara harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Pasalnya, tidak memberi pembelajaran politik dan dapat menjadi preseden buruk di Lampura. ”Banyak partai hampir dirugikan atas kejadian itu, karena mengalami pengurangan suara.

Yang jelas, ketidak profesional PPK atau ada unsur kesengajaan hanya dapat diketahui setelah dilakukan proses hukum,” tegasnya. Bermansyah menegaskan jika pelanggaran itu dibiarkan saja tanpa ada tindakan hukum dari KPU atau Panwaslu sebagai institusi yang berwenang. ”Untuk itu, KPU harus tegas dalam memberikan sanksi kepada PPK Kotabumi Utara yang telah merusak citra penyelenggara dan menu-

runkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu.

KPU juga harus memberikan sanksi terberat, seperti pemberhentian kelima anggota PPK Kotabumi Utara, sehingga dapat menimbulkan effek jera,” tegasnya.

Sekretaris DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Wirta Jaya, S.Sos mengatakan ia melihat wujud tidak profesionalnya penyelenggara pemilu, khususnya PPK Kotabumi Utara.

Seharusnya, PPK profesional dan mendapat pembekalan yang optimal dari KPU dengan pelatihanpelatihan. Sehingga, tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang menurunkan image penyelenggara pemilu. ”Kami melihat kejadian itu sebagai bentuk kurang profesionalnya PPK Kotabumi Utara, namun untuk pemberhentian harus dilakukan pertimbangan lebih lanjut, mengingat agenda pilpres sudah di depan mata,” ujarnya.

Jika memang bersalah dan melanggar aturan, lanjut Jaya, KPU dipersilahkan untuk bertindak tegas agar tidak terulang lagi. Dan

untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara pemilu khususnya PPK, harus diberikan pembinaan terlebih dahulu. ”Banyak parpol merasa dirugikan karena pengurangan suara, namun sudah diperbaiki. Hal ini membuktikan tidak profesionalnya penyelenggara pemilu, khususnya PPK Kotabumi Utara.

Dan harus diperbaiki dengan pelatihan intensif oleh KPU,” paparnya.

Sementara itu Ketua Panwaslu Lampura, Syafruddin, S.H., melalui anggota Uk. Lukman Hakim, S.Ag menyatakan, Panwaslu telah menindaklanjuti permasalahan tersebut melalui surat rekomendasi yang dikirimkan ke KPU Lampura, beberapa waktu lalu. Panwaslu merekomendasikan kepada KPU agar memberhentikan penyelenggara pemilu yang menghambat jadwal rekapitulasi dan indikasi percobaan penggelembungan suara. ”Walaupun sudah dilakukan perbaikan, kami tetap merekomendasikan ke KPU untuk memberi

sanksi setegas-tegasnya terhadap PPK Kotabumi Utara yang melakukan pelanggaran. Supaya kejadian serupa tidak terulang lagi pada pilpres 8 Juli 2009 mendatang.

Hingga kemarin, kami belum menerima tembusan dari KPU terkait hasil keputusan dari rekomendasi yang dikirim,” ungkapnya.

Terpisah, anggota KPU Lampura, Suheri, S.Ip., mengatakan proses pemanggilan terhadap lima anggota PPK tersebut sudah dilakukan KPU. Selain itu, KPU juga telah melakukan klarifikasi dan sumber permasalahannya telah diketahui tinggal menunggu hasil pleno dalam minggu-minggu ini. ”Permasalahan ini pasti kami tindaklanjuti, paling tidak dua anggota PPK Kotabumi Utara akan diberhentikan. Jika diberhentikan semua, saya rasa tidak mungkin dilakukan mengingat pelaksanaan pilpres sudah dekat.

Saya rasa, kami cukup memberhentikan biang (otak, red) permasalahannya saja,” pungkasnya. (*)

Gratis : Indosat berikan pengobatan gratis di Lampung Barat. Tampak tim medis sedang memberikan pengobatan kepada warga.

TELEPON PENTING

POLRES LAMPUNG UTARA POLSEK SUNGKAI SELATAN POLSEK SUNGKAI UTARA POLSEK ABUNG SELATAN POLSEK ABUNG SEMULI POLSEK BUKIT KEMUNING KODIM 0412 PIKET KODIM 0412 PLN DPRD LAMPUNG UTARA PEMDA LAMPUNG UTARA POLISI PIKET AMBULANCE PEMADAM KEBAKARAN GANGGUAN TELPON PDAM HOTEL DUTA HOTEL SETIA BUDI HOTEL SRIKANDI RUMAH SAKIT UMUM RYACUDU UNIT GAWAT DARURAT RSUR PENGADILAN NEGERI KOTABUMI

: 0724 21052 : 0724 25665 : 0724 25662 : 0724 25632 : 0828 7058984 : 0724 91110 : 0724 21082 : 0724 21138 : 0724 23737-21166 : 0724 21042-22443-22529 : 0724 21007-21087-21329 : 110 : 118 : 113 : 2117 : 0724 22097 : 0724 25888 : 0724 21216 : 0724 21310 : 0724 22095 : 0724 21035 : 0724 21181

KEJAKSAAN NEGERI KOTABUMI

: 0724 21137

FOTO : DOK.

Monik Indosat Berikan Layanan di Lambar Laporan Ade Putri Setiawati Editor: Furkon Ari

LAMPURA - Sebagai salah satu bentuk kepedulian Indosat terhadap masyarakat, terutama masyarakat yang tidak mampu.

Maka Indosat dengan program CSR, melaksanakan program Pengobatan Gratis di wilayah Lampung Barat (Lambar). Adapun lokasi yang menjadi tempat untuk dilaksanakannya program tersebut, adalah wilayah Sukau

dan Sumber Jaya.

Walaupun memerlukan perjalanan yang cukup jauh berangkat dari Bandarlampung, tetapi Tim Indosat tetap semangat dalam melaksanakan program tersebut.

Program pengobatan gratis tersebut, dilaksanakan selama 2 hari. Yaitu tanggal 21 Mei berlangsung di Sukau, dan keesokan harinya program dilaksanakan di wilayah Sumber Jaya. ”Saya merasa senang sekali dengan apa yang dilaksanakan di wilayah Lambar ini, karena itu dapat memberikan gambaran kepada masyarakat tentang Indosat dalam bentuk yang lain.

Mungkin selama ini masyarakat tahunya hanya dengan produk Indosat IM3 atau Mentari, tapi sekarang kita berikan ke masyarakat program pengobatan gratis,” ujar Kepala Perwakilan Indosat untuk wilayah Lambar, Martoni kemarin (26/5).

Melihat dari antusias masyarakat yang ikut dalam program tersebut, tentu merupakan

suatu daya tarik. Karena sejak diluncurkan pada bulan Desember 2008 lalu, Mobil Klinik (Monik) Indosat baru kali ini bisa memberikan layanan kepada sebagian masyarakat Lambar.

Dalam pelaksanan program CSR tersebut, Indosat menggandeng Rumah Zakat Indonesia sebagai rekan pelaksana dalam program Monik Indosat wilayah Lampung.

Pada saat ini, Indosat mempunyai program sangat menarik dan kompetitif terutama untuk produk Mentari dan IM3. Khusus untuk pelanggan Indosat Lampung, pelanggan Mentari dapat menikmati gratis nelpon berkali-kali di malam hari mulai jam 17.00-24.00 WIB ke semua nomor Indosat se-Indonesia selama 3600 detik.

Caranya ketik 3000 kirim ke 303, pulsa akan terpotong sebesar Rp 3000. Sedangkan untuk IM3, pelanggan IM3 bisa SMS sepuasnya ke seluruh operator selama 24 jam dengan cara ketik SMS kirim ke 303, pulsa akan terpotong sebesar Rp 1500. (*)

Komponen Pemuda Minta Sekda Definitif Laporan Cw 1 Editor: Furkon Ari

LAMPURA – Sejumlah komponen pemuda di Lampung Utara, meminta agar pemerintah daerah untuk segera mengisi formasi jabatan struktural yang kosong. Agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik. ”Pasca dibentuknya dinas instansi baru yang mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 tahun 2007, tidak dapat berjalan dengan maksimal. Karena terdapat kekosongan dalam struktural pemerintahan itu,” ujar ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Lampung Utara, Aidil Ahmad Jaya, S.Sos kepada Radar Kotabumi kemarin (26/5).

Aidil mengatakan kekosongan tersebut, khususnya pada jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Lampura.

Hal ini menimbulkan koordinasi dinas dengan pihak atasan, secara strukturalnya menjadi terhambat. Koordinasi dilakukan langsung dengan pimpinan daerah, yaitu bupati dan wakil bupati. Sedangkan, pimpinan daerah punya tugas dan fungsinya masing-masing. ”Sehingga menambah beban pimpinan daerah untuk memperhatikan kepentingan-kepentingan dinas,” katanya.

Sementara tugas untuk pemerintahan secara struktural, seha-

RADAR KOTABUMI & WAYKANAN Bersama Membangun Lampura & Waykanan

rusnya dikendalikan dan berkoordinasi dengan sekda. Namun, jabatan sekda kosong yang ada hanya Plt sekda bukan sekda definitif. ”Kami berharap kepada pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dapat segera menunjuk sekda definitif,” pinta Aidil. Lebih lanjut ia menjelaskan, siapapun sekdanya DPD KNPI dan komponen-komponen pemuda siap mendukung sepenuhnya. Dengan harapan, kekosongan jabatan struktural di pemerintah daerah Lampura dapat segera terisi. ”Dengan begitu, roda pemerintahan berjalan dengan maksimal dan mampu menjalankan tugas sesuai fungsinya,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Umum (Ketum) pengurus cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lampura, Hendri Hasyim menerangkan bahwa sekda saat ini masih berstatus Plt. Dan mereka juga berharap, agar pemerintah daerah segera mengangkat sekda definitif.

Agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik, dan pejabat sekda definitif harus menjadi prioritas utama. ”Kami hanya mengharapkan roda pemerintahan dapat berjalan dengan maksimal, mengenai siapa yang jadi sekda, bukan persoalan.

