Identitas Bogor Masa Depan
Melahirkan Juara, Melanjutkan Budaya
Perumahan Katelia Taman Yasmin RT 01 RW 09, Kelurahan Cilendek Timur, Kecamatan Bogor Barat membawa pulang gelar juara 1 Bogorku Bersih 2025 untuk kategori Pemukiman Teratur. Pengumuman dilakukan dalam malam Anugerah Bogorku Bersih 2024 di IPB International Convention Center (IICC), Botani, Bogor Tengah, Senin (24/11).
Laporan: FIKRI
FIKRI RAHMAT UTAMA/RADAR BOGOR
JUARA: Perumahan Katelia Taman Yasmin RT 01 RW 09, Kelurahan Cilendek Timur berhasil meraih gelar juara 1 dalam ajang Bogorku Bersih tahun ini.
SOFYANSYAH/RADAR BOGOR
PERMUKIMAN TERATUR: Para juara Bogorku Bersih 2025 kategori Permukiman Teratur berfoto bersama Wali Kota Bogor Dedie A Rachim usai menerima hadiah, Senin (24/11) malam.
SOFYANSYAH/RADAR BOGOR
PERMUKIMAN SWADAYA: Para juara Bogorku Bersih 2025 kategori Permukiman Swadaya berfoto bersama Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin, Senin (24/11) malam.
TEPI SUNGAI: Para juara Bogorku Bersih 2025 kategori Permukiman Tepi Sungai menerima hadiah dalam Awarding Bogorku Bersih di II
MENGHIBUR: Penyanyi dangdut Kristina melantunkan lagu di atas panggung
FOTO: DISKOMINFO KABUPATEN BOGOR
ILUSTRASI: Bupati Bogor dan jajaran saat meninjau lokasi rencana pembangunan Hutan Kota di Desa Tajur, Kecamatan Citeureup, Jumat,
Targetkan Bangun
200 Hektare Hutan Kota
MEGAMENDUNG Pemerintah Kabupaten Bogor terus menggenjot rencana pembangunan hutan kota di setiap Kecamatan. Tak main-main Pemkab Bogor menargetkan akan membangun hutan kota seluas 200 hektare. Bupati Bogor, Rudy Susmanto menyebut pihaknya saat ini menginventarisir aset atau lahan untuk pencanangan hutan kota. Salah satu contoh di Desa Tajur, dan Hambalang, Kecamatan Citeureup yang terdapat lahan seluas 48 hektare. ”Kami menargetkan total bisa terkumpul kurang lebih 200 hektare yang tersebar di wilayah Kabupaten Bogor, namun harus ada simpul-simpul di setiap kecamatan,” ujar Rudy usai melakukan penanaman vegetasi di Eiger Adventure Land, Megamendung.
Selain di Tajur, Pemkab Bogor juga akan membangun hutan kota di kawasan Puncak seperti eks Giri Pangrango dan eks Pancawati yang terdapat lahan seluas 160 hektare yang siap dijadikan hutan kota. ”Mudah-mudahan luasannya dapat terpenuhi, kalau pun tidak, bisa tersebar,” tambah rudy.
Pemkab Bogor juga sedang menyusun peta bidang hutan kota sebelum nantinya dilakukan penanaman pohon secara bersama-sama.
”Tentunya yang menanam bukan hanya pemerintah, kita akan berkolaborasi dengan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Bogor. Kemudian 48 hektare kita akan bagi ke beberapa pihak swasta, sehingga penanaman dan pemeliharaan jadi tanggungjawab pihak swasta,” tandasnya. (cok/c)
Gelar CFD di Setiap Kecamatan
CIBINONG Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor berencana menduplikasi kegiatan hari bebas kendaraan atau Car Free Day (CFD) Cibinong di setiap Kecamatan. Wacana itu diungkap Bupati Bogor, Rudy Susmanto. Wacana itu dimunculkannya karena dirinya ingin warganya bisa menikmati kegiatan olahraga setiap akhir pekan seperti yang sudah berjalan di Cibinong. ”Kami ingin setiap hari minggu Kecamatan pun mengikuti hari berolahraga bersama hari bebas kendaraan bersama setiap hari minggu jam 6 pagi hingga pukul 10 pagi,” ujar Rudy Susmanto di Pendopo Cibinong, Minggu (23/11). Ia berencana menerapkan kegiatan CFD di Kecamatan lain secara bertahap. Kegiatan ini akan mulai diuji coba di beberapa Kecamatan terlebih dahulu. ”Mungkin di minggu depan belum seluruh Kecamatan tapi nanti mungkin akan bertahap beberapa Kecamatan melakukan hal yang sama,” jelas dia. Harapannya kegiatan tersebut bisa menjadi budaya yang baik bagi masyarakat. Terlebih, CFD di Kecamatan selain untuk masyarakat berolahraga, namun juga menjadi ruang baru bagi para pelaku UMKM. ”CFD bisa menjadi momentum para pelaku UMKM setiap hari minggu di seluruh Kecamatan Kabupaten Bogor bisa meningkatkan daya ekonomi
Program Peningkatan Gizi Masyarakat
GRATIS: Bupati Bogor membagikan telur gratis kepada warga di momen CFD.
Bagi-Bagi Telur Gratis Setiap CFD
Cara unik dipilih Pemerintah Kabupaten Bogor dalam meningkatkan gizi masyarakat. Mereka membagikan ribuan telur gratis dalam kegiatan Car Free Day yang berlangsung setiap hari Minggu pagi. Program ini pun disambut antusias warga.
BOOTH Dinas Perikanan dan Peternakan (Diskanak) Kabupaten Bogor tampak selalu dipadati masyarakat setiap penyelenggaraan CFD. Masyarakat yang datang dari berbagai wilayah itu mendatangi booth tersebut untuk mengambil paket telur gratis yang disediakan Pemkab Bogor. Bupati Bogor, Rudy Susmanto menjelaskan pembagian telur tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesehatan serta gizi masyarakat.
Laporan: MUHAMMAD ALI
masyarakatnya,” tutur dia. Rudy menyebut pihaknya juga akan mulai membuat surat dan mengundang pihak Camat untuk menentukan setiap titik lokasi yang akan digunakan CFD di Kecamatan masingmasing. ”Sehingga setiap hari minggu
kita bisa melihat di jalan Tegar Beriman khusus Tegar Beriman masyarakat bisa berjalan sehat bersama. Di dalam lapangan Tegar Beriman dan di lingkup depan sekeliling lapangan Tegar Beriman dijadikan untuk para pedagang kaki lima maupun UMKM yang ada,” terang dia.
Penentuan titik CFD Kecamatan akan dikoordinasikan pihak Kecamatan dengan pihak-pihak terkait seperti Dinas Perhubungan dan pihak Kepolisian.
”Sehingga Car Free Day dapat dilaksanakan serentak bahwa hari minggu seluruh masyarakat Kabupaten Bogor memiliki
tempat untuk berkumpul bersama dengan keluarga bertemu dengan tetangganya bertemu dengan lapisan masyarakat lainnya dan tentunya menjadi sebuah momentum pemicu roda perekonomian yang lebih baik,” tandas dia. (rp2).
