Majalah Pena Amira Edisi Nomor 76 Untuk Bulan Februari 2018

PEMERINTAH KABUPATEN

SIAK

Bupati Dukung Gerakan Menghafal Al-Qur’an dengan Metode Rabbani

Sekapur Sirih REDAKSI MAJALAH PENA AMIRA

Menjaga Lisan

PEMIMPIN UMUM/DIREKTUR Hj. Nur Ismi, SH PEMIMPIN REDAKSI Hj. Nur Ismi, SH PENANGGUNG JAWAB Yeni Muharni, SP PEMIMPIN PERUSAHAAN Zulfa Amira Zaed DEWAN REDAKSI Hj. Nur Ismi, SH Yeni Muharni, SP Evi Endri REDAKTUR PELAKSANA Evi Endri SEKRETARIS REDAKSI YuliaƟs, S.E REPORTER Henru Melinda Sari DEVISI USAHA/BAGIAN IKLAN Suyatno (Kepala), SiƟ, Ema, Yudi Pranata (Kepala) KEUANGAN Supairin S.sos BIRO DAERAH : Drs. Parmin (Pelalawan), Ishaq (Rohil), Adek (Inhu), Dimas (Jakarta), Yusrizal (Rohul) PENASEHAT HUKUM : Irawan Harahap, SH, Mkn, MH OMBUDS MAN : Syekh Dr. M. Nur Ali, S.Ag, M.Hum ALAMAT REDAKSI Jl. Jendral Sudirman Komp. Perkantoran Sudirman Raya Blok C No. 16 Pekanbaru Telp. (0761) 35952 Hp: 0812 6865 2288 Email : majalah.amira88@yahoo.com Website : www.amirariau.com : www.gomediaku.com PERCETAKAN CV. Suka Bina Jl. Ahmad Yani No.25 Pekanbaru PENERBIT PT. Amira Media Riau NOTARIS Aprizal, SH, M.Kn REKENING BANK Bank Riau Kepri No. Rek. 1010803188 a/n PT. Amira Media Riau

2

Oleh: Hj. Nur Ismi, SH *)

B

ILA tidak ingin hidup “tekor” alias merugi, salah satu cara yang bisa ditempuh adalah sesedikit mungkin --kalau tak mungkin meniadakan-- kegiatan berupa menggunjingkan orang lain, dalam kondisi apa dan bagaimana pun juga.

Sebab, pada saat kita menggunjingkan orang lain, maka sebenarnya pada waktu bersamaan kita merelakan amal pahala yang mungkin dengan susah payah didapatkan.

Entah karena bersebab apa, banyak manusia yang memelihara sikap tidak baik berupa menggunjing itu. Entah di mana letak asyik dan nikmatnya, ada malah manusia yang merasakan “kekurangan” di dirinya sebelum menggunjingkan orang lain-- terserah apakah yang digunjingkan itu benar adanya atau hanya fitnah belaka.

Ada semacam kenikmatan tersendiri seusai membicarakan orang lain.

Yang sering menjadi objek gunjingan antara lain adalah masa lalu seseorang yang dianggap tidak baik, yang dikupas secara detail dari A sampai Z, tentu saja dengan ditambah “bumbu-bumbu” penyedap. Seseorang yang pernah berbuat khilaf di masa lalu, satu misal, divonis akan tetap berbuat yang sama. Alam atau dinamika kehidupan seakan tidak akan pernah mampu mengubah seseorang, yang menjadikan hitam itu akan tetap hitam selamanya.

Padahal realitasnya tidaklah selalu demikian. Bukan tidak mungkin ada --bahkan mungkin banyak-mereka yang punya masa lalu yang kurang baik menjadikan sejarah lama itu untuk mengambil langkah baru ke depan. Masa lalu yang kelam dijadikan bahan evaluasi dan intropeksi diri, untuk kemudian menapaki langkah-langkah baru ke depan-- yang tentu saja tidak lagi menyajikan atmosfir yang serba hitam.

Tidak sedikit di antara manusia yang punya masa lalu kelabu mampu menampilkan sesuatu yang menakjubkan ke depan, yang bukan tidak mungkin tidak pernah diperkirakan oleh banyak orang.

Sekali lagi penyebabnya apalagi kalau bukan sejarah yang tidak baik itu dijadikan sebagai wahana oleh yang bersangkutan untuk melakukan perubahan dan perbaikan.

Pada bagian lain, mereka yang

memiliki tingkat kecurigaan yang tinggi, seakan tidak pernah memberi tempat atau peluang bagi yang bersangkutan untuk berubah. Mereka yang pernah berbuat tak baik di masa lalunya diyakini akan tetap berbuat yang sama sepanjang hayat masih dikandung badan.

Kelompok inilah sebenarnya yang menjalani apa yang disebut dengan “hidup tekor.” Pada saat mereka yang bermasa lalu kurang baik terus melakukan langkah-langkah pembenahan diri --baik dalam konteks duniawi maupun dalam urusan akhirat--; mereka yang punya tingkat kecurigaan yang tinggi itu hanya asyik-masyuk mempergunjingkan orang lain, dan seakan menutup pintu bagi dirinya untuk melakukan perubahan dan perbaikan yang diperlukan.

Padahal sebenarnya manusia yang bijak bestari bukan dari kelompok manusia yang hanya tahu dengan kekurangan orang lain, untuk kemudian menjadikan hal itu sebagai komoditas gunjingan yang tidak habis-habisnya; melainkan dari kalangan yang justru tidak pernah lelah mencari kekurangan dan kelemahan dirinya sendiri, untuk kemudian melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan.

Maka, daripada energi dan waktu dihabiskan untuk mempergunjikan orang lain –yang kondisinya dalam banyak hal belum tentu berada di bawah kita—ada baiknya waktu yang dilalui dan energi yang dimiliki diisi oleh kegiatan untuk menjawab satu pertanyaan: apakah hari ini yang kita lalui lebih baik dari kemarin? Atau, apakah hari esok yang akan dijelang bisa lebih baik dari hari ini yang sedang dilalui?

Perjalanan hidup manusia di muka bumi ini pendek, bahkan sangat pendek. Menjadi sesuatu yang naif kalau waktu yang tidak panjang itu lebih banyak diisi oleh aneka kegiatan yang pada tampak kulit luarnya merugikan orang lain –seperti bergunjing--, padahal sebenarnya mengundang kemudharatan bagi diri sendiri. Lebih baik “menggunjingkan” diri sendiri –dalam artian positif--, untuk kemudian dijadikan bahan evaluasi dan intropeksi.*** *) Penulis Adalah Pemimpin Umum/ Redaksi Majalah “Pena Amira”

INFOTORIAL PEMKAB SIAK

“Ke depan ia ingin konsep pengembangan Qur’an yang telah dikembangkan di Kabupaten Siak juga bisa dinikmati masyarakat Riau melalui aplikasi metode Rabbani.”

Y

AYASAN Pendidikan Masyarakat Madani Riau melaksanakan Seminar bertajuk Riau Menghafal ke- III di hotel Alfa Pekanbaru, Minggu pagi (14/01/17). Kegiatan ini merupakan pelatihan menghafal Qur’an dengan mengaplikasikan metode khusus yang disebut dengan Metode Rabbani yang dikembangkan untuk semua golongan umur dan profesi. Melalui Teori dan Praktek Menghafal Qur’an yang dikembangkan tersebut, para peserta diharapkan mampu menghafal 4-10 halaman perhari.

Bupati Siak Drs. H. Syamsuar, M.Si yang turut diundang hadir terlihat antusias mengikuti kegiatan bertujuan membumikan Al-Quran ditengah masyarakat tersebut. Sebagai bentuk dukungan, ia turut mempraktekkan teori yang diajarkan dalam pelatihan yang dihadiri sekitar 200 peserta dari seluruh kalangan masyarakat dari berbagai Kabupaten dan Kota se-Provinsi Riau itu.

“Pak Bupati tadi berkesempatan

mempraktekkan metode Rabbani, beliau bahkan mampu menghafal sebaris ayat Al-Qur’an dalam tempo waktu kurang dari dua menit.” kata Ketua Yayasan Madani Riau dan pembina MTS Tahfids Internasional Rabbani Ustadz Isran Bidin.

“Selama ini tahfidz kan lebih populer dikalangan santri di pondok pesantren dan rumah tahfiz. Melalui 6 langkah Metode Rabbani, kedepan kita ingin gerakan menghafal Qur’an menjadi tren bagi semua kalangan masyarakat Riau” jelas hafidz asal Kuntu Kampar Kiri ini.

Untuk itu ia berharap dukungan banyak pihak untuk terus menghidupkan gerakan Riau menghafal yang ditaja sekali dalam sebulan. “Kami melihat ada kesamaan visi dari gerakan Riau Menghafal Al-quran beliau bahkan cerita ingin mengirim utusan anak-anak Siak untuk mengikuti pelatihan Riau Menghafal Jilid 4 Bulan Februari mendatang. Terimakasih atas perhatian dan kehadiran Pak Bupati dan DR. Alwizar pada acara

tadi” sebutnya.

Sementara itu Bupati Siak dalam sambutannya, mendukung gerakan Riau Menghafal menjadi tren baru bagi masyarakat di Bumi Lancang Kuning.

“Sesuai namanya, gerakan Riau Menghafal harus menjadi milik masyarakat Riau.

Harus lebih banyak masyarakat yang terlibat dalam gerakan ini” kata beliau.

Saat ini putra-putri di negeri Istana memiliki banyak akses lembaga pendidikan formal dan informal untuk menjadi seorang hafidz dan hafidzah, diantaranya melalui keberadaan rumah tahfidz, pondok pesantren tiap kecamatan, MAN Insan Cendikia dan Gerakan Maghrib Mengaji di Mesjid dan Mushalla serta rumah-rumah warga.

Kedepan ia ingin konsep pengembangan Qur’an yang telah dikembangkan di Kabupaten Siak juga bisa dinikmati masyarakat Riau melalui aplikasi metode Rabbani “Dengan metode ini InsyaAllah semua bisa jadi penghafal Qur’an,” tutupnya.***

47

PEMERINTAH PROVINSI

RIAU

ADVERTORIAL PEMPROV RIAU

Gubri: November Ini Jembatan Siak IV Sudah Bisa Dilalui

4 PILGUB RIAU 2018

PASANGAN MANA JADI PEMENANG? RANPERDA ZAKAT, 8 SIAPKAN INI YANG DILAKUKAN PANSUS PENGELOLAAN ZAKAT DPRD BENGKALIS

G

UBRI (Gubernur uk Pilonnya juga sudah ada.

Riau) ArsyadjulianKarena itu kami optimis se‘’Pengerjaan jembatan yang dimulai di Rachman memaslesai pada bulan November kembali sejak Desember 2017 lalu, telah tikan Jembatan Siak IV bisa ini. Tentu nanti juga akan ada mencapai 15 persen. Ditargetkan pada dilalui paling lambat Novemtes dari komisi jalan dari Keakhir bulan November 2018 ini ber 2018 ini. Pemprov Riau menterian,’’ jelasnya. sudah minta kontraktor untuk Gubernur Riau Arsyadjembatan yang menghubungkan menggesa pengerjaan jembatan juliandi Rachman turun langSudirman ujung dengan yang mangkrak pembangunannya sung untuk meninjau pelaksanaan Rumbai Pesisir ini sejak 2012 lalu. pengerjaan jembatan tersebut guna sudah bisa dilalui.”

Baru pada tahun 2017, di bawah menjawab keraguan masyarakat. Apalakepemimpinan gubernur yang akrab dengi beberapa pihak mengaku pesimis jembatgan panggilan Andi Rachman itu, jembatan tersean ini bisa selesai pada tahun ini. Dan dari hasil but kembali dilanjutkan dengan pagu anggaran mencapai peninjauan pihak kontraktor menjamin pada November Rp115 miliar, dengan penganggaran tahun 2017 dan 2018. pengerjaan selesai. ‘’Sama-sama kita lihat, saat ini pembangu‘’Pengerjaan jembatan yang dimulai kembali sejak Denan masih on schedule. Sesuai target akhir November sudah sember 2017 lalu, telah mencapai 15 persen. Ditargetkan pada tuntas. Lihat itu, besi-besi dan pilon yang akan menyambung akhir bulan November 2018 ini jembatan yang menghubungjembatan sudah siap, tinggal menyambungnya saja,’’ kata Gukan Sudirman ujung dengan Rumbai Pesisir ini sudah bisa dibri. lalui,’’ ujar perwakilan kontraktor pelaksana dari PT Brantas Dari penjelasan kontraktor, kata Gubri, salah satu fokus Adi Karya, Hidayat kepada Gubernur Riau Arsyadjuliandi lanjutan pembangunan Siak IV diantaranya pada pilon yang Rachman, saat meninjau pengerjaan jembatan Siak IV di Kekini sudah mencapai 40 meter dari ketinggian 75 meter yang camatan Rumbai beberapa waktu lalu. ditentukan. Walaupun awalnya pembangunan pilon ini sem‘’Memang ada kendala kami saat memulai pengerjaan lalu, pat terhenti beberapa saat karena ada pengecekan dari kemendimana pihak Kementerian dari Komisi Keselamatan Jalan, terian terkait melalui Komisi Keselamatan jembatan, untuk Jembatan dan Terowongan, belum memberikan izin, terkait memastikan mutu kekuatan jembatan. dengan safetynya saja. Dan sekarang kita sudah mendapatkan ‘’Jadi masyarakat jangan ragu lagi, pihak kontraktor menizinnya. Kita tetap optimis selesai sesuai target,’’ sambung Hijamin November selesai. Tentu dengan selesainya jembatan dayat, sebagaimana dilansir cakaplah.com. ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Akses jalan akan Dijelaskan Hidayat, pengerjaan yang telah selesai dikerjasemakin terbuka, dan tentu ekonomi masyarakat yang ada di kan, seperti infrastruktur jalan dari Rumbai menuju jembatan, sini juga akan meningkat,’’ ungkap Andi. penimbunan di sisi jalan Sudirman Pekanbaru, pengerjaan Pembangunan jembatan Siak IV sebelumnya dihentikan paving blok, dan juga persiapan pemasangan gerder. ‘’Jadi pengerjaannya pada tahun 2012 lalu, dan diklaim pengerjaan kita hanya tinggal penyambungan jembatan dari sisi Rumbai sudah mencapai 79 persen. Namun dikarenakan ada perdan jalan Sudirman. Semua peralatan sudah tersedia termasmasalahan hukum, pembangunannya jadi terhenti.***

46

SE SUMATERA KAGUMI 42 WALIKOTA PERKEMBANGAN PEKANBARU NOVEMBER INI JEMBATAN 46 GUBRI: SIAK IV SUDAH BISA DILALUI DUKUNG GERAKAN 47 BUPATI MENGHAFAL AL-QURAN DENGAN METODE RABBANI

40 RESMIKAN GEDUNG DAERAH & BERIKAN BONUS

44

Februari 2018

BUPATI AMRIL PAPARKAN PROGRAM MULTI YEARS 3

LAPORAN UTAMA

INFOTORIAL PEMKAB BENGKALIS

PILGUB RIAU 2018

PASANGAN MANA JADI PEMENANG? ‘’Rentang waktu sekitar tiga tahun yang dimanfaatkan Pak Andi Rachman untuk membangun Riau dipastikan belum menghasilkan outcome yang diharapkan, baik untuk kepentingan daerah maupun masyarakat.”

S

IAPA saja pasangan yang akan bertarung di ajang Pemilihan Gubernur Riau 2018, dimaksudkan untuk mengejar kursi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau ;periode 2019-2024, semakin terang. Setakat ini, hampir dipastikan sebanyak empat pasang kandidat akan bertarung di ajang pesta politik tingkat lokal yang dihelat sekali lima tahun itu.

Karena sudah mengerucut pada empat pasang kandidat, yang sama dengan delapan tokoh, maka sejumlah nama yang selama ini ikut meramaikan bursa calon sementara Pilgub Riau 2018, berguguran. Sebutlah Bupati Pelalawan HM Harris, satu misal, atau Bupati Indragiri Hulu H. Yopi Arianto SE dan manta Bupati Bengkalis Drs. H. Syamsurizal MM yang terdepak dari arena pencalonan.

Di antara empat pasang kandidat yang hampir dipastikan mendapat tiket untuk menjadi pasangan calon di ajang Pilgub Riau 2018 tersebut nama Arsyadjuliandi Rachman, sosok yang saat ini masih menjabat sebagai Gubernur Riau. Maju lagi di ajang Pilgub Riau 2018, tokoh yang akrab dengan panggilan Andi Rachman ini menggandeng H. Suyatno (Bupati Rokan Hilir), sebagai bakal calon wakil gubernur.

Pasangan yang berstatus sebagai

4

petahana ini mengantongi dukungan yang cukup signifikan, yaitu dari sejumlah partai politik yang perolehan kursinya cukup menonjol di DPRD Provinsi Riau. Partai Golkar (Golongan Karya), satu misal, merupakan parpol yang sejak beberapa periode terakhir selalu menjadi pemilik kursi terbanyak di DPRD Riau, dan kadernya menduduki kursi Ketua DPRD Riau.

Partai besar lain yang ikut mendukung pasangan dengan jargon Ayo (singkatan dari: Arsyadjuliandi Rachman dan Suyatno) ini adalah PDI Perjuangan. Inilah untuk pertama kali, selama beberapa dekade terakhir, Golkar dan PDI Perjuangan berkoalisi untuk mendukung satu pasangan calon di arena Pilgub Riau 2018. Selama ini kedua parpol hampir selalu berseberangan di ajang yang sama.

Dukungan untuk pasangan Ayo juga datang dari

Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat), yang memiliki dua kursi di DPRD Riau pada periode sedang berjalan.

Apa alasan partai besutan Wiranto itu untuk mendukung Ayo? Menurut Ketua DPD Hanura Riau dr. Agus Widayat, dukungan partainya terhadap Ayo didasarkan sejumlah pertimbangan objektif, yang kesemuanya didedikasikan untuk kepentingan daerah dan upaya mensejahterakan masyarakat.

Pertimbangan yang paling mendasar, tambah Agus, adalah untuk keberlanjutan pembangunan di daerah ini. Dijelaskan, pembangunan adalah sebuah kegiatan yang membutuhkan waktu, karena di dalamnya ada yang disebut dengan input, proses, dan output, untuk kemudian menghasilan

terjadinya tindak kriminalitas, seperti penyelundupan dan peredaran narkoba, tetap ada. Apalagi di kecamatan-kecamatan yang berbatasan langsung dengan selat melaka, banyak terdapat pelabuhan rakyat yang sulit untuk dipantau setiap saat.

Disamping menyampaikan itu, Bupati juga mengutarakan kesiapan Kabupaten Bengkalis dalam menyukseskan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018 yang tahapan-tahapannya sedang berlangsung.

“Sejauh ini relatif kondusif. Berkenaan itu juga dan sebagai salah satu upaya pencegahan terjadi konflik kepentingan yang dapat mengganggu suksesnya pesta demokrasi dimaksud, tadi siang (Senin,red), Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai Negeri Sipil (PNS), sudah melakukan penandatangan pakta integritas netralitas dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018,” jelasnya.

Sementara itu, Kabinda Riau mengaku sangat berbahagia dengan dukungan, sambutan dan informasi yang diberikan dalam kunjungannya di Kabupaten Bengkalis. “Tentunya kami berharap, koordinasi dan komunikasi yang baik ini dapat terus terjalin agar berbagai

isu-isu permasalahan yang terjadi di daerah, dapat diselesaikan dengan baik, tanpa menimbulkan perpecahan dikemudian hari,” tutur Marsma TNI Rakhman Haryadi.

Beliau juga menyinggung langkah Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang telah melakukan perjanjian atau Pakta Integritas kepada seluruh ASN dalam mewujudkan netralitas Aparatur Sipil Negara pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun ini.

Menurutnya, keberanian dan sikap

yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bengkalis ini, merupakan hal yang patut diapresiasi. Terlebih saat ini pemerintah telah berupaya meminimalisir gesekangesekan yang mungkin terjadi pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.

“Tentunya kita juga berharap, setelah tahapan penentuan calon Gubernur dan Wakil Gubernur selesai, Bengkalis juga dapat melakukan Pakta Integritas dengan seluruh partai yang ada di daerah ini, agar tetap bersama menjaga kondisi daerah yang kondusif,” sebutnya.***

Wabup Bengkalis Minta ASN Tingkatkan Kualitas Kerja

“EVALUASI diri, dan terus evaluasi. Muhah-mudahan di awal tahun 2018 ini kita semakin bisa berinovasi dan membuat daerah ini semakin maju dalam segala bidang. Jangan abaikan tangung jawab.”

Wabup (Wakil Bupati) Bengkalis, H Muhammad, meminta kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, untuk terus meningkatkan kedisiplinan kerja dan memenuhi kewajiban yang telah diberikan.

“Pegawai Negeri Sipil ataupun tenaga honorer merupakan profesi yang sampai hari ini masih menjadi idola. Banyak yang masih berharap dan antri untuk menduduki profesi ini. Jadi jangan sia-siakan kesempatan yang telah diberikan kepada kita

semua,” tutur Wabup. Ungkapan itu disampaikannya ketika memberikan pengarahan usai mengikuti senam kesehatan ASN di Lapangan Pasir Andam Dewi Bengkalis, pagi Jumat, 19 Januari 2018.

Wabup juga mengajak seluruh pihak, untuk meningkatkan kualitas kerja dalam membangun kabupaten berjuluk Negeri Junjungan. Jika di tahun 2016 maupun 2017 lalu masih belum maksimal, maka di tahun 2018 ini harus lebih baik dari sebelumnya.. “Evaluasi diri, dan terus evaluasi. Muhah-mudahan di awal tahun 2018 ini kita semakin bisa berinovasi dan membuat daerah ini semakin maju dalam segala bidang. Jangan abaikan tangung jawab,” pintanya.