Tapi, PMII sebagai generasi muda khususnya mahasiswa menginginkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku,” harapnya. (*)

Pemimpin Umum/Redaksi: Ibnu Khalid. Wakil Pemimpin Redaksi: Kohar Mega. Redaktur Pelaksana: Hermansyah, Susi Daryani. Asisten Redaktur: Furkon Ari. Staf Redaksi: Ade Putri Setiawati. Pracetak: Dedi Jenggot, Dedy Cunil, Turisiah. Pemasaran: Dedi Novianto. Iklan: Maria Nusa. Keuangan: Zona Dwi Tami. Manager Produksi: Budi Susantiono. Percetakan: PT Lampung Intermedia. Penerbit: PT Wahana Semesta Kotabumi Media. Komisaris: Suparno Wonokromo. Direktur Utama: Ardiansyah. Direktur: Junaidi Djohan. General Manager: Ibnu Khalid. Alamat Redaksi/Iklan/Pemasaran: Jl. Soekarno-Hatta No. 411, Kotabumi Selatan, Lampung Utara. Telp (0724) 25403, Fax (0724) 327439. Homepage: www.radarkotabumi.com Email: radarkotabumi@yahoo.com Perwakilan: Jl. Ki Maja, Komplek Ki Maja Icon Wayhalim Bandarlampung, Telp: (0721) 786414/ 786014 fax: (0721) 709228. Telp (0721) 770777, 770666. Jl. Sultan Agung No. 18, Kedaton, Bandarlampung. Telp (0721) 789750-782306. Isi diluar tanggungjawab percetakan.

WARTAWAN RADAR KOTABUMI & WAYKANAN DILARANG MENERIMA UANG MAUPUN BARANG DARI SUMBER BERITA. WARTAWAN RADARKOTABUMI & WAYKANAN DIBEKALI KARTU PERS YANG SELALU DIKENAKAN SELAMA BERTUGAS.

HOTLINE REDAKSI/IKLAN/PEMASARAN:

0813 79848777

KOTABUMI BETTAH

RABU, 27 MEI 2009

www.radarkotabumi.com

7 Rampok Beraksi di Desa Mulyorejo Sikat Sapi, Motor dan Uang Tunai Laporan Furkon Ari Editor: Kohar Mega

MULYO REJO - Aksi perampokan kembali terjadi di wilayah hukum Polres Lampung Utara. Kali ini menimpa Sukadi (42), warga desa Mulyorejo I, keca-

matan Bungamayang, Lampung Utara (Lampura) sekitar pukul 01.30 Wib kemarin (26/5).

Dengan menggunakan senjata api (senpi) dan senjata tajam (sajam) jenis golok, tujuh orang pelaku itu berhasil membawa lari seekor sapi, satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter BE 6392 JK, uang tunai sebesar Rp 400 ribu serta surat-surat berharga milik korban.

Menurut penuturan Sukadi, kejadian itu begitu cepat. Saat keja-

2009, PBB Rejosari Naik 27 Persen Laporan Cw2 Editor: Kohar Mega

KOTABUMI - Sampai kemarin (26/5), kelurahan Rejosari kecamatan Kotabumi, Lampung Utara (Lampura) masih menebarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diberikan kepada masyarakat di tingkat rukun tangga (RT) dan lingkungan (Lk). Untuk tahun 2009, target PBB kelurahan Rejosari sebesar Rp. 35.245.926 atau naik 27 persen dibandingkan tahun 2008 sebesar Rp 27.749.952.

“Kenaikan pajak bumi dan bangunan ini tidak hanya di Lampura. Tapi mencakup di seluruh wilayah republik indonesia,” ujar lurah Rejosari, Usman S.H., kepada Radar Kotabumi di ruang kerjanya kemarin (26/5).

Dikatakannya, sementara ini pihaknya sedang melakukan pendistribusian SPPT kepada masyarakat setempat, yang akan berahir dalam tempo tiga hari kedepan.

Dan, kepada 26 kolektor yang berada di RT, agar dapat menagih pembayaran PBB tepat waktu atau sebelum jatuh tempo tanggal 31 September 2009 mendatang. Selanjutnya, apabila masih ada masyarakat yang belum melunasi PBB tepat waktu, pihak kelurahan akan memberikan toleransi sampai bulan Desember 2009. ’’Sudah 1.676 SPPT disebarkan Dalam hal ini lanjutnya, pihaknya selalu kesulitan dalam mendata masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan, karena setiap dilakukan penagihan, subjek tersebut tidak berada di tempat, melainkan di luar daerah.

Karena, mayoritas penduduk di kelurahan Rejosari berprofesi sebagai buruh dan petani, sedikit sekali yang bekerja di instansi pemerintah atau swasta. “Kami hanya melakukan tugas sesuai dengan ketentuan,” ungkapnya.

Kemudian, jika ada masyarakat yang konflin ataupun keberatan dengan kenaikan PBB tersebut, dapat berkoordinasi langsung dengan pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KP3) Kotabumi. ’’Kalau SPPT yang tidak jelas dan dobel sudah kami kembalikan ke KP3 Kotabumi.

Hanya saja, nama masyarakat yang tercantum di SPPT itu belum dihapus atau dicoret,’’ kata Usman seraya mengatakan, untuk target tahun 2008 terealisasi hanya 80 persen, mudah-mudahan untuk tahun 2009 ini mencapai 100 persen sebagaimana ketentuan yang berlaku. (*)

dian, ia bersama dengan istrinya dan anaknya, Sunarsih (35) dan Andri (12) sedang tertidur pulas, tiba-tiba terdengar suara pintu yang di buka paksa menggunakan kayu balok.

Kemudian, kawanan perampok yang memakai penutup kepala masuk ke dalam rumah, ada diantaranya berjaga-jaga di luar.

“Kejadian itu berlangsung cepat.

Saya terbangun mendengar suara pintu rumah yang didobrak menggunakan kayu balok,” kata Sukadi

Sukadi juga menjelaskan, setelah masuk para pelaku langsung mengancam akan membunuh jika tidak menyerahkan barang-barang miliknya. Selain itu, pelaku juga sempat memukuli korban. Karena takut, korban akhirnya pasrah dengan menyerahkan semua barang berharganya. “Saya sempat di pukul sama perampok karena melakukan perlawanan,” terang Sukadi Setelah mendapatkan apa yang diinginkan, para pelaku

langsung melarikan diri melalui pintu depan dan pintu belakang.

Warga yang mengetahui kejadian itu hanya dapat melihat dan tidak dapat berbuat apa-apa, karena mereka takut dengan para pelaku yang menggunakan senjata api.

“Setelah mengambil semuanya, pelaku yang membawa motor saya lari melalui pintu depan, sedangkan yang membawa sapi melarikan diri melalui pintu belakang,” pungkasnya. (*)

Sebulan, 3000 Warga Berobat di Puskemas Laporan Cw2 Editor: Kohar Mega

KOTABUMI - Pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) unit swadana Kotabumi II, yang beralamat di jalan Soekarno-Hatta, kelurahan Tanjungharapan, kecamatan Kotabumi Selatan, Lampung Utara (Lampura) merupakan salah satu pusat pelayanan kesehatan masyarakat yang berkwalitas baik.

Terbukti dari penghargaan sertifikat International Standar Organtation (ISO) 9001-2000 dari SAI sebagai audit global eksternal yang berpusat di negara Australia, serta tiap enam bulan sekali tim dari konsultasi AIMS Jakarta memeriksa dan menjadi kepercayaan dari dinas Kesehatan (diskes) provinsi Lampung sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat di Lampura. Selain itu, di puskesmas II ini terdapat dua program yang di kembangkan, yakni upaya kesehatan wajib dan pengembangan yang telah dilaksanakan. Karena, dalam satu bulan terdapat lebih dari 3000 pasien yang berobat di puskemas ini.

“Karena itu kami harus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang ingin berobat,’’ ujar Kepala Puskemas Unit Swadana Kotabumi II Lampura, Dr. Hj. Maya Metissa, M. Kes kepada Radar Kotabumi di ruang kerjanya kemarin (26/5).

Menurut Dr. Maya, program upaya kesehatan wajib mengenai promosi kesehatan, lingkungan, ibu dan anak termasuk keluarga berencana (KB), perbaikan gizi masyarakat, serta pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan pengoba-

tannya. Sedangkan, untuk upaya kesehatan pengembangan yang telah dilaksanakan, seperti upaya kesehatan usia lanjut (unsia), mata dan pencegahan kebutaan, telinga/pencegahan gangguan pendengaran, kesehatan jiwa, pencegahan dan penanggulangan gigi.

Selanjutnya, perawatan kesehatan masyarakat, bina kesehatan tradisional (batra), dan upaya kesehatan sekolah (UKS). Untuk UKS ini, pihaknya sudah bekerja sama dengan pihak sekolah memberikan pelayanan kesehatan dasar dan tindakan medis gratis kepada siswa SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi apabila berobat ke puskesmas tersebut.

“Untuk para pelajar kami memberikan kartu identitas kesehatan gratis, yang bisa dipergunakan untuk berobat di puskesmas tampa biaya,’’ paparnya.

Dikatakan Maya, puskesmas memiki fasilitas yang menunjang, seperti melayani fasilitas kartu jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas), Askes pegawai negeri sipil (PNS), umum, dan jaminan pemeliharaan kesehatan anak sekolah (JPKAS), KIA-KB, MTBS, Poli gigi, laboratorium, klinik sanitasi, klinik gizi, dan pelayanan tindakan cepat. Bahkan, sarana dan prasarana peralatan dan obat-obatan yang memenuhi berstandar nasional. Selain itu, setiap bulan terdapat 25 orang pasien KB lama dan baru yang ikut program tersebut.

“Kebanyakan dari mereka memakai alat KB dengan menggunakan jarum suntik dan pil KB, dan sedikit menggunakan cara spiral KB,” tuturnya.

Tidak hanya itu, pihaknya sudah mendata lebih dari 50 orang

akseptor yang memakai pil KB, jarum suntik, spiral dan alat kontrasepsi lainnya. ’’Peralatan dan bahan kontrasepsi KB sudah disebarkan ke posyandu kesehatan desa (poskedes) dan posyandu pembantu (postu) yang ada kecamatan Kotabumi Selatan,” katanya.

Dijelaskannya, puskesmas Kotabumi II merupakan satu-satunya tempat yang menyediakan klinik Voluntary Counselling Testing (VCT) yang ada di Lampura, guna memeriksa darah bagi penderita HIV/AIDS dalam bentuk konseling yang dilengkapi alat pemeriksa dari Diskes Lampura. Tahun 2008 lalu, terdapat tiga orang pria terinfeksi penyakit HIV/AIDS. Namun, setelah diperiksa secara detail hasilnya negatif. Selain itu, terdapat lima orang konseler yang telah dibina dan mendapat sosialisasi dari Diskes Lampura. Namun, dari empat konseler diantaranya belum ada tempat klinik VCT bagi penderita HIV/AIDS.”Dengan adanya perhargaan ISO 9001-2000 ini, diharapkan kepada pihak puskesmas dapat mempertahankan dan meningkatkan mutu serta kwalitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat,’’ harapnya.