“Pekan ini kami membagikan 2.025 paket telur dan 1.500 paket telur rebus siap konsumsi kepada masyarakat yang hadir pada CFD. Kegiatan ini merupakan Kampanye Gerakan Makan Telur yang di prakarsai oleh Diskanak,” jelasnya Kepala Diskanak Kabupaten Bogor menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah pemerintah untuk mendekatkan pangan bergizi kepada masyarakat secara praktis dan mudah dijangkau. Telur dibagikan kepada anakanak, remaja, dan masyarakat yang hadir. Telur matangnya bisa langsung dinikmati di lokasi, sedangkan telur mentahnya dapat dibawa pulang untuk disantap bersama keluarga. “Intinya, kami ingin masyarakat Bogor lebih sehat, gizinya lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kesehatan dan ekonomi keluarga,” terangnya. Melalui kegiatan ini, Diskanak Kabupaten Bogor berharap upaya peningkatan gizi dapat terus menjangkau masyarakat luas melalui ruang publik seperti CFD, guna menciptakan keluarga yang lebih sehat dan produktif. Warga yang menerima bantuan telur turut menyampaikan apresiasinya. “Terima kasih banget, sangat membantu khususnya untuk masyarakat umum. Semoga program seperti ini terus berlanjut,” ujar Febri, salah satu warga penerima. Warga lainnya, Ani, juga mengungkapkan rasa syukurnya. Baginya hal ini sangat membantu masyarakat. (cr1/c)
(7/11).
AKTIVITAS: Berbagai aktivitas warga pada helaran CFD di Jalan Tegar Beriman.
FOTO:
FOTO:
Sampaikan unek-unek Anda terhadap layanan publik seperti PLN, PDAM, PT Pos, telepon, jalan rusak, pungli, kemacetan, pembuatan KK/KTP/SIM/ paspor/ sertifikat tanah, dll.
1. PLN Bogor (0251) 8345400
2. Bendungan Katulampa (0251) 8334344
3. RS Hermina Bogor (0251) 8382525
4. RS Melania Bogor (0251) 8321196
5. Rs Pmi Bogor (0251) 8324080
6. RS EMC Sentul (021) 29672977, (021) 29673000
7. RS Mulia Pajajaran (0251) 8379898/ 08111181298
8. Damkar Kabupaten Bogor (021) 8753547
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor (0251) 8312292
RS Azra (0251) 8318456
RS Hermina Mekarsari (021) 29232525
RS Medika Dramaga (0251) 8308900/081319310610
Bogor Medical Center (BMC) (0251) 8390435
RS Karya Bhakti Pratiwi (0251) 8626868
Rumah Sakit Dr H Marzoeki Mahdi (0251) 8324024
Rumah Sakit Islam Bogor (0251) 8316822
Rumah Sakit Daerah (Rsud) Cibinong 021-875348, 8753360
Rumah Sakit Lanud Atang Sandjaja (0251) 7535976
RS Annisa Citeureup (021)8756780, Fax. (021)8752628
RS Harapan Sehati Cibinong (021)87972380, 081296019016
Rumah Sakit Salak (0251) 8344609/834-5222
RSUD Ciawi (0251) 8240797
Klinik Utama Geriatri Wijayakusuma (0251) 7568397
Rumah Sakit Bina Husada (021) 875-8441
Rumah Sakit ibu dan anak Nuraida (0251) 8368107, (0251) 368866
Yayasan Bina Husada Cibinong (021) 875-8440
Rumah Sakit Bersalin Assalam Cibinong (021) 875-3724
Pengelolaan Tambang, Bukan Hak Perorangan
NEGARA Indonesia memiliki banyak sumber daya alam yang sangat berlimpah ruah, terlebih lagi hasil tambangnya. Selama ini hasil tambang yang dikelola oleh perusahaan asing, perorangan atau koperasi tak bisa dinikmati oleh rakyat. Rakyat hanya bisa merasakan dampak negatif pengerukan besar-besaran dari tambang yang ada. Misalnya seperti longsor, tercemarnya sumber air warga sekitar dan masih banyak lagi kerusakan lingkungan yang terjadi. Baru-baru ini, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengeluarkan aturan terkait tata kelola Wilayah Pertambagan Rakyat (WPR) Hal ini sebagai landasan bagi pemerintah untuk mengelola Izin Pertambangan Rakyat (IPR) . Selanjutnya, penerbitan IPR ini diatur batas luasan wilayahnya, di mana IPR untuk orang perseorangan dibatasi maksimal 5 hektare, sedangkan untuk Koperasi dibatasi maksimal 10 hektare. Kedua pengelola tambang ini wajib melengkapi Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan klasifikasi kegiatan usaha yang sesuai di bidang Usaha Pertambangan. Dalam pelaksanaan IPR, gubernur wajib bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pemulihan dampak ling kungan termasuk kegiatan pascatambang. Dalam Islam, pengelolaan tambang didasarkan kepada prinsip syari'at Islam. Prinsip dasarnya sumber daya alam, termasuk tambang adalah milik Allah SWT. Manusia diberikan amanah untuk mengelola sebaik-baiknya dijelaskan dalam surat AlBaqarah ayat 29. Sumber daya alam berupa tambang merupakan harta milik umum yang harus dikelola untuk kepentingan umum bukan segelintir individu. Kemudian pengelolaan tambang juga harus memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat tanpa eksploitasi dan penindasan. Selanjutnya pengelolaan tambang juga harus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan kebutuhan generasi mendatang. Hasil dari pengelolaan tambang setelah dikurangi dari biaya operasional dan hak pekerja akan digunakan untuk kepentingan umum seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan masyarakat dan diharapkan dapat menyejahterakan rakyat.
hanichans30 @gmail.com
KEKERASAN terhadap tenaga pendidik masih sering terjadi, hal ini tentu memicu keprihatinan di tengah masyarakat. Seorang guru menjadi korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh seorang siswa, memicu pertanyaan tentang keamanan dan perlindungan bagi para pendidik. Tidak hanya kekerasan secara fisik seringkali tekanan dan ancaman juga turut dirasakan oleh guru yang memberikan pengajaran terhadap siswa terutama siswa yang dianggap bermasalah. Orang tua yang mestinya menjadi support sistem dalam pendisiplinan siswa sering hadir justru untuk menekan pihak tenaga pendidik. Meski tak semuanya begitu namun, kasus ini memicu diskusi tentang pentingnya perlindungan dan keamanan bagi para pendidik, serta perlunya peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang kekerasan.
Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kota Bogor telah resmi mengesahkan
Peraturan Daerah (Perda) mengenai perlindungan guru dalam rapat paripurna yang digelar bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor di Ruang Rapat Paripurna Gedung DP RD Kota Bogor, Rabu (12/11/2025).
Perda ini memiliki sasaran untuk menciptakan sistem pendidikan yang adil dan memberikan perlindungan menyeluruh bagi para guru. Realitas di lapangan menunjukkan masih adanya kasus ancaman kekerasan dan diskriminasi terhadap guru.
