Majalah Pena Amira Edisi 107 - Agustus 2019 by Majalah Pena Amira

EDISI 107 - Agustus 2019 REDAKSI MAJALAH PENA AMIRA PEMIMPIN UMUM/DIREKTUR Hj. Nur Ismi, SH OMBUDS MAN : Syekh Dr. M. Nur Ali, S.Ag, M.Hum PEMIMPIN REDAKSI Evi Endri PENANGGUNG JAWAB Evi Endri PEMIMPIN PERUSAHAAN Zulfa Amira Zaed DEWAN REDAKSI Hj. Nur Ismi, SH Evi Endri Yeni Muharni, SP REDAKTUR PELAKSANA Evi Endri SEKRETARIS REDAKSI Yuliatis, S.E REPORTER Henru Melinda Sari DEVISI USAHA/BAGIAN IKLAN Suyatno (Kepala), Siti, Ema, Yudi Pranata (Kepala) KEUANGAN Supairin S.sos BIRO DAERAH : Drs. Parmin (Pelalawan), Ishaq (Rohil), Adek (Inhu), Dimas (Jakarta), Yusrizal (Rohul) PENASEHAT HUKUM : Irawan Harahap, SH, Mkn, MH ALAMAT REDAKSI Jl. Jendral Sudirman Komp. Perkantoran Sudirman Raya Blok C No. 16 Pekanbaru Telp. (0761) 35952 Hp: 0812 6865 2288 Email : majalah.amira88@yahoo.com Website : www.amirariau.com : www.gomediaku.com PERCETAKAN CV. Suka Bina Jl. Ahmad Yani No.25 Pekanbaru PENERBIT PT. Amira Media Riau NOTARIS Aprizal, SH, M.Kn REKENING BANK Bank Riau Kepri No. Rek. 1010803188 a/n PT. Amira Media Riau

Sekapur Sirih

Janganlah Ngoyo Oleh: Hj. Nur Ismi, SH *) “MBOK, ya, janganlah ngoyo,” begitu orangtua sering mengingatkan anak-anaknya. “Kejarlah apa yang mungkin bisa kamu kejar, dan dapatkan apa yang mungkin bisa kamu dapatkan; tapi jangan paksakan diri kamu untuk meraih sesuatu yang sejatinya tidak mungkin kamu bisa raih.” Kalimat yang sarat dengan pesan moral itu sejatinya tidak mengajarkan seseorang untuk menerima saja keadaan yang ada. Setiap manusia diberi peluang untuk mendapatkan apa yang diinginkan, tapi dengan satu catatan: sebatas kemampuan yang ada, dan dilakukan dengan cara-cara yang benar. Memaksakan sesuatu yang tidak ukurannya, dalam banyak kasus, akibatnya terkadang –bahkan sering—terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Penekanan dari nasihat seperti itu tidak lain agar manusia jangan memaksakan sesuatu yang dirasa sulit untuk dijangkau. Pepatah yang mengatakan, “jangan seperti pungguk merindukan bulan,” mengisyaratkan bahwa setiap anak manusia punya batasan-batasan kemampuan untuk menjangkau sesuatu. Dan, sesuai hukum kehidupan, batasan kemampuan setiap anak manusia ditakdirkan berbeda-beda. Hidup yang nikmat, sejatinya, bagaimana seseorang bisa secara tulus dan ikhlas untuk mensyukuri apa yang ada. Kalau seseorang hanya ditakdirkan untuk mencapai titik tertentu, syukuri saja itu—sambil tentu saja terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kondisi yang lebih baik lagi. Karena, pada tahap apa pun seorang manusia berada, diniscayakan memiliki sisi-sisi yang mendatangkan kebahagiaan. Yang tidak diinginkan adalah: hanya lantaran seseorang menginginkan kondisi yang lebih baik dari keadaan yang tengah dijalani, lalu kemudian menempuh berbagai cara untuk itu—tidak peduli apakah cara itu benar atau melanggar aturan yang ada, apakah menabrak norma dan nilai-nilai luhur yang hidup di tengah masyarakat atau tidak, dan mengeyampingkan banyak hal yang seyogianya menjadi bahan pertimbangan. Terjadinya sejumlah perbuatan yang melanggar hukum, norma dan nilai-nilai yang hidup di ten-

gah masyarakat, antara lain dipicu oleh sikap sementara anak manusia yang seakan sulit untuk menerima keadaan yang ada. Ketika orang lain mampu mencapai sesuatu, sementara yang bersangkutan tidak memiliki kemampuan yang sama, pertanyaan yang kemudian muncul di benaknya adalah: kenapa orang lain bisa, kita tidak? Kalau cara untuk menjawab pertanyaan seperti itu dilakukan dengan benar, tentu sah-sah saja. Sebab, setiap anak manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Baik aturan pemerintah atau nilai dan norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat, tetap memberi ruang dan peluang yang luas untuk mendapatkan sesuatu, tentu saja dengan cara-cara yang benar. Yang sulit diterima adalah bila seseorang dalam upaya mendapatkan sesuatu dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar. Seperti pepatah mengatakan, “Tidak kayu jenjang dikeping,” mendapatkan sesuatu dengan cara melanggar rambu-rambu yang ada, hakikatnya hanya akan berakibat rusaknya tatatan, karena cara dan jalan seperti itu “memasuki wilayah yang sejatinya bukan domainnya dia.” Kalau seseorang ditakdir memiliki kelebihan di atas yang kita miliki, ya, itulah takdir orang tersebut. Selain memiliki sisi-sisi yang mendatangkan kebahagiaan, diniscayakan akan dirasakan juga sisi-sisi tidak nikmat pada posisi yang telah dicapai yang bersangkutan. Layaknya hukum alam yang memiliki dua sisi, nikmat atau tidak nikmat, setiap capaian juga akan mendatangkan kedua hal itu. Sementara kita yang mungkin berada di bawah tahap yang dicapai orang itu, diniscayakan juga akan merasakan kedua dimensi yang sama, yaitu nikmat atau tidak nikmat. Bagaimana cara agar porsi nikmat lebih banyak dibandingkan dengan porsi tidak nikmat di tingkat posisi yang tengah kita capai, tidak lain adalah berupaya tulus dan ikhlas menerima kondisi yang ada, sambil tetap mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT.*** *) Penulis adalah Pemimpin Umum Majalah “Pena Amira”

Septina, DPRD Riau 24 Dipimpin Gelar Sidang Paripurna

Memperingati HUT Riau ke-62

Menyambut Legislator Baru

Hampir 50 % Diisi Petahana Pelalawan 36 Bupati Jadi Irup Upacara

HUT RI ke-74

Tekan Karhutla, Bupati Inhil Tak Segan-segan Turun Langsung ke Lapangan

Edisi 107 Agustus 2019

Tingkatkan Kualitas Pendidikan, DPRD Bengkalis Sorot Persoalan Pungli 3

LAPORAN UTAMA

Menyambut Legislator Baru

Hampir 50% Diisi Petahana

Yang menarik, dari 65 caleg DPRD Riau untuk periode 2019-2024 yang ditetapkan KPU, terdapat nama pasangan suami-isteri. Kenapa kursi keterwakilan perempuan untuk periode lima tahun mendatang mengalami penyusutan?

LAPORAN UTAMA

EJUMLAH wajah lama, yang pernah mengabdi di DPRD Provinsi Riau periode 2014-2019, masih akan mengisi hari-hari dengan berada di Gedung DPRD Riau untuk rentang waktu lima tahun ke depan. Mereka masih akan terlibat di dalam sejumlah kegiatan dewan, baik mengikuti sidang-sidang, hearing, kunjungan kerja, dan lainnya. Dari rapat pleno yang diselenggarakan KPU Riau, Sabtu (10/8/2019) diketahui bahwa 32 dari 65 anggota DPRD Riau periode 2019-2024 merupakan wajah lama alias petahana. Itu artinya, komposisi petahana mencapai 49,2 persen lebih, atau hampir 50 persen. Rinciannya, 28 orang petahana yang menghabiskan masa jabatannya, dan 4 orang petahana

Dari kiri ke kanan : Ketua KPU Riau, Ketua Bawaslu Riau dan Kapolda Riau. yang di masa periode 2014-2019 di PAW karena mengikuti kontestasi Pilkada dan ada pula yang pindah partai. Khusus untuk Dapil Kota Pekanbaru, dari sembilan kursi yang tersedia, hanya dua yang kembali direbut oleh petahana, yaitu atas nama Noviwaldy Jusman (Par-

tai Demokat) dan Ade Hartati Rahmad (PAN). Sementara tujuh kursi lainnya diisi oleh pendatang baru, masing-masing atas nama Agung Nugroho, Muhammad Aulia, Sofyan Siroj Abdul Wahab, Arnita Sari, Kasir, H Parisman Ihwan dan Robin

LAPORAN UTAMA

Hutagalung. Penetapan anggota DPRD Riau terpilih tersebut dilakukan dalam rapat pleno terbuka. Pantauan di lapangan, pleno berjalan aman dan damai tanpa ada sanggahan dari para saksi Parpol yang datang. Dari pleno tersebut ditetapkan dan diketuk palu berdasarkan hasil perolehan suara partai politik di seluruh dapil yang telah dibacakan. Hasilnya, Partai Golkar berhasil meraih jumlah kursi terbanyak, yaitu 11 kursi, PDIP 10 kursi, Demokrat 9 kursi, Gerindra 8 kursi, PKS 7 kursi, PAN 7 kursi, PKB 6 kursi, PPP 4 kursi, Nasdem 2 kursi, Hanura 1 kursi, dengan total ada 65 anggota DPRD Provinsi Riau. Ketua KPU Provinsi Riau Ilham Muhammad Yasir mengatakan, setelah penetapan ini pihaknya akan segera menyerahkan dokumen penetapan tersebut ke Pemerintah Daerah Provinsi Riau pada awal pekan depan, dan selenjutnya gubernur menyerahkan ke Mendagri. “Setelah penetapan ini kami akan serahkan dokumen penetapan ke Gubernur Riau secepatnya, yakni tiga hari setelah penetapan. Selanjutnya Gubernur akan menyerahkan ke Menteri Dalam Negeri. Untuk pengesahan dan pelantikan ini wilayahnya Kemendagri,” kata Ketua KPU Riau, Ilham Muhammad Yasir. Sementara untuk pelantikan caleg terpilih akan digelar pada tanggal 6 September 2019 dan disertai dengan pengambilan sumpah anggota DPRD Provinsi Riau. Dari forum sidang pleno itu juga diketahui, Partai Golkar (Golongan Karya) berhasil mendapatkan jumlah kursi terbanyak, yaitu 11 kursi. Pada periode sebelumnya, partai berlogo beringin rimbun itu juga menjadi peraih kursi terbanyak di DPRD Riau. Selanjutnya PDIP 10 kursi, Demokrat 9, Gerindra 8, PKS 7, PAN 7, PKB 6, PPP 4, Nasdem 2 dan Hanura 1 kursi. Dengan demikian totalnya ada 65 anggota DPRD Provinsi Riau terpilih periode 2019-2024. Hasil yang menggembirakan juga diraih PDIP, yang menjadi partai pemenang kedua di Provinsi Riau di Pileg 2019 dengan menduduki 10 kursi DPRD Riau untuk periode 2019-2024. Dengan raihan tersebut, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Riau, Syafarudin Poti, mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Riau yang telah memilih kader PDIP sebagai wakilnya untuk duduk di kursi DPRD. “Kita tentu berterima kasih pada masyarakat Riau yang telah memberikan kepercayaannya pada seluruh Dapil di provinsi Riau. Amanah ini tak akan kami sia-siakan. Kami akan menjembatani as-

LAPORAN UTAMA

Agung Nugroho

Sulastri

Syafaruddin Poti

pirasi masyarakat,” ungkapnya, Kamis (15/8). Politisi partai berlambang banteng itu mengatakan, perjuangan PDIP di Pemilu 2019 sangat tidak mudah. Bahkan, sebelumnya banyak pengamat dan perbincangan di warung kopi yang memprediksi bahwa PDI Perjuangan akan tergerus perolehan suaranya. “Suara kita sempat diperkirakan bakal hancur. Tapi buktinya justru terbalik. Kita malah meraup 10 kursi di DPRD Riau. Ini menandakan solidnya mesin partai menghadapi Pemilu,” pungkasnya. Raihan 10 kursi tersebut lebih besar dari Pemilu lima tahun sebelumnya yang hanya 9 kursi. Dengan modal perolehan 10 kursi itu, maka PDI Perjuangan tetap mendapat jatah satu kursi Wakil Ketua DPRD Riau, seperti pada Pemilu periode sebelumnya.

Yang mengalami penurunan, antara lain keterwakilan perempuan untuk periode 2019-2024 berkurang dibanding periode sebelumnya 2014-2019. Sebelumnya pada periode 2014-2019 terdapat 18 orang perempuan duduk menjadi rakyat di Bumi Lancang Kuning, sedangkan pada hasil pemilu legislatif 17 April lalu hanya tersisa 11 orang. Itupun 10 dari 11 orang merupakan wajah lama atau anggota dewan incumbent yang kembali terpilih pada periode ini, hanya satu wajah baru yaitu Arnita Sari dari Partai Keadilan Sejahtera. Kesebelas anggota dewan perempuan yang akan mengisi slot wakil rakyat lima tahun kedepan adalah Septina Primawati yang saat ini menjabat Ketua DPRD Riau dari Partai Golkar. Juga ada tiga politisi perempuan lainnya yang kembali terpilih

dari Partai Golkar yaitu Karmila Sari, Sewitri dan Sulastri, lalu Almainis dan Soniawati dari PDI Perjuangan. Mira Roza dan Arnita Sari (PKS), Ade Hartati Rahmat (PAN), Eva Yuliana (Partai Demokrat) dan Farida Sa’ad (Partai Nasdem). Sementara itu ada delapan nama yang sebelumnya menjadi wakil rakyat, namun gagal terpilih dengan berbagai alasan termasuk ada yang naik kelas menjadi caleg ke DPR RI. Delapan politisi perempuan yang gagal tersebut adalah Supriyati, Sumiyanti dan Nuraini (Partai Golkar), Yulianti dan Maghdaliasni (Partai Demokrat), Tengku Nazlah Khairati, Yurnalis (PPP) serta Lampita Pakpahan (Partai Gerindra). Sebelumnya keterwakilan perempuan di DPRD Riau merupakan yang tertinggi di Indonesia dari jumlah persentase, di-

mana selain terdapat perwakilan rakyat perempuan mencapai 18 orang, lembaga yang terhormat tersebut dipimpin ketua yang juga perempuan yakni Septina Primawati. Keterwakilan perempuan di DPRD Riau mendapat apresiasi banyak pihak karena tingginya animo politik wanita dalam pesta demokrasi di bumi Melayu ini. Yang menarik dari penetapan itu, antara lain pasangan suami istri (Pasutri) Agung Nugroho dan Sulastri dipastikan akan menjadi anggota DPRD Riau, setelah KPU Provinsi Riau menetapkan anggota DPRD Riau terpilih periode 2019-2024 pada 10 Agustus lalu. Kedua pasangan ini terpilih dari partai dan Dapil yang berbeda dan mendapat suara diatas 20 ribu. Agung Nugroho maju menjadi Caleg bersama partai Demokrat dari Dapil Kota Pekanbaru dengan jumlah suara 27.527. Sedangkan Sulastri dari Caleg Partai Golkar dari Dapil Kabupaten Inhil suara yang didapatnya 21.544. Dari kubu Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya) diapungkan sebuah wacana baru. Meski sudah dipastikan menduduki kursi wakil ketua DPRD Riau, namun Partai Gerindra belum menentukan siapa yang pantas menduduki kursi tersebut. Anggota DPRD Riau dari Gerindra, Marwan Yohanis, mengatakan persoalan siapa yang pantas menjadi wakil ketua DPRD adalah hak partai dan setiap partai memiliki mekanisme bagaimana mencari orang yang tepat. Marwan yang pernah menjadi ketua DPD Gerindra Riau ini mengaku tidak menginginkan jabatan tersebut sekalipun dirinya sudah kaya dengan pengalamanan di dunia politik dan pernah menjadi ketua DPRD di kabupaten. Marwan, memilih prinsip Tut Wuri Handayani, ia mendorong tokoh muda Gerindra untuk menjadi salah satu dari unsur pimpinan DPRD Riau kedepannya, sebab zaman selalu berubah-ubah. Makanya, lanjut Marwan, dirinya lebih menyerahkan kesempatan itu kepada yang lebih muda dan bagi yang sudah senior seperti dirinya selalu siap memberikan masukan dan saran nantinya. Disinggung siapa nama yang pantas, Marwan mengatakan mekanisme nya ada di DPD Gerindra Riau dan selanjutnya diusulkan ke tingkat DPP hingga diterbitkan SK nya. Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Riau, Husni Tamrin menjelaskan di mekanisme partai yang pantas menduduki jabatan wakil ketua DPRD adalah orang yang memiliki jabatan tertinggi di struktur partai. (e2/dari berbagai sumber)

Caleg Terpilih DPRD Riau 2019-2024 Dapil Riau 1 (Kota Pekanbaru): Muhammad Aulia (Gerindra) Robin P Hutagalung (PDIP) Parisman Ihwan (Golkar) Sofyan Siroj Abdul Wahab (PKS) Arnita Sari (PKS) Ade Hartati Rahmat (PAN) Kasir (Hanura) Agung Nugroho (Demokrat) Noviwaldy Jusman. (Demokrat) Dapil Riau 2 (Kampar) Suprianto (PKB) Nurzafri (Gerindra) Ma’mun Solihin (PDIP) Ramos Teddy Sianturi (Golkar) Ardiansyah (PKS), Yuyun Hidayat (PPP) Sahidin (PAN) Eva Yuliana (Demokrat) Dapil Riau 3 (Rokan Hulu) Amran (Gerindra) Syafaruddin Poti (PDIP), Sari Antoni (Golkar) Adam Syafaat (PKS) Syamsurizal (PAN) Kelmi Amri (Demokrat) Dapil Riau 4 (Rokan Hilir) Abu Khoiri (PKB) Syafridun Iput (Gerindra) Suyadi (PDIP) Karmila Sari (Golkar) Ali Rahmad Harahap (Nasdem) Husaimi Hamidi (PPP) Asri Auzar (Demokrat) Dapil Riau 5 (Dumai, Bengkalis, Meranti) Muhammad Adil (PKB) Hardianto (Gerindra) Iwandi (PDIP) Almainis (PDIP) Indra Gunawan (Golkar) Amyurlis (Golkar) Farida Saad (Nasdem) Mira Roza (PKS) Abdul Kasim (PKS) Sunaryo (PAN) Eddy Yatim (Demokrat) Dapil Riau 6 (Siak, Pelalawan) Sugianto (PKB) Husni Tamrin (Gerindra) Zukri (PDIP) Soniwati (PDIP) Sewitri (Golkar) Markarius Anwar (PKS) Zufri (PAN) Tumpal Hutabarat (Demokrat) Dapil Riau 7 (Indragiri Hilir) Dani Nursalam (PKB) Ustadz Suhaidi (Gerindra) James Pasaribu (PDIP) Sulastri (Golkar) Septina Primawati (Golkar) Muhammad Arpah (PPP) Sulaiman (PAN) Agus Triansyah (Demokrat) Dapil Riau 8 (Indragiri Hulu, Kuantan Singingi) Ade Agus Hartanto (PKB) Marwan Yohanis (Gerindra) Sugeng Pranoto (PDIP) Sukarmis (Golkar) Yulisman (Golkar) Sardiyono (PPP) Komperensi (PAN) Manahara Napitupulu (Demokrat)

Pemerintah Kabupaten

Indragiri Hilir Hampir semua kabupaten/kota di Provinsi Riau pada musim kemarau 2019 dihadapkan dengan kasus kabut asap yang bersumber dari karhutla (kebakaran hutan dan lahan). Bahkan sejumlah daerah di Negeri Lancang Kuning ini kondisi udaranya sudah berada pada level tidak baik bagi kesehatan.

