”Tidak
PAKAR hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai, Menteri Perdagangan Era Presiden Joko Widodo (Jokowi), Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, harus dibebaskan jika mendapatkan abolisi dari Presiden Prabowo Subianto.
oleh Kementerian Hukum
BOGOR–Festival Merah Putih (FMP) 2025 resmi dibuka di Mako Yon 14 Grup 1 Kopassus, Kabupaten Bogor, Kamis (31/7). Pembukaan kali ini terasa istimewa karena bertepatan dengan satu dekade penyelenggaraan FMP.
Oleh: Untung Bachtiar
ke Presiden Presiden meminta pertimbangan
Di tengah gegap gempita pembukaan Festival Merah Putih (FMP) 2025 di Kabupaten Bogor, hadir sosok Andika Gatot Setyawan yang mencuri perhatian. Bukan karena seragamnya, bukan pula karena jabatannya, melainkan karena langkah-langkah kecilnya.
WARTAWATI senior, Hj Deasy Dasmita meninggal pada Kamis, 31 Juli 2025 pukul 01.15 WIB di RSUD Kota Bogor. BERBAGI KISAH: Andika Gatot Setyawan (42) menceritakan kisahnya berjalan kaki
Laporan: FIKRI RAHMAT UTAMA
BOGOR–IPB University meluncurkan kurikulum baru ber basis Outcome Based Education (OBE). Langkah ini bertujuan mencetak lulusan yang lincah, kreatif, dan adaptif terhadap perubahan, sekaligus memastikan capaian pembelajaran lulusan (CPL) selaras dengan kebutuhan pekerjaan masa depan.
Wakil Rektor IPB University bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan, Prof Deni Noviana, mengatakan bahwa penyu-
sunan kurikulum harus berlandaskan kebijakan nasional sekaligus responsif terhadap perkembangan zaman. “Kurikulum harus bisa merespons realitas bahwa 50 tahun ke depan lulusan kita akan menghadapi tantangan baru,” ujar Prof Deni dalam sambutan Kick-off Penerapan dan Simulasi Sistem OBE di Auditorium Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Kampus IPB Dramaga (28/7). Karena itu, ia melanjutkan,
rancangan kurikulum tidak boleh lepas dari perkembangan teknologi, tuntutan industri, dan kebutuhan masyarakat. Ia menambahkan, terdapat tiga komponen utama dalam kurikulum berbasis OBE: Outcome-based Curriculum (kurikulum berbasis capaian), Outcome-based Learning and Teaching (pembelajaran berbasis capaian), dan Outcomebased Assessment and Evaluation (asesmen dan evaluasi berbasis capaian).
BOGOR –Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan sekolah, SMK Amaliah 1 dan 2 Ciawi menyelenggarakan In House Training (IHT) secara terpisah untuk tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan (staf). Meskipun kegiatan dilaksanakan secara terpisah, kedua pelatihan ini memiliki satu tujuan besar: menumbuhkan budaya kerja unggul dan profesional dalam lingkungan sekolah. In House Training (IHT) Tenaga Kependidikan dilaksanakan pada Selasa (8/7/2025) di Aula SMK Amaliah yang bertajuk ““Pelayanan Sekolah Prima dan Budaya Kerja Profesional” dan menghadirkan Hirra Nurlaeni sebagai Narasumber. Kegiatan ini menekankan pentingnya peran staff dalam menciptakan iklim sekolah yang kondusif, ramah, dan tertib administrasi. IHT staff difokuskan pada penguatan pelayanan publik internal sekolah serta pengelolaan administrasi pendidikan yang rapi dan akuntabel. Materi yang disampaikan mencakup Etika Pelayanan dan Komunikasi Efektif, Manajemen Arsip dan Data Sekolah Digital, Penguatan Kolaborasi antar Divisi an dan [eningkatan Loya litas dan Integritas Kerja. Dalam sambutannya, Kepala SMK Amaliah 2, Gugun Gunadi, menyampaikan bahwa “Tenaga Kependidikan merupakan garda terdepan dalam memastikan sistem sekolah berjalan dengan baik. Profesionalisme dan semangat pelayanan yang prima harus menjadi budaya kerja kita bersama. Sementara itu, In House Training (IHT) Tenaga Pendidik dilaksanakan selama dua hari yaitu pada Rabu (9/7) dan Kamis (10/7) di Gedung C, SMK Amaliah. Kegiatan ini mengangkat tema “Strategi Pembelajaran Mendalam dan Berkarakter di Era Transformasi Pendidikan” Kegiatan ini dibuka oleh Kepala SMK Amaliah 1, Tisna Sudrajat “Guru harus mampu menjawab tantangan zaman dengan menghadirkan pembelajaran yang tidak hanya adaptif secara teknologi, namun juga yang mendalam dan kuat dalam membentuk karakter peserta didik” kata Tisna. In House Training (IHT) tenaga pendidik kali ini dihadiri oleh Hartana, S.Pd., MM. yang mewakili Kepala KCD Wilayah 1, pada sambutannya beliau mengingatkan kembali mengenai kompetensi guru dan tugas guru “Guru berperan penting dalam proses pembentukan karakter dan pendalaman kompetensi peserta didik, maka guru harus memiliki 4 kompetensi guru, yaitu Pedagogik, Kepribadian, Sosial, dan
Profesional. Dalam melaksanakan perannya, guru memiliki tugas untuk menyusun program, melaksa nakan program, mengevaluasi, dan melakukan refleksi tindak lanjut” tutur Hartana. IHT Tenaga Pendidik tahun ini menghadirkan narasumber dari kalangan praktisi pendidikan dan pengawas dinas. Pada hari pertama IHT, SMK Amaliah mengundang Uman Suherman yaitu seorang praktisi pendidik yang berbagi ilmu mengenai “Aplikasi Bimbingan Konseling dalam Pembelajaran” , materi ini memberikan wawasan kepada guru tentang pentingnya pendekatan bimbingan konseling sebagai bagian dari proses pembelajaran yang lebih humanis dan solutif, khususnya dalam membentuk karakter dan menangani permasalahan peserta didik secara preventif. Kemudian pada hari kedua IHT, SMK Amaliah mengundang Heri Sasmita Mulyadi, Pengawas Pembina SMK Amaliah 2 untuk menyampaikan materi menge-
nai “Sosialisasi Pembelajaran Mendalam (Deep Learning)” Materi ini menekankan strategi pengajaran yang tidak hanya menyentuh aspek kognitif, tetapi juga membentuk pemahaman melalui metode kolaboratif lintas mata pembelajaran untuk membentuk kompetensi peserta didik. “Melalui kegiatan ini, guruguru diharapkan mampu merancang pembelajaran yang lebih kreatif, personal, dan berdampak pada peningkatan kompetensi serta karakter peserta didik,” ujar dia. . Melalui penyelenggaraan In House Training (IHT) ini, SMK Amaliah 1 dan 2 Ciawi menunjukkan komitmennya untuk terus berkembang menjadi satuan pendidikan yang unggul dan terpercaya, baik dari segi kualitas pengajaran maupun kualitas layanan pendukungnya. Sekolah yakin bahwa dengan sinergi antara guru dan staff, visi mencetak generasi yang berakhlak, kompeten, dan siap menghadapi masa depan dan dapat tercapai dengan maksimal. (*ran)
“Ketiga aspek inilah yang harus berjalan selaras agar OBE tidak berhenti pada konsep, tetapi benar-benar terasa dampaknya bagi mahasiswa,” papar Prof Deni, seperti dilansir dari rilis IPB yang dikirim melalui email Radar Bogor. Rektor IPB University, Prof Arif Satria, mengatakan bahwa terobosan ini menjadi langkah penting dalam penyempurnaan Kurikulum 2020 menjadi Kurikulum 2025.
“Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam rangka soft launching kurikulum baru kita berbasis OBE. Ini merupakan ikhtiar kita untuk penyempurnaan K2020 menjadi K2025, sebagai bagian dari komitmen IPB University untuk selalu merespons terhadap dinamika perubahan,” ungkapnya melalui video tapping. Lebih jauh, Direktur Transformasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran (DTPTP) IPB
University, Prof Yulin Lestari memaparkan, pengembangan kurikulum berbasis OBE melibatkan integrasi berbagai komponen penting, termasuk panduan penerapan, dokumen panduan, hingga pemetaan CPL. Ia menjelaskan bahwa keberhasilan OBE tidak bisa dicapai secara instan, melainkan melalui proses bertahap dengan dukungan berbagai pihak. “Ada dua hal utama dalam im ple men tasi OBE, yakni
panduan penetapan dan panduan pelaksanaan. Semua itu harus terintegrasi agar hasilnya mak simal,” katanya. Program OBE di IPB University telah dilengkapi dokumen pendukung yang siap ditunjukkan saat proses akreditasi nasional maupun internasional. Dengan demikian, ke depan diharapkan tidak ada lagi kesulitan dalam proses reakreditasi karena sistem sudah dibangun secara komprehensif. (*pia)
KONTRIBUSI: Para mahasiswa Unpak yang ikut membantu warga Sipak Jasinga mengembangkan buah hasil perkebunan, Manggis dan Campedak.
JASINGA–Pemerintah Desa Sipak, Jasinga berupaya meningkatkan kualitas hasil perkebunan buah Manggis dan Campedak. Dengan menggandeng Universitas Pakuan (Unpak), warga yang terlibat dalam perkebunan manggis dan campedak akan dibimbing dengan berbasis green economy atau ekonomi hijau.
Kepala Desa Sipak, Agung Suryadinata mengatakan, kerja sama ini bertujuan untuk mengoptimalisasi potensi buah manggis dan campedak di desanya.
”Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk menjalin kemitraan strategis
antara Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unpak dengan Desa Sipak,” ujarnya, Kamis (31/7). Selama 40 hari ke depan, Dekan Fakultas MIPA, Ketua Program Studi Kimia sekaligus Dosen Pendamping, serta staf dan dosen kimia akan memberikan penguatan kapasitas. Menurutnya, program ini menjadi bentuk nyata komitmen dari Himpunan Mahasiswa Kimia dalam memberdayakan masyarakat desa melalui pemanfaatan potensi lokal berbasis ekonomi hijau.