Dengan demikian, regulasi baru ini diharapkan dapat menyediakan kepastian hukum dan rasa aman bagi para pendidik. Namun dengan adanya Perda ini justru menunjukan betapa lemahnya hukum di negara kita. Sudah jatuh tertimpa tangga, ungkapan ini seringkali dipakai untuk menggambarkan betapa berat beban tenaga pendidik, sudahlah harus mencerdaskan anak bangsa, namun harus menghadapi kenyataan getir dengan gaji yang tak sebanding, berhadapan dengan hukum ketika sewaktu waktu harus mendisiplinkan siswa dan
Ruang Aman Tenaga Pendidik
berbagai tekanan lainya. Mestinya negara hadir sebagai garda terdepan untuk mensejahterakan dan menjaga tenaga pendidik dengan tugas mulianya, namun seringkali hal ini justru diambil alih oleh masyarakat atau kelompok yang peduli dengan nasib mereka. Padahal pada masa kejayaan Islam, guru-guru sangat dihormati dan diberi penghargaan yang layak. Mereka diupah dengan gaji yang tinggi sebagai bentuk penghargaan atas jasa mereka dan sebagai investasi keilmuan di masa depan, sehing-
ga mereka dapat fokus mengajar tanpa beban ekonomi tambahan. Negara juga memfasilitasi sarana prasarana pendidikan yang memadai untuk meningkatkan kualitas mereka. Sekarang saatnya negara hadir untuk memberi tak hanya ruang aman bagi mereka namun juga peng hargaan berupa gaji yang memadai, perlindungan hukum saat keadilan dirasa perlu untuk memihak mereka bahkan jika mereka kaum yang lemah.
Neli Andriani Bogor
Perjuangkan Kesetaraan Sekolah Swasta
Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Nasional menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) ke XII, Senin (24/11) kemarin. Munas tersebut dilaksanakan di Pusat Pelatihan
Sumber Daya Manusia (PPSDM), Bojongsari, Kota Depok. Munas yang mengambil tema “Meneguhkan Komitmen BMPS Untuk Pendidikan Bermutu, Merata dan Berkeadilan” itu,bdihadiri oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamen Dikdasmen) Fajar Riza Ul Haq dan Wali Kota Depok Supian Suri.
NASIONAL: Badan
Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Nasional menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) ke XII, Senin (24/11) kemarin.
DEPOK– Tebing di Jalan Pitara-Citayam,
DEPOK–Kecamatan Pancoran Mas Panmas)masuk ke dalam wilayah dengan kasus stunting tertinggi di Kota Depok. Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok, ada 465 balita
atau setara 5,49 persen dari total balita di wilayah tersebut yang mengalami stunting.
Data tersebut berdasarkan prevalensi balita stunting yang diperoleh dari hasil pengukuran bulan Agustus 2025. Sumber
data berasal dari Sigizi Kesga (e-PPBGM) yang merupakan bagian dari pelaksanaan surveilans gizi.
DEPOK–Puluhan ribu warga Kota
Depok jadi pemain gim online terlarang. Ada tiga kecamatan yang masuk 10 Besar Kecamatan dengan jumlah terbanyak di Jawa Barat. Tiga wilayah itu yakni di Kecamatan
Cimanggis sebanyak 18.845 pemain, lalu, Kecamatan Pancoran Mas dengan 16.418 pemain dan Kecamatan Sukmajaya 15. 813 pemain.
Kami selalu optimis bisa mengerjakan seluruh kegiatan sampai selesai sebelum akhir tahun 2025,”
DEPOK–Kota Depok menerima sejumlah penghargaan. Kali ini penghargaan yang diterima dari bidang kesehatan. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Wali Kota Depok, Supian Suri kepada para penerima pada Senin (24/11) kemarin. Supian mengatakan, prestasi ini tidak terlepas dari kolaborasi lintas sektor yang terbangun antara pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dan mitra pelayanan masyarakat. Kata dia, sinergi yang kuat menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi warga Depok. Supian menekankan, capaian ini harus menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik.
Ribuan Pelajar Ikrar Anti Tawuran
MUSYAWARAH
PANITIA
Bogorku Bersih
2025 bersama karyawan Radar Bogor lainnya foto usai acara.
Tim hore para finalis lomba kebersihan Bogorku Bersih 2025.
Master Ceremony Awarding Bogorku Bersih 2025, Ilham Guniar dan Hani Hendrajatin.
KEPALA Dinas Lingkungan Hidup Denni Wismanto
PARA tim juri kehormatan Bogorku Bersih 2025 hadir di malam anugerah yang bertempat di IICC Botani Square.
PESERTA lomba Bogorku Bersih 2025 ikut bergoyang bersama Penyanyi dangdut Kristina.
PARA peserta dan tim hore kegirangan saat timnya disebut sebagai juara.
TARIAN tradisional mengawali malam anugerah Bogorku Bersih 2025.
WALI Kota Bogor Dedie A Rachim memberikan sambutan.
CEO Radar Bogor Ira Nihrawati memberikan sambutan.
TIUP lilin ulangtahun Radar Bogor, Pestigo, Universitas Pakuan dan Paperina bersama Wali Kota Dedie Rachim dan Wakil Wali Kota Jenal Mutaqin.
TIM Panitia Bogorku Bersih 2025 dari Radar Bogor dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bogor foto bersama setelah acara rampung
FOTO-FOTO: SOFYANSYAH, HENDI NOVIAN RADAR BOGOR
Foto bersama para juara Bogorku Bersih 2025 dengan Wali Bogor, Dedie A Rachim, Ketua TP PKK Kota Bogor, Yantie Rachim, dan juri kehormatan.
JUARA 1, 2, dan 3 Lomba Bogorku Bersih kategori Bank Sampah foto bersama dengan Ketua Hipmi Kota Bogor, Muhammad Al Farissy, Wakil Rektor Universitas Nusa Bangsa, Dr Karmanah, Founder PT Paperina Dwijaya, Guntur Santoso, Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor Dadang Iskandar, Manager Operasional BRI Bogor Dewi Sartika, Tomy Pardamaian.
JUARA 1, 2, dan 3 Lomba Bogorku Bersih kategori OPD foto bersama dengan Independent Wealth Advisor, Dinna Fajrina, Danlanud Atang Sendjaja, Marsekal Pertama TNI A. F. Picaulima, Rektor UIKA Bogor, Endin Mujahidin, Chief Operating Officer (COO) Pestigo Awaluddin Sarmidi.
Juara 1, 2, 3 Lomba Bogorku Bersih kategori Permukiman Teratur foto bersama dengan Business Development Manager, Nico Santoso, Ketua Forum Kota Sehat, Deni Mulyana, Wakapolresta Bogor Kota, AKBP Indra Ranu Dikarta, Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, dan Ketua TP PKK Kota Bogor, Yantie Rachim.
Penyerahan hadiah kepada juara 1 Lomba Bogorku Bersih Kategori Permukiman Tepi Sungai oleh Danrem 061 Suryakencana, Brigjen TNI Thomas Rajunio.
JUARA 1, 2, dan 3 Lomba Bogorku Bersih kategori SD foto bersama dengan Ketua PHRI, Yuno Abeta Lahay, Dosen KPI Institut Tazkia, Dr Sutopo, Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Rusli Prihatevy, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Bogor, Safrudin Bima, Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, Zenal Abidin.
Sponsor Bogorku Bersih 2025 foto bersama dengan Direktur Eksekutif Rekam Nusantara Foundation, Een Irawan Putra, CEO Radar Bogor, Nihrawati AS, Wakil Penangungjawab Bogorku Bersih, Gatut Susanta.
JUARA 1, 2, dan 3 Lomba Bogorku Bersih kategori SMP foto bersama dengan Ketua Kadin Kota Bogor, Donna Hasanah, Ketua DPA DPP Aptiknas, Muzakkir Abdullah, Tokoh Bogor, Syarifah Sofiah, Kepala Istana Bogor, Erwin Wicaksono, COO PT Agricon, Harlan Bengardi.
Sponsor Bogorku Bersih 2025 foto bersama CEO Radar Bogor, Nihrawati AS, Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim.
