Majalah Pena Amira Edisi 108 - September 2019 by Majalah Pena Amira

EDISI 108 - September 2019

Sekapur Sirih

REDAKSI MAJALAH PENA AMIRA

Hikmah Bencana

PEMIMPIN UMUM/DIREKTUR Hj. Nur Ismi, SH OMBUDS MAN : Syekh Dr. M. Nur Ali, S.Ag, M.Hum PEMIMPIN REDAKSI Evi Endri PENANGGUNG JAWAB Evi Endri PEMIMPIN PERUSAHAAN Zulfa Amira Zaed DEWAN REDAKSI Hj. Nur Ismi, SH Evi Endri Yeni Muharni, SP REDAKTUR PELAKSANA Evi Endri SEKRETARIS REDAKSI Yuliatis, S.E REPORTER Henru Melinda Sari DEVISI USAHA/BAGIAN IKLAN Suyatno (Kepala), Siti, Ema, Yudi Pranata (Kepala) KEUANGAN Supairin S.sos BIRO DAERAH : Drs. Parmin (Pelalawan), Ishaq (Rohil), Adek (Inhu), Dimas (Jakarta), Yusrizal (Rohul) PENASEHAT HUKUM : Irawan Harahap, SH, Mkn, MH ALAMAT REDAKSI Jl. Jendral Sudirman Komp. Perkantoran Sudirman Raya Blok C No. 16 Pekanbaru Telp. (0761) 35952 Hp: 0812 6865 2288 Email : majalah.amira88@yahoo.com Website : www.amirariau.com : www.gomediaku.com PERCETAKAN CV. Suka Bina Jl. Ahmad Yani No.25 Pekanbaru PENERBIT PT. Amira Media Riau NOTARIS Aprizal, SH, M.Kn REKENING BANK Bank Riau Kepri No. Rek. 1010803188 a/n PT. Amira Media Riau

Oleh: Hj. Nur Ismi, SH *)

ETIAP bencana sejatinya mengandung sejumlah hikmah. Persoalannya tinggal lagi, sejauh mana anak manusia mampu memetik hikmah dari setiap bencana yang terjadi? Tidak terkecuali bencana kabut asap yang bersumber dari karhutla (kebakaran hutan dan lahan), yang sejak beberapa waktu belakangan melanda Provinsi Riau, dan sejumlah daerah lain di Tanah Air. Boleh jadi para ahli geologi tidak memposisikan Riau sebagai kawasan rawan gempa, yang pada kondisikondisi tertentu memicu terjadinya gelombang tsunami. Riau, dalam konteks yang lain, boleh juga dikatakan relatif agak aman dari bencana banjir berskala besar. Di daerah yang terkenal kaya minyak ini juga tidak pernah terdengar peristiwa tanah bergerak, sebagaimana yang sering terjadi di beberapa daerah di Pulau Jawa. Relatif aman dari sejumlah ancaman bencana sebagaimana yang diuraikan di atas, Riau malah rawan terhadap bencana kabut asap. Bahkan, kasus kabut asap yang melanda Riau tidak hanya menyedot perhatian dalam skala nasional, tapi merembes jauh melampaui batas-batas teritorial negara. Penyebabnya tidak lain karena sebaran asap dari Riau yang sudah menjalar masuk ke sejumlah negara jiran. Sempat mereda sekitar tiga tahun, yaitu di 2016, 2017, dan 2018, pada 2019 ini Riau kembali dikepung oleh kabut asap. Bahkan kabut asap yang terjadi pada tahun ini melebihi kasuskasus serupa yang terjadi pada tahuntahun sebelumnya. Tidak pelak, nama Riau kembali menjulang di level yang lebih tinggi, bahkan tingkat dunia, karena memposisikan diri sebagai daerah “penghasil kabut asap.” Peristiwa kabut asap di Riau pada tahun ini merupakan pengulangan dari kejadian serupa sebelumnya. Sebab, sebelum tahun 2016, Riau juga seakan tidak pernah jedah dihantam oleh kabut asap, yang ditengarai disebabkan oleh karhutla. Karhutla terjadi di Riau karena daerah ini memiliki areal perkebunan kelapa sawit yang sangat luas. Karhutla terjadi ditengarai karena ekspansi dari areal perkebunan kelapa sawit. Kepanikan, kegelisahan, kecemasan, dan ketakutan, apa boleh buat, seakan menjadi “menu” hari-hari bagi masyarakat Riau, terutama sejak kasus kabut asap semakin menjadi-jadi. Bagi yang tidak tahan melihat realitas yang ada, memilih mengungsi ke daerahdaerah yang dianggap aman. Tapi bagi yang memiliki banyak keterbatasan,

terpaksa menjalani kondisi apa adanya, seberat apa pun keadaan yang harus dijalani. Sesuatu yang bisa dimaklumi, memang, karena begitu banyak dampak tidak baik yang ditimbulkan oleh bencana itu. Dampak di bidang ekonomi, satu misal, ada yang menyebut kasus kabut asap tahun ini menimbulkan kerugian sebesar Rp50 triliun bagi Riau. Belum lagi sekolah-sekolah yang terpaksa ditutup, anak-anak yang terkena ISPA, atau soal masa depan anak-anak yang ketika kecil sering terpapar oleh kualitas udara yang tidak sehat itu. Melihat kasus kabut asap yang tahun ini begitu hebat dan dahsyat melanda Riau –dan sejumlah daerah lain di Tanah Air—hanya satu yang bisa diucapkan: sejatinya di muka bumi ini, di belahan mana pun, hampir tidak ada titik yang benar-benar aman dari bencana, dengan berbagai model dan bentuknya. Setiap kawasan memiliki tipikal kebencanaan yang berbeda-beda, tergantung posisi geografis dan topologi kawasan. Dan bencana, merujuk ayat suci, merupakan salah satu cara Allah SWT dalam menguji kesabaran umat-Nya. Sebab, sejak dari dalam rahim, Allah SWT sudah mengingatkan bahwa setiap umat yang dilahirkan ke muka bumi ini akan diuji melalui beragam ujian, berat atau ringan. Dihadapkan dengan bencana, baik skala besar, menengah, atau rendah, merupakan salah satu cara Allah dalam menguji umat manusia. Intinya, setiap umat manusia di muka bumi ini, siapa pun dia, dan apa pun latar belakang sosialnya, dituntut untuk sabar dalam menghadapi setiap bencana, sambil terus berupaya untuk meminimalisir bencana yang yang sudah terjadi, dan ancaman bencana yang akan melanda. Karena manusia dibekali dengan akal pikiran, maka diniscayakan memiliki ikhtiar untuk melepaskan diri dari ancaman bencana. Rangkaian bencana yang terjadi juga diharapkan akan mendatangkan hikmah tersendiri. Yaitu, sejatinya betapa manusia itu merupakan makhluk yang dhoif dan lemah, yang dilekati oleh begitu banyak kekurangan dan keterbatasan. Hanya Allah SWT yang Maha Segalanya. Kalau hikmah semacam itu sudah dipetik, untuk apalagi kita berlagak congkak dan sombong di atas muka bumi ini hanya karena memiliki sedikit kelebihan harta atau status sosial? Penulis Adalah Pemimpin Umum Majalah “Pena Amira”

DPRD Riau 24 Keanggotaan Periode 2019-2024 Dilantik,

Sejumlah Harapan Mengemuka

Kabut Asap Telan Kerugian Rp50 T HM Harris: Tak Adalagi 36 Bupati Masyarakat yang Tidak Bisa Berobat

8 APBD-P Inhil 2019 Diketuk Palu, Pendapatan Daerah Bertambah Rp87 Miliar

Edisi 108 September 2019

Sejumlah Anggota DPRD Bengkalis Sosialisasikan Perda Langsung ke Masyarakat 3

LAPORAN UTAMA

Kabut Asap Telan M Kerugian Rp50 T “Merevisi peraturan perundang-undangan bahwa pelaku pembakaran hutan, melalui keputusan pengadilan, seharusnya dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Levelnya sama dengan teroris.’

