Majalah Pena Amira Edisi 105 Untuk - Juli 2019 by Majalah Pena Amira

EDISI 105 - Juli 2019 REDAKSI MAJALAH PENA AMIRA PEMIMPIN UMUM/DIREKTUR Hj. Nur Ismi, SH OMBUDS MAN : Syekh Dr. M. Nur Ali, S.Ag, M.Hum PEMIMPIN REDAKSI Evi Endri PENANGGUNG JAWAB Evi Endri PEMIMPIN PERUSAHAAN Zulfa Amira Zaed DEWAN REDAKSI Hj. Nur Ismi, SH Evi Endri Yeni Muharni, SP REDAKTUR PELAKSANA Evi Endri SEKRETARIS REDAKSI Yuliatis, S.E REPORTER Henru Melinda Sari DEVISI USAHA/BAGIAN IKLAN Suyatno (Kepala), Siti, Ema, Yudi Pranata (Kepala) KEUANGAN Supairin S.sos BIRO DAERAH : Drs. Parmin (Pelalawan), Ishaq (Rohil), Adek (Inhu), Dimas (Jakarta), Yusrizal (Rohul) PENASEHAT HUKUM : Irawan Harahap, SH, Mkn, MH ALAMAT REDAKSI Jl. Jendral Sudirman Komp. Perkantoran Sudirman Raya Blok C No. 16 Pekanbaru Telp. (0761) 35952 Hp: 0812 6865 2288 Email : majalah.amira88@yahoo.com Website : www.amirariau.com : www.gomediaku.com PERCETAKAN CV. Suka Bina Jl. Ahmad Yani No.25 Pekanbaru PENERBIT PT. Amira Media Riau NOTARIS Aprizal, SH, M.Kn REKENING BANK Bank Riau Kepri No. Rek. 1010803188 a/n PT. Amira Media Riau

Sekapur Sirih

Memaknai Ibadah Haji

Oleh: Hj. Nur Ismi, SH *)

ARI-hari belakangan umat Islam di seluruh penjuru dunia disibukkan oleh kegiatan tahunan dalam penanggalan Hijriyah, yaitu ibadah haji. Bagi yang mendapat pangilan dari Allah SWT untuk menunaikan rukun Islam itu, sudah berada di Mekkah untuk menjalankan serangkaian ritual yang digariskan. Kepergian mereka menunaikan ibadah haji diiringi doa dari keluarga, kerabat, famili, dan lainnya. Tidak sedikit pengorbanan yang harus dilakukan untuk menjalankan ibadah haji. Pengorbanan harta, satu misal, biaya untuk menyelenggarakan ibadah yang satu ini tidak bisa dikatakan kecil, karena melibatkan uang dalam jumlah puluhan juta rupiah. Pengorbanan lain adalah berupa fisik karena serangkaian ritual dalam pelaksanaan ibadah haji menuntut kekuatan fisik. Tentu semua itu bukan sebagai yang sia-sia karena dijanjikan pahala yang berlipat ganda di akhirat kelak. Ibarat “menabung”, menunaikan ibadah haji merupakan wujud penghambaan yang tinggi terhadap segala perintah dan suruhan Allah SWT, yang imbalannya kelak akan diterima di kehidupan setelah kehidupan yang fana di muka bumi ini. Tidak sebatas sampai di sana, juga banyak hikmah lain yang bisa dipetik dari pelaksanaan ibadah haji. Antara lain, kesamaan semua manusia di mata Allah SWT. Allah SWt juga sudah berfirman bahwa pada dasarnya semua manusia sama di mata-Nya. Yang membedakan hanyalah satu: tingkat iman dan takwa masing-masing manusia kepada Allah SWT. Lihatlah, sebagai satu misal, memorabilia haji dimulai dengan balutan pakaian ihram, para jamaah mengambil miqat untuk memulai rangkaian haji. Batasan (miqat) spasial-temporal yang menghimpit manusia dalam menggoreskan narasi sejarah bukanlah sekadar untuk mementaskan lakon epik sekelas opera sabun, melainkan lebih dari itu, mengembalikan marwahnya dalam menunaikan misi profetik sebagai khalifah Tuhan. Sekat-sekat identitas, jabatan, dan atribut keduniawian yang melekat pada diri manusia ditanggalkan untuk diganti dengan dua perca kain

ihram sebagai simbol kebersahajaan. Melalui kesadaran eksistensialnya, semua jamaah melebur dalam citra manusia yang sesungguhnya, lelaku hamba (abid). Selain itu, mengingatkan kita bahwa hanya kafanlah yang akan membungkus jasad ini di penghujung dunia, selebihnya, pakaian ketakwaan (libasut takwa) yang akan langgeng menyelimuti kita di akhirat kelak. Ya, pada dasarnya semua manusia itu sama, siapa pun dia, apapun latar belakang ekonomi dan sosialnya, dan dari mana pun asalusulnya. Seorang anak manusia jangan sekalisekali merasa tinggi dan terhormat dibandingkan dengan yang lain hanya karena diberi kelebihan rezeki atau ketinggian derajat. Karena semua itu sifatnya “pinjaman,” yang pada waktunya akan kembali diambil oleh si pemiliknya. Pemikiran yang menempatkan semua manusia itu pada dasanya sama diharapkan menggugah kesadaran diri kita masing-masing untuk jangan sekali-sekali menganggap lebih dari yang lain. Apalagi sampaai menyombongkan diri hanya karena memiliki kelebihan harta atau ketinggian derajat, karena sejatinya perbuatan semacam itu sangat dimurka oleh Allah SWT. Sadari dan renungi diri kita masing-masing, alangkah lemah dan dhoifnya kita di mata Sang Pencipta. Alangkah tidak berdaya dan tidak punya apa-apa. Bila demikian halnya, kenapa pula kita sampai berkacak pinggang, membentak, menghardik, dan sebagainya kepada orang-orang yang kita nilai derajatnya di bawah kita? Kenapa kita memelihara perasaan dan anggapan lebih dari yang lain hanya lantaran diberi sedikit kelebihan harta dan ketinggian derajat? Ibadah haji pada dasarnya mampu membuka selubung kesadaran kemanusiaan yang sebelumnya tenggelam oleh gelembung ego. Deraan-deraan kemanusiaan sehari-hari yang melumer dan membanjiri relung nurani menyebabkan hidup kita penuh pamrih, jauh dari rasa ikhlas. Nilai dasar ritual ini bisa menjadi dering pengingat untuk menyalakan kembali lentera keikhlasan yang cahayanya sempat redup oleh ampas kalabendu.*) *) Penulis adalah Pemimpin Umum Majalah “Pena Amira”

Riau Sebut 24 Legislator Akhir Juli Ranperda RPJMD

2019-2024 Ketok Palu

“Nestapa” Petani Sawit Dipacu, Upaya 38 Terus Jadikan Rohil sebagai Kabupaten Adiwiyata

Intensif, Upaya Bupati Inhil untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani Kelapa

Gesa Progres Kegiatan, Sejumlah Pansus di DPRD Bengkalis Temui Mitra Kerjanya Edisi 105 Juli 2019 3

LAPORAN UTAMA

”Nestapa” Petani Sawit

ENDRI, anggota masyarakat Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuansing (Kuantan Singingi), mengaku dihadapkan dengan kesusahan yang amat berat. Di saat sejumlah anaknya akan memasuki sekolah baru, kelapa sawit yang selama ini menjadi andalan perekonomian keluarganya, harganya terjun bebas di pasaran. “Harga sawit terus jatuh, sekarang hanya dibeli pihak penampung di angka Rp. 650/kg, minggu lalu masih di angka Rp. 750/kg,’ ucapnya. Dengan kondisi seperti ini, lanjut Hendri, “Saya bingung apalagi anak- anak sudah mulai masuk sekolah tahun Ajaran baru, tentu akan memerlukan biaya yang besar bagi keluarga saya, guna masa depan anak- anak dan keluarga,” urainya. Cerita dari Kabupaten Rohil (Rokan Hilir) lain lagi. Sudah lebih dari sembilan tahun ribuan warga petani kelapa sawit di Kecamatan Limau Kapas, Kubu dan Kubu Babussalam, Rohil, terus di bawah bayang-bayang tengkulak. Sebab selama itu pula, belum ada satupun Pabrik Kelapa Sawit di sana yang menampung Tandan Buah Segar (TBS) milik petani. Tengkulak mengangkut TBS petani itu ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Duri Kabupaten Bengkalis atau ke kawasan Merbau di Rantau Parapat Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Sudah bisa ditebak, lantaran dijual ke tengkulak dan diangkut ke tempat yang sangat jauh, harga TBS di petani menjadi murah. Ketua Dewan Pimpinan Unit (DPU), Suparjan, mengatakan, saat ini harga TBS di tingkat petani hanya Rp500 perkilogram. Melorot Rp100 dibanding dua pe-

kan sebelumnya. “Ongkos panen Rp200 perkilogram, sisanya Rp300. Inilah yang dipakai petani menyambung hidup,” ujarnya kepada Gatra.com Minggu (23/6). Di Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas lebih parah lagi. “Harga di sana hanya Rp450 perkilogram,” kata Suparjan. Lelaki yang juga Ketua Koperasi Sawita Palma ini cerita, luas kebun kelapa sawit di tiga kecamatan tadi mencapai 65 ribu hektar. “Kubu dan Kubu Babussalam sekitar 53.520 hektar. Yang tergabung di Sawita Palma 45.150 hektar, 125 kelompok tani,” rinci Suparjan. Informasi terbaru menyebutkan, harga TBS sawit Riau untuk umur periode 17-23 Juli 2019 untuk umur 10-20 tahun tercatat Rp1.313,64 per kilogram atau mengalami penurunan terendah Rp11,61 per kilogram, dibandingkan harga pada minggu sebelumnya. “Penurunan harga TBS Riau tersebut dipicu oleh penurunan harga jual CPO (minyak sawit mentah)

dan kernel dari seluruh perusahaan sumber data,” kata Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau, Ferry HC Erna Putra. Selain penurunan harga jual CPO, sejumlah faktor lain ikut ditengarai sebagai penyebab jatuh harga sawit. Termasuk larangan ekspor ke Uni Eropa. Larangan sawit yang akan diberlakukan Uni Eropa pada 2030 diklaim mengancam petani kecil. Langkah tersebut menempatkan mereka dalam belas kasihan perusahaan multinasional sebagai pembeli tunggal. Di ujung Bumi yang lain parlemen Eropa menetapkan larangan penggunaan minyak sawit sebagai bahan bakar kendaraan mulai 2030 dan supermarket waralaba Inggris, Iceland, mengumumkan tidak lagi membuat produk yang mengandung minyak sawit. Menyusutnya pasar Eropa membuat petani kecil di Indonesia dan Malaysia kehilangan akal, terutama ketika harga sawit anjlok selama bulan September.

“Penurunan harga TBS di Riau dipicu oleh penurunan harga jual CPO (minyak sawit mentah) dan kernel dari seluruh perusahaan sumber data.”

LAPORAN UTAMA

“Saya mencatat kerugian besar,” kata Surbakti yang memiliki kebun seluas dua hektar di Sumatera. “Sebelumnya saya bisa menabung. Sekarang tidak lagi,” imbuhnya. Menyangkut soal ini, seorang petani kelapa sawit dari Riau menumpahkan keluh kesahnya kepada delegasi Uni Eropa (UE) tentang dampak kebijakan pelarangan minyak kelapa sawit atau CPO Indonesia untuk bahan baku biodiesel di negara-negara Eropa. “Jelas sangat berdampak ke kehidupan petani karena harga langsung anjlok. Di desa saya 90 persen warga adalah petani sawit swadya,” kata seorang petani, Eko Subroto, saat kujungan 12 orang delegasi Uni Eropa (UE) dan Kedutaan Besar negara anggota UE ke perkebunan sawit PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V) di Kabupaten Kampar, Riau, Kamis. Eko adalah petani sawit swadaya generasi kedua sejak 1994 karena meneruskan usaha orangtuanya yang jadi transmigran dari Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Ia mengaku senang delegasi UE datang langsung ke Riau agar melihat sendiri kondisi petani Indonesia akibat dampak kebijakan pelarangan CPO tersebut. Faktor lain adalah gara-gara pungutan ekspor. Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit, Mansuetus Darto mengatakan, hal ini salah satunya dipicu oleh penerapan pungutan hasil ekspor sawit oleh pemerintah lewat BPDP kelapa sawit. “Terbukti dengan pungutan 50 US$/ton harga tandan buah segar (TBS) petani telah mengalami penurunan sekitar Rp 120-150/ kg,” tutur dia dalam keterangannya, Min-

LAPORAN UTAMA

ggu (7/7/2019). Lebih lanjut ia memaparkan, penurunan harga beli TBS kelapa sawit di tingkat petani, dilakukan pengusaha dan ekpsortir untuk menutup biaya pungutan kelapa sawit. Sederhananya, para pengusaha membayar pungutan sawit dengan memotong harga beli TBS kelapa sawit dari tingkat petani. Sementara itu, Petani Sawit lainnya, Vincentius Haryono mengatakan, selain adanya pungutan dana sawit, program biodiesel juga dipandang jadi salah satu penyebab jatuhnya TBS sawit di tingkat petani. Petani, lajut Vincent, tak punya pilihan selain menjual TBS kelapa sawit mereka ke tengkulak dengan harga rendah, lantaran kalangan industri lebih senang menyerap kelapa sawit mereka sendiri untuk kebutuhan Biodiesel ketimbang menyerap kelapa sawit dari petani. Menyikapi hal itu, Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (APPKSI) meminta Presiden Joko Widodo mencabut kebijakan pungutan ekspor minyak kelapa sawit (CPO) sebagai bentuk keberpihakan kepada petani kelapa sawit. “Pungutan ekspor 50 USD/ ton CPO tersebut mengakibatkan harga tandan buah segar/ TBS merosot, sehingga menyengsarakan petani,” ucap Ketua Umum APPKSI Andri Gunawan di Jakarta, Minggu (23/6/2019).

Andri mengatakan petani kelapa sawit terpaksa menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Keuangan di Lapangan Banteng Jakarta Pusat pada Kamis (20/6) setelah tersiar kabar pemerintah akan kembali melakukan pungutan CPO. “Kami akan menyurati pemerintah, bila perlu kembali menggelar demo jika pemerintah melakukan pungutan lagi,” ancamnya. Menurut Andri, pungutan ekspor CPO akan berdampak secara sistemik pada kehidupan keluarga ekonomi petani sawit yang jumlahnya hampir lima juta petani. Selain itu, selama tiga tahun pun hasil pungutan ekspor CPO yang dihimpun oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDKS) hanya dinikmati oleh para konglomerat pemilik industri biodiesel dalam bentuk subsidi. “Hanya 0,1 persen saja dana pungutan ekspor CPO yang digunakan untuk program penanaman kembali (replanting) kebun petani. Itu pun petani dibebani dengan bunga pinjaman bank tinggi jika ikut program BPDKS,” ujarnya dilansir Antara Menurut Andri, pungutan ekspor CPO selain menyengsarakan petani, juga akan menyebabkan jatuhnya harga CPO dari Indonesia dan akan sulit bersaing

dengan produk ekspor CPO Malaysia yang tidak dibebani pungutan ekpor CPO oleh pemerintah Malaysia. “Karena itu kami meminta kebijakan Presiden Joko Widodo untuk tidak lagi menerapkan Pungutan Ekspor CPO,” tegasnya. Sementara Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendesak pemerintah tidak hanya memakai isu nasib petani sawit sebagai dalih untuk memprotes kebijakan Uni Eropa. Desakan SPKS itu terkait dengan rencana pemerintah menggugat kebijakan pembatasan sawit di Uni Eropa ke organisasi perdagangan dunia (WTO). Salah satu alasan pemerintah memprotes kebijakan Uni Eropa itu adalah untuk melindungi para petani sawit. Ketua Departemen Advokasi SPKS Marselinus Andri menilai pemerintah belum merealisasikan janji untuk menyejahterakan dan memberdayakan petani sawit. Dia mencontohkan ketentuan soal kewajiban pengusaha untuk menyedia-

kan 20 persen lahan sawit untuk dikelola oleh petani melalui skema kemitraan belum membawa dampak positif. “Saya memaklumi argumentasi pemerintah itu menghadapi isu-isu di luar. Tapi dari perspektif kami jangan hanya sebatas komitmen. Perbaiki di lapangan,” ucap Andri usai focus group discussion (FGD) terkait kemitraan perkebunan kelapa sawit di Gedung KPPU, Jakarta pada Selasa (23/4/2019). Andri mengatakan saat ini petani sawit jarang mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan dari negara. Kalaupun ada program untuk itu, kata dia, seringkali tanggung jawabnya diserahkan kepada perusahaan seperti pelaksanaan skema kemitraan dalam pengelolaan ke-

bun sawit plasma. Padahal, menurut Andri, banyak perusahaan tidak menunaikan kewajibannya sesuai dengan aturan. Akibatnya, kata dia, jarang ada transfer teknologi, kemampuan menanam, hingga pendidikan bagi petani sawit. “Di lapangan tidak terjadi pemberdayaan dan perlindungan [untuk] petani [sawit],” ucap Andri. “Pernyataan itu harus ditujukan ke luar. Jangan hanya defense, kasih contoh yang praktiknya bagus seperti apa. Itu yang saya pikir dibutuhkan Uni Eropa,” tambah Andri. (e2/dari berbagai sumber)

Pemerintah Kabupaten

Indragiri Hilir

Advertorial Pemkab Inhil

Intensif, Upaya Bupati Inhil untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani Kelapa Sebagai kabupaten otonom yang mayoitas penduduknya menggantungkan sumber ekonomi dari komoditas kelapa, maka upaya meningkatkan kesejahteraan petani kelapa merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan Pemkab Inhil, yang dipimpin oleh Bupati Drs. HM Wardan MP.

angkah teranyar, Bupati Inhil HM Wardan MP bersama Gubernur Riau, H Syamsuar telah menyusun terobosan baru untuk aktifitas ekspor kelapa lokal menggunakan sistem kontainer menuju Thailand. Terobosan tersebut, saat ini telah dikoordinasikan dengan pihak Pemerintah dan Pengusaha Kelapa Thailand melalui Konsulat Republik Indonesia di Songkhla, Thailand. Penyampaian terobosan kepada Konsulat Republik Indonesia di Songkhla, Thailand dilakukan oleh Gubernur Riau, H Syamsuar saat mendampingi Presiden Republik Indonesia, Ir Joko Widodo pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke - 34 ASEAN yang digelar di Bangkok, Thailand belum lama ini. Menurut Bupati, langkah yang diambil bersama Pemerintah Provinsi Riau ini merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi persoalan harga kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir. “Mudah-mudahan dengan upaya yang dilaksanakan segera dapat menjawab kegelisahan masyarakat Inhil yang saat ini ekonominya sedang terhimpit karena anjloknya harga kelapa,” pungkas Bupati melalui keterangan tertulis, Senin (24/6/2019) siang. Selanjutnya, Bupati menuturkan, hal yang perlu diperhatikan menjelang penerapan sistem kontainer dalam aktifitas ekspor kelapa adalah kesiapan infrastruktur pendukung, seperti gudang, jalan dan dermaga. “Untuk jalan dan dermaga, pihak Pemerintah Provinsi Riau sudah

berkomitmen untuk memberikan perhatian,” tutur Bupati seraya mengucapkan rasa syukur. Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir, Riau, menandatangani nota kesepahaman bersama (MoU) dengan PT Rekadaya Multi Adiprima dalam penyediaan sabut kelapa untuk perusahaan yang bergerak di bidang otomotif tersebut. Bupati Indragiri Hilir Muhammad Wardan di Tembilahan, Riau, Minggu, mengatakan penandatangan nota kesepahaman (MoU) bersama dilakukan pada Jumat (21/6) dengan dihadiri perwakilan PT Rekadaya Multi Adiprima dan Pemkab Indragiri Indragiri Hilir. “Penandatangan MoU ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan beberapa waktu lalu dan setelah perusahan melakukan peninjauan dan melihat langsung potensi sabut kelapa di Indragiri Hilir yang sangat besar,” ujar Wardan. Dikatakannya, PT Rekadaya Multi Adiprima mengaku membutuhkan bahan baku sabut kelapa sebanyak 100 ton untuk berbagai keperluan di industri otomotif. “Dengan adanya (kerja sama) perusahaan ini, maka sabut kelapa yang selama ini banyak terbuang akan memiliki nilai ekonomis bagi petani kelapa,” kata Wardan. Penandatanganan MoU tersebut, lanjut dia, merupakan upaya Pemkab Indragiri Hilir agar produk turunan kelapa berupa sabut itu memiliki nilai jual tinggi

dan bisa meningkatkan nilai perekonomian petani setempat. “Apalagi, saat ini sudah terbentuk Badan Usaha Milik Desa (BumDes) pada 197 desa di Kabupaten Indragiri Hilir. Nantinya, potensi kelapa lainnya ini juga akan ditampung dan juga diolah oleh badan usaha ini,” katanya. Sementara, Presiden Direktur PT Rekadaya Multi Adiprima, Farri Aditya, menyatakan mereka tertarik berinvestasi dalam pembelian dan pengolahan sabut kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir yang sangat besar dan dapat memenuhi pasokan bahan baku yang dibutuhkan perusahaan mereka. Pada umumnya sabut kelapa banyak digunakan untuk peredam suara atau mengisi jok kendaraan hingga pesawat terbang. Sebelumnya, Jumat (21/6/2019). Bupati Kabupaten Indragiri Hilir HM Wardan mewakili Koalisi Kabupaten Penghasil Kelapa (KOPEK) mengharapkan permasalahan anjloknya harga kelapa di Indonesia menjadi perhatian pemerintah pusat. Penegasan ini disampaikan langsung Bupati Inhil HM Wardan kepada Kepala Staf Kepresidenan Indonesia, Jenderal (Purn) Moeldoko saat digelar pertemuan bersama pengurus Koalisi Kabupaten Penghasil Kelapa (KOPEK), Jum’at (21/6/19) di Ruang Rapat Utama Kantor Staf Presiden Gedung Binagraha Lantai 2 Jalan Veteran III Jakarta Pusat. Dalam pertemuan ini, HM Wardan didampingi Sekretaris Daerah H Said