Muhammad juga meminta, seluruh ASN harus menjadi team work yang baik, selalu berkoordinasi dan menjaga komunikasi aktif agar berbagai permasalahan dan persoalan dapat dipecahkan bersama. “Kita merupakan salah satu kabupaten tertua.

Harusnya kita menjadi pioner dalam kemajuan daerah. Jangan sampai kalah dengan kabupaten pemekaran dari kita. Kita harus siapkan diri dan terus mengabdi untuk daerah ini,” kaatanya.

Diakhir pengarahannya, Muhammad kembali mengingatkan ASN agar selalu menghadiri kewajiban-kewajiban seperti senam, apel masuk dan pulang kantor dan kegiatan-kegiatan yang mengharuskan ASN untuk hadir. Terlihat hadir pada senam pagi itu, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah, H Arianto, para Asisten dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Bengkalis.***

45

PEMERINTAH KABUPATEN

LAPORAN UTAMA

BENGKALIS “Adapun sasaran program MY yang akan dimulai sejak tahun 2018 hingga 2021 mendatang. diantaranya, Jalan Ketam PutihSekodi (Kecamatan Bengkalis), Jalan Muntai-Bantan Air (Kecamatan Bantan), Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil (Kecamatan Siak Kecil), Jalan Gajah Mada, Jalan Lingkar Barat Duri (Kecamatan Mandau-Pinggir), Jalan Pangkalan Nyirih-Tanjung Medang (Kecamatan Rupat) dan Pembangunan Duri Islamic Center.”

D

I hadapan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Provinsi Riau, Marsma TNI Rakhman Haryadi ketika melakukan kunjungan kerja ke Bengkalis, Bupati Bengkalis Amril Mukminin memaparkan sejumlah program kerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Silaturrahmi dan pertemuan bersama berbagai sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, anggota Forkompimda Bengkalis, pemuka Agama, tokoh masyarakat serta pemuka adat ini, digelar di lantai II kantor Bupati Bengakalis, Selasa 16 Januari 2018.

Bupati menyampaikan beberapa hal mengenai kondisi dan spesifikasi Daerah Kabupaten Bengkalis. Seperti jumlah kecamatan yang saat ini memiliki 11 kecamatan, 19 kelurahan, 158 desa dan luas wilayah 7.773,93 km2.

Dihadapan Kabinda Riau, orang nomor satu di Negeri Junjungan ini juga memaparkan Visi dan Misi Kabupaten Bengkalis 2016-2021. Selain itu, Dalam rangka menjadikan Kabupaten Bengkalis sebagai negeri yang maju dan makmur, Bupati Amril Memaparkan Program Multiyears (MY) alias kontrak tahun 2018-2021 pada tujuh titik.

“Adapun sasaran program MY yang akan dimulai sejak tahun 2018 hingga 2021 mendatang. diantaranya, Jalan Ketam Putih-Sekodi (Kecamatan Bengkalis), Jalan Muntai-Bantan Air (Kecamatan Bantan), Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil (Kecamatan Siak Kecil), Jalan Gajah Mada, Jalan Lingkar Barat Duri (Kecamatan Mandau-Pinggir), Jalan Pangkalan Nyirih-Tanjung Medang (Kecamatan Rupat) dan Pembangunan Duri Islamic Center,” Papar Amril.

Untuk diketahui, kedatangan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Riau, Marsma TNI Rakhman Haryadi dan rombongan, dalam melakukan kun-

44

Terima Kunjungan Kabinda Riau

BUPATI AMRIL PAPARKAN PROGRAM MULTI YEARS jungan kerja di Kabupaten Bengkalis, di sambut hangat Bupati Amril Mukminin.

Hal itu terbukti dari jemputan Bupati Bengkalis kepada Kabinda Provinsi Riau untuk makan malam bersama sekaligus silaturrahmi dan mendiskusikan beberapa hal seputar informasi Kabupaten Bengkalis saat ini, di Wisma Sri Mahkota Bengkalis, Senin malam, 15 Januari 2018.

“Kami menyambut baik atas kunjungan kerja bapak Rakhman Hariyadi di Negeri Junjungan ini. Apalagi kunjungan ini merupakan yang pertama kali dilakukan. Tentunya kita berharap dapat menambah informasi baik mengenai pencegahan berbagai ancaman yang perlu diantisipasi sejak dini, maupun halhal lainnya,” tutur Bupati.

Kepada Kabinda Riau, Amril juga menginformasikan, bahwa sejauh ini

kondisi Kabupaten Bengkalis, relatif aman. Begitu pula semangat persatuan dan kesatuan. Meskipun masyarakat Bengkalis terdiri dari berbagai suku bangsa, agama dan sebagainya, namun tidak ada persoalan-persoalan sara yang muncul dan menjadi pemicu perpecahan di tengah masyarakat.

“Ini semua dapat kita wujudkan berkat adanya sinergisme antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis, aparat penegak hukum, aparat keamanan, tokoh masyarakat dan berbagai komponen terkait dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan terjadinya gangguan keamanan,” jelasnya.

Meskipun demikian, sesuai posisi geografis daerah ini yang berada di daerah perbatasan, serta sebagai salah satu pintu masuk dari negara luar, kemungkinan

outcome untuk kepentingan daerah. ‘’Rentang waktu sekitar tiga tahun yang dimanfaatkan Pak Andi Rachman untuk membangun Riau dipastikan belum menghasilkan outcome yang diharapkan, baik untuk kepentingan daerah maupun masyarakat,’’ katanya.

Agar hasil pembangunan maksimal, dan daerah serta masyarakat Riau merasakan dampak langsung dari visi-misi Andi Rachman yang tertuang ke dalam sejumlah program atau kegiatan, menurut nantan Wakil Walikota Dumai itu, terasa perlu diberi tambahan waktu lima tahun lagi buat tokoh itu bersama pasangannya untuk memimpin Riau. “Agar semua program yang dirancang berhasil maksimal, dan memberi nilai manfaat yang berharga untuk kepentingan daerah dan masyarakat,” tambahnya.

Kordias Pasaribu, Ketua DPD PDI Perjuangan Riau, juga tidak menampik sejumlah keberhasilan yang diraih Provinsi Riau, terutama terhitung sejak daerah ini dipimpin oleh Andi Rachman. “Semua keberhasilan itu nyata terlihat,” tandasnya. Di antara sejumlah keberhasilan yang diraih Andi Rachman adalah terbebasnya Negeri Lancang Kuning ini dari bencana kabut asap. “Terhitung sejak dua tahun belakangan kita di Riau tidak lagi dipusingkan oleh bencana kabut asap,” ulas Kordias.

Padahal, tambah Kordias, sebelumnya selama hampir 18 tahun Riau dihadapkan dengan bencana rutin yang bernama kabut asap, yang ber-

sumber dari kasus karlahut (kebakaran hutan dan lahan), yang terjadi setiap musim kemarau. Bukan saja merugikan Riau dan masyarakat dari berbagai sektor, menurut Kordias, persoalan kabut asap juga menjadi isu nasional karena dampaknya merembes jauh ke sejumlah daerah dan negara tetangga.

Nilai lebih Andi Rachman dalam penanganan kabut asap, menurut Kordias, tidak saja karena memanfaatkan semua sumber daya yang ada di daerah untuk menangani persoalan itu, tapi justru lebih banyak memanfaatkan bantuan pemerintah pusat melalui sejumlah lobi dan komunikasi yang intens dibangun oleh Andi Rachman. “Pemerintah pusat langsung menyiapkan anggaran untuk

penaganan kasus kabut asap di Riau,” tambahnya.

Dalam konteks kucuran dana APBN untuk pembangunan di Riau, terlepas dari kasus kabut asap, Kordias menyatakan memberi apresiasi terhadap keberhasilan Andi Rachman meyakinkan pemerintah pusat untuk melaksanakan sejumlah proyek berskala nasional di Provinsi Riau.

Untuk ini, ia menyebut sejumlah contoh seperti pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai, jalan tol PekanbaruPadang, dan jalur kereta api. “Semua kegiatan itu sumber dananya dari APBN,” tambahnya.

Padahal, tambah Kordias, kalau kelak semua program dimaksud terealisasi, yang akan merasakan manfaat langsungnya adalah masyarakat di Provinsi Riau. Ia menyebut contoh jalan tol Pekanbaru-Dumai, yang kalau kelak sudah jadi akan memudahkan aksesebilitas antara Pekanbaru dengan Dumai, dan sejumlah kawasan yang dilaluinya. Begitu juga ruas jalan tol Pekanbaru-Padang.

Pasangan lain yang hampir dipastikan dapat tiket di Pilgub Riau 2018 adalah Drs. H. Syamsuar M.Si. dan Edy Natar Nasutkion. Syamsuar yang membidik kursi Gubernur Riau periode 2019-2024 sejauh ini masih menjabat sebagai Bupati Siak, yang sudah ia jalani selama dua periode berturutturut. Sedangkan wakilnya, Edy Natar Nasution, terakhir menjabat Dan-

5

LAPORAN UTAMA

rem di daerah ini.

Maju di ajang Pilgub Riau 2018, pasangan ini kebanyakan didukung oleh partai yang berbasis Islam seperti PKS (Partai Keadilan Sejahtera), PAN (Partai Amanat Nasional), dan NasDem (Nasional Demokrat). Ketum DPD Nasdem Riau, Iskandar Husin saat dikonfirmasi, Jumat (29/12) membenarkan kepastian dukungan bagi pasangan SyamsuarEdy Natar. ”Benar kabar itu. Bahkan Nasdem merupakan parpol pengusung pertama yang mewujudkan kolaborasi tiga parpol. Kami mang sudah berketetapan gati mendukung pasangan yang kami nilai sangat serasi ini,” ujar Iskandar Husin.

Pasangan ini pun optimistis akan memenangi Pilgub Riau 2018. Yang mewarnai pelaksanaan rapat kerja wilayah (Rakerwil) II DPW PAN Riau, di Hotel Pangeran, Pekanbaru, Sabtu (27/1/2018) ini. Selain lewat pidato para pimpinan PAN, baik Ketua Umum DPP Zulkifli Hasan maupun Ketua DPW Irwan Nasir, optimisme kemenangan juga terasa di seluruh jajaran pengurus dan kader PAN seProvinsi Riau. “Saya sangat yakin dan optimis, koalisi PAN dengan PKS dan NasDem menang dalam Pilkada Riau ini. Kita mampu melakukan itu asalkan kita bersama, bersatu,

6

INFOTORIAL PEMKO PEKANBARU

dan menang,” ungkap Irwan.

Begitu juga Zulkifli Hasan dalam pidato politiknya di hadapan semua kader dan pengurus siang tadi. Dia begitu optimis dengan duet Syamsuar-Edy Nasution di Pilgubri nanti.

“PAN sudah bulat dan sudah lurus mendukung Syamsuar-Edy Natar.

Jadi, tidak ada lagi yang mencleng.

Jika dia anggota dewan tapi mencleng, kita ganti,” ungkap Zulkifli Hasan.

Untuk memenangkan Syamsuar-Edy Natar, Zulkifli Hasan berjanji memantau langsung Pilkada serentak di negeri ini, terutama Pilkada Riau. “Saya akan keliling daerah memantau langsung Pilkada ini. Karena saya ingin PAN menjadi polopor pemersatu,” ungkap Zulkifli Hasan.

Pada bagian lain, kader partai politik pendukung pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, DR H Firdaus - H Rusli Effendi, MSi benar-benar menunjukkan militansi.

Tidak satupun dari mereka yang beranjak dari Ballroom Grand Suka Hotel berkapasitas 500 undangan hingga, Selasa 22 Januari 2018 pukul 00.30 WIB dinihari tadi. Kegiatan yang digelar hingga dinihari itu beragenda konsolidasi sekaligus penyerahan SK Tim Koalisi Pemenangan H Firdaus -

H Rusli Effendi. Pertemuan dipimpin oleh ketua partai politik pendukung serta DR H Chaidir selaku ketua Tim Koalisi.

Sebelum penyerahan SK, Sekretaris Tim Koalisi Eddy M Yatim terlebih dahulu membacakan nama-nama yang masuk dalam struktur dengan jumlah hampir 250 orang. Selain dari kalangan politisi, tidak sedikit juga nama dari kalangan akademisi, profesional serta tokoh berpengaruh di Bumi Lancang Kuning.

Setelah itu ketua partai politik yang tergabung dalam koalisi juga diberi kesempatan untuk menyampaikan arahan serta orasi politik. Kendati menjelang tengah malam, namun tidak mengurangi semangat undangan yang hadir. Tidak satupun undangan yang meninggalkan ruangan berkapasitas 500 orang itu.

Ketua DPW PPP Riau, H Aziz Zaenal secara tegas menyampaikan pasangan Firdaus - Rusli adalah perpaduan yang tepat untuk memimpin Riau kedepan. Kedua sosok itu diyakini mampu mewujudkan Riau Madani. “ Untuk memenangkan Firdaus - Rusli, saya akan berjuang dengan uang pribadi. Kita butuh kedua sosok ini untuk mewujudkan Riau

lah sebuah terobosan penting dalam pelayanan masyarakat. Adaptasi teknologi adalah sebuah keharusan, namun budaya jangan ditinggalkan,” tutup Zul Elfian.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Pekanbaru Firdaus mengaku bahwa keberhasilan yang diraih pemerintah kota adalah hasil kerja keras semua pihak. Ia menuturkan bahwa pemerintah daerah sebagai pelaksana hanyalah melakukan tugasnya dalam hal pelayanan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini kesejahteraan tersebut ia nilai bukan hanya dari materi, namun juga terkait pelayanan yang diterima oleh warga Pekanbaru.

Lebih jauh Firdaus menjelaskan bahwa dalam MUSKOMWIL 1 APEKSI tersebut pihaknya juga akan belajar berbagai keunggulan dari Pemerintah Kota lain yang hadir dalam perhelatan tersebut. “Ada 24 Walikota dari lima Provinsi yang hadir. Tentu banyak hal yang akan didapat dari MUSKOMWIL 1 APEKSI ini,” kata Firdaus.

Sebagai daerah studi banding, Pekanbaru juga mendapat pengakuan memiliki kemajuan dan perkembangan yang cukup pesat, hal tersebut terbukti saat Pemerintah Kota Pekanbaru mempromosikan program yang saat ini menjadi visi misi Pekanbaru yakni program Smart City, dimana di dalam program Smart City terkandung enam pilar yang bermakna seperti, masyarakat, perekonomian, pemerintahan, lingkungan dan kehidupan yang pintar (smart).

Smart City Madani yang menjadi unggulan bagi Pemko Pekanbaru ini terlihat dikagumi oleh seluruh peserta Muskomwil I

Apeksi, termasuk Ketua Umum Apeksi Airin Rahmi Diany. Firdaus memaparkan keunggulan Smart City Madani pada acara Muskomwil I Apeksi yang digelar pada tanggal 1 hingga 3 Februari 2018 di Hotel Aryaduta.

Firdaus menjelaskan, Smart City Madani terdiri dari enam pilar yakni Smart Govermance (tata kelola pemerintah yang pintar, Smart People (penduduk yang pintar), Smart Economy (ekonomi yang pintar), Smart Environment (lingkungan yang pintar) Smart Living (kehidupan yang pintar), dan Smart Mobility (mobilitas yang pintar). ‘’Semua pilar ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Pekanbaru. Oleh sebab itu, seluruh komponen juga harus cerdas menyikapinya agar pembangunan di masa yang akan datang dapat terus meningkat,’’ ungkap Firdaus.

Lebih lanjut Firdaus menerangkan, Pemko Pekanbaru juga telah meluncurkan aplikasi berbasis daring (online) untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar semakin cepat, tepat, dan akurat. Mewujudkan Pekanbaru sebagai kota cerdas, Firdaus kini juga tengah menggaungkan Smart Card (kartu pintar).

Smart Card ini memiliki banyak fungsi, seperti bisa digunakan sebagai kartu ATM, identitas, kartu prabayar, hingga absensi bagi ASN dan pelajar. ‘’Selain bisa digunakan untuk memudahkan masyarakat dalam akses berbayar dimana dalam penggunaannya akan disediakan mesin khusus oleh Pemko Pekanbaru, kartu ini nantinya juga bisa digunakan sebagai pelayanan,’’ ungkapnya. Pelayanan yang dimaksud Firdaus tersebut yaitu seperti pelayanan di dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas perhubungan, hingga untuk berbelanja di mall.

Tidak hanya sampai di situ, apresiasi

kembali dilontarkan saat Ketua Umum Asosiaai Pemerintah Kota seluruh Indonesia (APEKSI),Hj. Airin Rachmi Diany beserta rombongan saat melakukan peninjauan Pekanbaru Commad Center yang berada di Kantor Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru yang berada di Jalan Pepaya Pekanbaru. Dimana peninjauan Pekanbaru Commad Center tersebut merupakan bagian kecil dari rangkaian kegiatan Muskomwil I Apeksi 2018.

Menurut Hj Airin, Pekanbaru semakin maju dari berbagai aspek, tidak hanya aspek pembangunan, aspek IT juga perlu jadi percontogan, yakni dengan program commad Center, tetapi juga tertarik dengan adanya smart card yang multi fungsi, mulai dari prabayar, ATM, Identitas dan lainnya.

“Pekanbaru jauh lebih baik dan lebih maju dari yang sebelumnya saya lihat, mulai dari penerapan kecanggihan IT seperti adanya Pekanbaru Commad Center, kemudian adan smart Card dimana satu kartu yang kaya fungsi tentunya sangat membantu, karena tidak hanya untuk tabungan tapi juga bisa digunakan untuk mendapatkan fasilitas pelayanan lain bahkan untuk pembayaran masuk jalan tol sekalian, gebrakan pemerintah kota Pekanbaru sangat bagus untuk dijadikan contoh bagi peserta Apek,” sebut Airin.

Di dalam Muskomwil I ini, ada sederet agenda yang dipamerkan, mulai dari aspek budaya, lingkungan hingga pemerintah, serta yang paling inti dari agenda ini yaitu pemilihan pengurus baru, dimana berdasarkan sidang pleno, Walikota Pekanbaru Dr Firdaus terpilih secara aklamasi sebagai ketua Komisariat Wilayah I apeksi Sumatera yang dipimpin Walikota Banda Aceh, H Aminullah Usman SE Ak MM. (ee/dari berbagai sumber)

43

PEMERINTAH KOTA

LAPORAN UTAMA

PEKANBARU

Walikota se Sumatera Kagumi Perkembangan Pekanbaru

S

EBAGAI daerah otonom yang menyandang status sebagai ibukota Provinsi Riau, perkembangan Pekanbaru menarik perhatian banyak pihak, termasuk kalangan pemangku kepentingan dari sejumlah daerah di Indonesia. Termasuk di antaranya Mahyeldi Ansharullah, Walikota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

Dalam pandangan Mahyeldi, Kota Pekanbaru merupakan percontohan yang kompleks dalam hal pembangunan masyarakat dan infrastruktur. ‘’Semuanya ada di sini, perpaduan antara pembangunan dan kebudayaan berjalan harmonis,’’ ucap Mahyeldi dalam pemaparannya saat perhelatan Musyawarah Komisariat Wilayah Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Muskomwil I Apeksi) pada 1-3 Februari lalu. Acara itu dihadiri 24 walikota dari lima provinsi.

Lebih jauh Mahyeldi yang sudah dua periode menjabat Walikota Padang itu menyebutkan bahwa perpaduan antara budaya Melayu yang masih sangat ken-

42

tal di Pekanbaru dengan perkembangan teknologi seolah menjadikan kota tersebut modern namun tetap berakhlak. Inilah yang menjadi salah satu hal yang patut dicontoh oleh para peserta APEKSI lainnya.

Hal lainnya yang tak luput dari perhatian Mahyeldi adalah pembangunan infrastruktur dari Kota Pekanbaru. Dalam hal ini Mahyeldi berpendapat bahwa Pekanbaru cukup sukses dalam hal pembangunan dan penataan kota. Baginya penataan kota tersebut adalah hal yang penting.

Pasalnya, ia berpendapat bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat juga berkaitan dengan bagaimana pemerintah daerah mengatur peta persebaran pembangunan.

Tentu hal terseut dirasa sesuai dengan tema MUSKOMWIL 1 APEKSI yaitu “Persiapan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Menjaga Keberlanjutan Program Pembangunan Daerah”.

“Kalau dalam suatu lokasi isinya penjual semua tentu akan menjadi masalah.

Inilah yang kemudian menjadi salah satu bukti keberhasilan Pemerintah Kota Pe-

kanbaru dalam hal penataan pembangunan tersebut,” jelas Mahyeldi kemudian.

Hal senada juga disampaikan Wali Kota Solok Zul Elfian, yang menuturkan bahwa banyak hal yang dapat ia ambil dari pertemuan kali itu. Pria yang akrab dipanggil Zul tersebut mengaku bahwa kota yang ia pimpin saat ini tengah berupaya untuk menerapkan teknologi dalam setiap lini kehidupan masyarakat. Oleh karena itu ia menilai bahwa Pekanbaru dinilai sangat pas didapuk sebagai tuan rumah dari pertemuan kepala daerah dari lima Provinsi di Pulau Sumatera.

Salah satu hal penting yang rencananya akan dicoba terapkan di daerah yang terkenal dengan produksi berasnya tersebut ialah konsep “Smart City Madani”. Baginya “Smart City Madani” tersebut adalah sebuah terobosan yang konkrit dalam suatu pemerintahan. Tentang bagaimana Pemerintah Kota Pekanbaru menyesuaikan penerapan teknnologi yang disesuaikan dengan budaya Melayu.