”Program ini juga menjadi wadah implementasi dan pengembangan wawasan serta keterampilan mahasiswa dalam menjawab berbagai tantangan dan urgensi di masyarakat,” bebernya. Nantinya, para civitas akademika itu juga membantu dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah Desa Sipak. ”Program ini diharapkan dapat membangun sinergi antara dunia akademik dan masyarakat desa dapat terus terjalin serta memberikan dampak positif yang berkelanjutan,” tandas dia.(cok/c)
unek-unek Anda terhadap layanan publik seperti PLN, PDAM, PT Pos, telepon, jalan rusak, pungli, kemacetan, pembuatan KK/KTP/SIM/ paspor/ sertifikat tanah, dll.
1. PLN Bogor (0251) 8345400
2. Bendungan Katulampa (0251) 8334344
3. RS Hermina Bogor (0251) 8382525
4. RS Melania Bogor (0251) 8321196
5. Rs Pmi Bogor (0251) 8324080
6. RS EMC Sentul (021) 29672977, (021) 29673000
7. RS Mulia Pajajaran (0251) 8379898/ 08111181298
8. Damkar Kabupaten Bogor (021) 8753547
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor (0251) 8312292
RS Azra (0251) 8318456
RS Hermina Mekarsari (021) 29232525
RS Medika Dramaga (0251) 8308900/081319310610 Bogor Medical Center (BMC) (0251) 8390435
RS Karya Bhakti Pratiwi (0251) 8626868
Rumah Sakit Dr H Marzoeki Mahdi (0251) 8324024
Rumah Sakit Islam Bogor (0251) 8316822
Rumah Sakit Daerah (Rsud) Cibinong 021-875348, 8753360
Rumah Sakit Lanud Atang Sandjaja (0251) 7535976
RS Annisa Citeureup (021)8756780, Fax. (021)8752628
RS Harapan Sehati Cibinong (021)87972380, 081296019016
Rumah Sakit Salak (0251) 8344609/834-5222
RSUD Ciawi (0251) 8240797
Klinik Utama Geriatri Wijayakusuma (0251) 7568397
Rumah Sakit Bina Husada (021) 875-8441
Rumah Sakit ibu dan anak Nuraida (0251) 8368107, (0251) 368866
Yayasan Bina Husada Cibinong (021) 875-8440
Rumah Sakit Bersalin Assalam Cibinong (021) 875-3724
Rumah Sakit Bersalin Tunas Jaya Cibinong (021) 875-2396
Rumah sakit Bina Husada Cibinong (021) 8790-3000
RS Trimitra Cibinong 021-8763055/56
Rumah Bersalin & Klinik Insani Cibinong (021) 875-7567
RS Sentosa Bogor, Kemang (0251)-7541900
RS Ibu dan Anak Juliana, Bogor (0251) 8339593, Fax. (0251)-8339591
RSIA Bunda Suryatni (0251) 7543891,(0251) 754-3892
Klinik Insani Citeureup (021) 879-42723
RSIA Kenari Graha Medika Cileungsi (021) 8230426
Rs Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo
Cisarua-Bogor (0251) 8253630, 8257663
RS Asysyifaa Leuwiliang (0251) 8641142
RS Vania IGD (0251) 8380613, (0251) 8380601/8380605
RSKIA Sawojajar (0251) 8324371
Polsek Jonggol
Polsek Cileungsi
Polsek Cariu
Polsek Nanggung
Polsek Babakan Madang
Polsek Megamendung
Polsek Klapanunggal
Polsek Caringin
Polsek Dramaga
Polsek Tamansari
Polsek Jasinga
Polsek Cigudeg
Polsek Parung Panjang
Polsek Leuwiliang
Polsek Cibungbulang
Polsek Ciampea
Polsek Rumpin
Polsek Ciomas
Polsek Kemang
021-89931174
021-8230861
021-89961058
0251-8682769
021-87962777
0251-8248569
021-82492276
0251-8224417
0251-8624107
0251-8388164
0251-8688110
0251-8681110
021-5978880
0251-8647003
0251-8647398
0251-8621146
021-75791076
0251-8322324
0251-8615700
Polsek Sukaraja 0251-8656678
Polsek Gunung Sindur 021-7561844
0251-8616007
Polsek Parung
Polsek Cibinong 021-8752217
Polsek Citeureup 021-8752229
NGEBUT tuh pelajarnya, kata saksi bapak Gojek. Lain kali lebih aware sama diri sendiri ya buat kalian pelajar dan umumnya pengguna jalan. @stnurjanah_99
Lebarin Jalannya
SELAMA ini yang bikin macet itu penyempitan jalan dari depan Pasar Ciluar sampai Perempatan Warung Jambu. Coba kalo dilebarin sama lebar kayak Jalan Raya Bogor yang lainnya, pasti jalanan lancar. @msaori77
PADA 25 Maret 2025, BPS (Badan Pusat Statistik) menetapkan garis kemiskinan pada angka Rp20.305 per hari atau setara dengan Rp609.160 per bulan per kapita. Kriteria penduduk miskin di Indonesia adalah yang terkategori memiliki pengeluaran di bawah garis kemiskinan. Standar garis kemiskinan ini dilaporkan mengalami kenaikan sebesar 2,34 persen dibandingkan periode September 2024. Angka kemiskinan diklaim turun. Namun, fakta berbicara
lain. Jumlah angka kemiskinan di perkotaan semakin nampak jelas. Pengangguran semakin bertambah seiring dengan badai PHK yang belum juga usai hingga kini. Data BPS yang jauh berbeda dengan data Bank Dunia kerap menimbulkan masalah dalam perhitungan angka kemiskinan nasional. Semua data ini akan berdampak pada penanganan dan strategi pengentasan kemiskinan yang ditetapkan dalam kebijakan pemerintah dan menyangkut skema bantuan
sosial yang harus disalurkan negara kepada rakyat. Konsep kemiskinan yang kini diadopsi negara dapat dengan mudah diotak-atik sesuai kehendak penguasa. Dengan dalih keberhasilan pengurusan, kemudian mengklaim angka kemiskinan turun berdasarkan data yang tersaji. Namun, fakta yang terjadi justru sebaliknya. Angka kemiskinan semakin besar. Rakyat kian jauh dari kategori sejahtera. Inilah sistem kapitalisme sekular. Sistem yang hanya menguta-
BADAN Pusat Statistik (BPS)
kembali merilis angka kemiskinan nasional terbaru Jum’at, 25 Juli 2025. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 8,47 persen, lebih rendah dari 8,57 persen pada September 2024. Jumlah penduduk miskin juga berkurang menjadi 23,85 juta orang. Apakah kemiskinan benarbenar berkurang ? Atau yang berkurang hanyalah sebatas angka dan data semata ? Selain itu, jika dilihat lebih jauh perbandingan kemiskinan antar kota dan desa, ternyata jumlah orang miskin di perkotaan bertambah dari 11,05 juta jiwa menjadi 11,27 juta jiwa.
Menurut Badan Pusat Statistik, pemicu kenaikan jumlah orang miskin kota, antara lain, bertambahnya jumlah angka pengangguran. Komoditas pangan juga bertambah di perkotaan dibanding di desa. Desa dianggap memiliki ketahanan pangan sehingga orang kampung masih bisa makan walaupun tidak punya uang. Para ekonom menilai lonjakan angka kemiskinan ini sebagai kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja. Karena bertambahnya orang miskin di perkotaan berisiko menurunkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu fenomena yang kita jumpai hari ini adalah munculnya fenomena “rojali” dan “rohana” Hal ini merupakan akronim
dari Rombongan Jarang Beli (Rojali) dan Rombongan Hanya Nanya (Rohana) di berbagai pusat perbelanjaan Tanah Air merupakan tanda terganggunya konsumsi masyarakat. Perilaku ini menjadi sinyal bahwa masyarakat sedang tidak baik-baik saja dan memerlukan solusi tuntas. Selain itu, para pedagang, pengusaha, pemerintah hingga ekonom membenarkan fenomena “rojali” dan “rohana” yang terjadi hari ini. Melihat fakta yang ada, sejatinya kemiskinan tidak benar-benar berkurang secara nyata. Tapi hanya sebatas angka dan data semata.