Terpisah, Ani Wulandari warga kelurahan Tanjungharapan mengatan, puskesmas setempat sudah cukup baik melayani dan merawat pasien yang akan berobat. Selain itu, perlatan dan obat-obatan yang disediakan sudah memenuhi standar nasional. ’’Saya berharap kepada pihak puskesmas unit swadana Kotabumi II dapat meningkatkan terus pelayananya kepada masyarakat serta dapat memperhatikan mutu gizi anak balita di usia dini,’’ ujar Ani Wulandari. (*)

RADAR KOTABUMI

3

Konversi Minyak Tanah ke Gas Belum Sampai di Lampura Laporan Cw2 Editor: Kohar Mega

KOTABUMI - Program pemerintah pusat tentang konversi bahan bakar minyak tanah ke gas elpiji yang diperuntukkan masyarakat rumah tangga sasaran (RTS) di kota Bandarlampung dan kabupaten Lampung Selatan sudah terealisasi dengan baik. Dengan tujuan untuk mengurangi konsumsi minyak tanah yang saat ini mulai berkurang.

Berbeda dengan kabupaten/kota itu, sampai dengan kemarin penyaluran program kompor dan tabung gas ukuran 3 kg belum menunjukkan sinyal akan didistribusikan ke masyarakat yang ada di wilayah kabupaten Lampung Utara.

Namun demikian, walaupun gratis, masih ada kekwatiran masyarakat terhadap konversi tabung gas 3 kg tersebut. Diantaranya terhadap selang gas bocor, dan tabung gas meledak. Hal tersebut disampaikan oleh kepala bidang (kabid) perdagangan Disperindag Lampura, Cikgus Abubakar, S.E kepada Radar Kotabumi di ruang kerjanya kemarin.

Dikatakannya, sampai dengan hari ini (kemarin, red) dinas Perindusrtian dan Perdagangan kabupaten Lampura belum mendapatkan informasi dan petunjuk dari pemerintah pusat maupun provinsi Lampung mengenai penyaluran program tersebut kepada RTS yang ada di Kotabumi. ’’Beberapa minggu lalu, kami sudah mengikuti sosialisasi penggunaan kompor dan tabung gas di Bandarlampung, hanya saja program itu belum sampai kepada masyarakat di Lampura,’’ ungkapnya Menurut Cikgus, rata-rata masyarakat yang berdomisili di Kotabumi memasak dengan menggunakan api yang berasal dari minyak tanah, sedikit diantaranya memakai gas elpiji dan kayu bakar. Namun, bila program tersebut sampai didistribusikan ke masyarakat, mungkin bagi mereka yang tidak terbiasa menggunakannya menjadi kaget dan heran. Karena, belum terbiasa memakai gas elpiji. Bahkan, sedikit sebagian dari masyarakat hanya mengerti dan mengetahui tata cara memasang selang dari tabung gas ke kompor.

’’Sebelum program konversi minyak tanah ke gas sampai kepada masyarakat, diharapkan kepada instansi terkait dapat mensosialisasikan dan membina RTS tentang tata cara memasang, merawat dan menggunakan kompor dengan benar,’’ paparnya.

Selain itu, lanjut Cikgus, rencananya pihak pertamina akan membangun delapan tempat pengisian tabung gas di Lampung, yakni empat stasiun pengisian gas di Bandarlampung dan Lamsel, tiga stasiun di Lampung Tengah dan satu stasiun di Tulang Bawang.

Sedangkan di Kotabumi belum terdapat stasiun pengisian gas. Jadi, jika program tersebut sampai ke masyarakat Kotabumi, maka nantinya mereka harus mengisi tabung gas ke stasiun terdekat yang ada di daerah lain. Seharusnya, jumlah pemakai gas elpiji harus diimbangi dengan jumlah pasokan yang ada di stasiun pengisian gas pertamina Indonesia. Agar nantinya, tidak terjadi antrian panjang dan penumpukan tabung gas.

“Seharusnya, sebelum kompor dan tabung gas sampai ke tangan masyarakat Kotabumi, diharapkan pihak pertamina dapat menyediakan stasiun pengisian gas elpiji di daerah Kotabumi,” harapnya Sehingga masyarakat yang akan mengisi tabung gas tidak terlalu susah dan jauh untuk mengisi gas di daerah lain. Serta tidak menimbulkan antrian panjang dan menunggu pengisian tabung gas dari daerah lain. ’’Saya sangat menyesalkan sekali, jika ada oknum berdasi memanfaatkan kesempatan program bantuan ini, dengan meminta imbalan kepada masyarakat menengah kebawah. karena, pendistribusian kompor dan tabung gas gratis untuk masyarakat yang berhak mendapatkannya,’’ tukasnya.

Dijelaskannya, dalam melakukan program konversi minyak tanah ke gas, pihaknya hanya memonitoring dan memantau jalannya program tersebut sampai kepada masyarakat. Dengan harapan, barang-barang yang akan didistribusikan ke RTS harus berstandar nasional Indonesia (SNI). Disamping itu, perlu adanya sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat, sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. (*)

4

HEADLINE

RADAR KOTABUMI

SLPTT Segera dapat Bantuan Pupuk 6.000 Ton

Unila Berbenah Agar Beasiswa BBM Tepat Sasaran Laporan/Editor: Ade Yunarso/RNN

BANDARLAMPUNG - Universitas Lampung akhirnya berbenah. Mereka membuat beberapa formulasi agar beasiswa bantuan belajar mahasiswa (BBM) tepat sasaran dan diterima mereka yang kurang mampu dan berprestasi.

Formulasi itu, pertama, mahasiswa yang ingin mendapatkan beasiswa BBM harus menyertakan pembayaran rekening listrik dan telepon. Tentunya selain surat keterangan kurang mampu (SKKM) dari kelurahan.

Kedua, membentuk tim kecil yang bekerja sama dengan badan eksekutif mahasiswa (BEM) dan organisasi mahasiswa lainnya.

Tim bertugas menyurvei kelayakan mahasiswa penerima beasiswa BBM. Ketiga, rektorat tidak lagi memberlakukan harga mati untuk kuota masing-masing fakultas sebagaimana dilakukan tahun ini.

Seperti subsidi silang, fakultas yang berlebihan kuota bisa menutupi yang kekurangan.

Proses seleksi mahasiswa penerima beasiswa BBM ada di tangan pembantu dekan III. ’’Mereka harus turun langsung dan tidak hanya menyerahkan kepada bagian sub kemahasiswaan,” tandas Pembantu Rektor III Unila Prof. Dr. Sunarto D.M., S.H., M.H. kemarin.

Guru besar ilmu hukum itu memberikan waktu dua bulan kepada fakultas untuk menjaring mahasiswa yang sesuai kriteria tersebut. Bila sampai waktu habis kuota tidak terpenuhi, pemberian beasiswa bisa saja ditunda. ’’Tapi jika semua telah diupayakan namun kuota tetap tidak tercapai, maka jumlah yang ada saja yang kami kirimkan ke Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti),” tandas Sunarto. Risikonya, Dikti akan mengurangi kuota untuk tahun berikutnya.

Namun sayang, tiga formulasi itu hanya ditetapkan khusus beasiswa BBM. Tidak untuk beasiswa PPA (peningkatan prestasi akademik) dan peningkatan prestasi ekstrakurikuler (PPE). Sunarto beralasan dua beasiswa itu sifatnya umum tanpa memandang status ekonomi mahasiswa. ’’Jika selama ini dalam syarat disebutkan mahasiswa harus menyertakan SKKM, itu adalah kebijakan internal kami. Dengan begitu, mahasiswa kurang mampu juga bisa ikut menikmati beasiswa ini,” terangnya. Dalam kesempatan itu, Sunarto juga menyoroti dugaan adanya oknum yang ’’bermain mata” dengan mahasiswa untuk kepentingan pribadi mereka. Ia berjanji menelusuri dan menindak tegas mereka tanpa pandang bulu. ’’Itu termasuk penyalahgunaan jabatan,” ingatnya.

Di tempat sama, Rektor Unila Prof. Dr. Ir. Sugeng P. Harianto, M.S. mengimbau mahasiswa Unila yang mampu tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak mereka. ’’Mbok yo sadar toh,” sindirnya.

Dalam masalah ini, Sugeng berpendapat fakultas tidak sepenuhnya salah. Sebab, untuk mendapatkan SKKM tidak mahal. ’’Hanya dengan membayar beberapa ribu rupiah sudah bisa mendapatkan SKKM,” terangnya. Seperti diberitakan, investigasi wartawan koran ini menemukan dua penyebab mengapa beasiswa khususnya BBM kerap salah sasaran. Pertama, lemahnya pengawasan dalam proses seleksi mahasiswa yang mendapatkannya. Cukup melampirkan SKKM, mahasiswa yang berkecukupan dapat memperoleh beasiswa itu.

Padahal, untuk membuat SKKM di kelurahan sangat mudah.

Cukup membayar antara Rp5 ribu–Rp10 ribu, pegawai kelurahan akan mengeluarkan SKKM tanpa bertanya lebih detail berapa pendapatan orang tua mahasiswa tersebut.

Kedua, ulah oknum yang ingin mendapat keuntungan pribadi dari jasa mengegolkan pengajuan beasiswa. Hanya dengan menyetor Rp200 ribu–Rp400 ribu, mahasiswa yang mampu sekalipun dipastikan akan menerima beasiswa yang diinginkannya. (*)

DAFTAR HARGA RATA-RATA BORONGAN, ECERAN KOMODITI BAHAN POKOK PENTING DAN STRATEGIS LAINNYA DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA 25 - 29 MEI 2009

No 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

22 23

RABU, 27 MEI 2009

www.radarkotabumi.com

Jenis K omoditi Beras Kw alitas 1 Kw alitas 2 Ketan Hitam Ketan Putih Gula Pasir Merah Gara m Beryodium Non Y odium M inyak Goreng Merk Bimoli Tanpa merek/curah Tepung terigu Segitiga biru Biasa Kacang-kacangan Kacang hijau Kacang tanah Kacang kedelai Susu Kental M anis Merk B endera Merk Indomilk Telur ayam Telur ayam negeri/ras Telur ayam kampung Daging Daging sapi murni Daging ayam potong Daging ayam kampung M entega Merk simas Merk Blu e Band Sayur-sayuran W ortel Kol Kentang Cabe merah Raw it Buncis Baw ang merah Baw ang putih Kelapa kupas Jagung pipilan Kopi Biji Kelapa Sawit Jahe Ubi kayu/singkong Karet slab Lada Hitam Coklat/kakao Sabun Detergent Merk rinso Semen Baturaja Tiga roda Padang Kujang/Holsim Min yak Tanah Pupuk Urea SP-36 KCL NPK ZA