“Smart City Madani menurut saya ada-

Madani,” tegas H Aziz Zainal yang juga menjabat sebagai Bupati Kampar ini.

Keyakinan bahwa pasangan H Firdaus - H Rusli Effendi bakal memperoleh suara terbanyak pada Pilgubri 2018 ini juga diungkapkan oleh Ketua DPD Demokrat Riau H Asri Auzar maupun Ketua PBB Riau H Abdul Hamid Ramli, Lc, MA. Menjelang tengah malam, pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, DR H Firdaus - H Rusli Effendi, MSi didaulat untuk menyerahkan SK Tim Koalisi Pemenangan secara resmi.

SK Tim Koalisi diterima langsung oleh Ketua DPD Partai Demokrat Riau H Asri Auzar, Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Riau H Aziz Zainal, Ketua DPW Partai Bulan Bintang (PBB) Riau H Abdul Hamid Ramli dan Ketua Tim Koalisi DR H Chaidir.

Calon Gubernur Riau, DR H Firdaus didampingi Calon Wakil Gubernur Riau H Rusli Effendi, MSi mengaku terharu atas dukungan serta militansi tim koalisi. Hal itu juga yang makin menguatkan tekad mereka. “ Ini perjuangan berat, tapi melihat dukungan ini, kami makin percaya diri. Semoga Allah SWT meridhoi perjuangan ini,” ujar DR H Firdaus dengan suara bergetar.

Acara konsolidasi dan penyerahan SK Tim Koalisi Pemenangan Firdaus - Rusli itu ditutup dengan pembacaan do’a yang dipimpin oleh Calon Wakil Gubernur Riau, H Rusli Effendi, MSi. Seakan tak mau kalah, sejumlah tokoh masyarakat Jawa yang berada di Riau melakukan pertemuan dengan Calon Gubernur Riau Lukmam Edy (LE) di salah satu rumah makan yang berada di Pekanbaru, Kamis (25/1/2018). Tokoh masyarakat Jawa yang hadir berasal dari sejumlah kabupaten/ kota se-Riau.

Salah seorang tokoh masyarakat Jawa, Nasir, menyebutkan bahwa pertemuan dengan Lukman Edy bukanlah pertemuan pertama kalinya.

Sebelumnya, Lukman Edy sudah pernah melakukan pertemuan serupa.

“Kita dari masyarakat Jawa sudah sering melakukan pertemuan Lukman Edy. Pertemuan hari ini adalah pematangan-pematangan untuk memenangkan Lukman Edy di Pilgubri mendatang,” ujar Nasir.

Dilanjutkan Nasir, tokoh masyarakat Jawa yang hadir di pertemuan dengan Lukman Edy tersebut adalah tokoh-tokoh militan.

“Tokoh-tokoh Jawa yang berkomitmen dengan Lukman Edy merupakan tokoh yang militan. Mereka siap mendukung Lukman Edy karena dianggap Lukman Edy ini adalah pemimpin yang punya kepedulian tinggi kepada masyarakat dan budaya,” ujarnya. Sebagaimana diketahui pada pilkada mendatang Lukman Edy maju berpasangan dengan Hardianto.

Keduanya diusung Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Gerindra.

Inilah antara lain janji politik Lukman Edy bila kelak terpilih sebagai Gubri, yaitu akan mencabut Peraturan Daerah (Perda) tentang pajak bahan bakar minyak (BBM) kendaraan bermotor

yang memberatkan rakyat.

Peraturan daerah mengenai pajak tersebut diketahui tertuang dalam Perda Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Perda Nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Di Pasal 24 Perda Nomor 4 tahun 2015 tersebut dijelaskan bahwa tarif pajak BBM kendaraan bermotor untuk jenis bahan bakar minyak umum ditetapkan sebesar 10 persen. Ketentuan ini membuat harga Pertalite di Riau melambung tinggi.

“Tentu kebijakan ini sangat memberatkan dan bisa menyengsarakan masyarakat, pajak itu terlalu tinggi padahal tingkat perekonomian masyarakat Riau masih rendah,” kata mantan Menteri Pembagunan Desa Tertinggal (PDT) kepada Rabu (24/1/18). Oleh karena itu, peraih penghargaan Bintang Mahaputera Adipradana dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini mengaku akan menghapus pajak daerah yang menyengsarakan rakyat jika nanti terpilih.

Bagi pria yang akrab disapa LE, pajak sejatinya memang dari rakyat dan untuk rakyat, tapi sangat disesalkan jika justru menyengsarakan mereka. “Saya akan mencabut Pergub itu, karena selama ini telah menyebabkan harga Pertalite di Riau sangat mahal, bahkan tertinggi di Indonesia,” tukasnya. Seperti diketahui, harga Pertalite sendiri untuk Riau dan Kepri termahal di Indonesia karena berdasarkan Perda yang ada memanfaatkan pola maksimal yakni 10 persen untuk pajak Bahan Bakar jenis umum mencapai Rp7.900,- per liter.

Pajak Daerah tersebut diketahui dibawah kendali Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Kendatipun sebabkan harga BBM tinggi, Bapenda mengaku tetap akan menerapkan pajak bahan bakar kenderaan bermotor (PBB-KB) sebesar 10 persen. (ee/dari berbagai sumber)

7

DPRD

GALERI PEMKAB SIAK

KABUPATEN BENGKALIS

SIAPKAN RANPERDA ZAKAT ZAKAT,,

Ini yang Dilakukan Pansus Pengelolaan Zakat DPRD Bengkalis M

Pansus (Panitia Khusus) Pengelolaan Zakat DPRD Kabupaten Bengkalis terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mempersiapkan Ranperda Pengelolaan Zakat. Antara lain, melakukan kunjungan konsultasi, yang merupakan salah satu upaya anggota Pansus DPRD untuk mencari payung Hukum bagi Pemerintah Daerah dan dapat digunakan dan berhasil guna yang dapat di pertanggungjawabkan nantinya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bengkalis.

8

ELALUI Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis beberapa hari yang lalu telah membuat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten bengkalis No 2 tahun 2018 tentang pembentukan panitia khusus Rancangan Peraturan Daerah salah satu tentang pengelolaan Zakat.

Adapun Anggota Pansus Pengelolaan Zakat yang telah di tetapkan dalam Keputusan Paripurna tersebut diketuai Sofyan, S.Pd.I, dengan wakil ketua Irmi Syakip Arsalan, S.Sos. Sedangkan para anggotanya, yaitu Syaiful Ardi, Fahrul

Nizam, ST, Ita Azmi, H. Thamrin MAli, SH, Ir. H. Samsu Dalimunthe, Syahrial, ST, dr. H. Fidel Fuadi, H. Abi Bahrun, SS, M.Si, Febriza Luwu, Indrawan Sukmana, ST, Zamzami Harun, ST, Johan Wahyudi, H. Mawardi dan Sukaddi.

Konsultasi Pansus PEngelolaan Zakat diterima langsung oleh Pimpinan BAZNAS Propinsi Riau H. Yurnal Edward, SE, M.Si, Dr. H. Azwar Azis, SH, M.Si ( wakil ketua ), Yahanan, M.Sy ( Wakil Ketua ). Pertemuan dilakukan di komplek masjid Raya An-Nur jalan Hangtuah Pekanbaru. turut diundang ketua baznas Bengkalis H. Ali Ambar dan Bpk Edi Se-

41

PEMERINTAH KABUPATEN

ADVERTORIAL DPRD BENGKALIS

SIAK

Resmikan Gedung Daerah & Berikan Bonus S

EJUMLAH kegiatan mewarnai hari-hari Bupati Siak Drs. H. Syamsuar M.Si. di Januari 2018 ini. Antara lain, meresmikan gedung daerah Sultan Syarif Kasim II, Rabu (24/1/2018). Gedung megah yang terletak di sebelah kanan Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah (TASL) ini telah rampung dibangun sejak tahun 2016 yang lalu. Kegiatan ini juga sekaligus meresmikan Jembatan Datuk Tanah Datar dan Jembatan Datuk Pesisir Kabupaten Siak.

Seperti diketahui, pembangunan gedung daerah Sultan Syarif Kasim II ini sudah dibangun sejak tahun 2014 dan rampung pada tahun 2016.

Pembangunan gedung yang menghabiskan anggaran lebih kurang Rp135 miliar ini dibangun dengan megah dengan konsep modern tanpa meninggalkan unsur kebudayaan melayu. Bentuk gedung ini juga diadopsi dari bentuk combol pada tepak sirih yang melambangkan keramahan masyarakat melayu Siak dan diselaraskan dengan kontruksi bangunan yang megah dan simpel.

Bupati juga memberikan bonus berupa uang tunai kepada anak-anak berprestasi di Kabupaten Siak di gedung daerah Sultan Syarif Kasim II, Rabu (25/1/2018). Pemberian bonus ini merupakan bentuk penghargaan Pemkab Siak kepada mereka yang telah berjuang dan berhasil mengharumkan nama Kabupaten Siak dalam berbagai bidang yang mereka geluti. Dalam sambutannya, Bupati Siak mengucapkan rasa terimakasih kepada anak-anak Kabupaten Siak yang telah berjuang keras membawa nama Siak dalam berkompetisi dengan daerah lainnya.*** foto-foto: dari berbagai sumber

40

tiawan dari Inspektorat.

Konsultasi Pansus DPRD Bengkalis di dampingi langsung oleh Radius Akima sebagai Plt. Sekretaris DPRD Kab. Bengkalis, Sumarhadi ( Kabag. Persidangan Sekretariat DPRD Kab. Bengkalis), Zubari ( Kabag. Humas DPRD Kab. Bengkalis ), M. Yanes ( Kasubag. Prokoler), ISri hartati ( Staf Persidangan ), Junelfi (Staf Bagian Humas dan Protokoler ).

Dalam Sambutan Ketua Baznas Riau H. Yurnal mengatakan sangat bangga dan Berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis karna telah memberi Seport yang luar biasa kepada Baznas Kabupaten Bengkalis yang berjuang bersama sama menegakkan salah satu rukun Islam yang ke 3 yang selama ini di anggap majinal oleh masyarakat Islam itu sendiri.selanjutnya Bpk Yurnal menjelaskan salah satu 3 kekuatan pokok lembaga pengelolaan zakat adalah Kekuatan Financial yaitu menghitung potensi melalui pengelolaan secara modern, yang paling perlu di benahi adalah infrastukrur di dalamnya.dan ketua Baznas Propinsi Riau sangat bersyukur dan berterima kasih sekali kepada ketua dan anggota pansus pengelolaan zakat karna telah mendukung secara sistem.

Dalam kesempatan ini juga ketua Baznas Propinsi Riau menyerahkan 2 buah buku kepada ketua Pansus yaitu Kompilasi Peraturan Perundang Undangan Zakat Nasional dan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional.

Menurut Ketua PAnsus karna Ranperda ini berkaitan dengan Kemaslaha-

tan Umat maka ini sangat hati hati karna ini merupakan bagian dari pada ibadah yang harus di jalankan. dalam kesempatan ini juga ketua Pansus Bpk. Sofyan meminta gambaran singkat terkait dgn Ranperda Pengelolaan Zakat.

Ketua dan Anggota Pansus DPRD kabupaten Bengkalis sangat mengapresiasi kerja lembaga Baznas Propinsi Riau yang menerapkan Prinsip Amanah, Transparan dan Propesional serta akan menjadi contoh sebagai lembaga keuangan yang memiliki pelayanan optimal.

Sebelumnya, Tim Pansus Ranperda Pengelolaan zakat DPRD Kab. Bengkalis rapat bersama Baznas, MUI, Kemenag, Bagian Hukum Setda, kabag. Kesra, Dinas Sosial, Inspektorat. Tgl, 22 januari 2018. Rapat pembahasan Ranperda pengelolaan Zakat di buka oleh Ketua Pansus bpk. Sofyan turut hadir Wakil Ketua DPRD bpk. Kaderismanto dan Wakil Ketua pansus Irmi Syakip Arsalan Beserta Anggota.

Rapat pembahasan dimulai dari bab per bab pasal perpasal sampai dgn penjelasan dri pihak terkait termasuk usulan dan catatan2 khusus dlm rangka perbaikan substansi Ranperda Zakat.

Pada Senin (15/1/2018) malam, DPRD Bengkalis menggelar rapat paripurna Tentang Penyampaian 3 Ranperda, Ranperda Pengelolaan Zakat, Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Ranperda Badan Musyawarah Desa, yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Zulhelmi, SHI. Turut hadir Plt Sekretaris Daerah Bengkalis H Arianto, Anggota DPRD Kab. Bengka-

lis serta Dinas, Badan, Kantor dan Bagian lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Bupati yang diwakili Plt Sekretaris Daerah H Arianto menyampaikan, terima kasih dan apresiasi yang sebesarbesarnya kepada Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bengkalis atas terpeliharanya Komunikasi dan Interaksi yang hermonis, serta kontrol yang efektif dalam menjaga dinamika penyelenggaraan agenda Pemerintah, terima kasih juga kami hanturkan atas diagendakan Sidang Paripurna pada hari ini.

Bupati berharap, kiranya kerjasama yang telah terbina dan berlangsung dengan hermonis diantara Eksekutif dan Legislatif selama ini, dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan, Harapan ini tak bosan-bosannya kami sampaikan, guna menjaga kelangsungan pembangunan Daerah. Karena, pengajuan RANPERDA ini berkenaan dengan seluruh aspek kehidupan yang memang diharapkan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bengkalis yang kita cintai ini. “Kemudian kami juga berharap, baik RANPERDA Kabupaten Bengkalis tentang barang Milik Daerah maupun Badan Permusyawaratan Desa serta Badan Amil Zakat, yang kami sampaikan pada kesempatan ini dapat segera ditetapkan menjadi PERDA. Sebab, pengesahan ketiga RANPERDA tersebut menjadi peraturan Daerah, sangat berpengaruh bagi percepatan pembangunan, roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat Daerah ini,� katanya.***

9

DPRD

INFOTORIAL DPRD KOTA PEKANBARU

INFOTORIAL DPRD PROVINSI RIAU

KOTA PEKANBARU

Swastasnisasi Pengelolaan Sampah

Dewan: Pemko Harus Cermat Pilih Perusahaan “Kami minta Pemerintah Kota Pekanbaru harus lebih hati-hati mengelola sampah dengan pihak ketiga ini, ke depan jangan terjadi lagi permasalahan atau pengalaman pahit dan harus jadi pelajaran di tahun 2018.’’

Anggota DPRD Riau Yulianti Disambut Gembira di Rohul

K

ETUA Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Roni Amriel meminta pemerintah setempat agar mewaspadai kerjasama swastanisasi pengelolaan sampah agar tidak terjadi kerugian negara. “Kami minta Pemerintah Kota Pekanbaru harus lebih hati-hati mengelola sampah dengan pihak ketiga ini, ke depan jangan terjadi lagi permasalahan atau pengalaman pahit dan harus jadi pelajaran di tahun 2018,” kata Roni Amriel, di Pekanbaru, Kamis.

Menurut Roni Amriel kebijakan Pemerintan Kota Pekanbaru yang kembali menyerahkan pengelolaan sampah kepada pihak ketiga (swasta) memang sudah mendapat persetujuan dari DPRD. Namun pihak Pemko tetap diminta agar cermat dalam memilih perusahaan swasta yang akan mengelola sampah di sepuluh Kecamatan di Pekanbaru ke depan. Pasalnya, dari pengalaman sebe-

DI Rohul Yulianti menggelar pertemuan dengan masyarakat, dimaksudkan untuk menyerap aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat yang diwakilinya.

Balik ke dapil (daerah pemilihan)-nya untuk memanfaatkan masa reses (masa istirahat bersidang), kedatangan anggota DPRD Pro-

Roni Amriel lumnya sampah yang dikelola oleh pihak ketiga menuai problem besar.

Apalagi sambungnya proyek sampah dengan anggaran sistem multyears ini kini memasuki tahapan lelang dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) bagian pembangunan Setdako Pekanbaru.

“Kami minta proses lelang kegiatan multyears ini segera dituntaskan,” tegasnya,

sebagaimana dilansir cendananews.com.

Ia menjelaskan proyek sampah ini menelan anggaran Rp177 miliar lebih.

Dengan 10 wilayah Kecamatan terbagi dua zona. Untuk Zona satu terdiri dari wilayah Kecamatan Tampan, Payung Sekaki, Marpoyan Damai dan Pekanbaru Kota dengan nilai paket proyek atau pagu sebesar Rp88.792.555.692.***

Dewan akan Pantau Penarikan Viostin Ds ‘’S AYA selaku anggota komisi II dari produk tidak halal ini” tegasnya. yang membidangi masalah ini akan Desi Juga mengatakan, sebagaimana mengawasi dan memantau penarikan dilansir seriau.com, bahwa dirinya seViostin Ds ini.” laku anggota Komisi II akan Mengawasi Mengetahu Viostin Ds mengandung dan ikut memantau penarikan Viostin Ds Lemak Babi Anggota DPRD Pekanbaru ini. ‘’Saya selaku anggota komisi II yang Hj Desi Susanti S.sos merasa prihatin dan membidangi masalah ini akan mengameminta agar Dinas Perdagangan bekerwasi dan memantau penarikan Viostin Ds jasama dengan BPOM untuk menarik seini,’’ tegas Politisi Perempuan dari Partai luruh viostin Ds di Apotik maupun outDemokrat ini. let-outlet yang menjual obat penghilang Badan Pengawas Obat dan Makanan nyeri Sendi ini.

(BPOM) RI, melalui siaran persnya juga Hj Desi Susanti S.sos Desi Susanti mengatakan bahwa demenyebutkan bahwa Viostin DS produksi ngan ditemukan nya unsur tidak halal di PT Pharos Indonesia dengan nomor izin Viostin Ds di kawatirkan masyarakat terutama masyarakat edar (NIE) POM SD.051523771 nomor bets BN C6K994H muslim tetap membeli obat ini” kita minta tarik semua viostin mengandung DNA babi. BPOM sudah memerintahkan peDs di apotik dan outlet- outlet yang ada di Pekanbaru sehingrusahaan yang telah berdiri selama 45 tahun tersebut untuk ga masyarakat terutama masyarakat muslim bisa terlindungi menarik dan menghentikan produksinya.***

10

vinsi Riau Yulianti ke Desa Pematang Tebih, Kecamatan Ujungbatu, Kabupaten Rohul (Rokan Hulu), Kamis (25/11/2017), disambut gembira oleh sejumlah anggota masyarakat di sana yang sudah

Karmila Minta Masyarakat Bijak Memakai Sumber Daya “SAYA menilai beberapa pertanyaan mereka tentang menumbuhkan kesadaran mengelola lingkungan dan perhatian mereka terhadap lingkungan sangat bagus dan beranalisa.”

Karmila Sari S.Kom. MM, anggota DPRD Provinsi Riau dari Dapil Kabupaten Rohil (Rokan HIlir), meminta semua elemen masyarakat di daerah ini untuk bijak memakai sumber daya yang ada untuk mendukung kehidupan agar dapat dimanfaatkan untuk generasi sekarang dan mendatang dan seterusnya.

Karmila mengatakan hal itu saat melakukan Sosialisasi Perda No.8 Tahun 2014 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan hukum lingkungan hidup Provinsi Riau ini dilakukan di SMAN 1 Rantau Kopar, Selasa (7/11).

Karmila punya cara tersendiri agar acara yang ia gelar mendapat perhatian para hadirin, antara lain dengan cara menyelenggarakan kuis. “Saya menilai beberapa pertanyaan mereka tentang menumbuhkan kesadaran mengelola lingkungan dan perhatian mereka terhadap lingkungan sangat bagus dan beranalisa,” katanya. Iapun senang melihat perkembangan anak-anak didik yang berwawasan luas.

“Saya sandingkan acara ini dengan pemberian 10.000 pohon dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau terdiri dari Matoa, Durian, Sirsak, Gaharu dan Jengkol. Pohon-pohon ini akan diberikan ke empat Kepenghuluan yang ada di Kecamatan Rantau Kopar, diantaranya Bagan Cempedak, Sei Rangau, Rantau Kopar dan Sekapas.

Ia meminta kepada masyarakat, seolah-olah untuk mendukung Adiwiyata, kantor-kantor termasuk kantor Kapolsek, perkarangan masyarakat dan kelompok masyarakat. Niat pihaknya memberikan pohon ini agar buah dan manfaat yang dihasilkan bisa memberi pendapatan ekonomi bagi masyarakat Rantau Kopar, selain

lama menunggu kehadiran Yulianti.

Yulianti yang merupakan politisi PD (Partai Demokrat) itu pulang ke dapilnya di Rohul untuk memanfaatkan masa reses.

Di Rohul Yulianti menggelar pertemuan dengan masyarakat, dimaksudkan untuk menyerap aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat yang diwakilinya.

Tampak hadir pada acara pertemuan antara Yulianti dengan masyarakat yang dilangsungkan di Kantor Desa Pematang Tebih tersebut, yaitu Kepala Desa Selamat, Ketua BPD Masri B dan masyarakat Desa Pematang Tebih.

Dihadapan masyarakat, Yulianti menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan akan terus diupayakan untuk dilaksanakan di Desa Pematang Tebih. Pada kesempatan tersebut, Yulianti juga menyerahkan bantuan kepada anggota perwiritan kaum ibuibu yang ada di Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujungbatu. (ee/ rsc)

membiasakan karakter mencintai pohon dengan merawatnya yang secara tidak langsung menumbuhkan kesadaran dalam mengelola dan melindungi lingkungan hidup mereka secara harmonis.

