Pemilu Tak Terpengaruh Putusan Penundaan

JAKARTA– Kementerian

Dalam Negeri (Kemendagri) menilai putusan Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang meminta pelaksanan Pemilu 2024 ditunda bertentangan dengan UU.

Putusan itu bahkan dinilai tidak akan berdampak terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar dalam keteranganya, Selasa (7/3) kemarin.

“Putusan Pengadilan Negeri tidak berdampak apa pun terhadap eksistensi UUD 1945 bahwa pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali,” kata dia.

Bahtiar menuturkan, PN Jakpus itu tidak memiliki otoritas untuk mengubah substansi aturan dalam UU Pemilu.

Dia berpendapat putusan

PN Jakpus melampaui batasan wewenangnya sehingga cacat dan tak bernilai hukum.

“Pemilu tidak boleh terganggu oleh hal apa pun termasuk potensi gangguan-gangguan produk-produk hukum,” jelas Bahtiar.

Karena itu, kata Bahtiar, KPU

“Jadi kemungkinan perubahan di KIB pun masih sangat besar, baik pasangan koalisi parpolnya maupun capres-cawapresnya,” tegasnya.(fjr)

(DOK JAWAPOS.COM)

SILATURAHMI: Ketua DPP PKB Daniel Johan bersama DPP BERANI mengajak masyarakat untuk menghindari penggunaan politik identitas untuk memecah belah bangsa Indonesia, namun justru untuk memperkuat kebhinekaan.

Hindari Politik Pecah Belah

JAKARTA–Ketua DPP PKB

Daniel Johan mengajak masyarakat untuk menghindari penggunaan politik identitas untuk memecah belah bangsa Indonesia, namun justru untuk memperkuat kebhinekaan.

“Selama politik identitas bisa menjadi kekuatan kebangsaan yang merajut persaudaraan yang memperkuat kebhinekaan, saya rasa sah-sah saja. Yang harus kita hindari adalah politik identitas yang memecah belah,” kata Daniel dalam diskusi bertajuk “Politik Identitas Jelang Pemilu 2024, Efektifkah?” yang diselenggarakan Badan Persaudaraan Antariman

(BERANI) di Jakarta, Selasa, (7/3).

Daniel juga mencontohkan politik identitas yang menjadi kekuatan kebangsaan adalah seperti PKB dan Nahdlatul Ulama (NU), yang keduanya menjadi kekuatan bangsa

Indonesia. “PKB dan NU adalah bagian dari kekuatan kebangsaan. Bagian kekuatan yang akan menjadi garda terdepan menjaga persatua menjaga kebhinekaan dan persaudaraan antara anak bangsa,” ujarnya.

Daniel mengingatkan agar masyarakat jangan mau dipecah belah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan mempolitisasi identitas Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). Karena itu, anggota Komisi IV DPR RI itu mengingatkan bahwa masyarakat harus memiliki kesadaran untuk menjadi kekuatan perekat, meskipun memiliki pilihan politik yang berbeda.

“Karena kalau terjadi perpecahan, yang menjadi korban pertama adalah masyarakat, elit politik senang-senang saja,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Umum DPP BERANI Ardi Susanto mengatakan politik identitas bukan hal yang tabu bagi Indonesia karena masyarakat terlahir dengan berbagai identitas yang berbedabeda.

Karena itu menurut dia, identitas yang dimiliki masyarakat Indonesia tersebut harus digunakan untuk membangun bangsa Indonesia, bukan justru merusak.

“Kami secara konsisten akanmemberikan edukasi kepada masyarakat khususnya kalangan muda bahwa politik identitas boleh saja digunakan namun ada koridor hukum, etika, dan moralitas yang harus dipahami serta ditaati,” pungkas Ardi.(jpc) banding ataupun tidak, pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang tetap akan digelar sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

“Saya berpendapat bahwa KPU banding ataupun tak banding, tahapan pemilu tetap dilanjutkan,” tegasnya.(jpc)

TAK JELAS : Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy atau Romy mempertanyakan arah Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang sampai saat ini tidak memiliki kejelasan.