ASYARAKAT Indonesia yang bermukim di Provinsi Riau hari-hari belakangan dihadapkan dengan persoalan lingkungan hidup yang amat berat. Kasus kabut asap yang bersumber dari karhutla (kebakaran hutan dan lahan), menimbulkan dampak berantai yang sangat tidak ringan bagi negeri yang kaya minyak itu. Di segi kerugian material, satu misal, diperkirakan mencapai angka yang tidak main-main, yaitu Rp50 triliun—sebuah angka yang nilainya beberapa kali lipat dibandingkan APBD Riau setiap tahun anggaran. Kerugian itu antara lain disebabkan terganggunya aktivitas perdagangan, jasa, kuliner, perkebunan, dan kerugian waktu delay dari aktivitas pe nerbangan. Selain itu juga ada kerugian

non materil berupa kesehatan warga yang terganggu. Koordinator Pusat Studi Lingkungan Hidup, Universitas Riau Dr Suwondo MS memperkirakan kerugian Riau itu dihitung sejak beberapa bulan terakhir. “Kerugian sebesar Rp50 triliun itu ber asal dari terganggunya aktivitas perdagangan, jasa, kuliner, perkebunan, dan kerugian waktu delay dari aktivitas penerbangan,” kata Suwondo di Pekanbaru, Kamis (19/9/2019). Kabut asap juga menimbulkan dampak yang tidak main-main bagi kesehatan. Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Riau mencatat dalam sehari setidaknya ada 2.450 warga di Riau yang berobat ke pelayanan kesehatan dengan keluhan Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA). Jumlah

tersebut membuat penderita ISPA mulai 1 Januari hingga 17 September 2019 me ningkat. Selama periode tersebut, Dinkes mencatat ada 304.994 orang di Riau terjangkit ISPA. “Kami mengimbau kepada masyarakat yang terpapar asap untuk menggunakan masker saat melakukan aktivitas di luar rumah,” kata Kepala Dinas Kesehatan Riau, Mimi Yuliani Nazir, Kamis (19/9). Tak hanya itu, Mimi juga menyebut angka 24.489 warga terserang ISPA mulai 1-17 September 2019. Artinya dalam sehari ada 1.440 orang terserang ISPA setiap harinya. “Jumlah kasus kunjungan ISPA mulai tanggal 1 sampai 17 September kemarin sebanyak 24.489 orang,” kata Mimi. Akibat kabut asap juga, seluruh se-

kolah di Pekanbaru, Riau terpaksa diliburkan hingga dua hari ke depan akibat kabut asap. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Abdul Jamal mengatakan, keputusan tersebut diambil lan traran kondisi cuaca dan udara di Pekanbaru yang belum membaik. Selama libur sekolah, tugas terbimbing siswa menjadi tanggung jawab bersama antara guru dan orangtua siswa. Tak tahan dengan realitas yang ada, sejumlah warga Riau memilih mengungsi. Kota Medan, Sumatra Utara, menjadi salah satu tujuan pengungsian lantaran dianggap masih aman dari kabut asap. Dalam beberapa hari terakhir, gelombang warga yang pindah ke Medan terus meningkat. Mereka memanfaatkan moda transportasi bus yang perjalanannya memakan

LAPORAN UTAMA waktu lebih lama hingga berjam-jam akibat jarak pandang yang terbatas. “Memang ada peningkatan 10 persen penumpang dari Riau. Penumpang ramai biasanya [malah] terjadi saat hari raya, musim libur sekolah dan tahun baru. Namun, dalam dua pekan ini, jumlah penumpang dari Riau naik sekitar 10 persen,” ujar Viktor salah seorang petugas di pool bus di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Medan, Sumut. Pada bagian lain terlihat, Posko pengungsian kesehatan Dewan Pengurusan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Riau, terus dibanjiri pasien dan hingga kini tercatat 204 pasien yang menjalani rawat inap akibat kabut asap

LAPORAN UTAMA melanda dearah itu yang makin pekat sejak sepekan terakhir. “Sebanyak 204 pasien yang menjalani rawat inap itu dominan mengalami ISPA, dialami anak-anak mencapai 70 orang, dewasa 41, balita 25, ibu hamil 6 dan lansia 2 orang,” kata Sekretaris Humas DWP PKS Riau, Indra, dalam keterangannya di Pekanbaru, Sabtu. Menurut dia, banyaknya pasien yang datang mengakibatkan daya tampung Posko sudah over kapasitas namun demikian posko pengungsian tetap memberikan pelayanan yang terbaik. Jarak Pandang 500 M Sampai posisi Senin (23/9/2019), sebanyak enam penerbangan dari luar menuju Kota Pekanbaru belum ada yang tiba di Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru . Sebab, jarak pandang di bandara masih 500 meter akibat kabut asap kebakaran hutan. Jarak pandang itu di bawah standar penerbangan Bandara SSK II Pekanbaru yang seharusnya minimal 800 meter. Sebab, bandara Pekanbaru dibantu alat Instrument Landing System (ILS). “Belum ada pesawat yang landing (mendarat) karena status belum berangkat dari bandara asal. Alasan belum berangkat karena jarak pandang,” ujar General Manager Angkasa Pura, Bandara SSK II Pekanbaru, Yogi Prasetyo. Di Pekanbaru kualitas udara berada di level berbahaya sepanjang Ming gu

(22/9/2019). Berdasarkan data indeks standar pencemar udara (ISPU) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), nilai ISPU Pekanbaru pada Ahad (22/9) pukul 15.00 WIB mencapai 500. Kualitas udara dikategorikan berbahaya jika nilai ISPU-nya melebihi 300. Padahal, merujuk data P3E KLHK, nilai ISPU Pekanbaru pada 2 September hanya 61 atau masih tergolong sedang. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Abdul Jamal mengatakan, libur sekolah diperpanjang selama dua hari. “Sekolah harus diliburkan karena kondisi cuaca yang belum membaik dan ISPU yang masih dalam level berbahaya,” kata Abdul. Staf Analisa Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru, Sanya Gautami mengatakan, buruknya kualitas udara di Riau tidak lepas dari kiriman asap Provinsi Jambi. Sebab, kebakaran lahan di Jambi juga sangat parah. “Sebagian besar kabut asap di Riau kiriman dari Jambi. Karena di Jambi terdeteksi 799 titik panas akibat karhutla. Dan memang arah angin bertiup ke arah barat laut, dari Jambi ke Riau,” kata Sa nya, Minggu (22/9/2019). Sanya menjelaskan, di seluruh Pulau Sumatera terdeteksi ada 1.769 hotspot atau titik panas. Paling banyak ditemukan di Jambi yaitu 799 titik, disusul Sumatera Selatan sebanyak 619. “Kalau titik panas di Riau terdeteksi 211 titik, dan dari jum-

lah itu, ditemukan 150 titik api dengan level confidance di atas 70 persen,” kata Sanya. Untuk jumlah 211 titik panas itu, Sanya merincikan paling banyak di Indragiri Hilir yakni 68 titik. Kemudian disusul Indragiri Hulu 45 titik. “Pelalawan 36 titik, Rokan hilir 25 titik, Kampar 12 titik, Bengkalis 9 titik, Dumai 6 titik, Kuansing 5 titik, dan Kepulauan Meranti 5 titik,” jelasnya. Sementara untuk titik api dari kebakaran hutan dan lahan yang berjumlah 150 titik itu tersebar di 8 kabupaten. BMKG mendeteksi titik api paling banyak di Indragiri Hilir yakni 47 titik. Kemudian disusul Rokan Hilir 19 titik, Indragiri Hulu 10 titik, Kampar 9 titik, Dumai 6 titik, Bengkalis 6 titik Kep Meranti 4 titik, dan Kuansing 4 titik. Suara keras dari DPR RI terdengar menyikapi kondisi yang ada. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Viva Yoga, mengatakan penegakan hukum atas kasus karhutla dewasa ini dinilai masih lemah. Oleh karenanya, Viva mengusulkan untuk merevisi undangundang terkait hal

ini agar pelaku pembakaran hutan dapat disejajarkan dengan teroris, termasuk dalam hal sanksi yang dijatuhkan terhadap mereka. “Merevisi peraturan perundangundangan bahwa pelaku pembakaran hutan, melalui keputusan pengadilan, seharusnya dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Level nya sama dengan teroris,” kata Yoga di Jakarta, Senin (23/9/2019). Menurut Wakil Ketua Umum PAN itu, pelaku pembakaran hutan telah merusak ekosistem dan lingkungan, memusnahkan plasma nutfah, serta dapat membunuh manusia. Yoga mengklaim pernah memerjuangkan pasal untuk menjerat pelaku pembakaran hutan dan lahan masuk kategori kejahatan luar biasa dalam pembahasan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan. Namun upayanya itu urung terlaksana. “Untuk itu perlu diwacanakan lagi usulan pasal ini,” imbuhnya. Tidak kurang, Gubernur Riau, Syamsuar didesak untuk menaikkan status menjadi darurat asap. “Kualitas udara di Riau terus memburuk sudah sebulan ini. Indeks standar pencemaran udara (ISPU) sudah pada level ber-

bahaya dan minimal sangat tidak sehat. Indikator ini harus ada kebijakan Gubernur Riau untuk menetapkan situasi saat ini menjadi status darurat,” kata Direktur Jikalahari, aktivis lingkungan, Made Ali kepada detikcom, Senin (23/9/2019). Made menyebutkan, saat ini sudah banyak masyarakat yang jatuh sakit karena terpapar asap. Penanganan penanggulangan korban terpapar asap juga dinilai lambat. “Pemerintah tidak menjemput bola ke tengah masyarakat tapi hanya bangun posko di pusat perkantoran. Siapa yang mau datang ke lokasi itu. Bangun posko kesehatan itu mestinya di tengah lingkungan penduduk,” kata Made Ali. Melihat kondisi karhutla yang belum juga bisa teratasi, Made Ali menyebut sudah waktunya status saat ini ditingkatkan menjadi darurat. “Kita sangat menyayangkan belum ada peningkatan status menjadi darurat asap,” kata Made Ali. Sebelumnya, Gubernur Riau, Syamsuar menegaskan belum meningkatkan status menjadi darurat. Pemprov Riau masih memberlakukan Siaga Karhutla hingga 31 Oktober 2019. (e2/dari berbagai sumber)

Pemerintah Kabupaten

Indragiri Hilir

Advertorial Pemkab Inhil

APBD-P Inhil 2019 Diketuk Palu, Pendapatan Daerah Bertambah Rp87 Miliar

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2019 resmi disahkan atau ketok palu. Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), H Syamsuddin Uti mengapresiasi pembahasan yang selesai tepat waktu oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten Inhil.