Syarifuddin dan beberapa pejabat Pemkab Inhil terkait lainnya dan 248 Kabupaten para pengurus dan anggota KOPEK lainnya. “Dalam pertemuan tadi, saya mewakili Ketua (KOPEK) yang sedang Umroh menyampaikan secara langsung kepada pak Moeldoko tentang kondisi perkelapaan secara nasional, khususnya di Kabupaten Inhil, ” ungkap Wardan kepada media, usai pertemuan tersebut. Dalam kesempatan itu, diterangkan ia menyampaikan secara lengkap tentang potensi perkelapaan di Indonesia, namun saat ini sebagian besar perkebunan kelapa tersebut dalam kondisi rusak dan sudah tidak produktif lagi. Termasuk mengenai kondisi Trio Tata Air yang terdiri dari tanggul mekanik, manual dan pintu klep yang perlu dibenahi. Beliau meyakini program penyelamatan kebun kelapa melalui pola pembangunan trio tata air menjadi solusi efektif dalam mengatasi persoalan kerusakan kebun kelapa masyarakat. “Maka kita mengharapkan kerusakan perkebunan kelapa yang besar itu dapat dibantu melalui pusat, karena selama ini perbaikan Trio Tata Air itu kita tidak mendapatkan nama nomenklatur yang tepat untuk usulan di pusat. Hal inilah yang diharapkan menjadi perhatian dan mengeluarkan kebijakan bagi penyelamatan perkebunan kelapa, ” harapnya. Sedangkan mengenai anjloknya harga kelapa saat ini, ternyata terjadi di seluruh daerah penghasil kelapa, jadi bukan hanya di Kabupaten Inhil. “Permasalahan ini juga menjadi pembahasan serius kita bersama di KOPEK dengan didukung oleh pemerintah melakukan berbagai terobosan dalam upaya memperbaiki harga kelapa di pasaran. Sementara alam rangka mengembangkan dan meningkatkan turunan kelapa yang ada di Kabupaten Inhil, Bupati HM Wardan melakukan audiensi dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) RI, beberapa waktu lalu. Dalam audiensi yang berlangsung di Ruang Rapat Hotel Mercure Pantai Indah Ancol, Jakarta Uta-

ra ini, pihak Kemenristik Dikti RI diwakili Dr Ir Jumain Appe MSi, Direktur Jendral Inovasi dan Penguatan dan Eka Gandara, Kasubdit Kemitraan Strategis dan Wahana Inovasi Kemenristek Dikti. Sedangkan Bupati HM Wardan didampingi Sekda, Asisten II, Kepala Bappeda beserta Kabid, Kadis Koperasi dan UKM, Kadis Perkebunan, Plt. Kadis Perindag, Kabag Ekonomi & SDA serta Kasubbag. Merespon hal tersebut, Muhamad Nasir Caleg DPR RI Dapil Riau II mengapresiasi langkah pemerintah menjadikan Inhil sebagai Kalster Kelapa di Indonesia. Dirinya juga menyakini langkah tersebut mampu meningkatkan kualitas kelapa di Indonesia. “Selamat dan sukses atas dijadikannya Inhil sebagai Klaster Kelapa di Indonesia. Kedepan Kabupaten Indragiri Hilir akan menjadi pusat pengembangan dan menjaga kulitas kelapa di Indonesia” ungkapnya, seperti dikutip dalam keterangannya. Berdasarkan penelitian Prof Wisnu Gardjito ada 1.500 turunan kelapa. Namun dalam pengembangannya di Inhil ditemui permasahan Disamping, permasalahan yang dihadapi masyarakat sebagai petani kelapa, yakni kondisi kelapa yang sudah tua. Nasir menambahkan pihaknya akan terus mendorong agar pemerintah dan seluruh elemen masyarakat turut aktif mewujudkan Ihil sebagai kluster kelapa di Indonesia. “Semoga dengan dijadikannya Kabupaten Inhil sebagai Kluster Kelapa di Indonesia mampu meningkatkan kulitas kesejahteraan masyarakat Indragiri Hilir,” tutupnya. Trend ini jelas terlihat dari berubahnya Asian and Pasific Coconut Communi-

ty (APCC) menjadi International Coconut Community (ICC). Beberapa kali pula Bupati Inhil HM Wardan, mendatangi pihak Kementrian di Jakarta, untuk melakukan loby-loby anggaran dalam upaya penyelamatan pekebunan kelapa. Mengingat, kurang lebih 100 ribu Ha, lahan pekebunan kelapa rakyat dalam keadaan rusak, baik tekena instrusi air laut maupun usia yang cukup tua. Pada minggu kedua Januari 2019, Bupati Inhil HM Wardan, menemui sekaligus melakukan audiensi dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) RI, di Jakarta. Cukup banyak yang dibahas terkait kondisi perkelapaan Inhil. Saat itu Bupati Inhil, didampingi Sekda Inhil H Said Syarifuddin berserta rombongan lainnya bertemu dengan Direktur Jendral (Dirjen) Inovasi dan Penguatan Dr Ir Jumain Appe MSi dan Kasubdit Kemitraan Strategis dan Wahana Inovasi Kemenristek Dikti, Eka Gandara, Tanggapan dari pemaparan tersebut, pihak Kementrian, mengatakan bahwa Kabupaten Inhil layak dijadikan Klaster Kelapa (KK) di Indonesia dengan 3 cara. Pertama, mendorong kreativitas, melakukan inovasi dan interprenership. Lanjut, menurut Dr Ir Jumain Appe MSi, semuanya turunan kelapa bisa dimanfaatkan dan bernilai ekonomis. Untuk itu pihaknya akan mendorong kelapa menjadi produk unggulan Nasional. Langkah awal, akan diberikan pengetahuan kepada masyarakat terhadap hal tersebut. “Langkah ini akan dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat, dari sisi ekonomi. Yakni, menerapkan konsep dari hulu hingga hilir,”tuturnya. Sejalan dengan itu, Kemenristek Dikti, akan mendorong daerah-daerah yang berpotensi terhadap komoditi kelapa, agar bisa dikembangkan. Tentu khususnya bagi Kabupaten Inhil, sehingga daerah itu akan lebih unggul dimasa-masa yang akan datang. (adv/hms/e2/dari berbagai sumber)

DPRD

advertorial dprd Bengkalis

Kabupaten Bengkalis

Gesa Progres Kegiatan, Sejumlah Pansus di DPRD Bengkalis Temui Mitra Kerjanya

Sejumlah pansus (panitia khusus) di DPRD Kabupaten Bengkalis giat melaksanakan tugasnya, sesuai dengan wewenang dan kompetensi masing-masing pansus. Pada Kamis (11/7/2019), misalnya, Pansus ranperda CSR mengunjungi kantor Kemenkumham Provinsi Riau dalam rangka konsultasi untuk menyusun peraturan daerah tentang Corporate Social Responsbility (CSR).

anperda merupakan instrumen perencanaan program perda Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana terpadu dan sistematis. Dengan di susunnya Ranperda diharapkan pembentukan peraturan daerah dapat terlaksana secara tertib, teratur, sistematis, tidak tumpang tindih dan memperhatikan skala prioritas dalam pembentukan peraturan daerah. Perda CSR bertujuan memaksimalkan proses dan kontribusi perusahaan terhadap kebutuhan daerah. Bila sebelumnya perusahaan berhubungan langsung dengan kegiatan pemerintahan kemudian perusahaan melakukan koordinasi secara langsung, maka dengan adanya Perda ini bisa terkoordinasi sesuai kesepakatan perda yang akan di buat. Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menyampaikan 3 Ranperda ke DPRD yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna, Ranperda CSR, Ranperda penyelenggaraan Pendidikan dan Ranperda SOTK. Untuk penyempurnaan Ranperda ini Ketua Pansus Mus Mulyadi yang di tunjuk untuk memimpin Pansus CSR bersama Wakil Indrawan Sukmana, serta anggota Pansus Zuhandi, Andriyan Prama Putra, Rianto, Syahrial, Hendri, H. Azmi, Dr. Fidel Fuadi, Simon Lumban Gaol, Daud Gultom, Zamzami Harun, Nurazmi Hasyim, Pipit Lestari, Firman, dan Leonardus Marbun berkonsultasi langsung dengan Kakanwil Kemenkumham Muhammad Diah, beserta jajaran di Aula Kantor

Kemenkumham Provinsi Riau. “Terimakasih kepada Kepala Kemenkumham Provinsi Riau Bpk. M Diah beserta jajarannya dapat menerima pansus sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, hal ini kami lakukan untuk mendapatkan masukan agar dalam penyusunan Perda dapat dihasilkan produk hukum yang kuat”, ungkap Ketua Pansus Mus mulyadi. Kemudian Wakil Ketua Pansus Indrawan Sukmana, “ Rancangan peraturan daerah yang akan dibuat lebih kepada menjaring keinginan perusahaan terhadap tanggung jawab sosial maupun masyarakat sekitar, menampung aspirasi masyarakat sekitar perusahaan serta berharap bisa menyelesaikan Perda dalam waktu yang telah di sepakati.” Tuturnya. Menurut M. Diah, “Mengacu pada undang-undang, mengamanatkan setiap peraturan perundang-undangan, dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan pemerintah, Nomor 12 tahun 2018 tentang penyusunan dan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kota. Bisa dilihat secara tegas, bahwa Pemda dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundangan dalam melakukan peraturan perundang-undangan”, Ujarnya Dengan adanya pertemuan ini, menjadikan pandangan dan mekanisme

dalam pembentukan Perda pemerintah, sehingga penyusunan Ranperda ini sesuai dengan mekanisme yang berlaku serta berkompeten dalam menjalankan Perda ini ke depannya. M Diah mengapresiasi atas kepercayaan pihak Pansus CSR terhadap kantor Wilayah Kemenkumham untuk membantu dalam penyusunan Ranperda. Pada hari yang sama, Pansus Pendidikan juga melakukan hal yang sama ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Riau. Pendidikan merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat. Perlu adanya peningkatan mutu dan kualitas, termasuk di Kabupaten Bengkalis. Untuk itu, DPRD Bengkalis melalui hak inisiatif dewan menyampaikan Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan pada rapat paripurna beberapa waktu yang lalu dimana Bengkalis belum memiliki Perda Pendidikan ini. Dengan dibuatnya Peraturan Daerah (Perda) Pendidikan di Kabupaten Bengkalis diharapkan dapat mengakomodir keinginan pemerintah daerah dan masyarakat yaitu memiliki pendidikan berkualitas dan terjangkau oleh semua kalangan. Permasalahan-permasalahan pendidikan di Bengkalis pun diharapkan bisa diselesaikan. Demikian dikatakan ketua Pansus, Sofyan. “Ada beberapa poin penting yang ingin dimasukkan kedalam Perda ini, salah satunya berkaitan dengan muatan lokal bernuansa melayu sebagai ciri khas

Kabupaten Bengkalis,” ujar Sofyan, sebagaimana dilansir website resmi DPRD Bengkalis. Kepala Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau M. Diah menuturkan bahwa unsur muatan lokal sebagai ciri khas pendidikan yang ada di Bengkalis boleh saja dimasukkan, namun tidak boleh lari dari prinsip-prinsip umum peraturan daerah dimana aturan yang dibuat tidak boleh sama sekali bertentangan dengan aturan undang-undang dasar 1945 karena nantinya akan terjadi tumpang tindih dengan peraturan yang ada. “Peraturan-peraturan pendidikan yang dirancang harus bisa menciptakan suatu sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman. Tidak boleh ada unsur diskriminatif didalamnya sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 32 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pada ayat 2 bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”,Ucapnya. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2003 pasal 5 ayat 1 menerangkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 51 berbunyi anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa. Anggota pansus Syahrial kemudian menyampaiakan keprihatinannya terhadap pendidikan anak-anak disabilitas. Harapannya pendidikan anak-anak disabilitas juga bisa menjadi perhatian bersama untuk mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari hasil konsultasi ini nantinya akan menjadi acuan penyusunan Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bengkalis sehingga pendidikan di Kabupat-

en Bengkalis bisa menjadi lebih maju lagi. Jauh sebelumnya, yaitu Kamis (27/6/2019), Pansus Pemilihan Kepala Desa DPRD Bengkalis melakukan kunjungan ke Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI. Kunjungan ini guna melakukan Konsultasi Koordinasi terhadap hasil lanjutan dari konsultasi sebelumnya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Riau. Ketua Pansus Rianto bersama rombongan diterima oleh Kepala Seksi Fasilitas Pilkades, Subdit Fasilitas Pemerintahan Desa Bpk. Ricky. Pembahasan pertemuan tersebut masih terkait substansi Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 7 tahun 2015 dan juga mekanisme Pemilihan Kepala Desa. Salah satu yang dijelaskan oleh Bpk. Ricky bahwa terkait peserta musyawarah desa di dalam Perda diberikan ruang ke daerah untuk mendefinisikan dan mempersempit pilihan sesuai dengan muatan lokal masing-masing daerah. “Terkait Pilkades yang paling krusial adalah Pangli (Panitia Pemilihan Desa), penguatan regulasi, dan fungsi Bupati, Pangli dan DPRD melakukan dengan transparan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku,” ungkap Ricky. Syahrial mengatakan Perda Pilkades ini harus disusun dengan hati-hati, supaya tidak terjadi hal-hal yang bertentangan dengan aturan dan perlu penegasan nantinya di dalam Perda. Sementara Ketua Pansus Rianto, semoga masukan dan penjelasan yang diberikan oleh Bpk. Ricky menjadi bahan pertimbangan yang terbaik untuk Perda Pilkades”,Tuturnya. Pertemuan dihadiri Sekretaris DPRD Radius Akima, Kabag Humas dan Protokoler Setwan Muhammad Nasir, Kabag Keuangan Setwan Safaruddin, Dinas PMD Asnurial, Inspektorat Dedi Kurniawan, Bagian Hukum Alhamidi, dan Disdukcapil Surbaini. Sementara pada jumat (21/06/2019). Ketua Komisi III Bidang Keuangan dan

Ekonomi sekaligus Ketua Pansus Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bengkalis tahun 2018 Indrawan Sukmana beserta rombongan melakukan konsultasi dan koordinasi ke DPRD Provinsi Riau. Kunjungan dimaksudkan untuk mempercepat pengesahan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bengkalis tahun 2018. “Terkait dengan keinginan kami melakukan percepatan dalam melakukan pengesahan Ranperda ini, merujuk kepada beberapa tahapan yang sudah dilakukan di DPRD Provinsi selangkah lebih cepat, dibuktikan dengan sudah disahkannya LPPD (Laporan Penyelenggaran Pemerintah Da erah) untuk APBD dan APBD-P 2018, sementara kami di Kabupaten saat ini sedang membahas tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Bengkalis 2018,” ujar Indrawan Sukmana memulai konsultasi di ruang rapat Komisi C DPRD Riau. Anggota Dewan yang juga akrab disapa Kandi ini menambahkan “Ada situasi yang berbeda tahun ini dari situasi sebelumnya dimana tahun ini ada pergantian periodisasi anggota dewan pada bulan September yang akan datang, jadi kami perlu mendapat masukan dan juga strategi yang tepat untuk dilakukan agar kami juga dapat dengan cepat menyelesaikan agenda-agenda penting lainnya tahun 2019 ini di DPRD Kab. Bengkalis”. Bersama Indrawan Sukmana rombongan konsultasi ini juga dihadiri oleh Anggota Pansus lainnya Nanang Haryanto, Zuhandi, Andriyan Pratama Putra, Ibra Teguh, H. Jasmi, Simon Lumban Gaol, Eddy Budianto, Syafrana Fizar, Zulkifli, Fransisca, Sukaddi, Sekretaris DPRD Kab. Bengkalis Radius Akima, Kabag Humas DR. H. Muhammad Nasir, Kabag Umum Drs. H. Samiran, Sekretaris Inspektorat Kab. Bengkalis Febriman Durya, Kasubbag Perundang-undangan Bagian Hukum Kab. Bengkalis Al Hamidi, Kabid Anggaran BPKAD Kab. Bengkalis Andrei Yumeldi. (adv/hms)

Pemerintah Kabupaten

Galeri Pemkab Inhu

Indragiri Hulu

Tinggi, Perhatian Bupati Yopi Arianto pada RSUD Indrasari Rengat Salah satu sektor yang mendapat prioritas di Kabupaten Inhu (Indragiri Hulu) adalah kesehatan. “Karena sektor ini menyangkut kepentingan orang banyak,” kata Bupati Inhu H. Yopi Arianto SE suatu hari. Sektor lain yang juga mendapat prioritas adalah pembangunan bidang pendidikan, dan lainnya.

ampak dari ditetapkannya kesehatan sebagai salah satu sektor prioritas pembangunan di Inhu, antara lain sejumlah pusat pelayanan kesehatan di daerah ini menerima sentuhan pembangunan, baik berupa pembenaha fisik, sarana dan prasarana maupun peningkatan fasilitas medis dan tenaga medis yang dibutuhkan. Sebutlah misalnya puskesmas, puskesmas pembantu, dan lainnya. Termasuk di antaranya RSUD (rumah sakit umum daerah) Indrasari yang berlokasi di Rengat, ibukota Kabupaten Inhu. Bupati Yopi Arianto, yang saat ini sedang menjalani periode kedua masa jabatannya sebagai Bupati Inhu, memiliki perhatian yang besar terhadap RSUD kita. “Harapan kita semakin banyak kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang mampu dilakukan oleh RSUD itu,” katanya, suatu hari. Buah dari perhatian yang lebih itu, antara lain mulai Rabu (10/4/2019), gedung utama RSUD Indrasari Rengat mulai difungsikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setelah pembangunan gedung utama atau main hall RSUD Indrasari Rengat yang diban-

gun tahun 2018 lalu. Direktur RSUD Indrasari Rengat Drg Sri Darmayanti mengatakan, keberadaan RSUD ini terus mengalami perkembangan dan menjalankan fungsi sebagai pemberi layanan kesehatan berkualitas dan berkeadilan untuk masyarakat Inhu, sesuai visi dan misi rumah sakit. Saat ini RSUD telah melayani pengobatan kesehatan dasar dan pengobatan spesialistik, seiring dengan kembalinya sejumlah tenaga medis yang sudah menyelesaikan tugas belajar pendidikan spesialisnya. Dimana tahun 2011 lalu ada lima pelayanan spesialistik dan saat ini sudah bertambah menjadi 14 pelayanan spesialistik. Dua tahun lalu RSUD sudah mengembangkan pelayanan hemodialisa, pemeriksaan radiodiagnostik CT Scan dan USG 4 dimensi. Selain itu, RSUD juga sudah melakukan inovasi pelayanan kesehatan yang dapat dilakukan di rumah sakit, seperti adanya kesepakatan bersama PPKB tentang penyelenggaraan KB metode kontrasepsi jangka panjang operasi wanita dan medis operasi pria dan kesepakatan bersama dengan Disdukcapil Inhu. Kerjasama dengan Disdukcapil terse-

but dalam penerbitan akte kelahiran bagi pasien yang melahirkan di rumah sakit dengan tanda tangan elektronik. “Terima kasih kepada bapak bupati, karena sejak kepemimpinannya dua periode tersebut rumah sakit berkembang pesat,” katanya. Bupati Yopi Arianto menyampaikan, pencapaian pembangunan di Inhu atas kerja keras semua pihak, terutama pembangunan pelayanan kesehatan di RSUD Indrasari Rengat sesuai visi dan misi peningkatan pelayanan masyarakat Inhu sehat sebagaimana amanah yang diberikan masyarakat. “Diharapkan seluruh tenaga medis di RSUD Indrsari Rengat terus ditingkatkan, apalagi geografis RSUD Indrasari Rengat sangat bagus. Karena terletak di Jalan lintas timur. Kedepan RSUD Indrasari Rengat akan menjadi kebanggaan masyarakat Inhu,” harap Bupati Yopi Arianto. Gedung itu sendiri diresmikan oleh Bupati Yopi Arianto pada Rabu (10/4/2019). Acara ini dihadiri Sekda, kepala badan kepala dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Indragiri Hulu, kepala kantor, camat, lurah, kepala cabang bank Riau kepri, Kepala BPJS ketenaga kerjaan, Kepala BPJS kesehatan,

Jasaraharja, Kejaksaan Negeri Kab Inhu, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah kab Inhu,Kapolres, Dandim, FKUB, serta masyarakat. Gedung utama RSUD Indrasari Rengat tersebut terdiri dari Instalasai Gawat Darurat (IGD), Laboratorium, Radiologi, Perkantoran, dan juga Ruang Pelayanan Pendaftaran. Selain itu, gedung ini memiliki tempat bermain anak untuk mewujudkan RSUD Indrasari Rengat sebagai rumah sakit layak anak. Saat ini RSUD Indrasari sudah memiliki 39 orang dokter yang terdiri dari 25 orang dokter spesialis dan 14 orang dokter umum. Sementara poliklinik yang tersedia saat ini sebanyak 10 poliklinik. Direktur RSUD Indrasari Rengat, Dokter Gigi Sri Dharmayanti menyampaikannya terimakasih kepada Bupati Indragiri Hulu Yopi Arianto atas perhatian dan dukungan yang diberikan oleh Bupati Inhu untuk pembangunan RSUD Indrasari Rengat. “Usaha dan kerjakeras kami tidak akan bisa tanpa dukungan dan motivasi dari bapak bupati” ujar Sri Dharmayanti. Yopi Arianto dalam arahannya menyampaikan bahwa RSUD Indrasari Rengat merupakan kebanggaan bagi masyarakat Inhu. “Ini hasil jerih payah kita semua dan doa kita semua dalam mencapai proses pembangunan di kab Inhu, Alhamdulillah apa yang saya cita-citakan terutama dalam visi misi terwujud,” ujar Bupati Inhu. Bupati Inhu juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak terkait yang sudah mensukseskan pembangunan RSUD Indrasari Rengat. Menoleh jauh ke belakang, pembangunan Gedung Main Hall Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Indrasari Rengat dilakukan peletakan batu pertamanya oleh Bupati Indragiri Hulu (Inhu) H Yopi Arianto SE. Selasa (14/5/2018)./ Dikatakan bupati, gedung main hall yang akan dibangun ini digunakan untuk instalasi gawat darurat, gedung laboratorium, dan gedung radiologi. Pembangunan gedung main hall RSUD Indrasari itu, pihak RSUD Indrasari juga menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Inhu untuk turut mengawasi selama proses pembangunan. Pembangunan gedung main hall RSUD Indrasari Rengat tersebut ditargetkan tuntas pada Desember tahun 2018. “Menurut saya pembangunannya ini udah terlambat mengingat sebentar lagi sudah masuk bulan Juni, namun saya manargetkan agar pembangunan itu selesai pada Desember 2018 mendatang,” kata Yopi di hadapan para tamu undangan seperti manajemen RSUD dan pihak kontraktor.

“Dalam membangun gedung ini, perlu adanya kerjasama yang baik, sehingga menghasilkan gedung yang berkualitas sesuai dengan harapan kita bersama,” jelasnya. Ditambahkan Yopi, peletakan batu pertama ini juga sebagai Momentum bagi kita bersama dalam memajukan kesehatan pelayanan masyarakat indragiri hulu (Inhu) dan menjadi saksi bisu kita dalam keberhasilan membangun rumah sakit ini. “Saya berharap masyarakat juga bisa mengerti dan bersabar untuk tercapainya pembangunan gedung main hall ini sesuai dengan cita-cita kita,” terangnya. Usai melakukan peletakan batu pertama pada pembangunan gedung main hall Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Indrasari Rengat, Bupati Indragiri Hulu (Inhu), Yopi Arianto meresmikan gedung guest house RSUD Indrasari Rengat.

pemerintah terhadap rumah sakit yang telah memenuhi standar pelayanan maksimal serta fasilitas yang memadai bagi masyarakat. Akreditasi ini ditargetkan dapat diraih oleh RSUD Indrasari Rengat. “Komitmen untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat harus dilakukan oleh setiap unsur yang ada di Rumah Sakit baik itu dokter, perawat, bidan ataupun pihak-pihak yang terkait dalam pelayanan RSUD Indrasari,” ungkap Bupati Yopi usai melakukan penandatanganan dukungan komitmen yang digelar di Halaman depan RSUD Indrasari. Tidak hanya RSUD Indrasari Rengat, Bupati Inhu H Yopi Arianto juga mendorong seluruh rumah sakit yang ada di Inhu berkomitmen meningkatkan pelayanan serta fasilitas sesuai standar yang

Diketahui bersama, bahwa pembangunan gedung main hall tersebut diperkirakan menghabiskan anggaran sebesar Rp 17 Miliar, yang bersumber dari keuntungan RSUD Indrasari Rengat. Sementara pada Selasa (24/5/2016), Bupati Yopi Arianto bersama pimpinan dan karyawan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Indrasari Rengat menandatangani komitmen bersama sebagai bentuk dukungan menuju akreditasi rumah sakit versi 2012. Penandatangan komitmen bersama ini dilakukan pada sebuah spanduk di halaman RSUD Indrasari Rengat, Selain Bupati Yopi beserta pimpinan dan karyawan RSUD Indrasari Rengat, penandatangan komitmen bersama ini juga dilakukan oleh para pedagang serta petugas parkir di RSUD Indrasari Rengat. Akreditasi rumah sakit versi 2012 merupakan salah satu pengakuan dari

telah ditetapkan pemerintah. Bupati juga minta pihak swasta dapat bekerjasama dengan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. “Semakin banyak rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan terbaik, maka akan memudahkan masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan,” tuturnya. Selain menandatangani komitmen bersama sebagai bentuk dukungan terhadap RSUD Indrasari Rengat menuju akreditasi versi 2012, Bupati Inhu H Yopi Arianto juga meninjau pelayanan kesehatan dan berdialog dengan sejumlah pasien dan keluarga pasien di RSUD Indrasari Rengat. Turut hadir pada kegiatan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Inhu H Suhardi, Kepala Kantor Satpol PP Tukiyat dan sejumlah pejabat lainnya. (adv/hms/ e2/dari berbagai sumber)

PT. CPI

Infotorial pt. cpi

Bekerjasama dengan Unilak

PT CPI Bantu Masyarakat dengan Program Bank Sampah

Bekerjasama dengan BRG

PT CPI Restorasi Gambut Melalui Desa Peduli Gambut G

“Kami me nyadari bahwa restorasi gambut khususnya penyiapan dan penguatan masyarakat memerlukan sinergi dengan semua pihak. BRG terbuka dengan kerja sama yang efektif dan berdampak langsung pada masyarakat.”