Harga Borongan Eceran

Stock

6.400/K g 4.800/K g 7.500/K g 6.800/K g

6.500/K g 4.900/K g 8.000/K g 7.000/K g

Cukup Cukup Cukup Cukup

7.750/K g 7.000/K g

8.000/K g 7.500/K g

Cukup Cukup

1.000/K g -

1.000/K g -

Cukup Tidak ada

12.000/liter 9.500/liter

12.000/Liter 10.000/liter

Cukup Cukup

7.200/K g 6.600/K g

7.500/K g 7.000/K g

Cukup Cukup

10.500/Kg 12.500/K g 6.500/K g

11.000/K g 13.000/K g 7.000/K g

Cukup Cukup Cukup

7.500/K g 7.300/K g

8.000/K g 7.500/K g

Cukup Cukup

12.500/K g 1.500/K g

13.000/K g 1.750/K g

Cukup Kurang

63.000/K g 18.000/K g 34.000/K g

65.000/K g 20.000/K g 35.000/K g

Cukup Cukup Cukup

14.000/K g 34.000/K g

15.000/K g 35.000/K g

Cukup Cukup

3.500/K g 2.500/K g 5.500/K g 11.000/K g 13.000/K g 4.500/K g 11.500/Kg 3.500/K g 1.800/Kg 1.900/Kg 11.500/Kg 1.000/Kg 4.500/Kg 350/Kg 4.700/Kg 19.000/Kg 19.000/Kg

4.000/K g 3.000/K g 6.000/K g 12.000/K g 14.000/K g 5.000/K g 12.000/K g 4.000/K g 2.000/Kg 1.800/Kg 11.000/K g 900/K g 4.500/Kg 340/K g 4.500/Kg 18.500/K g 18.500/K g

Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup

13.000/Kg

13.200/K g

Cukup

49.000/Kg 50.000/Kg 49.500/Kg 49.500/Kg 3.300/liter

50.000/Zak 51.000/Zak 50.000/Zak 50.000/Zak 3.500/liter

Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup

58.000/Kg 77.500/Kg 320.000/Kg 87.000/Kg 51.500/Kg

60.000/Zak 77.500/Zak 320.000/Zak 87.500/Zak 52.000/Zak

Cukup Habis Habis Habis Habis

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Utara PERANA PUTERA, S.H., M.H Pembina Tingkat I NIP. 19660310 199103 1 008

Laporan/Editor: Wartawan/ RNN

KALIANDA – Sebanyak 6.000 ton pupuk jenis NPK, Pupuk Organik Glanular (POG) dan Pupuk Organik Cair (POC) bakal di gulirkan Pemerintah pusat kepada petani yang masuk dalam Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) di Kabupaten Lamsel yang di peruntukan luas tanam 3.250

hektare. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Lamsel, Ir. Edhie Djajus Selasa (26/5) kemarin menerangkan, bantuan sebanyak 6.000 ton pupuk kepada SLPTT di Lamsel itu tertuang dalam surat tembusan Dinas TPH Provinsi Lampung Nomor 521/933/III.12.3/ 2009 yang merujuk dari Dirdjen Tanaman Pangan RI, dimana akan menggulirkan bantuan pupuk kepada petani di Lamsel yang masuk dalam SLPTT pada tahun 2009 ini. “Ini

sebenarnya bantuan dari pemerintah pusat yang di tujukan kepada SLPTT di Lamsel, sebagai langkah guna meningkatkan hasil produksi pertanian di Kabupaten ini,” kata Edhie.

Edhie menegaskan, guliran bantuan tesebut hanya di pusatkan kepada petani yang masuk dalam SLPTT di Lamsel, sasaran utamanya adalah meningkatkan produksi pertanian. “Petani yang tidak masuk dalam SLPTT tidak memperoleh bantuan pupuk ter-

sebut, melainkan hanya mendapatkan pupuk bersubsidi dari Pemkab Lamsel,” tukasnya.

Target dari 6.000 pupuk NPK, Pupuk Organik Glanular (POG) dan Pupuk Organik Cair (POC) akan di gunakan untuk memupuk seluas 3.250 hektare areal tanaman padi yang di kelola oleh SLPTT se Lamsel. “Semenatra realisasinya di perkirakan Juli 2009 mendatang,” ujarnya.

Untuk itu, diberharapkan

Oseltamivir Kadaluarsa Masih Berada di Puskesmas Laporan/Editor: Wartawan/ RNN

KALIANDA - Obat expired (kadaluarsa) jenis Oseltamivir masih banyak tersebar disejumlah pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) di Lampung Selatan. Obat khusus untuk memberikan pertolongan pertama bagi penderita wabah penyakit flu burung bantuan departemen kesehatan tahun 2007 lalu itu belum ditarik oleh Dinas Kesehatan, Pemkab Lamsel.

Data yang dihimpun di Dinas Kesehatan Lamsel, Selasa (26/5) kemarin, tercatat 16 Puskesmas di Lamsel yang belum mengembalikan obat kadaluarsa itu. Dikhawatirkan, obat yang habis masa berlakunya sejak Februari 2009 lalu itu diberikan kepada pasien penderita gejala flu burung.

Kepala Bidang (Kabid) Penanggulangan Penyakit, Dinas Kesehatan, Pemkab Lamsel Fatmawati,S.E.M.M mengatakan, pihaknya sudah memberikan himbauan kepada kepala puskesmas yang ada di Lamsel untuk mengembalikan obat flu burung jenis Oseltamivir yang didistribusikan sejak tahun 2007. Hingga saat ini, puskesmas yang sudah mengembalikan obat kadaluarsa berbentuk kapsul itu yakni Puskesmas Palas, Way Panji, Kalianda dan Sragi.

“Masing-masing puskesmas mendapatkan jatah se banyak 100 butir kapsul obat pertolongan pertama flu burung tahun 2007 lalu. Kegunaan obat ini untuk memberikan pertolongan pertama kepada pasien yang terkena gejala-gejala flu burung sebelum dirujuk ke rumah sakit umum,”katanya.

Diketahui pada awal pendistribusian obat flu burung itu

diberikan kepada 32 puskesmas yang tersebar di Kabupaten Lamsel dan Pesawaran. Namun setelah pemekaran, Lamsel memiliki 20 puskesmas. Masing-masing puskesmas mendapatkan bantuan obat Oseltamivir sebanyak 1 kotak yang berisikan 100 butir kapsul.

“Tujuan penarikan kembali obat kadaluarsa itu untuk barang bukti kepada departemen kesehatan (Depkes) bahwa obat itu tidak digunakan. Artinya, jika obat itu tidak digunakan, berarti di Lamsel belum ada pasien yang terjangkit flu burung,”kata Fatmawati yang mengatakan obat pertolongan pertama untuk flu burung itu juga dapat digunakan kepada pasien yang terjangkit gejala-gelaja flu babi yang isunya semakin merebak.

Lebih lanjut Fatmawati menjelaskan, belum habis obat kadaluarsa tersebut ditarik kembali, pihak Dinas Kesehatan sudah mendistribusikan obat serupa merek Tamiflu. Obat yang baru distribusikan tahun 2008 lalu diketahui akan habis masa berlakunya pada November 2009. “Obat yang didistribusikan tahun 2008 lalu akan habis masa berlakunya November nanti. Tapi Depkes sudah memberikan obat baru untuk tahun ini sebanyak 5000 butir di Diskes Lamsel. Obat belum diberikan kemasing-masing puskesmas, karena obat yang lama masih berlaku,”paparnya saat ditemui diruangan kerjanya, kemarin.

Dia juga menghimbau kepada puskesmas di Lamsel untuk segera mengembalikan obat kadaluarsa itu ke Dinas kesehatan. “Selain himbauan secara tertulis melalui surat ke Puskesmas, kami juga mengingatkan kepada kepala puskesmas saat Rakor rutin setiap bulan, ”pungkasnya. (*)

dengan adanya bantuan ini para petani yang tergabung dalam SLPTT dapat memanfaatkan penggunaan pupuk dengan maksimal.

Dimana, memiliki target untuk tercapainnya hasil produksi padi yang memuaskan dari tahun sebelumnya. “SLPTT juga di berikan bantuan benih padi, jadi dalam meningkatkan hasil produksi pertanian di Kabupaten ini hendaknya benar-benar di realisasikan,” harapnya. (*)

Keluhkan PelayananPungli di Bandara Laporan/Editor: Segan Petrus S./RNN FOTO : WARTAWAN RNN

Bupati Lamsel dan Gubenur lampung, saat mendampingi Wapres melihat denah pembangunan PLTU Sebalang Desa tarahan Kecamatan Katibung Lamsel, kemarin.

Kejari Periksa Pejabat Tuba Terkait Kasus Dugaan Korupsi Bagian Perlengkapan Laporan/Editor: Wartawan/ RNN

MENGGALA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Menggala mulai melakukan penyelidikan mendalam terkait dugaan kasus korupsi di Bagian Perlengkapan Pemkab Tulangbawang (Tuba). Satu persatu pejabat mulai dimintai keterangan untuk menggali kesaksian dan buktibukti terkait pelaksanaan proyek tahun 2008 di bagian ini. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun Radar Tuba ( grup Radar Kotabumi), sudah satu pejabat di Pemkab Tuba yang dimintai keterangan oleh Kejari.

Pertanyaan yang diajukan pun seputar pengelolaan dana serta pelaksanaan proyek. Pejabat tersebut diperiksa langsung oleh Kasi Datun Kejari Menggala Ristu, S.H. Pemeriksaan baru dilaksanakan untuk kali pertamanya. Namun tidak menutup kemungkinan masih banyak lagi pejabat yang akan diperiksa oleh

kejari. Apalagi, hingga saat ini diketahui kejari belum memeriksa Kabag Perlengkapan Azilin Rizal, S.E. Tak hanya itu, kejari juga mengumpulkan bukti-bukti atas proyek yang telah dilaksanakan.

Serta kelengkapan berkas sebelum proyek tersebut dilaksanakan hingga cairnya dana pembayaran atas proyek. Pejabat yang sempat dimintai keterangan oleh Kejari tersebut sebelumnya memang bertugas di Bagian Perlengkapan. Saat itu, Bagian Perlengkapan sendiri telah dikepalai oleh Azilin Rizal, S.E. Hingga berita ini diturunkan, wartawan Koran ini belum berhasil mendapatkan keterangan resmi baik dari Kejari maupun pejabat yang diperiksa tersebut.

Mendapat informasi ini, perwakilan LSM Germo Malam Tuba Andri Budiman meminta kejari tidak gentar dengan intimidasi yang berdatangan.

Pihaknya menyakini kejari akan bekerja profesional dan tidak terpengaruh oleh intimidasi dari pihak manapun. ”Kejari harus membuktikan dan mengungkap dugaan korupsi atas proyek dengan total nilai Rp7,5 miliar di bagian perlengkapan itu. Dengan demikian, akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada kejari selaku penegak hukum di Tuba ini,” tandas Andri. (*)

DICARI MEMBER “KOKOPELLI” (Produk Bucheri) Sepatu, Tas, Busana dan Aksesoris lainnya Untuk wilayah Lampung Utara dan Way Kanan BERMINAT HUB: Line Center Lampung.