Sementara itu acara Sosialisasi Perda No 8 tahun 2014 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan hukum lingkungan hidup di Provinsi Riau dilakukan di Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih. Perda ini memberi informasi termasuk diantaranya tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup, bagaimana menyampaikan laporan pencemaran, apa tuntutan dan hukuman terhadap pelaku pencemaran dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup agar terus harmonis yang bisa dimanfaatkan untuk generasi sekarang dan masa depan.

Hal kecil itu tidak buang sampah sembarangan, penanaman pohon (one man one tree), tidak membuka lahan dengan membakar. Karena dominan lahan gambut di Rohil maka pemanfaatan harus bijaksana agar tidak terulang lagi kebakaran, rusaknya ekosistem, semakin berkurang dan keruhnya air dan lain-lain. “Sosialisasi ini disandingkan dengan pelatihan lapangan cara pembenihan Ikan Lele karena dianggap sebagai alternatif pendapatan ekonomi.

Selama ini masyarakat Rohil mengandalkan perkebunan sawit untuk pemanfaatan lahan,” katanya.

Alternatif budidaya ikan ini menjadi solusi masyarakat untuk menjaga lingkungan dan mendapatkan pendapatan ekonomi yang menjanjikan sehingga kedepan Manggala Sempurna harapannya menjadi sentra pembenihan dimana masyarakat Rohil tidak perlu mencari benih ikan lele di daerah lain lagi sehingga lebih ekonomis. (ee/skc)

39

DPRD

PEMERINTAH KABUPATEN

SIAK

PROVINSI RIAU

INFOTORIAL PEMKAB SIAK

Legislator Riau Prihatin, Siwa Belajar di Masjid “Kalau ditingkat komisi, tidak ada kendala lagi. Sekarang tinggal pembahasan ditingkat Banggar dan TAPD, mudah-mudahan tidak ada kendala. Saya yakin Banggar dan TAPD bisa meloloskan anggaran dua sekolah ini.”

H

USNI Thamrin, anggota DPRD Provinsi Riau, mengaku prihatin saat mendatangi SMAN Bunut di Kabupaten Pelalawan. Di sekolah itu, anggota DPRD Riau dari Dapil Kabupaten Siak dan Pelalawan ini menemukan para siswa terpaksa mengikuti proses belajar di Masjid setempat.

“Saya sudah tinjau ke sana, di SMA Negeri 02 Teluk Meranti, para siswa terpaksa belajar di gedung MDA, karena sama sekali tidak ada ruang sekolah mereka,” ujar Husni. “Melihat kondisi ini, kita dari Komisi V sudah sepakat dalam memutuskan anggaran pembangunan gedung baru SMA Negeri 02 Bunut dan Teluk Meranti. Anggarannya sekitar Rp1,6 miliar,”

sambungnya.

Bertolak dari realitas itu, Komisi V DPRD Riau tengah memperjuangkan anggaran senilai Rp1,6 miliar untuk pembangunan gedung baru dua sekolah yakni SMA Negeri 02 Bunut dan SMA Negeri 02 Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan. Dijelaskan, pengajuan anggaran karena tidak adanya ruang sekolah di kedua

Ketua Pansus DPRD Riau, Rusli Ahmad:

“Kita Pantau Aset Daerah Melalui Proses Verifikasi” “JIKA tidak memungkinkan untuk digunakan lagi, terutama yang ada di luar daerah yang sulit untuk perawatannya, maka akan dipertimbangkan untuk pengambilan sikap lain.”

“Kita tengah memantau keberadaan aset-aset Pemprov Riau melalui proses verifikasi. Berdasarkan laporan Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah Riau, data aset sudah dikumpulkan. Tinggal Pansus Aset DPRD Riau memastikan apakah memang ada aset tersebut atau tidak.”

Demikian dikatakan Ketua Pansus DPRD Riau, Rusli Ahmad, Sebagaimana

38

diketahui, DPRD Riau telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait penataan aset-aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat. “Kita masuk pada proses verifikasi data, melihat keberadaan fisiknya baik aset bergerak maupun aset tak bergerak,” kata Rusli, di Pekanbaru.

Sekretaris Komisi I DPRD Riau mengatakan, aset-aset daerah tersebut seharusnya bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari hasil sewa aset.

Jangan malah menguras uang daerah untuk perawatannya. “Setelah selesai kita inginkan aset-aset ini menjadi salah-satu sumber PAD. Bukan menjadi beban pemprov seperti selama ini,” ujarnya.

Dicontohkanya, seperti gelanggang remaja yang telah menghasilkan. Kemudian Hotel Aryaduta yang seharusnya pengelolaan aset tersebut dilakukan dengan

SMA Negeri tersebut untuk proses belajar mengajar.

Dikatakannya, dengan anggaran sebesar ini, maka akan digunakan untuk membangun tiga lokal, satu kantor dan sarana prasarana pendukung di masing-masing sekolah. Ia pun berharap, tidak ada kendala saat direkomendasikan ke Banggar dan TAPD Provinsi Riau yang sedang membahas APBD murni Riau 2018. “Kalau ditingkat komisi, tidak ada kendala lagi.

Sekarang tinggal pembahasan ditingkat Banggar dan TAPD, mudah-mudahan tidak ada kendala. Saya yakin Banggar dan TAPD bisa meloloskan anggaran dua sekolah ini,” ungkapnya.

Untuk diketahui, Pihak Badan Anggaran DPRD Riau bersama TAPD Pemprov Riau tengah maraton melakukan pembahasan Rancangan APBD 2018 yang ditargetkan ketuk palu pada Pekan depan. (ee/ boc) professional. “Sekarang kita pikirkan, bagaimana aset lainnya juga bisa menghasilkan,” paparnya.

Menurutnya, tidak hanya ada di 12 kabupaten/kota di Riau, tapi juga di provinsi lain, misalnya di Jogjakarta, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, dan berbagai daerah lainnya. “Nanti kalau fisiknya memang ada, selanjutnya juga akan diperhitungkan, apakah masih layak digunakan atau tidak,” katanya. “Jika tidak memungkinkan untuk digunakan lagi, terutama yang ada di luar daerah yang sulit untuk perawatannya, maka akan dipertimbangkan untuk pengambilan sikap lain,” ucapnya lagi.

Sementara, untuk masa tugas pansus ini diakuinya akan memakan waktu yang panjang, dan berbeda dengan pansus lainnya, bahkan bisa menjadi pansus dengan masa tugas terpanjang. Karena tugasnya nanti juga akan melakukan verifikasi secara rinci, setiap aset yang dimiliki Pemprov Riau.

Bahkan tidak tertutup kemungkinan, lanjut dia, pansus ini selesai pada 2019 mendatang, karena aset yang akan diverifikasi tidak hanya berada di dalam provinsi, tapi juga ada di luar Riau yang jumlahnya juga cukup banyak. “Ini beda sama pansus lain, bisa-bisa nanti selesainya 2019, karena tugas kita cukup banyak untuk melakukan verifikasi data tersebut,” pungkasnya. (ee/src)

Bungaraya Berinovasi Merambah Agro Wisata “Yang terpenting adalah kesiapan masyarakat di daerah dalam mengelola potensi ini karena tentunya akan memberikan dampak baik secara langsung bagi peningkatan perekonomian mereka.”

M

ENILIK sejarah Bungaraya merupakan wilayah eks Transmigrasi dari beberapa daerah di pulau jawa. Kini setelah melalui proses dan kerja keras masyarakat serta peran pemerintah daerah, terbentang luas areal persawahan hijau yang berkelanjutan.

Tak salah jika bungaraya disebut sebagai lumbung padi Kabupaten Siak dengan total luas lahan pertanian 2.202 ha dan tiap hektar mampu menghasilkan 6 ton padi yang artinya telah melakukan capaian target luas tanam yang ditetap-

kan nasional maupun provinsi.

Keberhasilan tak membuat masyarakat di Kecamatan Bungaraya berpuas hati kini potensi agro wisata mulai dilirik , sebagai inovasi baru diwilayah ini. Program agro wisata ini merupakan gagasan dari masayarakat sendiri , karena mereka menilai Bungaraya memiliki potensi tersebut.

Hendi Derhavin selaku Camat Bungaraya mengungkapkan tujuan dibuatnya kampung agro wisata yang diawali kegiatan funbike di kawasan persawahan ini ialah agar masyarakat dapat berperan aktif tidak hanya sekedar jadi penonton dalam upaya mendorong sektor pariwisata khususnya di Kec. Bungaraya.

Bupati Siak Drs. H. Syamsuar, M.Si yang turut hadir dalam keramaian suasana funbike tour de sawah , diberi kesempatan membuka selubung papan ber-

tuliskan kampung agrowisata sebagai simbol peresmian tempat wisata alam tersebut.

Beliau berterimakasih kepada pihak yang telah mempersiapkan event tour de sawah untuk memancing wisatawan berkunjung ke Kec. Bungaraya. Itu artinya bertambah satu lagi destinasi wisata alam di Kabupaten Siak setelah wisata mangrove dan taman konservasi gajah yang sebelumnya telah dibuka untuk umum.

Bupati Siak menuturkan yang terpenting adalah kesiapan masyarakat di daerah dalam mengelola potensi ini karena tentunya akan memberikan dampak baik secara langsung bagi peningkatan perekonomian mereka. Beliau sangat berharap agar setelah peluncuran kampung agro wisata ini , jangan melemah tapi justru semakin giat sehingga kedepan dapat dikenal lebih luas lagi.***

11

ADVERTORIAL PEMKAB PELALAWAN

PT. RAPP

Besar, Kontribusi PT RAPP di Sektor Ketenagakerjaan “Selain pogram tersebut, perusahaan ini juga memegang sertifikat pengelolaan hutan berkelanjutan program untuk Persetujuan Sertifikasi Kehutanan (PEFC) bersama dengan mitranya Indonesia, Kerjasama Sertifikasi Hutan Indonesia (IFCC).”

S

EBAGAI sebuah perusahaan multinasional yang beroperasi di Provinsi Riau, tepatnya di Kabupaten Pelalawan, salah satu sumbangan terbesar PT RAPP (Riau Andalan Pulp and Paper) bagi daerah ini adalah dalam sektor

ketenagakerjaan, baik berupa menyerap tenaga kerja maupun membuka peluang berusaha bagi masyarakat.

Deputi Corpcomm Head Kerinci PT

PT RAPP Kelola Usaha Atas Izin yang Sah “KAMI sebagai perusahaan yang beritikad baik telah melakukan investasi sesuai dengan perizinan yang telah diberikan oleh pemerintah berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku.”

HERU Widodo, kuasa hukum PT RAPP (Riau Andalan Pulp and Paper) menegaskan, PT RAPP senantiasa menjalankan usahanya berdasarkan izin yang sah dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

“PT RAPP juga memiliki komitmen kuat dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Begitu juga dengan praktik bisnis yang berkelanjutan,” tam-

12

bah Heru, Senin (27/11/2017).

Dikatakan Heru, perusahaan juga senantiasa berkonsultasi dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk memastikan kegiatan operasional tetap berjalan dengan baik. Diakuinya, selama ini perusahaan secara penuh bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat setempat untuk meningkatkan kualitas tata kelola Hutan Tanaman Industri (HTI) yang baik di lahan gambut secara berkelanjutan. Dengan begitu dapat mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Kami sebagai perusahaan yang

RAPP, Indra Ardiyanto, menjelaskan Sebanyak 5 ribu lapangan pekerjaan diciptakan perusahaan ini sejak berada di Riau. Selain itu mereka juga mempekerjakan 90 ribu orang, terutama masyarakat lokal. Perusahaan ini juga membantu pertumbuhan ekonomi Riau lima persen lebih.

“Kita juga membantu pembangunan 139 sarana prasarana sekolah dan puluhan fasilitas olahraga,” kata Indra memberikan beberapa contoh kontribusi perusahaan. PT RAPP juga menjalin kemitraan dengan usaha kecil menengah di Riau. Pola kemitraan ini juga dilakukan dengan pendekatan sosial, seperti mendukung produksi madu lebah yang diusahakan oleh masyarakat lokal.

Dalam pandangan Indra, keberadaan dan keberlangungan usaha perusahaan tidak terlepas dari peran serta media massa yang memberikan masukan, kritik dan saran positif bagi keberlangsungan dan pertumbuhan perusahaan. Menurutnya, selama ini media telah membantu PT RAPP dalam menginformasikan segala kegiatannya positif yang sudah dilakukan perusahaan kepada masyarakat.

Di bagian lain, APRIL Sustainability, Susilo Sudarman, memaparkan sejak 2015 PT RAPP telah mencanangkan program hutan berkelanjutan. Hingga kini, program tersebut terus berjalan. Selain pogram tersebut, perusahaan ini juga memegang sertifikat pengelolaan hutan berkelanjutan program untuk Persetujuan Sertifikasi Kehutanan (PEFC) bersa-

beritikad baik telah melakukan investasi sesuai dengan perizinan yang telah diberikan oleh pemerintah berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku,” tegasnya.

Hal ini merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) 71/2014 yang telah diubah dengan PP 57/2016, khususnya pasal 45a menyebutkan ‘izin usaha dan/ atau kegiatan untuk memanfaatkan ekosistem gambut pada fungsi lindung ekosistem gambut yang izinnya terbit sebelum PP ini berlaku dan sudah beroperasi, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu izin berakhir’. Dengan pembatalan Rencana Kerja Usaha (RKU) PT RAPP melalui surat keputusan 5322/2017, dengan RKU PT RAPP masih berlaku hingga 2019.

Hal itu membuat perusahaan mengajukan keberatan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU No 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 9 (ayat 1). Keberatan yang diajukan RAPP

City yakni pelayanan perizinan dan pelayanan kesehatan. Disamping itu juga perubahan Birokrasi internal pemerintahan dimana perubahan inovasi dan teknologi informasi agar menghasilkan masyarakat yang aman, sehat, nyaman dan makmur.

Kedepan nantinya sistem ini kan menghasilkan pelayanan pemerintahan yang Akuntable dan transparan,” tutupnya.

Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Program Pemilu Elektronik BPPT RI Andrari Grahitandaru yang juga pembimbing penyusunan Masterplant Smart City Pelalawan, Wakil Komisi I DPRD Pelalawan H Abdullah, Asisten Bidang Pembangunan Atmonadi, Kadiskominfo Pelalawan H Fakhrizal, Para Kepala OPD yang juga merupakan Dewan Smart City Pelalawan, Para Camat, Kepala Cabang BRI Pangkalan Kerinci, Perwakilan Kemenkominfo Jusuf A Simatupang dan Heri Sutrisno, para ASN peserta Bimtek , rekan pers, media online serta cetak.

Sebagai tambahan infotmasi, Kabupaten Pelalawan menjadi salah satu dari 25 kota/kabupaten masuk dalam program Gerakan Menuju 100 kota pintar (Smart City) dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) RI. Bupati Pelalawan HM Harris hadir kegiatan Indonesia Smart City Summit 2017, menandatangani Memory of Undertanding (MoU) dalam kesepahaman tentang Program Smart City tersebut, di Makassar, beberapa waktu lalu.

Setelah penandatangan MoU, Bupati Harris, didampingi Kepala Bappeda Kabupaten Pelalawan Ir M Syahrul Syarif mengungkapkan rasa syukurnya atas masuknya kabupaten Pelalawan dalam Program Gerakan Menuju 100 Smart City di tahun ini. ‘’Penandatanganan ini merupakan langkah baik dalam memaksimalkan dan mengintensifkan. Dalam upaya Pemerintah daerah Pelalawan. Untuk mewujudkan pelayanan pemerintahan yang baik dan pelayanan pembangunan serta mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih smart,” ujarnya.

Apalagi Gerakan Smart City ini sudah tertuang pada RPJMD kabupaten Pelalawan tahun 2016-2021, yakni pada Program Pelalawan Cerdas, Pelalawan Inovatif dan

peningkatan Birokrasi dan Otonomi Desa.

Maka dengan menikatkan sumber daya alam yang banyak didukung pelayanan pemerintaah lebih cepat dan pembangunan segala bidang, di dalam mengimplementasikan Smart City di kota Seiya Sekata tersebut. “Kalau ini kita laksanakan dengan baik, maka kabupaten Pelalawan menuju Smart City akan tercapai yakni mewujudkan pelayanan Pemerintah dan Pembangunan yang smart. Setelah kita masuk dalam pencanangan dari 25 daerah se-Indonesia,” tuturnya.

Sementara Gerakan Smart City ini merupakan program dari Kementerian Kominfo yang berintegrasi dengan Kemenpan, Kemendagri, Kemenpu, APEKSI. Untuk mewudukan itu, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan telah mengikuti assessment di awal Mei lalu.

Maka kabupaten Pelalawan dianggap layak menjadi salah satu Daerah dari 25 Kota/Kabupaten yang masuk Program di tahun 2017 (dasar surat Kemenkominfo No 265 Kominfo/DJAI/AI.01.05.05/2017 tentang Penyampaian Hasil Seleksi Assesment Grakan Menuju 100 Smart City.

Jadi setelah penanda tangan dikatakan Syahrul, bahwa Pemda Pelalawan akan bertindak cepat. Langkah yang akan dilakukan dalam waktu dekat adalah penyusunan Masterplan Pengembangan Smart City di 25 Kab/Kota Percontohan yang dibuat berdasarkan kekuatan, potensi, infrastruktur dan kondisi eksisting terkait smart city pada masing-masing daerah. “Dalam penyusunan ini Kementerian Kominfo akan menugaskan tenaga ahli pendamping dari berbagai unsur baik kementerian terkait maupun perusahaan,’’ ungkap Kepala Bappeda.

Sambutan Menteri Komunikasi dan Indormatika RI Rudiantara yang diwakili oleh Dirjen Aptika Kemenkominfo Samuel Pangerapan memberi-

kan motivasi bagi seluruh Daerah untuk mengimplementasikan Smart City agar dapat setara dengan negara-negara di Eropa yang gunakan Smart city, disebut dalam sambuatannya Inggris dan Perancis.

“Strateginya dengan mengiplementasikan Smart City, dari 500-an kabupaten/kota, 25 yang terpilih ini harus sukses mengimplementasikan Smart City hingga 2019 dan berlanjut pada 100 kabupaten/kota lainnya,” ujarnya.

Lebih detail lagi, Smart City akan melayani internal pemerintahan dan masyarakat dengan fasilitas yang memadai, Kemenkominfo dan Kemendagri telah melakukan riset terhadap ruang fiskal bagi 25 daerah terpilih ini. “Riset kemampuan SDM daerah yang termasuk salah satu faktor penentu selanjutnya diikuti kemampuan jaringan dan infrastruktur termasuk akses broadband” ungkap Menkemkoninfo dalam sambutannya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) kabupaten Pelalawan Drs Fakhrizal MSi menyatakan siap dalam menjalankan Program 100 Smart City. Setelah ikut seleksi dalam proses penilaian atau assesment yang dilaksanakan oleh Tim Assessor di bidang Teknologi Informati (IT) tersebut. “Ini menjadi tugas kerja bagi kami dalam mengimpelementasikan Smart City kepada Pemerintah dan Masyarakat Pelalawan, dan berharap mendapat dukungan yang baik dari semua komponen masyarakat didaerah tercinta kota Bono,” pungkas mantan Kadis Koperasi dan UKM kabupaten Pelalawan. (adv/ hms/drc/rac)

37

PEMERINTAH KABUPATEN

INFOTORIAL PT. RAPP

PELALAWAN

Pelalawan Terus Berbenah

Menuju Pelayanan Publik yang Cepat, Efektif dan Efisien Di bawah kepemimpinan Bupati HM Harris, yang sedang menjalani periode kedua masa jabatannya sebagai Bupati, dengan didampingi Wakil Bupati Zardewan, Kabupaten Pelalawan terus berbenah menuju sebuah daerah otonom terkemuka dan diperhitungkan di lingkup wilayah administratif Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Riau.

B

ELAKANGAN ini, Pemkab Pelalawan terus berbenah dalam melakukan peningkatan pelayanan publik, salah satunya dengan menjadikan teknologi informasi sebagai basis perwujudan pelayanan publik yang cepat, efektif dan efisien. Untuk itu secara berkelanjutan, Pemkab menggelar bimbingan teknis (Bimtek) penyusunan Masterplan Pelalawan Smart City ke IV bagi aparatur pemerintahan yang diwaliki oleh Dewan dan Tim Pelaksana Smart City yang terdiri dari Kepala OPD, Camat, BPJS Kesehatan dan pihak Perusahaan Swasta seperti BRI serta rumah sakit.

Bimtek yang dilaksanakan selama dua hari tersebut berlangsung dari tanggal 30 s/d 31 Oktober 2017, ditutup secara langsung oleh Bupati Pelalawan HM Harris

36

bertempat di aula Bappeda Lantai II Pangkalan Kerinci, Selasa (31/10/2017).

Saat memberikan sambutan Bupati Pelalawan HM Harris mengatakan bahwa Pemkab Pelalawan berkomitmen memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat dan efisien kepada masyarakat dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Ia mengucapkan berterima kasih kepada pembimbing yang sudah melakukan pendampingan Bimtek yang keempat ini, dalam rangka penyusunan Masterplan Kota Cerdas.

“Dalam era kemajuan teknologi informasi saat ini, kita jangan sampai ketinggalan zaman. Kita justru akan manfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Aplikasi online memang sudah mulai diterapkan di Kabupaten Pelalawan

dari tahun sebelumnya, tapi belum dapat dikatakan smart. Apalagi ditahun 2016 Kepemimpinan kami membawa visi yakni inovasi menuju Pelalawan emas, dengan mengejar ketertinggalan saat ditahun 2011.

Kegiatan Bimtek ini dilakukan, untuk menunjang Program Pemerintah Nasional untuk bersaing secara global menuju Indonesia emas 2045,” terangnya.