Penyerahan hadiah
AGLOMERASI
Ribuan Pelajar Ikrar Anti Tawuran
TANGERANG–Pemerintah
Kota (Pemkot) Tangerang terus berkomitmen memberantas kenakalan remaja. Salah satunya, melalui Upacara Deklarasi Pelajar Anti Tawuran yang baru saja digelar dan dihadiri 1.000 pelajar.
Wali Kota Tangerang, Sachrudin menuturkan, Upacara Deklarasi Pelajar Anti Tawuran dilakukan sebagai salah satu langkah strategis untuk mencegah aksi tawuran dan kekerasan lainnya di lingkungan sekolah. Tidak hanya upacara, deklarasi ini disertai kegiatan orientasi kebangsaan di bawah pembinaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berlangsung mulai 24-25 November 2025. ”Kami telah melaksanakan
upacara deklarasi bersama seribu pelajar yang kompak mengikrarkan diri akan berkontribusi mencegah aksi tawuran dan kekerasan lainnya di lingkungan sekolah-sekolah. Deklarasi ini diharapkan dapat memberantas tawuran pelajar di Kota Tangerang,” ujar Sachrudin, Senin (24/11) kemarin. Ia melanjutkan, kegiatan
Tebing Longsor Mulai Diperbaiki
Pantauan Radar Bogor, Senin (24/11) kemarin, terlihat
sejumlah pekerja sedang melakukan perbaikan tebing yang amblas tersebut. Terlihat sejumlah material juga alat berat sedang melakukan proses perbaikan.
Nampak perbaikan bukan saja tebing yang berada tepat di samping jalan, namun juga tebing yang berada di seberang sungai pesanggrahan.
“Alhamdulillah sudah mulai diperbaiki ini. Semoga bisa
segera selesai,” kata Deni warga setempat kepada Radar Bogor Senin 24 November 2025. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok, Citra Indah Yulianty, menegaskan komitmen jajarannya untuk menuntaskan seluruh kegiatan infrastruktur sebelum akhir tahun 2025.
Ia menjelaskan sejumlah kegiatan infrastruktur yang telah berjalan, mulai dari penataan trotoar di Jalan Proklamasi, Kemakmuran Sukmajaya, hingga Cinere,
serta peningkatan Jalan Cipayung. “Kami selalu optimis bisa mengerjakan seluruh kegiatan sampai selesai sebelum akhir tahun 2025,” ujarnya.
Diberitakan Radar Bogor sebelumnya, tebing di Jalan Pitara-Citayam, Dekat Jembatan Serong, Kota Depok longsor dan amblas.
Camat Cipayung, Muhammad Reza mengatakan, pihaknya langsung melaporkan kondisi tebing yang longsor tersebut untuk bisa segera ditangani. (faj/c)
465 Balita di Panmas Stunting
“Dilihat dari angka sebaran stunting, Kecamatan Pancoran Mas menduduki peringkat pertama,” kata Ka-
dinkes Kota Depok, Mary Liziawati kepada Radar Bogor, Senin (24/11) kemarin. Sementara itu, untuk jumlah keseluruhan balita stunting
di Kota Depok saat ini tercatat ada ribuan yang tersebar di 11 kecamatan. “Total balita yang mengalami stunting mencapai 3.533 anak,” tukasnya.(faj/c)
Jangan Terjebak Gim Terlarang
Menanggapi hal tersebut, Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Abdul Waras meminta kepada masyarakat untuk bersama memerangi gim online terlarang di wilayahnya masing-masing.
Ia memaparkan, gim online terlarang termasuk penyakit masyarakat yang harus diberantas. Sebab meresahkan dan berdampak buruk pada hancurnya masyarakat, terutama perekonomian.
“Kami meminta masyarakat untuk dapat terlibat aktif dalam pemberantasan gim online terlarang,” pintanya.
Ia mengatakan, dampak negatif dari gim online terlarang dapat membuat kecanduan dan kerugian finansial. Serta dapat merusak kesehatan mental. Juga masalah kesehatan fisik, hubungan pribadi terganggu, dan terjerat kasus hukum. Sebab, masyarakat yang bermain gim online terlarang tidak pernah akan diuntungkan dalam.
“Masyarakat yang bermain gim online terlarang ini tidak akan kaya, Justru hanya menyeret pada kemiskinan,” ujarnya.
Sementara itu, untuk menekan angka masyarakat yang terjerumus gim online terlarang, jajaran Polres Metro Depok juga menggencarkan dalam sosialisasi penyadaran bahaya gim online terlarang di setiap kesempatan. Termasuk dalam
kegiatan ngopi Kamtibmas.. Sosialisasi juga dilakukan oleh Satuan Bimbingan Masyarakat (Sat Binmas) dan Bhabinkamtibmas. Sosialisasi selain langsung pada masyarakat juga melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat.(faj/b)
de kla rasi diharapkan dapat mem bentuk karakter generasi muda yang disiplin serta mema tuhi peraturan yang berlaku.
Hal ini ditekankan mengingat aksi tawuran dan kekerasan lainnya di lingkungan sekolah meru pakan perubuatan
melanggar hukum serta merugikan semua pihak, baik pelajar, guru, orang tua, sampai masyarakat umum. ”Kegiatan ini sangat penting untuk membentuk karakter, mental, sikap, sampai perilaku pelajar untuk menyongsong momentum masa depan Indonesia Emas 2045 mendatang,” tambahnya. Selain itu, Pemkot Tangerang
akan mendorong seribu pelajar yang berpartisipasi dalam deklarasi dapat menjadi pelopor pemberantasan aksi tawuran dan kekerasan lainnya di lingkungan sekolah masingmasing.
Sementara itu, salah satu siswi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 3 Kota Tangerang Fauzia Aurelia Zulkarnain yang mengikuti dekla-
rasi pelajar mengaku sangat senang bisa berpartisi pasi dalam kegiatan ini. “Pastinya akan mendapatkan banyak pengalaman yang bisa dibagikan ke teman-teman lain nya di lingkungan sekolah nanti untuk mencegah aksi tawu ran dan kekerasan lainnya yang selama ini mengganggu ketertiban umum,” pungkasnya. (tgr)
Perjuangkan Kesetaraan Sekolah Swasta
Ketua Umum BMPS Nasional, Ki Saur Panjaitan mengatakan, dalam munas tersebut pihaknya akan menyelaraskan visi untuk memperjuangkan kesetaraan sekolah swasta. “Kita perjuangan Kesetaraan antara sekolah negeri dan swasta,” katanya saat ditemui Radar Bogor.
Ia memaparkan, lembaga pendidikan swasta juga merupakan mitra pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sehingga, harus ada kesetaraan antara sekolah negeri dan swasta.