“Alhamdulillah, dengan kesinambungan kerjasama yang baik ini dicapailah kesepakatan bersama yang dituangkan dalam MoU. Atas nama Pemerintah Daerah, Saya mengucapkan terima kasih,” kata Wakil Bupati setelah mengikuti jalannya Rapat Paripurna Ke18 Masa Persidangan II DPRD Kabupaten Inhil, Senin (2/9/2019), Tembilahan. Dalam rapat paripurna itu, Wakil Bupati mengaku banyak mendapat masukan dari segenap anggota forum rapat terkait jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Inhil. “Semua masukan-masukan sudah Saya catat demi kebaikan kita kedepan. Hal – hal yang kurang pada tahun ini, kita harapkan tidak terjadi lagi di tahun depan, tahun 2020,” pungkas Wakil Bupati. Dengan telah pengesahan terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun Angggaran 2019, maka pergeseran angga-

ran dari APBD tahun anggaran 2019 telah resmi dilakukan. Beberapa item kegiatan yang belum dapat dituntaskan maka akan dialihkan anggaran pelaksanaannya diikuti dengan penambahan anggaran yang diperoleh di sepanjang tahun 2019 untuk dialokasikan kepada item kegiatan lainnya. Ketua DPRD Kabupaten Inhil, H Dani M Nursalam mengungkapkan, setelah pengesahan Rancangan APBD Perubahan, sebelum direalisasikan, APBD Perubahan terlebih dahulu memasuki tahap evaluasi di tingkat Pemerintah Provinsi Riau. “Pertama, tentunya kita minta untuk Pemerintah segera melengkapi segala dokumen untuk disampaikan kepada Pemerintah Provinsi (Riau, red). Selanjutnya, dokumen itu dievaluasi,” tutur Dani. Dani berharap, agar proses evaluasi dapat berjalan lancar dan tidak memakan

waktu lama sehingga bisa diselesaikan sebelum periode jabatan DPRD Kabupaten Inhil berakhir pada pertengahan bulan September ini. “Mudah-mudahan sebelum berakhirnya periode 2014-2019 ini, evaluasi itu bisa dikeluarkan dan ditindaklanjuti kalau pun ada penyempurnaan,” papar Dani. Secara umum, dikatakan Dani, dari sisi materi, apa yang ada dalam APBD Perubahan ini masih terfokus pada program prioritas Pemerintah Kabupaten Inhil. “Tidak ada hal-hal yang baru. Tetap apa yang tertuang dalam APBD murni. Ada yang belum sempurna kita sempurnakan, ada yang belum lengkap kita lengkapi, ada yang kurang kita lebihkan. Nah itu lah yang kita lakukan dalam APBD Perubahan, baik dari sisi infrastruktur, sektor pendidikan, kesehatan, perekonomian untuk penyelamatan kebun masyarakat juga jadi fokus kita,” jelas Dani.

Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Inhil, H Maryanto yang didampingi oleh Ketua DPRD Kabupaten Inhil, H Dani M Nursalam dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Inhil, H Syahruddin ini turut dihadiri oleh sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Inhil lainnya dan pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil. Dalam rapat paripurna itu diputuskan pendapatan daerah yang semula diprediksi Rp2,137 triliun, bertambah sebesar Rp87 miliar, sehingga jumlah pendapatan setelah perubahan adalah Rp2,225 triliun. Selanjutnya, belanja daerah dari yang semula Rp2,251 triliun bertambah Rp41 miliar, sehingga jumlah belanja setelah perubahan adalah Rp2,293 triliun. Berikutnya, penerimaan pembiayaan daerah yang semula Rp135 miliar berkurang Rp54 miliar, sehingga jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan menjadi Rp80 miliar. Terakhir, pengeluaran pembiayaan dari semula Rp9 miliar bertambah Rp2 miliar sehingga jumlah keseluruhan Rp11 miliar. Dengan begitu, pembiayaan netto setelah perubahan berjumlah Rp68 miliar. Sementara Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun berkenaan setelah perubahan Rp80 miliar. Ketua DPRD Inhil, H Dani M Nursalam, berharap agar Pemkab Inhil segera melengkapi berbagai dokumen, sehingga bisa disampaikan ke provinsi untuk dievaluasi. “Apa yang tertuang di sana (APBD-P) masih fokus pada program Pemda, baik infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perekonomian, penyelamatan kebun masyarakat, dan lain-lain,” ujarnya, sebagaimana dilansir tribunpekanbaru.com. Wabup Inhil, H Syamsuddin Uti menyatakan, RAPBD-P yang telah disetu-

jui ini akan segera disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Riau. “Terima kasih atas dukungan yang diberikan, semoga kerjasama yang baik ini dapat terus dipertahankan dan lebih ditingkatkan di masa mendatang, dalam upaya mewujudkan Inhil yang lebih maju, bermarwah, dan bermartabat,” tuturnya. Untuk Melunasi Utang Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil, H Said Syarifuddin menyebut struktur APBD Perubahan Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2019 sebagian besar untuk melunasi utang kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 lalu. Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil, H Said Syarifuddin usai mengikuti Rapat Paripurna Ke – 17 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019 DPRD Kabupaten Inhil yang mengagendakan Jawaban Bupati Terhadap Pemandangan Umum Fraksi DPRD Tentang RAPBD Perubahan Tahun 2019, Jumat (30/8/2019) di Kantor DPRD Kabupaten Inhil, Tembilahan. “Pergeseran yang banyak itu bayar utang. Defisitnya besar tahun 2018. Pekerjaan sudah selesai, tapi uangnya tidak ada jadi dibayar pada tahun ini (APBD P, red),” kata Sekda. Selain itu, dikatakan Sekda, penyusunan APBD Perubahan tahun anggaran 2019 ini juga diprioritaskan untuk pembayaran gaji guru bantu di Kabupaten Inhil. “Kalau anggaran perubahan ini tidak banyak yang dilakukan pergeseran. Kemudian memang gaji guru bantu yang merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi Riau dimasukkan dalam anggaran perubahan karena kemarin belum dimasukkan, tetapi sudah ada yang diba-

yarkan sebagian,” jelas Sekda. Sebelumnya, telah dilaksanakan Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian tanggapan fraksi DPRD Kabupaten Inhil. Terdapat 7 fraksi di DPRD Kabupaten Inhil yang menyampaikan tanggapan. Sekda menuturkan, pihak Pemerintah Kabupaten Inhil sudah memberikan jawaban terhadap tanggapan dari 7 fraksi tersebut. “Malam ini sudah kita jawab semuanya, baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi pembiayaan dan belanja,” tukasnya. Dikatakan Sekda, dari sisi pendapatan daerah, terjadi penambahan dalam APBD Perubahan tahun anggaran 2019, baik dari Pendapatan Asli Daerah maupun Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau untuk pembayaran gaji guru bantu. Seusai pelaksanaan Rapat Paripurna ini, penyusunan Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019 akan memasuki tahapan pembahasan oleh DPRD Kabupaten Inhil bersama Pemerintah Kabupaten Inhil. Oleh karenanya, Sekda berharap agar proses pembahasan dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. “Kita berharap juga agar Kepala OPD tidak meninggalkan tempat, kecuali untuk hal-hal yang sangat penting karena memang sudah ada jadwalnya pelaksanaan pembahasan ini. Ya, mudahmudahan bisa tepat waktu,” tutup Sekda. Rapat Paripurna Ke – 17 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019 malam itu, turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Inhil, H Dani M Nursalam, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Inhil, H Syahruddin beserta sejumlah anggota DPRD Kabupaten Inhil lainnya. Tampak pula kehadiran dari sejumlah jajaran pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil. (adv/hms)

DPRD

advertorial dprd Bengkalis

Kabupaten Bengkalis

Sejumlah Anggota DPRD Bengkalis Sosialisasikan Perda Langsung ke Masyarakat Dalam rentang waktu akhir Agustus sampai awal September 2019, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bengkalis langsung terjun ke tengah masyarakat untuk mensosialisasikan sejumlah perda (peraturan daerah), dimaksudkan agar perda-perda yang telah disahkan diketahui secara luas oleh masyarakat.

osialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 03 tahun 2018 tentang Zakat, Infaq dan Sedekah untuk ketiga kalinya dilakukan anggota DPRD Dapil Pinggir H. Asmara. Sosialisasi tersebut merupakan sosialisasi terakhir yang dilakukan H. Asmara, yang dipusatkan di Dusun Jaya Mukti RT 03 RW 05 Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, pada Minggu (08/09/2019). Ratusan masyarakat yang diundang tampak hadir pada acara tersebut, turut diundang pengurus MUI Kecamatan Pinggir Muhammad Azis Al Hafis yang memaparkan Perda Zakat Infaq dan Sedekah. Acara dimulai dengan pembacaan doa oleh Ustadz Rojan pengurus Mesjid Nurul Iman dan dilanjutkan oleh sambutan dari Ketua RT 03 Sumiran. Kemudian, H. Asmara atau akrab

disapa atuk dalam sambutannya menyampaikan beberapa Poin yang berkaitan dengan Perda yang disosialisasikan, termasuk Perda PBB dan Perda Ketertiban Umum. “Sosialisasi Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis merupakan minggu terakhir yang disampaikan kepada masyarakat sesuai dengan Dapilnya masing-masing” Jelas Asmara. Anggota DPRD ini berharap setelah sosialisasi ini selesai, diminta kepada masyarakat yang hadir dapat menyampaikan kepada masyarakat yang tidak punya kesempatan untuk hadir pada acara ini. semoga Sosialisasi Perda ini dapat dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan substansi Perda tersebut. Lanjutnya, Perda Zakat, Infaq dan Sedekah ini tentunya mengacu kepada Al-Qur’an dan Hadist, ini yang harus kita laksanakan untuk amal ibadah kita.