ENERAL Manager Corporate Affairs Asset PT Chevron Pacific Indonesia Sukamto Thamrin menjelaskan, tujuan akhir dari kerja sama dengan BRG ini tidak ada lagi karhutla di lahan gambut. Namun untuk mencapai ke sana melewati berbagai tahap dari mulai merubah cara pandang orang bercocok tanam, memperkenalkan paradigma tanam tanpa bakar, lebih peduli karhutla. Kajian awal di 21 desa akan dilakukan bersama dengan tim BRG untuk mengetahui kebutuhan restorasi gambut di masing-masing lokasi. Dari sana Chevron akan bisa menghitung besaran dana yang akan dikeluarkan untuk melakukan restorasi gambut bersama BRG hingga 31 Desember 2020. “Chevron berharap ini menjadi trigger (pemicu) untuk pemangku kepentingan lain melakukan hal sama membantu restorasi gambut,” ujar dia. Sukamto mengatakan itu usai penandatanganan kesepakatan dengan Badan Restorasi Gambut untuk melakukan restorasi ekosistem gambut melalui pembentukan Desa Peduli Gambut di 21 desa di lima kabupaten di Riau. Deputi Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan BRG Myrna A Safitri di Pekanbaru, Kamis, mengatakan 21 desa di 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, Kota Dumai, Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar yang dipilih memang masuk dalam rencana restorasi gambut BRG dan bekas terbakar di dekat fasilitas Chevron. Program yang sudah dimiliki BRG saat ini yang bisa diterapkan dalam kerja sama edukasi restorasi gambut dengan Chevron yakni skema Desa Peduli Gambut (DPG) yang di dalamnya juga ada Sekolah Lapang di mana masyarakat diperkenalkan dan diberikan pelatihan dengan teknologi Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB), pembuatan pupuk organik, pembangunan demplot secara swadaya.

Selain itu, Myrna mengatakan bisa pula dilakukan program silang petani dengan mengajak warga desa melihat desa lain yang sudah melaksanakan program DPG dan Sekolah Lapang. “Banyak juga kader Sekolah Lapang seperti dari Siak dan Bengkalis yang sudah mumpuni. Mereka bisa berbagai pengetahuan,” katanya, sebagaimana dilansir antara. Dalam ekosistem gambut Indonesia yang luasannya mencapai 12,7 juta hektare (ha) terdapat ribuan desa definitif, dan kerja restorasi gambut yang dilakukan BRG tidak mungkin menafikan keberadaan mereka, ujar Myrna. Program DPG dilaksanakan melalui skema pendanaan APBN, kerja sama dengan LSM dan pihak swasta. Hingga saat ini sudah terdapat 363 desa yang didampingi di tujuh provinsi prioritas restorasi gambut, ujar dia. “Kami menyadari bahwa restorasi gambut khususnya penyiapan dan penguatan masyarakat memerlukan sinergi dengan semua pihak. BRG terbuka dengan kerja sama yang efektif dan berdampak langsung pada masyarakat,” ujar dia. Inisiasi kerja sama dengan Chevron ini pun, menurut dia, muncul secara tidak sengaja saat bertemu di pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim PBB (Conference of Parties/COP) 24 di Polandia. Vice President Environment PT Chevron Pacific Indonesia Ruby Mulyawan mengatakan kerja sama ini penting bencana asap dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebelumnya memunculkan kerugian bagi perusahaan dan berdampak juga pada pendapatan negara. Karena itu ia mengatakan mendukung kerja restorasi gambut sejalan dengan nilai perusahaan melindungi manusia dan lingkungan. Pemulihan ekosistem gambut dilakukan untuk kepentingan bersama agar tidak terulang lagi karhutla.***

“MELALUI program kemitraan dengan Universitas Lancang Kuning, kami berharap dapat mengembangkan Program Bank Sampah ke wilayah operasi PT CPI lainnya, yakni di Kecamatan Rumbai Pesisir dan Minas. Sebelumnya, Program Bank Sampah telah berjalan sukses di Pematang Pudu, Kecamatan Mandau.” Demikian dikatakan GM Corporate Affairs Asset PT CPI Sukamto Tamrin saat penandatanganan kerjasama PT CPI dengan Universitas Lancang Kuning (Unilak) Pekanbaru tentang pengelolaan bank sampah. Program ini tidak hanya mendorong lingkungan menjadi bersih, tapi juga memberikan manfaat secara ekonomi bagi masyarakat sekitar. Kerja sama dituangkan dalam Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU ) yang ditandatangani oleh Rektor Unilak Dr.Hj. Hasnati SH.MH dan GM Corporate Affairs Asset PT CPI Sukamto Tamrin di Ruang VIP Gedung Pustaka Unilak, Selasa(16/7). Acara ini dihadiri oleh Wali Kota Pekanbaru Dr. Firdaus ST.MT, Asisten II Pemkab Bengkalis Indra Putra, jajaran kepala dinas, camat, dan lurah. Kerja sama ini didasari oleh kesamaan pemahaman antara Unilak dan PT CPI dalam membantu masyarakat/ pemerintah dalam pengelolaan

sampah di tiga wilayah, yakni Rumbai Pesisir (Kota Pekanbaru), Minas (Kabupaten Siak), dan Duri (Kabupaten Bengkalis). Rektor Unilak Dr.Hj.Hasnati dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada PT CPI atas kerja sama ini. “Semoga ke depan kerja sama dengan PT CPI terus dapat dieratkan dan ditingkatkan. Ini merupakan bukti kepedulian PT CPI kepada perguruan tinggi dan masyarakat sekitar karena sangat bermanfaat,” katanya. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah kota Pekanbaru, pemerintah kabupaten Siak dan Bengkalis atas dukungan kerja sama dalam pengelolaan bank sampah. Dijelaskan Rektor, program ini merupakan bagian dari Tri Darma perguruan tinggi, yakni pengabdian masyarakat. Melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), Unilak dan PT CPI berperan dalam mengatasi persoalan sampah yang sebenarnya dapat memiliki nilai ekonomi jika dikelola dengan baik dan benar. Lingkup kerja sama yang tercakup dalam nota kesepahaman dengan Unilak meliputi pelaksanaan sosialisasi, pelatihan teknis, pendampingan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program Bank Sampah. Kerja sama ini juga merupakan bagian dari program

kemitraan PT CPI dengan perguruan tinggi di Riau, salah satunya Unilak. Program Bank Sampah telah berjalan sejak tahun 2015, yang dimulai dengan proyek pilot di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, yang dikelola melalui kelompok usaha berbasis lingkungan Bank Sampah Pematang Pudu Bersih. Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan limbah rumah tangga dan penanganan masalah sampah di wilayah Pematang Pudu. Kelompok ini telah berkembang dengan melakukan sosialisasi pengelolaan sampah, pembentukan unit-unit bank sampah, pelatihan daur ulang sampah, dan berbagai hal yang berhubungan dengan peningkatan nilai ekonomi masyarakat melalui sampah melalui pendampingan yang diberikan oleh mitra pelaksana program bank sampah PT. CPI. Ditambahkan Sukamto, beberapa program investasi sosial PT CPI lainnya di bidang lingkungan pada tahun 2019 ini adalah Konservasi mangrove di Riau (Dumai dan Bengkalis) dan Teluk Jakarta; Konservasi hutan dan gajah Riau; serta Restorasi gambut, yang nota kesepahamannya telah ditandatangani bersama Badan Restorasi Gambut pada pekan lalu.***

DPRD

infotorial DPRD Prov Riau Infotorial

Provinsi Riau

Asri Auzar, Wakil Ketua DPRD Riau:

Narkoba Musuh Bersama, Harus Kita Lawan!

SEKRETARIS Komisi V DPRD Provinsi Riau, Ade Agus Hartanto, mengajak semua lapisan masyarakat di Provinsi Riau untuk berpartisipasi aktif menangani karhutla (kebakaran hutan lahan), yang cenderung terus terjadi di Negeri Lancang Kuning ini manakala sudah memasuki musim kemarau. “Jika masyarakat memiliki informasi adanya Karhutla maka harus cepat disampaikan kepada pihak terkait,” kata politisi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) ini. Informasi dari BMKG menyebutkan, musim kemarau tahun ini akan berlangsung dari Agustus hingga September. Sejumlah daerah di Riau rawan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) bila musim kemarau tiba. Ade juga meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau mewaspadai dini Karhutla. Tak itu saja, jika terjadi kebakaran lahan, ia meminta agar

Penanganan Karhutla, Dewan Minta Partisipasi Masyarakat

“Upaya pemadaman dan penanggulangan Karhutla di Riau kita nilai cepat dan maksimal karena BPBD Riau dengan bekerjasama BNPB serta TNI dan stakeholder lainnya sudah tanggap. Sehingga Karhutla tidak menyebar luas.” dilakukan investigasi. Baik dilakukan oleh masyarakat maupun perusahaan. “Saat ini penegakan hukum sudah jauh lebih baik. Bila terbukti terjadi Karhutla yang disengaja, tindak sesuai ketentuan berlaku,” tegas Ade Agus. Ia menegaskan tidak ada lagi orang ‘kuat’ di belakang Karhutla. Presiden Jokowi sudah sangat terbuka dan tegas terhadap siapapun pelakunya, atau siapapun di belakangnya. “Hukum tetap ditegakkan,

sehingga jangan ada pihak yang berani main dalam kasus Karhutla,” katanya, sebagaimana dilansir cakaplah.com. “Upaya pemadaman dan penanggulangan Karhutla di Riau kita nilai cepat dan maksimal karena BPBD Riau dengan bekerjasama BNPB serta TNI dan stakeholder lainnya sudah tanggap. Sehingga Karhutla tidak menyebar luas. Namun penegakan hukum harus tegas, investigasi juga harus dilakukan,” tukasnya.***

Sunaryo, Wakil Ketua DPRD Riau

PAD dari BUMD Masih Jauh dari yang Diharapkan WAKIL Ketua DPRD Provinsi Riau, Sunaryo mengaku pemasukan untuk PAD (pendapatan asli daerah) Riau dari BUMD (badan usaha milik daerah) masih jauh yang diharapkan. “Hal ini karena tidak semuanya (BUMD) yang sehat,” kata politisi PAN (Partai Amanat Nasional) itu. Salah satu upaya yang mungkin bisa dilakukan, Sunaryo meminta dalam mutasi yang dilakukan oleh Gubernur Riau nantinya, semua direksi BUMD khususnya yang tidak sehat segera dirombak agar bisa diisi oleh orang yang kompeten supaya bisa menambah PAD Riau. “Tidak hanya BUMD saja tapi orang-orang di

lingkungan pemerintah juga harus diisi oleh yang berkompeten yang jabatan dan profesi keahlian serta latar belakangnya cocok apalagi Gubri yang sekarang ini baru,” ucap Sunaryo, Kamis 18 Juli 2019. Sunaryo mengungkapkan, jika tidak diisi orang yang tidak se-profesi dengan jabatannya, tentu berdampak pada kinerja yang tidak maksimal untuk lima tahun kedepan bersama Syamsuar-Edy Natar. “Masukan dari tim dan masyarakat juga sangat diperlukan dan dipertimbangkan oleh Gubri yang baru ini, agar bisa menempatkan pejabat dalam mutasi nantinya sesuai dengan keahliannya,” ungkapnya. Terkait adanya rekomendasi nama-

nama yang akan diusung untuk menjabat di posisi strategis nantinya apakah BUMD atau jebatan lainya, Sunaryo mengaku pihaknya menyerahkan pada Gubri. “Saya serahkan saja kepada Gubri, siapa yang akan dipilih, yang jelas harus punya kompetensi dan sesuai jabatan dengan keilmuannya,” tegasnya, sebagaimana dilansir riau1.com.***

Septina Pertanyakan Kelambanan Humas Memanfaatkan Medsos KETUA DPRD Provinsi Riau Septina Primawati mempertanyakan kelambanan Bagian Humas (Hubungan Masyarakat) yang berada di bawah naungan Sekretariat DPRD Riau dalam memanfaatkan medsos (media sosial) sebagai salah satu sarana komunikasi yang sedang ngetrend belakangan ini. “Media sosial juga tidak begitu aktif, mestinya kan kalau aktif masyarakat bisa memantau dan melihat sendiri bahwa para wakil rakyat ini memang bekerja untuk memperjuangkan hak rakyat,” kata istri mantan Gubenur Riau, Rusli Zainal itu. Sebelumnya, Septina Primawati berharap jajaran kehumasan DPRD Riau segera membenahi diri. Sebab selama ini, publikasi yang dilakukan Humas DPRD kurang maksimal. Gara-gara itulah masyarakat Riau tidak begitu tahu apa saja kegiatan yang sudah dilakukan oleh 65 wakil rakyat di parlemen. “Apa yang dilakukan oleh teman-teman DPRD Riau tidak sampai informasinya kepada masyarakat. Jadi kinerja mereka musti dievaluasi ,” ujar politisi Partai Golkar itu kepada Gatra.com, Kamis (4/7). Sebelumnya pengamat komunikasi politik Universitas Muhammadiyah Riau, Aidil Haris, menyentil kinerja Humas DPRD Riau. Menurutnya, sebenarnya pola kerja Humas DPRD Riau itu mempengaruhi keterpilihan anggota dewan saat pemilu berlangsung. Makanya Aidil berharap Humas DPRD Riau memiliki inisiatif membangun komunikasi politik dengan lebih kreatif dan aktif. “Taktik komunikasi yang diterapkan humas DPRD Riau saat ini cendrung pasif. Pendekatan seperti itu kurang optimal dalam menjaga citra positif anggota dewan. Terlebih perkembangan media sosial juga menuntut adanya pendekatan khusus dari tenaga kehumasan,” ujarnya.***

“NARKOBA ini musuh kita bersama. Kita harus lawan,” kata Wakil Ketua DPRD Riau, Asri Auzar. Untuk menekan peredaran narkoba di Provinsi Riau, politisi Partai Demokat ini meminta semua pihak untuk bekerjasama, masyarakat melapor ke kepolisian dan BNN kalau melihat ada kecurigaan. Asri sendiri mengaku ikut prihatin dengan maraknya peredaran narkoba di provinsi Riau. Politisi Partai Demokrat itu mengatakan bahwa untuk menangani masalah tersebut semua pihak harus bahu-membahu dan bekerja sama mencegah pedarannya. “Kita minta kepada semua pihak untuk bekerjasama,” ajaknya, sebagaimana dilansir cakaplah. com. Disinggung mengenai peredaran narkoba yang marak melalui pelabuhan tikus di pesisir Riau, Ketua DPD Demokrat Riau ini meminta agar pihak terkait harus segera melakukan antisipasi. “Tapi tidak bisa juga hanya diserahkan ke polisi semuanya. Harus ada kerjasama semua pihak untuk membasmi ini,” ucapnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau menangkap tiga orang kurir dan pengendali narkoba jaringan internasiol. Dari tangan tersangka diamankan barang bukti narkotika berupa 10 kilogram sabusabu dan 15.940 butir pil ekstasi. Ketiga tersangka berinisial D, A dan BD. “Ketiga tersangka merupakan jaringan internasional Malaysia dan Indonesia,” ujar Direktur Reserse Narkoba Polda Riau, Kombes Pol Suhirman, didampingi Kabid Humas, Kombes Pol Sunarto, saat ekspos di Direktorat Reserse Narkoba, Jalan Prambanan, Pekanbaru, Selasa (16/7/2019). Suhirman menjelaskan, ketiga tersangka diamankan setelah timnya melakukan penyelidikan selama satu bulan. Penangkapan pertama dilakukan kepada D di Sungai Pakning, Kabupaten Bengkalis pada 3 Juli 2019 lalu.***

DPRD

infotorial DPRD Prov Riau Infotorial

Provinsi Riau

DPRD Berencana Bawa Persoalan PT AP ke Kementerian Terkait ‘’Itu yang membuat kami heran. Di mana kendalanya? Jika memang ada persoalan silahkan sampaikan ke kami. Atau ada intervensi? Kami sangat terbuka untuk sama-sama menegakkan kebenaran ini.” SEKRETARIS Komisi III DPRD Riau Suhardiman Amby mengatakan, pihaknya berencana melaporkan kasus dugaan pelanggaran PT AP (Adei Plantation) ke kementerian terkait kalau dalam waktu dekat belum ada penjelasan yang konkrit dari DLHK (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Provinsi Riau. Dikatakan Suhardiman, langkah itu akan ditempuh setelah tidak adanya kejelasan dari pegawai penyidik negeri sipil (PPNS) DLHK Riau, yang sudah sebulan melakukan inspeksi mendadak tapi masih belum ada titik terang dari PPNS. Menurut dia, dengan bukti serta hasil turun ke lapangan yang sudah ada PPNS sudah bisa mengambil kesimpulan. Apakah PT Adei Plantation bersalah atau justru malah sebaliknya. ‘’Itu yang membuat kami heran. Di mana kendalanya? Jika memang ada persoalan silahkan sampaikan ke kami. Atau ada intervensi? Kami sangat terbuka untuk sama-sama menegakkan kebenaran ini,” sebut Suhardiman. Ia menambahkan, sebetulnya untuk mengungkap apakah PT Adei melanggar atau tidak sangatlah mudah. Tinggal keseriusan PPNS dalam bekerja. Maka dari itu, bila dalam waktu dekat belum ada penjelasan yang konkrit dari DLHK, maka pihaknya akan membawa persoalan tersebut ke beberapa kementerian terkait. ‘’Ada beberapa kementerian yang akan kami datangi. Pertama, yang pasti adalah Kementerian LHK karena menyangkut izin. Kedua adalah Kementerian Keuangan atau Dirjen Pajak. Karena ada juga dugaan pengemplangan pajak. Terakhir kami akan coba jajaki ke BPN pusat,” tegasnya. Sebelumnya, DPRD Riau di pimpinan Wakil Ketua DPRD Riau Asri Auzar melakukan inspeksi mendadak ke areal perusahaan PT Adei Plantation yang terletak di Desa Muara Basung, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Jumat (28/6) lalu. Humas Kebun Mandau PT Adei Plantation Manulang saat dikonfirmasi Riau Pos beberapa waktu lalu membantah seluruh tudingan dewan yang dialamatkan ke perusahaannya. Menurut dia ada perbedaan data yang dipakai dewan dengan data dimiliki perusahaan. Peta yang digunakan berasal dari Dinas Perkebunan. Sedangkan izin HGU yang digunakan perusahaan dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Negara (BPN). (e2/rpc)

Soal Mobdin Tunggak Pajak

Asri Minta Komisi III Segera Panggil BPKAD WAKIL Ketua DPRD Riau Asri Auzar, meminta komisi III DPRD Riau selaku mitra kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) agar segera memanggil yang bersangkutan. “Kita sarankan komisi III untuk secepat mungkin memanggil BPKAD untuk meminta solusinya. Bagaimana solusi nya ini?,” ujar Asri, Selasa, 16 Juli 2019. Asri menyatakan itu karena menyusul sejak terbitnya surat edaran dari Pemprov Riau kepada seluruh ASN agar mengumpulkan kendaraan dinas, sejumlah kendaraan dinas hingga hari ini masih ada yang tertinggal di kediaman gubernur. Ditahannya sejumlah

mobil dinas ini, dikarenakan banyaknya kendaraan dinas yang menunggak pembayaran pajak, tunggakannya juga bervariasi ada yang hitungan bulan ada yang hitungan tahun. Hingga hari ini, kediaman gubernur masih seperti showroom kendaraan plat merah, bahkan ada beberapa kendaraan yang sudah terlihat reyot. Menurut Politisi Demokrat ini, setahu dia, setiap mobil dinas yang dibeli oleh Pemprov Riau juga disertai dengan pembayaran pajak di komposisi APBD setiap tahunnya. “Kalau dia tidak menjabat lagi, tapi kendaraan dinas tidak pernah dilaporkan, itu yang jadi pertanyaan kita,” kata Asri. Ditambahkan Asri, apabila mobil dinas itu tidak terpakai sebaiknya dilelang saja, karena kalau tak terpakai anggaran untuk perawatan akan terbuang begitu saja. “Kalau tetap ditahan, nanti kita menanggung biaya perawatan. Kita sarankan Pemprov kalau seandainya memang tidak difungsikan lelang saja,” tuturnya, sebagaimana dilansir riauonline.co.id.***

DPRD: Bulan Ini Ranperda RPJMD 2019-2024 Disahkan “DITARGETKAN insya Allah akhir bulan Juli ini sudah ketok palu atau disahkan,” ujar Wakil Ketua DPRD Riau, Asri Auzar, yang ditanya soal Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau tahun 2019 – 2024. Dikatakan, untuk saat ini sudah memasuki tahap Pandangan Umum (Panmum) Fraksi. “Sekarang sudah pandangan fraksi, minggu depan jawaban pemerintah tethafap pandangan fraksi sekaligus pembentukan Pansus. Setelah itu Pansus bekerja, waktunya sekitar dua mingguanlah,” ungkap Asri, Rabu (17/07) saat dikonfirmasi. Lebih jauh disampaikan, untuk saat ini pemerintah sedang menyusun mengenai apa yang sudah jadi pandangan terhadap RPJMD tersebut oleh delapan fraksifraksi yang ada di DPRD Riau. “Setelah ini nantinya Pansus yang bekerja dalam melakukan pembahasan-pembahasan secara mendetail terhadap RPJMD 20192024 yang disampaikan Kepala Daerah selama lima tahun kepemimpinan,” tambahnya. Sebagaimana yang diberitakan media

Aherson, Ketua Komisi V DPRD Riau:

Sekolah Swasta Mestinya Diburu karena Kualitas KETUA Komisi V DPRD Provinsi Riau Aherson meminta lembaga pendidikan swasta di daerah ini untuk meningkatkan kualitasnya sehingga lebih bagus dari sekolah negeri, supaya orang berbondong-bondong untuk menuntut ilmu di lembaga pendidikan swasta yang ada di Riau. “Di negara lain kan begitu. Orang bayar mahal pun mau, tapi mutunya bagus. Tapi sekarang kita lihat swasta jadi tampungan bagi anak-anak yang tak lulus di negeri,” kata politisi Partai Demokrat itu. Sebelumnya Aherson mengatakan, khusus SMA atau SMK seharusnya penerimaan siswa antara sekolah negeri dan swasta dibagi masing-masing 50 persen. “Kalau kita siapkan negeri semua nanti swasta mau hidup dari mana?” tanyanya. Pada bagian lain, Aherson meminta wali murid yang inginkan penambahan lokal baru di SMAN 15 Pekanbaru agar mengirim surat ke Dinas Pendidikan dan menyampaikannya ke DPRD Riau. Aherson mengaku telah menerima laporan soal wali murid dan pihak sekolah telah membuat kesepatan dengan pihak komite terkait penambahan ruang belajar. Hal ini dilakukan karena ada siswa yang tidak bisa masuk sekolah negeri lantaran kekurangan kuota zonasi. “Buat surat resmi pernyataan

dari semua wali murid yang menyatakan kesediaan untuk membayar penambahan ruang belajar. Nanti kita koordinasikan dengan Dinas Pendidikan. Tapi harus sepakat semua wali murid, jangan tidak kompak,” kata Aherson di Kantor DPRD Riau, Senin (15/7/2019). Terkait proses pembangunan ruang belajar yang diperkirakan bakal memakan waktu cukup lama, Aherson bilang hal ini akan dikaji secara terknis terkait kesiapan sekolah yang akan menambah ruang belajar terebut. “Teknisnya seperti apa akan kita pelajari. Kita tidak mengiyakan apa keputusan mereka, kalau memang sekolah siap untuk itu, membangunnya berapa lama, terus selama pembangunan anak-anak belajar di mana. Akan kita panggil pihak sekolah nanti membicarakan masalah ini, seperti apa gambaran jumlah guru dan proses belajar mengajarnya,” kata Aherson. Dia menambahkan persoalan ini dikarenakan pemerintah belum mampu menyiapkan fasilitas yang mencukupi di sekolah negeri di lingkungan padat penduduk. Sehingga dari jarak 800 meter saja, kuota zonasi sudah penuh. “Contoh di daerah Panam, sekolah (SMA) negeri cuman satu di situ, otomatis enggak tertampung,” kata dia. (e2/rmc)

ini sebelumnya, mengenai RPJMD 20192024 tertuang visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur selaras dengan apa yang disampaikan pada saat kampanye yaitu “Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia”. Sedangkan misi mewujudkan SDM yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global. Kemudian mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing, Mewujudkan budaya melayu sebagai payung negeri dan mengembangan pariwisata yang berdaya saing, Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi. (e2/ipc)

Thareqat Naqsabandiyah

Bupati Siak Resmikan Rumah Ibadah Suluk Darul Ridho Thareqat Naqsabandiyah Alkholidiyah Jalaliyah “Pemerintah daerah juga akan meneruskan berbagai program untuk memberantas buta aksara Alquran, diantaranya melalui program binaan kampung sakinah.’’ ‘’SAYA sempat kaget di lokasi ini ada bangunan megah dua lantai. Semoga yang berwakaf mendapat pahala yang setimpal dari Allah,’’ itu kalimat yang pertama kali meluncur dari mulut Bupati Siak Drs. H. Alfedri M.Si. saat meresmikan rumah ibadah suluk Darul Ridho Thareqat Naqsabandiyah Alkholidiyah

Jalaliyah yang berlokasi di Kampung Dayun, Kabupaten Siak, Ahad (14/7/2019).