Dapat
Munas ini, sambungnya, akan merumuskan langkah konkrit untuk menjembatani kesenjangan akses dan kualitas antara daerah perkotaan dan pelosok. “Kalau ada kebijakan pemerintah, kami bisa menjembatani ke sekolah swasta,” tuturnya. Dalam Munas XII ini juga, BMPS menuntut keberpihakan nyata pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah, baik provinsi, maupun kota/ kabupaten. Kata dia, saat ini masih banyak Pemerintah daerah (pemda) yang dinilai belum melaksanakan Permendikd asmen Nomor 3 Tahun 2025 tentang
Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Padahal, Permendikdasmen ini telah sedemikian rupa memberi ruang untuk kesetaraan, kebersamaan antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Namun belum dijalankan dengan baik di daerah. “Implementasi di daerah tidak mudah, jadi banyak daerah menerjemahkan berbeda. Jadi rekomendasi kami adalah bagaimana agar pemerintah ini bisa kerjasama dengan Mendagri, gubernur bupati dan wali kota,” tuturnya. Sementara itu Wamendikdasmen, Fajar Riza Ul Haq
mengatakan, dirinya sering mengatakan bahwa posisi sekolah swasta harus sama dengan sekolah negeri. Hal itu selalu disampaikan saat pertemuan dengan kepala daerah maupun dinas pendidikan di sejumlah daerah. “Kami selalu menekankan posisi sekolah swasta harus sama tinggi dengan sekolah negeri,” katanya. Ia mengatakan, negara harus hadir dan tidak boleh diskriminatif terhadap sekolah swasta. “Kami ngin memperkuat dan mempertegas posisi sekolah swasta,” tukasnya.(faj/c)
Penghargaan Kesehatan Tingkat Jabar
“kita semua memiliki tanggung jawab untuk memaksimalkan amanah masingmasing. Kehadiran dan kontribusi rumah sakit, Pos UKK, dan semua pihak ini membanggakan Kota Depok,” katanya saat memberikan penghargaan tersebut dalam apel pagi di Balai Kota Depok.
Dalam arahannya, Supian juga menegaskan pentingnya ketelitian dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas. Adapun penghargaan didapat, yakni atas kinerja Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok dalam pelaporan dan pengel olaan program kesehatan. Juga termasuk capaian sebagai Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dengan kepatuhan pelaporan Sistem Monitoring dan Integrasi Laporan Elektronik Barang Milik Habis Pakai (SMILE BMHP) pada program Cek Kesehatan Gratis (CKG) terbaik ke-3 tahun 2025 dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) memberikan piagam penhargaan kategori Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) kepada beberapa instansi di Kota Depok. Untuk kategori K3 Perkantoran, kata dia, penghargaan diberikan kepada RS Melia dan RS UI. “Untuk kategori Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) diberikan kepada Pos UKK Evyna Food,” paparnya. (faj/c)\
PENDIDIKAN
Mahasiswa BSI Edukasi Bahaya Teknologi
BOGOR– Universitas Bina
Sarana Informatika mengajari anak-anak sekolah dasar tentang dampak negatif dari penggunaan teknologi yang berlebihan, tepatnya di SDN Lawanggintung
2, Rabu (29/10) lalu. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran anak-anak usia dini agar bijak dalam menggunakan teknologi, serta memahami
pentingnya bataas waktu penggunaan gadget dalam kehidupaan sehari-hari Acara dibuka Wali Kelas Siti Ria Rohima, yang memberikan sambutan dan dukungan penuh atas kegiatan ini. Siti Ria menyampaikan bahwa pengunaan teknologi memang penting di era modern, namun perlu adanya pendampingan
dari orang tua agar anak-anak tidak kecanduan gadget dan tetap bisa fokus belajar bersosialisasi dengan temanteman di dunia nyata. “Kegiatan ini sangat penting agar siswa dapat memahami bahaya terlalu lama menatap layar, seperti gangguan penglihatan, malas belajar, hingga kurangnya interaksi
sosial,” ujar dia. Mahasiswa BSI di sini mendapatkan tugas, yaitu projek UAS dalam mata kuliah Character Building, dengan dosen pengampu Mike Amalia. “Kami memilih tema “Bahaya Teknologi untuk Usia Dini” karena melihat banyaknya anak-anak yang sudah terbiasa mengunakan gadget tanpa pengawasan. Materi
ini bertujuan unuk meningkatkan pemahaman tentang penggunaan teknologi yang sehat dan seimbang bagi siswa sekolah dasar,” kata salah satu mahasiswa, Ahmad Hafizh Almuhtari. Dalam kegiatan ini, mereka tidak hanya memberikan penjelasan secara teori, tetapi juga melakukan diskusi dan permai-
nan edukatif agar anak-anak lebih mudah memahami materi yang disampaikan. “Kami juga mengajak para siswa untuk berkontribusi dalam pendidikan karakter dan literasi digital di usia dini,” ujar Ahmad. Diharapkan melalui kegiatan ini, para siswa dapat lebih bijak menggunakan teknologi, tidak hanya untuk hiburan tetapi juga untuk
belajar dan mengemb angkan diri. “Kami percaya bahwa dengan pengetahuan yang kami sampaikan hari ini, anak-anak bisa lebih memahami bahwa teknologi itu bermanfaat jika digunakan dengan bijak dan tidak berlebihan,” tutur Ahmad diamini rekan-rekannya. (*pia)
Pemprov Jabar Lunasi UKT 400 Mahasiswa
BANDUNG–Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mengintervensi beban biaya pendidikan tinggi dengan menggelontorkan dana hibah senilai Rp4 miliar untuk melunasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi 400 mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) melalui skema Beasiwa Jenius. Langkah taktis ini diambil untuk memastikan ratusan mahasiswa berprestasi asal Jawa Barat tidak terhambat studinya akibat kendala ekonomi pada semester berjalan, yakni Tahun Akademik 2025-2026. “Beasiswa ini bukan sekadar bantuan finansial, melainkan juga investasi jangka panjang. Kami menuntut komitmen para penerima untuk kembali dan membangun Jawa Barat setelah lulus nanti,” ujar Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jabar Andrie Kustria Wardana dikutip Jumat (21/11). Dalam skema hibah dari Pemprov Jabar yang ditandatangani di Gedung Rektorat ITB, Bandung, Rabu (19/11) tersebut, dipastikan setiap mahasiswa penerima manfaat akan mendapatkan alokasi
dana sebesar Rp 10 juta. “Dana ini dikunci khusus untuk pembayaran kewajiban UKT satu semester, sehingga mahasiswa dapat fokus penuh pada aspek akademik tanpa dibayangi tunggakan biaya,” ujarnya. Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan ITB Agus Jatnika Effendi menjelaskan bahwa proses seleksi penerima dilakukan dengan verifikasi berlapis. Syarat mutlak penerima adalah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jawa Barat, memiliki rekam jejak akademis berprestasi, serta tervalidasi mengalami kendala finansial. “Ini adalah sinergi strategis. Dengan tertutupnya komponen biaya UKT, mahasiswa bisa lebih fokus pada pengembangan diri dan studi, yang pada akhirnya mempercepat lahirnya sumber daya manusia berkualitas bagi provinsi,” kata Agus. Selain intervensi biaya kuliah, kolaborasi antara ITB dan Pemprov Jabar juga diperluas ke sektor pengabdian masyarakat. Mahasiswa ITB dilibatkan langsung dalam pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan lokal di berbagai wilayah Jawa Barat melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN). “Program Beasiswa Jenius ini diharapkan menjadi model berkelanjutan dalam pengelolaan bantuan pendidikan daerah, di mana pemerintah daerah tidak hanya memberikan dana, tetapi juga mengikat penerimanya dalam ekosistem pembangunan daerah di masa depan,” katanya.(*jp)
ITB Vinus Bangun Desa Lewat MBKM
BOGOR–Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) memberikan ruang bagi perguruan tinggi agar memperkuat konektivitas antara pengetahuan akademik dan kebutuhan masyarakat. Di Institut Teknologi dan Bisnis Visi Nusantara (ITB) Vinus Bogor, program tersebut diimplementasikan melalui kegiatan Bersama Membangun Desa dan Asistensi Mengajar di sekolah. Pada dasarnya, program ini memberikan contoh bahwa mahasiswa bukan cuma konsumen, tetapi juga kontributor aktif yang berperan besar dalam membangun desa dan meningkatkan mutu pendidikan serta menanamkan kembali nilai-nilai kenusantaraan sebagai fundamental Indonesia. Desa berfungsi sebagai titik awal yang strategis untuk merevitalisasi seluruh provinsi. Karena itu, di tingkat ini nilai tradisi, solidaritas warga, dan identitas budaya dapat dipertahankan. Mahasiswa ITB Visi Nusantara Bogor terlibat dalam proses
penataan administrasi desa, yang mencakup pemetaan potensi lokal, arsip layanan publik, dan digitalisasi data penduduk. Langkah ini secara otomatis memperbaiki alur pelayanan dan meningkatkan akurasi data, yang sebelumnya bergantung pada pencatatan manual termasuk manajerial BUMDes. Di sini mahasiswa membantu memperbaiki sistem pencatatan keuangan, menyusun rencana bisnis, dan mengidentifikasi potensi usaha yang relevan dengan desa masing-masing.