Pengurus MUI Muhammad Azis Al Hafis mengapresiasi dan mendukung adanya perda Zakat, Infaq dan Sedekah ini. Artinya Pemerintah Daerah Bengkalis telah menjalankan perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW. “Saya dan masyarakat menyambut dengan gembira adanya Perda Zakat ini, semoga dengan adanya Perda ini kita sebagai umat muslim dapat melaksanakannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan,” ujarnya. Ia menjelaskan pula secara rinci mengenai 8 Asnaf yang menerima manfaat zakat berdasarkan surat At-Taubah ayat 60 yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Harapannya kedepan, sosialisasi ini semakin menyeluruh menyentuh masyarakat. Tidak hanya masyarakat biasa tetapi juga kalangan pengusaha-pengusaha. Pada bagian lain, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan Produk Hukum Pemerintah Daerah untuk menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bengkalis. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 tahun 2018 merupakan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Untuk menjalankan tugas Pokok dan Fungsi Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Nanang Haryanto selaku Wakil Ketua Komisi IV yang juga Dapil Mandau mensosialisasi Perda Nomor 02 tahun 2018 di Kelurahan Gajah Sakti RW 10 RT 02 Kecamatan Mandau, pada Sabtu (07/09/19). Sebagaimana dilansir dari website resmi DPRD Bengkalis, sosialisasi diawali dengan kata sambutan dari Lurah Gajah Sakti dalam hal ini diwakilkan kepada

Ibu Yana selaku Kasi Sosial Budaya. Ia sangat mengapresiasi Kegiatan Anggota DPRD ini yang menyentuh langsung dengan masyarakat sehingga dapat dipahami bersama-sama. Selanjutnya, Nanang Haryanto menyampaikan Sosialisasi bertatap muka ini bertujuan untuk meningkatkan silaturahmi kepada masyarakat dan sosialisasi ini yang pertama kali dilakukan Anggota DPRD. “Dengan terbentuknya produk Hukum ini saya berharap masyarakat Kabupaten Bengkalis khususnya Kelurahan Gajah Sakti dapat memahami dan mentaatinya,” tuturnya. Lanjut Nanang Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pasal 136 mengatakan Perda adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan kepala daerah baik di Provinsi maupun di kabupaten/Kota. Acara dilanjutkan dengan Pemaparan isi Perda Nomor 02 Tahun 2018 Oleh Plt. Kepala UPT P2 Oki Parhadinata. Setelah memaparkan isi dari perda tersebut dilakukan sesi tanya jawab, dan pada kesempatan itu juga masyarakat menyampaikan aspirasi mereka terhadap hambatan-hambatan yang terjadi di lingkungannya. Hadir dalam sosialisasi tersebut Ketua RW 10 Maryono, Ketua RT 02 Martias, dan Ketua RT 03 Daeng. Sebelumnya, anggota DPRD Kabupaten Bengkalis H. Thamrin Mali melaksanakan acara silaturahmi dan sosialisasi Peraturan Daerah tentang pajak bumi dan bangunan yang dilakukan di Hotel Duri Executive Jalan Karet Kelurahan Air Jamban Duri, pada Minggu (01/09/2019). Acara ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait Perda tersebut. Acara yang dimulai pada pukul 13.00 Wib tersebut dihadiri oleh Lurah Air Jamban yang diwakili Kasi Tapem Heri Damara, Ketua RW 01 Kelurahan Air Jamban Jufrizal Putra, Pimpinan Bank Riau Kepri yang diwakili Ade Suryani, pemuka masyarakat, dan masyarakat di lingkungan tersebut. Ketua RW 01 Kelurahan Air Jamban

mengajak warga untuk segera mengurus Pajak Bumi dan Bangunan sesuai telah diterbitkannya Perda 02 tahun 2018 tentang PBB perkotaan dan pendesaan. Selanjutnya Thamrin Mali dalam sambutannya mengatakan bahwa Perda ini wajib dijalani dan masyarakat diberi kemudahan sesuai peraturan yang berlaku di dalamnya. “Sosialisasi ini penting dilakukan agar masyarakat daerah tahu pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Kita semua harus tahu bahwa pajak yang kita bayarkan kepada Pemerintah Daerah dan masuk ke kas daerah ini seratus persen digunakan untuk pembangunan daerah seperti jalan, jadi saya himbau kepada kita semua agar segera mendaftarkan rumah dan tanahnya”, Ujar Thamrin Mali. Perda kemudian dipaparkan oleh Wan Anis dari UPTD Bappenda Kecamatan Mandau tentang masing-masing substansi materi di dalam Perda kepada masyarakat Kelurahan Air Jamban. Sementara itu, dengan Persetujuan Bersama, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis bersama Bupati Bengkalis telah memutuskan dan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2018 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah. Peraturan ini sebelumnya telah di bahas bersama DPRD dan Pemerintah untuk mendapatkan Produk Berkualitas dan bermanfaat bagi Umat. Setelah di sahkan DPRD melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis, akhirnya Perda Zakat dapat dijadikan

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis. Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Dapil Pinggir H. Asmara mensosialisasikan Perda Nomor 3 tahun 2018 di Desa Pinggir Kilometer 7 RT 02 RW 15. Sebagai narasumber yang memaparkan isi Perda Ketua MUI Kecamatan Pinggir Ustadz Anwar Syah. Sebelumnya H. Asmara telah mensosialisasikan Perda Zakat ini di Desa Pinggir RT 05 RW 01 Kecamatan Pinggir pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 yang lalu. Hadir saat itu Kapolsek Pinggir yang diwakilkan oleh Wakapolsek Syawaludin Pane, SH. Kanit Res Indra Parenal, SH, Kanit Intel Joko Utomo. Kepala Desa Pinggir yang diwakilkan oleh Rimbun Sampurna Negara, Ketua RW 01 Dusun Jaya Mukti Puji Rama, Ketua Sakai Batin 5 dan Batin 8 Riau Amad S, Ketua RT 5 Demi wati, Ketua MUI Kecamatan Pinggir Anwar Syah, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. H. Asmara yang juga Anggota Komisi I bidang Pemerintahan tampak semangat menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan Perda untuk masyarakat. Acara Sosialisasi di awali dengan pembacaan doa oleh Ustadz Azwar dilanjutkan kata sambutan dari Kepala Desa dalam hal ini diwakilkan oleh Kepala Dusun Muajolelo Nurmiati. Dalam Acara Sosialisasi Perda Zakat yang diadakan di Desa pinggir, H. Asmara menyampaikan agar Perda ini diketahui oleh Masyarakat karena mayoritas masyarakat Desa Pinggir beragama Islam. Ia berharap masyarakatnya memahami apa makna dari Perda Zakat karena ini menyangkut dengan kemaslahatan umat. Lanjut Asmara, untuk terealisasinya Perda ini di masyarakat harus ada kerja sama perangkat Desa, MUI Kecamatan, Tokoh Agama, termasuk pengurus Mesjid dan Masyarakat itu sendiri. Hadir dalam acara Abdul Holik Ketua RT 02, Suprayetno Ketua RW 15, Ketua RT I Bauinol Sidik, Ketua RT 03 Amansa, dan perangkat Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Ketua Mesjid dan Ratusan masyarakat yang Hadir. (adv/hms)

Pemerintah Kabupaten

Galeri Pemkab Inhu

Indragiri Hulu

Bupati Yopi Silaturahmi dengan Tokoh Masyarakat

ERBAGAI kegiatan dilakukan Bupati Inhu (Indragiri Hulu) H. Yopi Arianto SE sepanjang akhir Agustus dan awal September lalu. Antara lain, (8/9/2019), bertempat pertama di Cafe LOOW dan dilanjutkan di Cafe Hj Mirami Kel Sekar Mawar Pasir Penyu, dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1441 H, Bupati Yopi bersilaturahmi dengan tokoh masyarakat dan warga Air Molek, Peranap, Lirik, Sei Lala dan Kelayang. Pada Jumat (9/8/2019), di bawah panasnya matahari yang terik, para Camat, Kepala Desa (Kades), petugas Satpol PP