Mantan Wakil Bupati Siak itu mengaku kagum dengan keberadaan fasili-

tas ibadah berlantai dua yang ada dalam kompleks Rumah Suluk Darul Ridho di Kampung Dayun tersebut. Alfedri pun mendokakan agar para wakif yang telah mewakafkan tanah dan bangunannya untuk pembangunan rumah suluk itu diganjar pahala setimpal dari Allah. Pada kesempatan yang sama, Bupati Alfedri sekaligus membuka pelaksanaan ibadah Suluk perdana di Rumah Suluk Darul Ridho itu. Alfedri menyebut sudah ada warga Siak yang telah mewakafkan tanahnya untuk dibangun Pesantren Hadits, dengan harapan dimasa depan akan banyak anak-anak yang menjadi ulama hadits. ‘’Pemerintah daerah juga akan meneruskan berbagai program untuk memberantas buta aksara Alquran, diantaranya melalui program binaan kampung sakinah,’’ ucap Alfedri yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Baznas Siak itu. Terpisah, Pimpinan Suluk (Mursyid), Syeikh DR Muhammad Nur Ali S Ag, M Hum menerangkan, keg-

iatan tersebut berlangsung selama 10 hari. Ia mengaku akan mengusung program bertajuk ulama yang intelektual dan intelektual yang ulama. ‘’Khalifah itu harus S1 dan Syeikh Muda itu harus S2, dan itu semua kita biayai,’’ sebut Syeikh DR Muhammad Nur Ali S Ag,M Hum selaku Mursyid asal Sumatera Utara (Sumut) tersebut. Dalam kegiatan itu

juga hadir seribuan jamaah Thareqat Naqsabandiyah Al Kholidiyah Jalaliyah yang pusatnya dari Bandar Tinggi Simalungun Sumatera Utara yang jamaahnya berasal dari berbagai daerah Jepara, Bogor, Sukabumi, Singapura, Bangka Belitung,Palembang , Sumbar,Batam dan yang pasti dari kabupaten Siak dan dari bebagai daerah lainnya.***

Pemerintah Kabupaten

Indragiri Hilir

Galeri Pemkab Inhil

Bupati Inhil saat acara melepas keberangkatan JCH kloter 3 menuju Madina.

Bupati Inhil Resmikan RS dan Lepas Ratusan JCH

EPANJANG Juli 2019, Bupati Inhil (Indagiri Hilir) Drs. HM Wardan MP terlibat di dalam sejumlah kegiatan. Antara lain, meresmikan pengoperasian Rumah Sakit 3 M Plus yang terletak di jalan Lingkar, Tembilahan, Rabu (17/7/2019). Peresmian Rumah Sakit 3 M Plus ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pelepasan burung Merpati oleh Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan. Pada Rabu (17/7/2019) pagi di lapangan Kantor Bupati Kabupaten Inhil, Tembila-

han, Bupati Wardan memimpin apel Hari Kesadaran Nasional. Sebelumnya, Selasa (16/7/2019) pagi, Bupati Wardan melakukan peninjauan lokasi kebakaran yang terjadi di Pasar Sungai Salak, Kecamatan Tempuling. Sementara pada (15/7/2019), Bupati Wardan melakukan penandatanganan persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018. Pada Minggu (14/7/2019) pagi, Bupati Wardan menghadiri peringatan hari ul-

Bupati Inhil saat acara tepung tawar calon jamaah haji asal Inhil.

ang tahun Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPR â&#x20AC;&#x201C; BPRS) Nasional tahun 2019 yang digelar di Jalan Swarna Bumi, Tembilahan. Kamis (11/7/2019), Bupati menghadiri rapat program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi. Sementara Minggu (7/7/2019), Bupati Wardan melepas keberangkatan JCH Jemaah Calon Haji yang tergabung ke dalam kloter 3 asal Kabupaten Inhil melalui embarkasi antara Provinsi Riau menuju Madinah.*** Bupati Inhil hadiri rapat program DMIJ Plus Terintegrasi.

DPRD

Advertorial infotorial DPRD DPRDProv ProvRiau Riau

Provinsi Riau

Legislator Riau Sebut Akhir Juli Ranperda RPJMD 2019-2024 Ketok Palu Wakil Ketua DPRD Riau, Asri Auzar menyebutkan, akhir bulan Juli ini Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau tahun 2019 - 2024 ditargetkan sudah disahkan. Untuk saat ini sudah memasuki tahap Pandangan Umum (Panmum) Fraksi. “Sekarang sudah pandangan fraksi, minggu depan jawaban pemerintah tethafap pandangan fraksi sekaligus pembentukan Pansus. Setelah itu Pansus bekerja, waktunya sekitar dua mingguanlah. Ditargetkan Insya Allah akhir bulan Juli ini sudah ketok palu atau disahkan,” sebutnya, Rabu (17/07) saat dikonfirmasi. Lebih jauh disampaikan, untuk saat ini pemerintah sedang menyusun mengenai apa yang sudah jadi pandangan terhadap RPJMD tersebut oleh delapan fraksi-fraksi yang ada di DPRD Riau. “Setelah ini nantinya Pansus yang bekerja dalam melakukan pembahasan-pembahasan secara mendetail terhadap RPJMD 2019-2024 yang disampaikan Kepala Daerah selama lima tahun kepemimpinan,” tambahnya, sebagaimana dilansir infopublik.com. Sebagaimana yang diberitakan media ini sebelumnya, mengenai RPJMD 20192024 tertuang visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur selaras dengan apa yang disampaikan pada saat kampanye yaitu “Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia”. Sedangkan misi mewujudkan SDM yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global. Kemudian mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing, Mewujudkan budaya melayu sebagai payung negeri dan mengembangan pariwisata yang berdaya saing, Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.

Sementara dalam proses pembahasan di DPRD Riau, Fraksi Demokrat DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi Riau meminta jajaran Pemprov (Pemerintah Provinsi) Riau untuk benarbenar memahami persoalan Riau hari ini dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024. Hal itu disampaikan dalam berkas pandangan umum yang diserahkan kepada Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi DPRD Provinsi Riau terhadap RPJMD yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Riau Asri Auzar, di ruang rapat paripurna DPRD Riau, Senin (15/7/2019). “Dari pandangan fraksi kami melihat, karena RPJMD ini menyangkut visi-misi Pemprov Riau, maka Gubernur harus tahu seperti apa Riau hari ini, supaya visi misi bisa disusun dengan baik,” kata

Ketua Fraksi Demokrat Aherson usai rapat paripurna DPRD Riau, dilansir riaumandiri.co. “Kalau kita tahu posisi kita hari ini, maka kita tahu mau menyusun dari mana, terutama beberapa persoalan yang menjadi prioritas Gubri seperti pendidikan, kesehatan, syariah, dan lain-lain,” sambungnya. Aherson mengatakan, untuk memulai program-program tersebut, maka dalam RPJMD persoalan ini harus tertuang. “Dimulai dengan persoalan yang ada di Riau, seperti infrastruktur, berapa banyak infrastruktur yang belum terselesaikan, target limat tahun ke depan seperti apa. Dan saya harap DPRD periode berikutnya lebih selektif supaya Riau lebih baik ke depannya,” sebut Aherson. “Misalnya di bidang pendidikan, Gubernur harus tahu, kalau posisi pendidikan kita di lima tujuannya harus ke 10, maka memulainya dari lima, tidak lagi dari 0. Makanya dalam pandangan fraksi kita menyampaikan seperti itu kepada Pemprov Riau,” lanjutnya. Rapat paripurna hari ini dihadiri 34 anggota dewan dari 65 anggota DPRD Provinsi Riau. Selain itu turut hadir sejumlah stakeholder dari berbagai instansi di lingkungan Pemprov Riau. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Asri Auzar mengatakan, agenda paripurna selanjutnya penyampaian jawaban Pemprov Riau. “Akhir Juli insya Allah (pembahasan RPJMD) sudah selesai. Minggu depan jawaban Pemprov Riau sekaligus pembentukan Pansus, setelah itu Pansus menjalankannya,” sebut politisi Demokrat ini. Dalam kesempatan yang sama, seban-

yak tujuh fraksi di DPRD Riau Riau menyerahkan pandangan umum ranperda Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kepada wakil gubernur Riau Edy Natar Nasution tanpa sebelumnya dibacakan, sebagaimana yang telah menjadi tradisi dalam sidang-sidang sebelumnya. Sidang itu dipimpin oleh wakil ketua DPRD Riau Asri Auzar dan dihadiri 36 anggota DPRD dan seluruh Stacholder dilingkungan pemrov Riau. Berdasarkan pantauan Riau24.com sidang pembacaaan itu awalnya tidak diserahkan melainkan dibacakan, tapi dari anggota DPRD Riau Ilyas HU mengusulkan agar tidak dibacakan dengan alasan ada banyak pembahasan ranperda yang harus diselesaikan sebelum masa anggota DPRD berakhir. “Ada banyak kegiatan kita di komisi dalam menyelesaikan ranperda jadi menurut saya tidak dibacakan, “ kata Ilyas. Usai menerima usulan itu, Asri Auzar menyerahkan jejak pendapat dengan anggota DPRD lainya soal usulan itu dan hasilnya semua setuju untuk tidak dibacakan. Usai sidang Asri mengatakan ranperda ini ditargetkan akan bisa diselesaikan di akhir Juli 2019 ini. Maka dari itu minggu depan DPRD Riau segera membuat panitia khususnya untuk menyelesaikan ranperda ini. “Minggu depan akan dibentuk pansus, “ ujarnya singkat. Sementara itu anggota DPRD Riau Aherson menambahkan pihaknya nanti akan menanyakan soal visi dan misi gubernur terpilih ini dalam pembentukan pansus RPJMD Sebab DPRD harus tau visi dan misi gubernur sekarang ini. “Kita harus tahu visi dan misinya kalau kita tidak tahu bagaimana kita akan menyusunya kedepan, misalnya dalam visi dan misi pendidikan gratis 11 tahun mereka harus tahu kondisinya yang sekarang. Dan kalau dimulai dari nol tentu kita akan mu-

lai dari awal lagi,” katanya. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau tahun 2019 - 2024 itu sendiri diserahkan Wakil Gubernur (Wagubri) Riau, Edy Afrizal Natar Nasution (kiri) selaku Kepala Daerah kepada DPRD Riau dalam rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Riau, Septina Primawati di kantor DPRD Riau, Kamis (4/7/2019). Pada paripurna itu, Wagubri memaparkan apa yang disampaikan pemprov riau, merupakan rancangan arah pembangunan jangka menengah Riau lima tahun ke depan berdasarkan capaian pembangunan, permasalahan dan isu strategis pembangunan serta kemampuan keuangan daerah. “RPJMD merupakan penjabaran visi dan misi dan program kepala daerah dalam lima tahun kepemimpinan deng berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN,” terang Wagubri dalam penyampaian rapat paripurna itu, dilansir oketimes. com. Mengenai visi yang tertuang dalam RPJMD Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai apa yang didampaikan pada saat kampanye adalah ‘Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Betmartabat dan Unggul di Indobesia’. Sedangkan misi mewujudkan SDM yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global. Kemudian, lanjut Wabri, guna mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing. Selanjutnya mewujudkan budaya melayu sebagai payung negeri dan mengembangan pariwisata yang berdaya saing. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pekayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.

Sementara itu Ketua DPRD Riau Septina Primawati dalam kesempatan yang sama menyebutkan menyebutkan bahwa apa yang disampaikan akan dilakukan pembahasan bersama dengan pihak DPRD Riau untuk nantinya akan didapat kesepakatan dan persetujuan bersama. Jauh sebelumnya, yaitu pada Kamis (13/6/2019), sebagaimana dilansir cakaplah.com, Gubernur Riau Syamsuar, beserta Wakil Gubernur Edy Natar Nasution melakukan rapat bersama unsur pimpinan DPRD Riau. Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua DPRD Riau Septina Primawati, wakil ketua, dan unsur pimpinan fraksi. Wakil Ketua DPRD Riau Kordias Pasaribu membenarkan pertemuan tersebut. Kepada CAKAPLAH.com politisi PDIP itu mengatakan pertemuan itu merupakan kali pertama sejak lima tahun periode DPRD Riau 2014-2019. “Rapat kali ini sebagai bentuk permulaan dari memulai pemerintahan yang baru. Tahun 2019 ini merupakan tahun yang spesial dari 4 tahun sebelumnya, kita membahas RPJMD Gubernur baru, APBD Perubahan, APBD murni 2020. Akan tetapi di tahun ini pula masa jabatan anggota DPRD Riau sudah habis bulan September mendatang. Dan ini juga baru mulai pemerintahan gubernur baru. Jadi ini yang dibahas,” papar Kordias. Kordias mengatakan, pada bulan September nanti adalah masa transisi anggota DPRD Riau terpilih, jadi perlu adanya pertemuan untuk membahas hal-hal yang dianggap perlu. “Persiapan menghadapi situasi yang baru ke depan, kemudian kita juga ingin mencairkan hubungan antara kedua lembaga, artinya jika eksekutif dan legislatif sudah baik, kompak, identik daerah juga akan beriringan memnuat sesuatu yang baik. Jadi pertemuan ini merupakan langkah yang baik,” tukasnya. (adv/hms)

Pemerintah Kabupaten

advertorial Pemkab rohul

Rokan Hulu

Ketemu Masyarakat, Bupati Ingatkan Pentingnya Kebersamaan Membangun Rohul Ada satu hal yang sering diingatkan Bupati Rohul (Rokan Hulu) H. Sukiman manakala mengadakan pertemuan dengan masyarakat. Yaitu, pentingnya kebersamaan dan kekompakan dalam membangun daerah, dimaksudkan untuk memajukan Rohul dan mensejahterakan seluruh masyaakatnya.

alam acara silaturrahmi sekaligus Halal Bi Halal Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan Masyarakat Rohul yang tergabung didalam Himpunan Keluarga Rokan Hulu (HKR) Pekanbaru, Sabtu (29/6) di Hotel Labersa Kampar, misalnya, Bupati Sukiman mengajak seluruh elemen dan tokoh masyarakat, tokoh pendiri dan sesepuh asal Kabupaten Rokan Hulu yang berada di daerah perantauan khususnya di Pekanbaru. Untuk dapat bersama-sama memajukan pembangunan di kampung halaman. Karena sebagai kepala daerah, dirinya tidak bisa bekerja sendiri, tanpa adanya dukungan dari seluruh elemen dan para tokoh masyarakat Rohul tersebut. Tentunya selama menjalankan tugas, pasti ada kekurangan dan tidak bisa memuaskan semua pihak. ‘’Momen silaturrahim ini sangat penting. Kami dari pemerintah daerah membutuhkan dukungan, masukan, saran, pemikiran, kritikan dari para Tokoh Masyarakat dan pendiri Rokan Hulu demi kemajuan kampung halaman yang kita cintai ini. Dengan harapan kedepan pembangunan di Rohul semakin maju dan masyarakat sejahtera,’’ ungkap Bupati Ro-

hul H Sukiman saat memberikan sambutan dalam acara Halal Bi Halal Pemerintah daerah dengan HKR Pekanbaru di Hotel Labersa Kampar, Sabtu (29/6). Dalam acara tersebut hadir Mantan Bupati Rohul Drs H Achmad MSi, Tokoh Masyarakat Rohul yang juga Ketua Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAM Provinsi Riau Al Azhar, Ketua HKR Pekanbaru H Yuharman SE, Azwar Azis, Junaidi Dasa. Forkopimda, Sekda Rohul H Abdul Haris SSos MSi, para kepala dinas, badan dan kantor dilingkungan Pemkab Rohul dan ratusan tokoh masyarakat, para pelajar, mahasiswa asal Rohul di Pekanbaru. Bupati Sukiman mengatakan acara halal bi halal pemerintah daerah bersama HKR, bagian yang sangat penting bagi dirinya sebagai kepala daerah. Karena acara ini, dapat mempererat hubungan silaturrahim dan kekompakan para tokoh masyarakat yang berdomisili di Pekanbaru untuk bersama-sama membangun daerah. Dengan memberikan kontribusi, dalam memberikan masukan dan saran dari para tokoh masyarakat kepada pemerintah daerah, dalam menjalankan roda pemerintahan dan memajukan pembangunan di Rohul ke depan.

Selain terjalinnya hubungan emosional antara pemerintahan daerah terutama para pejabat eselon dengan para tokoh masyarakat Rohul di Pekanbaru, sehingga arah pembangunan di Negeri Seribu Suluk akan jelas sesuai dengan yang diharapkan bersama. ‘’Kita mengucapkan terimakasih kepada Tokoh Masyarakat yang tergabung dalam HKR Pekanbaru yang selama ini telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Rohul. Tentunya kedepan support dan dukungannya terhadap Rokan Hulu lebih tingkatkan,’’ ujarnya, sebagaimana dilansir harianriau.co. Sukiman menjelaskan dalam acara Halal Bi Halal tersebut, sebagaimana permintaan dari Tokoh Masyarakat Rohul dari Pekanbaru, menginginkan ekpose pelaksanaan pembangunan selama kepemimpinannya 1 tahun 6 bulan paska dilantik sebagai Bupati Rohul. ‘’Kita sudah paparkan program pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan Pemkab Rohul. Mesti dalam salam suasana anggaran yang kurang, tapi Rohul masih bisa membangun yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baru kali ini, dalam suasana lebaran Idul Fitri 1440 H, bisa menampilkan program keg-

iatan selama setahun enam bulan, dengan kondisi anggaran yang tidak menguntungkan, pembangunan di pedesaan masih berjalan dengan baik,’’ tuturnya Dia berharap dari paparan ekpose pembangunan itu, para tokoh masyarakat Rohul dapat menyaksikan langsung, bukan hanya bicara saja. ‘’Pemkab Rohul benar-benar melaksanakan tugas meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang dilaksanakan, pertanian, infrastruktur dasar masyarakat dan sector lainnya. Kedepan semakin ditingkatkan. Kita mengajak semua pihak dapat bersama-sama membangun Rohul yang lebih baik lagi,’’ tuturnya.

kan nama Bacawabup dikarenakan sudah diwakili dirinya sebagai Bupati Rohul. Bahkan, Keputusan Gerinda tersebut juga sudah ditandatangani Ketua dan Sekjen partai pengusung. “Hanya ketua Golkar, bapak Sari Antoni yang belum menandatangani surat tersebut mungkin karena kesibukan beliau,” ucapnya, dilansir cakaplah. com. Dengan mundurnya Gerindra, maka keputusan siapa nama-nama Calon Wabup Rohul yang akan diajukan kepada DPRD otomatis menjadi keputusan versama 3 partai pengusung. Pasalnya, ketiga partai tersebut sudah mengusulkan satu Bakal calon yakni, Indra Gunawan yang diusul-

malah membuat kursi Wabup itu kosong. Sebagai seorang politisi yang berasal dari kalangan militer, Sukiman mengaku berpengan terhadap aturan berlaku dan tak mau neko-neko. “Ini penting saya sampaikan, banyak isu yang berkembang, katanya saya tak ingin punya wakil. Ini isu yang keliru dan terkesan mendeskriditkan, karena prosesnya berjalan. Hanya saja, belum ada kata sepakat dari 3 Partai Pengusung siapa dua nama yang akan diusulkan menjadi calon Wabup ke DPRD. Seandainya saja, Wakil itu bisa di isi 3 atau 4 maka saya akan jadikan usulan Partai Pengusung itu sebagai Wabup,” tegasnya.

Masih di kesempatan yang sama, Bupati Sukiman membantah dirinya tak ingin didampingi wakil bupati hingga masa jabatannya berakhir. Di hadapan tokoh masyarakat Rohul yang ada di Pekanbaru, Sukiman juga menjelaskan bahwa pengisian jabatan Wabup Rohul tersebut saat ini menjadi kewenangan partai pengusung yang berkoalisi pada Pilkada Rohul 2015 lalu dan bukan kewenangan dirinya. Penjelasan Bupati Sukiman terkait polemik pengisian Wabup Rohul tersebut disampaikannya saat silaturahmi dan Halal Bihalal antara Pemkab Rohul dengan Himpunan Keluarga Rohul di Pekanbaru, Sabtu (29/6/2019) di Hotel Labersa Kampar. Menurut Sukiman, dirinya sudah menindaklanjuti Surat DPRD Rohul dan Surat Gubernur Riau terkait pengisian jabatan Wabup Rohul tersebut dengan menyurati partai politik pengusung agar segera mengusulkan nama-nama bakal calon Wabup Rohul untuk dikirim ke DPRD Rohul. Bahkan diakuinya dirinya juga beberapa kali sudah menggelar rapat dengan partai pengusung untuk mempercepat pengisian jabatan wabup Rohul tersebut. Proses berjalan, lanjut Sukiman, Partai Gerindra kemudian memutuskan tidak mengaju-

kan Partai Nasdem, Masgaul Yunus dari Partai Golkar dan T. Azuwir dari Partai Hanura. “Persoalannya sekarang, dari 3 nama yang diusulkan partai Pengusung tersebut, belum ada kata sepakat terkait dua nama yang akan diajukan ke Saya (Bupati-red) yang nanti akan saya usulkan ke DPRD,” cakap Bupati. Sukiman menegaskan, kelanjutan Proses Pengisian Wabup Rohul, saat ini berada di tangan parpol pengusung, karena sesuai aturan hanya dua nama calon yang boleh diusulkan ke DPRD. Tiga Partai Pengusung harus duduk bersama memutuskan 2 nama yang diusulkan DPRD, sehingga pengisian Jabatan Wabup Rohul tersebut dapat dituntaskan. “Saya pada prinsipnya siapapun yang diusulkan Partai Pengusung tidak ada masalah. Bagi saya, kalau bisa 3 calon itu kita usulkan semua maka akan saya usulkan. Tapi kan aturannya ada, usulannya hanya boleh dua calon saja, nah ini yang belum duduk,” jelasnya. Sukiman mengaku, kekosongan jabatan Wabup Rohul saat ini sudah menjadi isu politik yang kerap menyudutkan dirinya. Ia menegaskan, dirinya sama sekali tak punya niat memperlambat atau

Sementara itu, Ketua HKR Pekanbaru H Yuharman SE kepada wartawan mengatakan melalui Halal Bi Halal ini dengan Pemkab Rohul, dengan adanya ekspose pembangunan yang telah dicapai, agar warga Rohul yang diperantauan tau perkembangan pembangunan kampungnya. “Tadi saya juga menyampaikan saran kepada Bupati, yang kami tampung masukan dari masyarakat, masalah infrastruktur jalan ini menjadi harapan masyarakat, karena ini kebutuhan umum warga dan hajat hidup orang banyak, karena sebagian besar masyarakat kita itu petani karet dan sawit. Lestarikan Budaya Goro Bupati Sukiman juga sering mengingatkan tentang pentingnya melestarikan budaya gotong royong yang diwarisi secara turun-temurun. Budaya goro, kata Bupati, harus diterapkan kembali kepada masyarakat Rohul agar masyarakat terhindar dari berbagai penyakit. “Kerena, dengan lingkungan yang sehat dan bersih maka berbagai penyakit bisa terhindarkan. Terutama berbagai penyakit yang diakibatkan dari nyamuk seperti DBD, chikungunya dan malaria,” kata Bupati, Minggu (5/7).(adv/pemkab rokan hulu)

Religi

Kolom

Sawitku Sayang, Sawitku Malang?

