Jumat
12 Januari 2024 29 Jumadil akhir 1445 H Terbit 12 halaman
HARGA Rp4.000 BERLANGGANAN Rp90.000
Dana Ilegal Masuk Parpol Gunakan Rekening Tidak Tercatat Akuntabilitas laporan dana kampanye kembali menjadi sorotan. Pasalnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kembali merilis data transaksi janggal pada pengurus partai dan caleg yang diduga digunakan untuk kampanye.
Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
DANA ILEGAL...Baca Hal 9
Disampaikan usai masa
kampanye
Sanksi tidak melaporkan: Tidak dapat ditetapkannya menjadi calon terpilih.
Ketentuan sanksi umum : Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam Laporan Dana Kampanye Pemilu dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (Sanksi Pidana)
Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
1
Sumber : PKPU 18 tahun 2023 Tentang Dana Kampanye
Disampaikan
di Periode awal kampanye
Kami tegaskan, sebaiknya seluruh aktivitas pembiayaan kampanye itu dimasukkan ke dalam RKDK (Rekening Khusus Dana Kampanye),”
Sanksi tidak melaporkan: Pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan.
2
Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampamye (LPSDK)
Komisioner KPU Idham Holik
Disampaikan di pertengahan
masa kampanye
Sanksi Tidak diatur
Kecil Besar SDN 03 CIAPUS TERANCAM ROBOH
PUJIAN terus mengalir dari seluruh dunia: bagaimana pramugara/pramugari Japan Airlines ini menyelamatkan seluruh penumpangnya.
KECIL...Baca Hal 9
oleh Dahlan Iskan
INDEKS
Baca Bogor Raya Hal 5
JALAN HARUS DIBUKA NORMAL Baca Metropolis Hal 12
Menengok Menu Khusus Para Tamu Dhaup Ageng Pakualaman
Seleksi Calon ASN Setahun Tiga Kali
Hidangan Utama Mangut Berbahan Salmon dan Uter-Uter Tahu Masak Santan Sajian diantarkan abdi dalem dan dikeluarkan secara bertahap menyesuaikan dengan durasi resepsi pernikahan BPH Kusumo Kuntonugroho dengan Laily Annisa Kusumastuti di Puri Pakualaman, Kota Jogja. Ada menu yang merupakan menu makan siang sehari-hari KGPAA Paku Alam VIII.
JAKARTA–Instansi pemerintah pusat dan daerah diminta segera memberikan usulan formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024. Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas memberikan deadline hingga 31 Januari 2024. Dengan percepatan usulan ini, maka pihaknya bisa segera melakukan pengecekan apakah usulan yang diajukan sesuai dengan prioritas arahan presiden. Kemudian, ia akan bersurat pada kepada Menteri Keuangan terkait anggaran yang dibutuhkan.
WINDA ATIKA IRA PUSPITA, Kota Jogja HIDANGAN UTAMA...Baca Hal 9 HAJATAN AGUNG: Kedua mempelai BPH Kusumo Kuntonugroho dan Laily Annisa Kusumastuti setelah prosesi panggih Dhaup Ageng Pakualaman.
SELEKSI...Baca Hal 9
SUBUH 04.25 DZUHUR 12.04 ASHAR 15.29 MAGRIB 18.23 ISYA 19.33