Telp. (0721) 7475004 dan 081369-64-5454

BERGABUNGLAH SEGERA !!

BONUS MENARIK MENANTI ANDA

BANDAR LAMPUNG – Anggota DPRD Lampung mengeluhkan pelayanan Bandara Radin Inten II Branti, Natar, Lampung Selatan. Keluhannya mulai fasilitas air conditioner (AC) yang belum memadai hingga pungutan liar (pungli).

Hal ini diungkapkan anggota DPRD Lampung dari Fraksi Partai Golkar (PG) Mega Putri Tarmizi usai menjemput Wakil Presiden (Wapres) yang juga Ketua Umum PG Jusuf Kalla kemarin. Ia mengatakan, fasilitas AC di ruang commercial important person (CIP) Bandara Radin Inten tidak berfungsi.

Mega juga menyoroti sejumlah pendapatan dari bandara yang diduga tak masuk kas daerah karena tidak memiliki landasan hukum. Ia membeberkan, setiap penumpang yang hendak masuk bandara dipungut uang yang terdiri biaya parkir kendaraan roda empat Rp2.700 dan pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJPU) untuk angkutan udara dalam negeri Rp11 ribu. ’’Lalu, ada sumbangan pihak ketiga kompensasi pelayanan penumpang pesawat udara sebesar Rp4 ribu. Sehingga, total pungutan bagi setiap penumpang masuk mencapai Rp17.700,” ungkap anggota Komisi B DPRD Lampung ini kepada wartawan.

Berdasar daftar retribusi, untuk pungutan PJPU pada karcis yang berwarna kuning, tertera tarif Rp11 ribu dengan seri A. Pungutan itu didasari Peraturan Pemerintah (PP) No. 6/2009. Sedangkan karcis sumbangan pihak ketiga yang berwarna biru tertera tarif Rp4 ribu.

Retribusi itu berdasar Perda Provinsi Lampung No. 04/1992 tentang Sumbangan Pihak Ketiga.

Dihubungi terpisah, Kepala Bandara Radin Inten II Darmadi membantah kalau pelayanan bandara tidak optimal. Ia memastikan sudah seluruhnya dibenahi, termasuk fasilitas AC di ruang CIP maupun VIP. ’’Memang benar, tadi siang (kemarin, Red) pengurus PG yang menunggu Pak Wapres mengeluh karena kepanasan.

Bukan AC-nya mati, tapi jumlah orang yang berada di ruangan overkapasitas. Kalau AC bagus semua,” katanya.

Mengenai berbagai pungutan di bandara, Darmadi menjelaskan bahwa retribusi PJPU sudah naik terhitung tanggal 1 April 2009 lalu. Namun, ia mengaku tak mengingat dasar hukum yang digunakan dalam pemungutan retribusi di bandara. ’’Silakan ke Dishub Lampung saja. Sepengetahuan saya, kenaikan retribusi sudah disepakati antara dishub dan dispenda,” terangnya. (*)

6

POLITIK

RADAR KOTABUMI

RABU, 27 MEI 2009

www.radarkotabumi.com

Tahapan Pilpres Di-handle Sekretariat Laporan/Editor : Dina Puspasari/RNN

BANDARLAMPUNG– Terhitung hingga kemarin, sudah lima hari sejumlah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung absen ke kantor. Sementara, tahapan pilpres 8 Juli terus berjalan dan semakin mendekati hari H. Sekretaris KPU Lampung Ir. Fahrizal, M.A. menjelaskan, tahapan pilpres tidak berhenti meskipun sebagian besar anggota KPU Lampung tidak masuk kantor. ”Paling yang masih datang ke kantor untuk bekerja hanya Bu Handi Mulyaningsih. Yang lainnya tidak pernah,” kata Fahrizal di ruangannya kemarin.

Dijelaskan, ada empat pekerjaan pilpres yang harus diprioritaskan. Yakni permasalahan daftar pemilih tetap (DPT) yang mulai diverifikasi di KPU Lampung pada Minggu (24/5). Namun,

titik berat verifikasi DPT ada di KPU kabupaten/kota.

Pekerjaan kedua, sosialisasi yang sudah diagendakan dan dibuatkan programnya. ”Ini pokja Bu Handi, dia juga sudah menggelar raker dengan KPU kabupaten/kota untuk masalah sosialisasi,” terang Fahrizal.

Dilanjutkan, yang ketiga adalah pengadaan logistik pilpres, yang saat ini tengah memasuki tahap tender untuk formulir.

Terakhir, terkait penghitungan suara yang merupakan pokja di bawah pimpinan anggota KPU Pattimura.

Ditambahkan Fahrizal, terkait penghitungan suara KPU kabupaten/kota akan mengikuti bimtek di Bukittinggi tidak lama lagi. ”Jadi, tahapan pilpres tetap berjalan karena pokja yang mereka bawahi di-handle kesekretariatan.

Tapi, kami tidak ada pretensi apaapa, hanya untuk menyukseskan pilpres,” ujar dia.

Fahrizal menjelaskan, empat

anggota KPU Lampung tidak pernah datang ke kantor sejak penetapan 66 anggota DPRD Lampung di Gedung Pusiban, Kantor Pemprov Lampung, Rabu (20/5) lalu. Yang kerap datang ke kantor setelah pleno tersebut adalah anggota KPU Handi Mulyaningsih.

Terlebih, lanjut dia, sejak KPU mengeluarkan surat pembatalan pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih Sjachroedin Z.P. dan Joko Umar Said (UJ). Sejak surat tersebut diketahui publik, empat anggota KPU Lampung tidak pernah datang ke kantor dan sulit ditemui. ”Jadi kalau ada tamu atau ada demonstrasi, sekretariat yang menerima,” tegas Fahrizal.

Terpisah, Handi enggan berkomentar banyak soal ketidakhadiran empat rekannya. Dikatakannya dalam bimtek sosialisasi dan teknis di Bogor, Jawa Barat, beberapa hari lalu, hanya dirinya yang datang. (*) FOTO : WARTAWAN RNN

Para staf sekretariat KPU Tanggamus melakukan rekap DPS Pilpres untuk ditetapkan menjadi DPT.

Gugatan PDK Lamsel di MK belum Diputus Laporan/Editor: Wartawan RNN

KALIANDA – Sidang gugatan yang diajukan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Lampung Selatan di Mahkamah Konstitusi (MK) dilanjutkan Jumat (29/5) mendatang. Sementara, sidang kedua gugatan PDK kemarin (26/5) yang berlangsung selama dua jam itu baru pemaparan saksi-saksi dari pihak PDK dan Ketua KPU Lamsel M. Abdul Hapidz.

Sembilan saksi yang disiapkan KPU Lamsel hanya membuat laporan tertulis terkait adanya penghitungan ganda di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6 dan 8 Desa Tanjungsari, Kecamatan Natar, Lamsel. Mereka tidak memberi keterangan lisan langsung sebagai saksi.

Anggota KPU Lamsel Sri Fatimah menerangkan, belum ada kepastian jelas kapan sidang gugatan diputus. Sidang kemarin baru pemaparan keterangan saksi. Dikatakan ketua pokja penghitungan dan rekapitulasi ini,

pihaknya yang mengikuti sidang gugatan melalui video conference secara langsung di Universitas Lampung beserta saksi mendapatkan informasi jadwal sidang gugatan itu dilanjutkan Jumat (29/ 5) mendatang. Namun, dia tidak dapat memastikan apakah sudah pada tahap pemutusan perkara atau masih pemaparan keterangan saksi dari kedua belah pihak. ”Sidang dilanjutkan Jumat (29/5). Sepertinya materi sidang masih mengenai pemaparan keterangan para saksi. Tapi, kita lihat saja nanti,” ujar Fatimah.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPD PDK Lamsel Nivolin C.H., S.E. dalam sidang kedua gugatan yang diajukan partainya menghadirkan saksi dari Partai Gerindra. Ditambahkan, agenda sidang lanjutan nanti adalah pembuktian buktibukti fisik dalam pileg lalu seperti formulir C.1. ”MK jelas akan melihat lebih jeli mengenai pembuktian fisik pada sidang lanjutan nanti.

Dikabulkan atau tidak gugatan itu, kami serahkan ke MK,” kata Nivolin. (*)

KPU Akan Konsultasi ke KPU Pusat Terkait Pelantikan Anggota DPRD Laporan / Editor : Edi Herliansyah/RNN

TANGGAMUS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanggamus dalam waktu dekat akan mengonsultasikan terkait pelantikan para calon anggota DPRD terpilih ke KPU Provinsi Lampung dan KPU Pusat. Langkah ini ditempuh guna mendapatkan petunjuk terkait jadwal pengambilan sumpah dan janji para

anggota dewan tersebut.

Ketua KPU Tanggamus Herfan Zaili, S.E. mengatakan, pihaknya akan menanyakan kapan waktu pengambilan sumpah dan janji anggota DPRD terpilih dilakukan. Sebab, berakhirnya jabatan para anggota dewan periode 2004–2009 hingga Agustus 2009.

Sementara sesuai tahapan pemilu legislatif (pileg) dari KPU Pusat, pengambilan sumpah dan janji para anggota DPRD terpilih akan dilakukan Juli 2009. ”Atas perbedaan waktu ini, kami akan koordinasi ke KPU Pusat,” ungkap Herfan.

Hal ini penting untuk mendapatkan jawaban dan petunjuk, apakah pengambilan sumpah dan janji tetap akan dilakukan Juli atau Agustus 2009 pasca berakhirnya jabatan anggota DPRD saat ini.

Terkait daftar pemilih tetap (DPT) pemilu presiden (pilpres) di Tanggamus diprediksi bertambah. Sebelumnya, DPT pileg hanya 659.499 pemilih. Sedangkan daftar pemilih sementara (DPS) pilpres menjadi 671.862 pemilih atau bertambah 12.363 pemilih.

Kepastian atas bertambahnya DPT ini diungkapkan Sekretaris KPU Tanggamus Drs. Aris Toteles Darwis. Menurutnya, penambahan

Tim Target 40 Persen untuk JK-Wiranto Laporan/Editor: Dina Puspasari/RNN

BANDARLAMPUNG – Tim kampanye Lampung pasangan capres-cawapres Jusuf Kalla dan Wiranto (JK-Wiranto) langsung mematok target tinggi dalam pilpres mendatang setelah dikukuhkan kemarin. Target menang dengan angka perolehan 40 persen diyakini mampu diraih pasangan JK-Wiranto di Lampung.

Ketua tim Hi. Riza Mirhadi menjelaskan, target 40 persen mampu dipenuhi mengingat elektabilitas JK-Wiranto yang trennya terus naik pada beberapa hari terakhir. ’’Tingkat popularitas JK-Wiranto naik karena pasangan ini bertindak lebih cepat, lebih baik, sesuai slogannya,” ujar Riza.