Pendekatan ini memotivasi atau mendorong BUMDes bekerja lebih tertib dan mampu merumuskan arah pengembangan usaha secara lebih jelas. Dalam kaitan ekonomi warga, mahasiswa tidak lepas dari peran dalam UMKM.(*cok)
Dukungan DPMA IPB University Terhadap Desa Ekowisata Berkelanjutan
Direktorat Pengembangan Masyarakat Agromaritim (DPMA) IPB University melakukan pendampingan teknik top working alpukat sebagai upaya perluasan implementasi
Desa Ekowisata Berkelanjutan di Desa Gambuhan, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah (12–14/11).
DESA Gambuhan merupakan
salah satu target lokasi program
Desa Sejahtera Astra. Desa ini
memiliki lahan pertanian seluas delapan hectare, yang dimanfaatkan untuk budi daya komoditas hortikultura. Terdapat pula kawasan kebun rakyat yang menyimpan potensi besar
untuk dikembangkan menjadi ruang edukasi, agrowisata, maupun percontohan pertanian terpadu. Tim DPMA melakukan peninjauan langsung ke sejumlah lokasi potensial, termasuk lahan pertanian, dan beberapa titik yang diusulkan sebagai wilayah pengembangan ekowisata. Dari hasil penjajakan ter sebut, tim menemukan peluang strategis pada sektor hortikultura, khususnya komoditas alpukat. “Terdapat banyak pohon alpukat yang tersebar di pekarangan maupun kebun rakyat. Namun, sebagian besar telah berumur tua dan menunjukkan penurunan produktivitas. Kondisi ini membuka ruang intervensi ilmiah melalui teknik peremajaan tanaman,” ujar Dian Rahma, perwakilan tim DPMA IPB University. Top working sendiri merupakan teknik penyambungan ulang pada batang pohon alpukat yang sudah tidak produktif untuk meningkatkan potensi hasil. Pada kegiatan ini diguna-
kan entres dari dua varietas unggulan, yaitu alpukat miki dan red Vietnam, yang dikenal memiliki kualitas buah premium, ukuran lebih besar, serta tingkat produktivitas tinggi. Pendampingan dilakukan tim ahli dengan melibatkan per wakilan kelompok tani, perangkat desa, dan masyarakat yang ingin mengembangkan komoditas hortikultura. Dian Rahma, yang juga penanggung jawab program pengembangan komoditas alpukat
di DPMA IPB University menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat kapasitas masyarakat melalui pendekatan ilmiah yang aplikatif. “Pendampingan teknik top working menjadi langkah awal untuk meningkatkan produktivitas tanaman yang sebelumnya kurang menghasilkan. Kami berharap masyarakat dapat menerapkan teknik ini secara mandiri dan menjadikannya sebagai bagian dari
inovasi pertanian lokal,” ujar Dian di sela diskusi. Lebih jauh, DPMA IPB University menilai Desa Gambuhan memiliki potensi menjadi contoh pengembangan ekowisata berbasis pertanian berkelanjutan. Kombinasi antara keindahan lanskap alam Bukit Kukusan, potensi agrowisata kebun rakyat, dan peluang pengembangan komoditas hortikultura unggulan dapat menjadi fondasi utama dalam merancang model desa wisata terpadu. Kepala Desa Gambuhan, Sudrajat menyampaikan apresiasi atas inisiatif penjajakan tersebut, mengingat desanya selama ini memiliki banyak potensi yang belum memperoleh pendampingan jangka panjang. “Desa Gambuhan memiliki potensi alam dan pertanian yang sangat kaya. Namun hingga kini belum ada pola pendampingan yang benar-benar berkelanjutan. Kehadiran DPMA IPB menjadi harapan baru bagi kami untuk mengembangkan desa secara lebih terpadu dan terukur,” ujar dia.(*pia)
PENGABDIAN: Mahasiswa Universitas BSI foto bersama perwakilan guru SDN Lawanggintung 2 usai kegiatan penyuluhan dampak negatif teknologi bagi anak-anak, Rabu (29/10) lalu.
BANGUN DESA: Mahasiswa ITB Vinus Bogor melaksanakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diwujudkan lewat Bersama Membangun Desa dan Asistensi Mengajar di sekolah.
DIMANFAATKAN: Tampak warga tengah melakukan teknik penyambungan ulang pada batang pohon alpukat yang sudah tidak produktif agar kembali menghasilkan.
METROPOLIS
Operasi Lodaya Sasar Parkir Sembarangan
BOGORSatuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Bogor Kota terus menggencarkan Operasi Zebra Lodaya 2025. Operasi ini telah dimulai sejak Senin (17/11) dan akan berlangsung hingga 30 November mendatang.
Tidak hanya menyasar pengendara di jalan raya, operasi ini juga menindak parkir liar di sejumlah badan jalan. KBO Satlantas Polresta Bogor Kota, Iptu Lukito, mengungkapkan pihaknya sudah menindak parkir liar di depan rumah sakit Jalan Abdullah Bin Nuh. Langkah tegas ini diambil karena area tersebut kerap menjadi titik kemacetan akibat kendaraan yang parkir di bahu jalan meski sudah ada rambu larangan.
“Sudah berulang kali dikasih imbauan jangan parkir di bahu jalan, tapi pelanggaran terus berulang dan mengganggu pengguna jalan lain. Akhirnya kami beri tindakan tilang menggunakan ETLE Mobile,” ujar Iptu Lukito saat dikonfirmasi, Senin (24/11).
Dalam penindakan tersebut, tercatat sebanyak 13 kendaraan roda dua (motor) terjaring kamera ETLE Mobile karena parkir di area terlarang. Selain itu mereka juga memberikan teguran lisan agar bahu jalan tak digunakan parkir. Meski melakukan penindakan, Iptu Lukito menegaskan secara umum Operasi Zebra Lodaya kali ini lebih mengedepankan pendekatan humanis melalui imbauan dan teguran lisan. Hal ini sesuai dengan arahan Mabes Polri untuk meniadakan tilang manual. “Perintah dari Mabes tidak ada penindakan (tilang manual). Pokoknya kalaupun ada penindakan, harus pakai ETLE Mobile. Zebra Lodaya ini fokus di imbauan dan teguran lisan saja,” jelasnya. Tak hanya di Jalan Abdullah Bin Nuh, sejumlah jalan protokol lain juga menjadi sasaran. Satlantas juga memberi teguran ke parkir liar seperti di Sudirman dan Juanda. “Sudah kita lakukan himbauan dan sosialisasi juga,” jelasnya. Operasi ini sendiri dilakukan dengan sistem hunting atau patroli mobile yang menyisir enam kecamatan di Kota Bogor, mulai dari Tanah Sareal, Bogor Timur, Tengah, Utara, hingga Selatan. Patroli intensif dilakukan pada pagi dan sore hari.