ealitas serupa juga terjadi di Kabupaten Inhil (Indragiri Hilir). Beruntung, Drs. HM Wardan yang memimpin daerah itu, memiliki kepedulian terhadap persoalan yang satu ini. Mungkin karena menyangkut kepentingan orang banyak, Bupati Wardan siap melakukan yang terbaik agar kasus kabut asap yang melanda kabupaten yang ia pimpin bisa ditekan sampai ke titik terendah. Pada Selasa (13/8/2019), misalnya, Bupati Wardan terjun langsung meninjau lokasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kelurahan Kempas Jaya, Kecamatan Kempas. Tinjauan tersebut dilakukan Bupati setelah mengetahui intensitas Karhutla di Kabupaten Inhil kian meningkat. Dari lokasi, khususnya di kawasan RW 3 sampai dengan RW 5 Kelurahan Kempas Jaya, Kecamatan Kempas, diketahui kebakaran lahan mencapai 60 Hektare. Bupati menuturkan, hampir 80 persen hutan dan lahan di Kabupaten Inhil rawan terhadap bahaya kebakaran. Mayoritas lahan yang terbakar merupakan lahan perkebunan milik masyarakat yang tidak terawat. “Untuk itu, dihimbau kepada masyarakat agar memperhatikan lahan sekitar dan khususnya kepada masyarakat yang memiliki kebun dan lahan untuk tidak meninggalkan kebun dalam keadaan masih adanya kegiatan membakar,” pungkas Bupati. Bupati juga berpesan agar masyarakat pemilik lahan dapat memeriksa keadaan lahan perkebunan secara berkala guna memastikan tidak adanya api sehingga dapat mengantisipasi bahaya kebakaran lahan. “Untuk pemilik kebun dan lahan harus benar-benar memastikan keadaan kebun dan lahan tersebut aman dan bebas api. Jangan sampai lalai,” tukas Bupati berpesan. Peninjauan Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan ke lokasi Karhutla di Kelurahan Kempas Jaya, Kecamatan Kempas juga turut didampingi oleh Wakapolres Inhil dan Plt Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Inhil. Kedatangan Bupati saat itu disambut langsung oleh Camat Kempas beserta unsur Forkopimcam Kempas dan Lurah Kempas Jaya. Pada Selasa (6/8/2019), Bupati Wardan memenuhi undangan dari Presiden Joko Widodo untuk mengikuti Rapat Koordi-

Advertorial Pemkab Inhil

Tekan Karhutla, Bupati Inhil Tak Segan-segan Turun Langsung ke Lapangan

nasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Istana Negara, Jakarta. Rakornas dihadiri Gubernur, Bupati/ Walikota, Pangdam, Kapolda, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kehutanan Provinsi di wilayah rawan karhutla, dan instansi terkait yang diundang pada rakornas ini. Sebagaimana diketahui, beberapa bulan belakangan, karhutla menjadi masalah terbesar di Indonesia. Musim kemarau menyebabkan lahan gambut di sebagian wilayah Sumatera dan Kalimantan terbakar. Faktor lain disebabkan juga oleh banyaknya oknum yang tidak bertanggung jawab, membuka lahan dengan cara dibakar. Bupati Inhil, HM Wardan menyebut bahwa semua pihak harus berperan aktif dalam mencegah hal-hal yang memicu terjadinya karhutla ini. Menurutnya, berbagai cara harus dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya karhutla serta pencegahannya, baik dengan cara penyuluhan, kampanye, maupun sosialisasi.

“Pengendalian kebakaran hutan dan lahan merupakan tanggung jawab kita bersama, termasuk seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan, tidak akan efektif dan tidak akan berhasil optimal, tanpa peran serta dan komitmen yang kuat dari semua pihak,” pungkas Bupati. Bupati mengaku akan sangat serius dalam hal penanganan Karhutla yang terjadi di wilayahnya, Kabupaten Inhil. Bupati menuturkan, Fenomena Karhutla yang terjadi pada tahun 2015 silam telah cukup memberikan pelajaran dan pengalaman baginya. “Kebakaran seperti yang terjadi pada 2015, telah menghanguskan sekitar 800 ribu hektare dari 2,6 juta hektare lahan gambut dan menimbulkan asap yang sangat pekat hingga menimbulkan korban jiwa. Ini suatu pembelajaran bagi kita untum lebih fokus, baik dalam hal penanganan maupun pencegahan,” papar Bupati. Karhutla yang rutinterjadi dalam dua dekade terakhir, telah banyak menimbulkan kerugian, baik bagi lingkungan, kes-

ehatan, ekonomi maupun kehidupan sosial masyarakat. Oleh karenanya, diungkapkan Bupati, Pemerintah Kabupaten Inhil tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. “Dalam upaya mencegah karhutla nantinya, kita akan tetap berkoordinasi secara intensif, tidak hanya dengan pihak TNI/Polri, namun juga melibatkan peran aktif masyarakat,” jelas Bupati. Presiden Joko Widodo pada Rakornas saat itu, meminta Gubernur, Pangdam dan Kapolda berkolaborasi, bekerja sama dibantu oleh Pemerintah Pusat, Panglima TNI, Kapolri, BNPB, dan Badan Restorasi Gambut (BRG), mengatasi dan mencegah terjadinya karhutla. “Usahakan jangan sampai kejadian, baru kita bergerak, api sekecil apa

Presiden berpesan, hal yang pertama diprioritaskan adalah pencegahan melalui patroli terpadu untuk deteksi dini sehingga kondisi harian di lapangan selalu termonitor dan terpantau. Kedua, penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut. “Kalau musim panas di cek bener dan harus dilakukan secara konsisten, tinggi permukaan air tanah gambut agar tetap basah, dijaga terus terutama di musim kering,” imbau Presiden seraya mengungkapkan langkah yang ketiga adalah sesegera mungkin melakukan pemadaman api setelah terdeteksi. “Jangan biarkan api membesar, langkah-langkah water bombing yang kalau

pun segera padamkan, kerugian gede sekali kalau kita hitung,” kata Presiden. Presiden mengingatkan, bahwa aturan main untuk Pangdam, Danrem, Kapolda, Kapolres tetap sama sebagaimana yang disampaikan tahun 2015 lalu. “Saya telepon ke Panglima TNI saya minta dicopot yang tidak bisa mengatasi, saya telepon lagi mungkin 3 atau 4 hari yang lalu kepada Kapolri dengan perintah yang sama dicopot kalau enggak bisa mengatasi yang namanya kebakaran hutan dan lahan,” tegasnya.

sudah terlanjur gede itu juga tidak mudah, tapi memang harus dilakukan kalau api sudah besar,” imbuh Presiden. Informasi yang diterima menyebutkan, pemadaman lanjutan dan Pendinginan Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla) masih dilakukan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Pemadaman dilakukan di Parit Mastur RT. 006 RW. 003 Kelurahan Kempas Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Inhil. Kapolres Inhil AKBP Christian Rony. P, S.IK, MH ikut

turun langsung memadamkan dan mendinginkan lahan milik masyarakat yang terbakar tersebut, Rabu (14/8/2019). Kapolres Inhil beserta jajarannya serta Camat Kempas, Polsek Kempas serta masyarakat turun bersama-sama berjibaku dalam upaya memadamkan api dan sekaligus mendinginkan lokasi Karhutla. Kapolres Inhil AKBP Christian Rony. S.IK, MH menuturkan, sekitar 10 hektar lahan milik masyarakat di perkirakan menjadi korban Karhutla di lokasi tersebut. “Lokasi lahan perkebunan milik masyarakat tersebut. Sedangkan untuk titik koordinat lokasi Karhutla, yaitu Longitude : 102.810.806 Latitude. : - 0.536912,” ujar Kapolres Inhil, dilansir tribunpekanbaru.com. Terakhir Kapolres menuturkan, upaya pemadaman dan pendinginan lokasi lahan tersebut masih terus dilakukan. “Perkembangan selanjutnya akan kami laporkan kepada Pimpinan dan situasi terdapat dalam keadaan aman serta terkendali,” pungkasnya. Setakat ini, sebanyak enam kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Provinsi Riau mengalami kebakaran hutan dan lahan. Akibatnya, daerah itu terkepung kabut asap dan menimbulkan titik api. “Selama sepekan ini, kebakaran terjadi di Kecamatan Tempuling, Enok, Kuala Indragiri (Kuindra), Batang Tuaka, Gaung Anak Serka, dan Keritang selama sepekan,” ujar Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Indragiri Hilir, Yuspik, Senin (5/8). BPBD bersama TNI Polri dan tim pemadam dari PT Sumatera Riang Lestari (SRL) terus berupaya melakukan pemadaman dari darat. Upaya penanggulangan juga melibatkan helikopter pengebom air bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). “Kita kerahkan satu unit helikopter untuk water boombing (bom air). Mudah-mudahan segera padam,” kata Yuspik, dilansir gatra.com. Akibat kebakaran lahan itu, kualitas udara di Kota Tembilahan ibukota Kabupaten Inhil memburuk. Lantaran kondisi itu, sebahagian anak-anak sekolah terpaksa menggunakan masker. Secara keseluruhan, luas lahan yang terbakar di Inhil sepanjang tahun ini sudah mencapai lebih dari 388,6 hektar. Angka itu berpotensi meluas lantaran titik api di wilayah itu masih terus terpantau satelit. Sementara BPBD Provinsi Riau mencatat lebih dari 4.500 hektar lahan terbakar sejak awal Januari 2019. Pada awal tahun, kebakaran mulai terjadi di wilayah pesisir seperti Bengkalis, Rokan Hilir dan Dumai. Namun belakangan kebakaran terus bergerak ke arah daratan termasuk Siak, Pelalawan, Kampar hingga Indragiri Hilir. (adv/hms)

DPRD

advertorial dprd Bengkalis

Kabupaten Bengkalis

Tingkatkan Kualitas Pendidikan, DPRD Bengkalis Sorot Persoalan Pungli Sebagai mitra kerja pemerintah yang antara lain membidangi sektor pendidikan, DPRD Kabupaten Bengkalis melalui Pansus (panitia khusus) terus melakukan berbagai langkah dan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah itu, dimaksudkan untuk menyiapkan SDM (sumber daya manusia) yang berkualitas.

ada Selasa (13/8/2019), misalnya, Panitia Khusu (Pansus) DPRD Kabupaten Bengkalis Bahas Ranperda Pendidikan sebagai tindak lanjut pembahasan sebelumnya untuk memastikan kelanjutan draf Ranperda bersama Kemenkumham dan OPD di ruang rapat Gedung DPRD. Untuk penyempurnaan Ranperda bersama Kemenkumham, Pansus memanggil OPD untuk membahas Draf Ranperda sebagai tahap penyempurnaan. Rapat dipimpin langsung oleh ketua Pansus penyelenggara pendidikan Sofyan, bersama anggota pansus, turut di undang dinas pendidikan dan Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Riau. Usai Rapat Pembahasan, Ketua Pansus Sofyan mengatakan, “Pembahasan ini sudah mulai memasuki babak akhir dan Ranperda ini berkaitan tentang pengelolaan pedidikan yang menjadi inisiatif DPRD. mungkin ini menjadi harapan bagi kita agar upaya pengelolaan pendidikan di Bengkalis berjalan dengan baik. Perda ini memuat tentang pembiayaan pendidikan dimana perda ini berangkat atas dasar pemikiran kita bersama agar ada sebuah payung hukum yang mengatur tentang penyelenggara pendidikan”, Jelasnya. Lanjutnya lagi, sifat Perda ini adalah komprehensif, mengakomodir semua yang berkaitan dengan pendidikan baik itu sekolah umum, swasta, maupun agama. Bantuan hibah terutama pada guru madrasah atau guru agama ini bisa tertuang dalam perda, Sehingga nanti ada payung hukum yang kuat bahwa daerah ini harus menjalankan apa yang tertuang dalam perda tersebut. Perda ini sangat penting dan sangat ditunggu-tunggu masyarakat, karena ini

menjawab aspirasi yang berkembang selama ini ketika rapat dengan komisi IV. Berkali-kali juga diadakan diskusi dan perda penyelenggaraan pendidikan ini perlu disusun sebaik-baiknya. Perda ini juga menyangkut pendidikan formal, informal Dan juga pendidikan inklusif. bagi anak anak yang berkebutuhan khusus juga kita atur dalam perda ini. “Naskah akademisnya disusun oleh Kemenkumham Kanwil Riau, Mereka inilah yang kami berikan amanah untuk menyusun draft nya. Selain itu, Ranperda juga sudah dibahas dalam waktu dua bulan terakhir ini, dan kita juga sudah melakukan konsultasi ke Provinsi dan pusat serta sudah melihat daerah-daerah yang telah mempunyai perda yang sama. Insyaallah Perda akan segera disahkan,” terang Sofyan. Di luar konteks ranperda, dunia pendidikan saat ini, tidak terkecuali di Kabupaten Bengkalis, masih dihadapkan dengan persoalan pungli (pungutan liar), yang membuat banyak orang tua murid menjadi resah, terutama bagi orang tua murid yang tidak mampu yang hanya mengharapkan bantuan pendidikan dari sekolah dan pemerintah. Bahkan ada beberapa orang tua murid yang mengadu dan meminta pertolongan terutama masalah keuangan kepada anggota Komisi IV DPRD tentang adanya oknumoknum di sekolah meminta orang tua murid untuk membayar uang LKS dan pembayarannya diarahkan pada tokotoko tertentu. Kejadian tersebut membuat komisi IV berambisi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi bersama Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru. Rapat yang diadakan pada Pukul 14.00

WIB di ruang rapat lantai 2 dipimpin Abi Bahrun dan dihadiri wakil Ketua Nanang Haryanto, sekretaris Irmi Syakip Arsalan serta anggota Komisi IV. Rapat dibuka oleh Bpk. Drs. Khalis Binsar Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Diskusi berlanjut dengan pertanyaan demi pertanyaan yang dilontarkan anggota Komisi IV Abi Bahrun, Nanang Haryanto, Thamrin Mali, Irmi Syakip Arsalan, Syaukani, Fransisca, Dr. Fidel dan Eddy Budianto untuk menemukan solusi dari permasalahan yang disampaikan. Disepakati bersama, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bengkalis bersama Dinas Pendidikan Provinsi Riau akan mengumpulkan bukti-bukti yang terjadi di lapangan dan apabila memang benar pungli tersebut terjadi di sekolah maka akan dilakukan tindakan tegas bagi Sekolah tersebut. Menurut wakil ketua Komisi IV Nanang Haryanto usai pertemuan mengatakan, “kami dari Komisi IV akan mencari akar permasalahan terkait pungli ini, mengapa bisa terjadi atau adakah unsur kesengajaan dari pihak Sekolah,” tuturnya, sebagaimana dilansir website resmi DPRD Bengkalis. Jelas Nanang lagi, larangan Pungli mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan, pasal 181 yang mengatakan Pendidik dan tenaga kependidikan baik perorangan maupun kolektif dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar dan pakaian seragam ditingkat satuan pendidikan sementara yang diperbolehkan adalah LKS yang di buat oleh guru sesuai dengan mata pelajaran terkait, dan dana BOS dapat dimanfaatkan untuk LKS oleh guru guna menunjang aktivitas belajar siswa sehingga siswa tidak perlu sama sekali mengeluarkan uang sepersen pun untuk pembelian LKS. Sejalan dengan itu, Komisi IV DPRD Kabupaten Bengkalis yang membidangi Pendidikan menegaskan kepada seluruh

kepala sekolah agar mentaati aturan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 pasal 181 yang menerangkan bahwa penyelenggara dan tenaga pendidik, baik perorangan maupun kolektif dilarang menjual buku pelajaran, perlengkapan pelajaran, bahan pelajaran, serta pakaian seragam di tingkat satuan pendidikan. Aturan tersebut juga tercatat dalam Permendikbud Nomor 8 tahun 2016 tentang buku yang digunakan oleh satuan pendidikan. Sesuai laporan dari masyarakat ada indikasi dari pihak sekolah tidak mentaati peraturan tersebut. Dan mengarahkan Siswa untuk membeli LKS pada toko tertentu. Komisi IV yang di ketuai Sofyan, wakil ketua Nanang Haryanto dan Sekretaris Irmi Syakip Arsalan beserta anggota sangat menyesalkan kejadian tersebut. Dengan masuknya laporan ini, apabila ada sekolah yang demikian, diminta agar Dinas terkait dan aparat penegak hukum turun tangan untuk mengatasi permasalahan ini supaya tidak berlarut-larut. Komisi IV tidak mau ada kongkalikong antara pihak sekolah dengan penjual buku untuk mencari keuntungan. Dan juga diharapkan agar pihak guru untuk tidak terlibat dalam masalah hukum karena bisa mencemari dunia pendidikan. Intinya tidak boleh ada anak yang tidak sekolah karena kebijakan sekolah menjual buku atau adanya pungutan di sekolah. Buku mata pelajaran memang menjadi sarana prasarana peserta didik dalam memperoleh ilmu. Namun hal tersebut telah

disediakan di setiap sekolah. Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, guru atau sekolah tidak diperkenankan memperjualbelikan buku kepada peserta didik. Komisi IV juga menghimbau kepada seluruh orang tua murid agar melapor apabila ada oknum guru yang menjual buku di sekolah sehingga bisa segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Permasalahan ini sudah pernah dibahas bersama dengan dinas terkait dalam rapat kerja. Komisi IV bersama dinas juga sudah sering mengingatkan agar guru-guru tidak menjual buku apapun alasannya, jelas melanggar aturan ya ng berlaku dan harus ditindak tegas. Meresahkan Isu-isu pungli yang dilakukan oleh oknum-oknum sekolah beredar di tengah masyarakat dan tentunya sangat meresahkan. Isu ini tentu sampai ke telinga anggota DPRD Bengkalis khususnya Komisi IV yang membidangi bidang kesejahteraan dan sumber daya manusia dari berbagai aspirasi dan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat khususnya orang tua murid. Tidak butuh waktu lama, Komisi IV langsung menanggapi isu ini dengan berkonsultasi ke Dinas Pendidikan Provinsi Riau beberapa waktu lalu yang intinya Komisi IV bersama-sama dengan dinas terkait akan mengumpulkan buktibukti di lapangan dan akan menindaklanjuti jika isu tersebut terbukti kebenarannya.