Inhu, Masyarakat Peduli Api (MPA) dan petugas Kantor Penanggulangan Bencana Daerah (KPBD) Inhu dibariskan dalam rangka pelaksanaan apel siaga kebakaran lahan dan hutan (Karlahut) di Inhu. Pada kesempatan itu, Bupati Inhu, Yopi Arianto memberikan arahannya kepada seluruh kades dan camat. Sebelumnya, Rabu (28/8//2019), PaguÂ yuban Masyarakat Solo Riau (PAÂ MOR) mengadakan pertemuan di Joglo Karang Kadempel, Jalan Pertanian, Riau. Pembina PAMOR, Tugimin menyebutkan bahwa pertemuan tersebut dilaksanakan untuk persiapan peringatan hari besar Jawa, yai-

tu Suro. Silaturahim kali ini juga istimewa karena dihadiri Bupati Inhu Yopi Arianto. Minggu (1/9/2019), Pemkab Inhu menggelar dzikir dan doa bersama memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1441 H, di Halaman Kantor Bupati. Kegiatan dimulai dengan shalat subuh berjamaah yang diikuti oleh seluruh ASN serta honorer di sejumlah masjid yang berada di Kelurahan Pematang Reba. Bupati Inhu, H Yopi Arianto menyampaikan ucapan tahun baru Islam kepada seluruh kaum muslimin di Kabupaten Indragiri Hulu.*** foto-foto: dari berbagai sumber

PT. CPI

Infotorial pt. cpi

Pemerintah Kota

Dumai

Infotorial pemko Dumai

Wako Dumai Puji Kinerja Letkol Inf Horas Sitinjak

“Selamat bertugas ditempat yang baru dan selamat atas promosi yang didapat Letkol Inf Horas Sitinjak. Mudah – mudahan semangkin sukses menjalankan tugas negara ditempat yang baru.”

Kevin Lyon:

Lapangan Duri Jadi Tulang Punggung Produksi Minyak “Pembangunan dua Politeknik yang berada di Riau dan Aceh pasca Tsunami, sedikitnya 3800 Alumni telah dilahirkan dan kita berharap Chevron terus berkontribusi sampai mencapai 100 tahun.”

“PADA usia yang ke-78 tahun, Lapangan Duri tetap menjadi tulang punggung produksi minyak nasional dan kami adalah perusahaan berstatus PT yang merupakan perusahaan nasional. 98 persen karyawan nasional, kami terus membangun kapasitas SDM (sumber daya manusia) kami.” Demikian dikatakan Managing Director Chevron Indoasia Business Unit, Kevin Lyon. . ‘Tidak hanya membangun SDM internal, kami juga membangun pada eksternal seperti pembangunan dua Politknik di Riau dan Aceh,” jelas Kevin di hadapan Menteri ESDM, Ignasius Jonan saat mengunjungi stand PT Chevron Pacific Indonesia di JCC, Rabu (4/9/2019). Kevin Lyon mengaku bangga selama 95 Tahun berada di Indonesia. Selain mengklaim telah membawa ke-

ALIKOTA Dumai Zulkifli AS mengatakan, setiap bekerja Letkol Inf Horas Sitinjak selalu total dan ikhlas. Meski banyak memiliki pasukan namun dalam melaksanakan tugas dirinya pasti turun kelapangan terutama dalam melaksanakan tugas memadamkan kebakaran hutan dan lahan,” ujar Zulkifli AS. Wako Zulkifli As mengatakan hal itu saat menghadiri tradisi pelepasan Letkol Inf Horas Sitinjak dari tugas lamanya sebagai Dandim 0320 dan sekaligus penyambutan pejabat baru sebagai Dandim 0320 Letkol Inf Irdhan SH. MM, Kamis (19/9/2019) yang berlangsung di Makodim Kota Dumai, Jalan Sultan Syarif Kasim, Kecamatan Dumai Timur. Dalam kesempatan itu, Wa-

likota Dumai juga diberikan kehormatan dengan mengalungkan rangkaian bunga pada Letkol Horas Sitinjak yang juga merupakan putra asli Dumai pertama memimpin TNI angkatan darat di Kota Dumai dan juga menyambut langsung pejabat Dandim 0320 Dumai yang baru. “Selamat bertugas ditempat yang baru dan selamat atas promosi yang didapat Letkol Inf Horas Sitinjak. Mudah – mudahan semangkin sukses menjalankan tugas negara ditempat yang baru,” ujar Walikota Dunai H. Zulkifli AS. Ditambahkannya, sudah banyak yang dilakukan Letkol Horas terhadap Dumai sebagai daerah kelahirannya dan banyak kesan yang didapat selama bergaul bersama beliau. Selain melaksanakan tugas utama kemiliteran Letkol Horas juga banyak melakukan sosialisasi dan pembinaan

terhdap masyarakat Dumai. “Kami mewakili masyarakat Dumai, mengucapkan terimakasih atas pengabdian yang sudah dilakukan selama ini dan semoga berhasil di tempat tugas yang baru,” ujarnya. Sementara itu kita juga berharap kepada pejabat Dandim yang baru agar dapat meneruskan kerja yang selama ini sudah dilaksanakan oleh Dandim sebelumnya dan membuat terobosan – terobosan baru agar Dumai lebik baik lagi,” pungkas Wako. Hadir juga dalam acara pisah sambut ini, Danlanal Dumai Kolonel laut (P) Wahyu Dili, Kapolres Dumai AKBP Restika Pardamean Nainggolan, Danden rudal 004/Dumai Mayor Arh Roma, Kajari Dumai Mat Perang Yusuf, Ketua LAMR Dumai Datuk syahruddin, Perwira dan staff Kofim 0320 Dumai.***

majuan teknologi dan pengembangan SDM demi kesejahteraan Indonesia, salah satu terobosan teknologi (enhaced oil recovery) yang telah diterapkan sejak tahun 1980 an adalah Injeksi uap di lapangan Duri yang berhasil meningkatkan produksi 5 kali lipat dibandingkan operasi normal dan memperpanjang usia lapangan Duri. Dikatakan Kevin, dari dibangunnya dua Politeknik yang berada di Aceh dan Riau pasca Tsunami, sedikitnya ribuan alumni telah dihasilkan dan berharap Chevron dapat terus berkontribusi hingga mencapai 100 tahun. “Pembangunan dua Politeknik yang berada di Riai dan Aceh pasca Tsunami, sedikitnya 3800 Alumni telah dilahirkan dan kita berharap Chevron terus berkontribusi sampai mencapai 100 Tahun,” harapnya. (e2/rtc)

DPRD

infotorial DPRD Prov Riau Infotorial

Provinsi Riau

Sabtu, Makarius Anwar Jemput Aspirasi Warga

Mahkota Kasuari untuk Legislator Ade Hartati Dengan menggunakan kebaya putih, Ade menaiki tangga gedung DPRD Provinsi Riau, didampingi oleh Mahasiswa Papua. Beberapa dari pejabat teras bersalaman dengan politisi yang 2 kali melenggang di DPRD Provinsi Riau. ADA nuansa berbeda saat digelar pelantikan serta pengambilan sumpah dan janji sebanyak 65 anggota DPRD Riau periode 2029-2024, yang dipusatkan di Gedung DPRD Riau di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, Jumat (6/9/2019). “Bintang”-nya, Ade Hartati, salah seorang anggota DPRD Riau yang akan dilantik. Anggota DPRD Provinsi Riau dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu disematkan Mahkota Kasuari oleh Mahasiswa Papua Riau saat tiba di gedung DPRD Provinsi Riau, Jum’at (06/09/19) pagi, guna hadiri pelantikan sumpah dan janji Anggota DPRD Provinsi Riau, 2019-2024 Ade yang tiba di DPRD Riau tampak didampingi suami dan 3 orang anaknya, tiba di gedung parlemen Riau, sekitar pukul 08.25 WIB. Tampak Mahasiswa Papua menunggu Ade Hartati yang datang dengan menggunakan mobil Toyota fortuner putih BM 1458 AL. Politisi dari PAN ini, langsung disematkan “Mahkota Kasuari” berwarna hitam bercorak putih yang menjadi lambang kebesaran dan khas adat Papua. Usai disemat, Ade langsung disalami para Mahasiswa Papua. Dengan menggunakan kebaya putih, Ade menaiki tangga gedung DPRD Provinsi Riau, didampingi oleh Mahasiswa Papua. Beberapa dari pejabat teras bersalaman dengan politisi yang 2 kali melenggang di DPRD Provinsi Riau. Bersama rombongan Tim Relawan Ade Hartati (TIRAI) Ade Hartati langsung masuk ke depan pintu DPRD Provinsi Riau yang dijaga ketat oleh aparat dan pegawai Pemprov Riau. Sebagaimana diketahui, 65 Anggota DPRD Provinsi Riau periode 2019-2024 dilantik di gedung DPRD Provinsi Riau. Acara sakral ini dihadiri oleh Gubernur Riau dan pejabat Pemprov Riau. (e2/rac)