K Apa Keutamaan Ibadah Haji?

Ada banyak keutamaan melaksanakan ibadah haji, sehinggah banyak jamaah yang mengantri hingga baru bisa berangkat 7 tahun setelah mendaftar walaupun setiap tahunnya biaya Ongkos Naik Haji (ONH) terus mengalami kenaikan.

SSALAMU ‘ALAIKUM… pak Ustadz saya ingin tanya, apasih keutamaa ibadah haji? Sehingga saya perhatikan tidak sedikit Umat Muslim khususnya di Indonesia yang ingin sekali pergi haji ke tanah suci selalu mengantri beberapa tahun setelah pendaftaran. Sekian wassalamu ‘alaikum Jawaban Assalamu ‘alaikum wr.wb Ibadah haji adalah salah satu rukun Islam yang lima, haji juga merupakan diantara syiar Islam yang paling agung yang telah Allah Syariatkan kepada hambanya dalam rangka membersihkan dan mensucikan jiwa mereka . Allah SWT berfirman: ”Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh”. (Q.S. Al-Hajj/22 : 27) Qatadah berkata : “Ketika Allah SWT memerintahkan Ibrahim AS dan Nabi kita juga kepada setiap hamba pilihan untuk menyeru manusia agar melaksanakan ibadah haji, maka dia (Ibrahim AS) menyeru : “ wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Azza wajalla telah membangun sebuah rumah (Ka’bah), maka berangkat hajilah kalian”. Ada banyak keutamaan melaksanakan ibadah haji, sehinggah banyak jamaah yang mengantri hingga baru bisa berangkat 7 tahun setelah mendaftar walaupun setiap tahunnya biaya Ongkos Naik Haji (ONH) terus mengalami kenaikan. Diantaranya keutamaan Hjia adalah : Amal yang paling utama Abu Hurairah RA berkata : Rasulullah SAW pernah ditanya : ”Amalan apakah yang paling utama?”. Rasulullah menjawab : ”Iman kepada Allah dan Rasul-Nya”. Ditanya lagi : ”kemudian apa lagi?”. Rasul menjawab : ”Jihad di jalan Allah”. Ditanya lagi : ”Kemudian apa lagi?”. Rasul menjawab : ”Haji mabrur”. (HR. Bukhari) Haji adalah jihad Hasan bin Ali RA meriwayatkan bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW lalu berkata : ”Saya seorang pena-

kut dan lemah”. Rasulullah bersabda : ”Mari menuju jihad yang tidak ada duri,yaitu haji”. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa rasulullah SAW bersabda : ”Jihadnya orang tua, orang lemah dan wanita adalah haji dan umrah”. (HR. Nasa’i) Aisyah meriwayatkan bahwasanya di berkata : ”Wahai Rasulullah, engkau telah menjelaskan bahwa jihad adalah amal yang paling utama, bolehkah kami ikut berjihad?”. Rasulullah bersabda : ”Akan tetapi jihad yang paling utama adalah haji mabrur”. (HR. Bukhari) Aisyah, Ummul Mukminin RA berkata : “Aku Berkata wahai Rasulullah, bolehkah kami berperang dan berjihad bersama kalian?”. Rasulullah bersabda : “Akan tetapi jihad paling baik dan paling bagus adalah melaksanakan haji, haji yang mabrur”. Lalu Aisyah berkata : “Maka aku tidak pernah meninggalkan haji sejak aku mendengar ini dari Rasulullah SAW. Haji penghapus dosa ”Barangsiapa melaksanakan ibadah haji lalu dia tidak berkata-kata kotor dan tidak berbuat fasik maka dia kembali seperti hari saat dilahirkan oleh ibunya”. (HR. Bukhari) Jamaah haji adalah tamu Allah Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda : Tamu Allah ada tiga,orang melaksanakan haji, umrah dan yang berperang (dijalan-Nya) apabila mereka berdoa kepada-Nya maka Dia kabulkan dan apabila mereka memohon ampun kepada-Nya maka Dia ampuni mereka”. (HR. Ibnu Hibban) Haji balasannya surga Abu Hurairah RA meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda : “ Ibadah umrah ke umrah berikutnya menjadi penghapus (dosa) diantara keduanya dan haji mabrur tiada balasannya melainkan surga”. (HR. Muslim) Semoga penjelasan singkat ini memberikan pemahaman kepada kita akan fadhilah atau keutamaan haji dan Allah berikan kemuliaan kepada kita untuk bisa memenuhi panggilannya. Wallahu a’alm.. Wassalamu ‘alaikum wr.wbUstadz Taufik Hamim. (eramuslim.com)

Oleh: Hj. Nur Ismi, SH *)

OMODITAS kelapa sawit telah mengubah nasib begitu banyak orang di Provinsi Riau. Mereka yang sebelumnya datang ke provinsi ini dalam kondisi hampir tidak punya apa-apa, kemudian nasibnya melambung karena sawit. Mereka yang dulunya nyaris tidak dipandang dengan sebelah mata, belakangan menjadi menonjol karena memiliki kemampuan finansial yang jauh di atas cukup. Lihatlah masyarakat Riau yang datang ke daerah ini melalui jalur transmigrasi. Ketika pada tahun-tahun awal menjalani kehidupan di Riau, janganlah ditanya betapa susahnya. Kendati disediakan rumah tempat tinggal, dan jadup (jaminan hidup) selama setahun, berikut disediakan lahan untuk tanaman pangan dan perkebunan; toh tetap tak gampang bagi mereka menjalani hari-hari. Mereka terkungkung dalam keterbatasan finansial yang amat berat. Apalagi sejumlah komoditas yang ditanam belum menghasilkan, jadup yang menjadi satu-satunya sumber nafkah relatif tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan, terutama bagi keluarga dengan jumlah anggota yang cukup banyak. Apa boleh buat, kondisi serba kekurangan yang dihadapi kala itu harus diterima sebagai sebuah keniscayaan, suka atau pun tidak suka. Tidak berlebihan, bila sekali sepekan mereka menyambangi pasar kabupaten atau pasar kecamatan, b a n ya k yang prihatin melihat kondisi mereka. M a s i h mending prihatin. Yang lebih berat lagi, t i d a k sedikit d i antar a

yang melihat mereka memandang dengan sebelah mata. Bahkan mungkin ada yang berucap: “Kasihan!’’ Tapi tanaman kelapa sawit belakangan seakan mampu memutar roda kehidupan mereka 180 derajat. Setelah sekian lama menetap di daerah ini, dan kelapa sawit yang menjadi andalan mereka mulai panen, perlahan tapi pasti kondisi perekonomian mereka bergerak naik. Mereka yang dulunya seakan tidak menampak harapan, telah menemukan harapan yang pasti untuk kehidupan yang lebih baik. Perjalanan waktu kemudian juga mencatat, yaitu tumpukan aset mereka dari hasil tanaman kelapa sawit terus menggunung. Bisa dimengerti, memang. Kalau sebelumnya hampir semua mereka hanya memiliki lahan sawit sekitar 2 hektar per KK (kepala keluarga), belakangan penguasan lahan yang kemudian dijadikan sebagai lokasi perkebunan kelapa sawit terus bertambah. Diperkuat harga jual sawit di pasaran yang relatif stabil kala itu, membuat mereka tampil sebagai kekuatan ekonomi baru di Riau. Mereka yang dulu mungkin tidak dipandang dengan sebelah mata karena kemampuan ekonominya sangat terbatas, sekarang mereka sudah memiliki apa-apa yang mungkin oleh banyak orang tidak terbeli. Mereka sudah mampu melakukan apa-apa yang mungkin bagi orang lain belum terbayangkan. Sawit, ketika harganya stabil, seakan mampu “menyulap” nasib banyak orang di Riau, dari sebelumnya sebagai kaum marjinal menjadi kelompok masyarakat dengan penguasaan harta yang tidak terkira. Tidak mengherankan kalau kemudian lahan yang dijadikan sebagai lokasi perkebunan kelapa sawit di daerah ini terus bertambah, dan terakhir sudah di atas 2 juta hektar. Tapi, seperti kata orang bijak, tidak ada yang abadi di dunia ini. “Prahara” itu pun datang berupa anjloknya nilai jual sawit. Ada yang menengarai karena pemerintah menerapkan pajak ekspor, ada juga yang mengatakan karena Uni Eropa –yang selama ini menampung komoditas sawit— sudah menutup diri untuk menerima jenis komoditas yang satu ini. Mana yang benar, entahlah. Satu hal yang pasti adalah, menyusul anjloknya harga sawit, keluh-kesah mulai terdengar dari lahan-lahan perkebunan sawit yang ada di Riau Sawit yang selama ini akrab dengan gemerincing uang, tapi oleh karena harga yang jatuh –konon di bawah Rp1.000/kg--, yang menonjol belakangan adalah gerutu petani karena nilai jual yang rendah tak mampu lagi menutup biaya produksi—apalagi berharap untung. Kendati demikian, ada pihak yang mengatakan bahwa nilai jual sawit yang rendah biasanya tidak berlangsung lama. Semoga saja nada optimisme itu menjadi kenyataan, dan para petani sawit di Riau kembali bisa tersenyum sumringah.*** *) Penulis adalah Pemimpin Umum Majalah “Pena Amira”

Pemerintah Kabupaten

Indragiri Hilir

infotorial Pemkab Inhil

Hadiri Rapat DMIJ Plus Terintegrasi

Wardan: Jangan Ragukan Kepedulian Saya pada Desa” “Program DMIJ Plus Terintegrasi menitikberatkan pada desa sebagai kantung-kantung pembangunan, dalam hal ini pembangunan ekonomi. Potensi-potensi apa saja yang ada di desa akan disupport, dikembangkan oleh Pemkab Inhil melalui dinas terkait.” BUPATI Inhil (Indragiri Hilir) Drs. HM Wardan MP meminta semua pihak untuk tidak lagi meraguka kepeduliannya terhadap desa. “Hal ini dibuktikan dengan lahirnya program DMIJ Plus Terintegrasi sejak awal periode jabatannya sebagai Bupati,” katanya. Bupati Wardan mengatakan itu saat menghadiri rapat program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi, Kamis (11/7/2019) di aula Kantor Bappeda Kabupaten Inhil, Tembilahan. Rapat diselenggarakan dengan tujuan untuk mengevaluasi program yang susah disusun dan dirancang, seperti halnya program DMIJ Plus Terintegrasi dalam rangka penyempurnaan RPJMD. Rapat turut pula dihadiri oleh Wakil Bupati Kabupaten Inhil, H Syamsuddin Uti, Ketua Tim Percepatan Mewujudkan DMIJ Plus Terintegrasi yang juga merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil, H Said Syarifuddin dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil. “Program DMIJ Plus Terintegrasi memang menitikberatkan pada desa sebagai kantung – kantung pembangunan, dalam hal ini pembangunan ekonomi,” papar Bupati. Lebih lanjut, Bupati meminta kepada leader dan fasilitator program DMIJ Plus Terintegrasi untuk menyusun potensi – potensi desa. “Potensi – potensi apa saja yang ada di desa akan disupport, dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Inhil melalui dinas terkait,” ungkap Bupati. Ketua Tim Percepatan Mewujudkan DMIJ Plus Terintegrasi, H Said Syarifud-

din mengatakan, bahwa pihaknya telah melaksanakan rapat bersama OPD terkait guna membahas tentang keberadaan BUMDes yang menjadi bagian dari program DMIJ Plus Terintegrasi. Dia mengklaim, terdapat 197 desa di Kabupaten Inh yang telah membentuk BUMDes. “Sekarang tugas fasilitator adalah memetakan BUMDes – BUMDes tersebut,” tukas H Said Syarifuddin. Para Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil yang hadir kala itu juga turut memaparkan masing – masing program yang dilaksanakan guna menunjang kesuksesan percepatan program DMIJ Plus Terintegrasi.***

Bupati Wardan Minta Rekanan Perhatikan Kualitas Pekerjaan “PERHATIKAN kualitas pekerjaan. Jangan asal-asalan, harus sesuai bestek. Pertimbangkan juga waktu penyelesaian, jangan sampai molor,” tukas Bupati melalui keterangan tertulis, Sabtu (29/6/2019) pagi. Penjelasan itu disampaikan Bupati Wardan menyusul ruas jalan Sungai Beringin, Tembilahan, Kabupaten Inhil,

Lepas JCH, Bupati Inhil Ingatkan Suhu di Mekkah BUPATI Inhil (Indragiri Hilir) Drs. HM Wardan MP mengatakan, saat ini di Mekkah, Arab Saudi, sedang berada dalam cuaca yang panas mencapai 40 sampai dengan 44 derajat. Makanya diimbau para JCH (jemaah calon haji) untuk dapat senantiasa menjaga kesehatannya. “Sebulan lalu, Saya menunaikan Umrah. Cuaca di Mekkah sangat panas. Ibadah haji adalah ibadah (menggunakan, red) fisik. Kesehatan kita lah yang terutama dijaga,” imbau Bupati saat melepas keberangkatan Jemaah Calon Haji yang tergabung ke dalam kelompok terbang atau kloter 3 menuju embarkasi antara Provinsi Riau di Pekanbaru, Jumat (5/7/2019) malam, di Masjid YAMP Kantor Bupati Kabupaten Inhil, Jalan Baharuddin Jusuf, Tembilahan yang menjadi satu-satunya titik lokasi keberangkatan Jemaah Calon Haji tahun 2019. Para Jemaah Calon Haji ini, berdasarkan jadwal yang diberikan pihak panitia pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji akan melewati rute perjalanan ke Pekanbaru dan menginap di asrama Haji sebelum berangkat menuju Batam dan kemudian Jeddah lalu Mekkah AlMukarramah. Menurut Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan, sebenarnya terdapat 445 Jemaah Calon Haji yang mestinya diberangkatkan pada kloter 3 Jemaah Calon Haji asal Kabupaten Inhil. Namun, lanjut Bupati, pada malam keberangkatan kala itu, Jemaah Calon Haji yang hadir hanya berjumlah 439 orang karena beberapa orang diantaranya telah terlebih dahulu berada di Pekanbaru sebelum waktu pemberangkatan tiba. Pada kesempatan ini, Bupati menyampaikan beberapa pesan kepada para Jemaah Calon Haji asal Kabupaten Inhil,

khususnya terkait kesehatan para Jemaah Calon Haji di tanah suci, Mekkah nanti. Bupati mengatakan, terdapat perbedaan teknis keberangkatan untuk Jemaah Calon Haji tahun 2019 ini jika dibandingkan dengan keberangkatan pada tahun – tahun sebelumnya. Perbedaan terletak pada moda transportasi yang digunakan untuk menghantarkan para Jamaah Calon Haji, yakni menggunakan moda transportasi bus yang akan menuju embarkasi Provinsi Riau. “Tahun lalu, Kita melewati jalur sungai atau perairan. Kali ini kita dengan bus,” ujar Bupati seraya mengungkapkan kelayakan bus telah diperiksa sebelum keberangkatan. Bupati menuturkan, pihak Pemerintah Kabupaten Inhil telah berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada para Jamaah Calon Haji. Dari 11 unit bus yang dipersiapkan untuk mengangkut Jamaah Calon Haji, 4 diantaranya sudah memiliki fasilitas toilet. Dalam perjalanan menuju ke Pekanbaru, konvoi bus akan dikawal oleh Voorijder. “Di setiap 4 bus itu akan diselingi dengan 1 unit ambulance untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi

dalam perjalanan. Pihak panitia juga telah menyiagakan Kepolisian dan Satpol PP dalam perjalanan” jelas Bupati. Lebih lanjut, Bupati menjelaskan, para Jamaah Calon Haji akan melaksanakan ibadah shalat subuh di Kabupaten Pelawan, tepatnya di daerah Pangkalan Kerinci. “Ditargetkan pada pagi harinya, para Jemaah telah sampai ke asrama haji di Pekanbaru. Disana, akan ada petugas dari Pemerintah Provinsi Riau yang melayani. Minggu, para Jamaah akan melanjutkan perjalanan menuju Batam untuk transit tanpa menginap kemudian lanjut ke Jeddah lalu Mekkah,” papar Bupati. Demi memberikan pelayanan optimal dalam pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji asal Kabupaten Inhil, diungkapkan Bupati, sejak tahun 2014 lalu Pemerintah Kabupaten Inhil telah menyediakan dana APBD untuk menutupi biaya lokal para Jamaah. “Di daerah lain tidak semua hal ini dilakukan. Jamaah dari daerah lain tidak sedikit mengeluarkan uang tambahan untuk biaya lokal. Di Kabupaten Inhil Pemerintah Daerah menggratiskan biaya lokal keseluruhannya,” tutur Bupati.***

sepanjang 700 Meter akan segera dilakukan perbaikan berbentuk rigid beton. Oleh karenanya, Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan meminta agar pihak rekanan dapat menjaga profesionalitas dalam bekerja. Setelah melewati berbagai proses yang cukup panjang, ruas Jalan Sungai Beringin, Tembilahan, akhirnya memperoleh titik terang. Pihak Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya akan segera melakukan pembangunan ruas jalan Sungai Beringin, Tembilahan yang sebelumnya sempat terhenti. Bupati mengaku senang dan mengapresiasi respons cepat dari Pemerintah Provinsi dengan telah menyelesaikan tahapan pelelangan pengerjaan ruas jalan

tersebut. “Ruas jalan itu memang sudah begitu parah. Perlu segera diperbaiki demi kenyamanan warga dan pengendara. Alhamdulillah, perbaikan akan secepatnya direalisasikan,” tutur Bupati. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Inhil, Illyanto menyebutkan, bahwa pembangunan ruas jalan Sungai Beringin menggunakan dana APBD Provinsi Riau. Pemerintah Provinsi Riau, diungkapkan Illyanto, telah menganggarkan dana sebesar Rp 7,5 Milyar untuk peningkatan jalan dengan rigid. “Ruas jalan sepanjang 700 meter itu akan segera dimulai pelaksanaannya. Rinciannya, 100 Meter rigid full atau ja-

lan plus bahu beton. Sedangkan, 600 meter lagi itu badan jalan 7 Meter rigid dan bahu jalan timbunan sirtu,” jelas Illyanto. Menurut Illyanto, titik perbaikan akan dimulai dari simpang Jalan Subrantas, Tembilahan sampai dengan batas rigid beton arah ke Sungai Luar. Illyanto mengatakan, perbaikan ruas jalan Sungai Beringin akan dilakukan secara bertahap. Diperkirakan dalam kurun waktu 2 sampai 3 tahun pekerjaan pembangunan ruas jalan Sungai Beringin baru akan tuntas. “Kita harus menyadari dananya terbatas. Tapi, yang paling penting setiap tahun ada anggaran untuk melaksanakan itu (perbaikan, red),” jelas Illyanto.***

Pemerintah Kabupaten

Indragiri Hilir

Bupati Inhil “Jemput” Dana DAK ke Pusat

“Ini sangat perlu kita dilakukan karena kita sebagai abdi negara, dan sebagai bentuk keseriusan kami meningkatkan fasilitas dan layanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir.” “ALHAMDULWILLAH hari ini kita ke Kementerian Kesehatan Repub-

lik Indonesia untuk menjemput dana DAK dan dana-dana lainnya yang ber-

pusat di Kementerian Kesehatan dan tentang pengembangan RSUD Puri Husada (fasilitas, red) serta program kesehatan lainnya yang menjadi titik fokus kita ke depan,” ujar Drs. HM Wardan MP. Bupati Inhil tersebut mengatakan hal itu saat kembali ‘Jemput Bola’ ke Pemerintah Pusat. Kali ini, Bupati memimpin jajaran Pemerintah Kabupaten Inhil untuk melakukan audiensi dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Selasa (2/7/2019) di Jakarta. Kedatangan Bupati Kabupaten

Inhil, HM Wardan dalam upaya ‘Jemput Bola’ itu, turut didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Inhil, H Zainal Arifin, SKM MKes dan Direktur Utama RSUD Tembilahan, Dr Saut Pakpahan. Bupati menuturkan, kedatangan Dirinya bersama rombongan bertujuan untuk memaksimalkan kelancaran pembangunan dan kelengkapan fasilitas penunjang kesehatan di RSUD Puri Husada Tembilahan melalui kucuran dana Kemenkes RI. Bupati menilai, sinergitas perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah sangat diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan antara kedua pihak. “Ini sangat perlu kita dilakukan karena kita sebagai abdi negara, dan sebagai bentuk keseriusan kami meningkatkan fasilitas dan layanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir,” kata Bupati. Kelengkapan fasilitas kesehatan dan peningkatan pelayanan, menurut Bupati, dimaksudkan untuk memberikan rasa nyaman kepada masyarakat saat berobat di RSUD Puri Husada Tembilahan. “Maksudnya agar masyarakat dapat menikmati layanan kesehatan yang disediakan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir,” pungkas Bupati. Untuk diketahui, Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan beserta rombongan disambut langsung oleh Sekjen Kemenkes RI Dr Oscar Primadi MPh yang didampingi Biro Perencanaan Bayu dan Yankes Indri.***