Agar tidak terjadi saling tuduh dan kesalahpahaman dari berbagai pihak, Komisi IV kemudian memanggil kepala sekolah SD, SMP se - Kec. Bengkalis, se - Kec. Mandau, se - Kec. Pinggir dan se Kec. Bathin Solapan terkait sumbangansumbangan yang dilakukan pihak sekolah, Selasa (13/08/2019). Rapat dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV Sofyan dihadiri Wakil Ketua Nanang Haryanto, sekretaris Irmi Syakip Arsalan, serta anggota dr. Fidel Fuadi, Thamrin Mali, Fransisca, Daud Gultom, Syaiful Ardi, dan Edi Budianto. Ketua Komisi IV sekaligus Ketua Pansus Pendidikan menyampaikan “Kami telah berkonsultasi ke Kementerian Pendidikan nasional beberapa waktu yang lalu bersama Dinas Pendidikan, salah satu masukan yang kami dapatkan bahwa memang tidak ada lagi yang namanya pungutan yang dilakulan oleh sekolah, bagaimanapun modusnya ataupun sistemnya tidak diperbolehkan lagi kecuali sumbangan sukarela dari wali murid, bentuk partisipasi dari wali murid kepada pihak sekolah. Kita mencari solusi terbaik, supaya jangan ada persoalan hukum di kemudian hari, kita satukan persepsi supaya nanti tidak tersandung persoalan hukum, sehinga kita perlu meminta pandangan dari kepala sekolah, Dinas Pendidikan, Polres, dan Inspektorat”, terangnya. Pandangan dari Dinas pendidikan yang di sampaikan Agusilfridimalis menerangkan bahwa Dinas Pendidikan dari awal sudah membuat surat edaran ke sekolah-sekolah tentang pungutan-pungutan termasuk juga LKS, dan juga tertuang pada edaran waktu PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) yang berisi tentang larangan mengenai baju, buku dan sebagainya. Larangan ini sudah setiap tahun diedarkan, berdasarkan Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB dan telahdi ubah dengan Permendikbud 20 tahun 2019 juga mencakup masalah larangan. (adv/hms)

Pemerintah Kabupaten

Indragiri Hulu

Galeri Pemkab Inhu

Idul Adha, Yopi Salat di Halaman Kantor Bupati

UPATI Inhu (Indragiri Hulu) H. Yopi Arianto SE bersama sang istri Rezita Meylani Yopi, dengan kedua putranya Pijar Prawara Arianto dan Soenara Putra Arianto manunaikan salat Idul Adha 1440 Hijriah di Halaman Kantor Bupati Inhu. Bersama aparatur Pemerintah Inhu, H Yopi Arianto SE menempati barisan shaf paling depan bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat. Pada Sabtu (17/8/2019), Pemkab Inhu menggelar upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI ke 74 di Stadion Narasinga Rengat. Sebagai inspektur upacara Bupati Yopi Arianto dengan perwira upacara AKP Hendri S.Sos, lulusan Secapa Polri 2007 dan merupakan Kasat Sabhara Polres Inhu. Sedangkan Komandan upacara AKP Setriadi SH, SIK lulusan Akpol 2010 yang bertugas sebagai Kasatreskrim Polres Inhu dan Komandan Paskibra Ipda Renaldi. Sementara pembaca teks proklamasi adalah Ketua DPRD Inhu Miswanto. Sebelumnya, Bupati Yopi secara resmi membuka perlombaan Pacu Jalur di Tepian Kuala serta peresmian Tribun Simpang Tiga Danau Pao Desa Redang Kecamatan Rengat Barat. Kedatangan Bupati disambut meriah dengan diiringi pencak silat khas Melayu, didampigi Sekda Inhu Ir. Hendrizal, Kepala Bappeda Inhu Junaidi Rahmat, Kapolsek Rengat Barat Kompol B. Suryadi, Camat Rengat Barat Hendri, Kades Redang sekaligus Edi Supirman, Ketua Panitia pelaksanaan Hasbi, serta ratusan masyarakat Inhu.*** foto-foto: dari berbagai sumber

PT. CPI

Infotorial pt. cpi

Kerjasama PT CPI dan YKAN TNC

Diluncurkan, Program Pengembangan Pengelolaan Pesisir Terpadu di Riau

Dengan ekosistem hutan mangrove seluas 143 ribu hektar yang tersebar di wilayah Dumai, Bengkalis, Rokan Hilir, Meranti, Pelalawan, Siak, dan Indragiri Hilir, Riau berpotensi menjadi pusat riset dan pengembangan hutan mangrove di Pulau Sumatera.

T Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara, afiliasi dari the Nature Conservancy, (YKAN TNC) meluncurkan Program Pengembangan Pengelolaan Pesisir Terpadu di Provinsi Riau. Program ini merupakan upaya konservasi hutan mangrove dan ekosistemnya dengan memfokuskan pada faktor ekologi, sosial, dan ekonomi. Peluncuran program diselenggarakan di Bandar Bakau, Pengkalan Sesai, Kota Dumai, pada 27 Juli 2019 yang dihadiri oleh Direktur Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial Kementeriaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPEE KLHK) Tandya Tjahjana, Sekda Provinsi Riau Ahmad Hijazi, Walikota Dumai diwakili oleh Pj Sekdako Dumai Hamdan Kamal, Kepala Departemen Operasi SKK Migas Sumbagut Haryanto Syafri, dan perwakilan Pemkab Bengkalis. Dalam acara tersebut, karyawan PT CPI dan YKAN bersama masyarakat juga melakukan aksi bersih-bersih sampah dan diskusi interaktif untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pelestarian hutan bakau. Kegiatan ini sekaligus memperingati Hari Mangrove Sedunia yang jatuh setiap tanggal 26 Juli. Dengan ekosistem hutan mangrove seluas 143 ribu hektar yang tersebar di wilayah Dumai, Bengkalis, Rokan Hilir, Meranti, Pelalawan, Siak, dan Indragiri Hilir, Riau berpotensi menjadi pusat riset dan pengembangan hutan mangrove di Pulau Sumatera. Namun, daya dukung lingkungan yang tidak memadai menyebabkan penurunan fungsi hutan bakau akibat kerusakan yang disebabkan oleh maraknya pembalakan liar untuk kebutuhan bahan bakar, alih fungsi lahan, bahan komoditas, dan abrasi. Melihat potensi ini, sebagai tahap awal, program Pengembangan Pengelolaan Pesisir Terpadu di Provinsi Riau akan dilaksanakan di dua lokasi, yakni Pangkalan Sesai, Kota Dumai, dan Teluk Pambang, Kabupaten Bengkalis. “Saat ini,

kami akan fokus pada studi desain rencana restorasi kawasan pesisir di Pangkalan Sesai dan Teluk Pambang. Hasil studi diharapkan selesai akhir tahun ini, sehingga implementasi program dapat dimulai tahun 2020,” kata Wahyu Budiarto, Sr. Vice President Corporate Affairs PT CPI. Dua hari sebelumnya, PT CPI dan YKAN menggelar “Lokakarya Pengelolaan Pesisir Terpadu” di Pekanbaru untuk membangun sinergitas perencanaan pengelolaan pesisir terpadu di Riau. Para peserta berasal dari perwakilan pemerintah provinsi, organisasi nirlaba, akademisi, pegiat lingkungan, dan media. Darwis Mohammad Saleh, salah seorang pegiat pelestarian mangove di Bandar Bakau Dumai, menyatakan bahwa penyelamatan kawasan mangrove harus diprioritaskan. Sebab, lanjut dia, hutan mangrove berperan sebagai benteng pertahanan kawasan pesisir. Diperkirakan, 80 persen hasil ikan tangkap di dunia bergantung pada hutan mangrove, baik secara langsung maupun tidak. Akarnya yang rapat dan lingkungan vegetasi di sekitarnya berperan penting untuk menyaring air dari kotoran dan polutan lainnya untuk menghasilkan air bersih. Program Pengembangan Pengelolaan Pesisir Terpadu merupakan bagian dari kerja sama PT CPI dan YKAN melalui Program Mangrove Ecosystem Restoration Alliance (MERA). Aliansi kemitraan ini bertujuan mengembangkan, memperkenalkan, dan mengimplementasikan

pengelolaan kawasan pesisir yang terpadu dan berkelanjutan. Rangkaian kerja restorasi mangove merupakan bagian kesepakatan bersama PT CPI dan YKAN selama 12 bulan dalam periode kerja sama selama lima tahun. “Restorasi ekosistem mangrove bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga tanggung jawab semua pihak, termasuk pihak swasta. Oleh karena itu kami sangat mengapresiasi semua pihak yang membantu implementasi program MERA ini,” kata Direktur BPEE KLHK Tandya Tjahjana, yang hadir mewakili Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem KLHK. Pihaknya, lanjut dia, siap mendukung pengelolaan terpadu seperti MERA untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi hutan mangrove di Indonesia. MERA merupakan inisiasi yang dikembangkan YKAN guna menjawab kekhawatiran kerusakan sumber daya alam, khususnya mangove. “Kemitraan multipihak MERA ini merupakan jawaban untuk mengatasi permasalahan pengelolaan kawasan pesisir. Restorasi dan konservasi ekosistem hutan mangove merupakan tindakan prioritas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di pesisir dan pelestararian keanekaragaman hayati,” tambah Ketua YKAN, Rizal Algamar. Selain di Riau, program MERA serupa juga sudah diimplementasikan di hutan mangrove di Teluk Jakarta.(rls)

Pemerintah Kota

Dumai

Infotorial pemko Dumai

Bahas Pengembangan Roro Dumai-Malaka

Berupaya Manfaatkan Lahan Pertamina Patra untuk Parkir “Kendala lahan parkir ini membuat arus kendaraan dan orang menumpuk di satu titik, sehingga ruang gerak menjadi sempit dan tidak beraturan, apa lagi apa bila domestik Roro Dumai-Malaka di operasikan.”

ALIKOTA (Wako) Dumai H. Zulkifli As, M.Si mengatakan, agar akses masuk dan keluar pelabuhan tertib dan lancar, maka pemerintah Kota Dumai telah melakukan berbagai upaya untuk bisa manfaatkan lahan Pertamina Patra untuk lahan parkir pelabuhan. Demikian Wako Zul As saat menghadiri rapat koordinasi dengan manajemen Pertamina Pusat guna membahas lahan aset Pertamina Patra di area Politeknik Perikanan serta pengembangan Pelabuhan Roro Dumai-Malaka. Rapat koordinasi Pemerintah Kota Dumai dan Dinas Perikanan Provinsi Riau beserta jajaran manajemen Pertamina, dihelat pada ruang meetingnya SDU lantai 1 gedung utama kantor pusat Pertamina Pusat tersebut berjalan alot. Kamis (8/8/19).

Walikota Dumai H. Zulkifli As, M.Si yang di dampingi Asisten Dua Syahrinaldi, S.Sos dan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Dumai Afifudinsyah, menekankan bahwa pengembangan pembangunan Politeknik Perikanan dan kelautan serta area pelabuhan Bandar Sri Junjungan (BSJ ) Roro Dumai-Malaka yang sangat membutuhkan lokasi area parkir dan lokasi keluar masuk kendaraan domestik. Dalam rapat tersebut, Walikota Dumai H. Zulkifli As memberi gambaran penekanan pada poin-poin yang selama ini menjadi kendala rehabilitasi pelabuhan BSJ yang di rencanakan pada 2020 bakal di aktifkan Roro Dumai-Malaka. Diantaranya yakni masalah masalah patal berupa lahan hak milik Pertamina Patra. Walikota juga mema-

parkan masalah terkait kebijakan pemanfaaatan lahan untuk pembangunan pelabuhan domestik yang dimiliki pemerintah Kota Dumai. Rapat koordinasi telah berhasil mengidentifikasi masalah-masalah dan menyiapkan solusi kerjasama pemetaan dan pengawasan lahan, kerjasama lebih intensif dengan kajian kajian akademisi. Walikota Dumai H. Zulkifli As juga menyebut bahwa kebutuhan penyediaan lahan parkir tambahan ini agar arus lalu lintas kendaraan dan orang di areal pelabuhan jadi tertib dan tidak semrawut. “Kendala lahan parkir ini membuat arus kendaraan dan orang menumpuk di satu titik, sehingga ruang gerak menjadi sempit dan tidak beraturan, apa lagi apa bila domestik Roro Dumai-Malaka di operasikan,” katanya. (e2/rgc)

DPRD

infotorial DPRD Prov Riau Infotorial

Provinsi Riau

Ade Akui Riau Sudah Darurat Narkoba “KITA mengakui, Provinsi Riau saat ini juga sudah darurat narkoba, hal ini dapat dilihat beberapa bulan belakangan banyak tertangkap dan banyak juga yang tidak tertangkap. Dan peredaranya juga sudah sangat mudah sekali,” kata anggota DPRD Provinsi Riau, Ade Agus Hartanto. Politisi PKB tersebut menyatakan hal itu menanggapi kasus pelajar di daerah ini yang terlibat aksi jambret. Tentang itu, anggota Komisi V DPRD Riau, Ade Agus Hartanto prihatin adanya pelajar yang terlibat kasus kejahatan seperti aksi jembret di Jalan Srikandi, Kecamatan Tampan, Pekanbaru, Senin 26 Agustus 2019 kemarin. “Kita Prihatin atas kejadian itu, kepada orangtua kita mengimbau agar memperhatikan anak-anaknya, supaya kejadian ini tidak terjadi lagi,” kata Ade, Selasa 27 Agustus 2019. Ia menyebut, peran orangtua sangat penting bagi pergaulan dan tingkah laku anak, begitu juga guru dan lingkungan. Ade berharap, kejadian kemarin itu bisa menjadi pelajaran bagi orangtua agar lebih memperhatikan anaknya supaya tidak terjerumus pada pengaruh yang negatif. “Jika peran serta orangtua sudah jalan, dipastikan bisa mendeteksi kemana arah dan langkah anak mereka, begitu juga guru dan lingkungan masyarakat,” tegasnya, dilansir riau1.com. Politisi PKB itu mengaku, tidak mengetahui apa motif dari pelajar melakukan aksi jambret tersebut, apakah keisengan, pergaulan atau masalah ekonomi. Tapi yang jelas kedepanya kejadian ini tidak terulang lagi. (e2)

Kordias Mengaku Heran dengan Kualitas Udara Kategori Sedang

Sunaryo Akui Penanganan Karhutla Tidak Gampang

“Bos PT SSS ini sampai saat ini masih berkeliaran dan kita minta segera ditangkap dan memenjarakannya. Hal ini kita minta karena perusahaan itu terbukti merusak negeri Melayu ini, dan juga merugikan negara.” WAKIL Ketua DPRD Provinsi Riau Sunaryo mengakui, penyelesaian karhutla (kebakaran hutan dan lahan) di Riau ini tidaklah gampang dan perlu ekstra kerja keras. Tapi kendatipun demikian karhutla ini bisa dihilangkan dengan melakukan pencegahan dengan saling kerja sama dan bahu membahumembahu semua elemen. “Kita mengapresiasi pihak kepolisian, TNI dan BPBD yang sudah berjibaku dalam memadamkan api dilahan yang terbakar. Meski demikian perlu upaya kita bersama agar Karhutla tidak terjadi lagi. Dan kita juga berharap hujan bisa turun agar kabut asap dan api bisa padam, ” ujar politisi PAN ini, sebagaimana dilansir riau24.com. Di bagian lain, Sunaryo berharap aparat hukum segera memproses hukum lima perusahaan yang diduga membakar lahan dikawasanya sesuai hasil pantauan Satgas Udara beberapa waktu lalu. Hal ini diminta supaya tidak terjadi pertanyaan publik terkait hasil temuan tersebut. Untuk diketahui lima Perusahaan itu yakni PT Jatim Jaya Perkasa Teluk Bano II, PT Wahana Sawit Subur Indah Siak, PT Priatama Rupat (Surya Dumai Group), PT Seraya Sumber Lestari Siak dan PT Langgam Inti Hibrindo. “Silahkan diproses hukum sebab yang tahu akan lima perusahaan itu adalah pihak yang berwenang, ” kata Sunaryo di Gedung DPRD Riau di Pekanbaru. Sementara itu ketua komisi IV DPRD Riau Husni Thamrin mengapresiasi atas kunjungan Panglima TNI, Kapolri juga Mentri LHK RI kemarin yang memberikan perhatian untuk masalah Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang di hadapi masyarakat Riau beberapa waktu lalu. Namun dirinya hanya berharap kunjungan itu jangan hanya seremonial tapi harus ada bukti dan kerja nyata karena anggaran pejabat ke daerah cukup besar. Bukti nyata itu seperti segera menangkap bos PT Sumber Sawit Sejahtera (SSS) yang sudah ditetapkan sebagai tersangka Karhutla. “Bos PT SSS ini sampai saat ini masih berkeliaran dan kita minta segera ditangkap dan memenjarakannya. Hal ini kita minta karena perusahaan itu terbukti merusak negeri Melayu ini, dan juga merugikan negara, “katanya di DPRD Riau. Rabu 14 Agustus 2019. Untuk Mentri LHK pihaknya juga meminta selain memenjarakan bos perusahaan tersebut, izin perusahaan itu juga segera dicabut agar ada efek jera bagi perusahaan lainnya juga. “Bukan hanya masyarakat biasa saja yang di tangkap dan di penjara karena karhutla, bos perusahaan pembakaran hutan itu juga ditangkap,” jelasnya lagi. (e2)

“KITA saja bisa melihat kalau kualitas udara sudah tidak sehat, apalagi sudah ada korban kemarin. Harusnya ada sikap Pemprov untuk segera meliburkan sekolah-sekolah. Libur bukan berarti proses belajar mengajar terhenti, hanya saja murid bisa diarahkan untuk belajar di rumah.” Demikian dikatakan Wakil Ketua DPRD Riau, Kordias Pasaribu di Pekanbaru, Senin (26/8/2019), menanggapi kabut asap akibat karhutla yang semakin pekat. Pihaknya meminta Dinas Pendidikan Provinsi Riau untuk segera meliburkan aktivitas belajar mengajar di sekolah, sebab asap semakin tebal sehingga dikhawatirkan akan berdampak bagi kesehatan para pelajar. Politisi PDI Perjuangan Riau itu menyebutkan, kebijakan untuk melibur-

kan siswa harus dibuat dengan adanya koordinasi yang baik antara Disdik dan sekolah. “Diliburkan juga harus melalui koordinasi yang matang, diperhitungkan berapa lama diliburkan, ketertinggalan proses belajar seperti apa. Sekolah boleh saja libur tapi proses belajar mengajar jangan sampai tertinggal jauh,” ucap legislator asal Kota Pekanbaru itu. Dia juga mengimbau kepada murid untuk mengurangi segala aktifitas yang berada di luar ruangan. Kepada Dinas Kesehatan dimintanya untuk memfasilitasi, tidak hanya masker tapi juga obatobatan seperti vitamin. Terkait Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) yang masih dalam kategori sedang, Kordias mengaku heran, sebab secara kasat mata asap cukup

pekat menyelimuti Kota Pekanbaru dan sekitarnya. “Saya curiga dengan papan ISPU ini, padahal sudah kabut tebal tapi tetap saja kriterianya sedang. ISPU ini apakah sedang diperbaiki atau rusak? Bagus tidak alatnya ini, coba dicek lah ke lapangan,” ucapnya. (e2/ant)

Cetak Atlet Berprestasi

Septina Bangga dengan NPC Riau KETUA DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi Riau Septina Primawati menyatakan baik dan mendukung NPC (National Paralimpic Committee) Riau. “”Saya sambut baik dan mendukung,” kata politisi Partai Golongan Karya itu. Septina mengatakan hal itu saat menerima rombongan Pengurus Nasional NPC Riau , Selasa (27/8/2019) pagi di Ruang Ketua DPRD setempat. Rombongan pengurus NPC Riau yang hadir yaitu Sekretaris NPC Riau Abdul Rachman, Febrita Sari Ketua III Bidang Perencanaan Anggaran, David Ketua II Bimpres David Sihaloho, Maryanti Bendahara, Almaizar Wakil Bendahara, Humas NPC Riau Muklis dan Dedi. Terkait beberapa hal, khususnya menyangkut anggaran, Septina menyampaikan agar semua pihak memberikan dukungan, termasuk menyangkut kendala tempat pelatihan para atlet. “Jadi, jika tempat latihan atlet tak ada, namun ada pihak baik instansi ataupun perusahaan memiliki sarana pelatihan, saya harapkan memberikan dukungan bagi mereka,” ujar Septina. “Kita punya atlet. Kita patut bangga dengan NPC Riau,” ungkapnya. “Kita juga mengimbau pihak-pihak yang memiliki fasilitas lapangan untuk latihan atlet untuk memberikan dukungan. Kita mendorong bonus-bonus atau

kebutuhan dianggarkan,” pungkasnya. Dalam kesempatan tersebut, Pengurus NPC Riau menyampaikan berbagai hal terkait keberadaan organisasi, berbagai prestasi atlet yang sudah diraih hingga saat ini, serta kebutuhan anggaran. Diketahui, NPC Riau sudah melahirkan atlet-atlet berprestasi, tak hanya di Indonesia, bahkan juga berprestasi hingga manca negara. Abdurachman menyampaikan, sejak kepengurusan baru dikukuhkan beberapa bulan lalu, NPC Riau terus berupaya menggembleng para atlet

di berbagai cabang olahraga, kendati di tengah minimnya anggaran. “Kita terus berupaya meningkatkan prestasi para atlet. Beberapa event tetap kita kirim atlet untuk mengikutinya,” kata Abdurahman, sebagaimana dilansir berazamcom. Kendati demikian, keberadaan organisasi ini, demi melahirkan atelt-atlet berprestasi, tentunya harus didukung pula dengan anggaran. “Kita tentunya juga berharap dukungan dari pemerintah Riau, termasuk soal anggaran,” terangnya. (e2)

DPRD

infotorial DPRD Prov Riau Infotorial

Provinsi Riau

DPRD Riau Kunjungi DPRD Jakarta

Cari Tahu Soal Pinjaman Anggaran Daerah

“Jadi saran saya hati-hati. Kalau Pemda ingin meminjam duit itu harus seizin DPRD, apalagi kalau pinjamannya itu dalam jangka waktu yang panjang hingga 20 tahun, kita harus berpikir beban APBDnya ini. DKI untuk hal itu tidak merekomendasi.”