Saat mendengarkan sambutan

Riza, Kalla tersenyum. Wakil presiden RI ini pun saat di podium menegaskan bahwa pembangunan yang dilakukan dengan cepat dapat menghasilkan situasi lebih baik. ’’Yang bisa kita laksanakan adalah berusaha, berdoa, dan melakukan gerakan bersama untuk situasi yang lebih baik,” kata Kalla saat mengukuhkan 164 tim kampanye JK-Wiranto Lampung di Graha Karya Utama kemarin.

Menurut Kalla, ada tiga hal pokok yang harus dilakukan lebih cepat supaya dapat mewujudkan pembangunan yang lebih baik.

Pertama, kepemimpinan bangsa yang lebih cepat.

Jika pemimpinnya cepat mengambil keputusan, maka pengambilan kebijakannya juga akan lebih cepat. Kemudian, manfaatnya juga bakal lebih cepat terasa di masyarakat.

Pokok kedua, yaitu tata kelola masyarakat yang lebih cepat dan tidak tertinggal. Dia mencontohkan, pembuatan KTP yang bisa dilakukan dua-tiga hari, tidak harus selesai dalam beberapa bulan. ’’Semua program termasuk jalan, pengairan, dan semua program penting untuk bangsa harus lebih baik,” ujar Kalla.

Yang ketiga, pemimpin yang memberi contoh untuk melaksanakan

kepemimpinan bersama masyarakat dengan lebih baik dan lebih cepat.

Kalla menjelaskan prinsip biar lambat asal selamat sudah tidak sesuai lagi dengan pembangunan yang serba cepat saat ini.

Kepemimpinan yang cepat juga dapat menyelamatkan. Dicontohkan, kereta api Jepang lebih cepat daripada milik Indonesia.

“Tapi kereta api mereka lebih selamat daripada kita,” ujarnya.

Dijelaskan Kalla, JK-Wiranto berniat mewujudkan bangsa yang memiliki ekonomi kemandirian untuk pemerintahan yang bersih dengan otonomi yang efektif. Untuk menggapai cita-cita bersama itu, dia mengaku bukan untuk memberi kehormatan kepada JK-Wiranto, tapi untuk Negara dan bangsa.

Oleh karena itu, JK-Wiranto mengklaim diri sebagai pasangan nusantara. Artinya, bangsa yang luas dan bangsa yang besar. Terlebih, kata dia, Sumpah Pemuda 1928 telah membuat tekad bangsa menjadi satu.

“Jika nanti menang pilpres, kita akan menembus tembok-tembok kebangsaan untuk bangsa yang lebih baik. Saya Sulawesi, Pak Wiranto Jawa, lima tahun yang akan datang bisa orang Sumatera yang menang karena kita tidak ada perbedaan,” yakin Kalla. (*)

DIJUAL MOBIL Nissan Grand Livina 1.8 XV / MT Th 07, Wrn Hitam Hrga Nego an.

Sendiri Hb (0724) 25189 / 08154181350.

KEHILANGAN KEHILANGAN R2 NO.POL BE 6236 JZ, NO.KA ; MHDBF110DWJ, 387148, NO.SIN ; E109-ID386737.

An. Dinas Kesehatan KEHILANGAN STNK R2 NO.POL BE 5063-JG, NO.SIN ; JB223-1348103, NO.KA ; MH1JB22185K348845. An. Winarti.

KEHILANGAN STNK R2 NO.POL BE 8500 JP, NO.KA ; MH31570058K389893, NO.SIN ; 1S7-390762 An. SUNDARI. KEHILANGAN STNK R2 NO.POL BE5513 JD, NO.KA ; MH1JB22194K157093, NO.SIN ; JB22E-1157535. An. Fahri Rozi.

KEHILANGAN STNK R2 NO.POL BE 7046 JB, NO.KA ; MH1HB21124K202360, NO.SIN ; HB21E-1202832. A.n. MUSA WINARTA.

DPT tersebut di antaranya berasal dari pemilih pemula dan warga yang sebelumnya tidak terdaftar dalam DPT pileg.

Bagi para pemilih pemula dan mereka yang belum memiliki nomor induk kependudukan (NIK), nama dan data mereka telah diserahkan kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Tanggamus untuk dibuatkan NIK. DPT pilpres hasil pendataan yang dilakukan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) dan panitia pemungutan suara (PPS) secara resmi akan ditetapkan menjadi DPT melalui rapat pleno KPU minggu ini. (*)

Gedung Sepi, Anggota DPRD Lambar Malas Ngantor Laporan/Editor: Wartawan RNN

BALIKBUKIT - Nampaknya kinerja sejumlah anggota dewan yang duduk dikursi DPRD Kabupaten Lampung Barat (Lambar) kian hari semakin merosot. Buktinya, menjelang dan sesudah pemilihan calon anggota dewan periode 2009-2012 yang diselenggarakan 9 April lalu hingga kini gedung wakil rakyat itu terlihat sepi, artinya hanya segelintir anggota dewan yang tampak hadir masuk kantor, itu pun tidak setiap hari.

“Gedung DPRD di Lambar ini hampir setiap hari sepi karena anggota dewannya jarang ngantor sehingga ketika ada warga yang hendak menyampaikan aspirasinya tidak jadi. Yang jelas kita mempertanyakan kinerja para wakil rakyat itu,” kata warga Kelurahan Waymengaku Edy kepada Radar Lambar (Grup Radar Kotabumi), kemarin.

Dijelaskannya, gedung DPRD itu terlihat sepi sejak menjelang digelarnya pesta demokrasi pemilihan caleg hingga saat ini. “Kita tidak tahu dimana keberadaan mereka apakah ngumpet dirumah masingmasing atau menyerap aspirasi warga dilapangan.

Tapi jika alasan ketidakhadiran para anggota dewan itu setiap harinya tidak masuk kantor karena sedang menyerap aspirasi warga dilapangan, kita menilai itu tidak masuk akal, artinya tidak mengkin setiap hari terus-menerus mereka secara bersamaan tidak ngantor,” kata dia. Lanjut Edy, bahkan informasinya bahwa kalangan anggota dewan yang kerap muncul masuk kantor hanya sejumlah anggota dewan yang menang pada saat pemilihan caleg pada bulan lalu sedangkan anggota dewan yang kalah justru malas menginjakkan kaki digedung DPRD itu.

“Seharusnya para wakil rakyat itu baik yang menang maupun kalah pada pemilihan caleg harus tetap rajin masuk kantor serta menjalankan tugas dan fungsinya (tufoksinya), sehingga tidak timbul kesan dari masyarakat bahwa gedung DPRD itu dibangun hanya dijadikan sarang hantu,” ungkapnya. (*)

RUWA JURAI

RABU, 27 MEI 2009

www.radarkotabumi.com

Wabup Ajak Seluruh Elemen Berperan Aktif Laporan Wartawan RNN

BALIKBUKIT - Wakil Bupati Lampung Barat (Lambar) Drs.Hi. Dimyati Amin meminta kepada masyarakat bersama lintas sektoral termasuk swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi kemasyarakat di Kabupaten Lambar di minta untuk terus meningkatkan koordinasi dan berperan aktif dalam mendukung eliminasi malaria.

Menurutnya, malaria merupakan penyakit yang saat ini kembali marak di Indonesia termasuk di Kabupaten Lambar.

Hal itu disebabkan berbagai faktor, seperti perkembangan teknologi yang berpengaruh terhadap prilaku masyarakat sehingga kesempatan orang yang berada diluar rumah pada malam hari semakin banyak, juga kemudahan transportasi, peluang lapangan kerja dan meningkatkan mobilitas penduduk antar pulau akibatnya resiko tertular malaria semakin besar.

“Kabupaten Lambar dengan topografi wilayah pengunungan

dan pesisir pantai merupakan wilayah yang sangat memungkinkan terjadinya tempat perkembangbiakan nyamuk malaria, buktinya penyakit itu telah menjangkit masyarakat terutama didaerah wilayah pesisir jadi saya minta kepada warga agar tetap waspada dan berhati-hati,” katanya saat acara Work Shop hari malaria sedunia ke-2 yang diselenggarakan Dinas Kesehatan di gedung PKK komplek pemkab, kemarin.

Lanjut Dimyati, berdasarkan data dari Diskes, secara komulatif dalam dua tahun terakhir telah terjadi peningkatan angka malaria klinis dari 3.041 kasus pada tahun 2007 menjadi 4.356 tahun 2008.

Jika kondisi itu dibiarkan, tentunya penyakit malaria akan menjadi permasalahan kesehatan masyarakat yang sangat serius.

“Oleh karena itu, dalam moment peringatan hari malaria sedunia tahun ini, saya mengajak semua elemen agar berupaya secara terus menerus untuk melakukan koreksi dan perbaikan dalam rangka menuju Indonesia bebas malaria,” pungkasnya. (*)

RADAR KOTABUMI

7

Lukai Polisi, Tersangka Curanmor Didor Laporan/Editor: Wirahadikusumah/RNN

BANDARLAMPUNG - Dua butir peluru menghentikan perlawanan Arifin (18). Pukul 22.30 WIB Senin (25/5), warga Simpangbojong, Lampung Timur, itu dibekuk tim Buser Poltabes Bandarlampung. Ia diduga terlibat pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

Karena luka di lengan kiri dan pinggang kanannya, Arifin sempat dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Abdul Moeloek (RSUDAM) Bandarlampung.

Kasatreskrim Poltabes Bandarlampung Kompol Namora Limande Uhum Simanjuntak, S.I.K., M.H. mengatakan, pihaknya terpaksa melumpuhkan Arifin dengan tembakan lantaran yang bersangkutan melakukan perlawanan saat akan

ditangkap. ’’Saat itu, ia melukai lengan kiri anggota buser dengan badik,” kata Namora di ruang kerjanya kemarin (26/5).

Awalnya, polisi memancing tersangka curanmor dengan meletakkan sepeda motor di salah satu tempat parkir di Jl. Ir. Sutami, Tanjungkarang Timur. Sekitar pukul 21.30, dua orang yang mengendarai Yamaha RX King tanpa nomor polisi mendekati sepeda motor pancingan. ’’Saat tersangka mengeluarkan kunci letter T dan mencoba merusak setang motor, kami langsung menggerebeknya,” terang Namora.

Sayangnya, In, rekan Arifin yang membawa sepeda motor, berhasil kabur. Sementara Arifin yang hendak ditangkap berusaha memberi perlawanan. ’’Dari tersangka, kami menyita satu kunci letter T,” ujarnya. (*)

Mencuri Hp, Warga Pedada Diamankan Laporan/Editor: Wartawan/ RNN

PESISIR SELATAN - Tersangka Alamsyah bin Musni (33) warga Pemangku Pedada Pekon Penggawalima Ilir Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lambar, yang diduga pelaku pencurian dua unit handpone (hp) tipe hitek dan Sony Eriksen milik korban Herman bin Sarkani (53) warga Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan, sekitar pukul 03.00 Wib, Minggu (12/4) lalu, kini telah diamankan dalam tahanan polsek setempat kemarin.