HARI Sabtu dan Minggu merupakan hari libur, termasuk bagi para legislator yang berkantor di Gedung DPRD Riau. Sebagaimana diketahui, sejak Jumat lalu sebanyak 65 anggota DPRD Riau periode 2019-2024 telah dilantik dan diambil sumpah janjinya untuk mengemban amanah sebagai wakil rakyat selama lima tahun ke depan. Tapi, Markarius Anwar, sebagai salah seorang yang dilantik, pada Sabtu (7/9/19) alias sehari setelah dilantik, tidak ingin berleha-leha karena anggota DPRD Riau dua periode 2014-2019, 2019-2024 itu melakukan Sidak ke dua Kabupaten, Pelalawan dan Siak, yang merupakan Dapilnya. Pembangunan jalan dan jembatan yang didanai APBD Provinsi Riau, menjadi sasaran Sidaknya, selain itu ia juga bersilaturahmi dengan konstituen di Dapilnya. “Memang enaknya hari sabtu dan Ahad itu istrirahat di rumah atau melakukan refresing bersama keluarga, apalagi setelah pelantikan. Namun saat ini saya memiliki tanggung jawab besar kepada masyarakat Pelalawan – Siak yang telah memilih saya sebagai Anggota Legislatif (Aleg), maka ketika ada kepentingan masyarakat, saya akan siap untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi

mereka”, tuturnya. Kegiatan pertama yang dilakukan pria berdarah Minang ini adalah menghadiri pesta pernikahan konstituen di BTN Lama, Kota Pangkalan Kerinci, dan silaturrahim ke tokoh masyarakat di Jalan Pemda, Pelalawan. Kegiatan kedua meninjau pekerjaan pembangunan jembatan dan perbaikan jalan Provinsi Simpang KM 11 Koto Gasib Lubuk Dalam – Simpang Bakal. “Perbaikan jalan dan pembangunan jembatan di Kuala Gasib ini penganggarannya kita perjuangkan di periode sebelumnya semasa di komisi 4 yang membidangi infrastruktur”, ungkapnya. Selain itu jelas Makarius kesempatan tersebut ia manfaatkan untuk menjaring aspirasi masyarakat untuk diperjuangkan di APBD 2020 yang pembahasannya dilakukan oleh anggota DPRD Riau periode 2019-2024. “Ini sebagai pertanggung jawaban moral saya menjemput aspirasi yang perlu diperjuangan nantinya setelah terbentuk alat kelengkapan dewan. Kebetulan pembahasan APBD 2020 akan kita bahas begitu alat kelengkapan terbentuk. Diperiode dewan sebelumnya belum sempat diselesaikan”, Lanjut Ketua Fraksi PKS DPRD Propinsi ini. Kunjungan ketiga dilakukannya ke Kecamatan Perawang, ditempat ini Makarius menghadiri undangan warga dan silaturrahim dengan tokoh masyarakat setempat. Kunjungan terakhir memenuhi undangan acara komunitas Bikers FK Bumi di terminal lama Peawang.***

Suhaidi Mengaku Sudah Terbiasa Hidup Sederhana SUHAIDI, salah seorang anggota DPRD Provinsi Riau periode 20192024 yang dilantik dan diambil sumpah janjinya pada suatu acara di Gedung DPRD Riau, Jumat (6/9/2019), mengaku bukan masalah bagi dirinya jika harus hidup sederhana, karena selama ini kehidupannya bersama keluarga di Inhil juga dijalani dengan sederhana. Suhaidi ditanya soal itu saat kehadirannya di DPRD Riau untuk menjalani pelantikan menampilkan pemandangan berbeda dan terkesan tidak lazim. Yaitu, anggota DPRD Riau dari Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya) ini, yang didampingi istri dan ketiga anaknya, tiba di Gedung DPRD Riau, Jalan Sudirman, Jumat, 6 September 2019, dengan menaiki angkutan umum. Jika anggota lainnya datang menaiki mobil pribadi bermerek pabrikan Jepang, Jerman, bahkan Amerika Serikat, dengan harga ratusan juta bahkan mencapai milian rupiah, maka Ustad Suhaidi dan keluarganya malah naik taksi online, Grab Car, dari rumahnya di Jalan Sekuntum, Delima, Tampan, Pekanbaru. Kepada wartawan, mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indragiri Hilir (Inhil) tersebut menceritakan pagi-pagi sudah harus berangkat ke DPRD Riau dari rumahnya di Jalan Sekuntum, Kelurahan Delima, Tampan, cukup jauh dari kantor DPRD Riau. “Iya, jadi. Saya berangkat jam 07.40 WIB dari rumah, sampai ke kantor (DPRD Riau) pukul 08.10 WIB,” kata Suhaidi.***

DPRD

infotorial DPRD Prov Riau Infotorial

Provinsi Riau

Jadi Ketua DPRD Riau Sementara

Sukarmis: Legislator Lain Bukan Anak buah Saya

Usai menjadi anggota dewan, Sukarmis pernah pula menjadi Bupati Kuansing selama dua periode. “Syamsuar (gubernur Riau) yang di samping saya tadi adalah junior saya saat jadi bupati. Jadi biasa-biasa saja.’

“YA, biasa-biasa saja. Saya kan pernah menjadi ketua DPRD (Kuansing) bahkan dari tahun 1997,” kata Sukarmis, Jumat (6/9/2019). Mantan Bupati Kuansing (Kuantan Singingi) dua periode tersebut ditanya soal itu menyusul setelah dipercaya menjadi Ketua Sementara DPRD Provinsi Riau. Meski dianggap sebagian orang jabatan yang dipegangnya itu sebagai yang prestise namun mantan Bupati Kuantan Singingi itu menganggapnya biasa-biasa saja. Politisi senior Partai Golkar (Golongan Karya) ini mengatakan, bahwa dirinya pernah menjadi anggota DPRD Kuantan Singingi selama empat periode,

dua periode di antaranya menjadi Ketua DPRD setempat. Usai menjadi anggota dewan, Sukarmis pernah pula menjadi Bupati Kuansing selama dua periode. “Syamsuar (gubernur Riau) yang di samping saya tadi adalah junior saya saat jadi bupati. Jadi biasa-biasa saja,” cakapnya lagi. Disinggung mengenai bagaimana

dirinya dalam memimpin 63 orang dewan lainnya, ia mengatakan bahwa meski dirinya menjadi pimpinan bukan berarti anggota yang lain adalah anak buahnya. “Kan yang lain itu bukan anak buah saya, kita bekerja bersama-sama, untuk mengemban aspirasi masyarakat,” tukasnya, dilansir cakaplah.com.***

Agung: Janji Kampanye Prioritas Diwujudkan AGUNG Nugroho, satu di antara 65 anggota DPRD Riau periode 2019-2024 yang dilantik dan diambil sumpah janjinya pada Jumat (6/9/2019) lalu, mengatakan, janji terhadap masyarakat yang dilontarkan saat kampanye lalu lebih menjadi prioritas untuk diwujudkan setelah dilantik. Agung ditanya soal itu setelah dilantik dan diambil sumpah janjinya sebagai anggota DPRD Riau periode 2019-2024. Tapi, di antara 65 anggota DPRD Riau yang baru dilantik tersebut, Agung memiliki kekhasan tersendiri, karena ia dilantik bersamaan dengan isterinya, Sulastri. Kalau Agung maju bersama Partai Demokrat, senentara Sulastri bersama Partai Golkar (Golongan Karya). Agung Nugroho mengatakan, meskipun keduanya berstatus suami-istri, saat bertugas sebagai wakil rakyat, mereka akan tetap menjunjung profesionalisme. “Tentunya kita punya tanggung jawab masing-masing bagi daerah pemilihan

kita masing-masing dan akan bekerja secara profesional membela rakyat,” ujar Agung Nugroho sebagaimana dilansir Antara, Jumat (6/9/2019), dirilis detik. com. Diketahui, Agung Nugroho dan Sulastri merupakan caleg dengan perolehan suara tertinggi. Agung meraih 27.800 suara tertinggi dari caleg terpilih lainnya di Pekanbaru. Sedangkan Sulastri berhasil mengumpulkan suara 21.554 dan menjadi suara perempuan tertinggi se-Riau. Suara tertinggi yang diraih keduanya, menurut Agung, menunjukkan besar harapan masyarakat kepada mereka. Karena itu, harapan masyarakat tersebut harus betul-betul dijalankan dengan baik. “Alhamdulillah saya dan istri dipercaya dengan perolehan suara yang tinggi dari masyarakat,” ujarnya. Meski berbeda partai dengan sang istri, menurut Agung, hal itu tidak akan menjadi perbedaan dan halangan bagi mereka. Yang jelas, tujuan menjadi wakil

rakyat sendiri karena ingin mewakili rakyat dalam memperjuangkan aspirasinya. “Maksud dan tujuan partai itu kan sama untuk membela kepentingan rakyat, jadi kami sama-sama perjuangkan rakyat meskipun beda perahu,” jelas Agung.***