ETUA Komisi V DPRD Riau Aherson mengatakan, salah satu pembahasan yang mendesak adalah pinjaman anggaran daerah untuk pembangunan infrastruktur. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Riau memproyeksikan pembangunan jalan penghubung antar kabupaten. Terkait persoalan itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi DKI Jakarta, Jumat (2/8/2019). Kunjungan tersebut dilakukan untuk mengkonsultasikan pembahasan APBD tahun anggaran 2020. Namun disisi lain jajaran DPRD Riau akan menghadapi masa akhir periode di akhir Agustus 2019. “Kendala ini hampir seluruh daerah di seluruh Indonesia, pembahasannya itu masuk ke periode yang sekarang. Makanya kita menanyakan pembahasan yang mendesak,” ujar Aherson, Ketua Komisi V DPRD Riau di gedung DPRD DKI Jakarta. “Harapannya kita dapat menerima masukan yang cukup bagus dari DKI, dan dapat banyak belajar pengalaman dari DKI terkait masalah dan terobosanterobosan yang dibuat, yang saya kira memang DKI ini dapat menjadi ikon kita untuk bisa bertukar pikiran dan saling memberikan masukan,” ungkap Aher-

“Sepanjang Dibolehkan, Tidak Ada Masalah”

son, sebagaimana dilansir website resmi DPRD Jakarta. Pada kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik menyarankan agar lebih berhati-hati dalam melakukan pinjaman daerah yang menyangkut dana daerah dalam pembangunan infrastruktur. “Jadi saran saya hatihati. Kalau Pemda ingin meminjam duit itu harus seizin DPRD, apalagi kalau pinjamannya itu dalam jangka waktu yang panjang hingga 20 tahun, kita harus berpikir beban APBDnya ini. DKI untuk hal itu tidak merekomendasi,” jelasnya. Taufik menambahkan, dalam men-

jalankan fungsinya DPRD harus memiliki kontrol yang kuat terhadap permasalahan tersebut, karena hal itu dapat menjadi beban untuk rakyat di kemudian hari. Keputusan mengenai hal tersebut harus demi kepentingan masyarakat ke depan. “Karena itu akan mempersulit untuk membuat APBD nantinya untuk menganggarkan pembayaran hutang. Ketika Riau itu ingin membangun jalan pesisir, ya prioritaskan saja dengan APBD yang ada untuk bangun jalan pesisir. Kalau ngga kuat angka duitnya, ya sebatas duit itu, cara meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya itu dapat bertahap,” tandasnya. (e2)

DPRD Riau segera Laporkan PT ADEI “SESUAI arahan pimpinan DPRD Riau, Insya Allah Senin depan kita akan melaporkan PT ADEI ke Reskrimsus Polda Riau. Seperti apa nantinya, apa kita undang Reskrimsus dan Gakumnya ke DPRD Riau atau nanti kita yang kesana memberikan laporan itu, “ jelas Suhardiman Ambi. Menurut Sekretaris Komisi III DPRD itu di DPRD Riau, Kamis (22/8/2019), point yang akan dilaporan nanti tdi antaranya perambahan hutan lindung Bukit Suliki dan ditanami kelapa sawit belasan tahun silam. “Dia yang merambah, dia menanam,

Soal Rencana Utang ke BUMN

dia memanen buah sawit lalu mengolahnya jadi CPO di PKS PT ADEI. Itu sudah cukup kuat untuk menutup pabrik,” ujarnya. Kemudian terang politisi Hanura ini, dari temuan Pansus monitoring DPRD Riau beberapa waktu lalu ditemukan perambahan kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan ditanami kelapa sawit. Dalam ketentuan harusnya 50 meter dari bibir anak sungai dan 100 meter dari sungai yang boleh ditanami, namun nyatanya jaraknya 10 meter dari DAS. “Tiga tahun yang lalu pansus sudah meminta DAS ditanami hutan kembali, tapi nyatanya sampai sekarang mereka (PT Adei-red) tidak melakukannya,” ujarnya. Persoalan pelanggaran Amdal juga menjadi point laporan DPRD Riau, dugaan pelanggaran Amdal ini dibuktikan dengan PKS PT ADEI yang berjarak hanya 10 meter dari bibir sungai,” Ini tidak boleh karena keberaan PKS yang dekat dengan sungai akan menggerus sungai itu sendiri. “Jadi ada empat Undang-undang

“SEPANJANG itu dibolehkan, kita tidak masalah, kita lihat dulu intinya. Namanya juga pembahasan. Kalau sesuai perundangundangan kita lanjut,” ujar Wakil Ketua DPRD Riau Asri Auzar terkait keinginan Gubernur Riau, Syamsuar, untuk berutang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bergerak di proyek infrastruktur. Terpenting, tutur Asri yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Riau ini, DPRD Riau akan mengkaji dari sisi kegunaan, jangka pinjaman, besarannya dan proses peminjamannya serta mengkaji keuntungan dan kerugian akan ditimbulkan. “Kalau itu menguntungkan bagi kita, kita setuju tapi itu diputuskan setelah dibahas,” tutupnya. Sebelumnya, Syamsuar berkeinginan Pemprov Riau meminjam dana ke PT SMI. Kondisi seperti sekarang ini, dimana-mana banyak jalan yang rusak, hancur, bahkan belum dibangun, hingga kiamat persoalan tersebut di Riau tak bakal teratasi. Pertimbangann Pemprov Riau mengajukan pinjaman ke PT SMI, karena jalan-jalan di kabupaten dan kota di bumi Melayu Lancang Kuning banyak terkendala dan hancur lebur. Menurut Asri, apapun yang disampaikan Syamsuar harus dimasukkan melalui Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Jika itu dilakukan, pasti dibahas bersama DPRD Riau. “Tanggapan kita, apa barang dimasukkan Pemprov, akan kita bahas bersama di sini,” kata Asri, Kamis, 1 Agustus 2019, sebagaimana dilansir riauonline.co.id. Pembahasan ini, ujar Asri, juga akan dilanjutkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), apakah boleh atau tidak Pemerintah melakukan pinjaman kepada BUMN.***

yang diduga dilanggar oleh PT ADEI, pertama UU Kehutanan, UU DAS, UU lingkungan dan UU Sumber Daya Air,” imbuhnya. Dihubungi melalui Whattshap, Humas PT Adei Budi Simajuntak membantah, menurutnya untuk kawasan DAS sudah dilakukan penghijauan. “Untuk DAS itu sudah kita lakukan penghijauan dengan menanam pokok-pokok hutan di sempadan sungai. Ada yang tumbuh dan ada juga yang mati akibat tidak tahan dengan kondisi banjir besar kemarin,” jelasnya. Untuk PKS, Budi mengatakan sudah sesuai dengan Amdal dan dicek oleh dinas terkait secara rutin. “Bahkan Gakum Kemen LHK juga pernah turun melakukan pemeriksaan,” ujarnya. Namun Budi tidak bisa menjelaskan tentang hutan lindung Bukit Suliki yang telah belasan tahun dirambah pihak perusahaan. “Kalau masalah kawasan lindung saya kurang tahu,” jelasnya singkat. PT Adei Plantation and Industry merupakan salah satu anak perusahaan grup Kuala Lumpur Kepong (KLK) yang bermarkas di Malaysia. Di Indonesia grup perusahaan ini memiliki 17 anak usaha perkebunan kelapa sawit tersebar di Sumatera dan Kalimantan. (e2/drc)

DPRD Riau Dukung Pemko Pekanbaru Tegakkan Perda “DPRD Riau mendukung Pemko Pekanbaru dalam menegakan Perda soal hiburan malam ini, bahkan jika perlu diambil tindakan tegas dengan menutup dan mencabut izinnya jika melanggar sesuai Perda dan aturan yang berlaku,” ungkap anggota DPRD Riau Ade Hartati, Minggu (25/8/2019). Hal itu disampaikan Ade Hartati merespon insiden yang terjadi di tempat hiburan malam KTV Pub Grand Dragon di Jalan Kuantan Raya Pekanbaru pada Jumat (23/8/2019). Ade menyatakan siap jika dibutuhkan untuk sama-sama meninjau dan menindak tempat hiburan malam alias tempat dugem di Kota Bertuah. Maraknya peredaran Narkoba di Bumi Lancang Kuning ini diduga tidak lepas dari peran tempat hiburan malam di Kota Bertuah. Ade prihatin melihat kondisi Kota Pekanbaru yang marak dengan tempat hiburan malam ini, karena menurutnya semakin kuat dugaannya bahwa pusat dugem dengan dentuman musik yang super kuat itu tempat penyebaran Narkoba. “Ini PR kita, hampir setiap tahun saya mengunjungi Lapas Perempuan dan 75 persen penghuni terjerat kasus narkoba” ungkap Ade miris. Politisi perempuan dari PAN Riau yang aktif berjuang membela kaum hawa ini mengaku sedih, dan prihatin karena korban pengguna Narkoba berdasarkan data lapangan yang ia kumpulkan semua latar belakangnya rata-rata ibu rumah tangga. “Di kampung-kampung pun, Narkoba sudah sangat dinikmati. Saya pernah ke Inhil, dan saya marah pada diri sendiri, seakan tidak ada yang mau tahu tentang nasib anak-anak bangsa,” kata Ade. “Saya pribadi dan sebagai wakil rakyat di DPRD Riau siap mendukung dan memerangi terhadap kejahatan dan peredaran Narkoba ini, dan kalau memang diperlukan, saya siap turun bersama-sama walau kita tahu, ini satu hal yang riskan” tegas Ade. Bahkan kata Ade lagi dirinya saat ini sedang mengajukan anggaran di Banggar berupa bantuan ke Desa. Nantinya anggaran tersebut dapat menggerakan pemudapemuda desa untuk membangun kreatifitas baik UMKM pemuda dalam bentuk BUMDes. “Saya berharap, kalau bisa kita dorong bersama untuk kegiatan-kegiatan kepemudaan sehingga anak-anak muda kita punya aktifitas yang positif” tutup Ade. Sebelumnya diberitakan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) mendatangi tempat hiburan malam bernama KTV Grand Dragon di Jalan Kuantan Raya. Saat petugas menggelar razia dilokasi hiburan malam itu, petugas menjaring 14 wanita dan 2 pria yang tidak mengantongi KTP Kota Pekanbaru.(e2/grc)

Pemerintah Kabupaten

Kuantan Singingi

Infotorial Pemkab Kuansing

Pemerintah Kabupaten

Kepulauan Meranti

Infotorial Pemkab Kep Meranti

Kepulangan 190 Jemaah Haji Meranti Disambut Wabup

Jika tidak ada Aral melintang selesai acara di Asrama Haji Pekanbaru, seluruh Jemaah Haji Meranti akan diberangkatkan dari Pekanbaru menuju Pelabuhan Buton dengan menggunakan 2 buah Bus. Diperkirakan akan sampai pada pukul 12.30 Wib.

Pecahkan 2 Rekor Muri

”Sejarah Baru Promosikan Kepariwisataan Kuaning” “Nah, dengan adanya rekor ini, kita akan daftarkan pacu jalur dan randai ke UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) sebagai warisan budaya dunia.” “ALHAMDULILLAH, kita mampu memecahkan dua rekor sekaligus. Ini sejarah baru Kuansing dan modal untuk promosikan pariwisata Kuansing (Kuantan Singingi),” ujar Sekdakab (Sekretaris Daerah Kabupaten) Kuansing

Dianto Mampanini, Rabu (22/8/2019) di Telukkuantan. Sekdakab mengatakan itu menyusul setelah Pemkab Kuansing memecahkan dua rekor sekaligus, yakni Lomba Pacu Jalur Terbanyak dan Penari Randai Terbanyak. Muse-

um Rekor Indonesia (MURI) memberikan dua piagam atas pencapaian Pemkab Kuansing tersebut. Dimana, piagam diterima langsung oleh Wabup Kuansing H. Halim, Selasa (21/8/2019) sore, usia pembukaan Festival Pacu Jalur (FPJ). Dikatakan Dianto, FPJ tahun 2019 terasa spesial karena dibuka secara langsung oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya. Selain itu, juga hadir

Gubernur Riau Syamsuar bersama Wagubri Edy Natar Nasution. “Nah, dengan adanya rekor ini, kita akan daftarkan pacu jalur dan randai ke UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) sebagai warisan budaya dunia,” ujar Dianto. Karena itu, Sekda mengharapkan dukungan dari masyarakat Kuansing dan Riau umumnya.***

SEBANYAK 190 orang Jemaah Haji Kepulauan Meranti Plus 2 orang TPHD yang tergabung dalam Kloter 6 Embarkasi Antara Pekanbaru telah sampai di Tanah Air, Jemaah Haji Meranti tiba di Embarkasi Batam Jumat Subuh, sekira pukul 4.00 Wib, dengan menggunakan Pesawat Saudi Arabia SV 5500 King Abdul Haji JeddahHang Nadim Batam. Selanjutnya seluruh Jemaah Haji Kloter 6 yang berasal dari Kabupaten Meranti, Inhu dan Kota Pekanbaru berjumlah 440 orang berangkat dari Bandara Hang Nadim Batam menggunakan pesawat Lion Air menuju Embarkasi Haji Pekanbaru Bandara SSK II, Jumat Pagi pukul 07.00 Wib, dan sampai pukul 08.00 Wib. Setiba di Pekanbaru selurub Jemaah Haji Kloter 6 langsung menuju Asrama Haji Pekanbaru untuk mengikuti prosesi penyambutan singkat oleh seluruh panitia haji. Khusus Jemaah Haji Meranti langsung disambut oleh Wakil Bupati Kepulauan Meranti Drs H. Said Hasyim dan rombongan. Jika tidak ada Aral melintang se-

lesai acara di Asrama Haji Pekanbaru, seluruh Jemaah Haji Meranti akan diberangkatkan dari Pekanbaru menuju Pelabuhan Buton dengan menggunakan 2 buah Bus. Diperkirakan akan sampai pada pukul 12.30 Wib. Kemudian lanjut Buton-Tj. Harapan Selatpanjang, menggunakan Speedboat dan akan sampai pada pukul 13.30 Wib. Dalam sambutannya saat penyambutan, Sekjend Haji Provinsi Riau Drs H. Masrul Kasmy, MSi, yang juga Kabiro Kesra Sekdaprov Riau, mengucapkan selamat dan mendoakan seluruh jemaah haji Kloter 6 menjadi haji yang mabrul. Selanjutnya dalam pidatonya Karo Kesra mengatakan sebanyak 440 orang Jemaah Haji Kloter 6 telah sampai di Pekanbaru dan 1 orang jemaah Kloter 6 asal Kabupaten Inhu berpulang kerahmatullah. Lebih jauh beliau berharap kepada seluruh jemaah haji sekembali kekampung halaman nanti lebih meningkatkan iman dan taqwa dan dapat menghimbau umat untuk meramaikan masjid.

Sekedar informasi turut mendampingi Wakil Bupati dalam penjemputan Jemaah Haji Meranti, Asisten III Sekdakab. Meranti H. Rosdaner SPd, Asisten II Sekdakab. Meranti Drs. Revianto, Kepala Kanwil Kemenag Riau Mahyudin, Kabag Ops Polres Meranti Kompol Joni Wardi, Kabag Kesra Meranti Husni Gamal, SPdi, Kakan Kemenag Meranti Darwison M.Ag, Para Camat, Kasubag Humas dan Protokol, Kasubag Kesra Sekdakab. Meranti. Dari pantauan Media, seluruh jemaah haji Meranti berada dalam keadaan sehat Wal Afiat, kegembiraan sekaligus haru terlihat diwajah para jemaah haji, wajar saja karena baru saja meninggalkan tanah suci dan berpisah dengan rekan-rekan sesama jemaah Haji. Secara keseluruhan prosesi pemulangan jemaah haji khususnya Jemaah Meranti yang tergabung dalam Kloter 6 berjalan dengan aman dan lancar. Jika tidak ada aral melintang Jumat petang sekira pukul 13.30 Wib seluruh jemaah haji Meranti akan sampai di Selatpanjang. (e2/prc)

Pemerintah Kabupaten

Indragiri Hilir

Galeri Pemkab Inhil

Bupati Inhil Kukuhkan Paskibra Tahun 2019 B

UPATI Inhil (Indragiri Hilir) Drs. HM Wardan MP mengukuhkan Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) Kabupaten Inhil Tahun 2019, Kamis (15/8/2019). Prosesi pengukuhan yang diikuti oleh 32 anggota Paskibra pun berlangsung khidmat. Tampak hadir Ketua DPRDInhil, Dandim 0314/Inhil, Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan, dan lainnya. Pada Jumat (16/8/2019), Bupati Wardan menyematkan anugerah tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebelumnya, Rabu (14/8/2019), Bupati Wardan memimpin rapat final persiapan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Ke â&#x20AC;&#x201C; 74 dan pencanangan program Rumah Tahfidz di kediaman Dinas Bupati Kabupaten Inhil, Tembilahan. Pagi sebelumnya, Bupati Wardan bersama ribuan masyarakat mengikuti pelaksanaan Shalat Istisqa yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Inhil di lapangan Gajah Mada, Tembilahan. Shalat Istisqa dilaksanakan dengan tujuan untuk meminta turunnya hujan di tengah eskalasi Kebakaran Hutan dan Lahan sehingga membuat kabut asap terasa kian menyelimuti Kabupaten Inhil. Sedangkan Senin (12/8/2019), Bupati Wardan melakukan peninjauan terhadap kesiapsiagaan personel Pemadam Kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Inhil dalam mengatasi bencana kebakaran, Senin (12/8/2019) siang di Tembilahan. Peninjauan yang dilakukan Bupati Inhil, dilatarbelakangi oleh maraknya bencana kebakaran yang terjadi di Kabupaten Inhil belakangan ini.***

DPRD

Advertorial infotorial DPRD DPRDProv ProvRiau Riau

Provinsi Riau

Dipimpin Septina, DPRD Riau Gelar Sidang Paripurna Memperingati HUT Riau ke-62 DPRD Provinsi Riau menggelar sidang paripurna yang menjadi puncak peringatan HUT Riau ke-62 tahun 2019. Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Riau Septina Primawati itu diselenggarakan di Gedung DPRD Riau di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, Jumat (9/8/2019) lalu.

