Epaper Edisi 31 Maret 2022 | RADAR BOGOR DIGITAL

KAMIS 31 MARET 2022 28 SYABAN 1443 H HARGA RP4.000 BERLANGGANAN RP90.000 TERBIT 12 HALAMAN

Menteri BUMN: Mohon Maaf Kalau Pertamax Naik Belum selesai persoalan mahalnya minyak goreng dan kelangkaan solar, kini masyarakat harus dipusingkan dengan kabar wacana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax. Harga BBM jenis RON 92 itu bakal naik per 1 April besok.

SERBA...Baca Hal 10

Q

Daftar

Harga Pangan Minyak Goreng Kemasan Premium

Minyak Goreng kemasan Sederhana

Rp 25.400 per kg,

Rp 22.600 per kg,

sebelumnya Rp17.200

Bisa Dua Hari Dua Malam Dapatkan Solar

sebelumnya Rp16.400

Gula Pasir

Tepung Terigu

Rp 14.500 per kg,

Rp 11.300 per kg,

JUMLAH maksimal solar yang bisa diisikan hanya sekitar 80 liter. Kalau dipakai truk bekerja, paling cuma dapat bertahan tiga hari. ’’Padahal, untuk bisa mendapatkan solar, paling cepat kami harus antre 1 hari 1 malam di SPBU. Bahkan bisa sampai 2 hari 2 malam,” kata Ketua Truck Community Balikpapan (TCB) Deli Wowor kepada Kaltim Post (Group Radar Bogor) kemarin (30/3).

sebelumnya Rp10.800

sebelumnya Rp14.100

Sumber: ews.kemendag.go.id

BISA...Baca Hal 10

Q

Minyak Goreng Curah

Daging Sapi Paha Belakang

Rp 18.300 per kg,

Rp 129.500 per kg,

Daging Ayam Ras

Telur Ayam Ras

Rp 36.000 per kg,

Rp 25.600 per kg,

Telur Ayam

Cabai Merah Besar

Rp 21.837 per kg,

Rp 51.400 per kg,

Bawang Putih Honan

Cabai Merah Keriting

sebelumnya Rp15.800

sebelumnya Rp35.200

sebelumnya Rp19.287

Rp 30.700 per kg, sebelumnya Rp29.400

sebelumnya Rp128.000

V Power 92 (Shell)

Rp

sebelumnya Rp24.600

12.990 BP 92 (BP-AKR)

Rp

sebelumnya Rp45.300

12.500

Revvo 92 (Vivo)

11.900

Rp

Rp 49.500 per kg, sebelumnya Rp47.800

Pertamax 92 (Pertamina)

9.000

Rp

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

ANTRE MIGOR WAJIB BELI TERIGU BOGOR–Sejumlah warga Kota Bogor mengeluhkan adanya kewajiban membeli terigu agar bisa membeli minyak goreng (migor) curah sebanyak satu dirijen.

Warga menyampaikan keberataan saat mereka antre membeli minyak goreng di salah satu toko kelontong yang ada di Jalan MA Salmun, Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Rabu (30/3).

Baca Metropolis Hal 12

FUAD MUHAMMAD/KALTIM POST

MOGOK KERJA: Ratusan truk parkir memenuhi jalan di depan kantor Pemkot Balikpapan, Kaltim, kemarin (30/3). Mereka memprotes kelangkaan solar yang belum teratasi

Frasa Madrasah Jangan Ditaruh di Penjelasan

oleh Dahlan Iskan

Harus 400 T PARA gubernur dan bupati/wali kota sekarang lagi kampanye intensif: harus membeli barang dalam negeri. Di daerah masing-masing. Itu setelah Presiden Jokowi marah-marah di Bali. Di depan mereka. Pekan lalu.

Murkanya Presiden Jokowi –Anda sudah tahu: akibat masih begitu banyak instansi pemerintah yang membeli barang impor –meski barang yang sama sudah bisa dibuat di dalam negeri.

HARUS...Baca Hal 10

Q

SUBUH 04.41

DZUHUR 12.01

ASHAR 15.15

SIAP-SIAP NAIK: Pengguna kendaraan mengisi BBM jenis pertamax di salah satu SPBU Kota Bogor. Beberapa hari ini di beberapa SPBU stok pertalite kosong pasca beredarnya rencana naiknya pertamax.

MAGRIB 18.06

ISYA 19.10

JAKARTA–Polemik dihapusnya frasa madrasah dalam rancangan undang-undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) terus menggelinding.

Pemerintah berkilah frasa madrasah tidak hilang, melainkan ditempatkan di bagian penjelasan.

IKLAN & LANGGANAN: (0251) 7544001

FRASA...Baca Hal 9

Q

REDAKSI: (0251) 7544005

RADAR BOGOR I KAMIS, 31 MARET I TAHUN 2022 I 28 SYABAN 1443 H I HALAMAN 2

INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2021 Pengantar Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bogor (LPPD) Tahun 2021, telah disampaikan Pemerintah Kota Bogor kepada Pemerintah Pusat, melalui Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Di dalam laporan tersebut disampaikan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor sepanjang tahun 2021.

Seluruh kegiatan dimaksud berlangsung dalam rangka penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019 – 2024 yang telah disesuaikan dengan Hasil Pemetaan Permendagri yang sudah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri No 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan..

LPPD Kota Bogor tahun 2021 disusun dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Peraturan Pemerintah dimaksud juga mengamanatkan kewajiban pemerintah daerah menyampaikan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat. Untuk itulah, melalui media ini Pemerintah Kota Bogor menyampaikan ILPPD Kota Bogor Tahun 2021.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

I. Pendahuluan Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang diselenggarakan Pemerintah Kota Bogor sepanjang tahun 2021 telah memanfaatkan dana APBD Kota Bogor Tahun 2021. Komposisi dan realisasi APBD Tahun 2021 adalah sebagai berikut : (catatan: Laporan Realisasi APBD Kota Bogor sebelum audit BPK)

10.

Pendapatan Daerah 11.

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021 mencapai Rp 2.644.780.935.777,11 atau 106,55% dari target yang ditetapkan. Pendapatan daerah sebesar itu diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terealisasi sebesar Rp 1.075.240.926.213.11 atau 117,57% dari target PAD Tahun 2021. Perolehan lain bersumber dari : 1.

2.

3.

4.

Pendapatan Pajak Daerah Realisasi mencapai Rp 624.784.886.145, atau 110,46% dari target sebesar Rp 565.600.000.000,00 Pendapatan Retribusi Daerah Realisasi mencapai Rp 36.033.010.539,00 atau 113,99% dari target sebesar Rp 31.609.433.495,00 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Realisasi mencapai Rp 32.420.552.150,00 atau 100% target tercapai Lain Lain PAD yang Sah Realisasi mencapai Rp 382.002.477.379,11 atau 134,07% dari target sebesar Rp 284.920.664.675,00

12.

13.

14.

15.

Belanja Daerah 16.

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021 mencapai Rp 2.637.576.322.246 atau 82,82% dari Anggaran Belanja yang ditetapkan. Hal itu terjadi karena pada 2021 terjadi penghematan Belanja Daerah pada semua pos belanja. Rinciannya sebagi berikut : 1.

Belanja Operasi Belanja Operasi tahun 2021 terealisasi sebesar Rp 2.195.788.577.452,00 atau 94.16% dari target yang ditetapkan. Belanja Operasi meliputi :

18.

A.

19.

B. C. D. E.

2.

17.

Belanja Pegawai Belanja Pegawai teralisasi sebesar Rp 1.091.969.295.660.00 atau 97,99% dari target sebesar Rp 1.114.317.702.705,00 Belanja Barang Jasa Belanja Barang Jasa terealisasi sebesar Rp 981.669.499.791,00 atau 90,80% dari target sebesar Rp 1,081.139.499.721,00 Bunga Bunga terealisasi sebesar Rp 4.047.853.424,00 atau 57,83% dari target sebesar Rp 7.000.000.000,00 Hibah Hibah terealisasi sebesar Rp 68.284.278.577.00 atau 93,89% dari target Rp 72.728.643.297,00 Bantuan Sosial Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp 49.817.650.000,0 atau 87,85% dari target Rp 56.709.150.000,00

Belanja Modal Belanja Modal tahun 2021 terealisasi sebesar Rp 418.726.585.762,00 atau 87,62% dari anggaran. Belanja Modal meliputi : A. B. C. D. E. F.

Belanja Modal Tanah Belanja Modal Tanah terealisasi sebesar Rp 456.222.600,00 atau 41,47% dari target Rp 1.100.000.000,00 Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp 134.821.926.424,00 atau 91.02% dari target Rp 148.130.521.025,00 Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp 75.413.812.539,00 atau 83,28% dari target sebesar Rp 90.558.513.200,00 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan terealisasi sebesar Rp 206.519.480.192,00 atau 87,84% dari target Rp 235.974.723.454.00 Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp 1.515.144.007,00 atau 50,93% dari target Rp 2.974.723.454,00 Belanja Aset Lainnya Belanja Aset Lainnya terealisasi sebesar Rp 0 (nol rupiah) atau 0% dari target Rp 28.829.600,00

3. Belanja Tak Terduga Belanja Tak Terduga terealisasi sebesar Rp 21.400.409.034,00 atau 71,07% dari target

Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah terealisasi sebesar Rp 357.947.570.826,31 atau 99,58% dari target Rp 359.460.312.640,00 Terdiri dari : A. B.

Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp 493.565.383.802,31 atau 135,24% dari target Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 135.617.812.976,00 atau 2.467% dari target

Menjalani tahun 2021, situasi dan kondisi kehidupan bermasyarakat relatif tidak jauh berbeda dari tahun 2020. Hampir seluruh sendi kehidupan masih berada dalam tekanan pandemi covid-19 yang belum mereda. Bahkan di sekitar pertengahan tahun, situasi semakin buruk manakala penyebaran covid-19 seolah-olah mencapai kondisi puncak dengan jumlah penderita covid-19 dan jumlah kematian akibat covid-19 yang jauh melampaui kasus harian di tahun sebelumnya. Kasus harian tertinggi di tahun 2021 yang terjadi pada tanggal 19 Juli telah mencatatkan 669 kasus positif.

Secara kesuluruhan di sepanjang tahun 2021 jumlah kasus positif covid-19 mencapai 32.280 kasus dan jumlah kematian akibat covid-19 mencapai 397 jiwa. Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi pandemi. Antara lain dengan mengoperasikan Rumah Sakit Darurat Covid-19, tracing dan pemeriksaan sampel suspect covid-19, sampai menyelenggarakan vaksinasi covid-19 secara masal yang dimulai pada bulan Januari 2021. Sampai dengan akhir 2021, tercatat sebanyak 826.420 jiwa (100,85%) warga Kota Bogor telah memperoleh vaksin pertama dan636.043 jiwa (74,43%) warga Kota Bogor telah memperoleh vaksin kedua.

Di tengah situasi dan kondisi berat tersebut, pemerintahan daerah di Kota Bogor tetap berjalan untuk memutar roda perekonomian daerah, menguatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan masyarakat, mendorong semangat kehidupan sosial, agama dan budaya masyarakat dan melanjutkan kegiatan pembangunan Kota Bogor. Hal itu semua dilakukan sekaligus untuk membangun optimisme, bahwa inshaAllah wabah covid 19 akan teratasi dan pandemi akan berlalu.

Jalannya pemerintahan daerah Kota Bogor sepanjang tahun 2021 telah mencatatkan beberapa capaian progresif pada kegiatan pembangunan Kota Bogor. Diantaranya adalah : 1.

Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, antara lain dengan menambah pengadaan peralatan canggih berupa MRI, CT Scan dan ESWL untuk menunjang pelayanan bagi penderita kanker, jantung dan pelayanan KIA di RSUD Kota Bogor.

Di luar itu juga ada pengadaan alat kesehatan penunjang, pengadaan vaksin serta melakukan reviue terhadap DED RSUD. 2.

Mewujudkan Kampung Perca di Kelurahan Sindang Sari dengan mendorong warga setempat menekuni pembuatan beragam pernak-pernik produk kriya berbahan kain perca. Kini sekitar 15.000 orang termasuk warga kampung-kampung lain, terlibat dalam berbagai aktivitas Kampung Perca yang juga didorong untuk tampil sebagai destinasi wisata baru Kota Bogor.

3.

Penanganan dampak pembangunan jalur double track kereta api Bogor-Sukabumi.

Diantaranya dengan menangani pemindahan 1.172 rumah warga yang menempati

20.

lahan milik negara di Kelurahan Batu Tulis dan Kelurahan Empang. Sebagian diantara mereka sepakat memanfaatkan kompensasi dari PT KAI untuk membangun pemukiman baru di Kelurahan Bojong Kerta, yang selanjutnya dibantu Pemerintah Kota Bogor dalam pengadaan sarana dan prasarana pemukimannya.

Di Kelurahan Bojong Kerta juga telah berlangsung pembenahan kampung untuk mewujudkan pemukiman yang lebih tertata, sehat dan bersih. Sekaligus memberdayakan masyarakatnya untuk memperbaiki kehidupan ekonomi keluarga.

Diantaranya dengan membangun green house bersama 49 petani dengan tujuan membangun sentra tanaman hias berorientasi ekspor.

Sepanjang tahun 2021 telah dilakukan renovasi terhadap 7.014 Rumah Tidak Layak Huni di beberapa titik lokasi, untuk mendorong tercapainya target 20.000 unit RTLH yang dapat direnovasi. Sebanyak 5.860 unit dibiayai APBD, 1000 unit APBD Provinsi, 110 unit APBN dan 44 unit dari Dana Alokasi Khusus.

Menata kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan menyediakan sentra-sentra kuliner di berbagai lokasi. Diantaranya pembangunan 60 kios untuk 120 pedagang di Sempur dan kios lain untuk 113 pedagang di Jalan Malabar. Kini kegiatan PKL kuliner di lokasi-lokasi tersebut tampak lebih rapi, bersih dan nyaman.

Tindak lanjut penataan kawasan Situs Batu Tulis dengan membuat perencanaan dan persiapan pengadaan lahan yang berlangsung sejak Februari hingga Desember 2021.

Penataan Kawasan Suryakancana dengan memperbaiki kondisi 7 gang dan 3 ruas jalan sekitar serta jalur pedestrian di 2 sisi jalan Suryakancana. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan dukungan dana Pemulihan Ekonomi Nasional, untuk mengembangkan kawasan tersebut sebagai destinasi wisata dengan kekayaan budayanya yang khas.

Pembangunan sarana prasarana di Blok F Pasar Kebon Kembang dengan menyiapkan 750 kios baru yang dilengkapi tempat parkir untuk bisa menampung 4.000 unit sepeda motor dan 150 unit mobil. Sebanyak 200 unit kios diperuntukan bagi pedagang eksisting dan 155 unit kios dipakai untuk PKL di sekitar Blok F. Alun Alun Kota Bogor seluas 1,7 hektar selesai dibangun sebagai sebuah ruang terbuka hijau yang terintegrasi dengan Stasiun Bogor dan Masjid Agung Bogor.

Dibangun dengan dana bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, alun-alun terdiri dari zona botani untuk relaksasi pengunjung, zona plaza untuk ragam kegiatan warga, zona olahraga untuk aktivitas olahraga dan rekreasi warga serta zona religi yang terhubung dengan Masjid Agung.

Progres pembangunan Masjid Agung Kota Bogor, di tahun 2021 kegiatan difokuskan pada pengerjaan atas dan kolom spiral. Selanjutnya pembangunan akan dilanjutkan dengan pengerjaan interior, sehingga diharapkan akhir tahun 2022 masjid sudah dapat difungsikan.

Tahap pertama pembangunan gedung perpustakaan baru di gedung eks DPRD Kota Bogor berlangsung di tahun 2021 dan dilanjut di tahun 2022 untuk melengkapi interior dan seluruh fasilitas penunjang.

Pembangunan monumen TMP Dreded, sebagai bagian dari renovasi kawasan yang akan menghadirkan rumah singgah dan taman, sebagai salah satu bentuk penghormatan terhadap 1.072 jasad pahlawan yang disemayamkan disana.

Penambahan jalur pedestrian dan jalur sepeda di Jalan Pajajaran, Jalan ir, H Djuanda dan Jalan Jenderal Sudirman sebagai salah satu bagian mewujudkan desin penataan jalur pedestrian dan sepeda terintegrasi. Tidak hanya untuk fasilitas olahraga dan rekreasi, pedestrian dan jalur sepeda adalah bagian dari upaya mewujudkan green transportation di Kota Bogor. Sampai akhir tahun 2021 di Kota Bogor telah tertata lebih baik wujud jalur pedestrian dan jalur sepeda sepanjang 25,8 Km. Sebanyak 49 unit Biskita Transpakuan telah beroperasi sebagai bagian dari program skema bantuan Buy The Service di Kota Bogor. Keberadaan bis ini diawali untuk beroperasi di 4 koridor dan telah mengkonversi 147 unit angkot.

Peletakan batu pertama Gereja GKI Yasmin, setelah 15 tahun berkutat dalam sengkarut masalah perizinan. Menjadi ikhtiar tanpa henti untuk menegakan konstitusi dan memperkuat tatanan kehidupan masyarakat beragama penuh toleransi.

Gedung Creatif Center diresmikan. Dibangun Pemerintah Provinsi Jawa Barat, gedung ini memliki ruang galeri seni rupa kapasitas 40 orang, auditorium 77 orang dan berbagai ruang peruntukan lainnya. Dibangun dengan tujuan menumbuhkan kreativitas warga untuk mendorong berkembangnya sektor ekonomi kreatif.

Sukses menjadi tuan rumah penyelenggaraan Kongres Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) ke-5 yang dihadiri para kepala daerah anggota JKPI. Mengucurkan insentif untuk 2.800 guru mengaji di Kota Bogor. Program ini merupakan bentuk apresiasi Pemerintah Kota Bogor terhadap upaya mereka membangun akhlak dan karakter anak-anak Meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk ke-5 kali. Capaian ini menunjukan komitmen Pemerintah Kota Bogor dalam mewujudkan secara konsisten sebuah tata Kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

II. Program Unggulan Bogor Lancar Penataan angkutan umum diakselerasi dengan merasionalisasi jumlah unit angkot pada 5 trayek utama yang melintas di seputar Kebun Raya Bogor dan Istana Bogor. Dalam kaitan itu hasil reduksi 2 unit angkot menjadi 1 unit angkot, sepenjang tahun 2021 telah terealisasi pada 116 unit angkot.

Pada kegiatan lain telah dilaksanakan kajian transportasi berbasis rel untuk mengoperasikan trem di masa mendatang. Juga telah dilakukan kajian Detail Engineering Design (DED) yang difasilitasi Badan pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk pembangunan Park and Ride di wilayah Jabodetabek, termasuk Park and Ride di Bubulak Kota Bogor. Di sana Park and Ride akan dibangun di lahan seluas 3.980 M2 pada sisi utara terminal.

Kegiatan lain adalah menata kawasan Stasiun Kereta Api Bogor. Dalam hal ini Pemerintah Kota Bogor telah berkolaborasi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat. Hasilnya, terbangun Alun Alun Kota Bogor yang terintegrasi dengan Stasiun Bogor dan Masjid Agung Bogor.

Bogor Marenah Salah satu hikmah di masa pandemi adalah munculnya kebutuhan wisata alam terbuka yang mengintegrasikan agrowisata dengan aktivitas warga sekitar. Dari situlah lahir gagasan membuat kampung tematik yang mengusung konsep wisata belanja. Kampung Perca di Sindang Sari yang dirintis di tahun 2021 adalah salah satu wujudnya. Begitupun dengan Kampung tematik Durian Rancamaya.

Dalam bentuk lain, muncul program kampung Iklim (Proklim) dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berlangsung di 5 wilayah RT, pembinaan Proklim yang dilakukan meliputi kebersihan RT, pengelolaan TPS 3 R dan Bank Sampah. Dalam hal lomba kebersihan, di tahun 2021 terhambat oleh suasana pandemi. Masyarakat di perumahan lebih focus pada ledakan covid-19 , sehingga dibuat adaptasi format penilaian pada Lomba Bogor Bersih 2021 dengan memasukan penerapan protokol kesehatan dan capaian vaksinasi di wilayah bersangkutan.

Pada kegiatan lain, berlangsung revitalisasi pasar tradisional. Dalam hal ini di tahun 2021 telah dilaksanakan pembangunan Pasar Kebon Kembang Blok F dengan menyediakan 750 kios dan penyediaan tempat parkir dengan kapasitas tampung 4000 unit sepeda motor dan 150 unit mobil. Sebanyak 200 kios diisi pedagang eksisting dan 155 kios lain disiapkan untuk para PKL di sekitar Blok F.

Bogor Kasohor Pada program Bogor Kasohor, ditargetkan pembangunan Gedung Olahraga di setiap kecamatan. Dalam kaitan itu di tahun 2021 telah dilakukan penyusunan Detail Engineering Design (DED) sarana dan prasarana olahraga di 3 kecamatan, masing-masing Kecamatan Bogor Barat, Kecamatan Bogor Utara dan Kecamatan Bogor Selatan. Ketiganya dipilih berdasarkan petimbangan lokasi dan kesiapan. Di samping itu juga telah dilakukan Pembangunan Perputakaan Kota Bogor tahap 1 di lokasi ex gedung DPRD Kota Bogor.

Bogor Motekar Pencapaian program Bogor Motekar diupayakan dengan menciptakan 20.000 lapangan kerja. Sehubungan dengan itu pada 2021 telah dilaksanakan program padat karya kegiatan konstruksi bagi pencari kerja, mereka yang di-PHK dan yang terdampak covid-19.

Penyerapan kerja di tahun 2021 mencapai 2.440 orang yang ditempatkan di perusahaan, pelatihan keterampilan kerja berbasis masyarakat, PKWT Perusahaan dan pemberian kerja sementara.

Untuk menguatkan UMKM, IKM dan Pelaku Ekraf telah dilaksanakan pembinaan fasilitasi dalam bentuk pelatihan, penyelenggaraan kelas inspirasi serta coaching clinic. Sedangkan kegiatan Pelatihan Peningkatan Kemasan Pangan telah dilakukan di Kelurahan Empang dan Bojong Kerta.

Sementara itu kegiatan festival seni dan helaran budaya tetap dilaksanakan. Bogor Sreet Festival Cap Go Meh maupun Pagelaran Seni Helaran Budaya dalam rangka Hari Jadi Bogor dilaksanakan secara virtual. Selain itu juga diselenggarakan pagelaran Menari Bersama di 68 kelurahan. Juga telah berlangsung Festival Dalang Bocah dan Dalang Muda Tingkat Nasional tahun 2021 secara virtual, Pasanggiri Anggana Sekar, Pasanggiri Tari Merak dan Pasanggiri Calung yang diselenggarakan Dinas Pariwisata dan Kebidayaan bekerjasama dengan Mall Boxies. Lainnya Lomba Kaulinan Urang Lembur yang juga dilaksanakan secara virtual.

Bogor Samawa Program Bogor Samawa dilaksanakan diantaranya dengan memberikan beasiswa kepada 50 orang setiap tahunnya, untuk membantu pembiayaan mahasiswa program S1 berprestasi dari keluarga miskin. Di tahun 2021 beasiswa tersebut telah tersalurkan kepada 57 orang mahasiswa. Selanjutnya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, telah dilaksanakan renovasi terhadap 7.014 unit Rumah Tidak Layak Huni dan pemberian insentif kepada 2.752 guru ngaji.

Dalam upaya mengatasi akibat pandemi covid-19 pada aspek sosial ekonomi, telah

diperkenalkan program Jaga Asa (Jaringan Keluarga Asuh Kota Bogor). Sepanjang tahun 2021 program Jaga Asa difokuskan pada anak-anak yang ditinggal wafat kedua orangtuanya akibat covid-19, dan mereka yang menerima bantuan dalam program tersebut berjumlah 6 orang.

Abdibogor Di tahun 2021 program Bogor Anjang Sehat (BAS) dilanjutkan sejak dimulai pada tahun 2020. Ini adalah kegiatan kunjungan rumah (home visit) masyarakat yang dilakukan Tim Puskemas. Mereka terdiri dari tenaga medis, tenaga penunjang medis beserta tenaga kesehatan lainnya, untuk memberikan pelayanan kesehatan warga di rumah. Di tahun 2021 program BAS telah dilaksanakan sebanyak 3.054 kali atau mencapai 89,82% dari targetnya.

Sementara itu untuk pelayanan rujukan yang meningkat di masa pandemi, telah diaktifkan fasilitasi rujukan melalui call center Elektronik Sistem Informasi Rujukan (E-SIR) 24 jam.

Sedangkan bagi warga yang mengalami kegawat-daruratan medis, dapat langsung meminta bantuan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Public Safety Center (PSC) 119. Pada tahun 2021 E-SIR dan PSC 119 telah melayani kebutuhan rujukan sebanyak 91,53% dari target yang ditetapkan semula sebesar 31%. Seluruhnya tersebar di 25 puskesmas.

Di sisi lain, bentuk pelayanan publik lainnya diupayakan berlangsung lebih mudah diakses dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Salah satu wujudnya adalah layanan extra time atau layanan di luar jam kerja di kelurahan, bagi warga yang mengurus administrasi kependudukan dan dokumen lainnya.

Penghargaan Sepanjang tahun 2021 Pemerintah Kota Bogor telah menerima berbagai penghargaan atas kinerja yang dicapai di berbagai aspek, baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tercatat ada 45 penghargaan yang telah diterima, sebagai berikut : 1.

Penghargaan Kapabiltas APIP level 3 dari BPKP 2.

Penghargaan Pelayanan Publik dari Kementrian PAN dan RB untuk DPMPTSP dan Disdukcapil Kota Bogor 3.

Berhasil Mempertahankan Peringkat SAKIP dari Kementrian PAN RB 4.

Penghargaan Kementrian Dalam Negeri untuk Satpol PP Kota Bogor sebagai Penegak Perda 5.