Kasir Ingin Bergabung dengan Komisi Lima

KASIR hanya satu-satunya kader Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat) yang dinyatakan lulus duduk di DPRD Provinsi Riau untuk masa bakti 2019-2024. Pada Jumat (6/9/2019), kasir bersama 64 kader yang berasal dari berbagai partai, dilantik dan diambil sumpah janjinya untuk menjadi legislator Riau. Apa keinginan Kasir setelah sah menjadi anggota DPRD Riau? Ternyata, Kasir menginginkan untuk turut berpartisipasi dalam Komisi V yang membidangi kesejahteraan masyarakat. Tidak dijelaskan, apa dasar pertimbangan kasir untuk menginginkan bergabung dengan komisi yang banyak mengurusi urusan

masyarakat yang tergolong kurang mampu tersebut. Ia juga bercerota soal beratnya menembus DPRD Riau, terutama dari Dapil Pekanbaru. “Banyak yang bilang Pekanbaru ini dapil yang susah, tapi selagi kita berusaha dan mau bekerja itu bisa dilakukan. Semua dewan yang terpilih ini tentu pribadi yang rajin. Kalau saya pribadi, tentu menginginkan komisi yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, Komisi V,” tutupnya. Pada bagian lain, jika biasanya kasir merupakan seseorang yang mengurus dan menyimpan uang hasil pembayaran, maka kasir yang satu ini memiliki arti yang berbeda. Dialah Kasir, seorang anggota DPRD Provinsi Riau dapil Riau 1 (Kota Pekanbaru) yang dilantik Jumat lalu. Kepada GoRiau.com, dilansir Goaceh.co, ia menceritakan Kasir merupakan nama yang diberikan orang tuanya

karena terinspirasi dari kasir yang berada di sebuah rumah sakit. “Dulu saya lahir di rumah sakit. Saat akan membayar persalinan, orang tua saya melihat kasir, dari situlah nama saya teinspirasi,” ujarnya. Sebelum mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Riau, Kasir merupakan pengusaha di bidang perkebunan. Dikatakannya, ia datang ke Pekanbaru pertama kali pada tahun 2001 dan memulai semua usahanya. “Jadi saya ke Pekanbaru tahun 2001, orang tua saya masih di Kabupaten Asahan,” kata Kasir yang memperoleh 12.257 kepercayaan masyarakat Pekanbaru tersebut. Menjadi satu-satunya kader Hanura yang terpilih di DPRD Riau, tidak membuat Kasir patah semangat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Di DPRD, dirinya menginginkan untuk turut berpartisipasi dalam Komisi V yang membidangi kesejahteraan masyarakat.***

Gelar Syukuran

Zukri Kaget, Ternyata Gubri Bisa Hadir “SAYA memang sampaikan hajat syukuran ini ke gubernur (maksudnya: Gubernur Riau Drs. H. Syamsuar M.Si.). Namun saya paham gubernur itu sibuk makanya saya kaget ternyata gubernur bisa hadir,” ujar Zukri Misan, salah seorang anggota DPRD Riau periode 2019-2024 yang baru saja dilantik.

Ketua DPD PDI Perjuangan Riau itu mengatakan hal tersebut saat menggelar syukuran atas pelantikan dirinya sebagai anggota DPRD Riau periode 2019-2024 di kediamannya di Jalan Keliling Tangkerang, Pekanbaru. Syukuran itu dia gelar bersama keluarga, warga sekitar, jamaah masjid dan

koleganya. Termasuk di antaranya Gubri Syamsuar. Tidak pelak, kehadiran Gubri Syamsuar ke kediaman Zukri tersebut juga disambut hangat oleh para undangan yang hadir. Dan masyarakat sekitar pun bisa bersilaturahmi dengan gubernur. Setelah berbincang ringan dengan Zukri beserta para undangan yang hadir, pertemuan pun ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Sesepuh Kesultanan Pelalawan, Tengku Kamaruddin Harun yang bergelar Sultan Assyyidis Syarif.***

Pemerintah Kabupaten

Kuantan Singingi

Infotorial Pemkab Kuansing

Bupati Hadiri Syukuran Jalur Limbago Sati Rantau Kuantan Masyarakat Kenegerian Kopah pada umumnya mengundang Bupati dan Wabup yang merupakan pihak Pemerintah Daerah. Bupati saat memenuhi undangan syukuran jalur Limbago Sati ini menyampaikan apresiasi atas prestasi yang sudah diraih.

UPATI Kuansing (Kuantan Singingi) H. Mursini mengatakan, keberhasilan ini diraih atas kerja keras atlet, pengurus dan masyarakat Kopah maka patut disyukuri. Ke depannya Bupati berharap adanya kerjasama dengan Telkomsel, supaya siaran langsung pacu jalur bisa dilihat melalui televisi mulai dari pancang start sampai pancang finish. Demikian dikatakan Mursini saat bersama Wabup Kuansing Halim menghadiri syukuran jalur

Limbago Sati Rantau Kuantan Senin (9/9/2019) tadi malam di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah. Syukuran ini merupakan hasil prestasi yang dicapai jalur Limbago Sati pada even Rayon di Kecamatan dan prestasi di tingkat Kabupaten beberapa waktu lalu. Dimana pada even Kecamatan Limbago Sati berhasil meraih tiga kali peringkat, juara 2 di Tepian Lubuak Sobau Kuantan Hilir Seberang, dan dua kali juara 1 di Tepian Rajo Pangean dan Sentajo

Raya. Kemudian, di Tepian Narosa Telukkuantan, sebagai puncak pelaksanaan pacu jalur tingkat Kabupaten Limbago Sati Rantau Kuantan berhasil meraih peringakat kedua. Maka atas hasil ini, masyarakat Kenegerian Kopah pada umumnya mengundang Bupati dan Wabup yang merupakan pihak Pemerintah Daerah. Bupati saat memenuhi undangan syukuran jalur Limbago Sati ini menyampaikan apresiasi atas prestasi yang sudah diraih.***

Pemerintah Kabupaten

Kepulauan Meranti

Ini Alasan Irwan Tidak Hadir di Rapat Karhutla “Kita juga sedang mempersiapkan acara pelantikan DPRD dan KONI Kepulauan Meranti. Jadi saat itu, memang ada kegiatan yang sudah dipersiapkan jauh hari sehingga saya pribadi tak sempat hadir di rapat karhutla.”

“SAYA memang tak hadir. Saya sengaja utus Kepala BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah, red) karena di Meranti karhutla dan kabut asapnya minim. Sehingga kepentingan kita di rapat itu hanya untuk tahu informasi apa saja yang disampaikan dalam rapat di sana,” kata Bupati Kepulauan Meranti, Irwan. Irwan mengatakan hal itu untuk menjelaskan alasannya tidak hadir pada rapat koordinasi kebakaran hutan dan lahan yang digelar Sabtu (14/9/2019) kemarin di Gedung Daerah Jalan Diponegoro Pekanbaru. Rapat koordinasi karhutla kemarin dihadiri Panglima TNI, Kepala BNPB, Gubernur Riau, bupati dan kepala daerah dan satker terkait lainnya. Ada beberapa alasan yang dikemukan Ketua

Infotorial Pemkab Kep Meranti

DPW PAN Riau ini atas ketidakhadirannya di acara tersebut. Selain alasan tadi, Irwan juga mengaku saat rapat berlangsung dirinya sedang berada di Karangasem Bali untuk mengikuti konferensi kelapa dunia. “Selain itu, kita juga sedang mempersiapkan acara pelantikan DPRD dan KONI Kepulauan Meranti. Jadi saat itu, memang ada kegiatan yang sudah dipersiapkan jauh hari sehingga saya pribadi tak sempat hadir di rapat karhutla,” tegas bupati dua periode ini. Lebih lanjut, Irwan membantah ketidakhadirannya dalam rapat karhutla tersebut menunjukkan dirinya tak peduli dengan krisis karhutla yang terjadi saat ini. “Jangan ukur kepedulian itu dengan menghadiri rapat karhutla. Belum tentu yang tak

hadir dalam rapat itu tak peduli dengan karhutla, dan begitu pula sebaliknya,” tegas Irwan. Dikatakannya, selama ini Pemkab Kepulauan Meranti telah bekerjasama dengan masyarakat, polres dan TNI untuk mencegah karhutla. “Kalau bicara tentang kebakaran hutan, bukan bicara jangka pendek. Pemkab Meranti sudah belajar dari kasus karhutla tahun 2015 lalu. Dan saat ini kita bergandengan tangan dengan masyarakat, polisi dan TNI untuk mensukseskan program sekat kanal,” ungkapnya, dilansir cakaplah.com. Program sekat kanal adalah menutup aliran sungai-sungai kecil yang ada di hutan supaya airnya tidak mengalir ke laut. Sehingga, lahan gambut yang ada di hutan tetap terjaga kebasahannya dan tidak terbakar.***

Pemerintah Kabupaten

Indragiri Hilir

Bupati Wardan Hadiri Pelantikan DPRD Riau

UPATI Inhil (Indragiri Hilir) DRS. HM Wardan MP menghadiri prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan anggota DPRD Provinsi Riau periode 2019-2024 Jumat (6/9/2019) di Kantor DPRD Provinsi Riau, Pekanbaru. elantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini diikuti oleh 65 orang anggota DPRD Riau terpilih pada Pileg 2019. Pada Sabtu (31/8/2019), Bupati Wardan membuka kegiatan puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-47 serta Peringatan Hari Keluarga Nasional ke-26 tahun 2019 di Gedung Engku Kelana, Tem-