i d ang itu sendiri tampak dihadiri Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar dan Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution, dan anggota DPRD Riau, dan para mantan Gubernur Riau, para Bupati dan Walikota seRiau, serta tokoh masyarakat Riau. ), Gubri Syamsuar dan Wagubri Edy Natar Nasution mengenakan baju kebesaran Datuk Setia Amanah (Syamsuar ) dan Datuk Timbalan Setia Amanah (Edy Natar Nasution). Ketua DPRD Riau Septina dalam sambutannya mengajak semua pihak untuk menjaga kesatuan dan persaudaraan masyarakat Provinsi Riau. Dikatakan, berbagai keberhasilan yang telah dicapai Pemerintah Prov Riau, tentunya dengan dukungan semua pihak anak negeri. “Mari kita lanjutkan harapan pejuang Provinsi Riau terdahulu, untuk terus lebih baik,” ujarnya. Sementara itu, Gubernur Riau Syamsuar dalam pidatonya mengatakan bahwa tidak dapat dipungkiri

hampir seluruh wilayah Riau pernah terjadi perlawanan fisik maupun non fisik terhadap kolonialisme asing dan juga politik pemerintahan. “Perjuangan rakyat Riau tidak terlepas dari perjuangan nasional. Banyak perjuangan ataupun perlawanan yang telah dilakukan oleh rakyat Riau di dalam menghadapi penjajahan asing, begitupun dengan tokoh yang berjuang di politik pemerintahan,” kata Syamsuar. Sempena HUT Riau ke-62, sejumlah anggota DPRD Riau mengemukakan pendapat dan harapannya. Wakil Ketua DPRD Riau, Taufik Arakhman, misalnya, menyarankan Gubernur Riau Syamsuar untuk merinci program Riau Hijau. Sebab politisi Partai Gerindra yakin kalau program Riau Hijau tidak dibekali parameter yang jelas, justru akan membuat bingung Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pelaksana. “Memang Pak Syamsuar pernah membikin program Siak Hijau saat jadi Bupati. Tapi sekarang kan

dia gubernur, wilayah kerjanya luas, makanya harus ada penjelasan batasan-batasan program biar OPD sebagai pelaksana tahu apa yang mesti dikerjakan,” katanya seperti dilansir dari Gatra.com Jum’at (26/7). Kejelasan parameter Riau Hijau kata Taufik, akan membantu pimpinan OPD untuk bekerja optimal. “Kalau ada parameter kan mereka juga bisa menyusun rencana kerja dinas, sehingga out putnya menjadi terukur. Jadi kalau Riau Hijau itu hanya untuk kehutanan dan perkebunan, berarti persoalan hemat energi listrik, pengurangan plastik, sementara waktu belum masuk prioritas,” katanya. Adapun Riau Hijau saat ini sudah menjadi tema ulang tahun Riau yang ke 62 tahun. Tema tersebut menunjukan adanya kepedulian Pemda Riau terhadap persoalan lingkungan hidup di Riau. Sebagai gambaran, Riau sendiri memiliki sejumlah persoalan lingkungan hidup,

seperti laju deforestasi. Untuk diketahui tutupan hutan Riau pada tahun 1990 adalah sebesar 5.446.007 hektare, namun seiring waktu mengalami penurunan. Pada tahun 2017 luas tutupan hutan itu tinggal 1.412.982 hektare. Artinya selama 27 tahun terakhir laju deforestasi di Riau sebesar 4.033.025 hektare. Tak hanya dari kalangan legislator, program Riau Hijau ini juga menuai kritik dari pegiat lingkungan hidup di Riau. Pasalnya, program yang menyasar sektor lingkungan hidup itu tidak terkonsep dengan baik. Sehingga pada tataran pelaksanaan, program ini diragukan bakal berujung optimal. Termasuk yang jadi sorotan adalah perbaikan kinerja ASN (aparatur sipil negara) di lingkup Pemprov Riau. “Hampir separoh yaitu 70 persen dinas tidak mampu menjalankan tugasnya. Maka dari itu Saya minta 70 persen eselon dua itu diganti oleh gubernur dengan orang yang berkompeten, “ kata anggota DPRD Riau yang juga ketua komisi V DPRD Riau Husni Thamrin. Kamis 8 Agustus 2019, dilansir riau24.com. Untuk mencari ASN yang berkompeten, politisi Gerindra ini menyarakan Syamsuar tidak fokus pada satu daerah tapi beri peluang bagi daerah lain untuk dipilih dan diseleksi untuk mengisi posisi strategis di pemerintahan Riau itu. “Di Hut Riau ini saya juga berharap infrastruktur di daerah diperhatikan juga oleh Syamsuar seperti jalan

yang sudah banyak berlobang dan rusak yang perlu dibenahi, “ jelasnya. Terkait perubahan Riau sendiri diakui Thamrin memang dari masa ke masa memang sudah membaik dan hal itu tidak diragukan lagi. Namun ada perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan oleh gubernur yang sekarang ini diantara insfrsuktur jalan hingga perbaikan kinerja ASN d ilingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Sementara anggota Komisi III DPRD Riau, Marwan Yohanis mengatakan, di usia yang sudah tidak muda lagi harusnya banyak capaian yang sudah dilakukan. Namun nyatanya berbagai persoalan masih menggelayut di Bumi Melayu itu. “Seharusnya di usia ke-62 ini, harus lebih kencang lagi percepatannya. Ini lah yang kita dorong dari gubernur baru yang telah dipilih rakyat, yakni Syamsuar dan Edy Natar,” kata Marwan. Ia mengatakan, ada beberapa persoalan di Riau yang seharusnya tidak boleh terjadi lagi, yakni masalah Karhutla. Termasuk juga perampasan hutan yang dinilainya sudah sangat keterlaluan. “Masalah kabut asap harus dihentikan. Kita tidak ingin lagi di usia ke-62 ini terus terusan Riau dihantam kabut asap. Kedua adalah perampasan hutan kita. Di daerah saya di Kuansing, luar biasa semakin menjadi-jadi pembabatan hutan lindung kita. Ini harus menjadi perhatian dan harus dicarikan solusinya,” tegas Marwan. Selanjutnya adalah pemban-

gunan infrastruktur, SDM dan percepatan ekonomi masyarakat. “Bagaimana sekarang menjeritnya masyarakat kita, yang dulunya berkebun karet berpindah ke sawit, eh ternyata harga sawit anjlok. Persoalan ini harus dibenahi di usia ke62 ini,” cakapnya lagi, sebagaimana dilansir cakaplah.com. Selain anggota DPRD Riau, harapan juga mengemukaka dari elemen masyarakat lainnya. Antara lain dari Ketua DPP LPP NRI Riau, Dedi Syaputra Sagala, yang mengikuti sidang paripurna hari jadi Provinsi Riau ke-62. Usai acara sidang paripurna Dedi Syaputra Sagala mengucapka selamat HUT Riau ke 62 tahun. Dia juga menyebutkan, semoga Riau lebih baik lagi dari segi birokrasi pemerintahan dan terbuka Informasi Publiknya. Termasuk dari segi aspek kebijakan, peraturan pada rakyat Riau, serta berhati- hati dalam menerapkan kebijakan. Karena, salah dalam pelaksaannya, sangat rentan berurusan dengan KPK. Kemudian, Gubri Syamsuar Harus secepatnya menangani masalah Karhutla yang disertai asap tebal. “HUT Riau ke 62 Tahun “PR” besar Pemrov Riau masalaha Karhutla disertai polusi asap, jadi segera mungkin di selesaikan. Saya atas nama keluarga besar DPP LPPN RI serta DPK Kota/ Kabupaten se Riau, mengucapkan selamat HUT Riau Ke 62 Semoga lebih maju dari segala Aspek yang berpihak kepada Rakyat Riau, “ tegas dia, sebagaimana dilansir pelitariau.com. (adv/hms)

Pemerintah Kabupaten

galeri Pemkab rohul

Rokan Hulu

Menuju lokasi upacara bendera HUT RI ke-74.

Khidmat, Puncak HUT RI ke-74 Tingkat Rokan Hulu U

PACARA peringatan detik-detik Proklamasi HUT ke-74 Kemerdekaan RI yang bertema, â&#x20AC;&#x2122;SDM Unggul Indonesia Majuâ&#x20AC;&#x2122; di lapangan kantor Bupati Rokan Hulu di Pasirpengaraian berjalan khidmat, Sabtu (17/8/2019). Bupati Rohul H Sukiman bertindak sebagai inspektur upacara. Sedangkan komandan upacara adalah Danramil 11 Tambusai Kapten Inf M Fadhil. Bupati Sukiman mengungkapkan, HUT Kemerdekaan RI harus menjadi momen bagi masyarakat di daerahnya untuk selalu mengingat sejarah perjuangan para pahlawan, sebagai pendiri bangsa. Warga negara saat ini bisa menikmati kemerdekaan tanpa perlu berkorban harta dan nyawa di medan perang, tidak seperti dilakukan para pahlawan di zaman perjuangan. Sementara, belasan ribu umat muslim di Rohul melaksanakan Salat Hari Raya Idul Adha 1440 H di Masjid Agung Islamic Center Rohul, Jalan Tuanku Tambusai, Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Ahad (11/8/2019). Salat Id ini dihadiri Bupati Rokan Hulu H Sukiman, Kapolres Rohul AKBP Hasyim Risahondua, Ketua PN Sunoto SH MH, Sekda Rohul H Abdul Haris SSos MSi Serta Pejabat di Lingkungan Pemkab Rohul. Salat ini diimammi Imam besar Masjid Agung Islamic Center Rohul, H Indra Gunawan. Sementara bertindak sebagai khatib Rektor UIN Riau Prof DR Ahmad Mujahidin.*** foto-foto: dari berbagai sumber

Bersama Forkopimda dalam upacara HUT RI ke-74.

Pengibaran-bendera-hut-ri-74-rohul.

Malam pawai takbir berlangsung sangat meriah.

Memimpin hormat bendera.

Menyerahkan remisi ke warga binaan.

Melepas pawai takbir Idul Adha.

Menyerahkan bendera merah putih ke Paskibra untuk dikibarkan.

Foto bersama usai upacara HUT RI ke-74.

Menuju lokasi shalat Idul Adha. Shalat Idul Adha bersama jemaah lainnya.

Menyaksikan penyembelihan hewan kurban.

Religi

Manfaat Shalat Dhuha Sebagian ulama tidak membatasi. Ada yang mengatakan 12 rakaat, ada yang yang mengatakan bisa lebih banyak lagi hingga waktu dhuha habis.

BADAH shalat merupakan hal utama dalam Islam. Bahkan karena keutamaanya, shalat merupakan tiang agama. Selain shalat farhdu (wajib) yang lima waktu, adapula shalat sunnah yang bisa diamalkan oleh setiap muslim. Salah satunya adalah shalat Dhuha. Berikut adalah manfaat Shalat Dhuha yang harus kamu tahu. Pengertian Shalat dhuha adalah salah satu shalat sunnah yang istimewa. Ada banyak manfaat dan keutamaan jika seorang muslim rutin melaksanakan shalat sunnah ini. Shalat ini dikenal sebagai shalat sunnah untuk memohon rezeki dari Allah SWT. Cara melaksanakan shalat dhuha ini sama dengan pelaksanaan shalat lain pada umumnya. Hanya saja ada doa-doa tertentu yang dibacakan setelah shalat. Shalat Dhuha dikerjakan minimal dua raka’at dan bisa dikerjakan maksimal dua belas raka’at. Masing–masing dua raka’atnya diakhiri dengan satu salam. Shalat dhuha dilakukan secara sendiri atau tidak berjamaah (Munfarid) Bagaimana tata cara sholat dhuha? Sholat dhuha dikerjakan dua rakaat salam – dua rakaat salam. Adapun jumlah rakaatnya, minimal dua rakaat. Rasulullah kadang mengerjakan sholat dhuha empat rakaat, kadang delapan rakaat. Namun sebagian ulama tidak membatasi. Ada yang mengatakan 12 rakaat, ada yang yang mengatakan bisa lebih banyak lagi hingga waktu dhuha habis. Dari Ummu Hani’ binti Abi Thalib , Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah mengerjakan sholat dhuha sebanyak delapan rakaat. Pada setiap dua rakaat, beliau mengucap salam (HR. Abu Dawud; shahih) Waktu Shalat Dhuha Waktu pelaksanaan shalat dhuha adalah sejak matahari naik hingga condong ke barat. Artinya, di Indonesia, waktu shalat dhuha terbentang selama beberapa jam sejak 20 menit setelah matahari terbit hingga 15 menit sebelum masuk waktu dhuhur. Waktu yang lebih utama adalah seperempat siang. Atau lebih tepatnya sekitar pukul 07.00 WIB sampai sebelum jam 12.00 WIB. Namun, lebih baiknya jika dilaksanakan sekitar pukul 08. 00 sampai dengan 10.00 WIB pagi. Di Arab Saudi, waktu itu ditandai dengan padang pasir terasa panas dan anak unta beranjak. Sebagaimana sabda Rasulullah: Bahwasanya Zaid bin Arqam melihat orang-orang

mengerjakan shalat Dhuha (di awal pagi). Dia berkata, “Tidakkah mereka mengetahui bahwa shalat di selain waktu ini lebih utama. Sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, ‘Shalat orang-orang awwabin (taat; kembali pada Allah) adalah ketika anak unta mulai kepanasan’” (HR. Muslim) Semua ulama sepakat bahwa tempat niat adalah hati. Niat dengan hanya mengucapkan di lisan belum dianggap cukup. Melafalkan niat bukanlah suatu syarat. Artinya, tidak harus melafalkan niat. Namun menurut jumhur ulama selain madzhab Maliki, hukumnya sunnah dalam rangka membantu hati menghadirkan niat. Sedangkan dalam madzhab Maliki, yang terbaik adalah tidak melafalkan niat karena tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Dalam madzhab Syafi’i, lafal niat sholat dhuha sebagai berikut: Usholli Sunnatadh Dhuhaa Rak’ataini Mustaqbilal Qiblati Adaa’an lillaahi Ta’aalaa (Aku niat sholat sunnah dhuha dua rakaat menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta’ala) Tata Cara Shalat Dhuha Secara ringkas, berikut tata cara shalat dhuha: Niat Takbiratul ikram, lebih baik jika diikuti dengan doa iftitah Membaca surat Al Fatihah Membaca surat atau ayat Alquran. Bisa membaca surat Asy Syamsu atau surat lainnya Ruku’ dengan tuma’ninah I’tidal dengan tuma’ninah Sujud dengan tuma’ninah Duduk di antara dua sujud dengan tuma’ninah Sujud kedua dengan tuma’ninah Berdiri lagi untuk menunaikan rakaat kedua Membaca surat Al Fatihah Membaca surat atau ayat Alquran. Bisa surat Adh Dhuha atau lainnya. Ruku’ dengan tuma’ninah I’tidal dengan tuma’ninah Sujud dengan tuma’ninah Duduk di antara dua sujud dengan tuma’ninah Sujud kedua dengan tuma’ninah Tahiyat akhir dengan tuma’ninah Salam. (int)

Kolom

Azab Kabut Asap

Oleh: Hj. Nur Ismi, SH *)

‘’AZAB’’ itu kembali datang. Kendati –dan dipastikan-tidak pernah diundang, kehadirannya mengoyak-ngoyak sendi-sendi kenyamanan dan ketenteraman dalam menjalani kehidupan. Mengganggu begitu banyak aktivitas, menghambat tidak sedikit rencana kegiatan serta rutinitas. Dan menebarkan ancaman yang sangat membahayakan kesehatan. Sampai Senin (26/8/20190, entah hari keberapa masyarakat Indonesia yang berdomisili di Provinsi Riau harus ‘’akrab’’ dengan kabut asap yang bersumber dari karhutla (kebakaran hutan dan lahan). Bertambah hari intensitas kepungan kabut asap bukannya berkurang, malah terkesan kian bertambah dan menjadi-jadi. Ke mana lagi nak lari dan mengungsi? Ke mana badan hendak bersembunyi? Sampai posisi Sabtu (24/8/2019), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika mendeteksi adanya 272 titik panas di Riau yang terpantau oleh satelit Terra dan Aqua. Dari jumlah tersebut 192 titik dipastikan adalah kebakaran hutan dan lahan. Kasi Data dan Informasi BMKG Stasiun Pekanbaru, Marzuki mengatakan, titik panas di Riau yang tersebar di 9 kabupaten. Dan paling banyak di Bengkalis. “Hotspot atau titik panas di Bengkalis ada 35 titik, Kepulauan Meranti 9 titik, Kampar 1 titik, Kuantan Singingi 2 titik, Pelalawan 102 titik, Rokan Hilir 7 titik, Siak 9 titik, Indragiri Hilir 90 titik dan Indragiri Hulu 17 titik,” kata Marzuki, Sabtu (24/8), dilansir merdeka.com. Menurutnya, 192 titik tersebut dipastikan bersumber dari kebakaran hutan dan lahan. Sebab, titik api tersebut memiliki level konfidence di atas 70 persen yang berarti adalah titik api. Tercatat sudah sekitar dua bulan karhutla di Riau berlangsung, yang berimbas pada asap pekat. Tapi setakat ini belum keluar kebijakan dari otoritas setempat untuk melibutkan anak-anak sekolah. Kenapa? “Hingga saat ini memang belum ada kebijakan meliburkan sekolah di Pekanbaru ini. Tidak hanya kita, tapi kabupaten yang ada titik apinya juga belum ada kebijakan meliburkan,” kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Pekanbaru, Abdul Jamal saat dikonfirmasi detikcom, Senin (26/8/2019), Padahal, BMKG Stasiun Pekanbaru menginformasikan, kualitas udara di Kota Pekanbaru dan sekitarnya memasuki level tidak sehat. Data 25 Agustus menunjukkan konsentrasi PM10 pada udara. “Pada pukul 13.00 WIB konsentrasi partikulat (PM10) di Pekanbaru berada di angka 182.69 ugram/m3, artinya udara di Pekanbaru saat ini tidak sehat,” ujar Analisis BMKG Stasiun Pekanbaru Mia Vadilla, kepada merdeka.com, Minggu (25/8). “Diteror” Partikel Jahat Kasihan anak-anak, ketika tubuh mereka masih dalam masa pertumbuhan, sudah “diteror” oleh partikel-partikel jahat—yang bukan tidak mungkin beberapa tahun ke depan akan menjadi biang untuk berkembangnya aneka penyakit berat yang mematikan. Mereka yang sejatinya generasi harapan, bukan tidak mungkin akan menjadi manusia penyakitan yang menyusahkan. Hari-hari riang dan ceria yang seyogianya dinikmati oleh anak-anak sebagai bagian yang integral dari hak-hak mereka, baik di sekolah atau di rumah, dihadapkan dengan realitas lain: hari-hari yang sangat menyiksa karena tubuh mereka tidak pernah jedah diserang oleh anasir-anasir berbahaya yang datang dari luar tubuh mereka. Mereka seakan menjadi tumbal dari ulah perbuatan yang sejatinya tidak pernah mereka lakukan. Sebagaimana diketahui, kabut asap yang melanda Riau dipicu oleh karhutla. Dan karhutla, mengutip pejabat yang memiliki otoritas tentang itu,

mayoritas disebabkan oleh ulah manusia. Bahkan diklaim pada angka sekitar 99 persen. Kabut asap merupakan jenis polusi udara yang dihasilkan dari campuran beberapa gas dan partikel yang bereaksi dengan sinar matahari. Gas-gas yang terlibat dalam proses ini adalah karbon dioksida (CO2), karbon monoksida (CO), nitrogen oksida (NO2), sulfur oksida (SO2), senyawa organik volatil (VOC), dan ozon. Sementara itu, partikel-partikel yang terdapat dalam kabut asap adalah asap itu sendiri, debu, pasir, dan serbuk sari. Berikut efek jangka pendek akibat tinggal di lingkungan dengan kualitas udara yang buruk, seperti kabut asap. Antara lain, susah bernapas dan kerusakan paru-paru, batuk dan iritasi tenggorokan, memperburuk gejala penyakit paru-paru, berdampak kepada fungsi jantung, buruk untuk kesehatan mata, berisiko terkena kanker paru-paru, berdampak pada kulit, dan lainnya. Sudah Jatuh Tertimpa Tangga pula Seorang kawan di kawasan Jalan Rambutan, Pekanbaru, mengistilahkan kondisi yang terjadi belakangan seperti “sudah jatuh tertimpa tangga.” Ketika sebagian besar masyarakat di daerah ini dihadapkan dengan kondisi perekonomian yang sangat berat, masih ditambah lagi dengan derita lain yang bersumber dari kabut asap. Ya, tidak hanya anak-anak, semua kelompok usia dan dari semua strata sosial di masyarakat Riau kembali harus menelan realitas pahit berupa terjangan kabut asap. Tidak hanya pagi, siang, dan sore, bahkan sampai malam yang tampak di atmosfir daerah ini adalah kepulan kabut asap berwarna pekat yang menggelantung di langit.. Kemudian menyeruak ke rumahrumah penduduk melalui pintu dan ventilasi. Seberapa hebat pun membuat pertahanan, karena yang menyerang adalah udara yang bisa masuk ke lubang yang terkecil sekali pun; maka “mengkonsumsi” kabut asap bagi masyarakat Riau hari ini –dan sudah berkangsung sekian lama, dan entah kapan berakhirnya—merupakan sebuah keniscayaan. Sebuah kepastian yang mesti diterima, suka atau tidak suka. “Azab” yang satu ini, yang ditengarai buah ulah orangorang yang hanya mengejar keuntungan pribadi dengan mengenyampingkan dampak buruk yang ditimbulkan oleh perbuatannya, tidak kalah pula beratnya. Dampak di sektor ekonomi, satu misal. Seperti jadwal penerbangan yang terganggu, atau nelayan yang enggan melaut karena jarak pandang yang semakin pendek, dan lainnya. Tidak terkecuali dampak yang menimpa langsung masyarakat kelas bawah, yang perhitungan hidupnya sering terkesan simpel sekali: untuk yang akan dimakan hari ini, mesti dicari dan didapatkan hari ini juga. Mereka, oleh karena keadaan, tidak pernah punya apa yang disebut dengan planning hidup. Jangan pula ditanya berapa mereka punya tabungan untuk menghadapi kondisi-kondisi emergency. Dan kini, kondisi emergency itu ada di depan mata, dan tidak ada kekuatan mereka untuk mengelak. Bagaimana nasib mereka kalau, satu misal, hari ini tidak bisa bekerja yang menghasilkan uang bersebab terjangan kabut asap? Bagaimana lagi upaya mereka mendapatkan uang untuk sekolah anakanaknya kalau sumber penghidupannya ikut terganggu oleh karena kepungan kabut asap? Hidup terkadang –bahkan sering—dihadapkan dengan ironisme. Di saat si Badu yang berbuat, kenapa si Fulan yang menanggung akibatnya? Ketika oknum-oknum tanpa perhitungan membakar lahan untuk sejumlah kepentingan yang umumnya bermuatan ekonomi, yang kemudian memicu kabut asap; kenapa pula mereka yang sama sekali tidak ada sangkutpautnya dengan soal itu yang menanggung akibatnya? Pada akhirnya, semua persoalan terpulang ke para pemangku kepentingan: kapan azab kabut asap ini benar-benar bisa lesap? *) Penulis adalah Pemimpin Umum “Pena Amira”

Pemerintah Kabupaten

Indragiri Hilir

infotorial Pemkab Inhil

Soal Program BSPS, Wardan Puji Tempuling

Wardan: Besar, Sumbangan Budaya Melayu bagi Bangsa

“Terkait program yang telah direalisasikan di tiga Kecamatan ini, Saya mengucapkan terima kasih kepada Fasilitator yang telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dan tepat sasaran.”