Sementara itu, perwakilan Kemenkominfo Republik Indonesia Kepala Program Pemilu Elektronik BPPT RI Andrari Grahitandaru menambahkan bahwa wacana penerapan Smart City yang dicanangkan Pemerintah Pusat yang diterapakan oleh setiap daerah yang ada di Indonesia, sudah termasuk Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dimana diwajibkan daerah mewujudkan Smart City salah satunya di Kabupaten Pelalawan.

Bimbingan teknis ke IV ini yang digelar, untuk merumuskan dalam dokumen dengan menghasilkan Masterplan perancangan kota cerdas. Target penyusunan Masterplan Smart City dikatakan berhasil dan baik serta dapat dikatakan Kabupaten Pelalawan dapat mengikuti dan patuh dalam mengikuti perkembangan teknologi informasi.

“Dengan serius Kabupaten Pelalawan menjalan program Nawacita Presiden Republik Indonesia Ir Joko Widodo, dijadwalkan tanggal 15 November mendatang Bupati HM Harris akan diundang untuk menampilkan presentasi Quick Win Smart

ma dengan mitranya Indonesia, Kerjasama Sertifikasi Hutan Indonesia (IFCC).

PEFC adalah sistem sertifikasi kehutanan yang terkemuka di dunia dengan standar yang akurat, serta diakui secara global yang bekerja sebagai mekanisme untuk memverifikasi dan meningkatkan pengelolaan hutan lestari dan produk kayu dihasilkan secara berkelanjutan.

“Juni 2015 kami mulai melakukan tanaman hutan berkelanjutan,” ungkap APRIL Sustainability, Susilo Sudarman, kepada riaumandiri.co, Kamis (16/11/2017).

Operasional manufaktur Grup APRIL telah menerima sertifikasi Chain-of-Custody PEFC pada tahun 2010 yang menjamin bahwa semua bahan baku yang masuk ke pabrik berasal dari sumber-sumber yang tidak kontroversial. Bersama-sama, sertifikasi SFM dan Chain-of-Custody melambangkan bahwa Grup APRIL saat ini bersertifikat PEFC di seluruh rantai pasokannya.

Operasional Grup APRIL di Provinsi Riau, bersertifikat berdasarkan OHSAS 18001 (Sistem Manajemen Keselamatan), ISO 9001 (Sistem Manajemen Mutu), dan ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan). Dengan kinerja positif yang sudah dilakukan PT RAPP tersebut diharapkan kinerja perusahaan semakin meningkat dan terus ikut membantu dalam memajukan pembangunan di Provinsi RIau. (ee/rmc)

thd SK Pembatalan RKU telah lewat dari 15 hari kerja dan sampai permohonan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sidang akan kembali dilanjutkan pada Kamis (30/11) dengan agenda pemberian bukti-bukti. Putusan sidang, kata dia setelah 21 hari dari sidang pertama yang dilakukan Kamis lalu. (ee/roc)

Bisa Melanjutkan Sekolah Berkat Beasiswa CD RAPP “DULU setelah lulus SMP, saya tidak bisa melanjutkan langsung ke SMA karena masalah biaya. Saya senang bisa sekolah dan sekarang kelas 12 masih berlanjut.”

Senyuman tak lepas dari wajahnya saat menerima beasiswa. Sambil tersipu malu, Sundari yang ditemani sang ayah bercerita tentang perjuangannya meraih beasiswa Community Development (CD) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Balai Pelatihan dan Pengembangan Usaha Terpadu (BPPUT) Town Site 2, Pangkalan Kerinci.

Pelajar berusia 19 tahun ini sekarang tercatat sebagai siswi kelas 11 jurusan IPS di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Pangkalan Kerinci. Usianya memang sedikit di atas usia teman teman di kelasnya karena ia sempat berhenti bersekolah setelah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Mimpinya untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA waktu itu harus tertahan karena keterbatasan biaya kedua orang tuanya yang hanya berprofesi sebagai petani. Hal ini pastinya membuat hati orang tua Sundari, Jaelani (64), sedih.

Semangat dan tekad yang kuat untuk melanjutkan pendidikannya, Sundari memutuskan untuk bekerja di kantor Desa Sering, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan selama satu tahun. Ia mampu mengumpulkan uang sebanyak 2 juta rupiah yang digunakannya untuk melanjutkan sekolah SMA. Setelah cukup, ia pun akhirnya berhasil masuk ke SMAN 1 Pangkalan Kerinci. Walaupun sudah 2 tahun menganggur, Sundari tetap berprestasi sehingga mendapatkan beasiswa untuk meringankan biaya pendidikannya.

“Beasiswa ini turut membantu meringankan beban orang tua. Saya sangat bersyukur sekali dengan adanya beasiswa tersebut. Alhamdulillah. Dulu setelah lulus SMP, saya tidak bisa melanjutkan langsung ke SMA karena masalah biaya. Saya senang bisa sekolah dan sekarang kelas 12 masih berlanjut,” ujar Sundari.

Setelah menyelesaikan SMA, Sundari berrharap untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Sundari berkata bahwa ia ingin melanjutkan kuliah ke Universitas Gajah Mada. “Saya pengen lanjut kuliah ke UGM tahun depan, InsyaAllah. Persiapan yang saya akukan tentu nilai yang bagus harus dipertahankan juga menyiapkan mental. Kalau bisa juga mempertahankan juara di sekolah,” harap Sundari.

Sundari berterimakasih dengan adanya bantuan beasiswa dari RAPP. Ia juga berharap bantuan beasiswa ini terus didapatkannya sampai perguruan tinggi. “Semoga beasiswanya dilanjutkan sampai saya kuliah biar tidak perlu putus sekolah lagi,” tuturnya.

Sundari bersama 300 siswa SMA dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dari lima kabupaten di Riau, yakni Kabupaten Pelalawan, Siak, Kampar, Kepulauan Meranti dan Kuansing menerima beasiswa dari Community Development (CD) PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Bantuan pendidikan ini diberikan pada Selasa, (31/10/2017) di Balai Pelatihan dan Pengembangan Usaha Terpadu (BPPUT) Town Site 2, Pangkalan Kerinci.***

13

INFOTORIAL PEMKAB KUANSING

B

RK (Bank Riau Kepri) makin mengokohkan dirinya sebagai bank lokal yang pantas diperhitungkan. Setelah sebelumnya sejumlah penghargaan --baik lokal, regional maupun nasional-- direbut oleh BUMD milik Pemprov (Pemerintah Provinsi) Riau itu, kembali bank itu menorehkan prestasi di tingkat nasional.

Kali ini, bank yang berkantor pusat di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru itu meraih Good Financial Performance untuk kategori Regional Development Bank pada ajang Indonesia Best Banking Brand Award 2017, Rabu (29/11/17) di Balai Kartini, Jakarta. Indonesia Best Banking Brand Award 2017 diselenggarakan oleh media ekonomi Warta Ekonomi dan ini merupakan tahun kedua.

Majalah tersebut menggelar iven ini sebagai bentuk apresiasi terhadap lembaga-lembaga perbankan di Indonesia yang memiliki kinerja yang baik sehingga meningkatkan kepercayaan dan antusiasme konsumen, baik dari sisi kreditur maupun debitur.

Penghargaan tertinggi level nasional ini diterima langsung oleh Direktur Operasional Bank Riau Kepri Denny M Akbar dari Founder dan Preskom Warta Ekonomi Fadel Muhammad. Didampingi CEO & Chief Editor Majalah Warta Ekonomi Muhammad Ihsan dan Pemimpin Perusahaan Majalah Warta Ekonomi Bram S Putro. Turut hadir dalam acara ini Komut BRK HR. Mambang Mit, Pemimpin Divisi Perencanaan Tengkoe Irawan, serta para Direktur Utama dan Komisaris Utama Perbankan di Indonesia.

Terpilihnya Bank kebanggan masyarakat Riau dan Kepri ini sebagai pemenang melalui dua tahapan riset.

Tahapan pertama (financial performance) adalah riset menyeluruh terkait kinerja keuangan. Beberapa indikator penilaian dalam tahapan pertama ini adalah, Pengukuran Earning (Rentabilitas), Permodalan (Capital), Resiko Kredit, Resiko Likuiditas.

Tahap kedua, sebagaimana dilansir dari tribunbatam.id, adalah pilihan konsumen (consumer choice) dilakukan melalui wawancara tatap muka dan survey telepon dengan nasabah bank yang tersebar di lima kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, dan Makassar.

Indonesia Best Banking Brand Award 2017 diberikan kepada empat bank asing, enam bank campuran, 13 bank pembangunan daerah, tiga bank pemerintah, 23 bank umum swasta devisa, tujuh bank umum swasta non-devisa, tujuh bank U\umum syariah, serta tiga

14

Bupati Kuansing dan Istri Sama-sama Terima Penghargaan

Bank Riau Kepri Kembali Raih Penghargaan Bergengsi “Penghargaan yang diraih ini diharapkan dapat memotivasi semua insan di bank tersebut untuk terus berinovasi sehingga tetap memiliki reputasi yang baik di mata nasabah dan pemegang saham.” bank special mention.

Ada dua sesi penerimaan award yang berdasarkan kategori yaitu kategori consumer choice dan special mention serta kategori financial performance.

Sedangkan untuk peserta penerima penghargaan juga dibagi berdasarakan beberapa kategori. Yaitu kelompok perbankan BUMN, kelompok perbankan asing, kelompok perbankan swasta nasional devisa, kelompok perbankan swasta nasional non devisa, kelompok perbankan BPD, kelompok perbankan

Umum Syariah, kelompok perbankan campuran, dan kelompok perbankan special mention.

Denny M Akbar selaku Direktur Operasional BRK mengatakan, penghargaan yang diraih ini diharapkan dapat memotivasi semua insan di bank tersebut untuk terus berinovasi sehingga tetap memiliki reputasi yang baik di mata nasabah dan pemegang saham.

Selanjutnya Denny juga mengapresiasi para insan media atas dukungannya kepada Bank Riau Kepri selama ini.***

“SEMUA itu diperolah atas kerja keras Bunda PAUD baik pada tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten serta semua unsur yang terkait.”

Bupati Kuansing (Kuantan Singingi) H. Mursini meraih anugerah sebagai terbaik III kepala daerah peduli Pendidikam Anak Usia Dini (PAUD). Selain bupati, Ny Emi Safitri Mursini yang tak lain adalah istri Mursini juga menerima anugerah sebagai terbaik IV Bunda PAUD se-Provinsi Riau, sedangkan Camat Kuantan Hilir Seberang Akhyan Armofis, berhasil keluar sebagai terbaik 1 kepeduliannya pada program PAUD di daerahnya.

“Penghargaan yang diterima akan memberikan motivasi dalam pengelolaan peningkatan sumber daya manuasi anak usia pra sekolah,” ujar Kepala Bagian Humas dan Protokoler Sekretarias Kuantan Singingi Muradi di Teluk Kuantan, Jumat. Ia mengatakan, anugerah diserahkan pada acara puncak gebyar PAUD tingkat Provinsi Riau, Kamis (2/11) di salah satu hotel di Pekanbaru, oleh Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman yang diterima langsung oleh Pelaksana tugas (Plt) Sekda Kuansing Muharlius mewakili Bupati.

Acara ini dihadiri oleh Gubernur Riau Arsadjuliandi Rachman dan Bunda PAUD Provinai Sisilita Djuliandi Rachman serta para bupati dan Bunda PAUD

kabupaten dan kota se-Provinsi Riau.

Bunda PAUD Kuansing Emi Safitri Mursini selepas menerima penghargaan menyampaikan ucapan terimakasihnya atas semua penghargaan. “Semua itu diperolah atas kerja keras Bunda PAUD baik pada tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten serta semua unsur yang terkait,” ujarnya.

PAUD di Kuansing sudah menunjukan ada banyak perubahan dan perbaikan, namun demikian setiap tahun

mesti ada kesuksesan yang dicapai, setelah penghargaan diterima kedepanakan memberikan semangat baru bagi semua pihak. “Saya berharap kinerja dan prestasi PAUD akan semakin tinggi,” ujarnya.

Wati (45) salah satu guru PAUD mengatakan, kepedulian pemerintah terhadap pengelola PAUD cukup baik di Kuansing, bahkan jumlah sekolah anak usia dini semakin meningkat. “Kami juga bangga atas prestasi yang diterima Bupati,” ujarnya. (ee/ant)

35

PEMERINTAH KABUPATEN

INFOTORIAL BANK RIAUKEPRI

KUANTAN SINGINGI

Bupati Mursini Minta ASN Bekerja Tenang “Kita tengok dulu ya, mana yang lebih baik, nanti berpengaruh pada kegiatan kita. Biarkan ASN kita bekerja dengan tenang dan bisa tenang bekerja sehingga kinerjanya pada tahun ini menjadi lebih baik.”

S

ALAH satu faktor yang sering mempengaruhi kinerja ASN (aparatur sipil negera), terutama untuk level pejabat, adalah isu akan terjadinya mutasi jabatan. Bupati Kuansing (Kuantan Singingi) H. Mursini tidak menginginkan hal demikian terjadi di jajaran yang ia pimpin.

Makanya, ia meminta para ASN di lingkup Pemkab Kuansing, terutama para Kepala OPD agar tetap fokus dengan bidang tugas yang menjadi kompetensinya dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang

34

beredar di luaran, yang belum pasti kebenarannya.

Saat ditanya alasan kenapa pelantikan pejabat yang direncanakan akan digelar pada Oktober lalu batal digelar, disampaikan Bupati Mursini bahwa ada beberapa pertimbangan salah satunya karena saat ini kegiatan tengah berjalan dan sudah mendekati akhir tahun.

Dikatakan, seandainya tetap dilakukan tentunya akan ada pengaruhnya terhadap kegiatan yang tengah berjalan.

Saat ditanya apakah pelantikan pejabat yang telah tuntas asessment akan digelar jelang habis akhir tahun ini,”Kita tengok dulu ya, mana yang lebih baik, nanti berpengaruh pada kegiatan kita,” katanya. “Biarkan ASN kita bekerja dengan tenang dan bisa tenang bekerja sehingga kinerjanya pada tahun ini menjadi lebih baik,” harapnya. (ee/hrc)

Diteken, MoU BRK Pasirpengaraian Menjadi Pengelola Kas Titipan BI “BAGI pihak pengusaha yang ada Rohul yang selama ini mungkin mereka menjemput uang ke Pekanbaru atau di tempat lain, sekarang tidak lagi karena di Bank Riau Kepri Pasirpengaraian sudah bisa terlayani.”

BRK (Bank Riau Kepri) Kanca (Kantor Cabang) Pasirpengaraian, Kabupaten Rohul (Rokan Hulu) maju selangkah lagi dalam mengelola usahanya menyusul setelah mendapat kepercayaan dari BI (Bank Indonesia untuk mengelola Kas Titipan dari Bank Indonesia Perwakilan Riau.

Ini ditandai dengan penandatangan MoU (memorandum of understanding) dengan Bank Indonesia Perwakilan Riau di halaman Kantor BRK Cabang Pasir Pengaraian, Selasa (21/11/2017) siang. Melalui penandatanganan MoU tersebut, Bank Indonesia mempercayakan kepada Bank Riau Kepri Kanca Pasir Pengaraian untuk mengelola Kas Titipan dari Bank Indonesia Perwakilan Riau itu.

Hadir pada acara tersebut, Kepala BKAD Rohul Jaharuddin, SP MM mewakili Bupati Rohul, Kepala Kantor Bank Indonesia Perwakilan Riau, Siti Astiyah, Direktur Utama Bank Riau Kepri Dr Irvandi Gustari, Perwakilan Pimpinan DPRD Rohul, Novliwanda Ade Putra ST, Forkompinda dan Pengurus LAMR Rohul serta seluruh Pimpinan Perbankan di Rohul.

Penandatanganan MoU tersebut ditandatangani oleh Kepala Kantor Bank Indonesia Perwakilan Riau, Siti Astiyah dengan Pimpinan Cabang Bank Riau Kepri Pasir Pengaraian Yudi Asdam dan disaksikan langsung oleh Kepala BKAD Rohul Jaharuddin SP MM mewakil Bupati Rohul serta Direktur Utama Bank Riau Kepri Dr Irvandi Gustari.

Direktur Utama Bank Riau Kepri, Irvandi Gustari menyampaikan ucapan terimakasih kepada Bank Indonesia telah mempercayai Bank Riau Kepri untuk melakukan kerjasama. Bank Riau Kepri akan terus berbenah dibidang pelayan demi kenyamanan nasabah. “Kita sudah siapan ruangan untuk pengelolaan Kas Titipan dari Bank Indonesia ini. Agar semua keperluan baik dari nasabah maupun dari Bank-bank yang ada disini dapat terlayani dengan baik,” tuturnya.

Kepala Kantor Bank Indonesia Perwakilan Riau, Siti Astiyah menjelaskan, Untuk melakukan pendistribusian uang ke seluruh wilayah NKRI ada tempat-tempat yang sangat jauh sekali sehingga tidak terjangkau oleh BI. Karena itu BI adakan kebijakan yang namanya Kas Titipan. Tujuan dilakukannya penandatanganan MoU itu, agar semua wilayah dapat terjangkau dalam pendistribusian uang rupiah dengan baik dan juga merupakan service dari

Bank Indonesia untuk melayani semua masyarakat agar mendapatkan uang Rupiah dengan baik.

Selain itu, Siti mengaku tidak semua perbankan di Riau yang mendapatkan Kas Titipan BI, hanya empat perbankan di Riau Kas Titipan BI yaitu Pertama, Kota Dumai yang dikelola oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI), Kedua Rengat yang dikelola BNI, Ketiga, Selat Panjang yang dikelola Bank Riau Kepri, dan Keempat, Pasirpengaraian yang juga dikelola oleh Bank Riau Kepri.

Sementara itu, Bupati Rohul, yang diwakili Kepala BKAD, Jaharuddin mengatakan, selamat kepada Bank Riau Kepri yang telah dipercaya oleh BI untuk mengelola Kas Titipan tersebut. Karena, kita tahu bahwa kebutuhan uang segar masih diperlukan karena di Rokan Hulu ini masih dominan menggunakan transaksi tunai baik itu skala kecil maupun skala besar. Semoga kerjasama ini kedepan dapat menumbuhkan sektor-sektor ekonomi baru bagi masyarakat Rohul.

“Ini salah satu potensi yang cukup bagus yang perlu kita syukuri secara bersamasama. Kemudian juga bagi pihak pengusaha yang ada Rohul yang selama ini mungkin mereka menjemput uang ke Pekanbaru atau di tempat lain, sekarang tidak lagi karena di Bank Riau Kepri Pasirpengaraian sudah bisa terlayani,” papar Jahar. (ee/rtc)

15

RISALAH

INFOTORIAL PEMKO DUMAI

Inilah Manfaat Utama Menyantuni Anak Yatim “Mungkin terbukti terdengar remeh bahwa kita hanya memberi santunan pada satu orang, namun hal tersebut semoga dapat membuat orang lain mempunyai pikiran yg sama dengan kita.”

K

ITA hidup di zaman yang serba susah, tetapi berbagai orang di antara kita tetap dengan bahagia hati menyantuni anak yatim. Hal ini terjadi kemungkinan besar sebab mereka mengenal mengenai keutamaan menyantuni anak yatim, dimana ada berbagai keutamaan hebat yg dapat kita petik dari hal itu.

Lagipula dengan kita menyantuni satu anak yatim, maka kita telah membuat dunia menjadi jauh lebih baik dari satu orang. Mungkin terbukti terdengar remeh bahwa kita hanya memberi santunan pada satu orang, namun hal tersebut semoga dapat membuat orang lain mempunyai pikiran yg sama dengan kita.

Perintah menyantuni anak yatim dibilang merupakan suatu aksi yang bijak, dimana kita mau memberi yg kita rasakan terhadap mereka yg mengalami kekekuranganan di banyak sisi. Ada banyak alasan mengapa orang mau menyantuni anak yatim, baik yang semata-mata ingin dilihat oleh orang lain, berharap bakal ridho yg datang dari Allah SWT nantinya, ataupun bahkan sebab mereka merasa iba pada anak-anak yg tidak mempunyai orang tua lagi, baik tersebut

16

hanya satu pihak ataupun kedua orangtuanya telah tidak lagi ada di dunia ini.

Pentingnya menyantuni anak yatim pasti mempunyai alasan supaya mereka diberikan suatu rahmat oleh Allah SWT. Namun apakah ini terbukti benar bahwa menyantuni mereka yg sudah yatim bakal mendapat rahmat? Ataukah rahmat yg dibicarakan disini ialah rasa bahagia sebab telah dapat berbagi dengan orang yg kurang mampu? Entahlah, namun sudah tentu ialah lakukan sangat

terpuji.

Keutamaan menyantuni anak yatim nyatanya sudah ada di ayat alquran tentang perintah menyantuni anak yatim & di hadist-hadist.

Dapat kita simpulkan bahwa berbagai manfaat menyantuni anak yatim dalam Islam yang kita terima saat kita memberi santunan terhadap anak-anak yg kekurangan sanggup dan seorang yatim ialah sebagai berikut: Orang yang menyantuni anak yatim di dalam surat Al-Baqarah ayat 177 dikatakan bahwa beriman pada Allah, nabi, rasul, kitab, & malaikat, serta membagikan harta yg mereka miliki terhadap anak-anak yatim yg kurang beruntung, maka balasan bagi orang yang menyantuni anak yatim oleh Allah yaitu kenikmatan hidup di sorga.