Untuk kelima kali meraih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK 6.

Terbaik Ke-3 kategori Pemerintah Daerah untuk Digitalisasi Ekonomi Daerah 7.

Terbaik ke-4 untuk Kota IHK (Indeks Harga Konsumen) dalam pengendalian inflasi 8.

Ketiga kali meraih Penghargaan Kota Layak Anak tingkat Madya 9.

Penghargaan Peringkat III BKN Award 2021 10.

Penghargaan APE 2020 kategori Madya 11.

Penghargaan dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas keberhasilan mereduksi sampah 12.

Penghargaan Pembina Program Kampung Iklim (Proklim) Tingkat Nasional Tahun 2021 dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 13.

RW 13 Kelurahan Bubulak menjadi lokasi Program Kampung Iklim kategori Utama 14.

Sertifikat Proklim Kategori Madya untuk RW 10 Kelurahan Katulampa 15.

Pemerintah Kota Bogor meraih peringkat ketiga Nasional sebagai Debitur Terbaik dari Kementrian Keuangan 16.

Anugrah Meritokrasi kategori Sangat Baik dari Kementrian PAN RB terkait Komitmen Perbaikan Manajemen ASN 17.

Meraih penghargaan meritokrasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam penerapan sistem mertit dengan predikat sangat baik.

18.

Penghargaan JDIH Terbaik I dari Kementrian Hukum dan HAM 19.

Penghargaan Smart Environment dari Kementrian Komunikasi dan Informasi dalam program Bogor Tanpa Kantong Plastik 20. Penghargaan Raksa Prasada dalam Penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) terbaik kabupaten kota tingkat Provinsi Jawa Barat 21.

Penghargaan terhadap Aplikasi SOLID produk Dinas Sosial Kota Bogor sebagai Top Inovasi Jawa Barat 22. Kota Bogor Terbaik ke- I Pengelolaan Media Sosial Tingkat Kota/Kabupaten se-Jawa Barat 23. Terbaik ke-2 Pengelolaan Media Sosial Tingkat Kecamatan se-Jawa Barat diraih Kecamatan Bogor Tengah 24. Terbaik ke-2 pengelolaan Media Sosial Tingkat Kelurahan/Desa se-Jawa Barat diraih Kelurahan Mulyaharja 25. Juara 2 P2WKSS Tingkat Provinsi Jawa Barat 26. Juara Harapan I Lomba Posyandu Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 27.

Juara 3 Perencanaan Daerah di Musrembang Jawa Barat 28. Penghargaan Kampung KB dari BKKBN Jawa Barat Tahun 2021 29. Penghargaan RTDI dan RKCI 2021 peringkat 2 kategori Kota Ekonomi Cerdas 30. Penghargaan RTDI dan RKCI 2021 peringkat 3 kategori Kota Menuju Cerdas 31.

Penghargaan RTDI dan RKCI 2021 peringkat 4 kategori Kota Masyarakat Cerdas 32. Penghargaan RTDI dan RKCI 2021 peringkat 5 kategori Kota Lingkungan Cerdas 33. Penghargaan RTDI dan RKCI 2021 peringkat 5 kategori Kota Mobilitas Cerdas 34. Penghargaan RTDI dan RKCI 2021 peringkat 1 kategori Kota Kesehatan Cerdas 35. Penghargaan RTDI dan RKCI 2021 peringkat 2 kategori Kota Tangguh 36. Penghargaan RTDI dan RKCI 2021 peringkat 3 kategori Kota Tanggap Perubahan Iklim 37.

Penghargaan RTDI dan RKCI 2021 peringkat 2 kategori Kota Energi Cerdas 38. Penghargaan RTDI dan RKCI 2021 peringkat 5 kategori Kota Kesiapan Digital Terbaik 39. Penghargaan Lencana Teladan dari Kwarnas untuk 15 Anggota Pramuka Kota Bogor 40. Pramuka Kota Bogor Juara Ke-2 Terbaik pada ajang Cloud Computing Club Competition Kwarda Jabar 41.

Perumda Bank Kota Bogor meraih BPR Award 2021 42. Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor meraih Penghargaan PERPAMSI Award 2021 43. Penghargaan Kota Ramah Sepeda untuk Kota Bogor dari Bike to Work Indonesia 44. Anugrah Kebudayaan PWI Pusat tahun 2021 45. Penghargaan Nirwasita Award tahun 2021 Seluruh usaha yang telah berlangsung dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan di Kota Bogor, serta atas peran serta masyarakat pada proses di dalamnya, telah mencatatkan beberapa capaian sebagai berikut :

Indeks Inovasi Daerah Indeks inovasi daerah mencapai nilai 57.80 yang artinya telah mencapai target 2021 dengan jumlah inovasi sebanyak 43 inovasi. Capaian ini menempatkan Kota Bogor di peringkat ke-18 kota inovatif se-Indonesia. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan dan komitmen yang kuat dalam memberikan apresiasi dan pembinaan terhadap inovasi yang muncul dari masyarakat.

Indeks Daya Saing Daerah Indeks Penguatan Daya Saing Daerah Kota Bogor mengalami kenaikan dari kategori sedang di zona kuning , menjadi kategori tinggi di zona hijau atau urutan ke-6 kategori kota di Jawa Barat dengan nilai indek 3.066 poin.

Jumlah Warga Miskin Berdasarkan data BPS tahun 2021, jumlah penduduk miskin Kota Bogor mengalami penurunan dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Kota Bogor mencapai 5,77% atau sebanyak 75.040 jiwa. Namun di tahun 2021 diperkirakan terjadi peningkatan kembali akibat pandemi covid-19 yang berefek ke berbagai aspek kehidupan, termasuk kehidupan ekonomi. Diperhitungkan jumlah penduduk miskin di Kota Bogor pada tahun 2021, naik kembali menjadi 7,24%. Dalam hal ini Pemerintah Kota Bogor sedang dan akan terus melakukan langkah strategis untuk menurunkan jumlah warga miskin di Kota Bogor.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bogor pada tahun 2021 tercatat mencapai 76,59 atau naik 0,48 poin dari IPM tahun 2020 yang mencapai 76,11. Beberapa indikator pencapaian IPM tahun 2021 adalah sebagai berikut : Rata-rata Lama Sekolah menyentuh angka 10,97 atau naik 1,06% dari tahun 2020 Harapan lama Sekolah di tahun 2021 mencapai 10,97 sedangkan di tahun 2020 mencapai 13,41 Angka harapan Hidup di tahun 2021 mencapai angka 73,87, sedangkan di tahun 2020 mencapai 73,61 Berbagai pencapaian yang dapat diraih Pemerintah Kota Bogor sepanjang tahun 2021,sejatinya dihasilkan berkat dukungan, uluran kerjasama, kolaborasi dan kebersamaan yang diberikan seluruh pemangku kepentingan seluruh masyarakat warga Kota Bogor.

Terima kasih atas dukungan, kerjasama dan kebersamaan yang telah diberikan oleh semua pihak.

Semoga Allah Subhanahu Wataala selalu memberikan petunjuk, bimbingan dan kekuatan lahir batin bagi para pimpinan daerah dan segenap warga Kota Bogor dalam berikhtiar menyuguhkan situasi dan kondisi kehidupan yang lebih sejahtera, damai, aman dan nyaman di masa kini dan masa depan.

Wali Kota Bogor Bima Arya

MIMBAR BEBAS

Sms, Whatsapp, Telegram

RADAR BOGOR I KAMIS, 31 MARET I TAHUN 2022 I 28 SYABAN 1443 H I HALAMAN 3

ke: lalu kirimkan melalui

Sampaikan unek-unek Anda terhadap layanan publik seperti PLN, PDAM, PT Pos,

telepon, jalan rusak, pungli, kemacetan, pembuatan KK/KTP/SIM/ paspor/ sertifikat tanah, dll.

LAYANAN PENGADUAN PUNGLI

Cantumkan nama dan alamat lengkap, nomor telepon yang bisa dihubungi, nomor pelanggan (untuk layanan PDAM/PLN/PT Gas) dan lampirkan fotokopi KTP. Kirimkan ke Redaksi Radar Bogor, Gedung Graha Pena, Jl KH R Abdullah bin Nuh No 30, Yasmin, Bogor.

NOMOR

MUDIK alias pulang kampung telah menjadi tradisi rutin masyarakat Indonesia.

Tak afdal rasanya bila lebaran tak mudik. Dua tahun berturutturut masyarakat dilarang mudik k a re n a pandemi. Untuk tahun ini, pemerintah sudah mem-

POLRES BOGOR PLN Bogor (0251) 8345400 Bendungan Katulampa (0251) 8334344 RS Hermina Bogor (0251) 8382525, 08129270609 RS Melania Bogor (0251) 8321196 Rs Pmi Bogor (0251) 8324080 RS EMC Sentul (021) 29672977, (021) 29673000 Damkar Kabupaten Bogor (021) 8753547

JADWAL SIM KELILING POLRESTA KOTA BOGOR

SENIN

SELASA

RABU

Botani Square

Graha Pena Radar Bogor

Lippo Plaza Kbn Raya, Jl Pajajaran

KAMIS

JUMAT

SABTU

Yogya Dramaga

Lippo Ekalokasari, Jl Pajajaran

Mall Jambu Dua Plaza

OTEL

NGAN TANAHUDSIJAHUAALSHERVICE, DLL U A LOWO GAN RUANG L

ANEKA RUMRAAHKDKIJAN KEHILAN

# !

$!

NT H DIKO RUMA

"

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor (0251) 8312292 RS Azra (0251) 8318456 RS Mulia Pajajaran (0251) 8379898 RS Hermina Mekarsari (021) 29232525 RS Medika Dramaga (0251) 8308900/081319310610 Bogor Medical Center (BMC) (0251) 8390435 RS Karya Bhakti Pratiwi (0251) 8626868 Rumah Sakit Dr H Marzoeki Mahdi (0251) 350658, (0251) 8320467 Rumah Sakit Islam Bogor (0251) 8316822 Rumah Sakit Daerah (Rsud) Cibinong 021-875348, 8753360 Rumah Sakit Lanud Atang Sandjaja (0251) 7535976 RS Annisa Citeureup (021)8756780, Fax. (021)8752628 Rumah Sakit FMC (0251) 865-2391/866-2785 Rumah Sakit Salak (0251) 8344609/834-5222 RSUD Ciawi (0251) 8240797 Klinik Utama Geriatri Wijayakusuma (0251) 7568397 Rumah Sakit Bina Husada (021) 875-8441 Rumah Sakit ibu dan anak Nuraida(0251) 8368107, (0251) 368866 Yayasan Bina Husada Cibinong (021) 875-8440 Rumah Sakit Bersalin Assalam Cibinong (021) 875-3724 Rumah Sakit Bersalin Tunas Jaya Cibinong (021) 875-2396 Rumah sakit Bina Husada Cibinong (021) 8790-3000 Rumah sakit Ibu dan Anak Trimitra Cibinong (021) 8756-3055 Rumah Bersalin & Klinik Insani Cibinong (021) 875-7567 RS Sentosa Bogor, Kemang (0251)-7541900 RS Ibu dan Anak Juliana, Bogor (0251) 8339593, Fax. (0251)-8339591 RSIA Bunda Suryatni (0251) 7543891,(0251) 754-3892 Klinik Insani Citeureup (021) 879-42723 RSIA Kenari Graha Medika Cileungsi (021) 8230426 Rs Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua-Bogor (0251) 8253630, 8257663 RS Asysyifaa Leuwiliang (0251) 8641142 RS Vania IGD (0251) 8380613, (0251) 8380601/8380605 RSKIA Sawojajar (0251) 8324371

POLRES BOGOR Polsek Jonggol Polsek Cileungsi Polsek Cariu Polsek Nanggung Polsek Babakan Madang Polsek Megamendung Polsek Klapanunggal Polsek Caringin Polsek Dramaga Polsek Tamansari Polsek Jasinga Polsek Cigudeg Polsek Parung Panjang

021-8750163

021-89931174 021-8230861 021-89961058 0251-8682769 021-87962777 0251-8248569 021-82492276 0251-8224417 0251-8624107 0251-8388164 0251-8688110 0251-8681110 021-5978880

KEHILANGAN

MOBIL DIJUAL

Hlg STNK Hnda F-5141-RY,pth,2013, N k:MH1JFD211DK868464,Ns:JFD2E1862 562, An:Nina Hasanah,Da:Mega Sentul Bougenville.

(PKT1-22000347-18,25,31/03/22)

MITSUBISHI

Hlg STNK Hnda Vario,F3341FH,2015, Nk:MH1KF1118FK131625,Ns: KF11E1136272, An:Ronny Dwicahyo P,Da: Puri Kemang Asri.

(PKT1-22000348-18,25,31/03/22) STNK R4 Tyt, 2015, Silver Met, F1238ND, Nk:MHKM5EA3JFJ016400, Ns:1NRF051184, an.Bongam Bangga Samosir, Kp.Curug Rt.1/1, Pakansari, Cibinong, kab.Bgr (PKT1-22000424-31/03,7,14/04/22)

LOWONGAN

Di Lelang : MITSUBISHI / FE-SHDX HI GEAR TRUCK / 2019. Hub : PT Arthaasia Finance Bogor Jl.Tajur raya no.162 e Bogor telp (0251) 8384-791/8347-386.

(RB2-22000400-30-31/03/22)

RUMAH DIJUAL RMH bogor cocok buat usaha café LT.574m sukasari III dekat jalan pajajaran kota bogor hrg 3,6M hub 08121881800 shm.

(RB2-22000394-28/03-6/04/22) Rumah dijual lok : Jl.Pakuan Ciheuleut Bogor Timur, luas 50M2, sertifikat, 2 lantai, ada kost2an. Harga 350 jt nego.

Hub : 081399310827.

(RB-29-31/03/22)

DBTHKN Perawat ber STR,D3 Asisten Apoteker ber STR,SMK Berpengalaman Sudah Vaksin Lengkap: Lmrn dibawa sendiri ke Klinik Kulit M3 Jl. Cidangiang No.5 Bgr 16127 Cp 081381414545.

(PKT2-22000404-30/03-1/04/22)

PEMASANGAN IKLAN DAN LANGGANAN BISA JUGA MENGHUBUNGI DSS ADVERTISING Jl. Ir Djuanda, Pelataran Kantor Pos Bogor Tlp. 0251-8323143 08129673676 Fax. 0251-8323143 Jl. Raya Pemda 17 (Dss Motor) Tlp. 087770891880 / 081282817994 RAHARDJA AGC Jl. Raya Tajur No. 162i Tlp 02517568120 CIOMAS AGC Jl. Raya Ciomas Kreteg N0.31A Bogor Tlp. 0251-8630192/Fax.0251-7522150 NUGRAHA PERDANA Jl. Kh. Sholeh Iskandar (Elton Celuler) MART IKLAN Jl. Kantor Batu N0.3 Bogor Tlp/Fax. 0251-8323357 BUDI AGENCY Jl. Raya Cikaret No. 42 Cibinong.

Depan Ruko Perum Nirwana Estate Telp: 081386027844, 085691319168 KAMAL AGENCY Jl. Raya Ciawi Prapatan No.360 Telp: 087881737024

OMEGA AGENCY Jl. Raya Pajajaran, Dekat RS.Azra Bogor. Telp: 081282817994, 087770891880 NINA AGENCY Jl. Paledang No. 52, (Belakang Bank BNI Bogor) Telp. 0251-8944066/ 0813.8555.7466 ASEP AGENCY Taman Topi Square Lt. Lg Bl0k B No. 3a 5 8 8 Samping Matahari Dept. Store Tlp/Fax. 0251-8344119 BIRO LEUWILIANG Bapak Endang 085693185247 AMANAH AGENCY (BIRO IKLAN & JASA) VMB i20/17 Tanah Sareal Bogor Telp: 081584346490 - 089636648676 Pin: 587c540a FAHRUL AGENCY Gadog (Depan Gumati) Telp. 08151858809 CITRA AGENCY Jl. Kapten Muslihat No. 51 (Dalam Taman Topi) Kota Bogor Telp. 0857 7994 6665

berikan kebolehan mudik tetapi dengan syarat para pemudik harus menyelesaikan dua dosis vaksin Covid-19 dan booster (26/3).

Tentu wacana ini menuai kontra karena dirasa tak adil.

Terlebih lagi pemerintah telah menghapus syarat tes PCR maupun test antigen bagi pelaku perjalanan dalam negeri sejak 8 Maret yang lalu.

Bahkan, sebagian publik kemudian membandingkan syarat mudik lebaran tersebut

PPN Naik, PPh Malah Turun DI tengah keterpurukan rakyat, per tanggal 1 April, pemerintah akan memberlakukan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen. Di saat PPN dinaikkan jadi 11 persen, malah Pajak Penghasilan (PPh) badan/ perusahaan diturunkan dari 25 persen jadi 22 persen. Bahkan, rencana semula 20 persen.

Meski rencana ini mendapat penolakan dari berbagai pihak, tetapi pemerintah dan DPR sebagai pembuat kebijakan tidak akan menunda pelaksanaannya.

Aneh saat pemerintah membandingkan besaran PPN di negeri ini dengan negara sebesar Amerika Serikat (AS) atau negara maju lainnya di G20 yang pendapatan per kapita rakyatnya sangat besar.

Naiknya PPN tentu akan berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa.

Padahal saat ini rakyat tengah mengalami kesulitan hidup. Daya beli masyarakat yang sudah rendah tentu akan semakin rendah.

Jelas terlihat perbedaan perlakuan antara rakyat dan pengusaha. Di satu sisi, pajak bagi rakyat dinaikkan namun pajak bagi perusahaan malah diturunkan. Di mana letak keadilan?

Pemerintah seharusnya fokus membantu rakyat dalam mengatasi beban hidupnya. Bukan malah menambah beban rakyat.

Musriana, Bogor

Tanda Kekalahan dari Mafia Minyak Goreng SUDAH enam bulan gejolak minyak goreng belum juga teratasi. Komoditas pokok ini tetap saja langka dan mahal di pasaran. Berbagai kebijakan pemerintah silih berganti Mungkin bagi mereka bagian instrumen, tetapi ini bukti kegagalan dan lemahnya posisi tawar dari negara. Secara gamblang, Menteri Perdagangan menyatakan bahwa tidak bisa melawan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Ada mafia yang rakus dan jahat memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan.

Pernyataan ini mempertegas bahwa negara tidak berdaya di hadapan “Mafia”.

Yang menarik, siapakah mafia yang dimaksud masih menjadi tanda tanya besar. Apakah mereka korporasi yang berjubah atau pemerintah sendiri yang berkamuflase? Atau bahkan keduanya, yang hari ini familiar dengan istilah oligarki dan sedang mencari kambing hitam dengan melontarkan narasi “Mafia”?

Melalui Kementerian Perdagangan, berbagai kebijakan diterapkan. Awalnya pemerintah tidak punya atensi akan kenaikan harga minyak goreng.

Dimana tren kenaikan sejak Agustus 2021, pemerintah beranggapan hanya dampak sementara dari kenaikan harga CPO (crude palem oil) internasional dan akan turun awal tahun 2022. Ramalan tersebut

ternyata salah. Awal tahun minyak goreng tetap mahal dan mengalami kelangkaan.

Paruh Januari, Kemendag juga sempat mengeluarkan kebijakan minyak goreng dengan harga Rp14 ribu per liter.

Kebijakan diterapkan di ritel mulai 19 Januari-Juni dan di pasar tradisional sepekan setelahnya, dengan kucuran anggaran Rp7,6 triliun. Namun kebijakan ini gagal total, yang memaksa pemerintah per tanggal 27 Januari harus mengeluarkan kebijakan baru, yakni pemberlakuan DMO (domestic market obligation) dan DPO (domestic price obligation).

Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga dan memenuhi ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau.

Tidak cukup dengan itu, per tanggal 1 Februari 2022, kebijakan lapisan dikeluarkan melalui Peraturan Menteri Perdagangan nomor 6 tahun 2022 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Sawit. Namun, lagi-lagi pemerintah harus gigit jari, pasalnya minyak goreng tidak kunjung tersedia dan masih mahal harganya.

Realita ini mempertontonkan, wajah pemerintah yang terus tertampar oleh pengusaha minyak goreng. Pemerintah kalah dalam melindungi rakyatnya. Walau dengan instrumen yang lengkap, pemerintah harus tetap tunduk

CANTUMKAN

IDENTITAS LENGKAP

+62-811-1173-373 Atau kirimkan melalui email:

redaksi@radar-bogor.com

fax: 0251-7544008 radar_bogor

Syarat Mudik Bikin Ruwet

TELEPON

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Hanya yang memenuhi syarat yang akan dimuat.

Redaksi berhak mengedit isi tulisan tanpa mengurangi substansi. Redaksi tidak bertanggung jawab atas dampak langsung maupun tidak, pascapemuatan tulisan.

Terima kasih.

MUHAMMAD RIDWAN Wakil Ketua Ecologica PSL IPB

pada kemauan pengusahapengusaha tersebut. Alhasil, per tanggal 16 Maret 2022, Kemendag mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 11 tahun 2022 yang mencabut Permendag Nomor 6 tahun 2022 dan mengatur tentang HET minyak goreng curah.

Dalam aturan paling baru itu, harga minyak goreng curah yang awalnya Rp11.500 per liter sekarang menjadi Rp14 ribu per liter. Untuk kemasan sederhana dan premium yang awalnya diatur melalui HET, sekarang dilepas melalui harga pasar.

Menyerahkan pada mekanisme pasar sama halnya dengan pasrah akan kemauan korporasi, karena merekalah yang menguasai pasar. Dalam kasus minyak goreng, penderitaan rakyat akan panjang, pasalnya harga CPO internasional akan tetap tinggi sepanjang tahun 2022, yang secara otomatis harga minyak goreng akan tinggi karena mengikuti mekanisme pasar.

Rapuhnya Ketahanan Pangan Bangsa Minyak goreng merupakan satu dari 9 bahan pokok. Namun

mayoritas dari pengadaannya melalui impor. Kalau tidak, harganya mahal. Sebut saja kedelai, gula, daging bahkan beras yang diimpor dan minyak goreng sendiri yang harganya mahal. Kenyataan ini harus kita akui bahwa Indonesia punya ketahanan pangan yang sangat rapuh. Hal ini senada dengan pernyataan Francis Wahono, Dalam buku Ekonomi Politik Pangan, bahwa “bukan ketiadaan senjata yang membuat sebuah bangsa tidak bertahan lagi alias ambruk, tetapi karena tidak tersedianya pangan yang cukup”.

Tanpa laras bedil tetapi dengan perut kenyang, seorang warga masih dapat adu jotos untuk memperhatikan sejengkal tanah airnya. Namun dengan seribu bedil tetapi perut lapar, seorang tidak kuat mengayunkan bambu runcing.

Maka sebuah ironi, ketika petani mati di lumbung padi, rakyat teriak minyak goreng di negeri kaya sawit.

Kerapuhan akan berbagi komoditas pokok merupakan suatu konsekuensi logis.

Setidaknya, ada 2 hal yang melatar belakangi. Pertama, konsep ketahanan pangan yang digunakan bukan kedaulatan pangan. Dengan konsep ketahanan pangan, penguasaan atas alat produksi dilakukan secara privat, harga komoditas diserahkan melalui mekanisme

pasar, dan akses pasar keluar negeri (pasar domestik tidak prioritas). Untuk ketersediaan pangan atau bahan pokok, diprioritaskan dengan harga murah walaupun harus impor sehingga ini mematikan produsen (petani) dalam negeri. Konsep ini sederhananya berpihak pada korporasi dan berorientasi pada akumulasi kapital.

Kedua, adalah mental para pejabat negara. “Penjualan manusia abad 21” adalah frasa yang mungkin cocok digunakan. Pasalnya, pemerintah yang mengatasnamakan bangsa, menjual rakyatnya demi sekeping uang dari penjajah abad ke-21. Mempercayakan keselamatan ketersediaan pangan pada mulut raksasa globalisasi. Pun dengan minyak goreng, dari hulu ke hilir dikuasai oleh korporasi dengan sistem oligopoli. Ketika pemerintah ingin intervensi, mustahil dilakukan, seperti tikus di hadapan kucing.

Setidaknya, dari sini kita bisa menilai. Pertama, ada mafia yang tumbuh subur di negeri ini. Kedua, tata kelola pemerintahan yang tidak berorientasi pada rakyat. Tentu 2 faktor ini saling mendukung. Dalam konteks minyak goreng, pemerintah tentu menggunakan alasan pertama sebagai penyebab masalah, dan hal semacam ini akan sering kita jumpai dalam perjalanan kebijakan. (*)

dengan gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika 2022.

Mereka memprotes syarat mudik yang mensyaratkan booster, sedangkan aturan itu tak berlaku saat MotoGP. Hal ini tentu tidak adil dan mereka bertanya mengapa untuk mudik ada syarat sementara untuk gelaran tersebut tidak ada.

Namun Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 kemudian mengklaim bahwa salah satu tujuan pemerintah

memberlaku kan vaksin booster sebagai syarat mudik bertujuan untuk meningkatkan capaian vaksinasi Covid-19 di daerah. Benarkah demikian?

Sejatinya pemerintah tidak mempersulit urusan rakyat.

Pemerintah seyogyanya bersikap adil dalam memberlakukan kebijakan. Kebijakan yang dikeluarkan hendaknya tak memihak siapa pun dan tak ada yang dirugikan.

Tini Anggraeni, Cianjur

Jaminan Kebutuhan Halal MENINGKATNYA kesadaran masyarakat kalangan atas dalam konsep halal dan haram memunculkan kebutuhan jaminan halal dalam wisata. Hal ini disambut baik oleh Pemerintah Kota Bogor.