Penangkapan tersangka itu, dilakukan setelah petugas Polsek Pesisir Selatan mendapatkan informasi tentang keberadaan barang bukti (BB) yang telah dijual pelaku kepada salah seorang warga Kelu-

rahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah.

“Dalam proses penyelidikan kasus ini, kita juga dibantu oleh pihak korban untuk mencari informasi tentang keberadaan pelaku yang telah berhasil membawa kabur dua unit hp yang posisinya sedang dicas dan diletakkan diatas lemari dalam rumah korban,” ungkap Kapolsek Pesisir Selatan, AKP. Yana mendampingi Kapolres AKBP. Muhammad Muslim Siregar, S.I.K melalui Kanitreskrim Brigpol.Susilo kepada Radar Lambar (grup Radar Kotabumi) kemarin.

Menurut dia, setelah mendapatkan informasi dari pihak korban tentang adanya BB berupa hp itu, maka tanpa buang waktu pihaknya langsung terjun kelokasi guna menyocokan nomor seri telpon genggam itu sesuai dengan

apa yang tertulis dalam dus atau surat-surat hp tersebut. Berdasarkan adanya BB serta dikuatkan dengan keterangan para saksi atas kejadian itu, maka tersangka akhirnya diamankan pihaknya guna menjalani pemeriksaan di Polsek Pesisir Selatan.

Kronoligis kejadian, beberapa jam sebelum melangsungkan aksi kejahatan itu, tersangka nonot pesta rakyat di Pekon Biha.

Setelah itu pelaku numpang alias nebeng salah satu kendaraan yang saat itu melintas nenuju Kota Agung atau Bandar Lampung. Lalu, kemudian tersangka turun di jembatan Waymarang pekon setempat menuju rumah korban yang diduga telah sejak lama menjadi incaran tersangka tersebut. Untuk melancarkan aksinya, tersangka memasuki rumah korban dengan cara menjebol jendela bagian

belakang. Setelah memasuki rumah itu, pelaku langsung membawa kabur dua unit hp yang sedang di cas diatas lemari.

Lanjut Susilo, kasus itu kini sedang dalam proses penyidikan petugas polsek setempat. Apalagi tersangka diduga merupakan salah seorang residivis karena telah berulang kali mendekam dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) akibat kasus serupa.

Berdasarkan bukti-bukti dan dikuatkan dengan keterangan para saksi maka kasus pencurian itu diduga dilakukan tersangka secara berencana. Dengan alasan itu kini tersangka dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 penjara.

“Selain pelaku, kita juga telah mengamankan satu unit Hp merek hitek sebagai BB perkara pencurian itu,” pungkasnya. (*)

FOTO: WARTAWAN RNN

JANGAN IKUT-IKUTAN! Melakukan tindak pidana tidak hanya berurusan dengan aparat hukum. Badan pun terkurung. Termasuk saat menunggu sidang di pengadilan.

DPRD Menariknya, acara pengesahan 3 raperda yakni, raperda tentang retribusi pasar dan pertokoan, perubahan perda nomor 14 tahun 2006 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa serta perubahan perda nomor 09 tahun 1992, tentang retribusi pemakian alatalat besar dan alat-alat angkutan milik pemerintah daerah Lampung Utara.

“Meski kata akhir fraksi tidak dibacakan secara tertulis. Namun fraksi PDI-P tetap menyampaikan kata akhir fraksi, lalu diserahkan oleh Muspida,”ujar ketua fraksi PDI-P , Hi. Rico Picyono, SE

Dari halaman 1 dihadapan rapat paripurna yang dipimpin wakil ketua DPRD, Hi. Royrel, BBA, Hi. Mardani Umar, 31 anggota DPRD serta jajaran unsur muspida diruangan rapat paripurna, kemarin.

Sementara itu wakil bupati Lampung Utara, Drs. Hi. Rohimat Aslan menyampaikan, dengan disyahkannya perubahan atas tiga raperda di atas diharapkan dapat menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah kabupaten Lampung Utara dalam menentukan dan menetapkan tarif-tarif yang telah disepakati.

Selanjutnya, mengenai masukan, saran dan himbauan yang telah disampaikan oleh anggota

DPRD selama pembahasan berlangsung, Insyallah akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Apa yang telah disarankan oleh sejumlah anggota DPRD akan kami jadikan sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan, sekaligus sebagai suatu dorongan dan pemacu untuk berbuat yang lebih baik di masa-masa mendatang,”ungkap Wabup.

Kendati demikian tegas Wabup, dengan ditetapkannya tiga raperda menjadi perda tersebut, akan memberikan motivasi kepada semua pihak untuk lebih optimal berkarya dalam membangun Lampung Utara ke depan. (*)

bahas adalah masalah kasus yang terjadi di sejumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Utara diantaranya, seperti kasus begal, perampokan dan pemerkosaan.

“Laporan yang disampaikan masyarakat tersebut merupakan suatu bukti bahwa, kondisi kamtibmas dilingkungan tempat tinggal mereka kurang kondusif sehingga menimbulkan suasana tidak nya-

man,”tutur Mardani.

Atas dasar tersebut ulas Mardani, melalui hearing yang difasilitasi komisi A DPRD setempat diharapkan dapat menimbulkan kebijakan-kebijakan baru untuk mengantisipasi dan meminimalisir situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif, utamanya menjelang pelaksanaan pemilihan Presiden (Pilpres) 8 Juli 2009 mendatang. (*)

ngutan suara (PPS) dan H – 1 logistik telah berada di Kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS),”ungkapnya.

Untuk tahapan Pilpres imbuhnya, sama dengan tahapan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Legeslatif (Pileg), tetapi untuk jadwal kampanye tergantung dari jadwal dari KPU pusat

dan Tim sukses pasangan Presiden dan Wapres.

Saat disinggung mengenai pemberhentian PPK kecamatan Kotabumi Utara, KPU belum memutuskan pasalnya KPU sampai sekarang belum melakukan rapat pleno tentang adanya pemberhentian dan pergantian dari anggota PPK. (*)

sebut untuk dilaporkan segera kepada KPUD Lampura. Sesuai dengan fungsi Panwaslu sebagai lembaga pengawas yang hanya berhak melaporkan jika terjadi halhal yang melanggar aturan pemilu.

Jika pidana akan diteruskan ke penyidik melalui sentra penegakan hukum terpadu (Gakumdu). Jika administrasi akan diteruskan ke KPUD sebagai leading sektor pelaksanaan pemilu,” paparnya.

Lebih jauh Syafruddin mengatakan, untuk DPT terjadi kenaikan sebesar 4.820 pemilih. Dari jumlah Data Pemilih Sementara (DPS) sebanyak 422.132 menjadi 426.952. Ada lima kecamatan yang mengalami penurunan jumlah mata pilih seperti kecamatan muara sungkai dari jumlah awal 10.821 menjadi 10.730, jumlah pengu-

rangan sebanyak 91, kemudian Sungkai Jaya dari 7.257 menjadi 7.116 penurunan sebanyak 141, Sungkai Tengah dari11.239 jadi 11.018 sebanyak 221 pemilih.

Kemudian untuk kecamatan Blambangan Pagar dari12.334 menjadi 12.268 turun sebanyak 66 pemilih, Abung Tinggi 12543 jadi 11.987 hingga penurunan menjadi 556 pemilih.

Selanjutnya untuk 18 kecamatan lainnya mengalami peningkatan jumlah pemilih terbesar berada di kecamatan Abung selatan sebanyak 1.332 pemilih dari jumlah DPS 33967 menjadi 34.635. Sedangkan untuk peningkatan terkecil terjadi di kecamatan Sungki Selatan mendapat tambahan pemilih sebanyak 1 orang dari jumlah DPS 15.581 menjadi 15.582 pemilih. (*)

Sementara itu Yulizar selaku Kepala TK Bhayangkari mengatakan, sangat mendukung dengan kegiatan yang di lakukan anggota Polres Lampura, karena dengan adanya kegiatan tersebut, memberikan pengetahuan serta

memberikan kedekatan dengan anggota polisi ”Saya sangat mendukung kegiatan ini. Karena anak-anak dapat mengetahui dan menjadi dekat dengan polisi,” terang Yulizar. (*)

KOMISI Mardani menjelaskan, tujuan hearing adalah mencari akar permasalahan penyebab terjadinya suasana kamtibmas yang tidak kondusif serta solusi kongkrit yang harus dilakukan sehingga pada hearing tersebut masing-masing pihak dapat memberikan kontribusi pemikiran yang sifatnya membangun.

Selain itu ujar Mardani, fokus permasalahan yang akan di

Dari halaman 1

PILPRES Berdasarkan, jadwal dan tahapan Pilpres pertengahan bulan Juni 2009 tepatnya 21 hari sebelum hari pelaksanaan Pilpres, setelah KPU akan melakukan berbagai persiapan.

“Terhitung 7 hari sebelum hari pelaksanaan logistik telah berada di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) H – 3 di Panitia pemu-

Dari halaman 1

DPT diperoleh dari hasil pantauan PPL di setiap TPS pada kelurahan/desa wilayah kerjanya. Karenanya, dengan kesamaan DPT tersebut pihaknya berfikir fositip semoga pelaksaan pemilu kedepan sudah tidak ada lagi warga atau pemilih yang belum terkaver dalam DPT. Masih kata Syafruddin, sesuai dengan data yang diperoleh pihaknya masih trus melakukan cross-cek (pengecekan, red) kelapangan, dikhawatirkan jika masih ada pemilih yang belum terdata.

Kendati DPT sudah ditetapkan, pihaknya masih terus melakukan pendataan secara akurat ke lapangan sebagai antisifasi bila ditemukan pemilih pemilih ganda dan yang belum terkaver dalam DPT. ”Jika ditemukan, Panwaslu akan mengakomodir temuan ter-

Dari halaman 1

97 SISWA Lampura. Oleh karena itu, dengan adanya polisi Lalu-Lintas masuk ke sekolah-sekolah khususnya TK, dapat memberikan arti betapa pentingnya disiplin dalam berlalulintas ” pungkas Suhardjono

Dari halaman 1

RADAR WAYKANAN

8

RABU, 27 MEI 2009

Bersama Membangun Waykanan

Aleg Partai Hanura Harus Berpihak Pada Masyarakat Laporan / Editor : Hermansyah

BLAMBANGAN UMPU Dewan Pimpinan Cabang ( DPC ) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten WayKanan mengancam akan memberikan sanksi tegas bagi 5 kader partai besutan Hi Wiranto tersebut yang terpilih sebagai anggota Legeslatif (aleg) periode 2009-2014 yang akan dating, bila dalam masa jabatannya tersebut tidak membuka rumah aspirasi bagi masyarakat.