Asma Yulia, SE asmayulia2@gmail.com
PENDIDIKAN di Indonesia kembali dihadapkan pada problem serius. Bukan sekadar masalah fasilitas atau anggaran, melainkan pada kebijakan yang dinilai mengorbankan mutu pendidikan. Baru-baru ini, Gubernur Jawa Barat menetapkan aturan rombongan belajar (rombel) maksimal 50 siswa per kelas untuk jenjang SMA/SMK negeri. Kebijakan ini sontak menuai kritik, khususnya dari para guru dan pemerhati pendidikan. Kebijakan ini dianggap hanya fokus menambal daya tampung, tanpa mempertimbangkan kualitas proses belajar-mengajar di kelas. Betapa tidak, dengan jumlah murid sebanyak itu, guru jelas akan kesulitan mengelola kelas, apalagi memberi perhatian maksimal pada tiap siswa. Pemerintah berdalih bahwa kebijakan ini adalah solusi sementara untuk menyerap lulusan SMP yang jumlahnya lebih banyak dari kapasitas sekolah negeri. Tercatat ada 4.589 lulusan SMP di Sukabumi, sementara kapasitas sekolah negeri hanya mampu menampung 4.432 siswa. Maka, demi menampung semuanya, rombel pun ditambah hingga 50 orang per kelas. Di atas kertas, ini tampak seperti solusi cerdas. Namun jika dicermati, justru di sinilah letak masalahnya. Pemerintah
terlihat hanya berorientasi pada angka, bukan kualitas. Padahal, pendidikan bukan sekadar soal daya tampung, tetapi juga mutu proses belajar. Bagaimana guru bisa optimal mengajar jika jumlah muridnya membludak? Apakah semua anak akan mendapat perhatian yang layak? Tentu saja tidak. Para guru pun mengeluhkan hal ini. Mereka menyebut, pengelolaan kelas dengan jumlah murid sebanyak itu jelas menurunkan kualitas pendidikan. Anak-anak yang kesulitan belajar akan makin terabaikan. Suasana kelas akan kurang kondusif, sementara guru bisa saja mengalami kelelahan fisik dan mental. Kebijakan ini tak hanya berdampak pada sekolah negeri. Sekolah swasta pun ikut terdampak besar. Di Sukabumi misalnya, lebih dari 500 guru swasta terancam kehilangan pekerjaan akibat kekurangan murid. Ketika semua lulusan SMP sudah tertampung di sekolah negeri, otomatis sekolah swasta kekurangan peserta didik. Situasi ini sangat miris. Guruguru yang sudah lama mengabdi di sekolah swasta bisa saja terpaksa dirumahkan. Ini jelas bukan hanya soal angka, tapi juga soal nasib ratusan keluarga yang menggantungkan hidup dari profesi guru. Padahal, sekolah swasta sela-
ma ini telah banyak membantu mencerdaskan anak bangsa, terutama di wilayah-wilayah yang tak terjangkau sekolah negeri. Namun kini, justru mereka yang pertama kali tersingkirkan oleh kebijakan yang semestinya berpihak pada rakyat. Masalah ini sejatinya berakar dari sistem pendidikan yang diterapkan saat ini, yakni sistem pendidikan kapitalistik. Dalam sistem ini, pendidikan tidak dilihat sebagai kebutuhan pokok rakyat yang wajib dipenuhi negara secara penuh. Negara hanya berperan sebagai fasilitator, bukan penanggung jawab utama. Tak heran jika banyak keputusan yang diambil lebih mempertimbangkan aspek anggaran dan efisiensi, bukan keberlangsungan mutu pendidikan itu sendiri. Inilah potret nyata ketika pendidikan dikelola berdasarkan paradigma kapitalisme. Alih-alih menjamin pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat, negara justru membebankan solusi kepada guru dan sekolah. Guru dipaksa bekerja lebih berat, sekolah swasta ditinggalkan begitu saja, dan rakyat dibiarkan menerima pendidikan yang mutunya dikorbankan.
Nettyhera Aktivis dan Pengamat Kebijakan Publik
makan keuntungan materi ketimbang pengurusan rakyat. Sistem ini pun diperparah dengan konsep pengaturan yang menjauhkan nilai agama dari aturan kehidupan. Alhasil, kebijakan makin ugal-ugalan. Kegagalan pengurusan semakin jelas terindera.
Wajar saja, otak-atik data menjadi hal yang dianggap biasa. Karena tujuan utama penataan negara dengan sistem rusak ini hanyalah pencitraan bukan amanahnya pengurusan. Kita tidak bisa lagi bersandar
pada sistem rusak. Sistem ini hanya menyisakan kesengsaraan yang tidak berkesudahan. Kini, saatnya kembali pada sistem amanah bijaksana yang mampu menguru si rakyat dengan penuh tanggung jawab. Yakni sistem Ilahiyah yang menjadikan aturan agama sebagai satusatunya poros kehidupan. Wallahu alam.
Yuke Octavianty Forum Literasi Muslimah Bogor
KELAPARAN di Gaza bukan sekadar bencana kemanusiaan, tapi bentuk baru genosida. Israel memblokade wilayah, menghancurkan bantuan, dan membiarkan rakyat-terutama anak-anak-mati perlahan karena lapar. Sejak blokade penuh Maret 2025, ribuan anak meninggal akibat kurang gizi. Dunia hanya menonton. AS terus membela Israel, PBB tak berdaya, dan para pemimpin Muslim bungkam. Umat Islam dilemahkan oleh propaganda, padahal jika bersatu dalam iman dan kepedulian, umat punya kekuatan besar. Sejarah mencatat, persatuan bisa mengubah keadaan.
Bantuan kemanusiaan saja tak cukup. Diperlukan kesadaran dan kepemimpinan yang berpihak pada umat. Gaza butuh suara kita, aksi nyata, dan persatuan yang lahir dari iman. Jeritan Gaza adalah panggilan hati nurani. Saatnya bersuara, peduli, dan bergerak bersama untuk menghentikan kezaliman. siliyyafina@gmail.com
PANTAUAN: Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Depok melakukan pemantauan dan evaluasi pasokan serta harga pangan di Pasar Agung, Kecamatan Sukmajaya, Kamis (31/7) kemarin.
OLAHRAGA menjadi rutinitas bagi Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi. Ia selalu menyempatkan diri untuk menjaga kebugaran fisik dan mentalnya dengan berolahraga. Beragam olahraga ia gemari. Mulai dari sepakbola, tenis meja, bulutangkis hingga angkat besi. ”Sejak kecil memang gemar olahraga,” katanya kepada Radar Bogor, Kamis (31/7) kemarin. Dari banyak olah raga yang dijalani, saat ini, Made lebih sering berolahraga lari. Sebab, sudah menjadi bagian dari gaya hidup dirinya. Iapun kerap mengikuti fun run dan meraih medali. Sejak 2015 sudah mengikuti beberapakali Fun Run yang dilaksanakan di berbagai tempat. Termasuk di luar kota seperti di Jakarta, Tangerang, Bogor dan Bandung. ”Total mendali keikutsertaan, sudah 20 mendali,” tuturnya.(faj/c)
PADAT: Aktivitas di Jalan Ir Juanda dekat Stasiun Bekasi tampak padat. Dimana arus lalu lintas kerap tersendat lantaran hilir mudik warga yang menyeberang.
BEKASI–Rencana pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang terhubung langsung ke Stasiun Bekasi masih dalam tahap kajian. Proyek ini dirancang sebagai bagian dari penataan kawasan Stasiun Bekasi, yang merupakan salah satu pusat mobilitas utama warga Kota Bekasi. Kota Bekasi ramah keluarga Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi, Zeno Bachtiar, menyampaikan bahwa Pemerintah Kota
Bekasi telah menjalin koordinasi dengan sejumlah pihak terkait, termasuk Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan PT Kereta Api Indonesia (KAI). “Rapat koordinasi sudah beberapa kali digelar, bahkan sempat dipimpin langsung oleh Wali Kota Bekasi,” kata Zeno. Untuk memastikan proyek berjalan sesuai kebutuhan, sebuah tim lintas instansi telah dibentuk guna melakukan kajian teknis berdasarkan tugas dan fungsi masingmasing lembaga. “Salah satunya akan dibentuk tim bersama yang akan melakukan kajian menyeluruh, baik dari sisi teknis, lalu lintas, maupun arsitektural,” jelasnya. Desain awal JPO dirancang langsung terkoneksi ke lantai dua gedung Stasiun Bekasi. Nantinya, pengguna Commuter Line maupun kereta jarak jauh dapat menyeberang Jalan Ir. H. Juanda melalui
JPO tanpa harus turun ke jalan raya.Namun, desain tersebut masih sebatas opsi. Kajian lanjutan dibutuhkan untuk menyesuaikan rencana dengan kondisi lalu lintas, volume kendaraan, serta rekayasa simpang jalan di sekitarnya.
“Semua keputusan didasarkan pada hasil kajian, mulai dari besarnya volume lalu lintas, jenis kendaraan yang melintas, hingga simpang jalan mana yang harus diprioritaskan,” ujar Zeno.(sur)
SUKABUMI–Gunung Salak, ikon hutan hujan tropis Jawa Barat, tengah menghadapi ancaman kerusakan ekologis yang serius. Aktivitas pembalakan liar di Blok Cangkuang, Desa Cidahu, Kabupaten Sukabumi, telah memicu keprihatinan luas, termasuk dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menyampaikan komitmennya untuk bertindak tegas terhadap pelanggaran lingkungan tersebut. Pernyataan ini ia sampaikan dalam acara peresmian fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) di bekas TPSA Cimenteng, Desa Sukamulya, Kecamatan Cikembar, Kamis (31/7). “Kita akan segera tangani karena tenaga kita harus berpadu dengan provinsi. Ini harus disesuaikan dengan situasi di lapangan,” ujar Hanif.
Menurut Hanif, pola kerusakan serupa juga terjadi di berbagai kawasan pegunungan Indonesia, yang dijadikan objek wisata tanpa perencanaan matang. Ia mengibaratkan kondisi ini seperti ember berlubang diisi air deras—kerusakan terus berlangsung meski upaya penanganan dilakukan. Di tingkat provinsi, Pemprov Jawa Barat menunjukkan sikap responsif. Gubernur Dedi Mulyadi langsung menginstruksikan pengecekan lapangan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan. Sekda Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa sanksi administratif maupun pidana akan diterapkan jika ditemukan pelanggaran.
“Kalau pelanggarannya administratif, kami beri sanksi keras. Tapi kalau sudah masuk ranah
pidana, itu kewenangan aparat penegak hukum,” tegas Herman. Warga Desa Cidahu hidup dalam kekhawatiran akibat degradasi hutan yang telah berlangsung lebih dari dua tahun. Tokoh masyarakat setempat, Rohadi (75), menyebutkan lebih dari 15.000 pohon telah ditebang, mengakibatkan gundulnya hampir 35 hektare hutan konservasi. Dampaknya sangat nyata: penurunan drastis debit mata air, kualitas air memburuk, dan potensi banjir meningkat.