Demi memenuhi kebutuhan masyarakat akan konsep halal dan haram ini, pemkot Bogor bekerja sama dengan IPB University untuk mendesain tata kreasi agrowisata di daerah Rancamaya, Bogor Selatan. Namun, tampaknya penggarapan wisata halal bukan semata-mata sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat ini. Tercium ada

pemanfaatan peluang bisnis dalam proyek ini.

Kita pun bisa melihat bahwa agrowisata halal ini memiliki peluang bisnis yang menggiurkan. Padahal, jaminan halal dan haram adalah kebutuhan masyarakat yang harus pemerintah sediakan untuk rakyat khususnya kaum muslim.

Pemerintah harusnya menjamin kebutuhan ini sebagai bentuk tindakan pelayanannya terhadap rakyat. Bukannya bertindak hanya saat melihat peluang yang bisa dimanfaatkan.

Irma Ruli Hasanah, Bogor

BBM Naik, Rakyat Makin Tercekik BBM merupakan kebutuhan pokok bagi sebagian besar orang. Baik sebagai pekerja, petani, nelayan, bahkan pegawai serta pejabat sekaligus. Hal ini disebabkan semua komiditas tersebut menggunakan kendaraan dan kendaraan membutuhkan BBM. Sudah bisa terbayangkan pada benak masyarakat secara umum, jika harga BBM mengalami kenaikan maka akan semakin mempersulit laju perekonomian mereka.

Selain itu, mereka dengan terpaksa berpikir keras untuk bagaimana caranya agar tetap bisa membeli BBM. Perihal tentang kenaikan harga BBM ini masih dalam proses koordinasi dengan stakeholder terkait untuk penyesuaian harga Pertamax (28/3).

Pada kondisi saat ini, di

mana harga sembako, seperti minyak goreng, beras, gula, cabe dan lainnya merangkak naik, sekarang ditambah dengan kenaikan harga BBM. Ini akan semakin memperparah kehidupan masyarakat pada umumnya dan perekonomian pada khususnya.

Hendaknya pemerintah tak menambah beban masyarakat dengan mengambil keputusan menaikkan harga BBM. Bukankah Indonesia ini kaya raya? Banyak hasil bumi, alam, beserta tanahnya? Oleh karena itu, dengan berlimpahnya kekayaan SDA negeri ini, tak sepantasnya jika rakyat dibuat merasa tercekik dengan berbagai komoditas barang yang harganya terus merangkak naik.

Umi Rizkyi, Bojonegoro

BOGOR RAYA

RADAR BOGOR I KAMIS 31 MARET I TAHUN 2022 I 28 SYA’BAN 1443 H I HALAMAN 4

Tiga Pabrik Aqua Sabet Top CSR Awards 2022 BOGOR–Tiga pabrik Danone-AQUA di Jawa Barat menyabet penghargaan pada perhelatan Top CSR Awards 2022. Tiga pabrik itu, yakni Pabrik Danone-AQUA Subang, Pabrik Danone-AQUA Cianjur, dan Pabrik Danone-AQUA Caringin. Keberhasilan ini didasarkan penilaian dewan juri berbasis ketentuan ISO 26000, Good Corporate Governance (GCG), dan strategi bisnis ketiga pabrik tersebut.

Penghargaan Top CSR Awards 2022 diterima langsung Dwi Nofriyadi untuk Pabrik Danone-AQUA Subang, Pabrik Danone-AQUA Cianjur diterima Krisvan Sarendeng, dan Pabrik DanoneAQUA Caringin diterima Teguh Santoso. Penyerahan penghargaan dilakukan pada puncak acara Top

CSR Awards 2022 di Jakarta dengan tema “Being A Resposible Company is A Key Strategy for Sustainable Business Growth”, Rabu (30/3).

Ketua Penyelenggara TOP CSR Awards 2022 yang juga Pemimpin Redaksi Majalah Top Business, M Lutfi Handayani menjelaskan, penghargaan ini digelar untuk mendorong peningkatan efektivitas dan kualitas program CSR perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia.

“Top CSR Awards ini merupakan kegiatan pembelajaran sekaligus kegiatan penghargaan CSR terbesar dan paling membanggakan di Indonesia. Selain itu, yang terpenting manfaat dari program-program yang ikut serta pada ajang ini dapat dirasakan berbagai pihak,” kata Lutfi.

PENGHARGAAN: Kepala Pabrik Pabrik Danone-AQUA Caringin, Teguh Santoso (kedua dari kiri) dan Stakeholder Relations Jaka Sunarna (ketiga kanan) menerima penghargaan Top CSR Awards 2022.

Keberhasilan Pabrik Danone-AQUA Subang didasarkan pada program unggulan pengembangan ekowisata.

Edukasi berbasis budaya dan pelestarian lingkungan di Kampung Banceuy, Desa Sanca, Subang. Dari Pabrik Danone-AQUA Cianjur mengikutsertakan program unggulan pemberdayaan ekonomi yang diintegrasikan dengan pertanian sehat menghasilkan produk sehat paprika dan beras Orisa. Sementara itu program unggulan Pabrik Danone-AQUA Caringin, yakni transformasi digital di Kampung Muara Jaya. Mereka mampu memberikan layanan internet murah untuk cakupan wilayah seluas 120 hektare dengan 1000 user. ”Dalam pengembangan program CSR di Jawa Barat, kami selalu melihat

dan mengintegrasikan program-program dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya kami selalu menitikberatkan pada manfaat untuk masyarakat, dilakukan secara berkelanjutan, dan melibatkan berbagai pihak,” kata Senior External Relations Manager Danone-AQUA, Murtijo Utomo.

Dia mengaku bersyukur dengan penghargaan Top CSR Awards 2022 untuk tiga Pabrik Danone-AQUA di Jawa Barat. Top CSR Awards selalu diikuti ratusan perusahaan. Selain proses penilaian yang obyektif dan independen, setiap peserta mendapat banyak manfaat. Sebab, peserta dapat terpacu serta terus belajar dan berusaha meningkatkan efektivitas, serta kualitas program CSR masing-masing.(unt/*)

Kinerja Puskesmas Dapat Rapor Merah LEUWISADENG–Pemerintah Kecamatan Kemang, minta kinerja Puskesmas Sadeng Pasar, ditingkatkan. Pasalnya, pelayanan Puskesmas Sadeng Pasar mendapat rapor merah pada Lokakarya Mini (Lokmin) dalam kinerja selama awal 2022.

Camat Leuwisadeng, Rudy Mulyana mengatakan, tujuan Lokmin ini untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah dilakukan puskesmas selama tiga bulan pertama 2022. ”Diskusi ini akan menghasilkan apa saja yang perlu diperbaiki dan capaian puskesmas,” ujrnya kepada Radar Bogor, Rabu (30/3).

Rudy menuturkan, ada empat kegiatan yang mendapatkan rapor merah. Yakni pelayanan jaminan kesehatan, pelayanan terhadap Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ), hipertensi, dan masalah merokok. ”Semua harus dikerjakan bersama,

baik kecamatan, puskesmas dan desa, sehingga ada peningkatan kesehatan masyarakat di Puskesmas Sadeng Pasar,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Sadeng Pasar, Febrianty mengaku, pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait empat poin yang dinilai masih rendah dan dapat rapor merah. ”Pertama kami akan sosialisasi mengenai jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas).

Kami butuh dukungan semua pihak,” ucapnya.

Dia minta pemerintah desa turut andil dalam menyukseskan program kesehatan masyarakat agar capaiannya sesuai yang diharapkan. ”Kalau untuk kurang kesadaran mungkin ada. Kami dari puskesmas sudah sosialisasi.

Tapi, kami butuh dukungan dari desa.

Ini perlu kolaborasi antar sektor,” terangnya.(abi/c)

Mapar UNB Raih Juara Satu CIJERUK–Mahasiswa Pecinta Alam Rimba (Mapar) Universitas Nusa Bangsa (UNB) Bogor meraih juara terbaik satu nominasi Water Rescue Latihan Gabungan bertajuk ”Kolaboraksi Relawan Nasional 2022” di Cijeruk, Kabupaten Bogor.

Ketua Mapar Universitas Nusa Bangsa, Azi Gunawan menuturkan, mereka mendapatkan juara terbaik nominasi Water Rescue dari tujuh cabang latihan gabungan yang dilakukan. Yakni Manajemen Kebencanaan, Water Rescue, Vertical Rescue, Navigasi, Kendaraan Offroad Menembus Daerah Terisolasi, Ketangkasan Mengemudi Ambulans, dan Pertolongan Pertama Pada

Kecelakaan Pelajar. ”Mahasiswa Pecinta Alam Rimba Universitas Nusa Bangsa diharapkan dapat meraih presetasi lebih banyak lagi dalam kegiatan Kolaboraksi Relawan Nasional 2022 dimasa akan datang,” katanya kepada Radar Bogor, Rabu (30/3).

Dia menyebutkan, kegiatan Ketangguhan Relawan Membangun Negeri ini diikuti 170 peserta dari berbagai komunitas. Kegiatan ini diselenggarakan Disaster Management Center (DMC) dan Dompet Dhuafa. ”Latihan gabungan selama tiga hari, mulai Jumat hingga Minggu secara nasional di Hopeland Camp,” tukasnya.(all/b)

FOTO: ARIFAL/RADAR BOGOR

PAWAI OBOR: Warga melakukan pawai obor menyambut bulan suci Ramadan di Jalan Raya Puncak, Rabu (30/3) malam. Akibatnya, jalan menuju kawasan wisata itu macet parah.

Ada Pawai Obor, Jalur Puncak Macet MEGAMENDUNG–Situasi arus lalulintas di Jalan Raya Puncak, Kabupaten Bogor pada Rabu (30/3) malam pukul 20.00 WIB terjadi kemacetan di sejumlah titik. Seperti di Simpang Gadog, Pertigaan Cipayung Megamendung, dan depan Pasar Cisarua.

Kemacetan diakibatkan antrean kendaraan karena ada penyempitan jalan. Selain itu, ada pawai obor yang menyebabkan di Jalan Raya

Puncak kembali macet parah. ”Ini ada pawai obor, makanya arus lalulintas jadi macet,” ujar Usman, salah seorang warga Puncak kepada Radar Bogor, Rabu (30/3).

Dikonfirmasi terpisah, Kapolsek Cisarua, Kompol Supriyanto membenarkan arus lalulintas di Jalan Raya Puncak sempat terjadi kepadatan. ”Ini kami sedang mengurai kemacetan,” ujarnya kepada Radar Bogor, Rabu (30/3) malam.

PERSIAPAN PEMILU: Petugas PPK, saat menunjukan kotak surat pada Pemilu 2019 lalu. Kini, KPU Kabupaten Bogor, tengah mempersiapkan rangkaian Pemilu 2024.

FOTO: HENDI NOVIAN/RADAR BOGOR

KPU Siap Melakukan Verifikasi Faktual CIBINONG–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor mulai melakukan rangkaian persiapan Pemilihan Umum (Pemilu).

Rencananya, verifikasi faktual dan adminitrasi partai politik mulai diselenggarakan pada pertengahan tahun ini.

Komisioner KPU Kabupaten Bogor, Heri Setiawan mengatakan, verifikasi faktual dan adminitrasi partai dilakukan. Terutama bagi partai baru yang akan turut dalam kontestasi Pemilu 2024. ”Partai-

partai baru mendaftar ke KPU RI. Setelah itu, dilakukan verifikasi juga di tingkat provisi, kabupaten dan kota,” ujarnya kepada Radar Bogor, Selasa (29/3).

Heri menjelaskan, verifikasi faktual dilakukan bagi partai baru, sedangkan partai lama hanya verifikasi administrasi.

Untuk lolos verifikasi, partai baru setidaknya memiliki 1.000 anggota di tingkat kabupaten yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA).(cok/b)

Sementara itu, rekayasa lalulintas ganjil genap (Gage) setiap akhir pekan di kawasan Puncak, tetap diberlakukan selama bulan Ramadan 1443 H. Begitu juga One Way, Polres Bogor masih memberlakukannya setiap akhir pekan.

Khusnya saat terjadi peningkatan volume kendaraan. “Tetap diberlakukan (Gage). Sama, One Way juga tetap kami laksanakan untuk mengatur lalulintas agar tidak

Rampok Teman Sendiri CISARUA–SAB (20), warga Cengkareng, Jakarta, ditangkap petugas Unit Reskrim Polsek Cisarua, Rabu (30/3). Pemuda itu ditangkap polisi usai menusuk dan merampok temannya sendiri di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. ”Kami amankan pelaku penusukan dan perampokan,” ujar Kapolsek Cisarua, Kompol Supriyanto kepada Radar Bogor, Rabu (30/3). Pria yang akrab disapa Supri itu memaparkan, peristiwa perampokan dan penusukan itu terjadi di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua. Saat itu, pelaku bersama korban RT (28) hendak pergi berlibur ke Bandung menggunakan mobil.

Dalam perjalanan, pelaku mengajak korban singgah ke sebuah villa yang diakuinya sebagai miliknya di kawasan Puncak. ”Korban diajak ke kebun teh. Sebelum ditusuk dan dirampok, korban sempat bilang dirinya gay. Disitu pelaku menusukan pisau dan membawa kabur barang korban,” tuturnya.(all/b)

crowded,” ujar Kapolres Bogor, AKBP Iman Imanuddin kepada Radar Bogor, Selasa (29/3).

Tak hanya polisi, petugas Dishub dan Satpol PP juga diturunkan mengatur arus lalulintas menuju kawasan wisata tersebut. Selain mengatur lalulintas kendaraan, petugas gabungan melakukan pengawasan protokol kesehatan (prokes) di sejumlah lokasi yang kerap dijadikan tempat ngabuburit.(all/c)

FOTO: ARIFAL/ RADAR BOGOR

PRESTASI: Mapar UNB meraih juara terbaik satu nominasi Water Rescue Latihan Gabungan bertajuk ”Kolaboraksi Relawan Nasional 2022” di Cijeruk. F

Semua TPS Dibongkar CISARUA-Semua Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di Jalan Raya Puncak, Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cisarua, dibongkar. Pembongkaran dilakukan guna menghilangkan kesan kumuh Jalan Raya Puncak.

Kesepakatan pembongkaran TPS itu dilakukan pengelola sampah dengan pihak kelurahan.

Lurah Cisarua, Heru Hendrawan menuturkan, sesuai kesepakatan dengan pengelola sampah lingkungan, semua TPS bakal dibongkar.

“Ini memang target kita. Tidak ada lagi TPS pinggir jalan di Kelurahan

Cisarua. Nanti semua sampah langsung diangkut DLH,” ujarnya kepada Radar Bogor, Rabu (30/3).

Lanjut Heru, saat ini warga yang berlangganan sampahnya akan diangkut sesuai jadwal sudah disepakati. Pelanggan cukup menaruh sampah di tempat yang sudah disepakati berikut hari dan jadwalnya. “Petugas akan mengangkut sampah warga,” ucapnya.

Heru memaparkan, di Kelurahan Cisarua ada 93 Kepala Keluarga (KK) sudah berlangganan sampah dari sebelumnya 128 KK. Dengan

tidak adanya TPS di Kelurahan Cisarua, sampah di wilayahnya jadi bisa terkendali. ”Sebelumnya, TPS dipenuhi sampah liar yang dibuang warga luar Kelurahan Cisarua,” paparnya.

Sementara itu, Camat Cisarua, Ivan Pramudia mengatakan, pembongkaran TPS di Kelurahan Cisarua tindak lanjut dari hasil kesepakatan.

“Ini dilakukan untuk menekan sampah liar kerap memenuhi TPS. Sebab, tumpukan sampah membuat kawasan Puncak ini terlihat kumuh,” tukasnya.(all/b)

TPS: Petugas membongkar TSP di pinggir Jalan Raya Puncak, Kelurahan Cisarua, kemarin.

FOTO: ARIFAL/RADAR BOGOR

BOGOR RAYA

RADAR BOGOR I KAMIS, 31 MARET I TAHUN 2022 I 28 SYABAN 1443 H I HALAMAN 5

DPKPP Kaji Tumpuk Kuburan CIBINONG–Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, berencana menerapkan sistem tumpang atau tumpuk kuburan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pondokrajeg, Kecamatan Cibinong. Kebijakan ini dilakukan lantaran semakin terbatasnya lahan.

Hingga kini, kapasitas di TPU Pondokrajeg telah terisi 85 persen. “Bakal dipikirkan intensifikasi, seperti makam di kota-kota besar yang ditumpuk.

Kita bikin regulasinya,” ujar Kepala DPKPP Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika saat menghadiri lomba gali kuburan di TPU Pondokrajeg, Selasa (29/3).

Pihaknya kini tengah mencoba mendesain konsep menumpuk kuburan di taman pemakaman jika memungkinkan. Sekarang

ASN Tetap Produktif Saat Ramadan

FOTO: HENDI/RADAR BOGOR

PEMAKAMAN: Pera penggali makam ikut lomba gali kuburan di TPU Pondokrajeg, Selasa (29/3). DPKPP Kabupaten Bogor, berencana menerapkan sistem tumpang atau tumpuk kuburan di TPU Pondokrajeg, Kecamatan Cibinong.

ada 76 TPU milik Kabupaten Bogor dengan luas kurang lebih 245 hektare. Namun, yang baru aktif digunakan 18 TPU dengan luas 72 hektare.

“Kalau bicara kapasitas, TPU yang okupansi ratenya tinggi itu TPU Pondokrajeg. Sekarang

sudah 85 persen, apalagi di masa pandemi Covid-19,” jelasnya.

Untuk itu, sistem tumpang atau tumpuk kuburan di TPU Pondokrajeg menjadi opsi yang kini masih dalam tahap kajian. Di sisi lain, secara

umum kapasitas pemakaman di sejumlah TPU masih cukup luas. Seperti di TPU Rancabungur, dari luas 9 hektare, baru terisi 43 makam dalam lima tahun sejak dibangun.

“Beberapa TPU masih kosong,

kita coba desain menjadi kawasan yang bukan untuk pemakaman saja, tapi juga taman. Tidak seperti TPU dan cara menggali kuburnya keren.

Orang datang ke sana nyaman, kemudian mereka bikin gazebo,” tandasnya.(cok/b)

CIBINONG–Bupati Bogor, Ade Yasin minta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tetap produktif selama bulan suci Ramadan. Ini menanggapi Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada bulan Ramadan 1443 Hijriah.

“Saya kira jangan sampai juga mengurangi kinerja dan jangan menganggu kegiatan, program tetap berjalan. Harus tetap produktif, puasa itu bukan penghalang,” ujar Ade Yasin kepada Radar Bogor, Selasa (29/3).

Dalam surat edaran itu, bagi ASN dengan sistem kerja lima hari, hanya akan bekerja tujuh jam, yakni mulai pukul 08.00-15.00 WIB pada Senin hingga Kamis. Jam istirahat pukul 12.00-12.30 WIB. Sementara Jumat, jam kerja pukul 8.00-15.30 WIB dan jam istirahat pukul 11.30-12.30 WIB. Bagi ASN di instansi dengan sistem enam hari kerja, memiliki jam kerja pukul 08.00-14.00 WIB pada hari Senin sampai Sabtu. Jam istirahat pukul 12.00-12.30 WIB. Sedangkan Jumat pukul 8.00-14.00 WIB dengan jam istirahat mulai 11.30-12.30 WIB. Kemenpan-RB juga menegaskan, jam kerja ini berlaku bagi ASN yang melaksanakan tugas di kantor atau work from office (WFO) maupun di rumah atau work from home (WFH). Jam kerja efektif pemerintah pusat dan daerah selama Ramadan 2022 harus memenuhi minimal 32,5 jam per minggu.

Meski telah diedarkan pemerintah pusat, Ade Yasin mengaku belum mengeluarkan surat edaran terkait kebijakan itu. “Mungkin kebijakannya bisa satu jam lebih cepat pulangnya, tapi saya belum membuat surat kebijakan,” tandasnya.(cok/b)

Jalan Desa Bertambah 473,7 KM CIBINONG-Sepanjang 2021, jalan desa di Kabupaten Bogor bertambah 473,7 kilometer (KM). Bupati Bogor, Ade Yasin mengklaim bertambahnya jalan desa ini berkat program Satu Desa Satu Miliar (Samisade) yang diluncurkan Pemerintah Kabupaten Bogor di 415 desa.

“Pada 2021, program bantuan keuangan desa ini dianggarkan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) senilai Rp372 miliar. Anggaran ini disebar ke 415 desa guna menstimulasi pembangunan infrastruktur,” ujar Ade Yasin.

Melalui program Samisade, kata Bupati, pembangunan di desa makin terlihat dengan akses jalan yang terbuka sehingga memperlancar aktivitas masyarakat. Selain membangun 473,7 kilometer jalan desa, Samisade juga berhasil

FOTO: HENDI NOVIAN/RADAR BOGOR

INFRASTRUKTUR: Jalan yang baru selesai dikerjakan di Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup. Pemkab Bogor mencatat ada penambahan jalan desa 473,7 KM.

membangun 362 meter jembatan, 8.005 meter tembok penahan tanah (TPT), 4.297 meter saluran drainase dan "

" "

!

1.700 meter saluran irigasi.

Politisi PPP ini mengaku pada 2022 ini, Pemkab Bogor kembali menganggarkan Rp395 miliar "

! ! "

"

untuk program Samisade.

Anggaran ini akan dialokasikan ke 765 titik di 415 desa seKabupaten Bogor.

Sebelumnya, dari 415 desa penerima bantuan keuangan di 2021, baru 39 desa dari 13 kecamatan merampungkan laporan pertanggungjawaban (LPJ). Bupati minta ratusan desa ini segera merampungkan laporannya. “Kami sampaikan kepada mereka (kepala desa), Samisade tidak akan turun kalau pelaporannya belum selesai,” tegasnya.

Meski begitu, Ade Yasin memastikan, LPJ bagi desa yang belum dilaporkan masih terus dalam proses dan tengah dalam pemeriksaan Inspektorat. Sebelum penyerapan anggaran Samisade 2022, ditargetkan desa harus merampungkan LPJ, jika ingin mendapat bantuan keuangan dari Pemkab Bogor.(cok/c)

"

"

! !

PEMBANGUNAN: Yayasan Birrul Waalidain, melakukan peletakan batu pertama pembangunan sarana pendidikan di Desa Gunung Bunder II, Rabu (30/3).

FOTO: JAINAL/RADAR BOGOR

Birrul Waalidain Buka Cabang di Pamijahan PA M I J A H A N -Ya y a s a n Perguruan Birrul Waalidain Kemang, melakukan peletakan batu pertama pembangunan masjid dan sarana pendidikan di Desa Gunung Bunder II, Kecamatan Pamijahan, Rabu (30/3). Sarana pendidikan di Pamijahan ini merupakan cabang baru Perguruan Birrul Waalidain Bogor.

“Kami membuka cabang pendidikan di Pamijahan. Di sini nanti ada majlis taklim, playgroup, TK dan SD. Karena sekarang anak sudah ramai, makanya kami membangun fasilitas lain juga,” kata Ketua Yayasan Perguruan Birrul Waalidain, Memed Jalaludin kepada Radar Bogor usai peletakan batu pertama, kemarin.

Dia menjelaskan, kehadiran Birrul Waalidain di Pamijahan mencoba menginisiasi agar semua orang memikirkan kampung halaman. “Di sini (Pamijahan, red) banyak keluarga dan guru yang membimbing sejak dulu.

Kehadiran kami ini minimal bisa memberikan kontribusi,”

jelasnya.

Memed mengatakan, alasan memilih pembangunan pendidikan pertama di Pamijahan karena sudah termasuk area wisata dan siapapun boleh masuk. Wilayah Bogor Barat (Bobar) juga terkenal dengan fanatis keagamannya. “Kalau tidak diarahkan sejak awal, masyarakat akan terpinggirkan.

Saya warga asli di sini ingin ikut berperan,” harapnya.

Sementara itu, tokoh masyarakat Gunung Bunder II, Juanda menuturkan, pemilik Birrul Waalidain salah satu orang asli Pamijahan. Sekarang kembali dengan membangun lembaga pendidikan. “Beliau datang kesini membawa ilmu.

Kami mendukung sekali, pendidikan bisa dikembangkan di Pamijahan,” tuturnya.

Dia berharap, mudahmudahan lembaga pendidikan yang dibangun Birrul Waalidain kedepan maju dan berkembang.