Derajat akan Terus Meningkat di Mata Allah Hadits rasulullah tentang menyantuni anak yatim yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, diketahui bahwa dengan memberi santunan terhadap anak yatim maka kita bakal diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Hadits tersebut berbunyi bahwa Allah SWT & semua penduduk langit bakal menyayangi orang-orang yg menyanyangi penduduk bumi yg lainnya.

Jaminan Tiket ke Surga Dari kitab Zubdah Al Wa’idin, dituliskan bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda mengenai bagaimana Allah SWT akan menghias seseorang yg menghiasi anak yatim di hari raya. Allah juga bakal melindungi orang tersebut sampai mencapai surga-Nya. Mungkin apa yang kita lakukan terdengar tidak signifikan sebab satu orang manusia hanya dapat berlaku sebisanya, namun siapa yang tahu bahwa satu kebaikan yang kita lakukan bakal menginspirasi orang lain untuk mengenal keutamaan menyantuni anak yatim. (int)

Penanaman 500 Bibit Mangrove

Penanaman Mangrove Dapat Menahan Gelimbang “KITA akan buat program baru untuk masyarakat tempatan agar lahir generasi yang baik dan bertanggungjawab. Penanaman pohon mangrove ini dapat menahan gempuran gelombang air laut serta menjaga daerah dari abrasi pantai.”

Walikota Dumai Drs. H. Zulkifli AS mengatakan terimakasih dan apresiai yang sebesar-besarnya bagi pihak yang menunjukkan kepedulian untuk melestarikan lingkungan hidup. “Karena pada zaman sekarang lebih banyak yang memotong daripada menanam. Makanya dengan adanya penanaman ini memberikan nilai positif bagi masyarakat.”

Demikian dikatakan wako Zulkifli AS yang bersama Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Dumai dan masyarakat Kelurahan Datuk Laksamana, Kecamatan Dumai Kota melaksanakan penanaman 500 bibit magrove di sekitar kawasan pemukiman warga Kelurahan Datuk Laksamana.

Kaena banyaknya pohon, menurut Wako, lingkungan menjadi indah dan udara bersih. “Jadi, kegiatan ini diharapkan tidak berakhir sampai

di sini saja tetapi terus berkelanjutan dengan menjaga kelestariannya,” ujarnya. Selain untuk memperindah lingkungan keberadaan pohon ini akan menjadi sumber oksigen untuk kebutuhan manusia dan menyerap segala racun sebagaimana fungsinya. “Kita juga menghimbau kepada maayarakat untuk menyempatkan waktu menanam pohon minimal satu rumah satu pohon,” himbaunya.

Selain bertujuan untuk menahan abrasi air laut dan memanfaatkan tanaman sebagai sumber oksigen, penanaman magrove ini juga dilakukan untuk menyukseskan program pemerintah Kota Dumai yang berencana menjadikan kawasan ini sebagai kawasan kampung wisata bahari Kota Dumai.

Diharapkan dengan keberadaan kampung wisata kali ini akan menjadikan keberadaan Kelurahan Datuk Laksamana sebagai kampung dalam sebagai lokasi peredaran narkoba akan menghilang dengan program yang dilakukan ini. Penanaman pohon magrove ini dilaksanakan sekaligus dalam rangka peringatan hari

Armada tahun 2017.

Sememtara itu Danlanal Dumai Kolonel Laut (E) Yose Aldino menjelaskan kedepan Lanal Dumai mengaku terkesima melihat kondisi kampung wisata, dan untuk kedepan bersama-sama pemerintah dan unsur TNI dan Polri membuat program wisata.

Menurutnya, Ini dilakukan karena merasa bertanggungjawab sebab lingkungan ini berada di daerah Lanal Dumai. Penanaman mangrove ini merupakan langkah awal sumbangsih Lanal pada masyarakat sekitar.

Dengan kegiatan ini diharapkan imej negatif kawasan ini dapat dimeminimalisir. “Kita akan buat program baru untuk masyarakat tempatan agar lahir generasi yang baik dan bertanggungjawab. Penanaman pohon mangrove ini dapat menahan gempuran gelombang air laut serta menjaga daerah dari abrasi pantai. Ini juga bisa menjadi tempat pemijahan berbagai jenis ikan, binatang laut dan tumbuhan lainnya, jika tanaman mangrove kelak tumbuh besar,” ujarnya. (ee/ rhc)

33

PEMERINTAH KOTA

INFOTORIAL PT. IKPP

PT. IKPP

DUMAI

Ditargetkan dalam Waktu Dekat

Ditunggu, Pabrik Tapioka Pemasok Kebutuhan PT IKPP “Di Riau sangat banyak lahan tidur yang hampir terbakar setiap tahun karena cuaca panas yang ekstrim. Jika lahan dikelola dengan benar dan ada pabrik yang mengelola hasil pertanian, tentunya ekonomi masyarakat akan meningkat.”

Pengesahan APBD 2018

Target Pendapatan Dumai Turun Sebanyak 7,08 % “Kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintahan Kota Dumai agar seacara amanah dan profesional dapat melaksanakan seluruh program dan kegiatan pada tahun anggaran 2018 dengan sebaik-baiknya.”

W

ALIKOTA Dumai Zulkifli AS mengatakan bahwa di APBD Dumai tahun anggaran 2018 target penerimaan mengalami penurunan sebesar 7,08 persen. Sebab, kalau di APBD 2017 target penerimaan dipatok pada angka Rp.1.146.311.672.688,55, sementara pada APBD 2018 digariskan pada besaran Rp81.131.857.079,55.

“Sementara yang diusulkan dalam rancangan perda tentang APBD Dumai tahun anggaran 2018 dengan komposisi pendapatan daerah pada rancangan tentang APBD tahun anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp.1.065.179.815.609.00,” kata Walikota Zulkifli AS di depan sidang paripurna DPRD Kota Dumai dengan agenda pengesahan APBD Dumai tahun anggaran 2018 yang dilaksanakan di gedung dewan, Jumat (24/11/2017).

APBD 2018 itu disahkan setelah sebelumnya melalui berbagai tahapan.Pengesahan APBD Dumai ditandai dengan penandatanganan berkas persetujuan oleh ketua DPRD Kota Dumai dengan Walikota Dumai dihadapan anggota DPRD Dumai yang hadir, unsur Forum Komu-

32

nikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Kota Dumai, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan tamu undangan, Jumat (24/11) kemarin.

Dimana dari hasil rapat paripurna tersebut, disetujui APBD Kota Dumai tahun 2018 sebesar Rp 1.065.179.815.609 yang nantinya akan digunakan untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Pembahasan yang telah dilakukan oleh badan anggaran DPRD Dumai bersama TAPD Pemko Dumai telah menitik beratkan pada kesesuaian antar kebijakan umum anggaran serta prioritas dan platfon anggaran.

Sementara yang diusulkan dalam rancangan perda tentang APBD Dumai tahun anggaran 2018 dengan komposisi pendapatan daerah pada rancangan tentang APBD tahun anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp.1.065.179.815.609.00.

Walikota Dumai H. Zulkifli As pada sambutannya mengucapkan terimakasih dan permohonan maaf dengan setulus hati kepada DPRD kota Dumai serta mendoakan semoga kerja keras dan amal ibadah dalam mengemban amanah masyarakat

Kota Dumai. “Kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintahan Kota Dumai agar seacara amanah dan profesional dapat melaksanakan seluruh program dan kegiatan pada tahun anggaran 2018 dengan sebaik-baiknya,” kata orang nomor satu di Kota Dumai itu.

Sementara itu pada Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD tahun Anggaran 2018 kota Dumai yakni pendapatan daerah tahun anggaran 2018 sebesar Rp1.065.179.815.609 yang terdiri atas pendapatan asli daerah pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp245.309.400.186 yang meliputi pendapatan pajak daerah sebesar Rp117.586.537.699, hasil retribusi daerah Rp38.033.028.000, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp6.705.426.187, lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp83.014.408.300.

Untuk belanja daerah pada rancangan APBD tahun 2018 sebesar yakni sebesar Rp1.065.179.815.609 yang terdiri dari belanja tidak langsung pada tahun 2018 Rp.505.070.227.369 untuk belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan keuangan provinsi dan belanja tidak terduga. Sementara untuk belanja langsung pada tahun 2018 sebeaar Rp560.109.588.240 dengan rincian belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. (ee/ rgc)

S

IMBIOSE mutualisma antara para pelaku sektor industri di Kabupaten Siak makin memberikan dampak yang baik bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan sinergitas itu berkelanjutan sehingga komoditas tani yang dihasilkan masyarakat punya pangsa pasar yang jelas.

Hal ini terlihat dari kegiatan pembangunan Pabrik Tapioka yang sejak lama sudah digaung-gaungkan oleh Hasan Basri, mantan Camat Mandau ini, yang sudah hampir selesai. Pembangunan pabrik di Simpang Gelombang Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Riau ini sudah mencapai 90 persen.

Direktur PT Berkah Cassava Indonesia Makmur (BCIM) Hasan Basri mengatakan pabrik ini ditargetkan akan beroperasi sekitar Desember 2017 ini.

“Jadi yang punya lahan tidur silahkan bangunkan. Tanam singkong sebagai usaha yang cukup menjanjikan sebagai penunjang ekonomi keluarga. Apalagi setelah pabrik beroperasi, singkong hasil kebun warga yang sesuau dengan spesifikasi pabrik akan dibeli,” kata Hasan, Minggu (5/11/2017).

Dijelaskannya pabrik Tapioka yang

baru ini nantinya akan sangat membantu kebutuhan tapioka PT RAPP dan PT IKPP yang jumlahnya mencapai 240.000 ton pertahun dan selama ini mereka impor dari Thailand. “Sedangkan Riau sangat banyak lahan tidur yang hampir terbakar setiap tahun karena cuaca panas yang ekstrim. Jika lahan dikelola dengan benar dan ada pabrik yang mengelola hasil pertanian, tentunya ekonomi masyarakat akan meningkat,” paparnya lagi.

Pabrik Tapioka di Kandis ini, kata Hasan, berkapasitas produksi 25 ton perham afau 300 sampai 400 ton perhari. Jika diakumulasikan, pabrik ini dapat menampung panen singkong 3.500 hektar pertahun atau 10 hrktar perhari. “Target kita Riau 5 tahun ke delan memiliki Pabrik Tapioka sebanyak 5.

Sehingga bisa menanam 20 ribu hektar lahan tidur di beberapa Kabupaten dan Kota di Riau,” tutur Hasan.

Pabrik tapioka ini lanjut Hasan, dibiayai oleh PT ACSM (Asrindo Citra Subur Makmur) pengusaha asli putra daerah Riau. Dengan beroperasinya pabrik ini nanti akan berkembang pula pabrik pakan ternak 100 ton per hari hasil dari olahan limbah padat pabrik tapioka dan bungkil sawit. “Sehingga tumbuh pula pertenakan sapi 20.000 ekor, kemudian tumbuh pula pabrik pengolahan pupuk organik dari limbah ternak untuk kebutuhan pupuk lahan pertanian 4.000 hektar, sistem terpadu inilah akan mampu mengangkat derajat ekonomi petani kita,” imbuhnya. (ee/grc)

17

Soal Tuntutan Pembangunan Jalan

PT CPI Berjanji Lakukan Survei pada Desember Ini “Untuk mengatahui batas milik CPI, selanjutnya 3 bulan berikutnya akan diberi jawaban. Karena semuanya melalui prosedur serta berjalan diatas koridor hukum. Langkah ini merupakan langkah nyata dari pihak Chevron supaya jangan terombang ambing dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.”

R

UDI Arif, perwakilan dari PGPA PT CPI (Chevron Pacific Indonesia) Duri, Kabupaten Bengkalis, mengatakan pada intinya pihaknya menerima masukan yang disampaikan masyarakat. Bahwa pada bulan Desember ini pihaknya akan melakukan survey bersama pihak teknisi dan masyarakat.

“Untuk mengatahui batas milik CPI, selanjutnya 3 bulan berikutnya akan diberi jawaban. Karena semuanya melalui prosedur serta berjalan diatas koridor hukum. Langkah ini merupakan langkah nyata dari pihak Chevron supaya jangan terombang ambing dan sesuai dengan prosedr yang berlaku,” kata Rudi.

Rudi mengatakan hal itu saat ditemui usai pertemuan antara pihak PT CPI dengan masyarakat Dusun Tegar Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau,

18

INFOTORIAL PEMKAB KAMPAR

INFOTORIAL PT. CPI

PT. CPI

Senin (27/11/2017). Polsek Mandau bersama pihak Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau bertindak menjadi mediator.

Kegiatan yang dilaksanakan di kantor Lurah Pematang Pudu tersebut di hadiri Waka Polsek Mandau AKP Munifal, Lurah Pematang Pudu Darus, MSi, perwakilan dari Pemerintah Kecamatan Mandau. Sementara dari pihak CPI diwakili oleh Rudi Arif PGPA bersama rekannya serta sekitar 20 orang warga perwakilan dari masyarakat Dusun Tegar.

Viktor Ginting selaku juru bicara masyarakat, mengatakan sangat mengapresiasi upaya mediasi yang dilakukan oleh pihak Polsek Mandau dan Pemerintah Kelurahan. Sehingga aksi damai yang direncanakan pekan lalu tidak jadi dilakukan. Menurut Viktor bahwa aksi yang akan dilakukan terse-

but meminta pihak Chevron dapat membangun jalan aspal sepanjang 5 kilometer menuju Tegar yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Terutama saat hujan turun. “Terima kasih kepada pihak Polsek Mandau dan Pemerintah Kelurahan Pematang Pudu,sehingga kami dan pihak Chevron bisa duduk bersama untuk membahas jalan itu,” kata Viktor Ginting.

Ditambahkan bahwa hasil pertemuan tersebut bahwa pihak Chevron akan segera melakukan proses permohonan dengan langkah pertama yaitu melakukan survey lapangan hingga akhir Desember mendatang. Selanjutnya diberi waktu dalam 3 bulan berikutnya untuk proses usulan ke tingkat pusat. “Kita harapkan jawaban pihak Chevron terhadap tuntutan mendapat kepastian untuk direalisasikan. Kita akan menunggu dalam 3 bulan kedepan. Selama 3 bulan ini, kita akan menahan diri untuk tidak melakukan aksi,” tegas Viktor.

Akan tetapi lanjut Viktor, jika dalam waktu yang ditentukan belum juga ada realisasi, maka pihaknya tidak bersama masyarakat sekitar 1000 KK akan melakukan aksi turun ke jalan kembali, guna menuntut realisasi yang dijanjikan PT CPI. Sementara itu, Waka Polsek Mandau AKP Munifal menyampaikan terima kasih kepada kedua belah pihak, sehingga aspirasi masyarakat Dusun Tegar dapat ditampung oleh pihak PT CPI. “Kepada masyarakat kita harapkan dapat menyikapi atas jawaban dari pihak CPI. Selanjutnya diimbau dapat saling membuka komunikasi antara masyarakat dengan perusahaan,” harap Waka Polsek Mandau. (ee/rec)

Kampar baik dari sektor pariwisata ataupun industri tidak berjalan setengah-setengah namun bisa berjalan maksimal sebagaimana yang kita harapkan bersama.

Bupati Azis mengatakan kepada tim tersebut bahwa untuk pembangunan Pariwisata dan industri yang kami butuhkan tidak hanya teori saja namun yang paling penting adalah berikan kepada kami poin terpenting tentang apa langkah awal yang harus kami lakukan untuk pengembangan pariwisata dan industri ini, yang ingin kami lakukan saat ini adalah tindakan nyata agar peningkatan perekonomian masyarakat bisa berjalan dengan cepat sebagaimana yang kita harapkan “Sebagai kepala daerah, saya akan siapkan dana yang tim butuhkan untuk pengembangan pariwisata dan industri ini, saya komit untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat saya, karena saya tidak mau kedepannya masyarakat saya tertinggal lagi,” tandas mantan anggota DPRD Provinsi Riau itu.

Azis juga menambahkan, kunci pariwisata dan indutri adalah sumber daya manusia dan sumber daya alamnya, untuk itu kepada tim, berikan kepada kami kongkritnya saja, aplikasi apa yang harus kami lakukan untuk pengembangan pariwisata dan industri tersebut, apa market yang harus kita buat, harus bagus dan tidak membosankan agar nantinya yang kita inginkan dapat berjalan sebagaimana yang kita inginkan.***

APBD Kampar 2018 Disahkan

Lagi, Bupati Azis Minta OPD Lakukan Rasionalisasi “KEBIJAKAN melakukan langkah rasionalisasi anggaran pada setiap OPD bisa dilakukan dengan cara rasionalisasi kegiatan yang belum prioritas pada tahun 2018 dan juga merasionalisasikan kegiatan yang bersifat fisik tetap memperhatikan fungsionalisasi kegiatan tersebut.”

Sama dengan semua desa yang ada di Indonesia, desa-desa di Kabupaten Kampar sejak beberapa tahun belakangan juga menerima alokasi dana desa setiap tahun anggaran yang bersumberkan dari APBN. Dasar hukum pengalokasian dana desa adalah dengan telah disahkannya UU (undang-undang) Desa.

Tapi, di mata Bupati Kampar Azis Zaenal, kendati semua desa di Kampar menerima kucuran dana desa, jika dibandingkan dengan dana transfer dari DBH migas (dana bagi hasil minyak dan gas bumi) yang diterima selama ini, tetap saja terjadi kekurangan menyusul dipangkasnya DBH migas untuk daerah-daerah penghail migas --termasuk Kampar-- akibat merosotnya harga minyak bumi di pasaran.

Menghadapi kondisi demikian, Bupati Azi kembali memerintahkan para Kepala OPD (organisasi perangkat daerah) di lingkup Pemkab Kampar untuk melakukan langkah-langkah rasionalisasi, dimaksudkan anggaran daerah yang semakin mengecil bisa tepat guna dan tepat sasaran.

Mantan anggota DPRD Provinsi dari Fraksi PPP (Partai Persatuan Pembangunan) tersebut mengatakan hal itu dalam sidang paripurna DPRD Kampar dengan agenda pengesahan APBD Kampar 2018 di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Kampar, Selasa (7/11/2017). Sidang itu sendiri dihadiri sejumlah anggota Forkopimda dan sejumlah kepala OPD di lingkup Pemkab Kampar.

Dikatakan Bupati Azis, kebijakan melakukan langkah rasionalisasi anggaran pada setiap OPD bisa dilakukan dengan cara rasionalisasi kegiatan yang belum prioritas pada tahun 2018 dan juga merasionalisasikan kegiatan yang bersifat fisik tetap memperhatikan fungsionalisasi kegiatan tersebut.

“Dengan telah ditetapkannya persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun 2018 ini, kami meminta kepada TAPD untuk segera melakukan penyesuaian terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama, lanjutkan tahapan penyusunan APBD ini ke tahapan selanjutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,’’ kata mantan calon anggota DPR RI dari Dapil Riau itu. (ee/rac)

31

PEMERINTAH KABUPATEN

PEMERINTAH KABUPATEN

KAMPAR

ROKAN HULU

INFOTORIAL PEMKAB ROHUL

Jadi Irup Hari Pahlawan, Ini Pesan Wabup Rohul Kembangkan Kepariwisataan, Kampar Gandeng LPPM Unri “Sebagai kepala daerah, saya akan siapkan dana yang tim butuhkan untuk pengembangan pariwisata dan industri ini, saya komit untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat saya, karena saya tidak mau kedepannya masyarakat saya tertinggal lagi.”

K

ABUPATEN Kampar di bawah kepemimpinan Bupati H. Azis Zaenal sepertinya tidak setengah-setengah dalam pengembangan sektor kepariwisataan. Sejumlah langkah dan upaya dilakukan untuk menjadikan kepariwisataan sebagai salah satu sektor yang menjadi andalan ke

30

depan.

Belum lama ini Pemkab Kampar mengundang tim dari Institut Pertanian Bogor yang diketua oleh Zulfikar dan studi kelayakan master plan Kawasan industri Kampar oleh Tim LPPM UNRI yang diketuai oleh Said Zul Armaini untuk tujuan dimaksud.

Pada Selasa (21/11/207), tim melakukan pemaparan di Ruang Rapat Lt 3 Kantor Bupati Kampar, yang juga dihadiri oleh Sekda Kampar Drs.H. Yusri, M.Si. Di hadapan kedua tim, Bupati Azis Zaenal menegaskan bahwa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kabupaten Kampar, semua pihak mulai dari eksekutif, legislatif dan masyarakat harus menyamakan misi agar usaha yang akan kita lakukan untuk memajukan kabupaten

“Pada peringatan Hari Pahlawan ini kita diharapkan lebih membangkitkan semangat kebangsaan, menumbuh kembangkan, serta meningkatkan cinta tanah air kita dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

P

ERINGATAN Hari Pahlawan ke-72 tahun 2018 untuk tingkat Kabupaten Rohul (Rokan Hulu) dilaksanakan melalui upacara bendera yang dipusatkan di halaman kantor Bupati Rohul di Pasirpengaraian, Jumat (10/11/2017).

Bertindak selaku irup (inspektur upacara) Wabup (Wakil Bupati) Rohul, Sukiman.

Wabup Sukiman yang mewakili Bupati Suparman, dalam sambutannya menyebutkan semangat perjuangan dan pengorbanan dari para pahlawan yang gugur di medan perang untuk merebut kemerdekaan Republik Indonesia tanpa pamrih itu, harus dibangkikan kembali dengan rela berkorban untuk mengisi pembangun dan kesejahteraan masyarakat.

Membacakan amanat Menteri Sosial RI, lebih lanjut Wabup Sukiman mengatakan bahwa melalui momentum Peringatan Hari pahlawan kiranya dapat mengambil makna yang terkandung didalamnya dengan menekankan nilai – nilai luhur yang diwariskan kepada kita semua. “Kerja nyata untuk bangsa ini tidak hanya menjadi tugas pemerintah,

tapi juga seluruh masyarakat,” imbuhnya.