Sidak ke Didukcapil, Sekda Minta Dibuat Kotak Saran “ADA beberapa poin yang mesti diperbaiki di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Inhil, diantaranya plang nama pada setiap ruangan dan diadakannya kotak saran bagi masyarakat,” kata Sekdakab (Sekretaris Daerah Kabupaten) Inhil (Indragiri Hiir), H. Said Syarifuddin. Sekda Said mengatakan hal itu saat meninjau 3 (tiga) Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, Tembilahan, Selasa (16/7/2019) pagi. Peninjauan dilakukan dalam rangka evaluasi pelayanan publik dan akan diadakannya penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. 3 Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi objek peninjauan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil, H Said Syarifuddin adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Inhil, Dinas Perizinan

dan PTSP Kabupaten Inhil dan Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan. OPD pertama yang dikunjungi Sekda ialah, Disdukcapil Kabupaten Inhil, disana Dia meninjau pelayanan yang ada pada Dinas tersebut, seperti sarana dan prasarana. Selain koreksi tersebut, sekda mengapresiasi kinerja Disdukcapil dalam hal melakukan pencetakan E-KTP yang siap dalam 1

hari dan juga dapat dilakukan perekaman E-KTP di rumah bagi masyarakat yang sakit tidak mampu ke kantor untuk melakukan perekaman. Setelah meninjau Disdukcapil Inhil, Sekda melanjutkan tinjauannya ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan. Pada 2 lokasi

ini, Sekda berdialog secara langsung kepada para petugas yang bertugas melayani masyarakat. Dari hasil peninjauan, Sekda menyimpulkan, masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi meliputi pusat informasi, selebaran, toilet umum, ruang Ibu menyusui, hingga kotak saran. “Untuk itulah Saya juga Inspektorat, bagian organisasi dan BKD bersama-sama mengoreksi dan memperbaiki apa yang harus dipersiapkan, mengingat penilaian tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat,” ujar Sekda. Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kabupaten Inhil, Ahmad Ramani menyambut baik kritik dan saran yang diberikan oleh Sekda. Hal yang sama juga disampaikan Dokter Udin Syafriuddin, Kabid Pelayanan Non Medis dan Penunjang Medis RSUD Puri Husada Tembilahan. Dia mengungkapkan bahwa pembenahan atas segala kritik dan saran akan dilakukan sebelum akhir bulan.***

infotorial Pemkab Inhil

Bupati Resmikan Rumah Sakit 3 M Plus

“RS Harus Berikan Pelayanan Terbaik, Tulus, Efektif, Efisien” BUPATI Inhil (Indragiri Hilir) Drs. HM Wardan MPmengharapkan agar rumah sakit 3 M Plus dapat bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Inhil serta rumah sakit lainnya dalam upaya memberikan pelayanan terbaik, tulus, profesional, efektif dan efisien kepada masyarakat. Dalam konteks penyelenggaraan kesehatan masyarakat, hal yang perlu diperhatikan adalah pelayanan. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, rumah sakit harus memenuhi berbagai syarat. Salah satunya adalah biaya yang terjangkau. “Ini yang paling menjadi sorotan masyarakat. Mudah – mudahan rumah sakit 3 M Plus dapat menyediakan pelayanan yang bagus dengan biaya terjangkau,” katanya. Bupati Wardan mengatakan hal itu saat meresmikan pengoperasian Rumah Sakit 3 M Plus yang terletak di jalan Lingkar, Tembilahan, Rabu (17/7/2019). Peresmian Rumah Sakit 3 M Plus ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pelepasan burung Merpati oleh Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan. Dalam peresmian tersebut, hadir pula perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Kepala Kejaksaan Negeri Tembilahan, Susilo dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil. Dalam sambutannya, Bupati Inhil, HM Wardan mengaku bangga dengan kehadiran rumah sakit 3 M Plus di Kabupaten Inhil. Dia berharap, kehadiran rumah sakit 3 M Plus dapat benar – benar memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Inhil. “Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas layanan kesehatan memiliki peran strategis dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” kata Bupati. Bupati menuturkan, peran strategis rumah sakit semakin dituntut sejalan dengan perkembangan epidomologi,

struktur, ilmu pengetahuan dan teknologi serta ekonomi. “Menjawab tuntutan itu, hari ini kita bersama-sama kita meresmikan rumah sakit 3 M Plus dengan Visi menjadi rumah sakit swasta utama di Kabupaten Inhil,” sambung Bupati Wardan. Saat ini, dikatakan Bupati, Rumah Sakit 3 M Plus telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang serta tenaga profesional. Hal utama yang perlu diketahui, lanjut Bupati adalah tenaga profesional tersebut merupakan putra dan putri terbaik Kabupaten Inhil. “Tentunya Saya atas nama Pemerintah Kabupaten Inhil mengapresiasi dan menyambut baik kehadiran Rumah Sakit 3 M Plus dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” tutur Bupati. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit 3 M Plus, Dr Halomoan menyebutkan, bahwa rumah sakit tipe D yang dikelolanya telah memiliki 6 bidang dokter ahli sesuai spesialisasi, yakni bedah, kebidanan dan kandungan, anak, syaraf, radiologi dan penyakit dalam. “Kami juga memiliki dokter umum yang siap 24 jam di instalasi gawat darurat. 28 orang perawat dan bidan serta profesi bidang lainnya yang merupakan putra-putri terbaik Kabupaten Inhil. Keseluruhan, kami mempunyai 79 karyawan dengan berbagai ruangan perawatan,” jelas Dr Halomoan. Dr Halomoan mengatakan, pihaknya telah berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan masalah di rumah sakit. Rumah Sakit 3 M Plus merupakan satu-satunya rumah sakit swasta di Kabupaten Inhil. “Kami menyadari, kedepan semakin tinggi harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan berkualitas, yang baik sejalan dengan kemajuan teknologi kedokteran. Untuk itu, rumah sakit 3 M Plus hadir di tengah masyarakat Kabupaten Inhil,” tukasnya.***

PT RAPP

Tinggi, Komitmen PT RAPP Menekan Angka Karhutla

i 2019 ini, satu misal, PT RAPP kembali menegaskan komitmennya dalam kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau. Komitmen ini dinyatakannya dalam Apel Siaga Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) yang digelar di halaman kantor Gubernur Riau, dipimpin langsung oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo, Rabu (10/7/2019). Apel siaga diikuti oleh Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI/ Polri, Manggala Agni, petugas pemadam kebakaran pemerintah Kota/ Kabupaten, tim Fire Emergency Response Team (FERT) RAPP dan unsur elemen masyarakat. Kepala BNPB sekaligus Inspektur Upacara menyatakan perlunya melakukan antisipasi sedini mungkin sebelum terjadinya karhutla, yakni dengan melakukan pencegahan. “Utamakan pencegahan, bukan penanggulangan. Kebakaran ada dua faktor yakni karena alam dan manusia. Berdasarkan hasil kajian dari alam kecil hanya 1 persen. Sementara 99 persen manusia,” ungkapnya, sebagaimana dilansir riauterkini.com. Fire and Aviation Manager RAPP, Yuneldi mengatakan, pihaknya telah membangun tenda siaga di sejumlah titik di masing-masing estate di daerah Pelalawan, Kepulauan Meranti, Siak, Kampar dan Kuansing. Hal ini dilakukan untuk memastikan karhutla tidak terjadi lagi di wilayah operasional dan sekitarnya. “Kami tidak mau lagi ada kebakaran, target kami Zero Fire. Untuk itu personil

advertorial PT RAPP

langsung dikerahkan untuk membuat tenda di lokasi rawan,” ujar Yuneldi. Yuneldi menambahkan, saat ini personil fire fighter RAPP terus berpatroli setiap hari dengan melibatkan BKO TNI/ Polri dan masyarakat. Meski kondisi cuaca masih tergolong terkendali berdasarkan Fire Danger Rating (FDR), pihaknya tetap waspada sampai situasi benar-benar dinyatakan aman. RAPP yang merupakan bagian dari APRIL Group, bahkan telah mengeluarkan himbauan untuk membatasi penggunaan api oleh pihak ketiga di areal yang beresiko kebakaran selama Periode Rawan Karhutla (Fire Danger Period) mulai 1 Juli hingga 30 September 2019. Himbauan tersebut sebagai wujud komitmen perusahaan dalam bekerjasama dengan pemerintah, pemegang konsesi lain dan masyarakat sekitar selama musim kemarau. “Untuk itu, RAPP mendukung penuh tindakan pencegahan karhutla salah satunya melalui program Desa Bebas Api atau Free Fire Village Program (FFVP) yang mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk tidak membakar lahannya,” ujar Stakeholder Relations Manager RAPP, Wijatmoko. Sebagaimana diketahui, RAPP juga telah mengucurkan dana sebesar 9 juta dollar AS untuk perlengkapan dan tim reaksi cepat terlatih sebanyak 920 personil ditambah 260 personil pemadam kebakaran profesional. Untuk memudahkan komunikasi, RAPP membuka saluran telepon 24 jam di nomor +62 811 707 2121,

bagi masyarakat yang ingin melaporkan karhutla yang terjadi di dalam atau sekitar konsesi perusahaan. Sebelumnya, Grup Asia Pacific Resources International Limited (APRIL) mengumumkan Periode Rawan Kebakaran di seluruh wilayah konsesinya di Riau. Peringatan resiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tersebut berlaku selama tiga bulan sejak 1 Juli hingga 30 September 2019 mendatang. Pengumuman ini merupakan kunci penting perusahaan untuk membatasi penggunaan api oleh pihak ketiga di areal yang beresiko dan sebagai wujud komitmen perusahaan dalam bekerjasama dengan pemerintah, pemegang konsesi lain dan masyarakat sekitar selama musim kemarau. “Pengumuman periode rawan kebakaran ini menjadi pengingat agar kita dapat lebih waspada selama musim kemarau, sekaligus memberitahu masyarakat bahwa pembatasan penggunaan api akan diberlakukan di seluruh kawasan hutan yang dikelola APRIL, artinya siapapun tidak dibenarkan menyalakan api di udara terbuka,” ujar Craig Tribolet, Sustainability Operations Manager APRIL Group. Craig menambahkan, pihaknya juga mensosialisasikan hal tersebut kepada masyarakat melalui papan pengumuman, pertemuan-pertemuan masyarakat dan saluran komunikasi lainnya untuk memastikan informasi rawan kebakaran tersampaikan dengan baik. “Fokus utama kami adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pencegahan kebakaran hutan dan la-

han sejak dini,” tambahnya. APRIL, induk usaha PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), membantu mengurangi resiko kebakaran melalui Program Desa Bebas Api (Fire Free Village Program) yang berfokus pada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan ketahanan masyarakat dalam pengelolaan kebakaran. Melalui program ini, masyarakat dibekali perlengkapan dan informasi untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang penanggulangan kebakaran dan memberikan akses alternatif ke sistem pertanian berkelanjutan. Keduanya sangat penting dalam pengambilan keputusan pengelolaan lahan yang lebih baik dan mewujudkan daerah bebas kebakaran. “Lebih dari 80 persen kebakaran yang kami tangani dalam setahun terakhir berkenaan dengan pembukaan lahan. Untuk itu, kita perlu bekerja sama dengan masyarakat sekitar untuk memastikan mereka paham terhadap risiko kebakaran,” kata Sailal Arimi, Manajer Pencegahan Kebakaran APRIL. Sailal mengatakan tim pemadam kebakaran APRIL terus berupaya semaksimal mungkin sepanjang tahun untuk meningkatkan kapabilitas dalam kesiapsiagaan dan pemadaman kebakaran. “Namun kita tetap membutuhkan dukungan dari berbagai pihak di seluruh provinsi untuk mengurangi jumlah kebakaran yang kita lihat setiap tahun,” jelas Sailal. Pencegahan kebakaran merupakan fokus utama pendekatan dan siklus manajemen kebakaran, dengan program pendidikan dan kesadaran masyarakat yang menekankan pada dampak yang ditimbulkan oleh karhutla terhadap orang banyak dan masyarakat sekitar. APRIL akan meningkatkan frekuensi patroli baik darat dan udara serta terus berkoordinasi dengan masyarakat dalam pencegahan karhutla selama periode rawan kebakaran. Hingga saat ini, APRIL telah

menginvestasikan sebesar 9 juta dollar AS untuk sumber daya penanggulangan kebakaran. Perusahaan juga memiliki sebanyak 920 tim reaksi cepat, termasuk 260 personil pemadam kebakaran profesional. APRIL juga menyediakan nomor telepon hotline 24 jam (+62 811 707 2121) bagi masyarakat yang ingin melaporkan kebakaran yang terjadi di dalam atau di sekitar area konsesi perusahaan. Desa Bebas Api Salah satu andalan PT RAPP dalam menekan angka karhutla adalah program Desa Bebas Api. Selama lima tahun pelaksanaan Program Desa Bebas Api atau Fire Free Village Programme (FFVP) yang diinisiasi PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), dinilai efektif menekan angka kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau. Selain efektif menekan, PT RAPP juga bertekad ‘menzonkkan’ terjadinya Karhutla setiap tahun. Hal ini ditegaskan Presiden Direktur PT RAPP, Sihol Aritonang, saat memberikan sambutan pada apel siaga pencegahan Karhutla dan penanda tangananan MoU sembilan desa, program desa bebas api PT RAPP bersaman dengan mitra kerja PT Sumatera Riang Lestari (SRL) Rabu (26/6/19) di Hanggar Bandara Khusus Sultan Syarif Harun Setia Negara PT RAPP, Kabupaten Pelalawan. Menurut Sihol, sejak digagas 2014, FFVP merupakan respon PT RAPP dan APRIL Group terhadap anjuran pemerintah, termasuk Kementerian LHK, POLRI, TNI dan BNPB untuk ambil bagian dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, unit usaha APRIL Group, untuk mencegah karhutla dengan turut mengajak dan menumbuhkan kepedulian masyarakat yang tinggal di desa-desa sekitar wilayah operasionalnya akan bahaya dan dampak dari api, terutama penggunaan metode tebang bakar

(slash-and-burn) untuk membuka lahan pertanian. Hasilnya, sebagaimana dilansir riauterkini.com, tingkat insiden kebakaran setiap tahun di daerah FFVP terus berkurang. Pada tahun 2014, area yang terbakar mencapai 0,18% dari total area yang dicakup. Sedangkan pada tahun 2015, 2016, dan 2017 turun masing-masing menjadi 0,01%, 0,07% dan 0,03%. Pada 2018, area yang terbakar kembali berkurang menjadi 0,02% dari total area yang dicakup. FFVP kata dia, merupakan bentuk kontinuitas dalam mendukung pencegahan kebakaran PT RAPP. Program ini telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar berkat kolaborasi bersama pemangku kepentingan. Selain berkontribusi dalam mendukung program pemerintah, FFVP juga telah berhasil menurunkan angka kebakaran serta menekan angka terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam skala provinsi Riau. Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Perwakilan Direktorat Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Ir. Sunarno MP, Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, Ir. Ervin Rizaldi, MH. Pada kesempatan yang sama, PT RAPP juga menggelar penandatanganan MoU dengan sembilan desa yang berada di bawah PT RAPP dan supply partner yaitu PT Sumatera Riang Lestari (SRL) untuk berpartisipasi dalam program FFVP. Dari 9 desa, tiga desa diantaranya merupakan binaan RAPP yaitu Ransang, Sungai Ara dan Pangkalan Terap yang berlokasi di Kabupaten Pelalawan. Adapun enam desa berada dibawah SRL yaitu Kelurahan Terkul dan Batu Panjang di Kabupaten Bengkalis, Tanjung Medang dan Sungai Gayung Kiri di Kabupaten Kepulauan Meranti dan Teluk Kiambang dan Karya Tunas Jaya di Kabupaten Inhil. (adv/hms)

Pemerintah Kabupaten

Pelalawan

advertorial Pemkab Pelalawan Ia melanjutkan berharap bisa terwujud selama lima tahun dan menjadi fokus Mantan Bupati Siak ini adalah masalah infrastruktur untuk membangunan ekonomi di daerah. Disamping itu juga Syamsuar menekankan pentingnya kita berbicara tentang go green dalam pembangunan infrastruktur daerah, kepala daerah saat ini penting untuk berbicara dan memperhatikan tentang tata ruang kelestarian lingkungan dalam membangun untuk mewujudkan green city. Syamsuar juga menekankan pembangunan tidak lagi mengkedepankan ego kepentingan masing-masing daerah. Hal ini tentunya sejalan dengan visi misi Riau 2019-2024 yakni terwujudnya Riau berdaya saing sejahtera, bermartabat, dan unggul di Indonesia. Kemudian selain itu juga diharapkan mampu berdaya saing dengan kondisi kemampuan daerah yang mapan didukung pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan sumber daya manusia yang handal dan lingkungan yang lestari.

Pekansikawan, Upaya Percepatan Pembangunan di Kabupaten Pelalawan

Berbagai upaya dilakukan Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Pelalawan, dimaksudkan untuk memajukan daerah dan mensejahterakan seluruh anggota masyarakat. Di bawah pimpinan Bupati HM Harris dan Wakil Bupati, berbagai terobosan dilakukan untuk mengejar berbagai ketertinggalan daerah.

erakhir, Bupati Pelalawan H.M.Harris melakukan kesepakatan kerjasama tentang pembangunan daerah bersama Pemerintah Propinsi Riau. Dalam kegiatan ini juga di lakukannya penandatanganan kerjasama antara Pemerintah Propinsi Riau bersama Pekansikawan yaitu Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Walikota Firdaus,Kabupaten Siak melalui Bupati Alfredi,Kabupaten Kampar yang di wakili oleh Asisten Bidang Pemerintahan serta Kabupaten Pelalawan melalui Bupati

H.M.Harris, bertempat di ruang kencana Kantor Gubernur Propinsi Riau Pekanbaru. Jumat (12/07). Tampak hadir mendampingi Bupati Harris yakni Asisten Bidang Pembangunan Atmonadi,Kadis DisperindagKopUMKM Fakhrizal,Kadis Perkebunan Mazrun, Kadis Pariwisata Andi Yuliandri,Kadis Peternakan Tengku Wahiddudin,Kepala DPMPTSP Budi Surlani,Pj.Kadis Kesehatan Asril, Kabid Bappeda,Kabid Pendidikan,Kabag Tapem Fakhrurozi.

Bupati Pelalawan H.M.Harris mengatakan dalam pemaparan singkatnya bersama Propinsi Riau, awal lepas dari Kabupaten Kampar. Pelalawan pernah menjadi kabupaten tertinggal di Indonesia ditahun 2006,dimana dengan kebersamaan di awal kepemimpinannya tahun 2011 membawa visi yakni pembaharuan menuju kemandirian dengan merubah pola pikir dan di periode kedua tahun 2016 ini inovasi menuju pelalawan emas. Bupati Pelalawan dua periode ini juga memaparkan kerjasama Pekansikawan ini agar Pemerintah Propinsi Riau mendukung pembangunan Kabupaten Pelalawan seperti pengembangan jalan lintas bono, pembangunan dan pengembangan pelabuhan sokoi, pengaspalan jalan kuala panduk menuju ke bono dan sampai ke pelabuhan sokoi itu hampir 100KM, pengembangan kawasan pertanian padi kuala kampar, serta pengembangan kawasan teknopark. Sementara, sebagaimana dilansir porosnusantara.co.id, Gubernur Riau Syamsuar berharap pertemuan ini tidak hanya sekedar tandatangan kejasama saja akan tetapi sebagai tindak lanjut dan harus ada progress dan jelas seperti apa bentuk kerjasamanya.Mantan Bupati Siak saat itu juga langsung menginstruksikan Kepala OPD Propinsi Riau agar menggesa kerjasama ini yang juga tampak hadir mendampingi Gubernur Riau.

Jalan Jadi Sorotan Pembangunan infrastruktur jalan menjadi pembahasan utama dalam pertemuan terkait kerja sama pembangunan kawasan antara Pemerintah Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, Kampar, dan Pelalawan atau disingkat Pekansikawan. Dalam pertemuan itu, Gubernur Riau Syamsuar menyampaikan kepada para kepala daerah yang hadir bahwa pembangunan infrastruktur jalan harus segera diselesikan. “Jalan ini nomor satu untuk membangun ekonomi di daerah, mesti ada terobosan yang kita buat untuk membangun jalan,” kata Syamsuar dalam pertemuan sekaligus penandatanganan kerja sama Pekansikawan di Kantor Gubernur Riau, Jumat (12/7/2019). Menurut Syamsuar pembangunan sejumlah jalan lintas di Riau yang tak kunjung rampung tak hanya menghambat arus transportasi barang dan jasa, tapi juga berdampak pada terisolasinya sejumlah objek wisata andalan yang ada di Riau. Dia mencontohkan jalan lintas menuju objek wisata Bono di Pelalawan yang kondisinya memprihatinkan, padahal di sana ada potensi wisata mendunia yakni gelombang Bono. “Ini ada potensi pariwisata di daerah kita tapi infrastruktur tak mendukung,” katanya, sebagaimana dilansir riaumandiri.co. Syamsuar bilang, soal pembangunan infrastruktur trasportasi ini juga menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Presiden mengharapkan pembangunan Jalan Tol Sumatera dan Rel Kereta Api Trans Sumatra rampung pada 2020. Begitu juga penyeberangan Roro Dumai-Malaka di-

targetkan sudah beroperasi tahun depan. “Ini juga yang kami bincangkan dalam pertemuan Gubernur se-Sumatera barubaru ini di Bengkulu, bagaimana kita membangun sinergitas dan konektivitas sekaligus mengembangkan komoditas yang begitu banyak di Sumatera ini untuk pembangunan negara kita menunuju negara maju di masa akan datang,” kata Syamsuar. Hal senada juga dikatakan Bupati Siak, Alfedri. Dia mengatakan perlu saling berkoordinasi untuk membangun jalan di kawasan perbatasan, apalagi sejumlah jalan lintas di Riau menjadi pintu masuk yang tentu berdampak pada perekonomian. “Salah satunya bagaimana jalan perbatasan Siak dan Pelalawan bisa diselesaikan, mungkin dengan pengusulan dari salah satu bupati, baik itu dari Pelalawan atau Siak, tentu ini patut dikembangkan karena ini juga merupakan jalur masuk ke Kota Pekanbaru,” katanya. Pada bagian lain Gubri mengharapkan kesepakatan ini tentu tidak hanya menguntungkan satu pihak. Tetapi bisa saling merasakan manfaat pemerataan pembangunan. Dikatakan, masing-masing kepala daerah yang tergabung dalam Pekansikawan ini pun memberikan harapan dan paparannya terkait komitmen yang telah disepakati bersama tersebut. Walikota Pekanbaru misalnya, berharap akan ada kesinergian pembangunan infrastruktur khususnya di daerah kawasan pinggiran Pekanbaru.

Dengan begitu, kawasan penyangga, baik dari sisi perekonomian maupun pembangunan bisa teroptimalkan. Harapan itu menurut Walikota mengingat Pekanbaru dikelilingi Kampar, Pelalawan serta Siak. Kerusakan jalan lintas Pasir Putih Kampar misalnya, ketika terjadi kerusakan cukup berdampak dari sisi arus barang yang keluar masuk ke Pekanbaru. Begitu juga ketika ada aliran parit menuju sungai Kampar bermasalah, Wako meyakini hal ini menjadi salah satu penyebab kebanjiran, khususnya di daerah Panam. “Pekanbaru ini adalah kota jasa, perdagangan dan pariwisata. Kami berharap melalui Pekansikawan ini tentu akan dapat mengoptimalkan segala potensi yang kami punya,” ungkap Firdaus. Sementara Gubri mengatakan, terwujudnya Pekansikawan ini bisa menjadi pemicu menggeliatnya kemajuan pembangunan di daerah masing-masing dengan saling terintegrasi. Ia berharap, pembangunan tidak lagi mengedepankan ego kepentingan masing-masing daerah. Hal ini tentunya sejalan dengan visi misi Riau 2019-2024 yakni terwujudnya Riau berdaya saing sejahtera, bermartabat, dan unggul di Indonesia. Kemudian selain itu juga diharapkan mampu berdaya saing dengan kondisi kemampuan daerah yang mapan didukung pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan sumber daya manusia yang handal dan lingkungan yang lestari. (adv/hms)

Pemerintah Kabupaten

Rokan Hilir

advertorial Pemkab Rohil

Terus Dipacu, Upaya Jadikan Rohil sebagai Kabupaten Adiwiyata Salah satu sektor yang mendapat prioritas dalam pembangunan di Kabupaten Rohil (Rokan Hilir) adalah pendidikan. Menyoal pendidikan, upaya peningkatannya tidak sebatas peningkatan kualitas lulus, kualitas tenaga pengajar, kelengkapan sarana dan prasarana dan sejenisnya.

da juga hal lain yang ingin digesa di sektor yang satu ini. Yaitu, Pemkab Rohil menargetkan semua sekolah di daerah itu meraih Penghargaan Adiwiyata. Tujuan dari program Adiwiyata ini adalah menjadikan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan, sehingga semua warga sekolah harus peduli terhadap lingkungan dan berbudaya lingkungan. Program ini dicanangkan untuk

mengembangkan lingkungan belajar yang sehat, aman, nyaman,dan menyenangkan, sehingga diharapkan adiwiyata mampu menciptakan Lingkungan belajar yang ideal dan baik untuk memperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma dan etika. Dengan adanya ilmu yang dimiliki masing-masing siswa kiranya dapat diterapkan di rumah dan di Lingkungan tempat tinggalnya. Terkait hal ini, Pemkab Rohil melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Rokan Hilir (Rohil) siap menjadikan daerah Rohil sebagai sekolah Kabupaten Adiwiyata di Propinsi Riau. Namun upaya ini juga harus didukung oleh suam stakeholder pihak terkait, masyarakat, tenaga pendidik dan komite sekolah dan lainnya.