“Dulunya hutan ini terjaga. Tapi sekarang hanya lahan kosong. Akar-akar pohon sudah membusuk, air jadi cepat keruh,” ujar Rohadi. Pada Oktober 2022, banjir bandang melanda Desa Pondokaso akibat meluapnya Sungai Cibojong, membawa material lumpur dan kayu dari hulu Gunung Salak.(den)
Dalam video yang dilihat Radar Bogor, Kamis (31/7) kemarin, memperlihatkan api menyala-nyala. Terlihat warga berke rumun menonton kebakaran kios di Beji Kota Depok itu. Nampak dalam video mobil pemadam kebakaran lalulalang dan berusaha memadamkan api yang membakar kios. Akibat kebakaran tersebut, dua orang berjenis kelamin
pria dan wanita sempat terjebak dan mengalami sesak napas dan harus dilarikan ke rumah sakit. Namun nahas, saat tiba di rumah sakit, satu orang dinyatakan meninggal dunia atas nama Eneng Rismawati (23), diduga akibat keracunan pada paru-paru akibat banyak menghirup asap. Sedangkan Aidzil Adrian Nezha (19), dalam keadaan selamat setelah mendapatkan penanganan oleh tim medis Rumah Sakit
Grha Permata Ibu (GPI). Kapolsek Beji, Kompol Josman mengatakan, kondisi korban kebakaran ruko berangsur membaik setelah menjalani serangkaian perawatan medis.”Korban selamat dalam perawatan di ruang UGD,” ujar nya kepada Radar Bogor. Josman memaparkan, dalam peristiwa kebakaran tersebut tidak ada korban luka. Keduanya mengalami kehilangan kesadaran, yang disebabkan
Hal ini dilakukan karena bagian dari upaya pemerintah dalam merespons tingginya harga sejumlah komoditas pangan di pasaran. Beberapa komoditas tercatat melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) maupun Harga Acuan Penjualan (HAP) yang telah ditetapkan pemerintah. HET sendiri berlaku untuk komoditas seperti beras dan minyak goreng rakyat (Minyakita), sedangkan HAP digunakan sebagai acuan untuk komoditas lain seperti bawang merah, cabai, telur ayam, dan daging ayam. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Depok, Widyati Riyandani, menyatakan bahwa keterlibatan pemerintah daerah dalam pemantauan
ini sangat penting untuk memastikan harga-harga pangan tetap terkendali dan pasokan tersedia cukup di lapangan. “Kegiatan ini penting untuk memberikan gambaran nyata tentang kondisi harga di pasar. Kami berharap melalui pemantauan langsung, pemerintah dapat segera mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjaga daya beli masyarakat,” ujar Widyati Pemantauan ini juga melibatkan Badan Pangan Nasional (diwakili oleh Ibu Desmita dan Ibu Sari), Satgas Pangan (Kombes Pol Ferry Irawan), Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Depok. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa beberapa harga masih tergolong tinggi. Bawang merah misalnya, tercatat mencapai Rp70.000/
kg, jauh di atas HAP. Untuk beras medium jenis Setra Ramos, harga di pasar berada di kisaran Rp13.400/kg, melebihi HET beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebesar Rp11.500/kg. Sementara itu, daging ayam ras terpantau stabil di harga Rp37.000/kg, dan daging sapi juga masih bertahan di Rp140.000/kg. Harga cabai merah besar dan cabai rawit merah juga masih cukup tinggi, yaitu masingmasing di angka Rp50.000/kg. “Pemantauan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan pengendalian harga dan pasokan secara lebih efektif,” jelasnya. ”Serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kestabilan pangan dan pengendalian inflasi,” tutupnya.(faj)
Dadan Rustandi mengatakan, keempatnya saat ini sedang proses pembangunan.
”Dua SMPN yang dimaksud antara lain SMPN 3 Depok di Sukmajaya dan SMPN 25 Depok di Sawangan. Kemudian, pembangunan lainnya yaitu SDN Kedaung dan Madrasah Tsanawiyah di Pancoran Mas,” ujarnya. Adapun untuk pembangunan
sudah dimulai sejak Mei 2025, dengan masa kontrak 180 hingga 195 hari kerja. Untuk target penyelesaian pembangunan fisik gedung, yaitu pada Desember 2025. Pihaknya juga rutin melakukan monitoring dan evaluasi setiap pekan. “Untuk sehari-hari ada pihak konsultan pengawas di lapangan. Mereka juga memberikan progres laporan ke kami. Jadi tetap terpantau,” terangnya. Dadan mengatakan, beberapa
fasilitas yang dibangun antara lain ruang kelas, kantin, toilet, musala, lapangan olahraga dan perpustakaan. Kemudian, ruang guru, ruang OSIS, ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS), ruang gudang dan arsip, ruang tata usaha dan lain sebagainya. “Mudah-mudahan bisa selesai sesuai target yang ditentukan, sehingga diharapkan terbangun gedung sekolah yang representatif untuk siswa-siswi maupun guru,” tukasnya.(*/faj)
trauma inkhalasi atau cedera pada saluran pernapasan dan paru-paru yang disebabkan oleh terhirupnya panas, asap, atau zat kimia berbahaya. “Namun sayang, satu korban tak dapat bertahan dan dinyatakan meninggal dunia usai mendapatkan penanganan,” ungkapnya. Sementara itu Kepala Bidang
Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Kota Depok, Tesy Haryati mengatakan, laporan kebakaran pertama kali diterima pada Rabu malam sekitar pukul 20.48 WIB di ruko seluas 72 meter persegi. ”Sebanyak 21 personel dan 6 unit mobil damkar dikerahkan untuk menjinakkan api, yang
dapat dipadamkan sekitar pukul 21.36 WIB,” tuturnya. Petugas damkar juga turut mengevakuasi dua korban Eneng dan Aidzil yang terjebak di salah satu ruangan dalam ruko. ”Saat dievakuasi, keduanya dalam kondisi hidup dan langsung mendapatkan pertolongan medis serta dilarikan ke rumah sakit terdekat,” ungkapnya. Tesy menjelaskan, penyebab kebakaran diduga diakibatkan korsleting listrik. “Sepanjang Juli ini sudah enam kali terjadi kebakaran dengan kasus yang serupa. Yakni kegagalan instalasi listrik yang menyebabkan korsleting listrik,” tukasnya.(faj/c)
Tiga unit mobil yang terlibat kecelakaan beruntun di Gerbang Tol Limo Depok, dalam kondisi rusak. Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi menga takan, kecelakaan beruntun itu terjadi sekitar pukul 09.30 WIB. Ia memaparkan, kecelakaan beruntun itu bermula saat mobil pertama datang dari arah Jagorawi menuju Tangerang. Saat itu, sedang terjadi kepadatan antrean di GT Limo Utama-Bandung. Setiba di tempat kejadian perkara (TKP), datang kendaraan kedua (Hyundai Creta). ”Kendaraan kedua menabrak kendaraan di depannya. Kemudian kendaraan ketiga menyusul menabrak kendaraan kedua,” tuturnya. Adapun mobil Pajero mengalami kerusakan di belakang, sementara mobil Wuling rusak bagian depan.(faj/a)
JORREL HATO
LONDON–Chelsea dikabarkan telah berhasil mendapatkan bek kiri incaran mereka, Jorrel Hato, setelah diketahui menuntaskan transfer dengan Ajax Amsterdam.
Chelsea sebelumnya melakukan pembicaraan dengan Ajax dalam beberapa hari terakhir mengenai kesepakatan untuk membawa pemain asal Belanda itu ke Stamford Bridge. Sebuah laporan baru-baru ini mengklaim bahwa The Blues telah membuat terobosan dalam negosiasi transfer dengan klub raksasa Belanda tersebut.
Menurut laporan jurnalis Fabrizio Romano, Chelsea kini telah mencapai kesepakatan mengenai transfer senilai lebih dari EUR 40 juta untuk memboyong Hato keluar dari Johan Cruyff Arena.
“Jorrel Hato ke Chelsea, ini dia! Kesepakatan dengan Ajax telah tercapai dengan biaya lebih dari 40 juta euro. Hato akan menandatangani kontrak jangka panjang di Chelsea karena ia hanya ingin bergabung dengan klub tersebut musim panas ini,” ujar Romano.
“Tes medis dan penerbangan segera dilakukan untuk bek berbakat ini.”
Dalam sebuah kabar terpisah, Romano mengklaim bahwa Hato telah diizinkan untuk pergi ke London guna menjalani tes medis bersama pemenang Piala Dunia Antarklub 2025 tersebut.
Selama tidak ada perubahan yang terjadi, Hato akan menandatangani kontrak jangka panjang yang akan berlangsung hingga musim panas 2032, dengan opsi perpanjangan satu tahun. (jpc)
MAURO ZIJLSTRA
KELAHIRAN 9 November 2004
USIA: 21
POSISI BERMAIN Penyerang
KLUB SAAT INI Volendam
JAKARTA–Kabar gembira datang dari proses naturalisasi empat pemain keturunan anyar calon penggawa Timnas Indonesia. Berkas dan administrasi mereka telah dapat restu dari Presiden Prabowo Subianto dan tinggal diproses DPR RI. PSSI dan pemerintah Indonesia saat ini tengah memproses perpindahan warga negara empat pesepak bola keturunan asal Belanda. Mereka adalah Mauro Zijlstra, Isabel Kopp, Isabelle Nottet, dan Pauline van de Pol. Zijlstra diproyeksi untuk memperkuat Timnas Indonesia U-23, sedangkan tiga nama lain untuk Timnas Putri Indonesia.
Proses naturalisasi sudah berlangsung sejak awal Juli. Perkembangan terakhir pada pertengahan bulan ini, berkas ketiganya sudah dapat rekomendasi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk dilanjutkan ke Kementerian Hukum. Tapi kini akhirnya ada kelanjutan lagi. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengungkapkan bahwa proses naturalisasi keempat pemain itu sudah selangkah lebih maju. Presiden Prabowo Subianto sudah mengirimkan surat presiden (Surpres) kepada DPR RI untuk dibahas.