“Masyarakat di sini sangat terbantu kehadiran pendidikan yang dibangun Yayasan Birrul Waalidain,” katanya.(abi/b)

HOTEL NEO+ GREEN SAVANA

SOSIALISASI BAHAYA COVID-19 BERSAMA DENGAN SDN CITARINGGUL 4 "2&4 : */* ."38"2","4 /%0/&3*" .&."/( 4&-") )*%51 #&2%".1*/("/ %&/("/ 020/" !*253 *3&"3& "4"5 8"/( -&#*) %*,&/"- %&/("/ 06*% &/45/8" ,*4" )"253 -&#*) 7"31"%" %"/ 3&-"-5 .&/(*,54* 12040$0- ,&3&)"4"/ 5/45, .&/$&(") "%"/8" 1&/5-"2"/ 06*% 04&- &0 2&&/ "6"/" &/45- *48 8"/( 4&2-&4", %* ,0.1-&, 4"."/ #5%"8" &/45- $*48 .&-",5,"/ ,&(*"4"/ 02102"4& 0$*"- &310/3*#*-*48 %&/("/ .&.#&2*,"/ &%5,"3* 5/45, .&/$&(") 1&/5-"2"/ 06*% ,&1"%" .52*% .52*% *4"2*/((5- #&23"." %&/("/ )& -"/" 04&- 0/'&2&/$& &/4&2 &/45- *48 *4"2*/((5- *45 3&/%*2* #&2-0,"3* %* &/45- *48 -&4",/8" 4*%", +"5) %"2* )& -"/" 04&- 0/'&2&/$& &/4&2 &/45- *48 52*% : .52*% 8"/( .&/(*,54* 303*"-*3"3* %"/ &%5,"3* 1&/$&(")"/ 1&/5-"2"/ 06*% */* #&2+5.-") 02"/( %"/ .&251","/ .52*% ,&-"3 9 5+5"/ %*"%","//8" 303*"-*3"* %"/ &%5,"3* .&/(&/"* 1&/$&(")"/ 1&/5-"2"/ $06*% */* ,&1"%" .52*% .52*% *4"2*/((5- "("2 .&2&," -&#*) .&/(&4")5* %"/ %"1"4 .&/&2"1,"/ 12040,0- ,&3&)"4"/ %&/("/ #"*, %"/ #&/"2; 5+"2 #5 "4/" 3&-",5 5."/ &3052$&3 002%*/"402 &0 2&&/ "6"/" &/45- &/&2"1,"/ 12040,0- ,&3& )"4"/ %"/ .&-",5,"/ &/$5$* "/("/ &/((5/","/ "3,&2 &/+"(" "2", &/+"5)* &25.5/"/

%"/ &/(52"/(* 0#*-*4"3 3"/("4 1&/4*/( %"/ 1&2-5 %*,&4")5* .52*% .52*% *4"2*/((5- ,)5353/8" .52*% ,&-"3 */* %*,"2&/","/ .52*% ,&-"3 35%") .5-"* &'&,4*' .&/+"-"/,"/ ,&(*"4"/ 1&.#&-"+"2"/ 4"4"1 .5," 5/45, .&/()"%"1* ,&-5-53"/ *%", )"/8" .&/8".1"*,"/ 12&3&/4"3* %"/ ."4&2* 3"+" 04&- &0 2&&/ "6"/" &/45- %"/ )& -"/" 04&- 0/'&2&/$& &/4&2 &/45- *48 +5(" .&/5/+5,"/ 34&1 $5$* 4"/("/ 8"/( #&/"2 %"/ -"/(35/( %* 12",4*,"/ 0-&) .52*% .52*% *4"2*/((5- /453*"3 %"2* 1*)", 3&,0-") %"/ .52*% .52*% %*2"3" $5,51 #"*, ,"2&/" 303*"-*3"3* %"2* 1*)", )04&- .&."/( +"2"/( .&2&," %"1"4,"/ &-"*/ 1&/(&/"-"/ 4&2,"*4 1&/$&(")"/ 1&/5-"2"/ $06*% .52*% .52*% *4"2*/((5- %*)"2"1,"/ %"1"4 -&#*) .&/(&/"- 04&- 8"/( "%" %*3&,04"2 .&2&," 3"-") 3"45/8" 04&- &0 2&&/ "6"/" &/45- %"/ )& -"/" 04&- 0/'&2&/$& &/4&2 &/45- *48 9 ".* #&2)"2"1 ,&(*"4"/ 303*"- 3&1&24* 4&253 #&2-"/+54 3&$"2" #&2,"-" %"/ ,".* +5(" #&2)"2"1 ,&(*"4"/ 8"/( ,".* -",5,"/ #*3" .&.#"/45 %"/ #&2."/'""4 5/45, 3&.5"; 45452 #5 "4/" /45, .&/(&4")5* -&#*) -"/+54 .&/(&/"* 04&- &0 2&&/ "6"/" %"1"4 .&/(5/+5/(* 7&#3*4&/8" &/45- /&0)04&-3 $0. "4"5 #*3" -"/(35/( .&/()5#5/(* ,& /0.02 : "/("/ -51" ,5/+5/(* */34"(2"./8" %* /&0(2&&/3"6"/"

RADAR BOGOR I KAMIS, 31 MARET I TAHUN 2022 I 28 SYABAN 1443 H I HALAMAN 6

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KABUPATEN BOGOR PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 2021 Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) adalah informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat, dipublikasikan melalui media cetak dan/ atau media elektronik di daerah yang merupakan kewajiban Kepala Daerah sesuai Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) ini disusun untuk menjelaskan tentang Capaian Kinerja Makro, Ringkasan Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar, Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan dan Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya, Ringkasan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Daerah serta Inovasi Daerah, selama 1 (satu) tahun anggaran.

A. CAPAIAN KINERJA MAKRO Capaian Kinerja Makro merupakan capaian kinerja yang mendeskripsikan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum, dihasilkan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta maupun pihak lainnya dalam pembangunan nasional.

Adapun, Indikator makro pembangunan tersebut, terdiri dari indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan, dan ketimpangan pendapatan yang ditunjukan dalam gini rasio.

Indikator Kinerja Makro

1 2 3 4 5 6

Indeks Pembangunan Manusia Angka Kemiskinan Angka Pengangguran Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Per kapita Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Capaian Kinerja Tahun 2020 70,40 7,69% 14,29% -1,77% Rp. 43.512.751,99 0,381

Realisasi Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2021

Capaian Kinerja Tahun 2021 70,60 8,13% 12,22% 3,55% Rp. 45.273.778,60 0,396

Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

0,28% 0,44% -2,07% 5,32% 4,05% 1,5%

2

Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pelayanan Kesehatan Balita

4 5 6

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bogor berada di angka 70,60 naik 0,20 point atau 0,28 persen dibandingkan pada tahun 2020 yang berada di angka 70,40. Hasil inipun menunjukkan trend positif di banding tahun sebelumnya yang dikontribusikan dengan adanya peningkatan komponen pembentuk IPM yang menyertainya. Meliputi, Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah (Tahun), Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun), Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah).

Realisasi Komponen Pembentuk IPM Kabupaten Bogor Tahun 2020– 2021 URAIAN Angka Harapan Hidup (Tahun) Harapan Lama Sekolah (Tahun) Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah)

2020 71,17 12,48 8,30 10.317

7 8 9 10

2021 71,36 12,49 8,31 10.410

11 12

2. ANGKA KEMISKINAN Angka kemiskinan di Kabupaten Bogor pada Tahun 2021 mencapai 8,13%, mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2020 yang mencapai 7,69%. Angka tersebut juga belum memenuhi target kinerja di Tahun 2021. Artinya, jumlah penduduk miskin kian bertambah, padahal pada tahun 2019, capaian telah melebihi target yakni 103,62%.

Pandemi covid 19 menjadi penyebab utama meningkatnya angka kemiskinan di Kabupaten Bogor. Selama 14 tahun terakhir (periode 2006-2019), tingkat kemiskinan di Kabupaten Bogor mengalami penurunan lebih dari enam persen (7 %) dari 13,83 persen di tahun 2006 turun menjadi 6.66 persen di tahun 2019.

Dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan Pemerintah Kabupaten Bogor, telah melakukan berbagai strategi dengan mendorong pemberdayaan masyarakat, membuka lapangan kerja padat karya, memberikan bantuan sosial kepada masyarakat prioritas sesuai kemampuan keuangan daerah, memfasilitasi kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam upaya penguatan aspek sosial dan ekonomi masyarakat.

3. ANGKA PENGANGGURAN Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bogor pada Tahun 2021 adalah sebesar 12,22%, lebih rendah dibandingkan pada Tahun 2020 sebesar 14,29%. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukan adanya perbaikan ekonomi sebagai hasil upaya penanganan baik oleh pemerintah pusat maupun Pemerintah Kabupaten Bogor di masa Pandemi Covid-19.

Dalam kondisi ekonomi yang masih belum pulih akibat pandemi covid 19, Pemerintah Kabupaten Bogor terus berupaya memacu laju penyerapan tenaga kerja untuk dapat menurunkan angka pengangguran, dengan melakukan pembenahan sistem pencari kerja pada Bogor Career Center, memperkuat pola kemitraan dan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri, fasilitasi pasar informasi berusaha bagi pelaku usaha, fasilitasi aksesibilitas permodalan bagi calon wirausaha/ wirausahan baru.

4. PERTUMBUHAN EKONOMI Perbaikan ekonomi Kabupaten Bogor Tahun 2021 mulai terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang menunjukan pertumbuhan positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan drastis yaitu -1,7% di tahun 2020 kemudian pada tahun 2021, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bogor mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi 3,55%. Kenaikan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bogor tidak terlepas dari upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Bogor dimasa pandemi covid 19. pada tataran implementasi, upaya pemulihan ekonomi daerah, dibagi ke dalam dua jenis kegiatan yaitu berupa regulasi atau kebijakan dan berupa program kegiatan perangkat daerah.

Beberapa kebijakan dalam rangka pemulihan ekonomi daerah diantaranya, relaksasi pajak dan kemudahan investasi, pendekatan pelayanan publik ke masyarakat dengan membuka pelayanan publik di Gerai Pelayanan Publik di Aeon Mall dan rencana pembangunan Mall Pelayanan Publik, memaksimalkan tenaga masyarakat sekitar dalam pelaksanaan program fisik atau padat karya.

Selanjutnya, meningkatkan produksi pangan dan mendorong kemandirian ketahanan pangan keluarga.

Memaksimalkan pengembangan komoditas yang tidak terdampak saat pandemi misalnya bunga, tanaman hias, ikan hias dan lain-lain. Meningkatkan peran ASN maupun masyarakat dalam program ”Bela Beli Produk UMKM”, misalnya beras Carita Makmur dan produk pertanian maupun produk UMKM lain. Memaksimalkan peranan dunia pendidikan dan BUMD dalam mendorong pemasaran digital untuk produk UMKM dan pertanian, serta mendorong pemanfaatan lahan tidur oleh masyarakat agar lebih produktif.

Adapun yang berupa program kegiatan, diprioritaskan untuk memaksimalkan pengembangan produk atau jasa unggulan Kabupaten Bogor pada bidang pariwisata, ekonomi kreatif, IKM dan UMKM, pertanian, serta bidang industri dan manufaktur.

5. PENDAPATAN PERKAPITA PDRB Per Kapita Kabupaten Bogor pada tahun 2021 mencapai Rp. 45.273.778,60 sedangkan PDRB Per Kapita Tahun 2020 sebesar Rp. 43.512.751,99. Ini berarti PDRB Per Kapita tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 4,05% dibanding Tahun 2020. Angka tersebut, telah melampaui target yakni 38,58 dengan capaian 117,34 %. Sementara dibandingkan target di akhir tahun 2023, realisasi tahun 2021 telah mencapai 38,58%.

Peningkatan jumlah PDRB Per Kapita disumbang oleh pertumbuhan ekonomi sektor industri (pengolahan) yang menjadi penggerak utama ekonomi yang mulai membaik di masa pandemic Covid-19. Pemerintah Kabupaten Bogor terus melakukan upaya peningkatan PDRB Per Kapita dengan menjaga iklim investasi dan mendukung kondusifitas iklim usaha dan pemulihan ekonomi. Pemerintah Kabupaten Bogor melaksanakan strategi pengembangan ekonomi Kabupaten Bogor, sebagai berikut: 1) Peningkatan keunggulan daya tarik dan promosi wisata; 2) Pengembangan ekonomi masyarakat di kawasan wilayah tertinggal berbasis sektor unggulan; 3) Pengembangan wirausaha berbasis teknologi; 4) Pemberiaan kemudahan berusaha dan penyediaan data peluang investasi; 5) Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan wilayah tertinggal; 6) Peningkatan partisipasi perempuan dalam pasar tenagakerja; 7) Peningkatan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah; 8) Peningkatan daya saing sector primer; 9) Peningkatan daya saing UMKM dan pengembangan koperasi sector riil; 10) Peningkatan daya saing tenaga kerja; 11) Pengembangan kapasitas SDM dan teknologi; 12) Peningkatan partisipasi kelembagaan ekonomi masyarakat.

6. KETIMPANGAN PENDAPATAN (RATIO GINI) Ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Bogor Tahun 2021 masih tergolong kedalam kategori rendah yang dapat ditunjukan dengan Angka Ratio Gini tahun 2021 sebesar 0,396 meskipun ketimpangan sedikit bertambah dibanding tahun 2020 yang mencapai angka 0,381. Berikut data series Ratio Gini Kabupaten Bogor Tahun 2017 – 2021 ditunjukkan pada tabel berikut : Ratio Gini (Koefisien Gini) Kabupaten Bogor Tahun 2017 – 2021 Tahun Ratio Gini (Koefisien Gini) 2017 0,384 2018 0,414 2019 0,404 2020 0,381 2021 0,396

No 1 2 3 4 5

B. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

1. URUSAN PENDIDIKAN Pendidikan merupakan salah satu focus pelaksanaan pembangunan dalam mendukung visi dan misi pembangunan Kabupaten Bogor. Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 90 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, bahwa Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris, 4 (empat) orang kepala bidang, 3 (tiga) orang kepala subbag, 12 (dua belas) orang kepala seksi termasuk pendidik dan tenaga kependidikan.

Adapun Realisasi pencapaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Bogor pada Tahun 2021, adalah sebagai berikut: Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2021 INDIKATOR CAPAIAN / OTPUT

1

Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) a Buku Teks Pelajaran b Perlengkapan Belajar c Kualitas Tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV d Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/ tenaga lab/ admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat e Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan f Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik g Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV h Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c

2

3

Pendidikan Dasar

Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan Anak Usia Dini

Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan a Modul Belajar b jumlah rombongan belajar di PKBM c Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik d Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV e Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV f Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat g Perlengkapan Belajar h PKBM Terakreditasi minimal C Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD a Buku Gambar b Alat Mewarnai c Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik d Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV e Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV f jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan g Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c

REALISASI CAPAIAN 862.435 153.052 72.807 2.243

% 83,81

86.226 86.226 86.226 1.211 2.986 843 617

Indikator Pelayanan

Pelayanan informasi rawan bencana

Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana

2.

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

3.

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

120.516

100

108.498

90,03

115.039

100

102.578

89,17

109.561

100

106.726

97,41

530.793

100

432.008

81,39

239.970

100

171.877

71,62

3.421.270

100

2.123.800

62,08

159.984

100

99.289

62,06

1.412.925

100

986.323

69,81

Jumlah warga negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia yang mendapatkan layanan kesehatan

62.139

100

57.395

92,37

7.278

100

5.923

81,38

81.400

100

29.567

36,32

54.551

100

55.635 101,99

Perhitungan Capaian 336,250 X 100 417,000

Capaian (%)

Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

322.380 X 100 417.000

77

Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

74.084 X 100 80.000

92,61

80

Untuk menunjang penerapan dan pencapaian SPM Sub Urusan Bencana, di Kabupaten Bogor tentunya tidak terlepas dari adanya dukungan personil pada BPBD Kabupaten Bogor. terdapat sedikitnya 199 pegawai, terdiri dari 32 orang PNS dan 167 orang Non PNS. Selanjutnya dalam upaya mendukung pencapaian SPM Sub Urusan Bencana, Pemerintah Kabupaten Bogor telah mengalokasikan anggaran dengan rincian sebagai berikut: 2. Sub Urusan Kebakaran Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal Sub Urusan Kebakaran yaitu: “Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran”.

Untuk menunjang penerapan dan pencapaian SPM Sub Urusan Kebakaran. Sumber Daya manusia (SDM) pada Dinas Pemadam Kebakaran sampai dengan 31 Desember 2021, tercatat sebanyak 699 orang yang terdiri dari 11 orang pejabat struktural, 1 orang Kepala Dinas,1 orang Sekretaris Dinas, 3 orang Kepala Bidang, 6 orang Kepala Seksi, dan 40 Staf Pelaksana PNS, serta Tenaga Outsourcing /tenaga kontrak waktu tertentu.

Realisasi pencapaian SPM Sub urusan Kebakaranjenis pelayanan dasar bidang penanggulangan bencana kebakaran oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor pada tahun 2021, tidak terlepas dari peran serta positif dan Kerjasama dari pemerintah daerah maupun masyarakat di Kabupaten Bogor terhadap pemenuhan SPM yang direalisasikan yang diuraikan dalam tabel berikut: Realisasi Capaian SPM Kebakaran No

1

Jenis Pelayanan Dasar

Program

Indikator Capaian

Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Program pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak.

Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan

Target Capaian

Realisasi (%)

100%

73,37%

100%

100%

SPM Bidang Urusan Sosial merupakan jenis dan mutu pelayanan minimal urusan wajib pada bidang sosial yang penjabarannya telah ditetapkan oleh Pemerintah yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam pencapaian SPM Urusan Sosial yang diampu oleh Dinas Sosial, didukung oleh PNS sebanyak 45 orang termasuk UPT BKS, dan Pegawai Non PNS sebagai Mitra Dinas Sosial terdiri dari : Pendamping PKH di 40 Kecamatan sebanyak 387 orang; Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 40 Orang; Tenaga Kesejahteraan Sosial pendamping BPNT/Sembako 40 Orang; Satuan Bakti Pekerja Sosial 4 orang; Pendamping Disabilitas ABK 50 orang, Mental 50 orang dan TKSP sebanyak 7 orang; Pendamping Anak Terlantar 40 orang dan Lansia Terlantar 40 orang; Taruna Siaga Bencana (TAGANA) 94 orang; Lembaga Konsultasi Kesejahteraaan Keluarga (LK3) 2 lembaga; Honorer Daerah 3 Orang dan Outsourcing 66 orang.

Adapun realisasi capaian SPM Bidang Sosial pada Tahun 2021 sebagaimana disajikan pada tabel berikut : Realisasi Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2021 No. Jenis Pelayanan Dasar

Indikator Pencapaian

1.

Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti 1. Penyediaan Permakanan 2. Penyediaan Sandang 3. Penyediaan Alat Bantu 4. Penyediaan Perbekalan Kesehatan 5. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spriritual dan Sosial 6. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar 7. Fasilitasi Pembuatan NIK, KTP, Akte Kelahiran, Surat Nikah dan KIA 8. Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 9. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 10. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 11. Layanan Rujukan 12. Penyediaan Layanan Kedaruratan bagi Daerah yang Belum memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan 13. Layanan Data & Pengaduan 14. Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti 15. Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru

x 100%

Jumlah target rumah tangga (KK) dilayani

Pada akhir tahun 2021, jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan (ledeng sampai rumah, ledeng eceran), PDAM dan SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi (mata air terlindungi, sumur terlindungi, pompa dan air hujan) adalah sebanyak 1.154.456 KK. Dari jumlah rumah tangga seluruh Kabupaten Bogor tersebut, target yang ditetapkan untuk pemenuhan akses air minum di Tahun 2021 adalah sebanyak 1.151.992 KK. Berdasarkan target tersebut, realisasi kinerja persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi pada akhir tahun 2021 adalah :

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial

1.154.456 KK x 100% = 100,21% 1.151.992 KK

Maka pada Tahun 2021, untuk Jenis Pelayanan Dasar “Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari- hari” di Kabupaten Bogor realisasi capaiannya adalah sebesar 100,21%.

Sementara, dalam rangka “Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik”, sebagai salah satu jenis pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dilaksanakan melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan indikator program persentase rumah tangga yang terlayani sistem air limbah yang memadai adalah tingkat pelayanan sistem jaringan dan pengolahan air limbah dinyatakan dalam persentase jumlah rumah tangga (KK) yang terlayani sistem jaringan dan pengolahan air limbah pada akhir tahun 2021 terhadap target capaian jumlah rumah tangga yang akan dilayani di Tahun 2021. Adapun cara penghitungannya adalah sebagai berikut: Jumlah rumah tangga (KK) yang terlayani x 100% Jumlah target rumah tangga (KK) dilayani

Pada akhir tahun 2021 jumlah yang terlayani sistem jaringan dan pengolahan air limbah sebanyak 1.152.565 KK. Sementara target pelayanan pemenuhan layanan sistem jaringan dan pengolahan air limbah di Tahun 2021 adalah sebanyak 1.141.338 KK. Realisasi kinerja persentase rumah tangga yang terlayani sistem air limbah yang memadai pada akhir tahun 2021 adalah: 1.152.565 KK x 100% = 100,98% 1.141.338 KK

2.

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka besarnya capaian pada Jenis Pelayanan Dasar “Penyediaan Pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik” di Kabupaten Bogor pada Tahun 2020 adalah sebesar 100,98%.

Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial

4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Bidang urusan Perumahan Rakyat diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Perumahan Rakyat yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor mengacu pada Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pada tahun 2021, realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada kegiatan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota berupa Pembangunan Baru Di Lokasi Baru/Relokasi Bagi Korban Bencana (Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana/Huntap).

Pembangunan hunian tetap bagi korban bencana dari target 1063 unit yang dapat dilaksanakan pada tahun 2021 sebanyak 563 unit yang dilaksanaan di 3 lokasi yaitu Desa Sukaraksa Kecamatan Cigudeg sebanyak 205 unit dan hunian tetap di Desa Urug Kecamatan Sukajaya sebanyak 358 unit yang pembangunannya dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan di Desa Wangunjaya Kecamatan Leuwisadeng sebanyak 17 unit yang pembangunannya dilaksanakan oleh DPKPP Kabupaten Bogor.

Realisasi Capaian SPM Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 No

Jenis Pelayanan Dasar

Indikator Standar Pelayanan Minimal

Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota

Jumlah Rumah Korban Bencana yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni

Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota

Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni

Penghitungan Capaian

Capaian %

580 x 100 1063

54.56 % 3.

-

-

Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial

Jumlah personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Perumahan Rakyat terkait Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yaitu Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana (huntap), merupakan tim gabungan dari berbagai seksi dan bidang yang ada di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor dengan rincian sebagai berikut: Dukungan Personil SPM Perumahan dan Kawasan Permukiman No. Uraian

SDM Pendidikan Terakhir PNS Non PNS

1 2 3 4 5

Pasca Sarjana Sarjana Sarjana Pasca Sarjana Pasca Sarjana/ Sarjana/Diploma Pasca Sarjana, Sarjana Sarjana, SMA

6 7

Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tim Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tim Koordinasi Pelaksana Jumlah

Jumlah Pegawai

1 1 1 1

-

1 1 1 1

3 2 2 11

1 3 4

4 2 5 15

5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

4.

Urusan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat, meliputi Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum), Sub Urusan Bencana Daerah dan Sub Urusan Kebakaran Daerah merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Adapun target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja selama Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut:

NO

JENIS PELAYANAN

INDIKATOR PENCAPAIAN

1

Pelayanan Ketentraman & Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi

Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian material Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan

Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu

Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu Penegakan Perda sesuai SOP Pelaksana-an Penegakan Perda sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standar Pelaksanaan Penegakan Perda menggunakan Sarpras sesuai standar

30,47

2

204 0 67 86.183

Jenis Pelayanan Dasar

1.

Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial

Realisasi Capaian SPM Sub Urusan Tratibum Tahun 2021

740 22.401 726.733 26.402 2.468

17.729 23.027 375 23.675 340 75

No

Bidang Urusan Sosial

2

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan wajib dibedakan atas dua, yakni urusan wajib berkaitan dengan pelyanan dasar dan urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Urusan pelayanan dasar dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Dinas Sosial.

Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif Pelayanan kesehatan pada usia lanjut Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJ) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV).

Realisasi Capaian % Jumlah

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor adalah instansi yang menangani urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sumber Daya manusia (SDM) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan 31 Desember 2021, tercatat sebanyak 736 orang, terdiri dari 65 orang pejabat struktural, 301 orang pejabat fungsional umum dan tertentu, 16 orang tenaga honorer dan 354 tenaga alih daya/tenaga kontrak dengan waktu tertentu.

Sebagai langkah serius dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pekerjaan Umum, telah dibentuk Tim Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang tertuang pada Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 800/9037-PUPR tanggal 30 Agustus 2021.

Berdasarkan target pencapaian di Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Bogor telah merealisasikan capaian SPM di bidang pekerjaan umum, sebagai berikut: Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, sebagai salah satu jenis pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dilaksanakan melalui program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dengan kriteria air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari, yaitu bahwa sebuah kabupaten/kota telah memiliki SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi pada akhir tahun.

Perhitungan capaian persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dapat dihitung berdasarkan : Jumlah rumah tangga (KK) yang terlayani

1

Sumber : BPS Kabupaten Bogor

NO JENIS PELAYANAN

Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Jumlah warga negara usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah warga negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan Jumlah ODGJ yang terlayani kesehatan

1

1. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

NO 1 2 3 4

Indikator Pelayanan

Perubahan

3

Target Capaian % Jumlah

Jenis Pelayanan Dasar

IWAN SETIAWAN WAKIL BUPATI BOGOR

Capaian SPM Sub Urusan Bencana Tahun 2021

Adapun untuk mengupayakan pencapaian Target SPM Bidang Urusan Kesehatan di Kabupaten Bogor dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa 4 RSUD dan 19 Rumah Sakit Swasta yang terdaftar, serta 101 Puskesmas yang tersebar di 40 Kecamatan. Realisasi pencapaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Bogor pada Tahun 2021, adalah sebagai berikut:

No

Angka Capaian Kinerja Makro No

2. URUSAN KESEHATAN Pembangunan Kesehatan juga merupakan salahsatu focus dan indicator dalam pencapaian peningkatan kualitas masyarakat. Tingkat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari tingginya Angka Harapan Hidup Masyarakat Kabupaten Bogor.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) adalah instansi yang diserahi tugas untuk menangani urusan kesehatan telah melaksanakan berbagai berbagai program/kegiatan.

Sumber Daya manusia (SDM) di Dinas Kesehatan sampai dengan 31 Desember 2021, tercatat sebanyak 2.539 orang, yang terdiri dari 12 orang pejabat struktural, 1.538 tenaga fungsional tertentu (Dokter, Dokter gigi, Bidan, Perawat, Perawat gigi, Apoteker, Asisten apoteker, Nutrisionis, Sanitarian, Arsiparis, Pranata laboratorium, Penyuluh kesehatan, Epidemiolog, Pranata Rontgen, Pembimbing Kesehatan Kerja), 172 orang fungsional umum, 472 Tenaga honor/PTT dan tenaga rekruitmen (Outsourcing) sebanyak 345 orang.

ADE YASIN BUPATI BOGOR

TARGET CAPAIAN

REALISASI CAPAIAN (KASUS)

%

-

-

-

-

-

-

4257 4257

4257

100

4257

100

4257

100

4257

47,41

Untuk menunjang penerapan dan pencapaian SPM Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum. pada tahun 2021 terdapat sedikitnya 128 personil, dengan rincian 17 orang Pejabat Struktural, 34 Pelaksana Struktural dan 77 orang Fungsional Tertentu.