UPATI Kabupaten Inhil, HM Wardan meresmikan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Teluk Kiambang, Kecamatan Tempuling, Rabu (31/7/2019). Tercatat, 50 unit rumah di Desa Teluk Kiambang, Kecamatan Tempuling sudah terdata untuk dilakukan perbaikan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang dikenal dengan program Bedah Rumah merupakan sebuah program yang menyasar rumah tidak layak huni milik masyarakat. Bantuan Bedah Rumah ini dilaksanakan dalam 2 kategori, yakni peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru. Program BSPS adalah salah satu program dari Pemerintah Pusat melalui Kementrian PUPR yang digagas untuk meningkatkan prakarsa masyarakat berpenghasilan rendah dalam pembangunan atau peningkatan kualitas rumah. Tujuannya, agar tersedia rumah layak huni yang didukung prasarana, sarana, dan fasilitas umum sehingga menjadikan perumahan sehat, aman, serasi, teratur dan berkelanjutan. Bupati menuturkan, terdapat 3 Kecamatan di Kabupaten Inhil yang telah merealisasikan program BSPS, diantaranya Kecamatan Tempuling, Kecamatan Kempas, Kecamatan Pelangiran. “Terkait program yang telah direalisasikan di 3 Kecamatan ini, Saya mengu-

capkan terima kasih kepada Fasilitator yang telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dan tepat sasaran,” ucap Bupati dalam sambutannya. Menurut Bupati, Kecamatan Tempuling adalah Kecamatan yang memiliki progres tertinggi diantara 3 Kecamatan yang telah merealisasikan program yang bertujuan untuk mengungkit tum buh dan kembangnya swadaya masyarakat ini. “Untuk itu, Saya berharap Kecamatan lainnya juga dapat menggesa pelaksanaan program BSPS sebagaimana yang telah dilakukan oleh 3 Kecamatan sebelumnya,” imbau Bupati. Kepala Satuan Kerja Provinsi Riau, Indra Sultan mengaku bangga dan sedikit merasa terharu dengan pengerjaan rumah yang tepat sasaran. Sebab, menurutnya, rumah oayak huni yang tengah dalam tahap pengerjaan tersebut sangat diperlukan oleh para penerima bantuan. “Dalam hal pengerjaan, fasilitator mempunyai 3 prinsip, yaitu Fasilitator tidak boleh main-main, fasilitator tidak boleh bermain, dan Fasilitator tidak boleh jadi pemain,” tukas Indra Sultan. Sebelumnya, Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan berkesempatan menerima cat rumah dari pihak rekanan yang kemudian diserahkan kembali oleh Bupati secara simbolis kepada warga penerima bantuan. Usai menyampaikan sambutan, Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan bersama fasilitator berkesempatan meninjau bangunan rumah yang telah siap.***

Bupati Sayangkan Warga Mampu Tak Berkurban BUPATI Kabupaten Inhil, HM Wardan menjadi khatib pada pelaksanaan Shalat Ied Adha, Minggu (11/8/2019), di lapangan Gajah Mada, Tembilahan. Sebagai Khatib, Bupati menyampaikan napak tilas pengorbanan Nabi Ibrahim dan Ismail. “Idul Adha ini momentum untuk mengenang sejarah Islam tentang pengorbanan hidup yang dilakukan Nabi Ibrahim dan Ismail,” kata Bupati saat berkhutbah di hadapan jemaah Shalat Ied Adha. Bupati menyebut hari raya Idul Adha merupakan hari yang bersejarah bagi umat manusia. Nilai historis yang terkandung dalam peringatan Idul Adha dikarenakan adanya kisah keteladanan fundamental Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail serta Siti Hajar. “Peristiwa kurban di masa lalu telah menuntun kita untuk mengikuti contoh tauladan yang diwariskan Nabi Ibrahim AS. Bila Allah meminta,

jiwa dan raga pun siap dikorbankan,” ujar Bupati. Ketaatan kepada Allah SWT, dikatakan Bupati yang mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau itu, juga tercermin dari sikap Nabi Ismail AS menunjukkan semangat keikhlasan untuk berkorban. “Peristiwa itu, diharapkan, menjadikan tauladan bagi kita untuk mampu meningkatkan keimanan,” imbuh Bupati. Selanjutnya, Bupati mengatakan, menyembelih hewan kurban dalam perayaan Idul Adha, tidak hanya dilakukan oleh orang – orang yang menunaikan ibadah haji, melainkan juga dilakukan oleh seluruh umat Muslim. “Kemudian, daging kurban itu dibagi – bagikan kepada para fakir miskin dan sebagian boleh dimakan sendiri. Inilah salah satu esensi berbagi yang diajarkan Islam kepada umatnya,” tukas Bupati. Bupati yang dikenal agamis ini sangat menyayangkan bilamana seorang Muslim yang mampu untuk melaksanakan qurban namun tidak melakukannya. Dalam khotbahnya, untuk kesekian kali, Bupati Wardan menyampaikan khotbah yang bercerita tentang seorang penjual hewan kurban dan seorang fakir miskin yang memiliki keikhlasan luar biasa besarnya.***

BUPATI Kabupaten Inhil, HM Wardan menyebut kebudayaan melayu sebagai pilar penopang kebudayaan Nasional pada peringatan Hari Jadi Provinsi Riau Ke – 62 tahun 2019, Jumat (9/8/2019) pagi. Menurut Bupati, sumbangsih terbesar dan terpenting kebudayaan melayu kepada kebudayaan Nusantara adalah bahasa melayu yang menjadi bahasa persatuan Indonesia. “Sumbangan lain budaya melayu, insya Allah, akan disidangtetapkannya Pantun sebagai warisan dunia di UNESCO. Bahkan, Dua warisan lain yang sedang diupayakan dalam tentative list warisan dunia UNESCO adalah Istana Siak Sri Indrapura dan Candi Muara Takus,” kata Bupati saat menjadi Pembina Upacara Peringatan Hari Jadi Provinsi Riau Ke – 62 dan membacakan pidato Gubernur Riau di halaman Kantor Bupati Kabupaten Inhil, Tembilahan. Tidak berhenti sampai disitu belaka, kontribusi kebudayaan melayu, diungkapkan Bupati juga datang dari warisan budaya tak benda, seperti tari zapin. Dalam Konvensi Zapin 2017 lalu, salah satu resolusinya adalah menjadikan Provinsi Riau sebagai pusat pelestarian dan pengembangan melayu dunia. “Ini sebagian saja dari budaya tak benda yang dimiliki Provinsi Riau yang menapak di empat sungai besar yakni, Sungai Kampar, Sungai Siak, Sungai Rokan dan Sungai Indragiri – Kuantan,” jelas Bupati dalam peringatan Hari Jadi Provinsi Riau Ke – 62 yang mengusung tema “Riau Hijau dan Bermartabat”. Lebih lanjut, Bupati menuturkan, bertepatan dengan hari Jadi Provinsi Riau Ke – 67, Gubernur Riau, akan menandatangani Surat Keputusan Peneta-

pan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau untuk tingkat SMA/SMK/ Sederajat. Kemudian, lanjut Bupati, Gubernur Riau juga akan mengeluarkan instruksi kepada semua SMA/SMK/Sederajat untuk menerapkan Kurikulum tersebut. “Khusus untuk tingkat SD/MI/ Sederajat, Gubernur Riau mengeluarkan instruksi kepada Bupati/Walikota Se-Provinsi Riau untuk menetapkan Kurikulum muatan lokal budaya melayu Riau, dikarenakan untuk tingkat SD/MI/Sederajat merupakan tanggung jawab dari Bupati/Walikota,” pungkas Bupati. Menyimak berangkainya keberagaman kebudayaan Melayu, Bupati mengutarakan, sudah sepatutnya daerah dan segenap elemen masyarakat Provinsi Riau mendapatkan dalam upaya menggapai kemajuan, mendapatkan sebagian hasil dari potensi daerah untuk tujuan mulia yang tertera berdasarkan semangat pembangunan Visi Riau 2025, yakni Terwujudnya Provinsi Riau Sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu Dalam Masyarakat Agamis Sejahtera Lahir dan Bathin di Bentangan Asia Tenggara Tahun 2025. Saat itu, tidak hanya Kebudayaan Melayu yang menjadi sorotan, namun juga pembangunan dari berbagai aspek dan isu strategis lainnya turut menjadi perhatian bersama, terutama oleh Pemerintah Provinsi Riau. Kegiatan Upacara Peringatan Hari Jadi Provinsi Riau Ke – 62 ini, turut hadir segenap unsur Forkopimda Kabupaten Inhil dan sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil.***

Pemerintah Kabupaten

Indragiri Hilir

infotorial Pemkab Inhil

Bupati Wardan: Lurah Jangan Pilih-pilih dalam Memberi Pelayanan

Disetujui, KUPA & PPAS –P APBD Tahun Anggaran 2019 PEMKAB (Pemerintah Kabupaten) Inhil dan DPRD Kabupaten Inhil menyetujui KUPA Dan PPAS – P APBD Kabupaten Inhil tahun anggaran 2019, Senin (5/8/2019) di Kantor DPRD Kabupaten Inhil, Tembilahan. Pengesahan dilakukan melalui penandatanganan Persetujuan KUPA dan PPAS – P APBD Tahun Anggaran 2019 oleh Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan dan segenap Pimpinan DPRD Kabupaten Inhil dalam rapat Paripurna Ke – 14 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019 DPRD Kabupaten Inhil. Dalam rapat paripurna ke – 14 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Inhil, DR Ferryandi ini, juga disampaikan Laporan Hasil Pembahasan Banggar Terhadap KUPA dan PPAS – P APBD Tahun Anggaran 2019 oleh DPRD Kabupaten Inhil. Bupati menuturkan, setelah melalui rangkaian tahapan proses pembahasan yang penuh semangat di DPRD, bekerjasama dalam membangun daerah bersama Pemerintah Kabupaten Inhil, akhirnya Rancangan KUPA dan PPAS – P dapat dijalankan dan dapat diambil keputusan bersama. Bupati menjelaskan, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daer-

ah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas perubahan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah, perubahan APBD dapat disebabkan oleh beberapa hal. “Yang pertama, perkembngan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA yang telah ditetapkan sebelumnya. Kedua, keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar SKPD, antar kegiatan dan antar jenis belanja. Ketiga, keadaan darurat. Terakhir, keadaan luar biasa,” jelas Bupati dalam sambutannya. Oleh karena itu, diungkapkan Bupati, Pemerintah Kabupaten Inhil selanjutnya menuangkan perubahan – perubahan tersebut dalam rancangan KUPA dan rancangan PPAS – P APBD Tahun Anggaran 2019 agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien dan akuntabel. “Dari serangkaian pembahasan yang telah dilaksanakan, tentunya masih dijumpai berbagai kekurangan. Hal ini menjadi catatan dan perhatian Pemerintah Daerah guna perbaikan di masa yang akan datang, serta akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan semua pihak,” kata Bupati.

Sebelumnya, disampaikan oleh Juru Bicara DPRD Kabupaten Inhil, Taufik Hidayat, secara umum, dari hasil pembahasan bersama Badan Anggaran dan TAPD Kabupaten Inhil, struktur perubahan pendapatan dan belanja pada KUPA dan PPAS Perubahan tahun anggaran 2019 Kabupaten Inhil terjadi perubahan dari proyeksi semula pada buku rancangan awal KUA – PPAS Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Inhil. Di sisi pendapatan daerah, diketahui keseluruhan struktur mengalami kenaikan dari proyeksi semula. Seperti dari aspek Pendapatan Asli Daerah yang mengalami kenaikan sebesar 1,18 persen, Dana Perimbangan naik sebesar 4,66 persen dan lain-lain pendapatan daerah yang sah turut naik sebesar 2,93 persen. Sementara, dilihat dari sisi belanja daerah, 2 komponen, yakni Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan dan penurunan. Untuk belanja tidak langsung terdapat penurunan sebesar 1,14 persen, sedangkan belanja langsung mengalami kenaikan sebesar 5,05 persen. Dari total keseluruhan, komponen belanja daerah yang semula ditetapkan sebesar Rp 2.251.940.855.743,94 sen berubah menjadi 2.293.642.989.652,57 sen atau naik sebesar 1,85 persen.***

BUPATI Kabupaten Inhil, HM Wardan melantik Pejabat Pengawas Lurah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil, Jumat (2/8/2019) malam, di Aula Kantor Bupati Kabupaten Inhil, Tembilahan. Pada kegiatan tersebut, juga dilakukan pengambilan sumpah / janji Jabatan terhadap Pejabat Pengawas Lurah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Hadir dalam pelantikan dan pengambilan sumpah / janji Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil, H Said Syarifuddin dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Inhil, Darussalam. Menurut Bupati, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang dilaksanakan dalam rangka mengisi kekosongan jabatan lurah. Tujuannya, agar pelayanan publik dapat terus berjalan. “Selain itu, kegiatan malam ini dilaksanakan dalam rangka pemantapan organisasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan yang sejalan dengan Peraturan terkait pembentukan Kelurahan

sebagai unit Pemerintahan terkecil di bawah Kecamatan,” papar Bupati dalam sambutannya. Sesuai dengan peraturan tentang Kelurahan sebagai unit terkecil Pemerintahan dalam Kecamatan di kawasan Kabupaten / Kota, diungkapkan Bupati, dapat berfungsi sebagai unit kerja pelayanan kepada masyarakat. “Maksud dari peraturan tentang Kelurahan itu, Saudara dituntut dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan kegiatan pemerintahan,” kata Bupati. Bupati menekankan kepada para Lurah yang baru saja dilantik untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam kondisi apapun. “Memberikan pelayanan dengan sebaiknya karena itu menjadi tugas pokok Saudara. Berikan pelayanan, jangan pilih-

pilih, ini berduit, ini tidak, jangan begitu. Siapapun orangnya, apapun jabatan dan pangkatnya berikan pelayanan sebaiknya,” pungkas Bupati. Ihwal pelaksanaan kegiatan pemerintahan, Bupati sangat menganjurkan, agar para Lurah dapat merealisasikan tugas yang telah diprogramkan oleh Pemerintah Kabupaten Inhil sebelumnya. “Pahami betul peraturan, agar Saudara mengerti terhadap tugas pokok dan fungsi. Ada banyak peraturan dan pedoman bagi Saudara dalam menjalankan tugas,” tutur Bupati. Dalam kesempatan ini, Bupati juga menyampaikan ucapan selamat kepada para Lurah yang baru dilantik dan diambil sumpah jabatan. Dia berharap agar para Lurah dapat bekerja maksimal demi kemajuan daerah Kabupaten Inhil.***

Bupati Wardan: Cari Solusi Tepat untuk Peningkatan Pendapatan BUPATI Kabupaten Inhil, HM Wardan menyampaikan pidato pengantar Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD tahun anggaran 2019, Kamis (1/8/2019) di Kantor DPRD Kabupaten Inhil, Tembilahan. Pidato tersebut disampaikan pada Rapat Paripurna Ke – 13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019 DPRD Kabupaten Inhil yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Inhil, H Dani M Nursalam dengan didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Inhil, DR Ferryandi dan DR Maryanto. Menurut Bupati, pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan APBD Kabupaten Inhil telah sesuai dengan asumsi pelampauan pendapatan daerah. Keadaan tersebut, membuat harus dilakukannya pergeseran anggaran, antar unit organisasi dan unit belanja. “Kegiatan yang tidak terlaksana juga membuat saldo anggaran lebih. Anggaran lebih tersebut harus digunakan dalam tahun berjalan, maka itu diadakan perubahan APBD,” pungkas Bupati dalam pidatonya. Untuk dapat dilaksanakannya perubahan APBD, Bupati menjelaskan, pada siklus awal mesti dilakukan pembahasan KUPA dan PPAS perubahan terlebih dahulu dan selanjutnya disepakati bersa-

ma antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Inhil. “Untuk itu, terhadap peningkatan pendapatan daerah tersebut merupakan tantangan kita bersama mencari solusi yang tepat, terutama dalam hal peningkatan pendapatan asli daerah,” kata Bupati. Perubahan pendapatan daerah pada tahun anggaran 2019 diproyeksi mencapai sebesar Rp 2,225 trilyun. Bila dibandingkan dengan proyeksi Pendapatan APBD induk sebesar Rp 2,137 trilyun dengan kondisi ini terdapat kenaikan sekitar Rp 87,067 Milyar atau 4,07 persen. “Proyeksi tersebut berasal dari kenaikan PAD sebesar 1,18 persen, Dana Perimbangan sebesar 4,66 persen dan lain – lain pendapatan daerah yang sah sebesar 2,93 persen,” pungkas Bupati. Guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sesuai yang diharapkan, diungkapkan Bupati, maka kebijakan pendanaan pembangunan Kabupaten Inhil pada perubahan APBD tahun anggaran 2019 diarahkan pada pemenuhan kebutuhan prioritas dan sangat bermanfaat bagi masyarakat. “Bila mengamati posisi proyeksi pendapatan dengan proyeksi belanja maka terdapat defisit belanja sekitar Rp 68,633 milyar. Defisit belanja ditutupi dengan pembiayaan netto Rp 68,633 Milyar. Adapun Silpa tahun berkenaan sebesar Rp 0 atau nihil,” jelas Bupati.***