“Nah, sekarang saya mengucapkan terima kasih. Bapak Presiden sudah menandatangani surat
MAKAU–Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani melangkah mulus ke babak delapan besar Macau Open 2025. Dalam pertandingan babak 16 besar yang berlangsung di Macao East Asian Games Dome, Kamis (31/7) kemarin, Sabar/ Reza mengatasi perlawanan sengit ganda Jepang Keiichiro Matsui/Katsuki Tamate melalui drama rubbber game, 21-11, 15-21, 21-11. Sabar/Reza cukup kesulitan untuk membangun serangan saat mengawali gim pertama, setelah Matsui/Tamate kerap mematahkan pola serangan yang mereka lancarkan hingga kedudukan bisa berimbang 8-8. Perlahan namun pasti, Sabar/ Reza mampu tampil solid dan menemukan ritme permainan
untuk terus menjauh dari Matsui/Tamate dan unggul sembilan poin, 18-9 sebelum menutup gim pertama dengan kemenangan 21-11. Pada gim kedua, Sabar/Reza meladeni permainan terbuka yang ditunjukkan oleh Matsui/ Tamate. Kejar mengejar poin terjadi antara dua ganda ini hingga kedudukan berimbang 10-10. Setelah interval, permainan dari Sabar/Reza begitu menurun temponya. Dalam kondisi tersebut, Matsui/Tamate mampu memanfaatkan situasi untuk mendulang poin demi poin hingga menutup gim tersebut dengan kemenangan 21-15. Pada gim penentuan, Sabar/ Reza berinisiatif untuk bermain tenang. Strategi yang berjalan lancar membuat Sabar/Reza unggul enam poin, 9-2. Dalam posisi unggul cukup
jauh, Sabar/Reza bermain dengan terus mempertahankan ritme dan menerapkan pola serangan cepat. Matsui/Tamate yang kesulitan untuk membangun serangan akhirnya harus menyerah dengan skor 1121. Masih di sektor yang sama, Rahmat Hidayat/Yeremia Erich Yochce Yacob Rambitan harus terhenti di babak 16 besar. Rahmat/Yere tak kuasa menghadapi dominasi dari ganda Korea Selatan Choi Sol Gyu/ Goh V Shem setelah takluk dua gim langsung dengan skor identik, 18-21, 18-21. Hasil negatif juga diraih oleh ganda Indonesia lainnya yakni Muh Putra Erwiansyah/Daniel Edgar Marvino yang mengakui ketangguhan ganda Malaysia Nur Mohd Azriyn Ayub/Tan Wee Kiong lewat rubber game, 14-21, 21-15, 17-21.(net)
ISABEL KOPP KELAHIRAN 19 Februari 2002 USIA: 23
POSISI BERMAIN: Bek KLUB SAAT INI Fortuna Sittard
pemain putri, ini sudah ada di DPR,” kata Erick dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (31/7). Namun, proses naturalisasi tersebut belum bisa dilanjutkan karena anggota dewan sedang reses. Kemungkinan Komisi X dan XIII baru akan melakukan rapat kerja membahas pemberian persetujuan alih warga negara Mauro Zijlstra dan kolega bulan depan. “Cuma kan DPR-nya sedang reses. Jadi nanti diproses pada Agustus, saya sudah komunikasi dengan DPR. Insya Allah DPR mendukung. Kita tunggu,” ungkap Erick. Zijlstra adalah pemain Belanda keturunan Bandung, Jawa Barat. Usianya baru akan menginjak 21 tahun pada November. Sementara Kopp, Nottet, dan van de Pol adalah pemain kelahiran 2003 dan 2002. Mere ka saat ini berkarier di Belanda.(jpc)
KEBUT: Proyek revitalisasi
Lawang Kori terus
dikebut oleh Pemkab
Bogor. Ditargetkan rampung pada akhir tahun 2025.
Telan Biaya Rp4,09 M
CIBINONG Revitalisasi gapura kawasan Pemerintah
Daerah (Pemda) Kabupaten Bogor, Lawang Kori terus dikebut. Anggaran senilai Rp4,09 miliar dikucurkan untuk memuluskan proyek tersebut. Plt Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten
Bogor, Ek o Mujiarto, mengatakan saat ini progres pengerjaan telah memasuki tahap awal. Ia menyebut proyek ini akan berjalan sekira lima bulan ke depan. “Lawang Kori sekarang sudah on progres. Memang baru mulai, tapi Insya Allah semuanya akan kami selesaikan di bulan Desember,” kata Eko saat ditemui
“Taman di seputar Lawang Kori juga akan kami selesaikan tahun ini. InsyaAllah, sehingga nanti mulai kelihatan wajah Cibinongnya,” pungkas Eko. Ia optimistis seluruh konstruksi, bisa rampung tepat waktu akhir tahun 2025 mendatang. (cr1/c)
Radar Bogor, Rabu (30/7). Revitalisasi Lawang Kori menjadi bagian dari program penataan kawasan Cibinong yang bertujuan memperkuat identitas daerah. Keberadaan ikon ini diharapkan mampu menjadi ruang publik yang repre sentatif, sekaligus mempertegas karakter Cibinong sebagai pusat pemerintahan dan kebudayaan di Bumi Tegar Beriman. Selain membangun gerbang megah sebagai simbol kawasan pusat pemerintahan, DPKPP juga tengah menata tamantaman yang berada di sekeliling Lawang Kori. Upaya ini diharapkan bisa memperindah kawasan strategis di jantung ibu kota Kabupaten Bogor tersebut.
CIBINONGDefisit anggaran masih menjadi pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan Pemerintah Kabupaten Bogor. Besarannya pun cukup fantastis hingga mencapai Rp500 miliar. Hal ini pun menjadi sorotan, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara.
Sastra mengatakan, pihaknya sudah membahas hal ini di Badan Anggaran. Namun sampai saat ini masih menemukan defisit. Ia ingin pembahasan APBD yang akan digelar pekan depan bisa menyelesaikan persoalan ini..
“Defisit paling ringan sekitar Rp500 miliar atau setengah triliun. Nanti kami di Badan Anggaran akan membahas skala prioritas, mana saja program yang diusulkan pemerintah untuk segera diselesaikan,” ujar Sastra saat ditemui Kamis (31/7). Selain itu, Sastra menekankan pentingnya peningkatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai langkah awal untuk menutup kekurangan angga ran. Menurutnya, penganggaran akan diarahkan pada sektor-sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Menambah PAD menjadi fokus utama. Setelah itu, kami akan lihat skala prioritas pemerintah daerah yang perlu segera diselesaikan,” jelas Sastra. Ia juga memastikan bahwa sektor pendidikan masih menjadi perhatian utama DPRD dalam pengalokasian anggaran daerah, diikuti oleh sektor kesehatan dan infrastruktur. Seluruh bidang itu akan dirinci dan dibahas oleh pihaknya bersama-sama.
”Intinya, setiap rupiah dari uang rakyat harus benar-benar tersalurkan kepada masyarakat,” tegas Sastra. (cr1/c)
Defisit paling ringan sekitar Rp500 miliar atau setengah triliun. Nanti kami di Badan Anggaran akan membahas skala prioritas, mana saja program yang diusulkan pemerintah untuk segera diselesaikan.”
Ketua DPRD Kabupaten Bogor SASTRA WINARA
CIBINONGSebanyak enam
Wanita Tuna Susila (WTS) dan satu pria hidung belang diamankan petugas Satpol PP Kabupaten bogor. Mereka terjaring dalam Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) di Jalan Raya Cikaret, Kelura han Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor Rabu (30/7). Sekretaris Dinas Satpol PP Kabupaten Bogor, Anwar Anggana mengatakan ketujuh orang tersebut diamankan dari kos-kosan tempat karaoke di bilangan Cikaret.
”Setelah diamankan, mereka kami periksa ternyata benar mereka merupakan WTS dan pria hidung belang,” ungkap Anwar, Kamis (31/7). Keenam WTS tersebut kemudian diserahkan ke Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bogor untuk diassessment lebih lanjut. Rencananya me re ka akan dikirim ke Panti Rehabilitasi di Cibadak Suka bumi. Sementara itu seorang pria hidung belang yang turut diamankan diminta membuat surat pernyataan.
Anwar menyebut operasi ini dilaksanakan untuk menjaga ketertiban serta moralitas masyarakat di Bumi Tegar Beriman. Langkah ini juga dilakukan sebagai tindak lanjut keluhan dari warga yang merasa resah dengan perilaku asusila yang kerap terjadi di kawssan tersebut ”Operasi ini merupakan bagian dari upaya penegakan Peraturan Daerah (Perda) serta menjaga ketertiban dan moralitas di lingkungan masyarakat,” pungkasnya. (rp2/c)
CIAMPEA– Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor akhirnya turun tangan. Mereka bakal menindaklanjuti permasalahan yang terjadi di SMP PGRI Ciampea ihwal mundurnya belasan guru di sekolah tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Rusliandy mengatakan, pihaknya telah menerjunkan tim untuk datang dan meminta klarifikasi ke sekolah tersebut. “Kami akan meminta klarifikasi kepada SMP PGRI, terkait banyaknya guru yang mengundurkan diri,” ujarnya, Rabu (30/7).
Hingga saat ini, lanjut Rusliandy, pihaknya belum mengetahui pasti alasan para guru di sekolah tersebut mengundurkan diri secara massal. Termasuk adanya dugaan kebijakan Kepala SMP PGRI Ciampea dalam memangkas dana PIP siswa. Meski demikian, pihaknya tidak membenarkan adanya pemangkasan dana PIP untuk biaya operasional sekolah. “Nanti dari hasil klarifikasi baru diketahui apa yang menjadi penyebab guru-guru di sana mengundurkan diri. Yang jelas akan kami tindak-
JONGGOL–Sejumlah Kampung di Jonggol, Kabupaten Bogor mengalami kekeringan dalam beberapa waktu terakhir. Dampaknya ribuan warga menderita krisis air bersih. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, M Adam Hamdani menyebut kondisi ini terjadi akibat menurunnya intensitas hujan di wilayah ini dalam beberapa waktu terakhir.
”Dikarenakan intensitas hujan yang menurun di wilayah tersebut mengakibatkan sumber mata air warga berkurang dan warga kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih setiap harinya,” ungkapnya, Kamis (31/7).