Selain itu, terdapat pula personil Non PNS, terdiri dari : Tenaga Honorer Pemda (K2) sebanyak 6 orang, Tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja (Banpol PP) 533 orang, yang merupakan Tenaga Kerja berisiko tinggi tersebar di 40 kecamatan, kemudian Tenaga Bantuan Linmas (Banlinmas) 11 orang, dan Tenaga Outsourcing 14 orang.

5.

Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota

Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti 1. Layanan Data dan Pengaduan 2. Penyediaan Permakanan 3. Penyediaan Sandang 4. Penyediaan Alat bantu 5. Penyediaan Perbekalan Kesehatan 6. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial 7. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar 8. Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak 9. Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar 10. Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga 11. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 12. Layanan Rujukan 13. Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti 14. Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru 15. Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti 1. Layanan Data dan Pengaduan 2. Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti 3. Penyediaan Permakanan 4. Penyediaan Sandang 5. Penyediaan Alat bantu 6. Penyediaan Perbekalan Kesehatan 7. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial 8. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar 9. Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar 10. Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga 11. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 12. Layanan Rujukan 13. Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan 14. Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak 15. Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial 1. Layanan Data dan Pengaduan 2. Penyediaan Permakanan 3. Penyediaan Sandang 4. Penyediaan Alat bantu 5. Penyediaan Perbekalan Kesehatan 6. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial 7. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Gelandangan dan Pengemis Terlantar 8. Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak 9. Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar 10. Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga 11. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 12. Layanan Rujukan 13. Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru 14. Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti 15. Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota 1. Penyediaan Permakanan 2. Penyediaan Sandang 3. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi 4. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 5. Pelayanan Dukungan Psikososial

Target Realisasi Capaian Capaian

(%)

800 115 200 513 15

800 115 200 513 15

100 100 100 100 100

30

30

100

50

50

100

10 17 40 40 139

10 17 40 40 139

100 100 100 100 100

0 800

0 800

0 100

30

30

100

0

0

0

137 137 100 60 10 10 30

137 137 100 60 10 10 30

100 100 100 100 100 100 100

20

20

100

30 19 25 20 15

30 19 25 20 15

100 100 100 100 100

137

137

100

0

0

0

0

0

0

240 240

240 240

100 100

48 100 7 61 5 30

48 100 7 61 5 30

100 100 100 100 100 100

40 48 38 10 38

40 48 38 10 38

100 100 100 100 100

0

0

0

25

25

100

0

0

0

55 55 55 5 6 10 55

55 55 55 5 6 10 55

100 100 100 100 100 100 100

35

35

100

3 5 10 5 24

3 5 10 5 24

100 100 100 100 100

0

0

0

55

55

100

0

0

0

900 900 250 20 500 250

900 900 250 20 500 250

100 100 100 100 100

100

6. URUSAN SOSIAL 1. Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota

Dinas Sosial Kabupaten Bogor untuk mendukung penerapan percepatan SPM berkaitan dengan tugas pokoknya yang bersifat pelayanan pada urusan bidang penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna Sosial khususnya gelandangan dan pengemis serta Perlindungan dan Jaminan Sosial.

RADAR BOGOR I KAMIS, 31 MARET I TAHUN 2022 I 28 SYABAN 1443 H I HALAMAN 7

IFTAR IDAMAN DI HOTEL SALAK THE HERITAGE Bulan suci Ramadhan yang penuh berkah dan paling dinantikan kedatangannya oleh umat Islam akan segera tiba.

Selain menjadi momentum pelaksanaan ibadah, Bulan Ramadhan juga menjadi momen berkumpul untuk buka bersama. Saatnya sambut berkah ramadhan dengan mengatur agenda berbuka puasa penuh suka cita bersama keluarga dan orang-orang tercinta.

GRAHA PENA BOGOR JL KHR ABDULLAH BIN NUH NO 30 TAMAN YASMIN BOGOR

HOTEL Salak The Heritage sebagai hotel berbintang empat yang berlokasi di pusat Kota Bogor, pada Ramadhan kali ini juga menghadirkan promo untuk berbuka puasa Iftar Idaman (Indahnya Ramadhan) dengan spesial menu Middle

https://bozzfoods.mygostore.com

Q

NO

1

URUSAN PEMERINTAHAN

Pendidikan

Tahun 2018

12

Satuan

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah

Target

Predikat

WTP

WTP

Tahun 2021 Capaian

Target

Realisasi

Capaian %

Target Tahun 2023 (Akhir RPJMD)

NO IKK INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL

1.

2.

3.

4.

2

Kesehatan

1 2 3 4 5

Capaian Indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Realisasi /Kondisi Awal RPJMD

Realisasi 2021 Terhadap 2023 %

6 7 8

100

NO

F. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Hasil

Kementerian Dalam Negeri, memberikan penghargaan kepada Kabupaten Bogor atas Prestasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan skor 3,2551 dan status kinerja Sangat Tinggi berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) tahun 2018. Namun Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah belum memberikan penilaian terhadap hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) untuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 yang dilaksanakan pada Tahun 2021 oleh Pemerintah Kabupaten Bogor.

Sedangkan terkait Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2019 yang diperiksa pada tahun 2020, masih mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Predikat WTP tersebut merupakan kelima kalinya didapatkan oleh Kabupaten Bogor. Jika tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Bogor kembali mendapatkan WTP, maka akan menjadi predikat WTP ke-6 yang didapatkan Pemkab Bogor. (Hasil belum diumumkan).

Indikator Kinerja

9

WTP

10

Meskipun Opini BPK telah sesuai dengan target, masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu belum optimalnya proses pelaporan asset dan penyusutan serta perlunya meningkatkan koordinasi unit kerja yang terkait dalam proses penyusunan laporan sehingga laporan keuangan dapat disampaikan tepat pada waktunya.

Upaya yang perlu dilakukan dalam memperbaiki kekurangan tersebut adalah pengembangan dan penyempurnaan aplikasi asset serta optimalisasi koordinasi unit terkait proses penyusunan Laporan Keuangan.

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mempertahankan opini WTP didukung oleh peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pelaksanaan pengendalian internal pemerintah daerah yang secara berkala melakukan pengawasan dan memberikan pembinaan sehingga mampu meminimalisir terjadinya penyimpangan; penyesuaian regulasi pengelolaan keuangan daerah karena ada beberapa perubahan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat; pemanfaatan aplikasi yang terintegrasi dari mulai perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Sehingga, mampu mempercepat pelaporan dan mengurangi terjadinya ketidaksesuaian angka dalam penatausahaan dan pertanggungjawaban.

11 12 13 14 3

Pekerjaan Umum

1 2

D. REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN TAHUN 2020

3

Dalam mendukung pencapaian target kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, telah ditargetkan Jumlah Pendapatan Daerah sebesar Rp. 8.731.873.566.400,00 dan Belanja Daerah sebesar Rp. 9.118.855.702.000,00 Berdasarkan Target Pendapatan pada Tahun 2021 tercapai sebesar Rp 9.124.623.007.868,10 atau tercapai sebesar 104.50%, sementara Realisasi Belanja Tahun 2021 tercapai sebesar Rp. 8.708.174.416.248,00 atau tercapai sebesar 95.50%.

4

5 6

Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum enyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkanskrining kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai Standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai Standar Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi

CAPAIAN SUMBER KINERJA DATA

Uraian

1

Pagu Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

3

4

2

4

Disdik Kab. Bogor

86,54

Disdik Kab. Bogor

73,716

Disdik Kab. Bogor

0,931 0,08

Disdik Kab. Bogor Dinkes Kab. Bogor

96,552

Dinkes Kab. Bogor

90,028 89,168

Dinkes Kab. Bogor Dinkes Kab. Bogor

97,412 81,389

Dinkes Kab. Bogor Dinkes Kab. Bogor

71,624

Dinkes Kab. Bogor

62,076

Dinkes Kab. Bogor

62,062

Dinkes Kab. Bogor

69,807

Dinkes Kab. Bogor

92,366

Dinkes Kab. Bogor

81,382

Dinkes Kab. Bogor

36,323

Dinkes Kab. Bogor

101,987

Dinkes Kab. Bogor

0,032 -

DPUPR Kab. Bogor DPUPR Kab. Bogor

-

DPUPR Kab. Bogor

Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota 71,513 Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic 71,395 Rasio kepatuhan IMB kab/ kota -

(Rp.)

%

5=3-4

6

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

3.291.322.687.957,00

3.761.911.243.274,10

470.588.555.317,10

114,30

4.1.01

Pajak Daerah

2.090.578.509.000,00

2.455.982.013.967,00

365.403.504.967,00

117,48

4.1.02

Retribusi Daerah

137.901.142.404,00

126.416.502.513,00

(11.484.639.891,00)

91,67

4.1.03

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

64.271.727.832,00

71.303.513.920,00

7.031.786.088,00

110,94

4.1.04

Lain-lain PAD yang Sah

998.571.308.721,00

1.108.209.212.874,10

109.637.904.153,10

110,98

4.2

PENDAPATAN TRANSFER

4.813.212.767.009,00

4.729.476.665.520,00

(83.736.101.489,00)

98,26

4.2.01

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

3.682.269.347.443,00

3.663.867.732.240,00

(18.401.615.203,00)

99,50

4.2.02

Pendapatan Transfer Antar Daerah

1.130.943.419.566,00

1.065.608.933.280,00

(65.334.486.286,00)

94,22

4.3

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

627.338.111.434,00

633.235.099.074,00

5.896.987.640,00

100,94

4.3.01

Pendapatan Hibah

4.3.03

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan

5.896.987.640,00

119,51

597.107.823.000,00

597.107.823.000,00

0,00

100,00

8.731.873.566.400,00

9.124.623.007.868,10

36.127.276.074,00

392.749.441.468,10

104,50

5

BELANJA DAERAH

5.1

BELANJA OPERASI

5.712.818.318.739,00

5.521.572.583.717,00

(191.245.735.022,00)

96,65

5.1.01

Belanja Pegawai

2.759.116.502.668,00

2.710.767.680.994,00

(48.348.821.674,00)

98,25

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

2.589.968.146.218,00

2.458.186.672.435,00

(131.781.473.783,00)

94,91

5.1.05

Belanja Hibah

332.553.669.853,00

321.498.230.288,00

(11.055.439.565,00)

96,68

5.1.06

Belanja Bantuan Sosial

31.180.000.000,00

31.120.000.000,00

(60.000.000,00)

99,81

1.897.537.672.197,00

1.701.168.116.271,00

(196.369.555.926,00)

89,65

11.610.924.149,00

8.262.278.208,00

(3.348.645.941,00)

71,16

495.639.395.900,00

468.075.248.532,00

(27.564.147.368,00)

94,44

5.2

BELANJA MODAL

5.2.01

Belanja Modal Tanah

5.2.02

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

5.2.03

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

716.956.339.364,00

620.630.488.097,00

(96.325.851.267,00)

86,56

5.2.04

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

616.035.196.836,00

548.652.156.555,00

(67.383.040.281,00)

89,06

5.2.05

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

57.295.815.948,00

55.547.944.879,00

(1.747.871.069,00)

96,95

5.2.06

Belanja Modal Aset Lainnya

0,00

0,00

0,00

0,00

5.3

BELANJA TIDAK TERDUGA

90.785.403.830,00

75.946.292.794,00

(14.839.111.036,00)

83,65

5.3.01

Belanja Tidak Terduga

90.785.403.830,00

75.946.292.794,00

(14.839.111.036,00)

83,65

1.417.714.307.234,00

1.409.487.423.466,00

(8.226.883.768,00)

99,42

166.154.658.709,00

166.154.658.709,00

0,00

100,00

1.251.559.648.525,00

1.243.332.764.757,00

(8.226.883.768,00)

99,34

JUMLAH BELANJA DAERAH

9.118.855.702.000,00

8.708.174.416.248,00

(410.681.285.752,00)

95,50

SURPLUS / (DEFISIT)

(386.982.135.600,00)

416.448.591.620,10

803.430.727.220,10

(107,61)

5.4

BELANJA TRANSFER

5.4.01

Belanja Bagi Hasil

5.4.02

Belanja Bantuan Keuangan

6

PEMBIAYAAN DAERAH

4 Perumahan Rakyat

7 8

Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi

86,632 93,00

DPUPR Kab. Bogor DPUPR Kab. Bogor

9

Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi

100

DPUPR Kab. Bogor

2

3 4 5 5

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

6.1.01

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

386.982.135.600,00

386.982.135.588,97

(11,03)

100,00

386.982.135.600,00

386.982.135.588,97

(11,03)

100,00

PEMBIAYAAN NETTO

386.982.135.600,00

386.982.135.588,97

(11,03)

100,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

0,00

803.430.727.209,07

803.430.727.209,07

0,00

Trantibumlinmas

Tenaga Kerja

E. INOVASI DAERAH

8

Indeks Inovasi Daerah tahun 2021 adalah 72,46 dengan capaian 120,77%, atau melampaui target yang telah ditetapkan yakni 60. Meski demikian, capaian ini tidak sebaik tahun 2020 yang berhasil membawa Kabupaten Bogor meraih peringkat 3 nasional pada Penghargaan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2020. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Bogor masih konsisten melakukan berbagai kegiatan penunjang peningkatan Indeks Inovasi Daerah, seperti: Workhsop, mengikutsertakan Perangkat Daerah, Kecamatan Desa, dengan narasumber dari kemendagri dan serta para ahli maupun praktisi.

Sosialisasi melalui beragam media serta mengaktifkan sistem informasi inovasi dan jaringan penelitian sinovajelita yang berisi data hasil dan kegiatan penelitian serta inovasi di Kabupaten Bogor. Sinovajelita akan menjadi wadah bagi masyarakat sebagai sarana mengimplementasikan penelitian. Begitupula bagi akademisi, sebagai sumber rujukan penelitian, bagi perencana sebagai dasar perencanaan pembangunan di wilayah bersangkutan, sementara bagi pihak swasta, dapat dijadikan sarana potensi investasi usaha, sedangkan bagi pemerintah sebagai masukan dalam membangun wilayah.

Inovasi yang diajukan telah melalui penilaian yang dilakukan terhadap 3 (tiga) aspek, yaitu kuantitas, kualitas, dan aspek manfaat. Untuk menjamin kredibilitas hasil penilaian nominator, dilaksanakan tahapan verifikasi lapangan dan penilaian presentasi di hadapan para tim penilai yang terdiri dari perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Lembaga Administrasi Negara (LAN), serta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

9 10

Pangan Pertanahan

Tahun 2018

14

Indeks Inovasi Daerah

Satuan

Poin

Target

Realisasi /Kondisi Awal RPJMD

N/A

4280

Tahun 2021 Capaian N/A

Target

Realisasi

60

72,46

Capaian % 120,77

Target Tahun 2023 (Akhir RPJMD)

Realisasi 2021 Terhadap 2023 %

70

103,51

DAP Kab. Bogor DAP Kab. Bogor

22

Kearsipan

1

Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)

85,44

DAP Kab. Bogor

86,11

DAP Kab. Bogor

127.080,21

Disnakan Kab. Bogor

2

Kelautan dan Perikanan

23

24

Pariwisata

Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0

25

Pertanian

26

Kehutanan

27

ESDM

11 Lingkungan Hidup

12

Banyak potensi inovasi yang dapat memberikan dampak luas bagi masyarakat jika didukung oleh Pemerintah.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bogor terus berkomitmen mendukung berbagai inovasi diantaranya melalui : 1) Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa), sebuah sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah dalam rangka mempercepat perwujudan masyarakat yang lebih sejahtera, merespon lingkungan dinamis serta menopang perwujudan visi dan misi kepala daerah. Tahun 2018 - 2023 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban.”

2) Pelaksanaan Kompetisi Gelar Inovasi Daerah, yang memberikan kesempatan kepada seluruh kalangan masyarakat di Kabupaten Bogor untuk mengekspose inovasi yang diciptakannya. Tahun 2021 merupakan tahun keenam pelaksanaan Gelar Inovasi Daerah yang banyak memunculkan beragam inovasi. Penilaian dilakukan oleh para ahli dari berbagai instansi, seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Kementerian Keuangan, Lembaga Administrasi Negara, serta akademisi dari PTN/PTS di Kabupaten Bogor.

Pelaksanaan Gelar Inovasi Daerah bertujuan untuk menumbuhkan budaya inovasi pada masing-masing peserta. Kemudian, memberikan penghargaan mereka yang memiliki inovasi berguna bagi pembangunan dan menyejahterakan masyarakat Kabupaten Bogor ke depan

DPKPP Kab. Bogor DPKPP Kab. Bogor

34 4,695

DPKPP Kab. Bogor DPKPP Kab. Bogor

0,363

DPKPP Kab. Bogor

74,084

BPBD

187,738 8.865

DAMKAR DAMKAR

Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM) 14,691 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota 100 Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja 11,928 Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi 1,031 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 65,248 Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) 8,584 Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provins 42,745

Pengendalian Penduduk dan KB

1 2

Komunikasi Informasi, Statistik, Persandian

3 1.

2 1 2 3

1

Produktivitas pertanian per hektar per tahun

72,257

Distanhorbun Kab. Bogor

2

Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular

1

1

Perindustrian

1 2

4

Transmigrasi

59,26 43,603

Perekaman KTP Elektronik

100

Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota

Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) Persentase kinerja realisasi pupuk Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang Berlaku Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indicator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kab/Kota Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini Tidak ada IKK Outcome

URUSAN PEMERINTAHAN Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan)

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL 1 Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan 2 Rasio PAD 3 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 4 Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 5 Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) 6 Opini Laporan Keuangan

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan)

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)

Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0

100 -

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/ Kota Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota

TFR (Angka Kelahiran Total) Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Presentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi Rasio konektivitas Kabupaten/Kota V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik,Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Disbudpar Kab. Bogor Disbudpar Kab. Bogor Disbudpar Kab. Bogor Disbudpar Kab. Bogor

Disnaker Kab. Bogor

DPKPP Kab. Bogor

100

14

46,383 39,506 2,58 7,61

54,999

Disnakan Kab. Bogor

-

DLH Kab. Bogor

-

DPMPTSP

82,865 26,498

Disdagin Kab. Bogor

99,386

Disdagin Kab. Bogor

0,821

Disdagin Kab. Bogor

75

Disdagin Kab. Bogor

90,323

Disdagin Kab. Bogor

100

Disdagin Kab. Bogor

100 31 -

Disdagin Kab. Bogor Disdagin Kab. Bogor Disnaker Kab. Bogor

Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi =0 Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0

G. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Disnaker Kab. Bogor

100 99.618

Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi

1 2

Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kab/Kota Tingkat hunian akomodasi Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD

6

Disnaker Kab. Bogor Disnaker Kab. Bogor Disnaker Kab. Bogor

DKP Kab. Bogor

6

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

16

29

30

2,614

-

13

Disbudpar Kab. Bogor

Dinas Sosial Kab. Bogor

26,737

Tersedianya tanah untuk masyarakat

Presentasi Anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA Kepemilikan akta Kelahiran Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama Persentase Pengentasan Desa Tertinggal Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri

2 3 4 5

Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0

-

2 3

Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0

0,006

5

3 4

Perhubungan

Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0

30,268

Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee

1 2 3

Persentase pertumbuhan jumlah wisatawanmancanegara perkebangsaan

5

4

Administrasi 1 Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2

15

Perdagangan

Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0

31

3

1

Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0

NO

2

1

3 54,563 -

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan)

1 Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama 2 Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif 3 Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan 1 Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 2 Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 3 Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 4 Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD 5 Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD 6 Assets Management

Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0 Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0

Capaian Kinerja Indikator Indeks Inovasi Daerah Indikator Kinerja

Disbudpar Kab. Bogor

BPBD Kab. Bogor

1

Dispora Kab. Bogor Dispora Kab. Bogor

47,77 43,06

1.973

1

5,893 4,495 434 45,517

BPBD Kab. Bogor

Persentase ARG pada belanja langsung APBD Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) Presentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan) Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum

8,04

Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan Peningkatan prestasi olahraga

1 2

Terlestarikannya Cagar Budaya

4.000

Perlindungan 1 Perempuan dan 2 Perlindungan Anak 3

0,199

Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota

Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran

5

Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha

1

3

2 3 4

2

Diskominfo Kab. Bogor Diskop UKM Kab. Bogor Diskop UKM Kab. Bogor DPMPTSP Kab. Bogor Dispora Kab. Bogor

1 2

Satpol PP Kab. Bogor

1

9,837

Kebudayaan

Satpol PP Kab. Bogor

2

Meningkatnya Koperasi yang berkualitas

100 47,907

Perpustakaan

100

1

1

100

20

74,359

7

Koperasi dan Usaha Kecil

KET

21

Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan

6

Sosial

Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)

1

3

Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan

5

6

Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program

SUMBER DATA

Persandian

19 Kepemudaan dan Olahraga

Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0

CAPAIAN KINERJA

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL

Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Tingkat keamanan informasi pemerintah

18 Penanaman Modal

1

Sumber Data : BPKAD Kabupaten Bogor

No

17

2

4

7

6.1

1

1

KET

28

Lebih (Kurang)

4.1

30.230.288.434,00

Statistik

NO IKK

DPUPR Kab. Bogor DPUPR Kab. Bogor DPUPR Kab. Bogor

PENDAPATAN DAERAH

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

URUSAN PEMERINTAHAN

2 36,018

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 Per Tanggal 31 Desember 2021 Kode Rekening

You Can Eat buffet dengan lebih dari 100 jenis makanan dan menu andalan diantaranya Briyani, Chicken Tandori, Beef Fassoulia, Kebab, Pathai, Roti Mariam, Sticky Rice, Es Shanghai.

Selain mendapatkan menu All You Can Eat yang variatif dan lezat, tamu

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KABUPATEN BOGOR PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 2021

Sambungan dari Hal 6

C. HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

No

East & Asian Cuisine siap memberikan sajian terbaik yang tidak pernah gagal dalam memanjakan lidah penikmat kuliner.

Selama periode promosi hanya dengan harga Rp. 150.000 Nett / Perorang (Early Bird) para tamu dapat menikmati All

juga akan dimanjakan dengan fasilitas hotel yang lengkap, seperti adanya free valet parking, mushola, lounge dan tentunya restoran yang nyaman dengan area indoor juga outdoor. Staff yang professional serta protokol kesehatan ketat juga menjadi hal penting lainnya yang bisa menjadi alasan utama untuk berbuka puasa di Hotel Salak The Heritage.

Untuk anda yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut atau melakukan reservasi paket Iftar Idaman Hotel Salak The Heritage, kunjungi alamat website kami www.hotelsalak.co.id atau anda bisa datang langsung ke hotel yang berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda No.8, RT.01/ RW.01, Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Anda juga bisa menghubungi tim kami via Whatsapp di +62 811-1188-400 atau +62 882-1979-7804. Tunggu apalagi, segera booking dan sambut keberkahan Ramadhan. (*)

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik)

7 Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya 1 Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan 2 Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)

DLH Kab. Bogor

CAPAIAN KINERJA 9,984

1,5 3

SUMBER DATA BPKAD Kab. Bogor

BPKAD Kab. Bogor Inspektorat Kab. Bogor

3

Inspektorat Kab. Bogor

79,971

BPKAD Kab. Bogor

100

BPKAD Kab. Bogor Bagian PBJ Setda Kab. Bogor

0,177

16,646 25,75 217,025

Bagian PBJ Setda Kab. Bogor Bagian PBJ Setda Kab. Bogor BKPSDM Kab. Bogor

13,349

BKPSDM Kab. Bogor

16,879

BKPSDM Kab. Bogor

4,5036

BPKAD Kab. Bogor

14,2979 100 9,741

KET

BPKAD Kab. Bogor BPKAD Kab. Bogor BPKAD Kab. Bogor

102,121

BPKAD Kab. Bogor

100

BPKAD Kab. Bogor

7,097 Disduk Capil Kab. Bogor

39,151 95,217 15,278 19,048

DPMD Kab. Bogor DPMD

2,46

DP3AP2KB Kab. Bogor

74,253 13,616 0.7 0,58

Dishub Kab. Bogor

100

Diskominfo Kab. Bogor

70

Diskominfo Kab. Bogor

78,57

Diskominfo Kab. Bogor

G. PENUTUP Pemerintah Daerah memilki fungsi ganda, yaitu sebagai penyelenggara pemerintahan, sekaligus sebagai penyelenggara utama pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan di daerah. Perwujudan pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab dan mampu menjawab tuntutan perkembangan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan, pemerintah daerah diwajibkan membuat dan menyampaikan capaian kinerja tahunan kepada masyarakatdalam bentuk Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD).

Jika dilihat dari hasil yang dicapai, maka Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2021 menggambarkan kondisi riil Kabupaten Bogor yang masih dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19. Sehingga, menjadi tugas yang cukup berat, baik bagi pemerintah pusat maupun pemeritah daerah untuk melakukan inovasi bagi pemulihan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2021 ini disusun untuk memenuhi pertanggungjawaban pemerintah daerah atas program dan kegiatan yang telah dilakukan. dengan harapan semoga senantiasa dapat dijadikan bahan informasi, maupun referensi sekaligus bahan evaluasi dan motivasi dalam penyempurnaan kinerja Pemerintahan Daerah pada tahun mendatang.

Cibinong, Maret 2022 BUPATI BOGOR, ADE YASIN

KICKERS

RADAR BOGOR I KAMIS 31 MARET I TAHUN 2022 I 28 SYA’BAN 1443 H I HALAMAN 8

" "# !" ! ! ! ! " $ % " & % ' #

" ! " ! % " ! # ! # "#

3 1 0

5 0 0

7 4 1

4 1 2

LOLOS: Selebrasi para pemain Senegal usai memenangi adu penalti melawan Mesir.

