JUMAT 29 APRIL 2022 27 RAMADAN 1443 H HARGA RP4.000 BERLANGGANAN RP90.000 TERBIT 12 HALAMAN
Sebut Suap WTP Ulah Anak Buah Ade Yasin: Ini Namanya IMB, Inisiatif Membawa Bencana Bupati Bogor Ade Yasin membantah telah menyogok auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat agar wilayahnya mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal itu setelah KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka.
Saya dipaksa bertanggung jawab terhadap perbuatan anak buah saya. Tapi sebagai pemimpin saya harus siap bertanggung jawab,,”
SEBUT SUAP...Baca Hal 10
Q
Kronologi Penangkapan Ade Yas i n Cs Selasa, 26 April 2022
Tim KPK ke lapangan menuju ke salah satu hotel di Bogor
Senin, 4 April 2022 291443 April 2Jumat, Ramadan H
2022 27 Ramadan 1443 H
Imsak 04:30 Imsak
Subuh Zuhur 04:40 Subuh 11:59Zuhur
04:27
04:37
Asar 15:15
Magrib 18:04
Asar 15:14
11:54
Isya 19:08
Magrib 17:54
Isya 19:01
Bupati Bogor
Ade Yasin
Namun setelah para pihak menerima uang mereka pulang ke Bandung Lalu, KPK membagi dua tim. Satu tim di antaranya bergerak menuju Bandung mengamankan para pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat beserta barang bukti uang
Konstruksi Kasus Berawal dari keinginan Bupati Bogor Ade Yasin agar Kabupaten Bogor kembali mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun 2021 dari BPK.
Tim mengamankan empat pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat di kediamannya masing-masing
BPK menugaskan tim pemeriksa untuk melakukan audit pemeriksaan interim (pendahuluan) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2021 Pemkab Bogor
Rabu, 27 April 2022
Menjadi tim pemeriksa dari BPK Perwakilan Jawa Barat itu adalah Anthon Merdiansyah, Arko Mulawan, Hendra Nur Rahmatullah Karwita, Gerri Ginajar Trie Rahmatullah dan Winda Rizmayani
Tim KPK juga mengamankan Bupati Bogor Ade Yasin di rumah dinasnya pada dini hari
Pada Januari 2022, diduga ada kesepakatan pemberian sejumlah uang antara perwakilan
BPK Jawa Barat dengan Ihsan Ayatullah Sejumlah ASN Pemkab Bogor juga diamankan di tempat tinggal masing-masing di wilayah Cibinong, Kabupaten Bogor.
selaku Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor dan Maulana Adam selaku Sekdis Dinas PUPR Kabupaten Bogor dengan tujuan mengkondisikan susunan tim audit interim.
Ade Yasin kemudian menerima laporan dari Ihsan bahwa laporan keuangan Pemkab Bogor jelek dan jika diaudit BPK akan berakibat opini disclaimer.
Tersangka Pemberi Suap
Selanjutnya AY (Ade Yasin) merespon dengan mengatakan ‘diusahakan agar WTP’ Sebagai realisasi kesepakatan, Ihsan dan Maulana diduga memberikan uang
sekitar Rp100 juta dalam bentuk tunai kepada Anthon selaku pegawai BPK
Ade Yasin
Perwakilan Jawa Barat/Kasub Auditorat Jabar III/Pengendali Teknis di salah satu tempat di Bandung.
Bupati Bogor
Maulana Adam Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor
Anthon kemudian mengkondisikan susunan tim sesuai dengan permintaan
Ihsan Ayatullah
Ihsan dimana nantinya obyek audit hanya untuk SKPD tertentu.
Kasubdit Kas Daerah BPK AD Kabupaten Bogor
Proses audit dilaksanakan mulai bulan Februari 2022 s/d April 2022
Rizki Taufik
dengan hasil rekomendasi di antaranya bahwa tindak lanjut rekomendasi tahun 2020 sudah dilaksanakan dan program audit laporan keuangan tidak menyentuh area yang mempengaruhi opini
PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor
Adapun temuan fakta tim audit pada Dinas PUPR. Salah satunya pekerjaan proyek peningkatan jalan Kandang Roda-Pakansari dengan nilai proyek Rp94,6 miliar yang pelaksanaannya diduga tidak sesuai dengan
Tersangka Penerima Suap Anthon Merdiansyah Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat (Kasub Auditor IV Jawa Barat 3 Pengendali Teknis).
Arko Mulawan Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat (Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor)
kontrak.
Hendra Nur Rahmatullah Karwita
Selama proses audit, diduga ada beberapa kali pemberian uang kembali oleh Ade Yasin melalui Ihsan dan Maulana pada tim pemeriksa
Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat (Pemeriksa)
DITAHAN: Bupati Bogor Ade Yasin mengenakan rompi tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (28/4) dinihari.
Gerri Ginajar Trie Rahmatullah Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat. (Pemeriksa)
Diantaranya dalam bentuk uang mingguan dengan besaran minimal Rp10 juta
Adapun total selama audit telah diberikan sekitar sejumlah Rp1,9 miliar.
Barang Bukti
Uang Rp1,024 miliar
Ancaman Hukuman Pemberi suap dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 UU Tipikor, dengan ancaman hukuman
5 tahun penjara dan denda
Rp250 juta
Untuk penerima suap dijerat dengan pasal
(Rp570 juta tunai dan Rp 454 juta ditransfer)
GELEDAH: Petugas KPK menggeledah rumah dinas atau Pendopo Bupati Bogor, kemarin.
12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU Tipikor. Ancaman hukumannya bisa
sampai
20 tahun penjara.
Sapuuuuu... Jaaaagat
NAMANYA saja sapu jagat. Kok mau disapu bawahan. Tentu bukan sapu jagat kalau gampang kalah.
SAPUUU...Baca Hal 10
Q
Geledah Pendopo Bupati dan Kantor Dinas PUPR
GELEDAH...Baca Hal 10
Q
oleh Dahlan Iskan
IKLAN & LANGGANAN: (0251) 7544001
BOGOR–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menonaktifkan tiga PNS yang diduga terlibat dalam kasus pemberian suap kepada empat pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat (Jabar). Suap diberikan agar laporan keuangan Pemkab Bogor tahun 2021 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
REDAKSI: (0251) 7544005