Berdasarkan data yang dihimpun pihaknya terdapat 1.013 jiwa terdampak kekeringan di Kampung Karni. Kekeringan juga melanda 840 jiwa di Kampung Kujang dan 210 jiwa di Kampung Kujang Babakan. Untuk menangani kondisi ini, BPBD Kabupaten Bogor menyalurkan air bersih sebanyak 15 ribu liter air. Haraoannya bantuan ini bisa membantu warga memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
”Distribusi air bersih telah dilaksanakan oleh Tim Reaksi Cepat BPBD Kabupaten Bogor dan air bersih cukup untuk beberapa hari kedepan,” pungkasnya. (rp2/c)
ANTRE: Sejumlah warga di Jonggol mengantre mengambil bantuan air bersih yang disalurkan BPBD Kabupaten Bogor.
lanjuti,” tegasnya. Upaya serupa juga akan ditempuh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Ridwan Muhibi. Ia berjanji akan memanggil Kepala SMP PGRI Ciampea perihal belasan tenaga pendidik mengundurkan diri. Sebagai satuan pendidikan, kata dia, SMP PGRI Ciampea sejatinya wajib transparan dalam mengelola anggaran. Terlebih, hal itu berdampak pada proses belajar mengajar peserta didik. “Harus juga sejalan dengan visi misi pemerintah daerah dan
juga nasional dalam rangka pendidikan,” tegasnya. Apalagi, sambung politisi Golkar itu, Bupati Bogor, Rudy Susmanto saat ini tengan fokus dalam membenahi dunia pendidikan di Bumi Tegar Beriman. Untuk itu, ia memastikan akan segera memanggil pihak SMP PGRI Ciampea terkait masalah tersebut.
“Kami juga akan memanggil Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) yang membawahi sekolah-sekolah PGRI,” tukas Ridwan.
Sebelumnya, belasan guru di SMP PGRI Ciampea mengundurkan diri massal. Keputusan itu diambil setelah para tenaga pendidik itu menyampaikan mosi tidak percaya kepada kepala sekolah tersebut. Salah seorang guru, MK mengatakan, ia bersama para guru lainnya sepakat untuk mengundurkan diri akibat tidak sejalan dengan kebijakan Kepala SMP PGRI Ciampea yang dinilai semena-mena. “Terutama soal dana PIP, yang seharusnya diserahkan ke siswa atau
wali murid, ini diatur oleh kepala sekolah,” ungkapnya kepada Radar Bogor, Rabu (23/7).
Kepala SMP PGRI Ciampea, Teti Haryati membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, alasan kesejahteraan yang membuat sejumlah guru di sekolahnya memutuskan untuk mengundurkan diri. “Tidak ada yang harus dirisaukan, kami baik-baik saja. Kalau guru keluar masuk, kita kan swasta, bukan pegawai negeri yang melekat dengan peraturan pemerintah,” imbuhnya.(cok/c)
GUNUNG SINDUR - Warga di Desa Jampang, Kecamatan Gunung Sindur berinisiatif menutup lubanglubang besar di ruas Jalan Cibentang–Gunungsindur. Inisiatif itu merupakan bentuk kekecewaan warga terhadap pihak terkait yang belum mengambil tindakan atas kondisi jalan tersebut. Warga berinisiatif meletakkan puing-puing bangunan untuk menutupi lubang besar yang menganga di jalur tersebut.
Seorang warga, Amirudin menyebut tindakan itu terpaksa dilakukan warga karena lambatnya intervensi dari pemerintah dalam memperbaiki jalan tersebut. “Pemerintah janji mau bangun, tapi belum jelas waktunya. Seharusnya ada perawatan dulu karena ini membahayakan pengguna jalan,” keluh ujarnya pada Kamis (31/7). Sepengetahuannya, sejak terakhir jalan tersebut diaspal, belum pernah ada perawatan dari Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
Kabupaten Bogor. Sehingga kondisi jalan tersebut kian rusak dipenuhi banyak lubang. Terlebih tidak jarang kondisi ini kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
“Sudah banyak pengendara sepeda motor yang jatuh dan alami cedera karena terperosok ke dalam lubang. Mohon Dinas PUPR lebih peka atas keselamatan warga,” tegasnya. Amir sadar upaya yang dilakukan warga juga tak menjamin keamanan bagi para
pengendara yang melintas. Namun menurutnya tidak ada lagi upaya yang bisa dilakukan selain tindakan tersebut.
Ia pun membenarkan lubanglubang yang ditutupi puing itu dilakukan oleh warga. Meskipun diakuinya itu juga berbahaya bagi pengguna jalan
“Mau bagaimana lagi, daripada jalan dibiarkan banyak lubang besar dan tidak ada perbaikan atau perawatan sama sekali,” tukasnya. (cok/c)
SWADAYA: Warga Desa Jampang memperbaiki Jalan Cibentang–Gunungsindur secara swadaya.
CIBINONG–Bupati Bogor, Rudy Susmanto mengintruksikan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk membagikan 200 bendera merah putih jelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia. Intruksi itu disampaikannya dalam Surat Edaran Bupati Bogor Nomor 200.1.2.3/1023-Bakesbangpol. Rudy mengatakan kebijakan ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mendukung gerakan nasional menumbuhkan semangat kebangsaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyambut hari kemerdekaan. Selain membagikan bendera, SKPD juga diminta memasang bendera merah putih pada seluruh kendaraan dinas jabatan maupun operasional. Ia juga meminta secara khusus beberapa perangkat daerah seperti Disdagin, Dinkop UMKM, Disdik, Diskominfo, Disbudpar, Disnaker, dan Dinkes, untuk mengajak mitra binaannya seperti pelaku UMKM, dunia usaha, lembaga pendidikan, media, dan fasilitas kesehatan untuk berperan aktif dalam gerakan ini. Gerakan ini dimintanya mulai diselenggarakan sejak tanggal 1-17 Agustus 2025. “Melalui gerakan ini, kami berharap tercipta suasana kemerdekaan yang meriah dan semarak di seluruh penjuru wilayah serta tumbuhnya kembali semangat persatuan, gotong royong, dan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia,” ujarnya dalam
Melalui gerakan ini, kami berharap tercipta suasana kemerdekaan yang meriah dan semarak di seluruh penjuru wilayah serta tumbuhnya kembali semangat persatuan, gotong royong, dan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia”
RUDY SUSMANTO Bupati Bogor
keterangan tertulis, Kamis (31/7). Selain SKPD, Rudy juga mengajak warga memasang bendera merah putih di rumah dan lingkungan, serta menghias ruang kerja, tempat usaha, dan fasilitas publik dengan nuansa merah putih yang membangkitkan nasionalisme. Gerakan ini diharapkan berlangsung selama sebulan penuh pada tanggal 1-31 Agustus 2025. “Saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bogor ikut serta mengobarkan semangat merah putih, sebagai simbol cinta tanah air. Mari kita wujudkan lingkungan yang bersih, tertib, dan bernuansa merah putih sebagai bentuk penghormatan atas perjuangan para pahlawan,” tegasnya. (rp2/c)
Ratusan kader di Kabupaten Bogor beradu kreatif mengelola pangan. Mereka bersaing menyajikan olahan pangan lokal jadi menu sehat dan kreatif pada Lomba Cipta Menu (LCM) Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, Rabu (30/7).
Laporan: SEPTI NULAWAM
LOMBA ini diikuti oleh kaderkader PKK dari seluruh kecamatan, dengan menyajikan olahan pangan
lokal seperti singkong, talas, pisang, ubi, dan aneka sayuran menjadi menu sehat dan kreatif. Kegiatan ini digelar Dinas Ketahanan Pangan (DKP) untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia. Wakil Bupati Bogor Jaro Ade menyampaikan apresiasi tinggi kepada para peserta dan panitia penyelenggara. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini bukan hanya lomba tahunan, tetapi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat dan memperkuat ketahanan pangan keluarga.
“Kegiatan ini sangat strategis, karena bukan sekadar lomba, tapi juga bentuk edukasi tentang pentingnya
pangan lokal yang bergizi dan seimbang. Saya harap ide-ide kreatif dari ibu-ibu PKK ini bisa menjadi inspirasi menu harian di rumah tangga,” ujar Jaro Ade.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat, terutama dalam membina konsumsi makanan sehat di lingkungan sekolah dan mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Saya minta ibu-ibu PKK aktif mengawal makanan sehat di sekolah, membina kader di tingkat desa, dan terus berinovasi agar pangan lokal bisa menjadi pilar utama ketahanan pangan kita,” tambahnya.
Sementara itu, perwakilan Badan Pangan Nasional, Maya Suryaningsih, menyampaikan bahwa lomba ini
merupakan bagian dari upaya nasional untuk memperbaiki pola konsumsi masyarakat yang masih dominan pada kelompok padipadian, serta rendah dalam konsumsi umbi-umbian, kacang-kacangan, dan protein hewani berkualitas.
“Melalui kegiatan
BOGORDPRD Kota Bogor
bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor resmi menyepakati Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor tahun 2025–2029 dalam rapat paripurna yang digelar Rabu (30/7). Kesepakatan tersebut disertai catatan kritis dari DPRD untuk memastikan setiap program dapat diukur dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Wakil Ketua Tim Panitia Khusus (Pansus) RPJMD, Rozi Putra dari Fraksi PKS, menyampaikan dokumen perencanaan lima tahunan tersebut telah disesuaikan dengan berbagai masukan dari DPRD. Terutama terkait layanan dasar yang
menjadi kebutuhan utama masyarakat Kota Bogor. “Semua pelayanan dasar kepada masyarakat harus bisa terpenuhi dan mampu diterjemahkan ke dalam APBD. Jadi bukan hanya rencana, tapi
harus konkret dan bisa diukur pencapaiannya,” tegas Rozi dalam rapat paripurna. Empat misi utama yang menjadi sorotan dalam RPJMD 2025–2029 antara lain: Bogor Cerdas (pendidikan), Bogor
Sehat (kesehatan), Bogor Sejahtera (ekonomi dan kesejahteraan), serta Bogor Lancar (transportasi dan konektivitas). Menurut Rozi, misi-misi tersebut perlu dijalankan dengan indikator yang jelas agar bisa menjadi tolak ukur
BOGORDinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor berencana mengaktivasi kembali traffic light atau lampu lalu lintas di Simpang Tol BORR menuju Cibinong.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Sujatmiko Baliarto mengatakan kebijakan itu bertujuan untuk menangani kemacetan di Jalan Sholeh Iskandar (depan Delima Jaya). Sehingga kendaraan dari arah Kota Bogor bisa langsung lurus menuju Kedunghalang (ke arah Cibinong).