SENEGAL 1-0 MESIR (Agregat: 1-1; Adu Penalti: 3-1)

LOLOS: Para pemain Portugal menghampiri Bruni Fernandes usai mencetak gol saat melawan Makedonia Utara pada final playoof grup C Kualifikasi Piala Dunia zona Eropa di Estadio do Dragao, Rabu (30/3) kemarin.

PORTUGAL 2-0 MAKEDONIA UTARA

6

terbaik yang pernah dimiliki Portugal. Dan mereka jelas akan menjadi salah satu yang diperhitungkan menjadi kampiun di Qatar Pelatih Portugal, Fernando Santos sangat bahagia berhasil meloloskan Cristiano Ronaldo dan kawankawan ke putaran final Piala Dunia 2022. Ia pun langsung menegaskan keinginannya untuk juara. “Saya telah memenangkan dua kompetisi dan saya bermimpi banyak untuk memenangkan yang ketiga,” ujarnya.

Ia menegaskan dirinya puas

dengan performa anak asuhnya.

“Saya harus memberi selamat kepada para pemain atas sikap fantastis mereka. Dalam sepuluh menit pertama kami tidak bisa melakukannya dengan benar, Saya mengatakan bahwa tim Makedonia Utara ini tahu cara bermain. Ada semangat saling membantu dan dukungan besar dari para penggemar,” ujarnya.

Bek Portugal, Pepe menambahkan, semua orang layak dipuji. “Saya pikir pujian diberikan kepada kita semua karena mengutamakan pekerjaan di atas kualitas setiap individu,: jelasnya.(amr)

1

4

0

1

3

mencetak gol pertamanya setelah menyelesaikan umpang Cristiano Ronaldo.

Setelah menutup paruh pertama dengan skor 1-0, Fernandes mencetak gol keduanya di menit ke-65.

Kali ini, ia berhasil menuntaskan umpan Diogo Jota.

Gol itu memastikan Portugal menang 2-0 dan lolos ke Qatar.

Bagi Portugal, ini adalah tiket yang sangat berharga. Pasalnya, ini kemungkinan besar akan menjadi Piala Dunia terakhir Cristiano Ronaldo.

Selain itu, ini salah satu skuat

0

Ronaldo Bisa Tidur Nyenyak PORTO–Aksi-aksi hebat Cristiano Ronaldo dan kawankawan dipastikan bisa dinikmati di Piala Dunia 2022. Kemenangan Portugal atas Makedonia Utara di babak final playoff grup C kualifikasi zona Eropa, Rabu (30/3) dini hari WIB kemarin, membuat mereka lolos putaran final.

Bermain di Estadio do Dragao, Portugal menang 2-0 atas tamunya. Kedua gol Portugal diborong gelandang serang Manchester United, Bruno Fernandes.

Fernandes membuka keunggulan di menit ke-32. Mantan pemain Sporting Lisbon itu

1

1

4

0

4

Dejavu Senegal DAKAR–Mohamed Salah kembali gagal memberikan kegembiraan pada publik Mesir.

Setelah gagal juara di Piala Afrika, hari ini Salah dan kawankawan dipastikan gagal melenggang ke putaran final Piala Dunia 2022 setelah dikalahkan Senegal.

Dalam laga leg kedua putaran ketiga kualifikasi zona Afrika di Diamniadio Olympic Stadium, Dakar, Mesir kalah 1-3 dalam drama adu penalti. Adu tos-tosan dilakukan setelah agregat imbang 1-1.

Senegal yang kalah 0-1 di leg pertama membalas Mesir dengan skor sama melalui gol Boulaye Dia. Dia mencetak gol cepat saat pertandingan baru berjalan 3 menit.

Dalam adu penalti, Ismaila Sarr, Ahmadou Bamba Dieng, dan Sadio Mane berhasil menjalankan tugasnya. Sementara dua algojo Senegal lainnya; K.alidou Koulibaly dan Saliou

Ciss gagal menggetarkan jala gawang Mesir.

Di kubu Mesir, hanya Amr Al Sulaya yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

Sedangkan Mohamed Salah, Zizo, dan Mostafa Mohamed tak mampu mencetak gol dari titik 12 pas.

Sebelumnya, Senegal juga membuat Mesir menangis di Piala Afrika beberapa bulan lalu. Saat itu, mereka juga mengalahkan Salah dan kawankawan di partai final.

Kegagalan ini membuat Carlos Queiroz melepaskan jabatannya sebagai pelatih Mesir. Tak lama seusai laga, secara mengejutkan pria berkebangsaan Portugal itu memilih mundur. “Ini waktunya yang tepat untuk menyerahkan kepemimpinan Timnas Mesir kepada orang lain. Hari ini saya gagal membawa Mesir ke Piala Dunia,” ungkap mantan pelatih Timnas Kolombia itu.(fjr)

RAYAKAN MOMEN RAMADAN SPESIAL HANYA DI THE ALANA HOTEL SENTUL CITY *:.< $.6* :*44*7 +=5*7 ;=,2 #*6*-*7 - . 7 0 * 7 + . : 4 = 6 9 = 5 - * 7 +.:+*02 +.:;*6* <.6*7 -*7 4.5=*:0* %1. 5*7* 8<.5 *7- 87/.:.7,. .7<.: $.7<=5 2<A <.5*1 6.7A2*94*7 ;*32*7 ;9.;2*5 #*6*-*7 =7<=4 *7-* 7246*<2 *:2 6*;*4*7 41*; !=;*7<*:* A*70 6.700=0*1 ;.5.:* 12700* +.:+*0*2 6*,*6 92521*7 6*4*7*7 41*; ;2* -*7 627=6*7 A*70 6.7A.0*:4*7 6 . 7 3 * - 2 4 * 7 9 . 7 0 * 5 * 6 * 7 #*6*-*7 *7-* +.:;*6* %1.

5*7* 8<.5 $.7<=5 2<A <*4 <.:5=9*4*7 ;.7;2 #*6*-*7 -*9*< <.:521*< -*:2 6=5*2 58++A =<*6* 12700* :..7 *7A87 &:+*7 27270 A*70 ;**< 272 6.7*69254*7 -.48:*;2 -.70*7 487;.9 A*70 <.:27;92:*;2 -*:2 *:848 -.70*7 +.:+*5=< ?*:7* 085- -*7 -2;.69=:7*4*7 -.70*7 +.-=0 <2:*2 9=<21 -*7 .5.6.7 -.48:*;2 5*277A* .70*7 <*3=4 #*6*-*7 .5201< 4*52 272 %1. 5*7* 8<.5 $.7<=5 2<A 27027 6.70*3*4 9*:* <*6= =7<=4 -*9*< 6.73.5*3*1 +.:*0*6 4=527.: 41*; #*6*-*7 -*:2 !=;*7<*:* -*7 3=0* ;2* C .:.4* A*70 27027 +.:+=4* 9=*;* -2 :..7 *7A87 &:+*7

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

-2 ;2;2 485*6 :.7*70 %1. 5*7* 8<.5 $.7<=5 2<A 3=0* 6.7*?*:4*7 9*4.< 6..<270 ;.5*6* #*6*-*7 =7<=4 <*6= A*70 *4*7 6.70*-*4*7 9.:<.6=*7 :*9*< *<*= *,*:* 5*277A* -.70*7 1*:0* 6=5*2 -*:2 #9 7.< 8:*70 =7<=4 9*4.< /=55 +8*:- <.:6*;=4 -.70*7 *4868-*;2 4*6*: ;*1=: <*4325 -*7 +=4* 9=*;* &7<=4 27/8:6*;2 5.+21 5.704*9 6.70.7*2 9*4.< #*6*-*7 -*7 27/8:6*;2 5.+21 5*73=< 6.70.7*2 %1. 5*7* 8<.5 87/.:.7,. .7<.: $.7<=5 2<A ;25*4*7 4=73=702 ;2<=; ;.7<=5 *5*7*18<.5; ,86 *<*= 6.5*5=2 .6*25 ;.7<=527/8 *5*7*18<.5; ,86 -*7 -2 7868: <.5.987 4=<2 3=0* ;8;2*5 6.-2* -*:2 %1. 5*7* $.7<=5 -2 <1.*5*7*;.7<=5

TERUSAN

RADAR BOGOR I KAMIS, 31 MARET I TAHUN 2022 I 28 SYABAN 1443 H I HALAMAN 9

Butuh Cadangan Pasokan Minyak Goreng JAKARTA–Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menempuh dua pendekatan bagi pembenahan persaingan usaha di industri kelapa sawit.

Pertama, upaya penegakan hukum guna memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran undang-undang. Kedua, pemberian saran dan pertimbangan bagi kebijakan pemerintah untuk menjamin persaingan yang sehat di

industri tersebut.

Direktur Investigasi KPPU Gopprera Panggabean menjelaskan bahwa pihaknya telah mulai melakukan proses penegakan hukum sejak 26 Januari 2022. Mereka mencari alat bukti adanya dugaan pelanggaran Undang- Undang No. 5 Tahun 1999. ”Dalam proses pra penyelidikan, tim investigasi telah menemukan satu alat bukti dan meningkatkan status penegakan pada tahapan

penyelidikan,” ujarnya, kemarin (30/3).

Selain penegakan hukum, KPPU juga melakukan upaya pembenahan melalui pemberian saran dan pertimbangan kepada presiden terkait kebijakan industri minyak goreng kelapa sawit. Ada rekomendasi jangka pendek, jangka menengah, serta panjang.

Deputi Kajian dan Advokasi KPPU Taufik Ariyanto membeberkan, pada jangka pendek,

rekomendasinya memperkuat pengendalian terhadap stok CPO (minyak kelapa sawit) sebagai tindak lanjut kebijakan domestic market obligationdomestic price obligation (DMO-DPO).

Untuk jangka menengah dan panjang, sambung Taufik, pemerintah perlu menyediakan insentif untuk hadirnya produsen baru minyak goreng skala kecil dan menengah (UKM) yang mendekati lokasi perkebunan

sawit. ”Upaya ini terutama perlu dilakukan di daerah dimana tidak terdapat produsen.

Tujuannya memastikan ketersediaan pasokan di daerah tersebut,” tuturnya.

KPPU juga meminta pemerintah mendorong pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dan pelaku usaha minyak goreng bermitra dengan pelaku usaha UMK dalam mengalokasikan CPO untuk bahan baku. ”Hal itu untuk menjamin ketersediaan

pasokan bagi pelaku usaha UMK yang memproduksi minyak goreng,” ujarnya.

Sementara itu, produsen minyak goreng nasional memberikan usulan supaya negara bisa mengontrol harga minyak goreng dalam negeri.

Ketua Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, disparitas harga akan menjadi momok bagi pelaku pasar i dalam negeri. Menurut

dia, harus ada satu BUMN yang kuat dalam produksi minyak sawit sehingga, bisa mengendalikan gejolak di pasar atau jadi price leader. ”Negara perlu memiliki buffer stock atau cadangan pasokan untuk stabilitas harga pasar, jika terjadi gejolak harga sawit global atau kendala lainnya yang mempengaruhi harga.

Kalau ada gejolak ya tinggal digelontorkan,” ucapnya. (agf/ dio)

Telusuri Aliran Dana Investasi Ilegal Sampai ke Luar Negeri

JEFRI NICHOL

Menang Duel dengan Warganet BANDUNG– Jagat hiburan diramaikan dengan kabar Jefri Nichol yang berduel dengan salah seorang pengguna Twitter bernama Keanu Pahlevi pada Selasa malam (29/3). Masalah dimulai ketika Jefri menanggapai cuitan seorang warganet di Twitter yang menyebarkan link bajakan film Jakarta vs Everybody yang dibintangi Jefri. Beberapa warganet merasa tidak nyaman lantaran Jefri dianggap melakukan doxxing setelah menyebarkan wilayah termpat tinggal warganet tersebut.

Kemudian satu pengguna Twitter dengan username @unmagnetism menyindir Jefri dengan menyebut film tersebut jelek. ’’Film jelek aja dibajak, bego banget yang bajak,’’ cuitnya. Kendati tidak menyebut nama film yang dimaksud, Jefri tersinggung dan mengajak bertemu akun anonimus itu secara langsung. Tanpa diduga, Keanu ikut berkomentar dengan menyebut Jefri sok asik. ’’Ayo bang besok ribut,’’ kata Jefri membalas cuitan Keanu. Mereka lalu benar-benar bertemu di salah satu sasana tinju di Bandung. Keduanya beradu tinju dengan cukup intens. Jefri menang setelah Keanu K.O. Kendati demikian, tampaknya perseteruan di antara mereka selesai di atas ring tinju. Jefri mengaku menghormati Keanu karena dia berani datang secara langsung. ’’Sama-sama pertama kali tanding. Good fight, bro @keanupahlevi,’’ kata Jefri.

Di sisi lain, Jefri mencoba mengedukasi warganet agar tidak menonton film secara ilegal. Apalagi menyebarkannya melalui media sosial. Dia meminta warganet untuk menonton film terbarunya itu di website resmi. ’’Kalau mau nonton di website atau aplikasi @BioskoponlineID. Jangan bajakan, orang udah susah-susah bikin film malah lu bajak. Gimana mau maju industri filmnya #jakartavseverybody,’’ katanya dalam salah satu cuitan. (adn/ayi)

JAKARTA–Di tengah bahaya investasi ilegal yang mengancam masyarakat, pemerintah menegaskan komitmen untuk menuntaskan persoalan tersebut. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu menindak para pelaku yang terlibat dalam kejahatan investasi ilegal.

Keterangan tersebut disampaikan oleh Mahfud saat hadir dalam Rapat Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Jakarta.

Menurut mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, pemerintah tidak akan setengah-setengah menindak kejahatan investasi ilegal.

Menurut dia, kejahatan itu bukan hanya dapat merugikan masyarakat, melainkan turut menggerus kepercayaan publik terhadap instrumen investasi di tanah air.

Padahal, Mahfud menyatakan bahwa instrumen

tersebut dilindungi oleh hukum. Karena itu, dia meminta seluruh kementerian dan lembaga yang menjadi anggota Komite TPPU terus meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan investasi ilegal. Hal itu harus dilakukan secara sinergis dan efektif. ”Agar masyarakat tidak menjadi korban penipuan yang mengatasnamakan investasi,” imbuhnya kemarin (30/3). ”Pemerintah tidak akan setengah-setengah bekerja melindungi rakyat dari kejahatan tersebut,” tambah dia.

Belum lama, aparat kepolisian memproses hukum Indra Kenz dan Doni Salmanan. Keduanya merupakan afiliator dari platform investasi ilegal. Pemerintah ingin pelaku kejahatan investasi ilegal lainnya turut ditindak.

Menurut Mahfud hal itu juga penting untuk meningkatkan kepercayaan publik internasional. Sebab, saat ini Indonesia masih terus berjuang menjadi anggota

Pemerintah dan seluruh anggota Komite TPPU akan bekerjasama dan bersinergi dalam menangani kasus investasi ilegal,’’ Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana

penuh Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).

Mahfud mengungkapkan, keanggotaan Indonesia di FATF sangat penting untuk mendapatkan persepsi positif terhadap sistem keuangan dalam negeri. Dengan begitu dunia semakin yakin dan percaya terhadap iklim investasi dan bisnis di Indonesia. ”Sangat penting bagi

Indonesia untuk menjadi anggota penuh FATF. Oleh sebab itu kita akan laksanakan seluruh action plan dalam menghadapi penilaian FATF, dan Bersama-sama menunjukkan upaya pencegahan dan pemberantasan investasi ilegal secara sinergis dan efektif,” ungkap dia.

Terpisah, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana turut

menegaskan komitmen membantu pemerintah dan penegak hukum memberantas investasi ilegal. ”PPATK dan seluruh pemangku kepentingan dan anggota Komite TPPU akan bekerjasama dan bersinergi dalam menangani kasus investasi ilegal,” terang dia.

Ivan memastikan, instansinya tidak akan lelah berbagi peran dalam penindakan kejahatan investasi ilegal.

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi yang dia pimpin, Ivan menyebut, PPATK terus memantau dan menelusuri aliran dana terkait investasi ilegal. ”Di dalam hingga luar negeri,” imbuhnya. Dia sangat senang lantaran semua pihak telah sepakat memperkuat sinergi untuk memberantas dan mencegah investasi ilegal. ”Pemerintah dan seluruh anggota Komite TPPU akan bekerjasama dan bersinergi dalam menangani kasus investasi ilegal,’’ lanjut dia. (syn/)

Investor Masih Berburu Rumah Second SURABAYA –Industri properti tahun ini menunjukkan potensi yang tinggi. Meski dipenuhi dengan hambatan, pelaku bisnis optimistis puncak siklus tak bisa lagi dibendung. Mereka memprediksi pertumbuhan penjualan rumah bisa tumbuh minimal 50 persen.

CEO Galaxy Property Kennard Nugraha mengatakan, kinerja penjualan properti memang mengalami arus pertumbuhan yang cukup signifikan.

Terutama, pasar rumah secondary. Tahun lalu, pihaknya

mencatat kenaikan sebanyak tiga kali lipat dibandingkan dengan penjualan selama 2020. ’’Pada pasar rumah bekas sendiri, kami sudah mencatat penjualan lebih dari Rp 3 triliun,’’ paparnya usai Annual Awarding Night Galaxy Property kemarin (30/3).

Kenaikan tersebut didorong oleh investor yang bermain di pasar secondary. Tahun lalu, 60 persen pembeli adalah investor. Berbeda dengan pasar primary yang menggantungkan penjualan terhadap end user.

Kondisi tersebut, lanjut dia, dirasa bakal berlanjut tahun ini. Pasar rumah baru bakal didorong dengan program Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) serta insentif lainnya.

Salah satunya, suku bunga kredit perbankan yang terendah dalam satu dekade terakhir. ’’Untuk pasar secondary,saya rasa, investor masih mencari kesempatan untuk membeli properti sebelum harga memuncak,’’ tuturnya.

Oleh karena itu, dia optimistis

pasar primary maupun secondary naik 50 persen.

Bahkan, rumah second bisa hingga 100 persen mengingat masih banyak stok rumah bekas dengan harga cukup baik.

Di wilayah Jawa Timur, Sidoarjo dan Gresik masih menjadi lokasi paling dicari.

Terutama untuk konsumen end user. Sebab, harganya masih terjangkau dan memiliki akses cepat ke Surabaya. ’’Saat ini, rata-rata segmen rumah yang laku masih Rp 1 miliar.

Pengembang mengakali produk

dengan ukuran minimal seperti 6x12 meter,’’ ucapnya.

Untuk menyambut arus tersebut, perusahaan konsultan properti itu memperkuat SDM. Selama pandemi, pihaknya sudah menambah 4 kantor baru untuk memperluas jangkauan. Tambahan tersebut membuat total kantor perwakilan mencapai 31 lokasi.

Pihaknya juga memperkuat pemasaran digital. ’’Kalau dulu mungkin cukup pasang banner.

Kalau sekarang jelas tidak bisa,’’ imbuhnya. (bil/dio)

Frasa Madrasah Jangan Ditaruh di Penjelasan Sambungan dari Hal 1

Q

Madrasah selama ini memiliki nilai historis, sehingga tidak tepat jika ditulis di bagian penjelasan undang-undang.

Sorotan ini disampaikan oleh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta A. Tholabi Kharlie. Dia mengatakan dalam sumber materiil hukum, ada aspek sosiologi, filosofis, dan historis.

“Saya kira soal frasa madrasah ini tidak sekadar frasa tanpa makna. Tetapi mengandung sisi sejarah perjalanan bangsa Indonesia,” katanya kemarin (30/3).

Menurut Tholabi madrasah tak terpisahkan dengan dari khazanah masyarakat muslim di Indonesia. Menurut dia penyebutan frasa madrasah di dalam batang tubuh UU, seperti di UU 20/2003 tentang Sisdiknas, memberi pesan keberpihakan negara kepada madrasah.

Dia menekankan bagian penjelasan memang tidak terpisahkan dari sebuah undang-undang. “Tetapi ketika madrasah dibunyikan di batang tubuh undang-undang, ada pesan keberpihakan negara kepada madrasah,” jelasnya.

Alasan pemerintah menempatkan frasa madrasah di bagian penjelasan supaya fleksibel, menurut dia tidak memiliki dasar pijakan. Sebab sejak dahulu kala, frasa atau penyebutan madrasah tidak pernah berubah.

Seperti diketahui di dalam draft RUU Sisdiknas yang beredar, tidak ada penyebutan madrasah. Berbeda dengan UU 20/2003 tentang Sisdiknas yang jelas mencantumkan frasa madrasah di batang tubuhnya.

Seperti tercantum di pasal 17 ayat 2 yang menuliskan soal madrasah ibtidaiyah (MI) dan madrasah tsanawiyah (MTs).

Sementara di draft RUU Sisdiknas hanya disebut jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Terpisah, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim menampik tudingan menghapus madrasah dari RUU Sisdiknas. Dia menegaskan satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama akan tetap ada dalam RUU Sisdiknas.

Pihaknya bahkan terus berkolaborasi dengan Kemenag untuk mengakselerasi kualitas pendidikan di Indonesia,

termasuk selama proses revisi RUU Sisdiknas ini. ”Sebuah hal yang tidak masuk akal dan tidak pernah terbersit sekalipun di benak kami,” terang Menteri Nadiem dalam keterangannya bersama dengan Menteri Agama, di Jakarta, pada Selasa (29/3).

Nadiem menekankan, sekolah maupun madrasah secara substansi akan tetap menjadi bagian dari jalur-jalur pendidikan yang diatur dalam batang tubuh dari revisi RUU Sisdiknas. Meski nantinya, penamaan secara spesifik seperti Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (Mts), atau Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah (MA) tidak diikat di tingkat undangundang. Sehingga lebih fleksibel dan dinamis. ”Yang kami lakukan adalah memberikan fleksibilitas agar penamaan bentuk satuan pendidikan, baik untuk sekolah maupun madrasah, tidak diikat di tingkat undang-undang,” jelasnya.

Senada, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, bahwa Kemenag selalu berko-

munikasi dan berkoordinasi secara erat dengan Kemendikbudristek sejak awal proses revisi RUU Sisdiknas. Termasuk, soal nomenklatur madrasah dan pesantren. ”RUU Sisdiknas telah memberikan perhatian yang kuat terhadap ekosistem pesantren dan madrasah.

Nomenklatur madrasah dan pesantren juga masuk dalam batang tubuh dan pasal-pasal dalam RUU Sisdiknas,” ungkapnya.

Ia meyakini, dengan mengusung kemerdekaan dan fleksibiltas dalam RUU Sisdiknas mutu pembelajaran untuk semua peserta didik Indonesia akan meningkat.

Sehingga, kualitas sistem pendidikan pun akan semakin membaik di masa depan.

Sementara itu Parlemen juga menyoroti hilangnya frasa madrasah dalam draf Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).

Dewan pun mendesak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim untuk merevisi RUU tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar. Menurut

dia, dalam UU yang lama, yakni UU Sisdiknas tahun 2003, aturan tentang satuan pendidikan dasar tertulis gamblang dalam Pasal 17 Ayat (2). Ayat itu berbunyi pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.

Sementara draf RUU Sisdiknas hanya mengatur tentang pendidikan keagamaan. Pasal 32 Draf RUU Sisdiknas menyebutkan bahwa lendidikan keagamaan merupakan lendidikan yang mempersiapkan pelajar untuk menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang menjadi landasan untuk menjadi ahli ilmu agama atau peranan lain yang memerlukan penguasaan ajaran agama.

Muhaimin mengatakan, Kemendikbud Ristek tidak boleh mengebiri peran dan jasa ulama dan pesantren dalam lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut dia, negara ini lahir atas jasa besar para ulama dan kalangan yang melahirkan resolusi jihad hingga menghasilkan kemerdekaan.

“Bahkan jauh sebelum negeri ini lahir, ulama dan pesantren sudah berperan besar dalam membangun bangsa dan peradaban di bumi Nusantara ini,” ujarnya.

Selama ini madrasah telah terbukti berhasil mencetak tunas-tunas bangsa yang berakhlak, berbudi pekerti, memiliki wawasan keagamaan, serta kebangsaan yang tidak perlu diragukan lagi. ”Apa urgensinya mencoret frasa madrasah? Ada agenda apa di balik pencoretan ini, kalau sebelumnya ada kok sekarang tidak ada? Hal-hal seperti ini jangan dianggap sepele karena ini sama dengan kesengajaan untuk melupakan jasa ulama dan pesantren,” tuturnya.

Cucu salah satu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Bisri Syansuri ini mengatakan, UU Sisdiknas jelas memiliki peran signifikan dalam dunia pendidikan di tanah air. Jika frasa madrasah dihilangkan, maka ke depan generasi muda bangsa tidak kenal lagi dengan istilah madrasah.

Ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mendesak Kemendikbud Ristek segera merevisi draf tersebut dan memasukkan kembali frasa

madrasah di dalamnya. Saat ini, ada puluhan ribu madrasah, mulai tingkatan MI, MTs, dan MA. Muhaimin mengancam, DPR tidak akan membahas RUU tersebut jika tidak segera ada revisi dalam draf RUU Sisdiknas.

“Frasa madrasah harus dimasukkan,” tegasnya.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf mengatakan, sampai saat ini, Komisi X belum pernah menerima apapun, baik draft ataupun catatan tentang RUU Sisdiknas.

Menurut dia, pihaknya memang pernah membicarakan terkait perubahan kurikulum dan UU Sisdiknas. “Undang-Undang itu mengikuti perkembangan zaman,” tuturnya. Sejak 2003, UU itu belum pernah diubah.

Jadi, usianya sudah 19 tahun, sehingga perlu ada perubahan.

Namun, untuk mengubah UU tersebut harus melalui proses yang panjang.

Politikus Partai Demokrat itu menegaskan, jika ingin mengubah UU, maka Kemendikbud Ristek harus segera melakukan komunikasi publik dengan stakeholder pendidikan.