Pelanggaran yang kerap ditemukan antara lain pengendara motor yang tidak memakai helm saat berboncengan dan melawan arus (contra flow), serta pengemudi mobil yang tidak menggunakan sabuk pengaman atau bermain ponsel. (uma/c)
KONSOLIDASI:
Ketua DPD Partai
Golkar Jawa Barat, TB Ace Hasan Syadzily, saat memberikan keterangan kepada wartawan usai menggelar Pendidikan Politik
Berbasis Data Roadmap Menuju Kemenangan Partai Golkar Jawa Barat, (23/11).
Tekankan Pentingnya Penggunaan Obat Rasional
BOGORKomitmen menjaga kesehatan warga kembali ditunjukan oleh Ravindra Airlangga. Pria yang kini menjabat sebagai Anggota Komisi IX DPR RI itu mengedukasi warga tentang pentingnya Penggunaan Obat Rasional (POR). Langkah tersebut dituangkan dalam Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat. Program itu dilaksanakan di Saung Anis, Kelurahan Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan, Senin (24/11) siang.
Ravindra menjelaskan, kegiatan tersebut berkolaborasi dengan Dirjen Farmasi dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI. Ini merupakan tindak lanjut dari program pengecekan kesehatan gratis yang sebelumnya pernah dilaksanakan. Penggunaan Obat Rasional memiliki peran yang cukup sentral untuk menjaga kesehatan warga. Sebab, ini berkaitan erat dengan efek terapi yang terkandung pada setiap butir atau cairan obat.
Golkar Bidik Kenaikan Suara
BOGORDewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Barat mulai melakukan konsolidasi awal guna mengejar target peningkatan suara pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2029. Langkah ini diawali dengan penyelenggaraan pendidikan politik berbasis data bagi kader di lima daerah: Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, dan Cianjur. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, TB Ace Hasan Syadzily, menuturkan bahwa pendidikan politik tersebut bertujuan memperkuat soliditas kader, terutama para kepala daerah serta anggota legislatif asal Golkar di berbagai tingkatan. “Kegiatan ini merupakan pendidikan politik untuk mensolidkan Partai Golkar, terutama para kepala daerah dan anggota legislatif dari
tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam mendukung kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo–Gibran serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujar Ace, Minggu (23/11). Ace menegaskan bahwa Partai Golkar memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas politik nasional. Dukungan politik yang solid, kata dia, sangat penting untuk menyukseskan berbagai program pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. “Sebagai partai berbasis karya dan kekaryaan, kami ingin mendorong suksesnya peme rintahan Presiden Prabowo–Gibran dari tingkat pusat sampai ke bawah,” ujarnya. Ia menambahkan, keberhasilan program pemerintah akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu,
Ace meminta seluruh kepala daerah dan legislator dari Partai Golkar memperkuat komitmen dalam menjalankan agenda pemerintah. Melalui kegiatan pendidikan politik ini, Ace berharap terbangun komunikasi yang lebih kuat antarkader sehingga modal kemenangan Golkar di Jawa Barat bisa dipertahankan. Dalam kegiatan tersebut hadir sejumlah tokoh Golkar Jawa Barat, termasuk Wakil Gubernur Jawa Barat, Wakil Bupati Bogor, Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, anggota DPR RI, serta Bupati Sukabumi. Kehadiran para tokoh ini dinilai semakin menguatkan konsolidasi menjelang Pemilu 2029. “Kami harus memaksimalkan peran strategis kader Golkar di pemerintahan untuk mendukung suksesnya konsolidasi dan pembangunan di Jawa Barat,”
kata Ace.
Menjelang Pemilu 2029, Golkar Jawa Barat menargetkan adanya peningkatan pe ro lehan kursi. Ace menyam paikan bahwa strategi dan formulasi pemenangan akan ditetapkan melalui keputusan DPD Partai Golkar.
“Kami ingin menjaga dan memelihara suara Partai Golkar yang pada Pemilu 2024 sudah sangat baik. Dengan konsolidasi di tataran kepartaian, legislatif, dan eksekutif, kita berharap perolehan suara dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan pada 2029,” ujarnya. Ace menegaskan bahwa soliditas internal akan menjadi kunci bagi Golkar untuk mempertahankan basis dukungan sekaligus memper luas capaian pemi lih di Pemilu mendatang. (ded)
118 Ribu Batang Rokok Ilegal Disita
Plh Kepala Satpol PP Kota Bogor, Rahmat Hidayat, mengatakan penindakan terbanyak terjadi di wilayah Bogor Utara dengan 19 lokasi. Disusul Tanah Sareal sebanyak 12 lokasi dan Bogor Tengah satu lokasi. “Total keseluruhan yang kami amankan sampai Oktober itu 118.760 batang. Lokasinya paling banyak di Bogor Utara karena wilayahnya luas dan padat,” ujar Rahmat kepada Radar Bogor, Senin (24/11). Rahmat menjelaskan Kota Bogor bukan menjadi tempat produksi rokok ilegal. Namun kepadatan penduduk membuat kota ini menjadi target pasar sekaligus jalur distribusi. “Kita pusat penyebaran, bukan produksi. Produksinya banyak dari luar kota. Tapi karena penduduk kita padat, wajar kalau jadi sasaran,” jelasnya. Mayoritas barang ilegal itu ditemukan di warung-warung pinggir jalan. Selain itu, Satpol PP beberapa kali mengamankan rokok ilegal yang masuk melalui jalur pengiriman berdasarkan informasi intelijen. Menurut Rahmat, maraknya rokok ilegal berkaitan dengan kenaikan cukai rokok resmi yang membuat harga eceran semakin tinggi. Di sisi lain, daya beli masyarakat belum pulih sepenuhnya pasca-pandemi, sehingga sebagian konsumen beralih ke produk ilegal yang jauh lebih murah. “Secara tidak langsung, naiknya cukai membuat rokok
resmi mahal. Daya beli juga belum pulih. Itu yang membuat rokok ilegal ini banyak dicari,” katanya. Tahun ini ada perubahan mekanisme penanganan barang bukti. Jika pada 2024 barang bukti masih dititipkan di Satpol PP, maka mulai 2025 seluruh barang hasil razia langsung diserahkan ke Bea Cukai. “Sekarang kebijakannya berbeda. Begitu kita amankan, barang bukti langsung diserahkan ke Bea Cukai. Tidak lagi kami simpan,” ujar Rahmat. Satpol PP mengandalkan fungsi intelijen untuk menekan peredaran rokok ilegal. Jika informasi yang diterima berstatus A1 (valid), tim langsung bergerak melakukan razia. “Tim intel setiap hari turun.