Kepala DLH Rohil, Suwandi SSos, di Bagansiapiapi menjelaskan, sekolah Adiwiyata merupakan sekolah yang unggul dalam Pendidikan Lingkungan Hidup serta kepedulian sekolah terhadap lingkungan tempat tinggalnya. “Saat ini ada 18 sekolah yang sedang dilakukan pembinaan untuk tingkat Kabupaten dan 16 sekolah untuk pembinaan tingkat nasional,” kata Suwandi. “Alhamdulillah tahun ini Pemkab

Rohil melalui Dinas Lingkungan Hidup mengusulkan calon sekolah Adiwiyata Propinsi Riau sebanyak 6 sekolah. Rohil siap menjadi sekolah Kabupaten Adiwiyata Propinsi Riau,” ujarnya dengan semangat. Suwandi juga menjelaskan, dari data yang ada di DLH Kabupaten Rohil sampai tahun ini sudah hampir 50 Sekolah Adiwiyata terprogram, baik dari tingkat Kabupaten, maupun Tingkat Provinsi, bahkan Tingkat Nasional, maka dari itu sudah layak kabupaten Rokan Hilir untuk dicanangkan sebagai sekolah Kabupaten Adiwiyata. Target Seluruh Sekolah di Rohil Raih Adiwiyata Menurut keterangan Suwandi, DLH Rohil mengajukan 12 sekolah untuk

mengikuti program sekolah Adiwiyata tingkat nasional. Namun, hanya 6 sekolah yang berhasil menyabet penghargaan sekolah Adiwiyata mandiri tersebut. “Alhamdulillah, dari 12 sekolah Adiwiyata yang kita usulkan untuk mengikuti lomba sekolah Adiwiyata tingkat Nasional, 6 sekolah berhasil memperoleh sertifikat Sekolah Adiwiyata Nasional. Hal itu kami ketahui dari surat pemberitahuan hasil verifikasi administrasi dari Pusat Pelatihan Masyarakat Dan Pengembangan Generasi Lingkungan KLH Nomor: S.402/ LATMAS/PGL/SDM.2/11/2018,” kata Suwandi. Dia menargetkan, pada tahun 2021 semua sekolah yang ada di Rokan Hilir diharapkan akan menjadi sekolah Adiwiyata. Prestasi yang diperoleh sejak diterapkan program sekolah Adiwiyata di Rohil dari Tahun 2014-2018 sudah memperoleh 26 sekolah Adiwiyata Nasional, 41 sekolah Adiwiyata provinsi dan 70 sekolah Adiwiyata Kabupaten. Untuk itulah Bupati Rohil mencanangkan Kabupaten Rohil menjadi Kabupaten Adiwiyata. ”Dengan prestasi yang diperoleh, diharapkan pada tahun 2021 semua sekolah di Rohil menjadi sekolah Adiwiyata. Untuk itulah DLH Rohil minta bantuan Bupati untuk mencanangkan kabupaten Rohil menjadi kabupaten Adiwiyata,” harapnya, sebagaimana dilansir riau1. com. Tahun lalu Dinas Lingkungan Hidup menargetkan beberapa Program unggulan yang harus kita sukseskan bersama, antara lain: 1. Menjadikan 20 sekolah Adiwiyata juara tingkat Nasional, dan 2 sekolah menjadi Adiwiyata Mandiri,serta Proklim Rohil berprestasi kembali di tingkat Nasional. 2. Kembali Beroperasi Laboratorium Lingkungan untuk dapat meraih Predikat Akreditasi, sehingga semua pelaku usaha bisa melakukan uji sampel di Lab yang ada di Rohil sehingga bisa meningkatkan PAD. Selanjutnya, 3. Melakukan Pembinaan kepada pelaku usaha termasuk PKS agar taat dan patuh dalam pengelolaan Lingkungan, termasuk memberikan peringa-

tan dan Hukuman terhadap pelaku usaha yang lalai dalam mengelola limbah dan Merusak Lingkungan. 13 Sekolah di Bangko Sudah Raih Adiwiyata Setakat ini, sebanyak 13 sekolah di wilayah Kecamatan Bangko sudah mempunyai sertifikat Adiwiyata. Sejumlah sekolah yang sudah mengantongi sertifikat itu telah mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) persiapan penilaian sekolah Adiwiyata Provinsi tahun anggaran 2019, yang di taja oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rohil. “Bimbingan ini sebagai persiapan penilaian sekolah adiwiyata untuk ditingkat provinsi tahun 2019. Saya juga mengapresiasi para guru dan kepala sekolah, terutama yang berada di wilayah kecamatan Bangko, yang sudah bekerja keras dan menunjukkan hasil yang baik dalam penghijauan di lingkungan sekolah,” sebut Wan Rusli. Wan Rusli juga berjanji kedepannya sekolah yang ada di Kabupaten Rohil tidak lagi gersang. Sebut dia, Target untuk sekolah di Kabupaten Rohil 2020 tidak ada sekolah yang tidak mempunyai taman.“Masalah ikut adiwiyata atau tidak itu urusan DLH, saya mendukung DLH karena tanpa kita sadaari dua intasi ini saling dukung dan mendukung. “katanya. Tambahnya lagi, Adiwiyata tingkat Kabupaten sudah dikantongi, bulan depan ada adiwiyata tingkat nasional, sudah terdaftar 7 sekolah.“yang membanggakan saya di 13 sekolah yang ikut. Untuk diketahui juga di Kecamatan Bangko ini sulit kita buat tanaman, karna gampang banjir, di karenakan semangat sekolah tersebut, maka nya saya mengapresiasikan sekolah yang ikut bimbingan,” ujarnya. Pembinaan Sekolah Adiwiyata ini mendukung untuk memberikan pengetahuan sekaligus sosialisasi untuk Sekolah Kabupaten yang menarik pada Permen Lingkungan Hidup NO 5 Tahun 2013

Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata. Upaya menjadi Sekolah Adiwiyata harus dapat ditingkatkan melalui: 1. Penghematan energi (listrik) dilihat dari daya yang digunakan per bulan. 2. Penghematan Air dilihat dari jumlah ubik air yag digunakan per bulan. 3. Penghematan ATK (Alat Tulis Kantor) dilihat dari belanja ATK per bulan. 4. Pengelolaan Sampah atau Pengurangan Sampah dilihat dari jumlah timbunan sampah dan upaya pengelolaannya. 5. Penghijauan atau penanaman (Jumlah yang ditanam di sekolah maupun di luar sekolah). 2019 Bina 50 Sekolah Calon Adiwiyata Guna memberikan pelajaran tanaman pohon dan bunga kepada pelajar, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) melakukan pembinaan kepada 50 sekolah calon adiwiyata 2019 mulai dari Tingkat SD, SLTP dan SLTA. Pembinaan yang dilakukan dengan memberikan arahan kepada pihak sekolahsekolah, beserta pemberian langsung bibit tanaman pohon dan bibit bunga secara gratis beserta tong sampah. Demikian dikatakan Kepala DLH Rohil, Suwandi S.Sos, Senin (18/03) di Bagansiapiapi. “Kita ada program pembinaan kepada pelajar tingkat SD,SMP dan SMA yang ikut program sekolah Adiwiyata tahun 2019 ini dengan memberikan arahan beserta bibit bunga dan tong sampah gra-

tis di 50 sekolah,” Kata Suwandi. Pelaksanaan pembinaan sekolah Adiwiyata ini,sambung Suwandi lagi dengan tujuan untuk mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah tentang sekolah yang berbudaya dan berwawasan lingkungan. “Kita mendorong dalam proses belajar- mengajar antara guru dan murid juga menjalankan pengintegrasian serta pembiasaan dalam perilaku peduli lingkungan, hemat energy dan konservasi air,” jelas Suwandi lagi. Mantan Camat Bagansinembah ini juga menjelaskan bahwa Program Sekolah Adiwiyata adalah merupakan program nasional, pelaksanaannya sampai dengan saat ini dikembangkan secara berjenjang dan diklasifikasikan berdasarkan capaian skor indikator penilaian. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas lingkungan hidup (DLH) Rokan Hilir tonjolkan program adiwiyata seluruh sekolah Se Rokan Hilir. Sekolah berbasis Adiwiyata level Kabupaten, mengacu Permen lingkungan Hidup (PLH), yakni nomor 5 tahun 2013, tentang pedoman adiwiyata di sekolah- diupaya terukur dengan penilaian 5 poin Kadisdik Rohil, Drs.H. Wan Rusli Syaref, Kamis (14/02/2019) menjelaskan Point penting penghematan sumber energi, hemat sumber air, peralatan dan penguna ATK, pengelolaan dan pengurangan sampah, serta penghijauan di dalam lingkup sekolah dan luar sekolah. Menurut Rusli, basis lingkungan Adiwiyata adalah dikategorikan tempat yang baik, ideal dan harmoni, untuk merangkum segala ilmu pengetahuan. Hal itu dapat menyimpulkan berbagai norma dan etika menjadi dasar penting manusia guna menuju hidup kesejahteraan dalam konsep pembangunan daerah berkelanjutan. Pembinaan Adiwiyata bertujuan meningkatkan kapasitas sekolah dan kapasitas kelembagaan, serta meningkatkan sumber daya manusia (SDM) pengelolaan program adiwiyata. “Program bisa meningkatkan capaian kinerja adiwiyata Provinsi dan kabupaten, termasuk lingkup sekolah dan lingkup masyarakat sekitar,” kata Rusli lagi. (adv/hms/e2/dari berbagai sumber)

advertorial Bank Riaukepri

Gubri Ajak Masyarakat Menggunakan Bank Riau Kepri Syariah Gubernur Riau Drs. H. Syamsuar M.Si. mengajak seluruh masyarakat Riau transaksi menggunakan Bank Riau Kepri Syariah. Hal tersebut di sampaikan Syamsuar saat menghadiri acara Riau Berwakaf di gedung Gelanggang Remaja Pekanbaru, Sabtu (29/6/2019) lalu.

ank Riau Kepri Syariah yang memiliki slogan mitra syariah terpercaya itu digadang-gadang akan dijadikan transaksi pertama di Riau. “Saya akan mengajak seluruh rakyat Riau untuk menggunakan Bank Riau Kepri Syariah,” ujar Syamsuar. Ia menyampaikan, bahwa semua pemegang saham sepakat menggunakan Bank Riau Kepri Syariah. “Ini sedang dalam proses,” ujarnya. Syamsuar mengajak, kalau ada bapak ibu sekalian menyimpan uang misalnya belum jelas syariahnya, masuk saja ke Bank Riau Kepri Syariah. Ia menjelaskan, akan memberlakukan sistem syariah di Riau termasuk gaji. “Insyaallah nanti di Pemerintah Provinsi (Pemprov) pemberian gaji sudah melalui syariah,” jelas Syamsuar. Beliau juga mengaku kalau istrinya juga sudah menggunakan transaksi Bank Riau Kepri Syariah dan sekarang pembagian gajinya juga sudah melalui syariah. “Saya bersama istri sudah syariah semuanya,” tuturnya. Ini saya mulai dari diri saya sendiri. Harapan saya seluruh rakyat riau juga seperti itu, ungkapnya. Mari kita bangun dan cintai Bank Riau Kepri Syariah ini sesuai dengan budaya melayu yang identik dengan Islam. “Semoga nantinya bisa terwujud sesuai dengan apa yang kita harapkan. Semoga negeri kita ini diberikan keberkahan oleh Allah SWT,” tutupnya. Pada bagian lain diperoleh informasi, Pemprov Riau mulai mengalihkan pembayaran gaji beserta tunjangan pegawai negeri sipil di lingkungan pemda terse-

but dari Bank Riau Kepri konvensional ke unit usaha Syariah Bank Riau Kepri atau BRK Syariah. Sekda Provinsi Riau Ahmad Hijazi mengatakan pengalihan itu khusus dilakukan untuk membayar gaji dan single salary pegawai pemprov. “Khusus gaji dan single salary kami alihkan ke BRK Syariah, untuk rekening lama itu sudah menjadi urusan pribadi pegawai bersangkutan,” katanya, Rabu (10/7/2019). Pemindahan proses transfer gaji dan single salary pegawai pemprov ini menurut Ahmad sudah sesuai dengan arahan Gubernur Syamsuar. Hal itu sejalan dengan keputusan RUPS Bank Riau Kepri, dimana pemprov sebagai pemegang saham utama sudah merekomendasikan konversi Bank Riau Kepri menjadi bank syariah. Oleh karena itu pemda mendorong sosialisasi dan penggunaan jasa produk syariah bank daerah tersebut, salah satunya melalui pembayaran gaji pegawai ke rekening BRK Syariah. “Juga karena di BRK sudah ada unit syariah, dan semua gaji pegawai banknya sudah dipindahkan, kalau mereka sudah melakukan, mengapa tidak,” katanya. Sementara itu untuk gaji pegawai tingkat kabupaten dan kota, hal itu diserahkan kepada pemda masing-masing. Sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti kesiapan Bank Riau Kepri untuk konversi menjadi bank syariah. Persoalan sumber daya manusia (SDM) dan teknologi di Bank Riau Kepri pun menjadi perhatian khusus bagi lembaga pengawas dan pemeriksa jasa keuangan ini. “Harus disiapkan betul SDM dan

teknologi-nya supaya support untuk konversi nanti,” cakap Kepala Perwakilan OJK Riau, Yusri, kepada sejumlah wartawan di Pekanbaru, Rabu (17/7/2019). Dijelaskan Yusri, untuk urusan SDM, seluruh pegawai Bank Riau Kepri mestinya diberikan pelatihan tentang perbankan syariah. “Harus diberi pelatihan perbankan syariah, namun tak mesti sertifikasi juga,” kata Yusri, sebagaimana dilansir cakaplah.com. Tentang teknologi, Yusri berharap Bank Riau Kepri juga mempersiapkan teknologi yang bisa mendukung sistem perbankan syariah. “Teknologi yang ada di Bank Riau juga harus siap untuk mendukung sistem syariah nantinya. Dan ini sepertinya sedang dipersiapkan oleh mereka,” kata Yusri yang juga punya pengalaman mengawal Bank NTB konversi menjadi bank syariah. Ketika ditanya apakah dirinya optimis Bank Riau Kepri bisa melakukan konversi syariah sementara tahun 2021 nanti bakal ada moratorium konversi syariah, Yusri menjawab, “harus, harus sukses,” tutupnya. Amanat RUPS Para pemegang saham Bank Riau Kepri (BRK) akhirnya menyepakati untuk melakukan konversi perpindahan BRK menjadi konsep syariah secara keseluruhan, dengan perkiraan waktu selama dua tahun. Humas Bank Riau Kepri, Winovri mengatakan, untuk konversi tersebut memang memerlukan waktu yang cukup lama, karena ada sejumlah proses dan prosedur yang harus dilakukan.

“Diperkirakan membutuhkan waktu selama dua tahun untuk perpindahan tersebut. Karena ada sejumlah proses yang harus dilaksanakan, sampai kepada persiapan untuk nasabah,” kata Winovri, Senin (29/4/2019), sebagaimana dilansir tribunpekanbaru.com. Dikatakan, keputusan untuk perpindahan tersebut sudah diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 22 April 2019 lalu. “Perpindahan itu memang sudah disepakati dalam RUPS, dan sudah dipastikan perpindahan tersebut secara keseluruhan, tinggal menjalankan prosesnya saja lagi saat ini,” ujarnya. “Alhamdulillah, para pemegang saham menyetujui dan menetapkan pengesahan spin off Syariah. Selain itu, RUPSLB juga menyepakati namanya menjadi Bank Riau Kepri Syariah dengan berkantor di Kota Tanjung Pinang, ibukota Provinsi Kepulauan Riau,” kata Irvandi Gustari kepada RIAUONLINE.CO.ID, Sabtu, 10 Februari 2018. Dalam berbagai kesempatan, pemisahan Bank Riau Kepri sejak setahun terakhir, 2017, didengangdengungkan oleh bank kebanggaan masyarakat Riau dan Kepulauan Riau tersebut. Irvandi mengakui,

spin off BRK tersebut memiliki makna tersendiri bagi dua provinsi bersaudara tersebut. Maknanya, Bank Riau Kepri Syariah menjadi penyatu sejak berpisah secara administrasi pada 2003 silam. “Dengan ini, Bank Riau Kepri menjadi penyatu dua provinsi serumpun tersebut. Ini akan terwujud tahun 2018, kantor Pusat Bank Riau Kepri Syariah di Kepulauan Riau, sedangkan Bank Riau Kepri Konvensional di Pekanbaru, Riau daratan,” kata anak Wali Kota Pekanbaru

1981-1986, Ibrahim Arsyad tersebut. Spin Off Syariah ini sangat beralasan. Pasalnya, selain menyetujui pengesahan Bank Riau Kepri Spin Off Syariah, RUPS dan RUPS-LB 2018 juga mencetak berbagai prestasi di tengah lesu dan melemahnya ekonomi nasional serta regional Sumatera. Bank ini membukukan laba tahun buku 2017 sejumlah Rp 454.395 miliar dengan menumbuhkan asset dari Rp 21,22 T akhir 2016 menjadi Rp 25,492 T di akhir 2017 atau tumbuh Rp 4,3 T. Secara menyeluruh, tutur Irvandi, kendati ekonomi di Regional Sumatera pada Triwulan III lebih rendah tumbuhnya, 4.34 persen dibandingkan tumbuhnya ekonomi Indonesia 5.06 persen, ditambah lagi pada triwulan tersebut pertumbuhan ekonomi di Riau 2.85 persen dan Kepri 2.41 persen. “Dengan hasil kerja keras seluruh insan Bank Riau Kepri diperoleh laba Rp 454.395 miliar tahun buku 2017. Angka tersebut lebih tinggi dari tahun sebelumnya, Rp 452.9 miliar,” kata doktor ekonomi ini. Laba BRK tumbuh 0.34 persen, itu jauh lebih baik dibandingkan kondisi perbankan nasional, terutama Buku II dengan pertumbuhan laba minus 14.92 persen di 2017. Ia menjelaskan, kredit BRK selama setahun lalu, tumbuh 3.06 persen dari Rp 15.088 T menjadi Rp 15.546 T. “Prestasi pertumbuhan kredit diraih bank ini jauh lebih baik dibandingkan bank-bank di buku II secara nasional, minus 8.92 persen,” jelasnya. Sedangkan dana pihak ketiga (DPK) diraih bank kebanggaan masyarakat Riau dan Kepri ini akhir 2017 tumbuh 37.11 persen atau senilai dengan Rp 12.049 T akhir 2016 menjadi Rp 16.520 T, pada 2017. (adv/hms)

Pemerintah Kabupaten

Bengkalis

ada satu kesempatan, Bupati Amril Mukminin mengatakan keberhasilan penyelenggaraan haji tidak semata-mata tanggung jawab Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. “Tetapi juga tergantung pada partisipasi para Jamaah Calon Haji (JCH) dalam melaksanakan perjalanan ibadah bersama rombongan yang telah di atur,” ujar Bupati Bengkalis. Ungkapan itu disampakannya ketika memberikan pengarahan sekaligus melepas secara resmi keberangkatan JCH asal Kabupaten Bengkalis, yang tergabung dalam Kloter 10, dari Embarkasi Haji Antara Pekanbaru melalui Bandara Sultan Syarif Kasim II, menuju Bandara Internasional Batam dan kemudian dilanjutkan ke Bandara Mohammad bin Abdul Aziz, Madinah, Sabtu, 14 Juli 2019. Karena perlunya pertisipasi seluruh JCH agar penyelenggaraan ibadah haji berhasil, Amril Mukminin berpesan kepada seluruh jamaah, untuk senantiasa meningkatkan semangat beribadah dan berniat secara ikhlas dan khusus untuk menunaikan Ibadah Haji semata-mata karena Allah SWT. “Pelihara kesehatan agar mampu menunaikan ibadah dengan sempurna, makan makanan yang bergizi dan dalam jumlah yang cukup. Perbanyak minum dan makan buah-buahan, serta kurangi kegiatan yang tidak langsung menunjang ibadah, seperti banyak belanja, dan jalan-jalan,” pintanya. Selanjutnya, karena JCH adalah duta bangsa, maka Amril juga mengharapkan untuk bertingkah yang sopan, tertib, berlapang dada dan tidak mudah tersinggung, Tunjukkan kepribadian sebagai umat islam warga Negara Indonesia. Bupati juga meminta agar JCH dapat berdoa di tempat-tempat yang mustajab untuk keselamatan dan kebahagiaan diri dan keluarga masing- masing serta mendoakan para Pemimpin Bangsa, Pemerintah Provinsi Riau serta Kabupaten Bengkalis. “Dan berkaitan dengan ini kami mohon agar seluruh jamaah kiranya dapat mendo’akan kami, selaku Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis agar diberikan kesehatan, keselamatan dan kekuatan serta dimudahkan segala urusan dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab. Sehingga Kabupaten Bengkalis yang kita cintai ini tetap tenteram, aman, sejahtera dan terhindar dari perpecahan,” tukasnya. Setelah melepas secara resmi, Bupati Bengkalis, Amril Mukminin di dampingi Asisten I Setda Bengkalis, H Ahmad Syah Harrofie dan sejumlah tamu kehormatan lainnya, menyalami JCH yang satu persatu masuk ke bus sebelum menuju Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru. Bupati Amril saat itu secara resmi melepas keberangkatan 445 Jamaah Calon

advertorial Pemkab Bengkalis

Bupati Bengkalis Sebut Keberhasilan Pelaksanaan Haji Perlu Partisipasi JCH

Sama dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini Bupati Bengkalis H. Amril Mukminin kembali disibukkan urusan JCH (jemaah calon haji). Serangkaian kegiatan yang terkait dengan JCH ini diikuti Bupati Amril dengan saksama, terutama urusan pemberangkatan ke Tanah Suci. Ia juga menyampaikan sejumlah pesan. Haji (JCH) asal Kabupaten Bengkalis, di Embarkasi Haji Antara (EHA) Provinsi Riau, Minggu dini hari sekitar pukul 00.30 WIB, 14 Juli 2019. Pelepasan yang ditandai dengan penyerahan bendera Merah Putih dari Bupati Bengkalis kepada Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) didampingi Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD), serta Tim Pembimbing Ibadah Haji (TPIH), turut dihadiri Asisten I Setda Provinsi Riau, H Ahmad Syah Harroffie, Ketua MUI Bengkalis, H Amrizal, Ketua LAMR Bengkalis, H Zainuddin Yusuf dan tamu kehormatan lainnya. “Atas nama pribadi, masyarakat dan pemerintah Kabupaten Bengkalis, senantiasa mendoakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian agar tetap diberikan kekuatan lahir dan batin serta kesehatan selama melaksanakan ibadah haji,” ujar Amril, ketika memberikan sambutan. Bupati Bengkalis juga mengingatkan kepada JCH, bahwa agar tujuan utama