Menurut dia, stakeholder pendidikan bukan hanya Komisi X, tetapi dunia pendidikan secara umum. (wan/mia/lum)

TERUSAN

RADAR BOGOR I KAMIS, 31 MARET I TAHUN 2022 I 28 SYABAN 1443 H I HALAMAN 10

100 Persen Kapasitas Rumah Ibadah di Daerah PPKM Level Satu JAKARTA–Menjelang Bulan Ramadan 1443 H/2022 M pemerintah mengeluarkan surat edaran panduan pelaksanaan kegiatan keagamaan. Ketentuan ini dikaitkan dengan level PPKM masing-masing daerah. Untuk daerah dengan PPKM level 1 bisa menjalankan kegiatan peribadatan di rumah ibadah dengan kapasitas 100 persen.

Meskipun diperbolehkan beroperasi dengan kapasitas penuh, jamaah maupun pengelola rumah ibadah diminta tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes). Seperti memakai masker, rajin cuci tangan, dan lainnya. Kemudian untuk wilayah PPKM level 2 kapasitaa rumah ibadah seperti masjid atau musala, dibuka maksimal 75 persen.

“Sementata untuk wilayah dengan status PPKM level 3 kapasitasnya 50 persen,” kata Menteri Agama (Menag) Yaqut

Cholil Qoumas di Jakarta kemarin (30/3). Dia menekankan pada prinsipnya tempat ibadah bisa menjalankan kegiatan berjamaah atau kolektif.

Di dalam surat edaran itu jamaah diminta untuk tetap menggunakan masker dan cuci tangan. Kemudian hanya untuk yang berkondiso sehat dengan suhu badan maksimal 37 derajat celcius. Lalu tidak sedang menjalani isolasi mandiri serta dianjurkan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Seperti sajadah, mukena, dan lainnya.

Sementara itu untuk pengelola rumah ibadah atau takmir, diminta untuk memeriksa suhu jamaah.

Kemudian menyiapkan cairan pembersih tangan, masker cadangan, dan petugas untuk mengingatkan penerapan prokes. Untuk imam atau

khatib jiga diminta untuk tetap menggunakan masker dengan baik dan benar.

Yaqut mengatakan surat edaran itu diterbitkan untuk kepentingan jamaah. “Untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan khusyu kepada jamaah dalam melaksanakan ibadah,” katanya. Dia juga meminta jajaran Kemenag mulai tingkat pusat sampai daerah untuk sosialisasi aturan ini kepada masyarakat luas.

Sementara itu Kemenag belum banyak komentar soal kapan dimulainya awak puasa.

Seperti ramai dibahas, awal puasa tahun ini berpotensi tidak serentak. Muhammadiyah sudah memutuskan awal puasa jatuh pada Sabtu (2/4).

Sedangkan NU dan pemerintah kemungkinan besar mengawali puasa pada Minggu (3/4).

Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin mengatakan, sebaiknya

masyarakat menunggu sidang isbat yang digelar Kemenag besok Jumat (1/4). Kalaupun ada perbedaan, bukan pertama kali ini terjadi.

Sebelumnya Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga menyampaikan pendapat soal potensi perbedaan awal puasa di Indonesia.

“Diharapkan tahun ini (awal puasa) masih sama antara Muhammadiyah dengan pemerintah,” jelasnya. Dia mengakui bahwa pendekatan penetapan awal puasa antara Muhammadiyah dengan pemerintah memang beda.

Ma’ruf mengatakan kalaupun nanti berbeda, bukan sebuah persoalan besar. Bahkan menurut dia adanya perbedaan tersebut mencerminkan sebuah toleransi.

“Muhammadiyah dengan pendekatan wujudul hilal, tapi kalau pemerintah dengan imkanul rukyah. Mudah-mudahan sama,” jelasnya. (wan)

Persepsi Situasi Politik dan Hukum Menurun JA K A RTA– Pe r s e p s i masyarakat atas situasi di sejumlah bidang mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir. Data tersebut terpotret dalam survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada pertengahan Maret 2022.

Direktur Riset SMRC Deni Irvani mengatakan, di aspek kondisi politik, sebetulnya masih ada 32,6 persen publik yang menilai kondisi umum sekarang baik atau sangat baik. Sementara yang menilai negatif hanya sebanyak 23,5 persen.

Namun, jika dirunut dalam tiga tahun terakhir, ada tren penurunan.

Sebagai perbandingan, pada survei September 2019

Deni Irvani

yang mengatakan kondisi politik baik dan sangat baik mencapai 41 persen.

Artinya, ada penurunan sekitar 9 persen. ’’Sebaliknya, yang menilai keadaan politik sekarang lebih buruk atau jauh lebih buruk

mengalami peningkatan dari 14,5 persen pada September 2019 menjadi 23,5 persen pada Maret 2022,’’ papar Deni kemarin (30/3).

Persepsi senada terjadi pada aspek penegakkan hukum. Survei SMRC menunjukkan 43,5 persen publik menilai kondisi penegakan hukum nasional saat ini baik atau sangat baik. Jumlahnya lebih dominan dari yang menilai buruk atau sangat buruk sebesar 24,9 persen. Namun, jika dibanding survei September 2019, publik yang menyatakan kondisi penegakan hukum buruk atau sangat buruk hanya sekitar 15,1 persen. (far/ bay)

Serba Naik Sambungan dari Hal 1

Q

Pjs Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Subholding Commercial & Trading Pertamina Irto Ginting menjelaskan, Pertamina masih melakukan kajian dan evaluasi seiring dinamika harga minyak yang terjadi. ‘’Untuk Pertamax masih kami kaji dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia. Kami masih berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk penyesuaian harga Pertamax,’’ ujarnya, kemarin (30/3).

Irto juga belum bisa memastikan kapan pastinya harga Pertamax akan mengalami penyesuaian. ‘’Kita masih review,’’ imbuhnya. Seperti diketahui, hingga kini harga minyak dunia terus melambung di atas USD 100 per barel. Itu sejalan dengan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP).

Tren kenaikan ICP terjadi sejak akhir 2021. Hingga puncaknya pada Maret 2022, ICP tercatat USD 114,55 per barel. Kenaikan itu makin menjadi ketika konflik Rusia - Ukraina memanas.

Tingginya harga minyak dunia

tentu berpengaruh pada harga BBM RI. Sebab, sewajarnya harga BBM RON 92 dijual sekitar Rp 16.000 per liter. Namun, Pertamina masih mempertahankan harga Pertamax di kisaran Rp 9.000 per liter.

Sebagai pembanding, Shell menjual BBM RON 92 di kisaran Rp12.990 per liter. Sementara, BP-AKR menjual di kisaran Rp12.500 per liter. Dengan kondisi Pertamina yang terus menjual BBM RON 92 di bawah harga keekonomian, tentu Pertamina jugalah yang akan babak belur untuk menanggung kerugian selisih harga. Apalagi, Pertamax bukan BBM subsidi.

Peruntukkannya pun bagi masyarakat menengah ke atas.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian ESDM Agung Pribadi menuturkan, batas atas harga jual jenis BBM umum RON 92 untuk Maret 2022 sebesar Rp14.526 per liter.

Harga tersebut merupakan cerminan dari harga keekonomian BBM RON 92 berdasarkan formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis BBM Umum.

Adapun dalam menghitung

harga keekonomian atau batas atas bulan Maret tersebut, mempertimbangkan realisasi perkembangan harga bulan sebelumnya, yaitu Februari.

Padahal Februari 2022, harga minyak belum setinggi Maret 2022. ‘’Dengan mempertimbangkan harga minyak bulan Maret yang jauh lebih tinggi dibanding Februari, maka harga keekonomian atau batas atas BBM umum RON 92 bulan April 2022 akan lebih tinggi lagi dari Rp14.526 per liter, bisa jadi sekitar Rp16.000 per liter,’’ ujarnya.

Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan bahwa keputusan terkait harga Pertamax disebabkan melonjaknya harga minyak dunia. ”Pemerintah sudah memutuskan Pertalite dijadikan subsidi, Pertamax tidak. Jadi kalau Pertamax naik mohon maaf,” ujar Erick.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menegaskan bahwa kenaikan harga Pertamax diperlukan karena harganya sudah jauh dari harga keekonomian. ”Disparitas yang sangat tinggi. Kita tahu harga

Pertamax sekarang Rp 9.000.

Kalau harga keekonomiannya saat ini sampai Rp 16.000 yang harga sebenarnya segitu di dunia. Memang sangat jauh.

Memang saya dapat masukkan dari berbagai para pengamat dan sebagainya, bahwa memang harga Pertamax sudah jauh dari harga keekonomiannya,” ujarnya.

Di lain pihak, Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto menegaskan bahwa pihaknya sangat menyayangkan polemik BBM muncul di saat pengusaha sedang bersiap menyambut peak season Ramadan. ”Menurut saya nggak tepat momennya. Kita mau masuk Ramadan dimana kita akan masuk ke peak season.

Dampaknya nanti ke harga barang dan komoditas yang diterima konsumen. Kasihan, hajat orang banyak,” ujar Mahendra.

Mahendra menegaskan bahwa komponen harga BBM mengambil porsi 50-60 persen pada operasional jasa angkutan transportasi. Sehingga jika biaya transportasi naik, maka harga komoditas atau produk yang akan diterima konsumen

Harus 400 T Sambungan dari Hal 1

Q

Maka presiden memberi target: sampai akhir bulan Mei depan, nilai barang produksi dalam negeri yang terbeli harus mencapai Rp400 triliun.

Hanya dalam dua bulan. Target yang sangat berani. Sangat hebat.

Sebenarnya semangat membeli produk dalam negeri memang sangat tinggi. Sejak dulu. Hanya saja begitu banyak hambatan.

Terutama soal harga –terkait risiko hukum: yang membeli barang bukan yang termurah bisa terjerat hukum.

Padahal, sering kali, produk dalam negeri harganya lebih mahal. Juga menyangkut kualitas. Ada kalanya kualitas produk dalam negeri kalah.

Persoalan ini tidak pernah terselesaikan. Produk dalam negeri selalu dikalahkan. Baru kali ini, di tahun ini, ada kebijakan yang secara nyata pro buatan dalam negeri.

Dengan segala risiko. Dan segala pengorbanan –termasuk pun kalau harus membeli dengan harga lebih mahal.

Maka pertanyaan-pertanyaan lama tidak relevan lagi: bagaimana menjamin bahwa yang dijual itu produk dalam negeri. Bagaimana dengan jaminan kualitas. Termasuk bagaimana dengan ketepatan harga. Produk impor tidak akan ditampilkan di e-Katalog. Maka Pemda tidak akan bisa membeli produk impor.

Semua itu dipecahkan lewat

satu cara: e-Katalog. Semua Pemda sudah harus membuka e-Katalog lokal –sebagai sumber pembelian barang. Apa pun harus dibeli dari e-Katalog itu.

Tidak boleh lagi hanya berpegang e-Katalog nasional Tentu minggu-minggu ini beban pekerjaan luar biasa besar. Di semua Pemda. Agar bisa punya e-Katalog lokal.

Juga agar bisa mencapai target Rp400 triliun di akhir Mei 2022.

Dan yang paling sibuk adalah LKPP –Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Yang sekarang dipimpin mantan Bupati Banyuwangi yang prestasinya fenomenal itu: Abdullah Azwar Anas. Istrinya, yang cantik itu, yang kini menggantikannya sebagai Bupati Banyuwangi.

LKPP-lah yang memegang kendali: cara mana yang benar dan cara mana yang salah.

LKPP yang menyiapkan sistem e-Katalog itu. Termasuk e-Katalog lokal. Tentu heboh.

Terjadi perubahan yang drastis.

Di tengah kehebohan itu LKPP sampai harus membuka Zoom setiap hari. Hampir sepanjang hari. Untuk melayani kebingungan para pejabat di daerah.

Begitu banyak pertanyaan, konsultasi, dan keraguan yang masuk ke LKPP. Dari seluruh daerah. Semua harus dijelaskan oleh LKPP –Agus Rahardjo, sebelum menjabat Ketua KPK, adalah kepala LKPP. Anas melakukan pembaruan besar-besaran di sistem

RADAR BOGOR Komisaris Utama: Ratna Dewi Komisaris: Zainal Muttaqin, HM Alwi Hamu

pengadaan barang pemerintah.

Semua harus lewat e-Katalog.

Termasuk e-Katalog lokal. Anda pun bisa menayangkan barang produksi Anda di e-Katalog.

Biarpun Anda tidak punya perusahaan. Di e-Katalog lokal, tidak hanya perusahaan besar yang bisa masuk. Juga UMKM. Bahkan perseorangan.

Syaratnya: Anda harus menjamin barang itu buatan dalam negeri, harganya wajar, kualitas sesuai dengan yang dijanjikan, jumlah barangnya pun disebutkan, pengiriman beres.

Misalkan Anda bisa membuat batako. Atau paving. Atau kursi.

Tawarkan saja lewat e-Katalog lokal. Unggahan produk Anda itu akan dilihat Pemda. Lalu akan dibanding-bandingkan dengan produk sejenis lainnya.

Prinsipnya mirip dengan apa yang terjadi di marketplace swasta. Mirip dengan apa yang terjadi di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Blibli, dan lainnya.

Dua hari lalu saya makan malam dengan Abdullah Azwar Anas. Didampingi seorang deputinya yang lulusan Boston: Sarah Sadiqa (Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP) Saya terkesan sekali dengan cara baru pengadaan barang pemerintah yang segera berlaku itu. Bahkan, Anas menjelaskan: tidak perlu lagi harus memperpanjang kehadiran di e-Katalog setiap dua tahun.

Sepanjang Anda tidak mundur

dari e-Katalog, produk Anda akan tetap ada di situ. Masih ada lagi.

Presiden Jokowi juga sudah setuju diluncurkannya ‘’Kartu Kredit Pemerintah’’ –yang dikeluarkan oleh bank-bank BUMN. Seorang pejabat di Pemda akan memegang kartu kredit itu. Agar pembayaran dari pemerintah bisa pakai kartu kredit khusus itu. Tidak pakai prosedur panjang nan lama.

Dengan sistem Kartu Kredit Pemerintah itu, UMKM akan sangat terbantu. Modal UMKM yang kecil tidak termakan oleh lamanya menunggu pembayaran dari pemerintah.

Begitu barang Anda dibeli, dikirim dan cocok, maka pemegang kartu kredit pemerintah itu langsung menggesekkan kartu kreditnya. Anda pun menerima pembayaran tanpa khawatir ada potongan apa pun.

Transaksi di dunia swasta sudah begitu mudah dan terbukanya: lewat marketplace.

Pemerintahan Jokowi akan bergerak cepat untuk tidak ketinggalan. Kalau akhir Mei nanti belanja produk dalam negeri benar-benar bisa mencapai Rp400 triliun saya angkat jempol tinggi-tinggi: ekonomi dalam negeri pasti ikut bergerak.

Bayangkan berapa ratus triliun belanja itu sampai akhir tahun nanti. Harusnya, dengan kebijakan baru ini, produksi dalam negeri siap-siap berpesta: baru kali ini dibela begitu nyata. (*)

juga akan meningkat. ”Padahal kita sedang bertumpu pada optimistis pemerintah bahwa pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh 5 persen tahun ini,” bebernya.

Mahendra menegaskan bahwa untuk BBM jenis Biosolar dan Pertalite diharapkan pengusaha tidak ikut dilepas ke harga keekonomian. Dua BBM tersebut dinilai vital untuk kebutuhan angkutan transportasi. ”Kita pengusaha di momen ini tidak hanya sedang mempersiapkan gaji bulanan, tapi juga THR. Jadi hal ini sangat sensitif,” pungkasnya.

Sebelumnya, Dirut PT Pertamina Nicke Widyawati menuturkan, harga Pertamax harus dinaikkan. Itu bertujuan untuk menjamin kesehatan keuangan Pertamina. ‘’Hari ini BBM Pertamax belum mengikuti mekanisme pasar, jadi dukungan kepada (kenaikan harga) itu perlu,’’ ujar Nicke, Senin (28/3).

PERTALITE JADI BBM PENUGASAN Sejalan dengan itu, pemerintah telah menetapkan Pertalite (RON 90) menjadi BBM Khusus

Penugasan (JBKP), menggantikan Premium (RON 88). Dengan peralihan status menjadi JBKP atau BBM Penugasan, maka BBM tersebut didistribusikan di wilayah penugasan. Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022, dinyatakan bahwa wilayah penugasan penyediaan dan pendistribusian JBKP meliputi seluruh wilayah NKRI. Head of Center Food, Energy, and Sustainable Development Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra P.G. Talattov mengapresiasi kebijakan extraordinary atau darurat pemerintah yang sifatnya sementara dengan menetapkan Pertalite sebagai JBKP. Kebijakan itu membuat Pertamina tidak perlu menaikan harga jual BBM RON 90 itu.

Karena mendapatkan kompensasi atas selisih antara Harga Jual Formula (HJF) dengan Harga Jual Eceran (HJE) dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Abra menilai, APBN masih memliki ruang fiskal yang cukup untuk memberikan

tambahan kompensasi. Sebab, dalam simulasi sensitivitas APBN 2022 pada nota keuangan 2022, setiap kenaikan harga ICP USD 1 per barel akan menambah pendapatan negara Rp 3 triliun. Dan di sisi belanja negara ada tambahan Rp 2,6 triliun. Namun, secara net masih ada potensi surplus Rp 400 miliar.

Dengan skenario ICP USD 100 per barel, ada potensi tambahan pendapatan negara sebesar Rp 111 triliun dan tambahan belanja Rp 96,2 triliun. Sehingga secara net terdapat surplus Rp 14,8 triliun.

Bahkan dengan ICP Maret yang sudah mencapai USD 114,6 per barel dan harga minyak mentah dunia yang sudah menembus USD 120 per barel, potensi windfall profit tax dari sektor migas juga semakin besar.

“Dengan skenario rata-rata ICP 2022 sebesar USD 120 per barel, maka ada potensi tambahan pendapatan negara sebesar Rp 171 triliun dan tambahan belanja Rp 148,2 triliun. Sehingga, secara net ada potensi surplus Rp 22,8 triliun,” jelas lulusan Universitas Diponegoro tersebut. (dee/han/ lum/agf)

Bisa Dua Hari Dua Malam Dapatkan Solar Sambungan dari Hal 1

Q

Yang terjadi di Balikpapan, Kalimantan Timur, itu juga dialami banyak kota lain di tanah air. Di Gorontalo, misalnya, antrean panjang di SPBU juga terjadi. Sedangkan di Sragen, Jawa Tengah, pembatasan jam penjualan solar mulai dilakukan.

Di Balikpapan, ratusan sopir dump truck sampai menggelar demonstrasi di kantor wali kota kemarin. Mereka didukung mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) KaltimKaltara.

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menyebutkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan PT Pertamina agar SPBU baru di Km 13 Balikpapan Utara yang semula dijadwalkan dibuka setelah Idul Fitri bisa segera beroperasi. Keberadaannya diharapkan dapat mereduksi antrean panjang akibat kelangkaan solar.

Namun, surat yang disampaikan ke Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas (BPH Migas) mengenai usulan penambahan kuota solar bersubsidi untuk Balikpapan belum mendapat jawaban dari instansi tersebut. ’’Saya belum dapat hasilnya. Tapi, yang jelas SPBU (Km 13) akan dibuka.

Insya Allah Sabtu (2/4) sudah dibuka,” katanya kepada Kaltim Post di lobi Balai Kota Balikpapan setelah menemui perwakilan

para demonstran.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dinas Koperasi UMKM Industri dan Perdagangan (Diskumindag) Kabupaten Sragen Widya Budi Muditha menyampaikan, kuota solar di kabupaten tersebut pada 2022 berkurang 4 persen dari 2021. Tahun lalu sebesar 81.950 kiloliter (kl), sedangkan saat ini hanya ditetapkan 79.825 kl hingga akhir tahun. Padahal, pengajuan awal mencapai 88.000 kl.

Kuota solar yang terserap pada Januari menembus 7.381.752 liter. Sedangkan pada Februari meningkat menjadi 8.083.393 liter. Pada Maret diperkirakan tidak jauh dari bulan sebelumnya.

Sementara itu, dari 30 SPBU di Sragen, hanya 24 yang melayani penjualan solar. ”Kalau saya monitoring, tiap SPBU itu masih melayani. Namun, ada pembatasan jam,” bebernya didampingi Kasi Pembinaan Perdagangan Daru Roseno.

Di Jakarta, Pjs Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Subholding Commercial & Trading Pertamina Irto Ginting memastikan bahwa stok solar masih terjaga dengan baik. ’’Stok BBM solar subsidi aman, ada di level di atas 20 hari,” jelasnya.

Pertamina akan berfokus pada pelayanan di jalur logistik dan jalur lain yang berhak menikmati solar subsidi. Irto mengimbau masyarakat tetap

menggunakan BBM sesuai peruntukan. Dengan begitu, pemakaiannya pun bisa tepat sasaran. ’’Untuk pelaku industri dan masyarakat mampu, kami imbau agar menggunakan BBM diesel nonsubsidi seperti dexlite dan pertamina dex. Solar subsidi bisa digunakan saudara kita yang lebih berhak dan membutuhkan,” imbuhnya.

Sejauh ini, lanjut dia, Pertamina telah menormalisasi pasokan sesuai demand. Hingga Maret ini, realisasi solar subsidi sudah over 10 persen dari kuota yang ditetapkan pemerintah. Mengacu pada Peraturan Presiden No 191 Tahun 2014, pengguna yang berhak atas solar subsidi untuk sektor transportasi adalah kendaraan bermotor pelat hitam untuk pengangkut orang atau barang, kendaraan bermotor pelat kuning kecuali mobil pengangkut hasil tambang dan perkebunan dengan roda lebih dari 6, kendaraan layanan umum (ambulans, pemadam kebakaran, pengangkut sampah), kapal angkutan umum berbendera Indonesia, kapal perintis, serta kereta api penumpang umum dan barang.

Untuk memastikan agar pengguna yang berhak atas solar subsidi bisa dipahami masyarakat, Pertamina bersama seluruh stakeholder dan pemerintah melalui BPH Migas akan terus meningkatkan edukasi dan sosialisasi. (dee/kip/din/adi/ c7/oni/ttg)

Direktur Utama: Hazairin Sitepu General Manager Bisnis: Nihrawati AS Pemimpin/Penanggungjawab Redaksi: Ricki Noor Rachman Wakil Pemimpin/Penanggungjawab Redaksi: M.Indra Dewan Redaksi: Andi Ahmadi, Faturahman S Kanday, Nihrawati AS Redaktur Pelaksana Online: Yosep Awaludin Redaktur Senior: Muhammad Ridwan, Muh Afandi, Iqbal Muhammad, Faisal Hilmi, Lucky Lukman Nul Hakim Redaktur: Pipin Apriani, Alpin, Muhammad Ruri Ariatullah, Rani Puspitasari Sinaga Sekretaris Redaksi: Mia Muliawan Reporter: Jaenal Abidin, Arif Al Fajar, Dede Supriadi, Imam Rahmanto, Septi Nulawam Harahap Fotografer: Sofyansyah, Hendi Novian Konten Kreatif: Kintan Madinatul Editor Video: M. Azirul Fariq Videografer: Nelvi Marwiyati, M. Rivaldi Desain Grafis: Alfi Pracetak: Zainal Arifin (Koordinator) Teknologi Informasi (IT): Beni Irawan (General Manager) Iklan: Erwin Sofian (Manager), Untung Bachtiar (Asist. Manager) Pemasaran dan Sirkulasi: M Iksan Halil (Manager), Omer Ritonga Digital Marketing: Recia Debora S Konsultan Hukum: Andi Syarifuddin SH, MH Ombudsman: M. Choirul Shodiq, Rohman Budijanto Penerbit: PT Bogor Ekspres Media. SIUPP: 651/SK/MENPEN/SIUPP/28 Oktober 1998 Percetakan: PT Bogor Media Grafika (Jalan Siliwangi Kav.1/34 Komp. Puslitbang KOSTRAD Desa Cijujung Kandang Roda Bogor Telp: 0251 8655965) Alamat: Graha Pena Radar Bogor, Jl KHR Abdullah Bin Muh Nuh No 30 Taman Yasmin Bogor 16113. Telepon Redaksi: 0251-7544005 (hunting), Fax:251-7544008. Telepon Iklan: 0251-7544001-002, Fax: 02517544009. Telepon Pemasaran: 0251-7544003. Perwakilan Jakarta: Gedung Graha Pena, Jl Kebayoran Lama 12 Jakarta Selatan, Telepon/Fax: 021-53699624. Homepage: http//www.radarbogor.id Email: redaksi@ radar-bogor.com. Harga Langganan: Rp 80.000.

Wartawan Radar Bogor dilarang menerima uang maupun barang dari sumber berita.

Wartawan Radar Bogor dibekali dengan kartu pers yang selalu dikenakan selama bertugas.

METROPOLIS

RADAR BOGOR I KAMIS 31 MARET I TAHUN 2022 I 28 SYA’BAN 1443 H I HALAMAN 11

Terkendala Tesis, Lolos CPNS di Mahkamah Agung Sambungan dari Hal

Q

12

Keterbatasan fisik yang dimiliki Syifa sejak lahir, tidak menyurutkan niatnya menggapai pendidikan tinggi.

Terbukti, mahasiswi S2 yang masuk pada 2019 itu mampu menyelesaikan tesisnya dengan judul Mediasi dan Pengaruh bagi Para Pihak di Pengadilan Negeri Sukabumi dan Pengadilan Negeri Bogor Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

“Alhamdulillah, hari ini (kemarin) dapat mengikuti proses wisuda Unpak bersama ratusan wisudawan yang lain,” kata Syifa, kepada Radar Bogor.

Selama menempuh pendidikan magister, Syifa mengaku sempat terkendala saat mengajukan judul tesis yang semula akan mengangkat hukum ekonomi syariah. Namun, judul itu ditolak karena sempat dianggap plagiat.