Kalau informasinya A1, langsung kita sisir lokasi dan sita barangnya,” tutur Rahmat. Sebelumnya, atas kinerja tahun 2024, Kota Bogor pada awal tahun ini mendapatkan penghargaan dari Kanwil Bea Cukai Jawa Barat sebagai daerah dengan Penegakan Hukum Rokok Ilegal Terbaik se-Jabar. Penghargaan tersebut diterima Walikota Bogor dan didampingi Rahmat yang saat itu menjabat Plh Asda II. Hal ini karena KPPBC TMP A Bogor bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor telah melakukan 30 penindakan terhadap peredaran rokok ilegal sepanjang tahun 2024. Penindakan ini memecahkan pengamanan 268.242 batang rokok ilegal. (uma/c)
“Sehingga obat yang dikonsumsi oleh warga tepat dengan diagnosis penyakit yang diderita. Warga tidak boleh sembarang minum obat yang dampaknya malah menimbulkan efek samping lain,” jelasnya. Ravindra pun turut membocorkan sejumlah penyakit yang kerap diderita warga. Lebih dari 20 persen pengguna BPJS Kesehatan disebutnya banyak yang mengidap penyakit katastropik.
“Ini dibuktikan dengan
pembayaran BPJS Kesehatan warga. Padahal sebetulnya penyakit Katastropik bisa dicegah dihulu. Seperti jantung, tingginya kadar gula darah, itu bisa dicegah,” katanya. Masalah kesehatan dipandang Ravindra berkaitan erat dengan kondisi ekonomi warga. Oleh karenanya Politikus Partai Golkar itu juga turut memberikan edukasi kepada para pelaku UMKM agar bisa naik kelas. Salah satu caranya yakni dengan tidak meminjam uang
lewat pinjaman non formal. Langkah ini disebutnya memberikan dampak negatif terhadap kelangsungan usaha yang tengah digeluti oleh para pelaku UMKM. “Mangkanya tadi kami memberikan edukasi tentang bagaimana persyaratan mengakses modal KUR. Seperti memiliki NIB, KK dan lain lain. Disini itukan banyak pelaku UMKM sepatu yang sulit mengakses modal,” pungkasnya (bay/c)
Gilang Pimpin Karang Taruna Kedung Badak
BOGORKarang Taruna Kelurahan Kedung Badak menggelar Musyawarah Warga Karang Taruna (MWKT) untuk memilih ketua baru. Pemilihan ketua baru untuk periode 2026–2031 ini digelar di Aula Kecamatan Tanah Sareal, Sabtu (23/11). Acara dihadiri perwakilan 9 dari 14 RW di Kelurahan Kedung Badak. Berdasarkan mekanisme yang ditetapkan panitia, calon ketua harus mendapatkan minimal sepertiga suara peserta. Dengan dukungan mayoritas, Gilang P. Setiana terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Karang Taruna Kedung Badak. Dalam penyampaian visi dan misinya, Gilang mengatakan ingin menjadikan Karang Taruna Kedung Badak sebagai organisasi yang berdaya guna, bermartabat, dan bermanfaat bagi masyarakat. Program prioritas yang akan dijalankan meliputi pendidikan, pengembangan usaha ekonomi, dan kegiatan sosial kemasyarakatan. “Pengurus Karang Taruna Kedung Badak ke depan harus aktif menjadi motor penggerak dalam mengatasi permasalahan kepemudaan, seperti tingginya angka pengangguran, tawuran antar kelompok, penyalahgunaan narkoba, dan perilaku fanatisme media sosial yang tidak produktif,” ujar Gilang. Ketua Karang Taruna Kota Bogor, Asep Nadzarullah, mengingatkan pentingnya kepemimpinan yang rendah hati dan kolaboratif. Ketua Karang Taruna terpilih harus rajin menyambangi ketua-ketua RW, bermitra dengan lurah, dan meminta masukan dari Kasi Pemerintahan Kelurahan. “Hal ini untuk membuat Karang Taruna bisa mendorong kesejahteraan masyarakat,” katanya. Kepemimpinan baru ini juga diharapkan melanjutkan tongkat estafet dalam memperkuat fungsi Karang Taruna sebagai institusi sosial yang berperan dalam pemberdayaan generasi muda dan pengembangan jejaring kolaborasi dengan pemerintah maupun masyarakat. “MWKT ini sekaligus menjadi momentum konsolidasi visi organisasi. Tujuannya agar Karang Taruna Kedung Badak lebih responsif, adaptif, dan inovatif dalam menjawab tantangan sosial kemasyarakatan di wilayahnya,” jelasnya. (uma/c)
PEMJILIHAN KETUA BARU: Karang Taruna Kelurahan Kedung Badak menggelar Musyawarah Warga Karang Taruna (MWKT) untuk memilih ketua baru.
Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu pemenang tender. Tahapan ini dimintanya harus segera diselesaikan. “Harusnya dengan dua bulan di Desember akhir si terbongkar ya gedungnya. Cuma kan pemenangnya belum ada, masih tahap lelang. Mudah-mudahan secepatnya,” jelas Jenal. Setelah gedung terbongkar, proses berikutnya adalah pembangunan. Ada beberapa skema yang sudah disiapkan untuk merealisasikan rencana tersebut. Salah satunya dengan pembiayaan dari pusat, berikutnya adalah pembiayaan dari SMI. Jenal menerangkan dua skema
itu merupakan alternatif dengan teknis kerja sama. “Tapi kami fokus satu-satu dulu, sambil mencari investor yang berminat untuk proyek pembangunan strategis Pasar Bogor. (Beauty Contest) tahun depan,” ucap Jenal. Diinformasikan sebelumnya, lelang bongkaran Pasar Bogor telah dilakukan pada 20 November 2025 kemarin. Tahapan ini dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Berdasarkan pantauan, aktifitas jual beli di Pasar Bogor kini sudah sepi. Pusat perbelanjaan bersejarah itu telah dilakukan pemagaran beberapa waktu lalu. Para pedagang yang resmi berjualan di Pasar Bogor sudah direlokasi. Sebagian diantara
mereka ada yang berpindah ke Pasar Jambu Dua dan adapula yang berjualan ke Pasar Gembrong Sukasari. Berdasarkan catatan PPJ, di Pasar Gembrong sendiri ada 600 kios los yang telah disediakan. Sementara di Pasar Jambu Dua dipastikan mampu menampung 449 pedagang. Namun disisi lain, para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di Pasar Bogor hingga saat inu masih nampang berjualan. Mereka pun telah diarahkan kedua lokasi yang sudah disiapkan. “Untuk teman-teman PKL mangga kami siapkan juga tempat relokasi di Pasar Jambu Dua, mohon segera beberes karena akan dilakukan pembongkaran,” kata, Direktur Utama PPJ, Jenal Abidin (bay/c)
Sambungan dari Hal 12
1. Penguatan komitmen dan kepemimpinan pemerintah daerah
2. Peningkatan akses layanan TBC yang bermutu dan ramah pasien
3. Intensifikasi upaya kesehatan untuk percepatan eliminasi
4. Peningkatan penelitian dan inovasi bidang penanganan TBC
5. Peningkatan peran komunitas dan pemangku kepentingan
6. Penguatan manajemen program TBC
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim menerima para delegasi dan duta besar dari negara sahabat dan turut mengajak para delegasi
berkunjung ke Istana Kepresidenan Bogor pada Kamis (20/11/2025).
118 Ribu Batang Rokok Ilegal Disita
Hasil Razia Selama 10 Bulan
Peredaran rokok ilegal di Kota Bogor masih tinggi. Selama periode Januari hingga Oktober 2025, Satpol PP Kota Bogor menyita 118.760 batang atau setara 5.938 bungkus rokok tanpa cukai dan rokok berpita cukai palsu dari berbagai titik di kota ini.
Desember, Gedung Rampung Dibongkar
Bogor meraih penghargaan Penegakan Rokok Ilegal Terbaik se-Jabar
Periode (Jan–Okt 2025)