“Memang rencananya mau saya lurusin. Cuma ada beberapa yang mesti diperhitungkan sehingga belum diberlakukan,” ujar Sujatmiko saat
dikonfirmasi Radar Bogor, Kamis (31/7) sore. Menurut dia, pihaknya masih memperhitungkan durasi antar trafic light. Sebab di lokasi tersebut ada tiga persimpangan yang artinya masingmasing memiliki traficght light. Sehingga kajian durasi masing-masing lampu merah mesti dikaji secara matang. Disisi lain, Sujatmiko membeberkan alasan mengaktivasi lampu lalu lintas di Simpang Tol BORR menuju Cibinong. Sebab, selama ini kendaraan yang memutar arah melalui Underpass Sholeh Iskandar (Sholis) terkendala pada saat kendaraan melintasi jembatan lantaran bottle neck.
“Tapi itu harus dihitung siklus durasi lampu merahnya. Agar tidak terjadi antrean panjang,” imbuh dia. Sementara itu, rencana mengaktivasi lampu lalu lintas di Simpang Tol BORR menuju Cibinong mendapatkan respon positif dari masyarakat, salah satunya w0arga asal Salabenda, Nurdin. Kendaraan yang melintas dari arah Kota Bogor menuju Jembatan Delima Jaya, Kedung Badak yang selalu macet disebabkan adanya penyempitan ruas jalan. “Pas menuju jembatan jadi hanya dua mobil, sementara kendaraan yang dari arah Warung Jambu diputerin kesini semua, jadi numpuk, ” kata Warga asal
Salabenda, Nurdin. Oleh karenanya, Nurdin mengusulkan agar lampu lalu lintas di Simpang Tol BORR menuju Cibinong diaktifkan kembali. Baginya ini dapat menjadi solusi atas kemacetan yang kerap terjadi. Bukan hanya itu, Nurdin juga mengatakan, aktivasi lampu lalu lintas kendaraan dari arah Kota Bogor bisa langsung lurus menuju Cibinong dapat mengefisienkan waktu.
“Jadi lama harus muter dulu. Kalau dibuka lagi jadi bisa langsung lurus ke arah Pomad, sehingga cepat. Kalau diputerin banyak juga yang lawan arah karena mereka buru-buru,” jelas Nurdin.(rp1/c)
kinerja pemerintah daerah. Ia juga memastikan masukan dan evaluasi DPRD telah diakomodir dalam dokumen akhir RPJMD, yang kemudian menjadi lampiran tidak terpisahkan dari Raperda yang
disahkan.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, menambahkan pengawasan terhadap implementasi RPJMD akan dimulai sejak penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk tahun anggaran 2026. “Kami ingin memastikan anggaran yang dituangkan ke dalam KUA-PPAS 2026 sejalan dengan RPJMD dan RPJPD. Ini menjadi kunci agar rencana yang sudah disepakati bisa dijalankan secara bertahap dan terukur,” ujar Adit. Ia mengakui, dengan keterbatasan fiskal, tidak semua program bisa langsung masuk
dalam APBD awal. Oleh karena itu, DPRD mendorong Pemkot agar menetapkan skala prioritas yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. “Insyaallah lima tahun ke depan, apa yang sudah direncanakan ini dapat memberikan manfaat dan maslahat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Bogor,” pungkasnya. Dengan pengesahan RPJMD ini, Kota Bogor resmi memiliki arah pembangunan jangka menengah yang akan menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam merumuskan kebijakan dan program kerja selama periode 2025 hingga 2029. (uma/c)
BOGORPedagang bendera merah putih di Kota Bogor mulai menjamur jelang memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, animo warga untuk membeli bendera setiap tahunnya terus merosot. Seperti yang dialami pedagang bendera Jefry. Mereka pun turut membandingkan omzet yang didapat dengan tahun-tahun sebelumnya. Jefry sendiri sudah tiap tahun berjualan bendera merah putih. Titiknyapun tidak pernah berubah yakni di ruas Jalan Sudirman atau tepatnya di depan Rumah Sakit Salak, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. “Tahun-tahun sebelumnya, per hari omzet sampai Rp1 juta. Sekarang belum kelihatan. Masih lebih baik tahun kemarin. Semoga aja lebih baik cuma sampai sekarang belum keliatan,” keluh Jefry. Harga bendera yang dijual Jefry pun cukup bervariatif. Mulai dari Rp5 ribu hingga Rp250 ribu. Biasanya, bendera yang dibeli dipasang untuk kendaraan motor. Sedangkan untuk jenis bendera background dibeli untuk dipasang perkantoran. Diakui Jefry, dalam sehari hanya ada satu sampai dua orang yang mampir ke lapaknya. Sementara bendera berukuran kecil justru belum laku terjual. “Padahal yang kecil ini seharusnya bisa dibeli oleh warga. Tapi belum ada yang mampir. Kayanya kalau ada himbauan atau surat gitu dari
pemerintah bisa menggerakan warga juga,” terang Jefry pada Radar Bogor. Hal senda juga diungkapkan Yanto. Dia sendiri berjualan bendera sudah sejak tahun 1998. Warga Cirebon itu mengaku penjualan bendera ditahun ini memang masih sepi. Sehingga Yanto berpadangan perlu ada langkah taktis dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk menggerakan warga. Langkah ini diyakininya dapat mendongkrak animo masyarakat untuk membeli bendera. “Sebab waktu tahun 2005 ke bawah juga pernah ada himbauan. Bahkan mereka sampai keliling. Seluruh motor pakai bendera kecil. Ini berdampak ke penjualan kami,” ujar Yanto, Kamis (31/7). Himbauan pemasangan bendera ditiap rumah juga bertujuan untuk membang-
kitkan rasa nasionalisme warga. Yanto menegaskan ini hanya momen satu tahun sekali.
“Ketika warganya belum mau pasang bendera, maka harus didorong. Tugas yang mendorong sudah pasti pemerintah. Masyarakat yang tadinya males akhirnya beli. Itu dulu di Bogor begitu ada himbauannya,” terang Yanto. Disisi lain, Pemkot Bogor me ngajak warga untuk menghidupkan kembali semangat kemerdekaan. Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Muttaqin menjelaskan Surat Edaran yang dimaksud memang bakal segera dilayangkan. Rencananya akan sistematis hingga ketingkatan Rukun Warga (RW).
“Emang ada edaran (Untuk memasang benderah merah putih) nanti dari setiap wilayah. Mulai dari Camat, Lurah sampai kepada tingkatan RW,” pungkasnya (rp1/c)
Permintaan itu mencuat saat
Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, meninjau langsung
lokasi longsor di Batutulis, Kamis (31/7) pagi. Dalam kesempatan tersebut, Dedie menegaskan lima bulan bukan waktu yang sebentar.
Bagi dia itu sudah terlampau lambat. Banyak masyarakat yang menunggu. “Masyarakat sudah terlalu lama ini hampir lima bulan lebih pasca longsor.
pengananganannya cukup lambat,” jelas Dedie pada awak media.
Dedie meminta diakhir Agustus mendatang paling
Ia mengaku rutin melakukan healing sejak pertama kali tinggal di Bogor pada 2019. Bentuknya beragam, dari jalan pagi di sekitar rumah hingga sesekali berkun-
jung ke tempat wisata. “Kalau tidak ada halangan, seminggu sekali pasti jalan. Kalau wisata, ya di waktu-waktu tertentu,” jelas Wardah Bagi Wardah, rutinitas itu sangat membantu meredakan
penat. Pekerjaan kantor yang penuh tekanan membuatnya butuh jeda untuk kembali fokus. “Kita kan di kantor sudah semrawut sama pekerjaan, ya sudah, sebisa mungkin pas masuk lagi sudah fresh, siap
dapat masalah baru lagi,” kata Wardah Menurutnya, menjaga kesehatan mental tak harus dengan cara mahal. Yang penting, tahu kapan tubuh dan pikiran butuh istirahat (rp1/b)
“Bogor Geulis”, PKK Didorong Jadi Motor Penggerak Ketahanan
Sambungan dari Hal 12
Wali Kota Bogor Dedie Rachim menekankan PKK bukan hanya sekadar organisasi pelengkap, melainkan ujung tombak dalam membangun sumber daya manusia unggul sejak dari keluarga. Ia menyebut, keberhasilan pembangunan harus dimulai dari rumah tangga yang kuat dan sehat. “PKK adalah garda terdepan bagaimana bangsa kita memulai langkah luar biasa yang manfaatnya akan terasa di masa depan. Ini bukan seremoni tahunan, tapi momen menegaskan kembali peran strategis PKK dalam pembangunan,” ujar Dedie.