PT RAPP

advertorial PT RAPP

PT RAPP Konsisten Ikut Bantu Penanggulangan Karhutla di Riau Sebagai sebuah perusahaan multinasional yang beroperasi di Provinsi Riau, PT RAPP (Riau Andalan Pulp and Paper) memiliki sejumlah tanggung jawab sosial. Termasuk dalam mengatasi dan menangani kasus kabut asap yang bersumber dari karhutla (kebakaran hutan dan lahan) yang melanda Riau belakangan ini

erakhir, pihak perusahaan RAPP berkomiten membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kuansing. “Pihak RAPP siap membantu apabila terjadinya karhutla maupun kebakaran lainya,” ujar Humas RAPP Sektor Baserah Maswir, Kamis (8/8/2019) di Kuantan Hilir. Maswir, menyampaikan kesiapan ini dihadapan jajaran Upika Kecamatan Kuantan Hilir pada pelaksanaan Apel Siaga Karhutla rayon IV menghadapi musim kemarau. Pada kesempatan Apel Siaga Karhutla ini, RAPP mengutus 10 personil, khusus yang menangani masalah kebakaran lahan dan hutan. Sementara Kapolsek Kuantan Hilir, dalam paparannya mengajak semua komponen baik pihak perusahaan dan masyarakat untuk menjaga potensi yang dapat jadi pemicu kebakaran lahan. “Mari sama - sama kita jaga supaya tidak terjadinya Karhutla,” ujar Kapolsek Kuantan Hilir AKP Tapip Usman, SH pada kesempatan itu. Kemudian kepada pihak RAPP Kapolsek memberikan apresiasi, karena telah peduli dan tanggap terhadap Karhutla di daerah rayon IV, sehingga kebakaran dapat terkendali. “Kami cukup mengapresiasi upaya pihak RAPP selama ini, karena begitu tanggap dan peduli terhadap persolan kebakaran lahan dan hutan di daerah ini,” ungkapnya. Hadir dalam Apel ini antaranya Kapolsek Kuantan Hilir AKP Tapip Usman, SH, Kapolsek Cerenti AKP G. Lumban To-

ruan, Kapolsek Pangean Iptu Hendra,SH, Kapolsek Logas Tanah Darat Iptu Rafidin Lumban Gaol. Kemudian Camat Kuantan Hilir Drs. Yulfides, Camat Inuman Joni, Camat Kuantan Hilir Seberang Diwakili Sekcam Guntu Mayhadi, SE, Danramil 07 Kuantan Hilir Kapt. Inf Kadarisman, Danramil Cerenti Kapten Inf R. Simanjuntak. Selain itu, sebagaimana dilansir riauterkini.com, juga turut hadir Ketua MPA dan Anggota, Pimpinan PT. RAPP Sektor Baserah, Camat Logas Tanah Darat Diwakil Sekcam Dr. Mardalis Bahar, S.Pd. MPd, Camat Pangean Diwakil Kasitrantib Hendrin, Camat Cerenti diwakili Sekcam Agus Priatno, S.Sos. Sebelumnya, puluhan personil Tim Gabungan Terpadu berjibaku memadamkan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di sejumlah titik di Kabupaten Pelalawan, Riau. Karhutla terdeteksi di Desa Sering, Kecamatan Pelalawan sejak Senin (22/7/2019) berhasil dijinakkan tim gabungan, TNI/ Polri, Fire Emergency Response Team (FERT) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), Masyarakat Peduli Api (MPA) dan masyarakat tempatan keesokan harinya. “Karhutla di Desa Sering sudah bisa dikendalikan tim gabungan bersama tim RAPP,” ujar Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pelalawan, Hadi Penandio, Kamis (25/7/2019). Selain di Desa Sering, FERT RAPP juga membantu pemadaman di Kelurahan Teluk Meranti, Kecamatan Teluk Meranti. Beruntung, lahan seluas kurang lebih satu

hektar cepat dipadamkan sehingga karhutla segera teratasi. Kemudian pada Rabu (24/7/2019), tim FERT RAPP kembali diterjunkan ke lokasi karhutla di Desa Penarikan dan areal adat Batin Bedagu, Kecamatan Langgam. Kebakaran di sana terdeteksi sejak Selasa (23/7/2019) kemarin dan tim gabungan dari rayon Langgam pun langsung diterjunkan ke lokasi untuk pemadaman. “Personil tim gabungan dari rayon Langgam, TNI, Polri, MPA, Kecamatan, BPBD, Damkar bersama tim pemadam dari perusahaan termasuk RAPP sudah kita turunkan ke lokasi kebakaran, dan pembagian rayon ini memang cukup efektif karena setiap tim rayon tetap siaga jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk pemadaman,” kata Hadi. Assistant Head of Fire and Aviation, RAPP, Sulaiman mengatakan sebanyak 27 personil diterjunkan ke lapangan untuk ikut membantu memadamkan kebakaran di Desa Sering. “Begitu ada laporan kebakaran dari lapangan, kita langsung berangkat menuju lokasi, dan melakukan upaya pemadaman di Desa Sering,” ujarnya. Sulaiman mengaku timnya sempat kesulitan mencari sumber air untuk pemadaman. Akhirnya tim menarik selang sejauh 1 kilometer dari Sungai Kampar ke titik kebakaran. Hingga saat ini, tim masih memantau kondisi terakhir pasca pemadaman, meskipun sudah dibantu oleh hujan pada malam harinya. Danramil 03 Bunut Kapten Inf E Sihotang menjelaskan kondisi angin di Desa

Sering yang berputar dan berubah arah membuat tim gabungan kewalahan memadamkan api. “Tim agak kesulitan memang, di tambah persedian air mulai menipis dan akhirnya diambil dari Sungai Kampar yang jaraknya cukup jauh,” jelasnya. Sekretaris Desa Sering, Bakri Yulis mengatakan kebakaran terjadi di area rencana persawahan yang belum diolah namun sudah dibuat parit. Mendapat laporan kebakaran, dirinya langsung berkoordinasi dengan sejumlah pihak, seperti TNI, Polri, MPA dan RAPP. “Infonya warga melihat ada kobaran api cukup besar di area semak belukar, lalu ada tim Koramil and RAPP yang juga melihat, langsung menurunkan timnya ke sana,” ujar Bakri. Bakri mengaku sudah mensosialisasikan bahaya penggunaan api di lahan terbuka, terlebih di musim kemarau ini. Ia juga mengapresiasi adanya program Desa Bebas Api (Fire Free Village Program) yang digagas RAPP berkolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat sebagai solusi pencegahan karhutla. “Sudah sering dipesankan kepada warga, di pertemuan atau rapat, pokoknya segala kesempatan, agar berhati-hati dengan api puntung rokok, bakar sampah, dan tidak membuka lahan dengan cara membakar seperti program Desa Bebas Api,” pungkasnya.

Jauh sebelumnya, PT RAPP menegaskan komitmennya dalam kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau tahun 2019. Komitmen ini dinyatakannya dalam Apel Siaga Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) yang digelar di halaman kantor Gubernur Riau, dipimpin langsung oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo, Rabu (10/7/2019). Apel siaga diikuti oleh Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI/ Polri, Manggala Agni, petugas pemadam kebakaran pemerintah Kota/ Kabupaten, tim Fire Emergency Response Team (FERT) RAPP dan unsur elemen masyarakat. Kepala BNPB sekaligus Inspektur Upacara menyatakan perlunya melakukan antisipasi sedini mungkin sebelum terjadinya karhutla, yakni dengan melakukan pencegahan. “Utamakan pencegahan, bukan penanggulangan. Kebakaran ada dua faktor yakni karena alam dan manusia. Berdasarkan hasil kajian dari alam kecil hanya 1 persen. Sementara 99 persen manusia,” ungkapnya. Fire and Aviation Manager RAPP, Yuneldi mengatakan, pihaknya telah membangun tenda siaga di sejumlah titik di masing-masing estate di daerah Pelalawan, Kepulauan Meranti, Siak, Kampar dan Kuansing. Hal ini dilakukan untuk

memastikan karhutla tidak terjadi lagi di wilayah operasional dan sekitarnya. “Kami tidak mau lagi ada kebakaran, target kami Zero Fire. Untuk itu personil langsung dikerahkan untuk membuat tenda di lokasi rawan,” ujar Yuneldi. Yuneldi menambahkan, saat ini personil fire fighter RAPP terus berpatroli setiap hari dengan melibatkan BKO TNI/ Polri dan masyarakat. Meski kondisi cuaca masih tergolong terkendali berdasarkan Fire Danger Rating (FDR), pihaknya tetap waspada sampai situasi benar-benar dinyatakan aman. RAPP yang merupakan bagian dari APRIL Group, bahkan telah mengeluarkan himbauan untuk membatasi penggunaan api oleh pihak ketiga di areal yang beresiko kebakaran selama Periode Rawan Karhutla (Fire Danger Period) mulai 1 Juli hingga 30 September 2019. Himbauan tersebut sebagai wujud komitmen perusahaan dalam bekerjasama dengan pemerintah, pemegang konsesi lain dan masyarakat sekitar selama musim kemarau. “Untuk itu, RAPP mendukung penuh tindakan pencegahan karhutla salah satunya melalui program Desa Bebas Api atau Free Fire Village Program (FFVP) yang mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk tidak membakar lahannya,” ujar Stakeholder Relations Manager RAPP, Wijatmoko. Sebagaimana diketahui, RAPP juga telah mengucurkan dana sebesar 9 juta dollar AS untuk perlengkapan dan tim reaksi cepat terlatih sebanyak 920 personil ditambah 260 personil pemadam kebakaran profesional. Untuk memudahkan komunikasi, RAPP membuka saluran telepon 24 jam di nomor +62 811 707 2121, bagi masyarakat yang ingin melaporkan karhutla yang terjadi di dalam atau sekitar konsesi perusahaan. (adv/hms)

Pemerintah Kabupaten

Pelalawan

galeri Pemkab Pelalawan

Bupati Pelalawan Jadi Irup Upacara HUT RI ke-74

UPATI Pelalawan HM Harris terlibat langsung dalam dua kegiatan penting. Antara lain, menjadi irup (inspektur upacara) pada peringatan HUT RI ke-74 tingkat Kabupaten Pelalawan yang dipusatkan di Lapangan Bola Kaki Pangkalan kerinci, Sabtu (17/8/2019). Upacara itu juga dihadiri Ketua DPRD Pelalawan Nazaruddin SH, Kapolres Pelalawan AKBP Kaswandi Irwan, Forkopimda Kabupaten Pelalawan, anggota DPRD Pelalawan, tokoh masyarakat, tokoh agama dan organisasi masyarakat

yang ada di Kabupaten Pelalawan. Usai upacara, Bupati HM Harris menyempatkan diri beramah tangga dengan para veteran, wredhatama, purnawirawam serta tokoh masyarakat se Kabupaten Pelalawan di Balai Seminai Pangkalan Kerinci.Sabtu (17/8).LVRI dan para janda pejuang. Pada hari yang sama, Bupati HM Harris menghadiri upacara penyerahan remisi. Sementara malam sebelumnya, Bupati HM Harris menghadiri kegiatan renungan suci yang dipusatkan di TMP. Sebelumnya, Minggu (18/8/2019),

Bupati Harris melaksanakan shalat Idul Adha di lapangan bola kaki Pangkalan Kerinci. Dalam pidatonya, Bupati Harris menyampaikan agar momentum Idul Adha agar menjadi renungan bagi seluruh ummat Muslim atas keteladanan Nabi Ibrahim AS dalam menjalankan perintah Allah SWT. Selain itu, Bupati Harris juga mengingatkan masyarakat agar menjaga kesehatan ditengah musibah asap yang sedang melanda di Kabupaten Pelalawa ini.*** foto-foto: dari berbagai sumber Bupati HM Harris menjadi irup HUT ke-74.

Paskibra menuju lapangan upacara. Bupati HM Harris foto bersama Paskibraka.

Menyerahkan santunan ke janda pejuang.

5 Pelepasan peserta pawai takruf Idul Adha. Bupati HM Harris menyerahkan bendera ke paskibra.

Berpidato dalam sebelum shalat Idul Adha. 4

Pemerintah Kabupaten

Rokan Hilir

advertorial Pemkab Rohil

Irup di HUT RI ke-74, Bupati Suyatno: Tetap Jaga Kebersamaan & Kekompakan “Mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa, terutama sekali DI Kabupaten Rokan Hilir yang kita cintai ini. Kita harus saling mengingatkan, saling meningkatkan koordinasi, saling berbagi informasi dan lain sebagainya sehingga kabupaten ini harus kita pelihara. Siapa lagi yang memelihara kabupaten ini, ya kita-kita inilah.”

emikian disampaikan Bupati Rohil (Rokan Hilir) H. Suyatno AMP saat menjadi irup (inspektur upacara) pada peringatan detik-detik HUT Kemerdekaan RI ke-74 tahun 2019 tingkat Kabupaten Rohil yang dilaksanakan di Taman Budaya Batu Enam Bagansiapiapi, Sabtu (17/8/2019). Selain Bupati Suyatno, dalam acara tersebut tampak juga hadir Wakil Bupati Rokan Hilir Drs.H.Jamiluddin,Kapolres Rohil AKBP.Sigit Adiwuryanto,Sik,MH, Dandim 0321/Rohil Letkol Inf Didik Efendi,Kajari Rokan Hilir Gaos Wicaksono,SH,MH,Ketua DPRD Rohil Nasruddin Hasan,Sekretaris Daerah Rohil Drs.H.Surya Arfan,MSi, dan Ketua Pengadilan Rohil. Selanjutnya, Wakil Ketua Pengadilan Agama, Kepala OPD, Ketua KPU Supriyanto,Spi,MSi, anggota DPRD Rohil,Partai politik, organisasi pemuda, tokoh agama, legiun Veteran,serta para Siswa-Siswi Tingkat SD hingga Mahasiswa yang ikut dalam Upacara HUT Kemerdekaan RI Yang Ke 74 Tahun itu. Bupati juga mengajak semua masyarakat bersama-sama membantu

pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan, pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. “Harapan kami tentunya kebersamaan itu yang paling penting. Dari kebersamaan itu insya Allah itu akan membuahkan hasil yang baik,” ucap Suyatno. “Tahniah dan selamat kepada bangsa Indonesia yang hari ini melaksanakan kegiatan upacara bendera dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI yang ke-74 tahun 2019. Semoga Indonesia tetap jaya selalu, merdeka,” tambah dia. Pada bagian lain, Bupati Suyatno mengatakan dari proses penyelenggara,terutama sekali pada saat pelaksanaan detik-detik proklamasi, dapat dilihat bagaimana acara tersebut berjalan dengan sukses. ‘Saya memberikan apresiasi kepada panitia yang telah berbuat yang terbaik untuk Kabupaten Rokan Hilir,dan Saya melihatnya secara pribadi, Alhamdulillah,ini sukses,lancar serta sesuai dengan harapan kita,” katanya. “Kita sebagai orang Indonesia hanya tinggal menikmati saja,sementara para pahlawan pejuang kemerdekaan Re-

publik Indonesia yang telah mendahului kita,itu berjuang tampa pamrih,rela berkorban,untuk kepentingan Bangsa Indonesia yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI),sementara kita yang ditinggalkan,hingga kini masih hidup,” imbuhnya. “Tentunya kita harapkan bagaimana Negeri ini bisa baik,dan bagaimana Rokan Hilir ini bisa maju,tentunya yang paling penting adalah kebersamaan, serta kekompakan kita.” Masih dalam rangkaian peringatan HUT RI ke-74, sebanyak 310 orang narapidana Lapas 2A Bagansiapiapi mendapatkan remisi umum pada peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-74, Sabtu (17/8/2019). Remisi ini merupakan kabar baik bagi para narapidana yang selama masa penahanan mengikuti dengan baik pembinaan yang diberikan kepada mereka. Pemberian remisi secara simbolis langsung dilakukan oleh Bupati Rohil H Suyatno usai pelaksanaan upacara bendera di Taman Budaya, Batu Enam, Bagansiapiapi. “Di hari baik kemerdekaan kita ini, kita sampaikan bahwa banyak warga bi-

naan kita yang mendapatkan hak remisi atas usaha mereka menjalankan pembinaan yang kita berikan,” kata Kepala Lapas Bagansiapiapi, Jupri, usai mengikuti upacara peringatan kemerdekaan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5 orang diantaranya mendapatkan hak kebebasan tepat pada hari ini. Jumlah remisi yang mereka dapatkan telah melewati masa penahanan yang harus mereka jalani. “Sedangkan 305 sisanya yang masuk dalam daftar Remisi Umum I hanya mendapatkan pemotongan masa penahanan yang paling besar 5 bulan,” tambah Jupri. Sementara itu, sebelum bertolak ke Taman Budaya untuk melaksanakan upacara detik-detik peringatan hari kemerdekaan, Jupri telah lebih dulu memimpin upacara peringatan hari pembacaan proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno dan Hatta, di kantor Lapas Bagansiapiapi. Dalam amanatnya, ia menekankan kepada para petugas untuk meningkatkan mutu, kualitas serta profesionalitas dalam melaksanakan tugas kesehariannya. Terutama dalam memberikan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) untuk menerapkan nilai dan asas kemanusiaan yang adil dan beradab. “Sesuai pesan dari Pak Menteri Yasonna, bahwa setiap petugas harus menjunjung tinggi asas kemanusiaan dalam menjalankan tugas pembinaan di Lapas maupun Rutan,” pesannya. Ia kembali menambahkan, pendekatan secara manusiawi dan kekeluargaan dalam menangani WBP merupakan kunci utama dalam menjaga ketertiban di dalam Lapas maupun Rutan. “Jangan

sampai situasi kita yang kondusif seperti ini menjadi rusak oleh tingkah laku oknum petugas yang arogan serta melakukan kekerasan fisik kepada WBP,” tambah lelaki kelahiran Ujung Pandang ini. Disampaikan kepada seluruh petugas yang mengenakan pakaian adat sukusuku Indonesia, Jupri mengancam tak segan memberikan sanksi kepada petugas yang kedapatan melakukan perbuatan tak terpuji tersebut. “Tugas kita adalah untuk membina mereka menjadi manusia. Jadi mari bimbing mereka menjadi manusia yang baik, yang mampu menjadi bagian dari masyarakat nantinya,” cakap Jupri, dilansir cakaplah.com Kampung Bersih Merah Putih Masih dalam rangkaian peringatan HUT RI ke-74 di Rohil, Bupati Rokan Hilir, Suyatno meresmikan Kampung Bersih Merah Putih yang terletak di Kepenghuluan Parit Aman, Kecamatan Bangko, Kamis (15/8/2019) sore. Peresmian itu ditandai dengan pengguntingan pita oleh Ketua TP-PKK Rohil, Wan Mardiana Suyatno. Camat Bangko, Rijalul Fikri dalam sambutannya mengatakan jumlah warga Kepenghuluan Parit Aman saat ini 4.621 jiwa. Dia bilang masih banyak terdapat kantong kemiskinan di daerah ini. “Namun demikian, masyarakatnya banyak pemikiran untuk membangun kampung agar setara dengan kampung-kampung yang lainnya,” kata dia. Agar terhindar dari lingkaran hitam narkotika, para pemuda di kampung itu diajak untuk melakukan kegiatan positif seperti olahraga dan kegiatan positif

lainnya. “Terbentuknya Kampung Bersih Merah Putih ini berkat kekompakan masyarakatnya. Di mana masyarakatnya menghiasi rumah masing-masing menggunakan barang bekas, kemudian di setiap rumah dihiasi dengan pagar menggunakan bambu,” Kata Rijalul Fikri. Masyarakat setempat, sebut Rijalul, sangat mengharapkan jalan dari bundaran perkuburan hingga ke Simpang Dua Ratus bisa diperbaiki. “Karena saat jalan tersebut kondisinya rusak parah. Selain itu, penerang listrik juga sangat dibutuhkan mengingat daerah itu sangat sepi dan sunyi,” katanya. Sementara itu, Bupati Suyatno menyampaikan daerah Parit Aman memang banyak yang harus diperhatikan, terutama masalah insfraruktur dan penerang listrik. “Kalau masalah jalan itu sudah diukur dan anggarannya akan dimasukkan dalam APBD. Kalau penerangan jalan insya Allah besok Jumat sudah dipasang,” ujarnya. Bupati mengakui pertama kali melihat Kampung Bersih Merah Putih ini lewat foto yang dikirimkan oleh tokoh pemuda setempat melalui WhatsApp. “Kemarin saya lagi di Jakarta, begitu masuk pesan saya lihat fotonya bagus, kemudian saya tanya itu daerah mana, ternyata Parit Aman,” kata Suyatno. Ia juga memuji rumah-rumah warga terlihat begitu cantik. Makanya perayaan HUT ke-74 RI ini akan ada penilaian rumah yang tercantik. “Juara pertama akan kita bantu uang tunai sebesar Rp2,5 juta, juara kedua Rp2 juta, dan juara ketiga Rp1,5 juta,” kata Bupati Suyatno. (adv/ hms)

advertorial Bank Riaukepri

Positif, Laporan Kinerja Keuangan Bank Riau Kepri pada Semester I/2019 Bank Riau Kepri tetap menunjukkan kemampuannya sebagai BUMD (badan usaha milik daerah) milik Pemerintahan Provinsi Riau terus tumbuh dan berkembang secara sehat. Dari waktu ke waktu bank ini terus menunjukkan kinerja yang membanggakan dan pantas dipujikan.