Namun hal itu tak membuat patah semangat, dengan mengajukan judul tesis berbeda yakni berkaitan dengan sidang mediasi. Syifa menjelaskan alasan memilih tesis tersebut, lantaran dari beberapa kasus hukum, hanya beberapa saja yang memanfaatkan mediasi.

“Perjalanan mediasi ini belum terlalu lumrah di Indonesia, hanya beberapa hal yang bisa dimediasikan. Sebenarnya kenapa milih judul ini, karena proses mediasi ini justru mudah

dan murah. Ketika ada sengketa proses mediasi ini tidak memakai proses sidang, cukup dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang dilakukan di pengadilan,” katanya.

Menurutnya, pandangan masyarakat terkait dengan mediasi masih salah kaprah karena dianggapnya dilakukan di luar pengadilan atau non ligitasi. Padahal, saat ini perkembangan peradilan di Indonesia akan mulai mengarah ke sana.

“Karena memang peraturannya baru sampai peraturan Mahkamah Agung yang mengatur terkait mediasi di pengadilan,” katanya.

Saat ditanya alasan memilih jurusan hukum, perempuan kelahiran tahun 1997 itu

16.244 Orang Bersaing Masuk IPB Sambungan dari Hal

Q

12

Selain itu, IPB juga membuka jalur Beasiswa Utusan Daerah (BUD), jalur Kelas Internasional dan jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat (SMM

PTN Barat).

Bagi calon mahasiswa baru yang dinyatakan diterima melalui jalur SNMPTN 2022, dapat segera menyiapkan dokumen registrasi online yang sudah ditentukan dalam surat pengumuman rektor yang

diunduh pada laman registrasi. admisi.ipb.ac.id.

"Selanjutnya mengunggahnya pada laman registrasi.admisi. ipb.ac.id mulai tanggal 4 - 9 April 2022. Jika ada kesulitan bisa kontak halo.admisi.ipb.ac.id," pungkas Drajar.(cok/c)

menanggap ilmu tersebut menarik dan masih banyak yang harus digali dan dipelajari.

Sebab, ia menyadari saat ini masih banyak yang salah memandang hukum.

“Tapi pada faktanya ternyata bukan hukum yang salah, tapi memang orang-orangnya yang salah. Dan memang meluas bahasan hukum hampir semua aspek ada ranah hukumnya.

Ini jadi tantangan,” katanya.

Sambungan dari Hal

12

Hal berbeda disampaikan pembeli lainnya, Susi. Ia mengaku tidak masalah dengan kebijakan membeli terigu untuk bisa membeli minyak goreng curah. "Gak masalah, yang penting dapat lah dan kan (saya) sekalian jualan sembako, terigunya untuk dijual lagi," katanya.

Menanggapi itu, Pemilik Toko Kelontong, Acung mengaku, keputusan mewajibkan konsumen membeli terigu untuk bisa membeli minyak goreng curah ini dilakukan pihaknya agar tidak ada pihak

yang berlaku curang dengan titip menitip.

Dan terbukti, dengan kebijakan seperti itu otomatis mengurangi pembeli yang sudah mengantre. "Iya untuk mencegah joki untuk mengantre, makanya kita coba.

Kita pakai begini juga kan otomatis ngurangin (yang beli).

Jadi kasihan yang bener-bener mau dagang," kata dia.

Apalagi, menurutnya, untuk hari ini banyak wajah baru yang membeli kebutuhan pokok di tempatnya, terkhusus membeli minyak goreng curah.

"Iya (banyak pembeli baru di tempatnya), yang ini bawa

adiknya dan ini bawa siapa, jadi banyak. Maka kita cara begitu, siapa tau bisa mencegah," ucap dia.

"Dan supaya orang-orang yang bener-bener mau beli kebagian, karena minyak tidak banyak," lanjut Acung.

Meski begitu, dikatakan Acung, kebijakan ini tidak berlaku bagi pelanggan setianya. Karena, mereka yang datang otomatis memang untuk berbelanja kebutuhan pokok, tidak hanya minyak goreng curah semata.

"Enggak semua. Kalau yang biasa belanja tidak berlaku.

Ini berlaku bagi wajah baru," tukasnya.(ded/c)

JADIKAN PETANI DAN PENYULUH GARDA TERDEPAN PERTANIAN, KEMENTAN GELAR BIMTEK GARUT–Petani dan Penyuluh Pertanian dari wilayah Garut Selatan dalam dua hari ini sabtu s.d minggu, 26 s.d 27 Maret 2022 antusias mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Petani dan Penyuluh Di Wilayah Koordinasi Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor.

Syahrul Yasin Limpo selaku Menteri Pertanian melihat bahwa penyuluh pertanian merupakan Kopasus dari keberhasilan pertanian di Indonesia.

“Kalian itu sangat penting, kalian adalah kopasus dari kementerian pertanian.

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) bidang pertanian yang profesional dilakukan melalui pendidikan, pelatihan vokasi maupun sertifikasi profesi.” ujar Syahrul.

Senada dengan Mentan, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Dedi Nursyamsi mengungkapkan program Bimtek bagi penyu luh merupakan kesempatan yang sangat berharga.

“Melalui Bimtek ini diberikan kesempatan yang lebih luas lagi untuk Penyuluh Pertanian yang telah memiliki pengalaman kerja, untuk dapat menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi.” ujar Dedi.

Direktur Polbangtan Bogor Detia Tri Yunandar, dalam sambutannya menyampaikan; “Kegiatan Bimtek ini adalah kerjasama antara Kementerian Pertanian dengan Komisi IV DPR RI dalam upaya peningkatan kapasitas petani dan penyuluh, serta regenerasi petani, diharapkan peserta menjadi petani dan penyuluh pertanian yang siap kerja di lapangan salah satunya dengan mengadopsi inovasi pertanian yang sudah ada untuk membantu peningkatan produksi pertanian sehingga kesejahteraan petani dapat terwujud.” papar Detia.

Kegiatan Bimtek dilaksana-

Rektor Unpak Prof Bibin Rubini menjelaskan, perkembangan teknologi digital yang ditandai dengan keterbukaan informasi memungkinkan dan sangat mendukung masyarakat untuk dapat berinteraksi, bekerjasama, berjejaring terhubung tanpa jarak.

“Perkembangan ini tentu harus disikapi dengan sangat bijak oleh masyarakat, karena berpengaruh terhadap kehi-

Sambungan dari Hal

Q

12

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, Hanafi mengatakan, perbaikan ruang kelas di SDN Ciheuleut 1 dan 2 menjadi prioritas yang akan dilakukan pada tahun ini.

"Disdik sudah menganggarkan 600 juta untuk lelang. Jadi, ada beberapa kondisi sekolah yang kurang memadai, sudah dipetakan Dinas Pendidikan dan sudah dianggarkan," kata

Hanafi kepada wartawan, Selasa (29/3).

Hanafi mengatakan, jumlah usulan perbaikan sekolah tahun ini cukup banyak di Kota Bogor.

Karena itu, diprioritaskan yang memungkinkan dilakukan perbaikan. "Jumlahnya ratusan, tapi yang akan dilelang SD Otista kemudian Ciheuleut," katanya.

Menurut Hanafi, pihaknya juga terus berkomitmen untuk membangun dan menyempur-

nakan fasilitas-fasilitas yang ada di bawah naungan Disdik Kota Bogor.

"Ke depan, kita ingin mencari peluang-peluang perbaikan sekolah, dianggarkan dari beberapa sumber," kata dia.

Baik dari Kementerian PUPR, ada badan POP (Pendidikan Olahraga dan Pasar), yang juga memungkinkan mengajukan proposal perbaikan terutama sekolah yang cukup parah.

Di tempat terpisah, Kabid

Muhammad Haerudin Amin M.H, selaku anggota Dewan Perwakilan rakyat (DPR) RI Komisi IV, menyampaikan bahwa masyarakat Garut khususnya Garut Selatan harus punya keyakinan dan tekad untuk maju, bermimpi tapi tentunya diikuti dengan kemauan dan kerja keras.

“Petani dan Penyuluh pertanian harus bersama harus berjuang dari bawah serta yakin bahwa akan ada perubahan. Melalui bimtek ini diharapkan peserta bisa ikut serta dalam mensukseskan kesediaan dan kemandirian pangan, utamanya bahan pangan lokal bukan impor.”

Selanjutnya beliau menambahkan bahwa Forum Bimtek yang didorong oleh Komisi IV dalam rangka pembekalan petani penyuluh pertanian serta menambah ilmu pertanian sehingga SDM-nya berorientasi kepada hasil yang berkelanjutan.

Diakhir arahannya beliau menyampaikan “Kepada peserta-mohon serius dalam menangkap ilmu pada Bimtek ini, diharapkan peserta mampu menciptakan program Integrated Farming Sistem (IFS) di tempatnya masingmasing dengan menggabungkan potensi yang ada yaitu peternakan, pertanian dan dunia usaha sehingga daerah Garut khususnya Garut Selatan menjadi basis pangan perta nian dan peternakan”, tegasnya.

Pewarta: Aminudin Editor: Ardianinda Wisda

SD Disdik Kota Bogor, Rudy Suryanto memastikan, meski dua bangunan ruang kelas di SDN Ciheuleut 1 dan 2 mengalami ambruk, kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) masih dilaksanakan kedua sekolah. "Kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung, (karena) kelas yang roboh itu memang sudah dikosongkan. Dan PTM pun masih tetap 50 persen PTM, PJJ 50 persen, secara PTM gak pengaruh," tukasnya.(ded/c)

Ciliwung Keruh, 32 Ribu Pelanggan Terdampak Sambungan dari Hal

Q

12

Katulampa, Pajajaran Regency, Cimahpar, dan Tanah Baru.

Kekeruhan itu, dilanjutkan Rino terjadi sejak dua tahun terakhir. Hanya saja, tingkat kekeruhan di Sungai Ciliwung cukup fluktuatif. Levelnya dapat turun di angka 3.000 NTU. Karena kondisi tersebut, Perumda Tirta Pakuan bereksperimen agar dapat mengatasi kondisi air Sungai Ciliwung yang keruh dengan membubuhkan zat kimia. Sebab, ketika air itu didistribusikan ke pelanggan seharusnya sudah aman untuk dikonsumsi.

"Kita coba eksperimen tingkatin komposisi alumunium nya 10-12 persen, kita naikin segala macam gak nolong.

Akhirnya kita pakai polimer tambahan untuk cepat mengurai kekeruhannya. Secara lab bisa jalan. Tapi ada efek lain.

Kita dapat air jernih tapi lumpurnya juga banyak," ucapnya.

Meski demikian, Rino menyebut permasalahan tingkat kekeruhan air yang terjadi di Sungai Ciliwung masih menjadi salah satu pekerjaan rumah yang tengah ditangani Perumda Tirta Pakuan. Dirinya menyebut,

ada salah satu pembangunan besar yang silakukan di kawasan hulu menyebabkan air sungai keruh.

"Kalau kita melakukan perbaikan secara fisik bangunan, saya takut (kegiatan) ini mubajir," ucapnya.

Adapun, Perumda Tirta Pakuan menyebut sertidaknya ada tiga alternatif dalam menangani kondisi air keruh, pertama dengan pembubuhan zat kimia jenis polimer, juga dengan memberikan kandungan alumunium agar mengurai air yang keruh.

Kedua, memisahkan 32.000 pelanggan dari hulu sebanyak

2.000 hingga 3.000 pelanggan agar mendapatkan pasokan distribusi air dari zona lain.

"Dari pompa intek Pakuan untuk mendorong, jadi total warga yang terlayani di zona 7 berkurang karena air yang di produksi nya berkurang," beber Rino.

Ketiga, konsepnya sama namun dengan skala yang lebih besar, dengan mengoptimalkan atau mengoperasikan WTP Unitex.

"Ini mudah-mudahan PKSnya selesai, kita akan lakukan operasionalnya karena ujicobanya kemarin sudah," tukasnya.(ded/c)

LAKUKAN PERLUASAN, RSUD KOTA BOGOR BAKAL MANFAATKAN GEDUNG RUSUNAWA DAN ARSIP SEBAGAI RUANGAN RAWAT INAP & % & # !% ! !# & # # " # " # ! " ( & %& " $ % $ % " % % &# ( ( !% ! !# % ! " & &$& ' &$& ' $ #% & #$ " #"&$% $ #"&$ !% ! !# ( # &# % % ! !# # % !% ! !#

kan dua angkatan dengan peserta per-angkatan 100 orang. Peserta berasal dari 15 kecamatan yaitu Banjarwangi, Singajaya, Mekarmukti, Cihurip, Cibalong, Pameungpeuk, Cikelet, Caringin, Cisewu, Bungbulang, Pakenjeng, Pendeuy, Pamulihan, Talegong dan Cisompet.

Kegiatan Bimtek mengusung tema “upaya penguatan petani dan penyuluh untuk mendukung ketahanan pangan dalam menghadapi pandemi Covid-19”.

Kegiatan Bimtek ini diselenggaran oleh Polbangtan Bogor melalui Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) bekerjasama dengan Komisi IV DPR RI. “Kegiatan Bimtek ini salah satu kegiatan yang difasilitasi oleh polbangtan Bogor yang bekerjasama dnegan Komisi IV DPR RI yang dilaksanakan oleh UPPM, kegiatan ini sebagai upaya untuk memastikan para petani dan penyuluh memiliki kapasitas dan kompetensi yang terbarukan melalui informasi baru terkait pertanian modern juga meningkatkan semangat para petani milenial dalam dunia pertanian dan peternakan”, kata Aminudin kepala UPPM Polbangtan Bogor.

Kegiatan ini dihadiri oleh Muhammad Haerudin Amin, S.Ag, MH, selaku anggota Dewan Perwakilan rakyat (DPR) RI Komisi IV, Direktur Polbangtan Bogor, Unsur Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut, Camat Kecamatan Caringin Kab. Garut serta praktisi peternakan sebagai narasumber Bimtek.

dupan sosial,” ucapnya.

Bibin berpesan, agar para wisudawan tetap memiliki motivasi yang tinggi, bekerja keras, dan tidak mudah putus asa dalam meniti karir di dunia kerja.

“Kami sangat berharap agar para wisudawan tetap menjaga nama baik almamater, dengan menunjukkan sikap dan perilaku yang jujur,” tukasnya. (ded/c)

Rp600 Juta, Perbaiki Sekolah Rusak

Antri Migor Wajib Beli Terigu Q

Alasan kedua, Syifa sebenarnya bercita-cita ingin menjadi notaris. Namun saat ini ia harus berbangga. Karena, setahun lalu dinyatakan lolos sebagai CPNS di Mahkamah Agung setelah mengikuti serangkaian tes yang dilakukan pada 2019 silam.

Untuk diketahui, Universitas Pakuan mewisuda 727 lulusan yang berlangsung di lantai dasar GrahaPakuan Siliwangi.

0#1 +'*') #+#/',1 & -1 #+)-1 -%-/ "'* )2) , 2,12) +#, + & 1#+. 1 / 4 1 ', . . 0'#, 2+2+ #. * '" ,% '" #,%#+ ,% , '0,'0 " , #,%#," *' , 212 -1 -%-/ "/ /+#', -4' +#,% 1 ) , #)0. ,0' .#/)-+.*#) , /# -1 -%-/ "'* )2) , * ,1 / , 1',%) 1 )#1#/'0' , 1#+. 1 1'"2/ 2,12) . 0'#, 2+2+ 0 ,% 1 1',%%' #&',%% "'.#/*2) , 2,12) +#, + & ) . 0'1 0 1#+. 1 1'"2/ . * %' -1 -%-/ 0 1 ',' +#,( "' /2+ & 0 )'1 /2(2) , /#%'-, * "' /-3',0' 4 / 1 0#/1 /2+ & 0 )'1 .#,"'"') , 6 #* ', 2,12) .#/ 4 1 , , ,1' (2% +#,"2)2,% . / ! *-, "-)1#/ 5 ,% +#,#+.2& .#,"'"') , "'0',' #/ 4 1 '" , " , 0# % ',5 1#,12,5 212& ,5 ) /2 ,% , 7 ) 1 /+#', 2 02* , .#+ ,$ 1 , 0#1 +'*') #+)-1 -%-/ 1#/0# 21 "'* ,(21) , /+#', 02" & +#* )2) , ) (' , &) , *' -1 -%-/ '+ /5 (2% +#,"2)2,% /#,! , .#/*2 0 , /2+ & 0 )'1 1#/0# 21 /+#', +#,(#* 0) , 0 * & 0 12 .#/05 / 1 , .#,',%) 1 , 01 120 +#,( "' /2+ & 0 )'1 /2(2) , /#%'-, * " * & +#, + & .#* 5 , , " , ) . 0'1 0 1#+. 1 1'"2/ . 0'#, /#, '12 )#"#. , -1 -%-/ ) , +#,',%) 1) , .#* 5 , , ') " /' 0'0' 0 / , " , ./ 0 / , " , (2% 02+ #/ " 5 + ,20' #" ,%) , ) . 0'1 0 1#+. 1 1'"2/ "' -1 -%-/ 0 1 ',' " , 6 '1 1 &2 &4 )'1 ',' % ) 012!) % ) !2+ , 0 +. ' "'0',' )'1 ) , +#,%2. 5 ) , 5 ,% 1#/ ') %' + 05 / ) 1 7 2! .,5

6 , )'1 212& (2% " 5 1 +.2,% 5 #* + ',' ) , )'1 1#/ 1 0 ) /#, * & , )'1 (2% )#!'* , & )#+ /', )'1 02" & ,%- /-* " /' & 1' )# & 1' "#,% , ) *' " , . ) 4 )'* #*' 2 #*' 2 ',' 0 ,% 1 02..-/1 7 0 + 2,%,5 +2, "#+')' , /+#', +#, + &) , )#1') +#,%%2, ) , 0#1 +'*') ,#% / + ) 5 ,% & /20 "'* )2) , " * & +#,! /' .#,%% ,1',5 #"2 "') 1 ) ,5 & /20 +#* *2' ./-0#0 .#,"#) 1 , " , +#5 )',) , .#+ ,$ 1 , 0#1 1#/0# 21 2,12) )#.#,1',% , )'1 #/0 + 6 '1 " /' 02" & +#* )2) , .#,"#) 1 , #/,5 1 +#+ ,%

'" #,%#+ ,% , '0,'0 " , #,%#," *' , -1 -%-/

%20 )0#0,5 2,12) /2+ & 0202, 202, 4 '12 0 + %#"2,% /0'. ) /#, ) *- )'1 ,%2, -1-+ 1'0 ) , +#,( "' 0 12 )-+.*#)0 7 2! .,5 #* ', '12 202, 4 #,1#,% 02" & "'1 1 2,12) 0#+ ! + -/ ,% 1',%% * 1 2 +#,%', . 0#&',%% '0 "'+ ,$ 1) , 0#* ', 2,12) .#,%', . , (2% " . 1 +#,2,( ,% +#,( "' /2(2) , /2+ & 0 )'1 /#%'-, * " , /2+ & 0 )'1 .#,"'"') , 6 , '0 +#,( "' /2 ,% #* ( / " , +#,( "' 1#+. 1 1',%% * + & 0'04 + & 0'04 5 ,% ) , +#,#+.2& .#,"'"') , "' + ,$ 1,5 0 ,% 1 #0 / 0#) *' (') /2+ & 0202, 1#/0# 21 "'.#/%2, ) , -*#& 7 ) 1 /+#', . * %' 0 1 ',' -1 -%-/ (2+* &,5 & ,5 0 12 "#,% , 4 /% ,5 5 ,% 02" & +#,! . ' (21 ('4 *# '& 0#/1 0#. /2& 1#+. 1 1'"2/,5 "''0' -*#& 4 /% 2. 1#, -%-/ #,% , .#/)'/ , .#/0#,1 0# .#/0#, /+#', +#, /%#/) , 4 ! , .#/*2 0 , /# .#/)-+.*#) , 1#/0# 21 " . 1 1#/# *'0 0' . " 1 &2, 1 2 #,% , & / . , " . 1 +#, + & (2+* & 1#+. 1 1'"2/ " /' 1-1 * 5 ,% 0 1 ',' 0# ,5 ) #" 2,12) . 0'#, 2+2+ #" "')&2020) , +#/ 4 1 . 0'#, .-0'1'$ -3'" 6 #" ,%) , -1 -%-/ +#+'*')' 2,12) . 0'#, !-3'" #" * ',,5 2,12) 2+2+ 7 12) 0,5

METROPOLIS Rp600 Juta, Perbaiki Sekolah Rusak KAMIS 31 MARET I TAHUN 2022 I 28 SYA’BAN 1443 H I HALAMAN 12

BOGOR–Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bakal mempercepat proses perbaikan sekokah pada bangunan SDN Ciheleut 1, dan 2 yang ambruk pada Senin (28/3). Pemkot Bogor telah menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp600 juta.

RP600 JUTA...Baca Hal 11

Q

"

" ! " #

! #

! ! " "!

"!

Prambon

"

"

FOTO : DEDE/RADAR BOGOR

TUNGGU GILIRAN: Tampak warga yang antri membeli minyak goreng curah di salah satu toko kelontong Jalan MA Salmun. Sebagian calon pembeli keluhkan keharusan membeli terigu.

Antre Migor Wajib Beli Terigu

BOGOR–Sejumlah warga Kota Bogor mengeluhkan adanya kewajiban membeli terigu agar bisa membeli minyak goreng (migor) curah sebanyak 1 dirijen.

Warga menyampaikan keberataan saat mereka antri membeli minyak goreng di sebuah toko kelontong yang ada di Jalan MA Salmun, Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Bogor

Tengah, Kota Bogor pada Rabu (30/3).

Seperti disampaikan salah seorang pembeli bernama Yoga. Pria yang mengaku sebagai pedagang warung itu merasa keberatan dengan kebijakan tersebut. "Iya sudah pasti, terigunya kalau ga kepake gimana, saya butuhnya cuma minyak aja," katanya.

Yoga mengaku demi mendapatkan minyak

16.244 Orang Bersaing Masuk IPB DRAMAGA–Tahun ajaran 2022 - 2023, Institut Pertanian Bogor (IPB) University menerima 2.041 calon mahasiswa baru program sarjana melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Jumlah peserta yang diterima menambah pendaftar SNMPTN ke IPB menjadi 16.244 peserta.

Sebanyak 555 orang merupakan pendaftar Kartu Indonesia Pintar (KIP)-Kuliah.

Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan IPB University, Drajat Martianto mengatakan, tahun ini IPB

menerima mahasiswa baru melalui jalur penerimaan SNMPTN, Ujian Tulis Berbasis Komputer-Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UTBK-SBMPTN) dan jalur Mandiri.

"Untuk jalur Mandiri, IPB membuka melalui Seleksi Masuk (SM) IPB (dulu bernama Ujian Tulis Mandiri Berbasis Komputer/UTMBK), jalur Prestasi Internasional dan Nasional (PIN), jalur Ketua OSIS," ujarnya dalam keterangan rilis,(30/3).

goreng curah, ia mengaku sudah mengantre sejak pukul 07:00 WIB. Namun demikian, dirinya tetap mengikuti kebijakan membeli minyak goreng dan terigu. Sebab, minyak goreng menjadi kebutuhan yang dicari-cari saat ini.

ANTRE...Baca Hal 11

Q

Disabilitas Bukan Penghalang, Syifa Fauziah Sabet Magister dan Lulus Cumlaude

BANGGA: Lulusan Magister Hukum Unpak, Syifa Fauziah bersama Rektor Bibin Rubini usai penyerahan penghargaan lulusan terbaik.

Sempat Terkendala Tesis, Lolos CPNS di Mahkamah Agung Ada yang berbeda dalam prosesi 727 wisudaan Universitas Pakuan (Unpak) di lantai dasar Graha Pakuan Siliwangi (GPS), Rabu (30/3). Salah satu lulusan magister (S2) Fakultas Hukum Syifa Fauziah, yang tak lain penyandang disabilitas meraih predikat cumlaude.

Laporan: DEDE SUPRIADI/DAVE AURIEL

16.244 ORANG...Baca Hal 11

SEMPAT...Baca Hal 11

Q

Q

Ciliwung Keruh, 32 Ribu Pelanggan Terdampak

SOFYANSYAH/ RADAR BOGOR

TERKENDALA: Perwakilan direksi Perumda Tirta Pakuan memperlihatkan pengolahan air dari sumber air Sungai Ciliwung.

BOGOR–Pasokan air bersih di wilayah Timur dan Utara Kota Bogor kembali terganggu. Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor menyebut kondisi Sungai Ciliwung saat ini mengalami tingkat kekeruhan dan lumpur yang cukup tinggi.

Direktur Utama Perumda Tirta Pakuan Rino Indira Gusniawan mengatakan, tingkat kekeruhan air yang sampai ke pengolahan air bersih bisa mencapai 5.000 hingga 6.000 NTU. Padahal, normal skala kekeruhan air itu hanya 100 NTU.

Menurutnya, debit sungai yang membawa lumpur itu sangat mempengaruhi sistem pengolahan air bersih di IPA Katulampa. Untuk mengejar kualitas yang tetap baik sampai ke pelanggan, mereka harus menurunkan sedikit debit di pengolahan.

"Kalau lagi bisa 6.000 NTU. Kalau normal itu air yang dikonsumsi 1 NTU jadi bening. Kalau yang kita olah itu paling 100 NTU. 5.000 sampai 6.000 NTU itu pekat banget sudah seperti kopi.

Coklat banget. Luar biasa pokoknya. Parah," kata Rino saat mengunjungi IPA Palasari, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Rabu (30/3).

Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan gangguan pada sistem pengolahan air. Gangguan pengaliran menyasar wilayah zona VII, yang meliputi sebagian wilayah Bogor Timur dan Utara.

Mulai dari Perumahan Mutiara Bogor Raya, Griya

CILIWUNG...Baca Hal 11

Q