Ia mengungkapkan, sejumlah program prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor kini dijalankan secara sinergis dengan gerakan PKK. Mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis, program Sekolah Rakyat, serta pembangunan da-
pur pemenuhan gizi (SPPG) untuk anak-anak dan kelompok rentan. Dedie pun mengajak para kader PKK untuk aktif mengajak warga datang ke puskesmas demi mendukung terbangunnya satu data kesehatan sebagai basis kebijakan publik. “Alhamdulillah, sekarang warga bisa periksa kesehatan gratis. Ibu-ibu PKK tolong bantu edukasi warga. Kita ingin kebijakan Kota Bogor berbasis data riil dari masyarakat,” tegasnya. Selain itu, Pemkot Bogor juga terus memperluas jangkauan layanan dasar melalui Program Sekolah Rakyat yang kini menampung 85 anak dari keluarga tidak mampu. Serta pembangunan 10 dapur SPPG yang ditargetkan menjangkau 120.000 anak hingga 2027. “Insyaallah pada 2027 seluruh dapur gizi akan tersedia. Kota Bogor harus tuntas dalam layanan makanan sehat bagi
anak, ibu hamil, dan kelompok rentan,” tambah Dedie. Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Bogor, Yantie Rachim, menegaskan gerakan PKK akan terus hadir di tengah masyarakat dengan semangat lintas generasi dan pendekatan empati. Ia juga mendeklarasikan gerakan “Bogor Geulis” sebuah inisiatif sosial untuk mendorong kolaborasi antara generasi tua dan muda dalam pembangunan kota. “Bogor Geulis adalah gerak an moral dan sosial. Kita ingin membangun kota yang tidak hanya tumbuh fisik, tapi juga kuat secara nilai, sosial, dan hubungan antar generasi,” jelas Yantie.
Ia menambahkan, keterlibatan pemuda dalam kegiatan lingkungan dan sosial sangat penting. Seiring dengan peran para senior yang bisa menjadi mentor dan pengarah. Dalam kesempatan yang sama, berbagai kegiatan sosial
juga dilakukan, seperti pemeriksaan kesehatan gratis yang diikuti 600 warga perempuan, pemberian protein hewani bagi keluarga rentan stunting, edukasi pencegahan pernikahan anak, dan peluncuran Kartu Identitas Anak (KIA).
“Data kesehatan yang kami kumpulkan bukan sekadar angka, tapi peta hati untuk menentukan langkah kebi jakan yang tepat sasaran. Ini gerakan dari rumah, dari hati, dan untuk masa depan kota,” pungkas Yantie. Rangkaian acara puncak HKG PKK ke-53 turut dimeriahkan panen raya, pembagian doorprize, serta penyerahan hadiah lomba antar kecamatan. Dengan semangat kolaboratif, TP PKK Kota Bogor berharap gerakan ini akan terus hidup dalam keseharian masyarakat dan menjadi kekuatan sosial yang mengakar dalam setiap keluarga. (uma/c)
tidak jalur kendaraan roda dua sudah siap beroprasi. Sebab, penanganan yang lambat bukan hanya menimbulkan kerugian untuk masyarakat. Kemudian, banyak kepentingan publik yang tersendat. Percepatan penanganan longsor menjadi kebutuhan mendesak. “Oleh karenanya, kami berkesemipulan sampai dengan saat ini bahwa perlu ada dorongan dari pihak Kementerian
Perhubungan (Kemenhub) agar penanganan proyek strategis batutulis ini lebih diperhatikan dan juga ditangani dengan baik,” jelasnya Disisi lain, Dedie menemukan beberapa kejanggalan saat meninjau penanganan longsor di Batutulis. Salah satu yang disorotnya yakni petugas yang tidak mengenakan Alat Pelindung Diri (APD). Orang nomor satu di Kota Bogor itu meminta keseriusan dalam penanganan longsor di Batutulis. Dedie mengaskan itu merupakan proyek nasional. Semua sudah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres). “Tolong mendapat perhatian lebih diatensi semaksimal mungkin dilihat ke lapangan sekali sekali supaya tahu bagai mana kondisi sesungguhnya di lapamgan,” pungkasnya (rp1/c)
Sambungan dari Hal 12
Tiga agenda lainnya adalah Anugerah Bakti Kebersihan Makuta Binokasih, Adipura, dan Forum Kota Sehat Tingkat Nasional. Semuanya dibahas dalam rapat koordinasi lintas perangkat daerah dan stakeholder yang digelar di Paseban Surawisesa, Balai Kota Bogor, Kamis (31/7). Dalam rapat tersebut, Bogorku Bersih 2025 dinilai menjadi titik awal kebersihan dan kesehatan masyarakat. Tahun ini, program difokuskan pada pemilahan sampah dari sumbernya, peningkatan sanitasi, serta inovasi wilayah berbasis masyarakat. Direktur Radar Bogor, Nihrawati, sebagai penanggung jawab lomba, menyampaikan tahun ini sebanyak 105 RT telah mendaftar secara mandiri. Ini artinya kesadaran masyarakat mengalami peningkatan. “Tidak sekadar ditunjuk, tapi memang ingin ikut,” ujarnya. Tahun ini terdapat enam kategori lomba, yakni RT dengan subkategori: pemukiman
teratur, swadaya, dan tepi sungai, sekolah SD dan SMP, bank sampah, dan organisasi perangkat daerah (OPD). Penilaian dilakukan oleh unsur masyarakat dan lintas instansi. Kriteria mengacu pada indikator Adipura, meliputi partisipasi, kreativitas, sanitasi, pengelolaan ruang terbuka, dan orisinalitas lingkungan. Salah satu target besar adalah mendorong pemilahan sampah sebesar 50 persen di tingkat rumah tangga. “Mulai dari lubang biopori, pengolahan organik, hingga 3R (reduce, reuse, recycle), semua itu jadi poin penting tahun ini,” jelasnya. Rangkaian lomba untuk wilayah telah dimulai sejak Februari 2025, dengan sosialisasi, pendaftaran, dan verifikasi lapangan. Sedangkan OPD dan sekolah dimulai pendaftarannya pada Agustus. Setelah itu penilaian tahap akhir akan berlangsung hingga Oktober mendatang. Hadiahnya pun totalnya mencapai ratusan juta rupiah. “Ini bukan hanya soal
penghargaan, tapi juga budaya bersih yang harus tumbuh di masyarakat,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bogor, Denni Wismanto, menjelaskan Bogorku Ber sih saling berkaitan dengan lomba lain. Serta menjadi tolok ukur prestasi kebersihan serta tata kelola lingkungan di Kota Bogor. “Kalau kegiatan ini bisa dijalankan dengan baik, maka akan berdampak langsung terhadap penilaian kegiatan lain. Sebab indikatornya banyak yang tumpang tindih,” jelasnya. Sekretaris Daerah Kota Bogor, Denny Mulyadi, menekankan pentingnya kolaborasi lintas perangkat daerah dan masyarakat. Ini penting sebagai upaya menyukseskan semua program kebersihan dan kesehatan. “Agenda hari ini penting untuk menyamakan persepsi, karena indikator penilaian Bogorku Bersih itu saling terkait dengan Adipura dan Kota Sehat. Maka OPD harus betulbetul memahami perannya,” katanya. (uma/c)
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab)
Bogor mendorong masyarakat untuk mengonsumsi pangan lokal bergizi. Mengingat Kabupaten Bogor memiliki potensi yang berlimpah bahan pangan lokal non beras. Hal ini diungkapkan Wakil Bupati Bogor, Jaro Ade pada acara menggelar Lomba Cipta Menu (LCM) B2SA tingkat Kabupaten Bogor tahun 2025, di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, Rabu (30/7).
Kegiatan digelar Dinas Ketahanan Pangan (DKP) dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia. Acara mengusung tema ”Sehat dan Bahagia dengan Pangan Lokal” Hadir Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Pangan Nasional, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP), Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bogor, jajaran pengurus TP PKK Kabu paten Bogor dan Pemkab Bogor. Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) ini diikuti kader-kader PKK dari seluruh kecamatan, dengan menyajikan olahan pangan lokal seperti singkong, talas, pisang, ubi, dan aneka sayuran menjadi menu sehat dan kreatif.
Harapannya, semangat lomba ini tidak berhenti di ruang kompetisi, tetapi menjadi gerakan kolektif dalam membangun budaya konsumsi pangan sehat berbasis potensi lokal. Serta sebagai bentuk penganekaragaman pangan, untuk meningkatkan skor Pola Pangan Harapan (PPH). “Kegiatan ini sangat strategis, karena bukan sekadar lomba, tapi juga bentuk edukasi tentang pentingnya pangan lokal yang bergizi dan seimbang. Saya harap ide-ide kreatif dari ibuibu PKK ini bisa menjadi inspirasi menu harian di rumah tangga,” ujar Jaro Ade. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat, terutama dalam membina konsumsi makanan sehat di lingkungan sekolah dan mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).(*pia) LOMBA CIPTA MENU B2SA 2025
BUPATI Bogor, Rudy Susmanto menyampaikan arahan terkait menyukseskan gerakan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Bogor, sebagai kekuatan nyata membangun desa yang sejahtera. Arahan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Ajat Rochmat Jatnika pada rapat koordinasi Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih se-Kabupaten Bogor, di Auditorium Sekretariat Daerah, Cibinong, Selasa (29/7).
Pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih adalah sebuah langkah strategis yang didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa dengan mendasarkan pada nilai-nilai gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Perhatian penuh Presiden Republik Indo-
nesia, Prabowo Subianto terhadap keberhasilan koperasi ini menegaskan bahwa peluncuran 80.000 koperasi merah putih bukan angka kosong, tetapi panggilan untuk menjadikan koperasi benteng ekonomi nasional. Kita bukan hanya penerima bantuan, tapi pelaksana tanggung jawab besar yang mengusung visi negara. Hadir pada rakor tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra), Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rakyat (Asekbang), Asisten Administrasi, Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Bogor. Pada kesempatan tersebut, dilakukan juga deklarasi dukungan Dekopinda terhadap Koperasi Merah Putih, seperti diutarakan Ketua Dekopinda Kabupaten Bogor, Pepi Januar Pelita.(*rp1/b)
Pemerintah Kota Bogor (Pemkot Bogor) meminta kepada Balai Teknik Perkretaapian (BTP), untuk melakukan akselerasi penanganan Jalan Saleh Danasasmita (Batutulis), Kecamatan Bogor Selatan, yang longsor.