elum lama ini, PT Bank Riau Kepri melaporkan kinerja keuangan pada semester I/2019. Dari laporan itu terbaca kinerja bank ini masih cukup positif kendati mengalami penurunan pada pembentukan laba akibat naiknya beban dana. Mengutip laporan keuangan yang dipublikasikan perseroan, total kredit yang disalurkan Bank Riau Kepri mencapai Rp15,20 triliun per akhir semester I/2019. Realisasi tersebut tumbuh 2,23 persen secara year to date (YtD) dibandingkan dengan posisi per akhir Desember 2018 yang mencapai Rp14,87 triliun. Adapun dari sisi penghimpunan dana, Bank Riau Kepri mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, terutama dana giro yang tumbuh 108,49 persen (YtD) dari Rp2,84 triliun menjadi sebesar Rp5,91 triliun. Sementara itu, dana tabungan mengalami penurunan 11,3 persen

dari Rp4,92 triliun pada Desember 2018 menjadi Rp4,37 triliun. Dana mahal deposito naik satu digit sebesar 7,56 persen (YtD) menjadi Rp7,59 triliun. Tekanan beban biaya dana akibat naiknya suku bunga, terutama pada dana mahal, menjadi salah satu faktor yang menekan pertumbuhan laba perseroan. Total beban bunga perseroan tumbuh 17,7 persen (YoY) menjadi Rp608,29 miliar. Kenaikan beban bunga ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan bunga yang hanya sebesar 5,5 persen. Walhasil pendapatan bunga bersih justru minus 4 persen dibandingkan akhir semester I tahun lalu. Dari sisi operasional nonbunga juga terdapat kenaikan beban dari Rp446,48 miliar menjadi Rp473,15 miliar. Pengerek beban operasional antara lain naiknya alokasi cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) kredit dan pembiayaan sya-

riah dari Rp43,14 miliar menjadi Rp59,75 miliar. Tak hanya itu, perseroan juga mengalami kenaikan biaya pada komponen beban tenaga kerja dan beban lainnya. Naiknya beban-beban membuat pembentukan laba bersih Bank Riau Kepri pada semester I/2019 lebih rendah dari tahun lalu. Total laba bersih yang dibukukan perseroan per semester I/2019 sebesar Rp154,08 miliar, turun 18,3 persen (YoY) dari periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp188,82 miliar. Naiknya biaya dana membuat net interest margin (NIM) Bank Riau Kepri turun dari 6,11 persen menjadi 5,46 persen per akhir semester I/2019. Begitu juga dengan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional tercatat meningkat dari 78,18 persen menjadi 83,45 persen. Kendati demikian, sebagaimana dilansir bisnis.com, perseroan mampu men-

jaga kualitas portofolio yang tercermin dari penurunan rasio non-performing loan/ NPL gross dari 3,43 persen menjadi 3,16 persen serta NPL net yang turun dari 0,21 persen menjadi 0,18 persen. Rasio permodalan dan likuiditas juga masih tercatat di level yang memadai untuk mendukung ekspansi kredit dan pembiayaan pada paruh kedua tahun ini. Posisi Capital Adequacy Ratio /CAR perseroan menguat tipis dari 20,83 persen menjadi 21,28 persen. Sementara itu rasio kredit terhadap pendanaan (loan to deposit ratio/LDR) melonggar dari 96,77 persen menjadi 87,15 persen.

tersebut. Rupanya pertumbuhan aset dan penyaluran kredit ini tak diikuti dengan peningkatan laba. Bahkan, laba bersih setelah pajak per Desember 2018 mengalami penurunan sebesar 24,66 persen. “Laba bersih setelah pajak -neto yang diperoleh per 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp342, 32 miliar jika dibandingkan perolehan laba bersih pada posisi yang sama tahun 2017 sebesar Rp454,39 miliar maka terjadi penurunan laba bersih sebesar Rp112,07 miliar, atau terjadi penurunan laba bersih sebesar -24,66%,” begitu info yang tertulis.

na nantinya kalau memang konversi, itu bisa membuat laba menjadi lebih baik,” ujar Edyanus seraya menyarankan agar masyarakat melakukan kupasan-kupasan tentang bank daerah ini. Sementara itu, salah seorang praktisi perbankan yang pernah berpengalaman lama berkecimbung di Bank Riau Kepri, Bemi H, menyebutkan bahwa penurunan laba Bank Riau Kepri ini perlu mendapatkan perhatian serius dari masyarakat dan para pemegang saham. Dan untuk membenahi kondisi tersebut, sambungnya, perlu dilakukan penyempurnaan pengelolaan. “Kuncinya agar kondisi ini bisa

Nilai Aset dan Kredit Meningkat Pada bagian lain diperoleh informasi, aset dan penyaluran kredit Bank Riau Kepri mengalami pertumbuhan hingga Desember 2018 lalu. Namun pertumbuhan tersebut tidak diikuti bertambahnya laba bank tersebut pada tahun 2018. Berdasarkan data yang diterima redaksi CAKAPLAH.com, total aset Bank Riau Kepri sampai 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp27,41 triliun. Angka ini meningkat sebesar Rp1,92 triliun atau tumbuh 7,54 persen dari nilai aset tahun 2017 yang berjumlah Rp25,49 triliun. Sementara itu, angka penyaluran kredit per 31 Desember 2018 sebesar Rp16,63 triliun. “Terjadi peningkatan 0,44 persen atau tumbuh sebesar 2,69 persen jika dibandingkan demgan posisi yang sama tahun 2017 sebesar Rp16,52 triliun,” begitu yang tertulis dalam data yang diperoleh redaksi CAKAPLAH.com

Kondisi tersebut menjadi pertanyaan bagi pengamat ekonomi Universitas Riau, Edyanus Herman Halim. Menurut Edyanus, para pemegang saham mesti mendalami kondisi ini agar Bank Riau Kepri bisa menjadi lebih baik. Apalagi, para pemegang saham ingin melakukan konversi dari sistem konvensional menjadi sistem syariah. “Lebih baik diperdalam dulu kondisi bank konvesional sekarang. Saya dapat kabar, laba 2018 itu turun. Nah, bagaima-

baik adalah penyempurnaan pengelolaan pengurus,” singkatnya. Sementara itu, dari data yang masuk ke redaksi tadi, disebutkan juga terjadinya penurunan laba itu disebabkan beberapa hal. Antara lain, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) murah dari dana Pemda sudah mengalami pergeseran, ketatnya persaingan merebut likuiditas, pendapatan bunga kredit yang belum optimal dan beberapa faktor lainnya. (adv/ hms)

Pemerintah Kabupaten

siak

Galeri Pemkab Siak

Bersama Gubri, Bupati Alfedri Resmikan PLTG S

EPANJANG Juli dan Agustus 2019, Bupati Siak Drs. H. Alfedri M.Si. terlibat di dalam sejumlah kegiatan. Antara lain, bersama Gubernur Riau Syamsuar meresmikan LTMG di Koto Gasib, Rabu (31/07/2019). Pada Selasa (6/8/2019), Bupati Alfedri Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan Tahun 2019 di Jakarta. Sebelumnya, Sabtu (3/8/2019), Bupati Alfedri melantik sebanyak 54 orang pengurus dan anggota Bapekam Kecamatan Minas, di Aula kantor camat Minas. Sebanyak 54 orang Bapekam yang dilantik itu berasal dari kampung Minas Barat, Minas Timur, Mandi Angin, Rantau Bertuah Kecamatan Minas dan Tualang Timur Kecamatan Tualang, dan Kampung Merempan Hulu. Sementara pada Sabtu (31/7/2019), Alfedri dengan Gubri Syamsuar beserta rombongan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) pimpinan perusahaan RAPP, meninjau Istana Peraduan yang berada didalam komplek Istana Asserayah Al Hasyimiyah Siak Sri Indrapura. Di kesempatan lain, Bupati Alfedri foto bersama dengan Kepala Puskesmas Minas dr Hidayati Jasri usai menerima penghargaan Puskesmas Layak Anak di Makassar.*** foto-foto: dari berbagai sumber

Pemerintah Provinsi

Riau

advertorial pemprov Riau

Di HUT Riau ke-62, 12 Tokoh Terima Penghargaan

Puncak HUT Provinsi Riau ke-62 dilaksanakan dalam sidang paripurna DPRD Riau yang digelar di Gedung DPRD Riau di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, Jumat (9/8/2019). Sidang paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Riau Septina Primawati, dan dihadiri sejumlah anggota DPRD Riau.

ampak hadir antara lain Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar dan Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution, dan anggota DPRD Riau, dan para mantan Gubernur Riau, para Bupati dan Walikota se-Riau, serta tokoh masyarakat se Prov Riau. Untuk tahun inji, HUT Provinsi Riau mengusung tema “Riau Hijau dan Bermartabat.” Dalam sidang paripurna HUT Prov Riau ke 62, di gedung Lancang Kuning (DPRD Riau), Gubri Syamsuar dan Wagubri Edy Natar Nasution mengenakan baju kebesaran Datuk Setia Amanah (Syamsuar) dan Datuk Timbalan Setia Amanah (Edy Natar Nasution). Dalam kesempatan itu juga diserahkan penghargaan kepada 12 tokoh yang dinilai telah berjasa bagi daerah ini. Ketua DPRD Riau Septina dalam sambutannya mengajak semua pihak untuk menjaga kesatuan dan persaudaraan masyarakat Prov Riau. Dan berbagai keberhasilan yang dicapai Pemerintah Prov Riau, tentunya dengan dukungan semua pihak anak negeri. “Mari kita lanjutkan harapan pejuang Prov Riau terdahulu, untuk terus lebih baik,” ujar isteri mantan Gubri HM Rusli Zainal ini. Para ahli waris penerima penganugrahan tokoh dan pejuang Provinsi Riau, antara lain adalah Kapten Mansurdi, Tengku Muhammad Buang Asmara, Mahmud Mar-

zuki, Ismail Suko, syekh Abdul Wahab Rokan, HM Wasmad Rasds, Datuk Sinaro Nan Putih alias Lamtarode, endoet gani, Wan Idris bin Abdul Kasim, Raja Abdul Rahman, Himron Saheman, Tengku Siad Ja’afar. Anugrah penghargaan diberikan langsung Gubri Syamsuar dan Wagubri Edy Natar Nasution dan Ketua DPRD Riau Septina Primawati, “Terima kasih atas jasa-jasa pejuang yang telah berjuang mendirikan Provinsi Riau,” ujar Ketua DPRD Riau Septina Primawati Septina Primawati mengatakan nama-nama pejuang daerah tersebut telah ditetapkan untuk diberi penghargaan sesuai surat keputusan gubernur Riau nomor: 913/VIII/2019, tanggal 5 Agustus lalu. “Tentunya nama-nama tokoh pejuang ini tidak asing lagi bagi masyarakat daerah asal mereka khususnya dan masyarakat Riau pada umumnya,” katanya. “Mereka yang telah mendharmabaktikan hidup dan kehidupannya secara ikhlas, berjuang tanpa pamrih untuk daerah dan bangsa, baik melalui perjuangan fisik maupun non-fisik dan politik pemerintah,” kata Septina. Sementara itu, Gubernur Riau Syamsuar dalam pidatonya mengatakan bahwa tidak dapat dipungkiri hampir seluruh wilayah Riau pernah terjadi perlawanan fisik maupun non fisik terhadap kolonialisme asing dan juga politik pemerintahan. “Perjuangan rakyat Riau tidak terlepas dari perjuangan nasional. Banyak perjuangan

ataupun perlawanan yang telah dilakukan oleh rakyat Riau di dalam menghadapi penjajahan asing, begitupun dengan tokoh yang berjuang di politik pemerintahan,” kata Syamsuar. Sebelumnya pada hati yang sama, Gubernur Riau Syamsuar pimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Riau ke 62 di lapangan Kantor Gubernur Riau, Jumat (9/8/2019). Dalam amanatnya Gubernur Riau mengatakan, dengan Hari Jadi Provinsi Riau ini diharapkan semua pihak bekerjasama membangun riau lebih baik dan memperhatikan lingkungan yang bersih dan sehat. “Di hari jadi inilah hendaknya kita membenahi yang kurang, meluruskan yang salah memantapkan program pembangunan di Riau dalam mengangkat marwah riau sejalan dengan visi Provinsi Riau 2025 yakni terwujudnya Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis sejahtera lahir dan bathin di asia tenggara tahun 2025,”ungkapnya Kemudian, Mantan Buapti Siak ini juga mengajak semua pihak untuk menjadikan hari Jadi Riau ini untuk memelihara kebersaaman kedamaian serta menambah perjuangan anak negeri dalam mewujudkan visi riau 2025. “Tema Riau tahun ini adlah Riau Hijau dan Bermartabat diambil dari rencana pembangunan jangka menengah

2019-2024. dengan Komitmen kami yakni konsep Riau Hijau adalah mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan, dan bermartabat adalah mempertahankan identitasas kemelayuan. Dalam amanatnya Gubernur Riau juga menjelaskan beberpa poin penting kepada semua pihak khususnya ASN di Provinsi Riau yakni: Pertama, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam upaya membangun Provinsi Riau ke depannya. Kedua, selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan ikhlas tanpa pamrih sehingga tidak melakukan pelayanan publik yang bertentanngan dengan nilai integritas Ketiga, menurut Syamsuar, meninglatkan kedisiplinan dan bekerja sesuai undang undang yang berlaku Keempat, selalu melakukan perbaikan diri dan meningkatkan kapasitas probadi serta kompetensi sehingga menjadi manusia yang kreatidf dan produktif sehingga terwujud Riau lebih baik. \sebelumnya, Kamis (8/8/2019), dalam rangka menyambut HUT Riau ke-62, Gubernur Riau H Syamsuar saat menggelar acara silaturahmi dengan tokoh masyarakat Riau di Balai Serindit Gedung Daerah. Hadir dalam pertemuan bersempena milad ke-62 Provinsi Riau itu, Ketua DPRD Riau Septina Primawati, Wakil Ketua DPRD Riau Asri Auzar, Ketua Umum MKA LAMR Al Azhar, mantan Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, sejumlah anggota DPR RI, DPD, dan sejumlah tokoh masyarakat lainnya. “Pertemuan terbatas ini, hanya silaturahim sekaligus dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-62 Provinsi Riau,” kata Syamsuar mengawali sambutannya. Syamsuar berharap mendapat dukungan bantuan dari semua elemen, karena bagaimanapun Provinsi Riau, masih banyak harapan masyarakat yang belum bisa dipenuhi, terutama berkaitan dengan pembangunan ke depan. “Kita juga berharap sesuai apa yang telah direncanakan oleh pemerintah pusat dengan pembangunan

infrastruktur di daerah ini, baik berupa jalan tol dari Pekanbaru ke Dumai maupun pembangunan jalan tol dari Pekanbaru menuju ke Padang yang dulunya sudah dimulai dari Padang arah ke Pekanbaru. Selanjutnya akan diubah mulai dari Pekanbaru menuju ke Padang,” ulas Syamsuar. Mantan Bupati Siak itu, juga menyampaikan berbagai persoalan terkait pembangunan jalan tol tersebut, yang saat ini terus digesa untuk diselesaikan dan percepatan pembangunan RoRo Dumai-Melaka, mendapat dukungan semua pihak, karena tersebut berdampak pada perkembangan ekonomi masyarakat. Tak pelak, Wakil Ketua DPR Riau, Asri Auzar menambahkan bahwa acara silarurahmi tersebut hendaknya terus dijaga. Sehingga berbagai persoalan yang dihadapi bisa diselesaikan. “Tentunya dengan pertemuan berkesinambungan ini, nantinya kita semakin bersenergi untuk membangun Riau,” ujar Asri Auzar. Sementara itu, Ketua MKA LAMR Al Azhar menyebutkan bahwa aspirasi dan harapan yang disampaikan Gubernur Syamsuar adalah keinginan masyarakat Riau bukan keinginan pribadi. Jadi, semua pihak harus bersatu dan memperkuat ikatan antara pihak-pihak dalam mengambil kebijakan. “Kita harus memandang Riau dari keperluan-keperluan masyarakat demi menegakan harkat dan martabat. Terkait hal itu, simpul-simpul harus ber-

satu dan menyatu,” kata Al Azhar. Senada dengan Al Azhar, mantan Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman berharap silaturahmi ini dilakukan secara rutin, karena pertemuan semacam ini dapat mewujudkan Riau yang lebih maju ke depannya. Politisi yang biasa disapa Andi Rachman ini juga menyebutkan, dia belum bisa berkomentar panjang karena belum tahu nantinya di DPR RI duduk di posisi mana. “Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Riau yang sudah memberi amanah, mempercayai kami duduk di DPR RI,” kata Andi. Tak jauh beda anggota DPR RI, Jhon Erizal menyebutkan kekompakan harus dijaga. Dia mencontohkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam memperjuangkan kepentingan mereka sampai “tidur” di gedung DPR RI. “Riau bisa melakukan itu, dan kerja kita ke depan memang sangat berat namun bila kita bersama semuanya menjadi ringan,” tutup Jhon Erizal. Sementara pada Kamis (15/8/2019), Gubernur Riau Syamsuar melepas Gerak Jalan Santai Dalam rangka Peringatan Hari Jadi ke-62 Provinsi Riau Tahun 2019, di Halaman Kantor Gubernur Riau. Gerak jalan sehat ini dimulai pada pukul 07.00 WIB dan dibuka langsung oleh Gubernur Riau, ratusan ASN tampak antusias mengikuti gerak jalan santai tersebut. (adv/hms/e2/ dari berbagai sumber)

DPRD

Galeri dprd Bengkalis

Kabupaten Bengkalis

Semarak

Legislator Bengkalis

DUL Adha tahun ini benar-benar dimanfaatkan sejumlah legislator Bengkalis untuk meningkatkan kualitas iman dan berbagi. Pada Minggu (11/08/2019), misalnya, pimpinan DPRD Bengkalis H. Indra Gunawan Eet dan Anggota Nurazmi Hasyim, Irmi Syakip Arsalan melaksanakan shalat Idul Adha 1440 H bersama ratusan masyarakat Bengkalis di Lapangan Tugu Bengkalis. Sebelum shalat Idul Adha dimulai, Eet berbaur bersama ratusan jemaah yang telah memadati lokasi Lapangan Tugu Bengkalis. Terlihat hadir pada saat itu Bupati Bengkalis yang diwakili oleh Sekda Bengkalis H. Bustami HY, Kapolres Bengkalis Yusuf Rahmanto, serta para pejabat

di ruang lingkup pemerintah Kabupaten Bengkalis. Pada bagian lain, Sekretariat DPRD Bengkalis mengadakan pemotongan hewan Qurban hari ini yang dilaksanakan di lapangan kantor Sekretariat DPRD Bengkalis, Senin (12/08/2019). Pemotongan hewan Qurban dimulai pada pukul 09.00 Wib dengan juru potong hewan Qurban Ustadz Awaludin Kasubbag pembukuan perbendaharaan dan pelaporan disaksikan oleh Sekretaris DPRD H. Radius Akima, Kabag Umum H. Samiran, Kabag Keuangan Syafaruddin, dan lainnya. Pada Senin (12/08/2019), Bupati Bengkalis diwakili oleh Sekda Bengkalis H. Bustami HY menyerahkan

rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan rancangan perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2019 kepada DPRD Bengkalis untuk dapat ditindaklanjuti pada proses selanjutnya. Penyerahan dilakukan di ruang rapat Banmus DPRD Bengkalis dan dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Abdul Kadir bersama Ketua Komisi III Indrawan Sukmana dan Ketua Komisi IV Sofyan.*** sumber foto-foto: dprd.bengkaliskab.go.id