Sebab, komitmen yang sudah di bangun, setiap kader yang terpilih menjadi aleg harus benarbenar berpihak kepada masyarakat.

“Bagi kader partai Hanura yang terpilih menjadi Aleg, telah kami amanatkan harus membangun sebuah rumah aspirasi di daerah pemilihan masing-masing, dengan tujuan akan memudahkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi ataupun keluhan dalam pelaksanaan berbagai program Pemerintah maupun keinginannya pada pemerintah,” Hi. Yozi Rizal SH, Ketua DPC Partai Hanura Waykanan kemarin (26/5).

Selain itu, aleg Hanura dapat menyerap aspirasi masyarakat, tanpa harus membuang- buang uang rakyat dengan melakukan Jaring Asmara yang memerlukan biaya tidak sedikit. Ini dilakukan demi kemajuan Kabupaten Way-

kanan ke depan.

“Aleg terpilih atas Kepercayaan dari masyarakat, karenanya telah menjadi suatu keharusan bagi kita untuk mengamanati dengan benar kepercayaan masyarakat tersebut, salah satunya dengan secara terus menerus memberikan perhatian terhadap apapun yang terjadi di tengahtengah mereka, dan caranya adalah dengan membuka rumah Aspirasi di masing- maasing Daerah Pemilihan, yang nanti dapat dimanfaatkan seluasluasnya oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya baik untuk pemerintah, untuk kemajuan Hanura dan atau untuk anggota Legeslatif Hanura,” tegas Yozi Rizal.

Dikatakan, Partai Hanura walaupun merupakan partai baru, akan tetapi langsung menjadi lawan berat bagi partai- partai besar yang menjadi peserta pemilu yang lebih dahulu mapan dalam semua lini.

Kendati demikian, keberhasilan Partai Hanura Waykanan menempatkan 5 orang Kadernya di DPRD Waykanan atau berhasil menempatkan 1 orang kadernya di masing-masing Daerah Pemilihan dari 5 Daerah Pemilihan yang ada di WayKanan. Bahkan, berhasil sejajar mendapatkan perolehan kursi PDIP, berbeda dari partai Golkar yang berhasil menempatkan 6 orang Kadernya di DPRD Waykanan. (*)

Perkosa Wanita Hamil 8 Bulan, Pelaku Diamankan Laporan/Editor: Hermansyah

BUMI AGUNG - Kasad Bin Darso (35) Warga Kampung Sri Numpi Kecamatan Bumi Agung Kabupaten WayKanan, kemarin (26/5) terpaksa diamankan petugas Polsek Bahuga, karena di duga telah melakukan pemerkosaan terhadap Yati Binti Sai (26), tetangga Sekampungnya pada pukul 00.30 WIB tanggal 24 Mei 2009 lalu bertempat kamar Yati (korban, red) Kapolsek Bahuga IPTU Saripudin yang memimpin langsung penangkapan mengutarakan, kejadian bermula dari kepulangan pelaku dari menonton telivisi di ruamh tetangganya, ditengah jalan tersangka rupanya kepikiran untuk menyatroni korban yang saat itu sedang hamil 8 bulan, yang ia ketahui sendirian karena suaminya sedang bekerja keluar Daerah.

Pengakuan tersangka ungkap IPTU Saripudin, ia memang telah lama memperhatikan korban yang kebetulan sedang ditinggal suaminya bekerja ke Sumatera Selatan (Sumsel). Tragisnya, sepulang dari nonton TV, langsung me-

nyatroni rumah korban, membuka pintu belakang rumah korban, langsung, mengambil pisau dapur, dan memasuki kamar korban yang dalam keadaan gelap (lampu memang dimatikan, red ).

“Saat sampai di kamar pelaku langsung menempelkan pisau yang ia bawa ke paha korban, seraya meminta untuk dilayani seperti suami istri oleh korban

yang sedang hamil 8 bulan, dan kalau korban menolak maka pelaku akan menusuk perut korban.” tuturnya.

Dijelaskan, karena merasa tidak dapat lagi menolak kehendak pelaku korban menanyakan siapa sebenarnya pelaku yang dijawab oleh pelaku hidupkan dulu lampu untuk mengetahui siapa dirinya.

“Setelah mengenal pelaku,

korban pun terpaksa melayani pelaku, dan setelah selesai pelaku berpesan agar korban tidak mengadu kepada siapa- siapa karena 2 malam yang akan datang ia akan kembali minta dilayani,” ujarnya.

Menariknya, setelah pelaku pergi korban ikut pergi kerumah tetangganya untuk meminta paku dan palu, sehingga membuat heran tetangganya yang menyakan un-

FOGGING FOCUS. Berkenaan dengan meningkatnya kasus demam berdarah (DBD), Bupati Pringsewu pantau tindakan Fogging Focus di pemukiman warga yang dilakukan Puskesmas sebagai salah satu tindakan pencegahan.

Terkait Ijazah Palsu, KPU Layangkan Surat Laporan/Editor: Hermansyah

BLAMBANGAN UMPU Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Waykanan telah menyiapkan tiga jenis surat yang akan dilayangkan ke pimpinan partai politik (parpol) yang berhasil menempatkan kadernya di lembaga DPRD setempat.

Hal tersebut dilakukan KPU, terkait adanya dugaan penggunaan Ijazah palsu oleh 11 Calon Anggota DPRD Waykanan terpilih dalam pelaksanaan Pileg lalu.

“Pada dasarnya, kami memang telah menyiapkan 3 surat Ke Parpol Peserta Pilleg yang menempatkan kadernya di DPRD Waykanan yaitu pertama surat pemberitahuan tentang caleg terpilih, kedua surat pemberitahuan agar calon anggota terpilih mempersiapkan dan melengkapi persyaratan calon anggota dewan dan ketiga surat pemberitahuan bagi

caleg yang terindikasi menggunakan Ijazah palsu.

“Tiga jenis surat tersebut kami layangkan untuk mengumpulkan ijazahnya dari SD hingga SMA (yang dilampirkan saat mendaftar sebagai Calon Anggota DPRD Waykanan, red), untuk dilakukan Verifikasi oleh KPUD WayKanan dengan menyertakan poto copy ijazah yang telah dilegalisir,” ujar Matson Suheri SH didampingi Daarul Hafidz Sag dan dua anggota KPUD Waykanan yang dikonfirmasi Radar Lampung (grup Radar Kotabumi, red) kemarin ( 26/5).

Lebih lanjut Matson menambahkan sesuai dengan surat edaran dari KU Pusat tentang daptar mata pilih tetap pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, penetapan DPT diundur hingga tanggal 28 Mei mendatang.

“Seyogyanya DPT kita telah ditetapkan pada tanggal 24 Mei yang lalu, akan tetapi dengan

adanya Surat edaran itu kita baru akan menetapkan DPT pada tanggal 28 Mei yang akan datang,” tegas Matson.

Di hari yang sama, kelompok kerja sosialisasi KPUD Waykanan melakukan rapat koordinasi dengan KPU Provinsi lampung yang menghasilkan beberapa Keputusan diantaranya Pokja Sosialisasi akan mengefektifkan kembali kerja PPK, PPS, dan KPPS. “Hasil rapat koordinasi kami hari ini akan mengefektipkan kembali Kinerja PPK, PPS dan KPPS, sesuai dengan amanat peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Tekhnis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009,” ujar Erwan Bustami SH, Pokja Sosialisasi KPUD waykanan pada Radar Lampung (grup Radar Kotabumi, red) kemarin (26/5). (*)

tuk keperluan apa palu dan paku tersebut.

“Karena tetangganya banyak bertanya, korban semula malu, akhirnya bercerita kalau ia baru saja diperkosa oleh pelaku. Sedangkan para tetangga yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengamankan pelaku serta menyerahkannya ke Polsek Bahuga,“ pungkasnya. (*)

FOTO WARTAWAN RNN

Penetapan Struktur Organisasi Pringsewu Molor Laporan/Wartawan: RNN

PRINGSEWU-Lantaran belum adanya kejelasan penetapan struktur organisasi pemerintahan di Kabupaten Pringsewu menimbulkan berbagai persepsi di masyarakat.

Namun Penjabat (Pj) Bupati Pringsewu Ir Hi Masdulhaq membantah dan kembali menegaskan paling lambat Senin (1/6) perangkat organisasi pemerintahan di kabupaten baru itu sudah terbentuk.

Masdulhaq mengatakan be-

lum ditetapkannya personil yang akan mengisi struktur pemerintahan di kabupaten Pringsewu karena pemerintah melakukan seleksi ketat.

“Kita juga masih menunggu dari Provinsi. Lambatnya penetapan ini karena pejabat yang akan duduk di Pringsewu benar benar orang orang pilihan. Bukan asal saja, namun merupakan pegawai yang memang mau kerja keras” terangnya seraya menyatakan, meski tak merincinya namun personel yang akan mengisi struk-

tur organisasi pemerintahan di Pringsewu sudah fit, serta pekan depan sudah pelantikan.

Masdulhaq menjelaskan, soal siapa yang akan duduk sebagai sekertaris daerah kabupaten Pringsewu sedang diproses di Jakarta.

“Berkas calon sekab sedang diproses di Jakarta. Saat ini tengah di lakukan penelitian oleh Tim dari Mendagri, jadi tinggal menetukan saja” akunya. Orang nomor satu dijajaran pemkab Tanggamus itu mengatakan proses tertundanya penetapan struktur pemerintahan

di kabupaten pringsewu ini tak berkaitan soal politik di Lampung.

Seperti diketahui struktur organisasi pemkab Pringsewu menggunakan pola minimal yakni Sekertaris kabupaten, 2 asisten, 8 Kepala Dinas dan 8 kepala bagian, 3 kepala badan dan 4 kepala kantor setingkat eselon 3. Sebelumnya Pj bupati juga berulang kali mengungkapkan bila pelaantikan perangkat organisasi di kabupaten Pringsewu segera ditetapkan meski pada kenyatannya apa yang diungkapkan meleset. (*)

PEMBERITAHUAN Diberitahukan kepada seluruh pelanggan Surat Kabar Harian Radar Kotabumi bahwa saudara SHOBIRIN SYAHRIL BR., bukan lagi sebagai Karyawan SKH Radar Kotabumi. Karena itu segala tindakan yang dilakukannya bukan menjadi tanggung jawab kami.

Ttd, MANAJEMEN NB: Diharapkan Kepada saudara SHOBIRIN segera datang ke Redaksi SKH Radar Kotabumi untuk menyelesaikan semua urusan paling lambat satu minggu sejak diterbitkannya pemberitahuan ini. Jika tidak datang sampai limit waktu yang ditentukan, maka segala urusan akan kami serahkan kepada pihak yang berwajib.