Lebih lanjut Wakil Bupati menambahkan, melalui peringatan hari pahlawan ini kita sebagai bangsa yang besar harus menghargai jasa para pahlawan.

“Pada peringatan Hari Pahlawan ini kita diharapkan lebih membangkitkan semangat kebangsaan, menumbuh kembangkan, serta meningkatkan cinta tanah air kita dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. “ harap Sukiman.

Dalam kesempatan yang sama, Wabup Sukiman terlihat larut dan haru saat berlangsungnya upacara. Ketika mendengarkan pesan-pesan dari para pahlawan pejuang yang sudah mengorbankan jiwa raga untuk merebut kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Master of Ceremonies (MC) Senior H Parlaungan Siregar, dengan iringan irama musik ‘’Himne Gugur Bunga’’.

Tak hanya Sukiman, forkopimda, para pejabat eselon dan tamu undangan dan peserta upacara ikut larut dan menyimak pesan-pesan dari para pahlawan yang gugur di medan perang dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia.

Upacara yang ditandai dengan Pengibaran Bendera Merah Putih, Pembacaan Teks Pancasila, Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 berlangsung khidmad yang dihadiri Kapolres Rokan Hulu AKBP Yusup Rahmanto, Para Danramil jajaran Kab. Rohul, serta Veteran.

Turut hadir Dandim 0313/Kpr Letkol Inf Beny Setianto diwakili Kapten Inf Syahril, Kapolres Rokan hulu AKBP Yusup Rahmanto SIK.MH, pejabat pemerintahan dijajaran Pemkab Rohul, Korpri, Mahasiswa, pelajar dan Veteran.

Bertindak selaku Komandan Upacara Danramil 02 Rambah Kapten Arm Alza Septendi. dengan pembacaan pesan – pesan pahlawan oleh MC (Protokol) Pemda Rohul yang namanya sudah kondang dan mendapat Penghargaan dari Pemerintah H. Parlaungan Siregar.

Acara tersebut diakhiri dengan kegiatan, yang dilakukan oleh Wakil Bupati Rohul, Dandim 0313/kpr yang diwakili Kapten Inf Syahril bersama Kapolres Rokan Hulu memberikan santunan kepada veteran yang berada di wilayah Kabupaten Rokan Hulu. (ee/berbagai sumber)

19

DPRD

INFOTORIAL PEMKAB INHIL

INFOTORIAL DPRD PROV RIAU

PROVINSI RIAU “Khusus bidang transportasi, revitalisasi Bandara Raden Inten II yang akan menjadi Bandara Internasional juga masih berjalan, karena pada 2018 diharapkan Embarkasi Antara Provinsi Lampung beralih menjadi Embarkasi Penuh.”

Bertandang ke Lampung

Dewan Riau Pelajari Embarkasi Antara

P

ARA legislator yang duduk di DPRD Provinsi Riau pada periode yang sedang berjalan memiliki itikad yang kuat agar bagaimana Provinsi Riau memiliki embarkasi haji antara.

Banyak manfaat yang bisa dipetik manakala di Riau sudah dioperasikan embarkasi haji antara.

Untuk tujuan dimaksud, sejumlah anggota DPRD Riau berkunjung ke Provinsi Lampung dalam rangka studi banding Pansus Pembahasan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Transportasi Jamaah Haji Daerah. Kunjungan kerja ini merupakan rekomendasi Kementerian Agama karena Lampung dinilai sebagai terbaik dalam penyelenggara embarkasi antara se-Indonesia.

Ketua Rombongan Husaimi Hamidi mengatakan tujuan studi banding ini untuk menggali ilmu penyelenggaraan haji khususnya transportasi dan konsumsi sehingga calon jemaah haji (CHJ). “Selain itu, kami mempelajari bagaimana cara menjadikan Riau sebagai Provinsi penyelenggara embarkasi antara,” ujar Husaimi di Gedung Pusiban Kantor Gubernur Lampung, Jumat (3/11/2017).

Menurut Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Theresia Sormin, Lampung mengalami penam-

“KITA inginnya ini bisa mencakup semua lini kesehatan, bukan mendeteksi kecelakaan saja. Kita sudah minta Dinas Kesehatan untuk mendalami apa yang diajukan itu.”

Ade Agus Hartanto, Sekretaris Komisi V DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi Riau, menegaskan bahwa mereka dari kalangan Komisi V DPRD Riau tidak menyepakati anggaran pembangunan tower masuk dalam APBD Riau Tahun 2018. Program itu merupakan usulan Diskes (Dinas Kesehatan) Provinsi Riau.

Dalam pandangan Komisi V, sebagaimana dipaparkan Ade yang politisi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) itu, Provinsi Riau saat ini belum membutuhkan kali akan tower

20

bahan kuota CJH pada 2017, yaitu dari 5.081 jamaah menjadi 7.164 orang yang terbagi dalam 19 kloter. Pemprov Lampung melakukan berbagai upaya meningkatkan fasilitas penyelenggaraan haji agar menjadi lebih baik.

Mulai pemondokan dan pelayanan kesehatan, dan pelayanan fasilitas di Asrama Haji Rajabasa. “Khusus bidang transportasi, revitalisasi Bandara Raden Inten II yang akan menjadi Bandara In-

ternasional juga masih berjalan, karena pada 2018 diharapkan Embarkasi Antara Provinsi Lampung beralih menjadi Embarkasi Penuh,” kata Theresia.

Pada diskusi tersebut salah satu masalah yang dibahas adalah mengenai peningkatan kuota jamaah calon haji Lampung yang sangat signifikan. Lampung mendapatkan tambahan kuota dari Arab Saudi sekitar 900an orang dari keseluruhan 20 ribu jamaah. (ee/slc)

Kemenkes RI Ganjar Bupati Wardan dengan Penghargaan “ADA sekitar 50 ribu orang yang mengalami pasung di Indonesia. Untuk di Inhil, saat ini memang terjadi penurunan orang bebas pasung yang sangat signifikan.

Jika pada 2014 lalu tercatat ada 165 orang yang dipasung, saat ini hanya tinggal 13 orang saja.”

Kepala Diskes (Dinas Kesehatan) Kabupaten Inhil (Indragiri Hilir) Zainal Arifin menginformasikan, Bupati Inhil Drs. HM ardan MP dinobatkan sebagai individu yang berjasa terhadap pembangunan kesehatan yang dibuktikan dengan pemberian penghargaan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia (RI) di Jalan Expo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (9/11/2017).

Selain Bupati Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, H Fadeli, Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan menjadi salah satu Kepala Daerah dari 512 Kepala Daerah se - Indonesia yang menerima penghargaan atas komitmennya dalam penggalakan program Indonesia Bebas Pasung.

Penghargaan yang diserahkan Kementerian Kesehatan RI kepada Bupati Inhil, HM Wardan tersebut diterima oleh Kepala Dinas Kesehatan Inhil, Zainal Abidin yang mewakili Bupati pada saat pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan

Kesehatan dan Produksi Alat Kesehatan Dalam Negeri bersempena dengan peringatan Hari Kesehatan Nasional Ke - 53 tahun 2017.

Zainal Arifin menyebutkan, pemberian penghargaan oleh Kemenkes RI tersebut didasarkan pada penilaian terhadap keseriusan Bupati Inhil, HM Wardan dalam mendukung jalannya program Indonesia Bebas Pasung. Pencanangan Program tersebut, lanjutnya, dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya tindakan pasung di Indonesia.

“Ada sekitar 50 ribu orang yang mengalami pasung di Indonesia.

Untuk di Inhil, saat ini memang terjadi penurunan orang bebas pasung yang sangat signifikan. Jika pada 2014 lalu tercatat ada 165 orang yang dipasung, saat ini hanya tinggal 13 orang saja,” papar Zainal Arifin.

Penurunan yang signifikan ini terjadi, dikatakan Zainal Arifin, adalah berkat keseriusan penanganan yang dilakukan. Bupati Inhil, HM Wardan melalui instansi terkait melakukan inventarisasi dan segera mencarikan solusi atas persoalan pasung yang ditemui. “Awalnya kita diperintahkan untuk mendata jumlah orang yang dipasung. Dari data inilah kita berangsur-angsur merujuk satu per satu orang ini agar dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Pekan-

baru,” jelas Zainal.

Penerapan pola antar - jemput ke Rumah Sakit Jiwa bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa yang mendapat tindakan pasung, diungkapkan Zainal, juga menjadi salah satu pertimbangan Bupati Inhil, HM Wardan berhak memperoleh penghargaan tersebut. “Jika pasien itu sudah sembuh Dokter yang mengawal pasien akan langsung menjemput.

Dan yang terpenting, seluruh biaya mulai dari memeriksa, merujuk ke Rumah Sakit Jiwa dan menjemput kembali dikala sehat, ditanggung oleh APBD Inhil,” pungkas Zainal.

Selain pola antar - jemput ke Rumah Sakit Jiwa, saat ini, Zainal mengatakan, Pemerintah Kabupaten Inhil melalui Dinas Kesehatan juga telah menyediakan Pos Pelayanan Terpadu bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (Posyandu ODGJ) di beberapa Puskesmas.

Dengan upaya maksimal dan keseriusan, Zainal mengatakan, bersempena dengan perayaan Hari Kesehatan Nasional Ke - 53 tahun 2017 ini, pihaknya akan kembali merujuk pasien ODGJ ke Rumah Sakit Jiwa, Pekanbaru. “Dengan mengirim kembali pasien itu pada HKN nanti, maka kita tinggal 9 orang saja di seluruh Inhil yang masih dipasung,” tandas Zainal Arifin. (ee/hrc)

Soal Tower Deteksi Kecelakaan

Ade Bilang Belum Perlu yang dimaksud. Lagipun, anggaran dan program yang diajukan Dinas Kesehatan belum mencakup secara keseluruhan.

“Kita inginnya ini bisa mencakup semua lini kesehatan, bukan mendeteksi kecelakaan saja. Kita sudah minta Dinas Kesehatan untuk mendalami apa yang diajukan itu,” ungkap anggota dewan Dapil Inhu-Kuansing ini.

Lebih lanjut ia mengatakan, jika anggaran pembangunan tower ini diajukan kembali oleh Dinas Kesehatan dalam

RAPBD Perubahan Tahun 2018, maka pihaknya tidak akan menyetujui begitu saja tanpa ada pembahasan terlebih dahulu. “Kita akan kaji nantinya, tidak bisa disetujui begitu saja,” tutupnya. (ee/rtc)

29

PEMERINTAH KABUPATEN

PEMERINTAH PROVINSI

INDRAGIRI HILIR

SUMATERA UTARA

INFOTORIAL PEMPROV SUMUT

Cagub-cawagub Ditetapkan, Ini Harapan Gubsu Erry “Hanya saja kadang-kadang dia sayang sama saya, kadangkadang dia lupa sama saya.

Hari ini dia ketemu sama saya, 15 menit kemudian sudah sama Djarot dia.’’

T Bupati Wardan Minta Rekanan Perhatikan Kualitas Pekerjaan ‘’Alhamdulillah, saat ini kita telah mampu memenuhi kebutuhan infrastruktur jalan masyarakat. Dengan adanya penimbunan ini, akses masyarakat menjadi semakin terbuka. Ini adalah sebuab kemajuan bagi masyarakat yang mendapatkan ‘kue’ pembangunan.”

R

UAS jalan Sungai Piring - Teluk Pinang yang belum mendapatkan perbaikan sepanjang 5 KM di Parit 17, Kelurahan Teluk Pinang, Kecamatan Gaung Anak Serka (GAS), tahun 2017 ini mendapatkan perbaikan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai wujud komitmen penuntasan pembangunan infrastruktur jalan.

Bupati Inhil, HM Wardan mengatakan, penimbunan terhadap ruas jalan tersebut, bertujuan untuk mempermudah akses menuju Ibu Kota Kecamatan GAS, yakni Kelurahan Teluk Pinang. Meski sebagian besar ruas jalan telah memperoleh pembangunan berupa rigid pavement, namun ada

28

sedikit dari ruas jalan itu yang belum tersentuh perbaikan. ‘’Alhamdulillah, saat ini kita telah mampu memenuhi kebutuhan infrastruktur jalan masyarakat. Dengan adanya penimbunan ini, akses masyarakat menjadi semakin terbuka. Ini adalah sebuab kemajuan bagi masyarakat yang mendapatkan ‘kue’ pembangunan,’’ kata Bupati, Jum’at (1/12/2017).

Bupati berharap, pembangunan jalan, khususnya ruas jalan parit 17, Kelurahan Teluk Pinang yang telah diperbaiki tersebut , seyogyanya dapat dijaga dengan baik oleh masyarakat. Sebab, upaya untuk memperoleh dana pembangunan tersebut bukanlah suatu hal yang mudah. ‘’Kepada pihak rekanan, juga diharapkan untuk menyelesaikan penimbunan ini dengan tepat waktu dan tetap berfokus pada kualitas bukan hanya sekadar siap, tapi tak berapa lama ruas jalan tersebut kembali mengalami kerusakan. Ini, tentu bukan yang kita inginkan,’’ imbau Bupati.

Pekerjaan yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan pagu Rp. 26.556.412.000 dengan kon-

trak awal Rp. 24.660.552.324, Namun karena ada PMK 112/2017 terjadi perubahan, sehingga kontrak yang ada diadendum untuk penanganan 1,5 km menjadi sebesar Rp. 7.651.000.000 penimbunan dan lapis beton.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Inhil, Illyanto mengungkapkan, berdasarkan addendum yang ada, telah berjalan berjalan capaian kurang lebih 75 persen. ‘’Dari hasil evaluasi sementara tim kelapangan, saat ini sudah terlihat progres yang cukup signifikan, lebih dari 1.1 KM atau sekitar 75 persen,’’ ungkap Illyanto.

Dengan begitu, dikatakan Illyanto, dalam waktu dekat pekerjaan jalan sepanjang 1.5 KM dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak bersama rekanan. ‘’Kita yakin menjelang akhir tahun 2017 ini pekerjaan pisik 1.5 KM tersebut dapat diselesaikan 100 persen,’’ tukas Illyanto seraya mengatakan, pihak rekanan yang melaksanakan pekerjaan tersebut ialah PT. Gunung Guntur. (ee/hrc)

AHAP demi tahap pelaksanaan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) Sumut (Sumatera Utara) terus merangsek menuju puncak kegiatan, yaitu pencoblosan bagi anggota masyarakat yang telah memiliki hak pilih, yang dijadwalkan pada 27 Juni mendatang. Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Tengku Erry Nuradi pun mengharapkan Pilkada serentak 8 kabupaten/kota di Sumut benar-benar menjadi pesta rakyat.

Pada Senin (12/2/2018), Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara menetapkan dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam Rapat Pleno Terbuka Pengumuman dan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut 2018-2023 di Ballroom Hotel Grand Mercure Maha Cipta Jalan Perintis Kemerdekaan, Medan, Senin (12/2/2018). Kedua pasangan yang lolos adalah Edy Rahmayadi dan pasangannya, Musa Rajekshah, serta pasangan Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus.

KPU menyatakan bahwa pasangan JR Saragih dan Ance Selian tidak lolos karena berkas persyaratan JR Saragih sebagai bakal calon gubernur Sumut tidak memenuhi syarat. “Sesuai dengan surat Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta Nomor 1454/1.851.623 Tanggal 22 Januari 2018 pada poin empat menyatakan bahwa Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta tidak pernah melegalisir atau mengesahkan ijazah atau STTB SMA Nomor 1 OC Oh 0373795 Tahun 1990 atas nama Jopinus Saragih,” ujar Komisioner KPU Sumut Benget Silitonga, sebagaimana dilansir kompas.com.

Di bagian lain, Gubsu Tengku Erry

Nuradi mengharapkan Pilkada serentak 8 kabupaten/kota di Sumut benar-benar menjadi pesta rakyat. Apalagi dari segi anggaran, Pemprov Sumut telah menyiapkan lebih kurang Rp1,2 triliun.

“Dengan dukungan semua pihak, nantinya dapat menjadikan pesta demokrasi kita benar-benar menjadi pesta rakyat yang tentunya akan menghasilkan pemimpin yang bisa mengemban amanah rakyat dengan sebaik-sebaiknya,” ucapnya saat menghadiri Simulasi Sistem Pengamanan (Sispam) Kota Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 di Lapangan Udara Soewondo, Medan, Kamis (8/2/2018).

Untuk itu, sebagaimana dilansir sin-

donews.com, Erry mengajak kepada seluruh masyarakat untuk beramai-ramai menggunakan hak suaranya pada Pilkada serentak 2018 di Provinsi Sumatera Utara. Dia berharap tingkat partisipasi masyarakat dapat meningkat dari tahuntahun sebelumnya. “Sehingga nantinya terpilih pemimpin Sumatera Utara yang benar-benar mendapat dukungan mayoritas dari masyarakatnya,” pungkasnya.

Banyak pihak memberi penilaian Pilgubsu akan seru akan berlangsung seru, tapi aman terkendali. Pesta demokrasi pemilihan calon Gubernur Sumut 20182023 saat ini masih di dominasi dipering-

kat teratas, pasangan Edy Rahmayadi dan Ijeck.

Mantan Gubernur Sumut Syamsul Arifin yang mendukung Edy Rahmayadi sempat berkelakar, sehingga sejumlah pengunjung ikut tertawa akibat kedua tokoh ini bercanda dan saling sindir.

Edy mengatakan, Syamsul Arifin adalah gurunya. Syamsul telah mengajarinya mulai dari ‘ilmu putih’ sampai ‘ilmu hitam’. “Hanya saja kadang – kadang dia sayang sama saya, kadang-kadang dia lupa sama saya. Hari ini dia ketemu sama saya, 15 menit kemudian sudah sama Djarot dia,” ujar Edy pada kegiatan yang digelar Pimpinan Daerah Kosgoro 1957 Sumut di Four Points By Sheraton Hotel Jalan Gatot Subroto, Medan, Rabu (24/1).

Mantan Bupati Langkat ini, tampak tersenyum simpul mendengar hal ini.

Sembari memberi tanggapan dengan nada santai atas pernyataan Edy tersebut. “Salah dia, duluan jumpa Djarot baru jumpa dia,” kata Syamsul sambil mengunyah makanan. Syamsul menyambut calon Gubernur Sumut pasangan Edy – Ijeck. “Keduanya pasangan yang hebat, masyarakat Sumut pasti pilih pasangan Edy – Ijeck,” ujar Syamsul Arifin yang ditemui usai acara, sebagaimana dilansir koranradaronline. co.id.

Sebelumnya, kegiatan Kosgoro 1957 Sumut ini digelar dalam bentuk sarasehan dan dihadiri sejumlah organisasi kemasyarakatan pendiri maupun yang didirikan Partai Golkar. Pada acara ini, Ketua Kosgoro 1957 Sumut Riza Fahrumi Tahir memuji Edy Rahmayadi yang rela meninggalkan karier militernya untuk bertarung pada Pilgub Sumut 2018.

Sementara Sekretaris DPD Golkar Sumut Irham Buana Nasution mengatakan, 980 ribu suara Golkar siap kita sumbangsihkan bagi pemenangan Bang Edy Rahmayadi dan Musa Rajeckshah. “Suara Golkar bersatu menangkan pasangan Edy –Ijeck,” ujar mantan Direktur LBH Medan.***

21

PEMERINTAH PROVINSI

INFOTORIAL DPRD KOTA PEKANBARU

SUMATERA UTARA

Berprestasi, Gubernur Sumut Raih Sejumlah Penghargaan

“SAYA berharap karang taruna terus menjadi pemberdayaan masyarakat kita di pedesaan dan perkotaan. Sebenarnya banyak kegiatan yang dapat dilakukan oleh pemuda yang mungkin selama ini belum terlihat atau menonjol tetapi melalui karang taruna dapat terekspos kegiatankegiatan yang dilakukan.’’

P

R E S TA S I demi prestasi yang membanggakan terus direbut oleh Gubsu (Gubernur Sumatera Utara), Dr Ir HT Erry Nuradi MSi. Terakhir, Gubsu menerima Penghargaan Adhitya Karya MahatvaYodha Awards 2017 dengan Kategori Pembina Utama Terbaik Karang Taruna dari Menteri Sosial (Mensos) RI Idrus Marham pada Rakernas Karang Taruna di Bali pada tanggal 25 Januari 2018 yang lalu.

Ketua Karang Taruna Provsu H. Solahudddin Nasution menyerahkan Piagam Penghargaan tersebut kepada Gubsu saat melakukan kunjungan silaturrahmi di ruang kerjanya lantai 10 Kantor Gubsu di Medan, Selasa (30/01/2018). Selain Provsu, Provinsi Jawa Barat, Kalimantan Selatan dan Bali juga menerima penghargaan tersebut.

22

Gubsu Erry Nuradi mendapat penghargaan tersebut karena dianggap memiliki kepedulian dalam pemberdayaan pemuda, khususnya karang taruna.

Gubsu banyak menginisiasi dan mendukung program berupa bantuan ekonomi produktif terhadap karang taruna di desa/kelurahan, melakukan pelatihan usaha ekonomi produktif, kepemimpinan dan kewirausahaan lainnya.

Disamping itu, Gubsu juga kerap membantu dan memfasilitasi kegiatan karang taruna serta keperdulian aktif dengan selalu menghadiri kegiatan

karang taruna. “Pak Erry selalu menyempatkan untuk memberi motivasi kepada para anggota karang taruna di desa, kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota agar tetap memberdayakan dirinya untuk dapat mandiri, sejahtera dan berdaya saing,” katanya.