datang ke tanah suci benar-benar untuk menunaikan Rukun Islam yang kelima. “Gunakanlah waktu selama 40 hari itu untuk memperbanyak ibadah, berzikir, berdo’a, bersedekah dan tawakal. Kesemuanya ini adalah bertujuan untuk meraih ridho dan rahmat dari allah swt, yakni menjadi haji yang mabrur dan mabruroh,” harap Bupati. Untuk diketahui, setelah prosesi pelepasan diselenggarakan seluruh JCH asal Negeri Junjungan ini kemudian diarahkan masuk ke dalam bus menuju Bandara Sultan Syarif Kasim II untuk berangkat terbang ke Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Informasi yang diperoleh, JCH akan diangkut ke Batam dengan menggunakan 3 pesawat dalam waktu yang berjarak. Setelah tiba secara keseluruhan di Bandara Batam, JCH yang tergabung dalam Kelompok Terbang 10 ini baru akan menuju Madinah pada pagi hari. “Kami mendoakan

semoga saudara-saudara baik para jamaah calon haji, maupun para petugas mendapatkan haji mabrur dan mabruroh, serta selamat kembali ketanah air,” tutup Bupati Bengkalis, sebagaimana dilansir website resmi Pemkab Bengkalis. Sehari sebelumnya, yaitu Sabtu (13/7/2019), setelah melakukan perjalanan dari Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu, mulai pukul 08.30 WIB, sekitar pukul 13.25 WIB, Jamaah Calon Haji (JCH) asal Kecamatan Bengkalis, Bantan, Bukit Batu, Siak Kecil dan Rupat tiba di Embarkasi Haji Antara (EHA) Provinsi Riau, Jalan Mekar Sari, Pekanbaru, Sabtu, 13 Juli 2019. Kedatangan 248 JCH ini langsung disambut oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Provinsi Riau. Satu persatu jamaah keluar dari 11 bus yang telah disediakan sebagai alat transortasi para jamaah oleh Pemerintah Daerah. JCH pun kemudian disambut dan dipersilahkan untuk menikmati makan siang yang telah disediakan EHA Provinsi Riau, sebelum melanjutkan kegiatan yang telah ditentukan oleh PPIH. “Alhamdulillah seluruh jamaah kita telah tiba dengan selamat sampai ke Pekanbaru. Untuk 197 JCH asal Mandau-Pinggir, sudah lebih awal tiba di asrama haji sekitar pukul 09.30 WIB, dan semuanya Alhamdulillah sudah mengikuti rangkaian kegiatan yang diadakan PPIH Riau,” tutur Kabag Kesra Setda Bengkalis, H Hambali. Adapun kegiatan yang dilakukan PPIH EHA Riau, sepengetahuannya, Hambali menyebutkan JCH asal 5 kecamatan ini akan melewati proses pengecekan kesehatan, pembagian gelang identitas dan penyerahan living cost atau biaya hidup JCH. “Setelah itu baru JCH kita akan mendapat kamar untuk beristirahat sejenak di asrama haji ini, sebelum Minggu dini hari betolak ke Bandara Internasional Hang Nadim Batam, untuk kemudian ke Madinah, bersama JCH Mandau-Pinggir,” jelasnya. Namun, sebelum menuju Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, JCH terlebih dahulu akan mengikuti prosesi pelepasan, yang dilepas secara resmi Bupati Bengkalis Amril Mukminin, diperkirakan pada pukul 00.00 WIB. Dan setelah itu, baru 445 JCH Kabupaten Bengkalis akan menuju bandara. .Pada Selasa (10/7/2019), Bupati Bengkalis diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan H. Heri Indra Putra melepas 203 orang Jamaah Calon Haji (JCH) asal Kecamatan Mandau, Pinggir, Bathin Solapan dan Talang Mandau yang tergabung dengan kelompok terbang (kloter) 10, Selasa (11/07/2019), di Gedung Bathin Bertuah Kantor Camat Mandau. Dalam arahan Bupati yang dibacakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan

H. Heri Indra Putra mengatakan, haji adalah ibadah yang sangat monumental dalam kehidupan seorang muslim. Sebab tidak semua muslim bisa melaksanakannya. Sebagai ibadah yang paripurna, haji melibatkan semua aspek, mulai dari materi, fisik maupun psikis. “Berapa banyak orang yang dari segi fisik mampu tapi materi tidak cukup, atau punya harta yang cukup tapi fisik tak mendukung. Bahkan, ada orang yang memiliki kemampuan finansial dan fisik tapi kemauan belum ada, juga tidak bisa melaksanakan ibadah haji”, kata Heri. Sementara pada Senin (8/7/2019), Bupati Bengkalis diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Haholongan melepas sebanyak 18 Jamaah Calon Haji (JCH) dari Masjid Agung Istiqomah Kabupaten Bengkalis 1440 Hijriyah/2019 Masehi yang ditandai dengan pemberian tepuk tepung tawar, Senin (8/7/2019), di Masjid Agung Istiqomah Bengkalis. Bupati Bengkalis dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Haholongan menghimbau kepada JCH yang akan berangkat melalui Embarkasi Haji Antara Riau-Pekanbaru pada 13 Juli mendatang, untuk melaksanakan ibadah dengan tertib dan khusyu’ dengan mentaati aturan dan jadwal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi serta mengikuti petunjuk dan panduan yang telah diberikan oleh panitia penyelenggara ibadah haji setempat. “Kepada Jamaah Calon Haji khususnya asal Kabupaten Bengkalis, agar dapat berkonsentrasi dalam beribadah yang merupakan tujuan utama datang di tanah suci tersebut. Jaga kesehatan, bangun rasa kasih-sayang dan semangat kebersamaan.

Selanjutanya atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada segenap petugas haji di jajaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis dan seluruh instansi/lembaga terkait lainnya, yang memberikan pelayanan terbaiknya kepada JCH Kabupaten Bengkalis”, kata Haholongan. Di hadapan para jamaah, Haholongan

mengucapkan selamat jalan kepada seluruh JCH dari Masjid Agung Istiqomah, semoga selalu diberi kesehatan, kelancaran dalam melaksanakan ibadah haji, diberi keselamatan selama perjalanan berangkat maupun pulang dari tanah suci nantinya, serta mendapat predikat haji mabrur. (adv/hms)

Pemerintah Provinsi

Riau

advertorial pemprov Riau

Gubri dan Wagubri Terima Penabalan Gelar Adat dari LAM Riau

kasihnya kepada Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) yang telah menyematkan gelar tersebut kepadanya dan wakil gubernur, Edy Natar Nasution dengan gelar Datuk Seri Timbalan Setia Amanah. “Alhamdulillah, terima kasih kami diberi amanah oleh LAMR yang berupa gelar adat. Ini amanah, dengan ini kami harus selalu memiliki rasa tanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat,” kata Syamsuar usai menjalani prosesi adat di Balai Adat LAMR, Sabtu (6/7/2019). Di samping itu, Syam juga berharap para tetua adat kiranya dapat memberikan nasehat-nasehat kepadanya demi tercapainya tujuan bersama dalam memakmurkan masyarakat di Riau itu sendiri. “Kami juga akan memperhatikan masukan maupun nasehat-nasehat dari LAMR, tokoh adat dan masyarakat. Sebab, dari aspirasi masyarakat itu lah

“Kedua para pemimpin ini tidak perlu diuji selama satu dua tahun berjalan. Sudah terbukti peduli Melayu selama memimpin sebelumnya,” ungkap Syahril. “Bahkan, Wagubri yang selama ini sudah 38 tahun berkelena di seantero Indonesia dan luar negeri, beliau tetap menjaga logat Melayu Bengkalisnya nggak hilang,” imbuhnya.

kami bisa tahu apa yang dirasakan langsung masyarakat,” sebutnya. Sementara itu, Ketua DPH LAMR, Datuk Seri Syahril Abubakar mengatakan, bahwa penabalan gelar adat ini merupakan salah satu kegiatan yang sudah tersusun dalam serangkaian perayaan Milad ke-49 LAMR. “Penabalan gelar adat bagi tuan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau ini merupakan acara puncak Milad ke-49 LAMR,” kata Datuk Seri Syahril Abubakar di Balai Adat LAMR, Sabtu pagi. Ia juga menjelaskan alasan mengapa LAMR terbilang cukup cepat dalam memberikan gelar adat bagi Gubri dan Wagubri yang baru menjabat mulai Februari 2019 yang lalu. “Kalau ada yang mempertanyakan mengapa pemberian gelar adat ini terlalu cepat, alasannya karena kedua pemimpin ini sudah tidak diragukan lagi Kemelayuannya,” katanya.

yatakan kesiapannya untuk menerima gelar adat itu. Dia juga sudah mengutarakan janji untuk menjunjung gelar adat yang diberikan kepadanya. “Insya Allah, kami siap,” ucapnya. Pinangan LAM kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Riau untuk menerima gelar adat ini sebenarnya sudah lama dilakukan, namun baru terlaksana sekarang. Ketua Harian MKA LAM Riau, Datuk Al Azhar menjelaskan, gelar adat yang diberikan kepada Syamsuar dan Edy Natar merupakan gelar sama yang juga telah disematkan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Riau sebelumnya. Tradisi memberi gelar kepada pemimpin sudah lama ada dan sejak dulu sudah dilaksanakan. Di bagian lain diperoleh informasi, dipecepatnya penerimaan gelar adat Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Syamsuar dan Edy Natar Nasution sebagai

Melalui Proses Panjang Sebelumnya, Kepala Dinas Kebudayaan Riau, Yoserizal mengatakan pemberian gelar adat tersebut sudah melalui pertimbangan dan proses yang cukup panjang. Namun, gelar yang diberikan kepada Syamsuar-Edy sifatnya melekat pada jabatan. Artinya gelar itu dengan sendirinya akan lebas setelah keduanya tak lagi menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Riau. Gubenur Riau, Syamsuar sudah men-

Seperti yang sudah menjadi tradisi, setiap pemimpin dan pasangan pemimpin yang diberi amanah oleh rakyat untuk memimpin Provinsi Riau, dianugerahi gelar adat oleh LAM (Lembaga Adat Melayu) Riau. Sejumlah tokoh nasional seperti SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) ketika menjabat sebagai Presiden, juga Presiden Ir. H. Joko Widodo, dianugerahi gelar oleh LAM Riau.

ada Sabtu (6/7/2019), giliran Gubernur Riau Syamsuar dan Wakil Gubernur Riau Edy Natar resmi menerima gelar adat dari Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), yang prosesinya dipusatkan di Balai Adat Melayu Riau Pekanbaru. Gelar adat yang disandang yakni, untuk Gubri diberi gelar Datuk Sri Setia Amanah Masyarakat Adat Melayu Riau. Sedangkan Wagubri diberi gelar Datuk Sri Timbalan Setia Amanah Masyakat Adat Melayu Riau. Prosesi itu dihadiri sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Riau dan sejumlah tokoh masyarakat. Turut hadir dalam acara ini datuk-datuk LAMR Riau, Ketua MUI Riau Nazir Karim, mantan Gubernur Riau Saleh Djasit, Wan Abu Bakar, para pejabat Pemprov Riau dan Kota Pekanbaru, dan tokoh adat dan tokoh masyarakat Riau lainnya. Prosesi penabalan gelar diawali dengan pemasangan selempang, tanjak, keris, dan ditutup dengan tepuk tepung tawar oleh tokoh adat dan tokoh masyarakat Riau. Dengan begitu, Gubernur Riau Syamsuar sah menyandang gelar sebagai Datuk Seri Setia Amanah dan Wakil Gubernur Riau Edy Natar sah bergelar Datuk Seri Timbalan Setia Amanah. Ketua Dewan Pimpinan Harian LAMR Datuk Seri Syahril Abubakar

dalam sambutannya mengatakan, pemberian gelar adat terhadap Gubri dan Wagubri terbilang cepat, yang baru disetujui pada Februari 2019 lalu. Menurut Syahril hal ini karena kemelayuan tidak perlu dipertanyakan lagi apakah baik keakuratan telah menjadi kepedulian yang lebih besar pada Melayu dan kemelayuan. “Kalau ada yang mempertanyakan gelar adat ini terlalu cepat, alasannya tidak sedikit pun kami meragukan kemelayuan Tuan Syamsuar dan Tuan Edy Natar. Bahkan Tuan Edy telah berkelana 38 tahun ke seantero Indonesia ke luar negeri tapi tak perlu logat bahasa melayunya,” sebutnya. Syamsuar usai prosesi penabalan, dalam pidatonya mengatakan di masa kepemimpinannya ingin menerapkan Islam yang rahmatan lil alamin dan nilai-nilai kemelayuan, yang mengayomi masyarakat dari semua suku dan agama di Bumi Lancang Kuning. Selain itu, dia juga menyinggung soal diselesaikan desa adat. Syamsuar mengatakan, ia dan wakilnya, Edy Natar akan menyelesaikan perizinan terkait masyarakat adat dan tanah adat di Riau. “Persoalan terkait masyarakat adat dan tanah adat yang ada ini akan masuk pertimbangan-pertimbangan kami sebagai kepala daerah dan wakil kepala dae-

rah dalam mencanangkan pembangunan Riau Hijau yang mendukung pembangunan berwawasan lingkungan dan masuk ke dalam RPJMD lima tahun yang akan datang,” katanya. Menjawab pertanyaan publik mengenai penabalan gelar adat Datuk Seri Setia Amanah dan Datuk Seri Timbalan Setia Amanah yang dinilai cepat kepada Gubri Syamsuar dan Wagubri Edy Nasution, Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Datuk Syahril Abubakar, menyampaikan penjelasan. Penabalan gelar adat Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Syamsuar dan Edy Natar Nasution, sebagai Datuk Seri Setia Amanah dan Datuk Seri Timbalan Setia Amanah, kata Syahril Abubakar karena kemelayuan keduanya tak diragukan lagi. Syahril mengatakan, pemberian gelar adat tersebut sudah dimusyawarahkan melalui rapat majelis adat LAM Riau. “LAM Riau tak sedikit pun meragukan kemelayuan dan kepedulian tuan Syamsuar dan Edy Natar Nasution,” ungkap Syahril Abubakar dalam sambutannya pada penabalan gelar adat di Balai Adat LAM Riau, Sabtu (6/7/2019). Sementara Gubernur Riau, Syamsuar yang baru saja diberi gelar Datuk Seri Setia Amanah menyampaikan rasa terima

Datuk Seri Setia Amanah dan Datuk Seri Timbalan Setia Amanah, ada maksud dan tujuan lain dari Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR). Pemberian gelar tersebut diharapkan agar Gubernur dan Wagub Riau dapat mendukung dua tugas besar LAM Riau, yakni masalah Blok Rokan yang akan berakhir dikelola PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) dan masalah tanah ulayat yang dikuasai perusahaan. Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAM Riau, Datuk Syahril Abubakar mengatakan, tugas besar yang sudah di depan mata terkait akan berakhirnya Blok Rokan. Menurutnya Presiden sudah memberikan kesempatan kepada Riau untuk ikut serta bersama-sama PT Pertamina yang akan mengelola Blok Rokan pada 2021 mendatang. “Ini skemanya belum putus. Artinya berapa persen saham kita di situ (pengelolaan Blok Rokan) masih dalam pembicaraan,” ujarnya, dilansir cakaplah.com. Kedua, sebut dia, dengan sudah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria menyatakan, bahwa tanah milik bersama yakni tanah ulayat sudah masuk dalam objek reforma agraria. Disamping ada Surat Hak Hilik (SHM) pribadi, ada juga HGU dan HGB. “Dan ini sudah diwujudkan oleh Presiden, dengan dikembalikannya 2.800 hektar kebun sawit PTPN V di Sinamanenek, dan pada Agustus nanti akan diserahkan sertifikatnya oleh Presiden kepada masyarakat adat di sana,” ujarnya. Kemudian, lanjut Syahril, dengan sudah terbitnya Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2018, tentang penataan kembali perkebunan sawit. Sebab di Riau ada 1,5 juta hektar kebun sawit yang dianggap bermasalah karena berada di kawasan hutan. “Ini yang nanti akan kita tata. Tentu semua membutuhkan dukungan semua pihak, baik pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat adat. Supaya ke depan jelas mana tanah masyarakat adat, dan mana tanah negara yang sudah diberikan kewenangannya kepada perusahaan,” ungkapnya. “Makanya kita mengajak perusahaan yang ada saat ini mari bersama-sama masyarakat adat, mari kita tata kembali tata pengelolaan lahan perusahaan ini, supaya masyarakat adat dan perusahaan sama-sama menikmati,” tukasnya. (adv/ hms/e2/dari berbagai sumber)

Pemerintah

Kota Pekanbaru

advertorial Pemk0 pekanbaru

Diserahkan Wapres JK, Wako Pekanbaru Firdaus Kembali Terima Penghargaan

Penghargaan demi penghargaan terus diterima oleh Walikota Pekanbaru Dr. H. Firdaus ST MT, sebagai bukti keberhasilannya dalam memimpin dan membangun ibukota Provinsi Riau, Pekanbau. Penghargaan dimaksud, baik berskala regional, nasional, bahkan untuk level internasional.

erakhir, Wali Kota Pekanbaru, Dr. H. Firdaus, ST, MT kembali menorehkan prestasi bergengsi tingkat Nasional. Kali ini Wali Kota dianugerahi penghargaan Satya Lencana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Pemerintah Pusat. Tanda kehormatan ini adalah sebagai bentuk perhargaan tertinggi dari Negara atas keberhasilan Pemerintah Kota Pekanbaru menjadi daerah terbaik dalam praktik tata kelola pemerintahan dengan baik. Penganugerahan diberikan langsung oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla dalam rangkaian kegiatan Indonesia Internasional Smart City Expo and Forum (IISMEX) di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (17/07). “Saya ingin menyampaikan, ucapan selamat dan penghargaan apresisi kepada saudara bupati, wali kota dan gubernur

yang pada pagi hari ini mendapat penghargaan Sapkarya Nugraha dan Satya Lencana Karya Bhakti Praja Nugraha,” ujar Wapres JK saat memberikan penghargaan di Balai Sidang JCC, Jakarta Pusat. Wapres menjelaskan prestasi tersebut didapat dengan cara yang tidak mudah, namun dengan kerja keras serta mengikuti sistem, aturan yang ada. Sebab penghargaan tersebut adalah upaya untuk mengurus daerah yang lebih baik. Sebelumnya, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Pekanbaru, Firmansyah Eka Putra menyebutkan, penghargaan tertinggi di bidang tata kelola pemerintahan itu hanya diterima oleh 5 kepala daerah se- Indonesia. “Di antaranya Wali Kota Pekanbaru, Bupati Bintan, Bupati Pahubato, Wali Kota Cimahi dan Wali Kota Denpasar,”

ungkap Eka. Disampaikan Eka, Satya Lencana Karya Bhakti Praja Nugraha merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah pusat kepada kepala daerah yang telah melaksanakan praktik tata kelola pemerintahan dengan baik. “Sejauh ini, nilai tata kelola Pemerintah Kota Pekanbaru berada di peringkat 51 se Indonesia. Sekarang berhasil menjadi 5 terbaik di bawah kepemimpinan bapak Dr H Firdaus MT,” tutup Eka, dilansir riausky.com. Sebelumnya, Wali Kota Pekanbaru, DR Firdaus menerima tanda kehormatan Manggala Karya Kencana (MKK) Bidang Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tahun 2019. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Puan Maharani langsung menyerahkannya pada Jumat (5/7/2019) lalu pada Pun-

cak Harganas 2019 di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Puan Maharani dalam sambutannya menyebut bahwa penghargaan untjk meningkatkan program BKKBN. Ia menilai penghargaan ini diberikan sebagai motivasi kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota. “Jadi penghargaan ini dalam upaya peningkatan pelaksanaan program KKBPK di tiap wilayah,” jelasnya dalam kegiatan itu. Puan pun mengucapkan selamat kepada para penerima penghargaan tersebut. Ia juga mengapresiasi komitmen penerima penghargaan tersebut. Ia menilai

tractiveness Award 2019 kepada Kota Pekanbaru sebagai Pemenang Platinum Kota Besar Kategori Pelayanan Publik Indonesia Attractiveness Award 2019. Walikota Pekanbaru, Firdaus melalui Kepala Bagian Humas Setdako Pekanbaru, Mas Irba H Sulaiman membenarkan hal tersebut. Kata dia, IAA 2019 merupakan suatu kegiatan yang dibuat oleh Tempo Group. “Mereka sudah turun ke lapangan, mereka memeriksa semua, dan mereka mengambil dari semua pemberitaan yang ada, bahkan mereka menguji kita,” kata Irba, Jumat (5/7/2019). “Jadi dari hasil penilaian mereka, kemudian mereka me-

diberikan kepada daerah terbaik dalam Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2017. Penghargaan tersebut diberikan dalam rangka peringatan Hari Otonomi Daearah (Otda) ke -23 yang diselenggarakan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis malam (25/4). Penghargaan ini diberikan dalam bentuk piagam dan trofi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kepada Walikota Pekanbaru. Wako menyebutkan dalam rangka hari Otda ke 23 tahun 2019, Mendagri memberikan penghargaan bagi tiga gubernur 10 walikota dan juga 10 bupati yang berprestasi mendapatkan penilaian tertinggi dalam tata kelola pemerintahan. “Saya atas nama Pemko Pekanbaru berterimakasih kepada Pak Menteri yang telah memberikan penilaian kinerja pemerintah kota. Terimakasih juga kepada semua jajaran pemerintah Sekda, OPD-OPD serta Camat, Lurah, RT dan TW dan juga seluruh masyarakat Kota Pekanbaru,” kata Wako Pekanbaru melalui rilisnya, Jumat.

penghargaan bisa menjadi pemicu semangat untuk terus memberikan dukungan terhadap Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Wali Kota, DR Firdaus, sebagaimana dilansir tribunpekanbaru.com, mengucapkan terima kasih atas penghargaan tersebut. Ia menyebut bahwa penghargaan ini adalah bentuk komitmen pemerintah kota mendukung program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Kota Pekanbaru kembali didaulat menjadi pemenang dalam penghargaan Platinum Indonesia Attractiveness Award (IAA) 2019. Hal itu sesuai undangan penerimaan penghargaan dengan nomor 267/ SRT/IKL-TA/TIMH/VII/2019 yang diterima Pemerintah Kota Pekanbaru. Pada surat itu dijelaskan, sebelum penetapan pemenang, para nominator melewati tahap penyaringan dan pengholahan data, melakukan survei, serta verifikasi data hingga tahap terakhir yang dilakukan pada tanggal 24 sampai 28 Juni 2019 lalu. Ada 56 nominator Kabupaten, Kota dan Provinsi yang masuk nominasi. Melalui penjurian, diputuskan untuk memberikan penghargaan Indonesia At-

mutuskan, dan kita diberitahu kita mendapatkan predikat Platinum untuk kota besar,” sambungnya, sebagaimana dilansir cakaplah.com. Masih dikatakan Irba, Predikat yang diraih Kota Pekanbaru merupakan predikat tertinggi. Penghargaan itu berjenjang. “Ini masih penetapan pemenang, nanti baru mereka mengatur jadwal untuk penerimaan. Penghargaan lebih kepada pelayanan Publik dalam rangka untuk meningkatkan investasi,” pungkasnya. Jauh sebelumnya, yaitu pada Kamis (25/4) malam, Walikota PekanbaruFirdausmenerima penghargaan Satya Lencana Karyabhakti Praja Nugrahayang

Tata pemerintah kelola yang baik, tentunya mencerminkan kerja sama yang baik antara pemerintah, eksekutif, legislatif serta forkopimda. Bahkan telah bersinergi dalam membimbing pelaksanaan pekerjaan- pekerjaan pembangunan terutama lelang dalam pengawasan pembangunan yang pemerintah lakukan. “Terimakasih kepada semua yang telah bekerja sama dalam membangun Pekanbaru khususnya eksekutif tentunya yang telah bekerja keras, bekerja cerdas dan bekerja ikhlas. Sehingga tata kelola pemerintah yang kita laksanakan mendapat penilaian dengan prestasi terbaik,” ujar Wako mengakhiri, sebagaimana dilansir antara. (adv/hms)