Lebih lanjut disampaikannya, bahwa Karang Taruna tetap terus melaksanakan program dan kegiatan dalam hal pembinaan dan pemberdayaan pemuda dari mulai tingkat desa dan kelurahan agar nantinya para pemuda dapat mandiri dan berdaya

Isu Panti Pijat Esek-esek

Zulfan Minta Pemko Turun ke Lapangan

Persidangan yang “doyan” DL ini juga sampai ke telinga Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Jhon Romi Sinaga. “Tanggungjawab dia selaku Kabag persidangan itu ya di DPRD, jadi segala keperluan kebutuhan dari kegiatan yang ada di dewan harus diwujudkan. Apalagi Senin besok ada rapat paripurna, masak main pergi-pergi aja. Jadi persoalan ini perlu kita ingatkan dan kita akan panggil beliau jika ini benar,” ungkap Jhon Romi Sinaga, Jumat (9/2/2018), sebagaimana dilansir riauaktual.com.

Tidak hanya itu, Jhon Romi Sinaga berencana akan turun langsung melihat siapa yang menandatangani SPP perjalanan dan kemana daerah yang menjadi tujuan dari perjalanan dinas Rizal Karim. “Kita akan cek siapa yang menandatangani, karena saya selaku wakil pimpinan tidak mengetuhui soal keberangkatan beliau, kita tidak mau persoalan ini seperti ini terjadi lagi. Kita tidak mau nanti pas persidangan acara berantakan. Jangan nanti pimpinan dibuat malu saat membacakan PAW ternyata ada yang salah, yang malu itu DPRD,” ketusnya.

Di samping itu, kepada kesektariatan DPRD Pekanbaru dia minta bisa bekerja dengan maksimal dan baik lagi, agar segala keperluan baik itu rapat paripurna dan keperluan lainnya bisa dipenuhi dan jangan terkesan asal-asalan, hal tersebut dinilai untuk menjaga nama baik DPRD dan semua pihak.***

‘’APALAGI program dari walikota yang menginginkan Pekanbaru menjadi Kota Madani tentu keberadaan panti ginian merusak daripada visi dan misi walikota jadinya.’’

Terkait adanya laporan warga mengenai tempat pijit yang menyediakan pijat vitalis yang berbau esek-esek, sangat dikecam oleh kalangan legislatif kota Pekanbaru.

Seperti yang dikatakan Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari partai Nasdem, Zulfan Hafiz ST, dimana telah jelas diatur dalam Peraturan Daerah tiap tempat pijit dilarang memberikan layanan esek-esek.

“Tentu harus dikaji izinnya, kalau ada yang menyimpang dari izin yang diberikan harus ditutup tempatnya.

Apalagi program dari walikota yang menginginkan Pekanbaru menjadi Kota Madani tentu keberadaan panti ginian merusak daripada visi dan misi walikota jadinya. Memang bukan rahasia umum hal-hal seperti ini. Tapi jangan sampai terjadi di kota ini, karena tentu akan

Zulfan Hafiz ST merusak generasi muda,” tegas Zulfan kepada wartawan, Rabu (25/1/2018).

Politisi NasDem ini meminta Pemerintah kota Pekanbaru turun langsung dan melihat kondisi rill di lapangan.

Meski nantinya personil Satpol PP turun bisa jadi tidak akan langsung jumpa apa yang dilaporkan masyarakat tersebut. Zulfan berharap personil Satpol PP dengan pimpinan yang baru dapat melakukan investigasi untuk mengungkap panti pijat yang dimaksud masyarakat.

“Perlu dilakukan investigasi, jika terbukti melanggar, izin harus ditinjau ulang,” tegasnya, sebagaimana dilansir datariau.com.***

Suara Wakil Rakyat:

Soal Ruko Jadi Hotel, Pemko Diminta Tegas “KITA bukan menghalangi orang membangun hotel, perkembangan Pekanbaru ini sangat pesat, kota translit, disesuaikan lah, kalau hotel ruko itu kan bukan hotel namanya, minimal bintang tiga, kita pun bisa memaksimalkan PAD di sana, restoran dan sebagainya.’’

Sering dengan semakin berkembangnya Kota Pekanbaru yang menjadi pusat perdagangan dan jasa, keberadaan tempat penginapan hotel pun menjamur.

Belakangan ini, banyak ruko yang disulap menjadi hotel dan wisma di Pekanbaru. Kondisi ini menjadi masalah serius.

“Pekanbaru perkembangan sangat baik, ikuti dengan fasilitas yang baik juga, pemeritnah harus tahu, minimal hotel bintang 3, jangan wisma ruko-ruko menjamur, kota Pekanbaru perdagagan pesat, pemeritah harus tegas, jangan ruko, itu gak hotel namanya,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Jhon Romi Sinaga, Senin (5/2).

Ditegaskan Politisi PDIP ini, sebagai kota madani, tidak selayaknya hotel melati dan wisma menjamur, karena dikhawatirkan akan menjadi tempat esek-esek sebagaimana beberapa kejadian belakangan ini, wisma dan hotel kelas melati ini sering ditemukan pasangan bukan suami istri menginap di sana. “Jangan mengambil PAD asal keluarkan izin, wisma tempat esek-esek, kita kan mau jadi kota met-

Jhon Romi Sinaga ropolitan yang madani, tak mungkin gitu (ada wisma esek-esek,red), minimal hotel level bintang 3, jelas, Wako harus bijak, Dispenda, Perizinan juga,” pinta Romi, sebagaimana dilansir gentaonline.com.

Ditambahkan Romi, sebagai kota yang berkembang dan menjadi kota tranlit dari negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, harusnya pemerintah memahami hal ini dengan menyediakan fasilitas yang juga berkelas. Bukan membiarkan ruko menjadi hotel dan wisma berkembang di kota ini.

“Kita bukan menghalangi orang membangun hotel, perkembangan Pekanbaru ini sangat pesat, kota translit, disesuaikan lah, kalau hotel ruko itu kan bukan hotel namanya, minimal bintang tiga, kita pun bisa memaksimalkan PAD di sana, restoran dan sebagainya,” pungkas Romi.***

27

DPRD

INFOTORIAL PEMPROV SUMUT

KOTA PEKANBARU

SETWAN PERSIAPKAN PAW ATAS NAMA SAID USMAN ABDULLAH

Dewan Minta Perbaikan Halte di Jalan Protokol “Halte yang repsentatif itu hanya beberapa unit saja. Sementara jumlah halte di kota ini, mencapai puluhan. Yang paling mendasar itu perbaikan halte di jalur-jalur protokol.”

W

ACANA Dishub (Dinas Perhubungan) Kota Pekanbaru yang akan menyerahkan perbaikan sejumlah halte TMP (Trans Metro Pekanbaru) kepada pihak ketiga, disambut positif kalangan dewan. Bahkan ide ini sudah lama diusulkan legislator, agar pelayanan transportasi kepada masyarakat semakin baik.

Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru Heri Setiawan, Selasa (6/2/2018) meminta, agar Dishub segera merealisasikan penggandengan pihak ketiga tersebut. Sebab, kalau ditunda-tunda, kondisi halte semakin rusak. “Halte yang repsentatif itu hanya beberapa unit saja. Sementara jumlah halte di kota ini, mencapai puluhan. Yang paling mendasar itu perbaikan halte di jalur-jalur protokol,” tegas Heri menjawab tribunpekanbaru.com.

Dijelaskannya, dengan banyaknya jumlah perusahaan di kota ini, sangat

26

memungkin, perbaikan halte tersebut bisa ditangani perusahaan. Apalagi kompensasinya jelas, perusahaan bisa memasang banner iklan di halte yang mereka perbaiki. “Kita yakin Dishub mampu melakukan ini. Kita harapkan, tahun 2018 ini, semua halte sudah dalam kondisi baik,” katanya. Jika perlu, kondisi halte yang diperbaiki tersebut, harus repsentatif secara keseluruhan.

Seperti ada pendingin ruangan, toilet dan pendukung lainnya.

Kepala UPTD Pengelolaan Angkutan Perkotaan Dishub Pekanbaru, Wisnu Haryanto mengatakan, tahun 2018 ini, anggaran untuk perbaikan halte tidak tersedia di APBD. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran, dalam beberapa tahun belakangan ini. Berbeda di tahun 2017 lalu, Dishub menganggarkan perbaikan halte ini sebesar Rp 187 juta, untuk 12 halte.***

“TANGGUNGJAWAB dia selaku Kabag persidangan itu ya di DPRD, jadi segala keperluan kebutuhan dari kegiatan yang ada di dewan harus diwujudkan.’’

Setwan (Sekretaris Dewan) Kota Pekanbaru menjadwalkan Rapat Paripurna Istimewa Pergantian Antar Waktu (PAW) Said Usman Abdullah ke Zulkarnain SAg. Berbagai persiapan sedang dilakukan, termasuk gladi bersih di gedung paripurna DPRD Kota Pekanbaru.

Sayangnya, di tengah kesibukan para anggota atau staf ini agar proses rapat paripurna Senin mendatang berjalan lancar, Rizal Karim SAg, Kabag Persidangan dan Perundang-undangan ternyata tidak hadir mendampingi dan malah memilih melakukan perjalanan dinas keluar kota.

Untuk diketahui, nama Rizal Karim SAg di susunan sekretariat DPRD Kota Pekanbaru, saat ini masih baru. Rizal Karim yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dinonjobkan saat rotasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru 2017 lalu. Dalam posisinya saat ini, Rizal Karim duduk menggantikan Kabag Persidangan dan perundang-undangan Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru terdahulu, Adwiar Djusdan.

Sekretaris Dewan Kota Pekanbaru Drs Ahmad Yani ketika dikonfirmasi menilai persoalan tersebut hal yang wajar, mengingat sebagai orang yang baru di Kabag Persidangan ia perlu banyak berkonsultasi terkait tugas dan tanggungjawabnya. “Ya dia baru jadi harus rajin berangkat dan konsultasi terkait tugas dia di bagian persidangan,” ujar Ahmad Yani.

Ahmad Yani juga menambahkan, bahwa pasca dilantik, Rizal Karim sedikitnya sudah 3 kali melakukan dinas luar (DL).

Ternyata kabar mengenai Kabag

saing. Provsu sendiri sudah mempunyai lebih dari 300.000 pengurus di desa dan kelurahan se-Sumut dan kedepannya diharapkan terus bertambah.

Pada kesempatan yang sama, usai menerima piagam penghargaan tersebut Gubsu HT Erry Nuradi memberikan apresiasi yang tinggi kepada para pengurus, anggota dan kader Karang Taruna. Karena melalui Karang Taruna terciptanya pemuda yang mempunyai motivasi dan kreatif dengan terobosan-terobosan yang baru.

“Saya berharap karang taruna terus menjadi pemberdayaan masyarakat kita di pedesaan dan perkotaan. Sebenarnya banyak kegiatan yang dapat dilakukan oleh pemuda yang mungkin selama ini belum terlihat atau menonjol tetapi melalui karang taruna dapat terekspos kegiatan-kegiatan yang dilakukan,” ucap Erry, sebagaimana dilansir beritasumut.com.

Dengan ditampilkannya prestasiprestasi yang diraih para pemuda, lanjut Gubernur, tentunya akan memberikan motivasi bagi yang lain untuk mengembangkan potensi dirinya. “Sehingga menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan untuk tingkat daerah bahkan nasional,” pungkas Erry Nuradi, dalam acara yang juga dihadiri Kepala BPKAD H. Agus Tripriyono, Karo Humas dan Keprotokolan Ilyas S. Sitorus dan Karo Hukum H. Sulaiman serta pengurus Karang Taruna Provsu.

Sebelumnya, Gubsu meraih Penganugerahan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) “Ing Ngarso Sung Tulodo” Award. Piagam penghargaan ini diserahkan Ketua Umum BMPS Suparno kepada Erry di ruang kerjanya Lantai X Kantor Gubernur Sumut Jalan Pengeran Dipoengoro, Medan, Senin (31/1/2018) lalu.

Suparno mengatakan, penghargaan ini diberikan kepada daerah atas dasar pengabdian dan dedikasi dalam membina serta mengembangkan dunia pendidikan. Piagam “Ing Ngarso Sung Tulodo” inu diberikan kepada pemangku kepentingan di bidang pendidikan yang berjasa dalam meningkatkan mutu dan fasilitas sekolah.

Erry pun berterima kasih atas penghargaan ini. Erry merupakan satu di antara lima gubernur terpilih. “Ini luar biasa sekali, sangat membanggakan dan ini patut kita syukuri, dan tentu saja saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih atas nama warga Sumut dan pemerintah kepada BMPS yang telah memberikan penghargaan tersebut,” katanya, sebagaimana dilansir tribunmedan.com. Erry berharap

Wagub Sumut Nurhajizah Marpaung:

Perlu Strategi Pemasaran untuk Mendukung GKT ‘’KARENA waktu penilai semakin dekat, maka diharapkan semua instansi yang ikut berpartipasi diharapkan segera melaksanakan penataan seluruh geosite kawasan Kaldera Toba di 7 Kabupaten/Kota di Sumut.”

Wagub (Wakil Gubernur) Provinsi Sumut (Sumatera Utara) Dr. Hj. Nurhajizah Marpaung SH, MH mengatakan diperlukan strategi pemasaran dan promosi seperti papan petunjuk, peta wisata, website, gapura dan lainnya, kemudian pengembangan budaya perlu lebih ditingkatkan dan lebih banyak untuk mendukung Geopark Kaldera Toba (GKT) masuk Unesco Global Geopark UGG. ‘’Karena waktu penilai semakin dekat, maka diharapkan semua instansi yang ikut berpartipasi diharapkan segera melaksanakan penataan seluruh geosite kawasan Kaldera Toba di 7 Kabupaten/Kota di Sumut,’’ ujar Nurhajizah, sambil menyatakan pihaknya terus menggenjot penataan Geopark Kaldera Toba dalam rangka memenuhi berbagai persyaratan untuk menjadi anggota jaringan UNESCO Global Geopark (UGG) .

“Mari kita terus percepatan pembenahan dan penataan kawasan Kaldera Toba agar bisa menjadi anggota UNESCO Global Geopark (UGG) sebagai destinasi wisata Internasional, “ ujar Wagubsu didampingi Kadis LH Hidayati saat melaksanakan pertemuan dengan PT. Inalum dan PT. Pertamina (Persero) di ruang kerja Wagubsu Lt. 9 Kantor Gubsu, Medan, sebagaimana dilansir matatelinga.com.

Lebih lanjut disampaikan Wagubsu Nurhajizah bahwa mendukung Geopark Kaldera Toba (GKT) masuk Unesco Global Geopark UGG, maka tim percepatan GKT harus memenuhi rekomendasi Unesco, diantaranya aktivasi edukasi terpadu pada masing-masing geoarea dan geosite dengan tema Geopark Supervolcano, kemudian harus mempunyai panel edukasi dan informasi yang lebih focus pada informasi publik.

Dalam pertemuan ini pihak Inalum dan Pertamina memaparkan bantuan CSR yang akan mereka berikan dalam rangka mendukung GKT. Dari PT. Inalum, Direktur Keuangan Oggy Achmad Kosasi memaparkan program yang akan dilaksanakan melalui CSR diantaranya mempersiapkan pusat informasi sebagai pendukung edukasi, mempersiapkan geosite sebagai titik edukasi, pembenahan geosite danau toba dan pelatihan pramuwisata GKT. Sementara itu dari CSR dan SMEPP Officer PT. Pertamina (Persero) MOR I, Yanti, melalui CSR nya akan melakukan penataan pusat informasi untuk menggencarkan sosialisasi terkait GKT sekaligus menjaga puluhan situs geologi yang tersebar di seluruh penjuru kawasan kaldera, melakukan rehabilitasi sanggar seni dipergunakan masyarakat setempat, komunitas ataupun wisatawan untuk berkegiatan seni, pembuatan papan informasi, obyek wisata, taman edukasi serta pemberdayaan ekonomi dengan melakukan pelatihan pengelolaan hasil kerajinan tangan kesenian, capacity building dan pemasaran produk.***

23

DPRD

ADVERTORIAL DPRD PROVINSI RIAU

PROVINSI RIAU

DPRD Riau Dukung Inpres Moratorium Perizinan Kelapa Sawit Salah satu andalan perekonomian daerah dan masyarakat Provinsi Riau adalah perkebunan kelapa sawit. Di daerah yang juga kaya dengan potensi migas (minyak dan bumi) ini terdapat lebih dari 4 juta hektar areal perkebunan kelapa sawit, baik milik perusahaan maupun pribadi.

T

A P I , beredarnya informasi akan disahkannya Instruksi Presiden (Inpres) Tentang Penghentian Sementara atau Moratorium Perizinan Kelapa Sawit oleh Presiden Jokowi mendapat sambutan dari DPRD Riau khususnya Komisi II DPRD Riau. ‘’Kita mendukung Inpres diterbitkan,’’ ujar Anggota Komisi II DPRD Riau Sugianto, Rabu, (24/1/2018).

Menurutnya, saat ini diperkirakan ada sekitar 4 juta hektar perkebunan sawit di Provinsi Riau, sementara hanya sekitar 1,8 juta hektar yang mengantongi izin. Sugianto berharap dengan keluarnya Inpres, Pemerintah Provinsi Riau memiliki pedoman yang kuat dan tegas untuk menindak dan menertibkan perkebunanperkebunan tak berizin.

“Kami sangat setuju dan mendukung sekali Inpres moratorium itu, mengingat saat ini

24

Provinsi Riau mempunyai 4 juta hektar lahan sawit, tetapi yang punya izin berkebun cuma seluas 1,8 hektar saja. Kita berharap dengan keluarnya Inpres itu, pemprov kita bisa menindak tegas pelanggar izin atau penyalahgunaan izin,” tuturnya.

“Kami komisi yang menangani masalah perkebunan sangat menantikan hal ini, banyak ditemukan di Provinsi Riau yang diberi izin misalnya 10 ribu hektar, dibuka 15 ribu hektar. Dan data itu yang telah kami kirim kepada Presiden, KPK, Badan Intelijen Negara, dan lainnya itu untuk menjadi bahan evaluasi khusus di Provinsi Riau,” ungkapnya.

Soal Inpres Moratorium Perizinan Kelapa Sawit, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, Inpres itu mengatur kebijakan moratorium yag akan diberlakukan selama tiga tahun. Selama masa itu, tidak boleh ada izin baru perkebunan kelapa sawit, atau penambahan luas lahan perkebunan kelapa sawit.

Siti Nurbaya mengatakan saat ini fokus pemerintah adalah meningkatkan produktivitas sawit rakyat, salah satunya dengan melakukan peremajaan. “Di dalam Instruksi Presiden

itu yang kepada menteri LHK, pertama, karena sudah ada 13 juta hektar hutan sawit dan yang lebih empat jutaan hektar yang punya rakyat, produktivitasnya masih rendah. Karena itu jangan dulu ada izin baru. Jadi nanti, saat Inpres keluar, nggak boleh ada izin baru,” kata Siti di Jakarta, Selasa (23/1/2018).

Siti Nurbaya mengatakan Kementerian Lingkungan Hidup juga diinstruksikan untuk mengevaluasi perizinan sawit yang sedang berjalan. Sementara, izin yang sudah terbit tidak akan dievaluasi. “Kalau yang sudah keluar izinnya, apanya yang dievaluasi?” kata Siti Nurbaya.

Menurut Siti, di dalam Inpres juga memuat tentang pembentukan tim kerja yang akan dipimpin Kementerian Koordinator Perekonomian. Tim tersebut berisi sejumlah pihak terkait, namun ia enggan merinci pihak mana saja yang akan dilibatkan. Pada Mei 2017 lalu, Parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi yang menyerukan penghentian sawit dan biodiesel berbasis sawit karena mengakibatkan masalah lingkungan, korupsi, HAM dan perdagangan anak.

Rencana pemerintah melanjutkan moratorium izin baru di kawasan hutan primer dan gambut harus diikuti realisasi rencana moratorium perkebunan sawit yang pernah dilontarkan Presiden Joko Widodo setahun lalu. Dua kebijakan tersebut dapat menjadi upaya lebih maksimal dalam melindungi hutan di Indonesia.

Sejak moratorium izin hutan primer dilakukan pada 2011, hingga akhir 2016 pengurangan hutan terus terjadi hingga mencapai 3 juta hektare (ha). Pengurangan hutan seluas itu terjadi akibat alih fungsi, di antaranya menjadi lahan perkebunan kelapa sawit.

Berdasarkan data, laju pertumbuhan perkebunan kelapa sawit tercatat 500 ribu ha per tahun. Hingga saat ini, total luas perkebunan tersebut di Indonesia telah mencapai 11,7 juta ha. “Bila moratorium di hutan primer dikuti dengan moratorium (izin perkebunan lahan) sawit, perlindungan hutan akan kukuh. Dua hal ini harus sejalan sekaligus memanfaatkan momentum perpanjangan moratorium (hutan primer dan gambut),” kata Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nasional Nur Hidayati saat diskusi mengenai desakan penundaan pemberian izin baru perkebunan kelapa sawit di Jakarta, Senin (8/5).

Dalam empat Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) yang menjadi instrumen pelengkap moratorium hutan primer, memang terjadi penambahan luas

hutan yang dilindungi. Namun, modus pembakaran hutan primer kerap terjadi hingga akhirnya kawasan tersebut dikeluarkan dari PIPPIB. Selain itu, praktik pelepasan kawasan hutan terjadi melalui perubahan tata ruang di daerah.

“Artinya, moratorium lahan dan PIPPIB belum menjamin hutan k i t a terlindung dari pelepasan untuk dialihfungsikan,” kata perempuan yang akrab disapa Yaya tersebut. (ee/dari berbagai sumber)

Sugianto Anggota Komisi II DPRD Riau