Galeri Pemkab Inhil

bilahan. Selanjutnya, program Gerakan Rumah Tahfidz Pemkab Inhil resmi diluncurkan. Pencanangan oleh Bupati Wardan ini merupakan sebuah konsep untuk memperkuat pembangunan SDM berbasis pengembangan keimanan dan ketakwaan. Pada Sabtu (26/8/2019), Bupati Wardan menerbitkan surat edaran berisikan imbauan kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Inhil dan masyarakat agar mengurangi aktifitas di luar ruangan. Imbauan ini diterbitkan menyusul kadar asap yang semakin tinggi akibat Kebakaran Hutan dan Lahan atau Karhutla

yang terjadi sehingga menyebabkan hampir seluruh kawasan di Kabupaten Inhil diselimuti asap tebal. Rabu (21/8/2019), Bupati Wardan mengikuti Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Apkasi Smart Regency Expo & Forum Tahun 2019 di Nusa Dua Bali. Sementara Sabtu (17/8/2019), Bupati Wardan mengikuti apel kehormatan dan renungan suci dalam keheningan di Taman Makam Pahlawan Yudha Bakti, Tembilahan Hulu.*** foto-foto: dari berbagai sumber

DPRD

Advertorial infotorial DPRD DPRDProv ProvRiau Riau

Provinsi Riau

ada Jumat (6/9/2019), Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau atas nama ketua Mahkamah Agung, melantik dan mengambil sumpah janji 65 anggota DPRD Riau untuk masa jabatan 2019-2024. Pelantikan dan pengambilan sumpah serta janji ke-65 anggota DPRD Riau periode 2019-2024 itu untuk meng-

Setelah itu, sebanyak 65 orang anggota DPRD seluruh anggota DPRD Riau tersebut duduk di kursi masing-masing dan akan mulai langsung bekerja, terhitung sejak pelantikan. Dan dilanjutkan dengan penyerahan palu pimpinan Ketua DPRD Riau sementara, dari dua partai peraih suara terbanya, yakni Sukarmis dari Partai Golkar

rapat pleno. Yang menarik, di antara 65 anggota DPRD Riau yang baru dilantik itu, terdapat di antaranya pasutri (pasangan suami isteri). Keduanya adalah Agung Nugroho dan Sulastri. Suaminya Agung Nugroho merupakan anggota dewan dari Partai Demokrat daerah pemilihan Kota Pekan-

Sebelum prosesi pelantikan dimulai, gedung DPRD Riau Jalan Sudirman Pekanbaru sudah ramai dipadati oleh ribuan undangan. Baik dari kalangan anggota dewan yang akan dilantik, pejabat pemerintah, tokoh masyarakat hingga keluarga dari masing-masing anggota dewan yang akan dilantik. Petugas keamanan dari kepolisian, TNI dan Satpol PP juga sudah bersiaga di lokasi. Ramainya undangan membuat gedung DPRD Riau penuh sesak. Sehingga para undangan harus mengantri untuk masuk ke dalam ruang pelantikan. Untuk kegiatan itu, Sekretariat DPRD Riau menyiapkan 1.200 kursi untuk para undangan. Kabag Persidangan, Muflihun, menjelaskan 1200 undangan tersebut terdiri dari para keluarga anggota DPRD Riau terpilih, Guebrnur Riau, Wakil Gubernur Riau, Forkompinda, tokoh masyarakat Riau dan undangan lainnya. “Setiap anggota Dewan punya jatah bawa anggota 10 orang, semua kepala daerah juga kita undang,” ujar Muflihun. Untuk mengantisipasi hal-hal yang

gantikan keanggotaan DPRD Riau periode 2014-2019 yang sudah berakhir masa jabatannya. Usai prosesi pengambilan sumpah dan janji, dilanjutkan dengan penandatangan yang diwakilkan oleh Ketua DPRD Riau sementara Sukarmis dari Partai Golkar. Dan dilanjutkan dengan penyematan lencana dewan. Usai dilantik, Sekretaris DPRD Provinsi Riau, Kaharuddin pun membacakan surat keputusan mengenai pimpinan sementara dewan, sebelum pimpinan definitif ditentukan. Dikatakannya, pimpinan DPRD Provinsi Riau sementara ini terdiri atas satu orang ketua dan wakil ketua yang berasal dari dua partai peraih kursi terbanyak pada pemilihan legislatif 17 April lalu. “Sesuai surat dari DPD Golkar, Sukarmis ditunjuk sebagai ketua sementara. Dan dari surat DPD PDIP Zukri Misran dipercaya sebagai wakil ketua sementara,” katanya.

sebagai Ketua, dan Zukri dari partai PDIP. Penyerahan palu dan buku memori langsung diserahkan oleh Ketua DPRD Riau Septina Primawati Rusli, kepada Sukarmis. Selanjutnya Sukarmis langsung memimpin dan memberikan sambutan perdana pada rapat paripurna DPRD Riau. Pantauan di lokasi, meski ruang rapat paripurna DPRD Riau dipenuhi ribuan undangan yang hadir, pengambilan sumpah dan janji anggota dewan ini berlangsung aman. Dari 65 anggota DPRD Riau baru yang dilantik dan diambil sumpah janjinya itu, terdapat sebanyak 33 orang wajah baru. Mereka tersebar di semua partai politik yang berhasil lolos ke DPRD Riau. Sementara 32 lainnya merupakan petahana (incumbent). Mereka dilantik dan diambil sumpah janjinya setelah KPU Riau pada 10 Agustus lalu menetapkan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih anggota DPRD Riau Pemilu 2019 dalam sebuah

baru, sementara isterinya Sulastri dari Partai Golkar daerah pemilihan Kabupaten Indragiri Hilir. Agung Nugroho mengatakan, meskipun berstatus sebagai suami isteri, namun saat bertugas sebagai wakil rakyat mereka akan tetap menjunjung profesionalisme. “Tentunya kita punya tanggung jawab masing-masing bagi daerah pemilihan kita dan akan bekerja secara profesional membela rakyat,” ujar Agung Nugroho. Agung Nugroho dan Sulastri merupakan caleg dengan perolehan suara tertinggi. Meski berbeda partai dengan sang istri, menurut Agung, tidak akan menjadi perbedaan dan halangan bagi mereka, yang jelas tujuan untuk menjadi wakil rakyat sendiri karena ingin mewakili rakyat dalam memperjuangkan aspirasinya. “Maksud dan tujuan partai itu kan sama untuk membela kepentingan rakyat, jadi kami sama-sama perjuangkan rakyat meskipun beda perahu,” jelas Agung.

tak diinginkan, terlihat untuk memasuki ruang sidang paripurna tempat pelantikan tamu harus melewati serangkai pemeriksaan. Ada perangkat metal detector yang mesti dilewati. Termasuk juga pemeriksaan dari aparat yang berjaga di depan pintu masuk. Pengaman tidak saja dilakukan pihak kepolisian, tapi juga melibatkan TNI dan pihak terkait lainnya. Informasi yang diterima menyebutkan, sebanyak 500 aparat keamanan dikerahkan untuk mengamankan prosesi pelantikan 65 anggota DPRD Riau periode 2019-2024 tersebut. “Ada sebanyak 500 aparat keamanan yang terdiri dari aparat kepolisian, Satpol PP dan security DPRD Riau yang akan mengamankan pelantikan anggota DPRD Riau nanti,” jelas Muflihun, Rabu (4/9/2019). Pada bagian lain, ratusan papan bunga berjejeran di depan kantor DPRD Riau hingga Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang posisinya bersebela-

Keanggotaan DPRD Riau Periode 2019-2024 Dilantik, Sejumlah Harapan Mengemuka DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi Riau yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, tempat berkantornya para legislator pilihan langsung rakyat Riau, resmi memiliki keanggotaan baru untuk periode tahun 2019 sampai 2024. Sebanyak 65 legislator untuk masa bakti lima tahun ke depan itu merupakan produk Pemilu Legislatif 2019.

han dengan gedung DPRD Riau. Adapun bunyi dari ucapan di papan bunga hampir seragam yakni ucapan selamat kepada 65 anggota DPRD Riau yang akan dilantik esok hari, Jumat, 6 September 2019 lalu. Yang mengirimkan papan bunga ucapan pun juga beragam, mulai dari, pengusaha, tim sukses, partai, paguyuban, hingga organisasi lainnya. Begitu juga dengan ukuran papan bunganya. Papan bunga tidak hanya berada di luar gedung saja. Namun juga merambah ke dalam komplek, bahkan tampak para petugas yang ingin memajang papan bunga kesulitan mencari space karena sudah penuh. Selain penuh dengan papan bunga, kantor DPRD Riau juga dipenuhi dengan parkiran mobil karena hari ini hampir seluruh anggota DPRD Riau datang ke kantor. Sejumlah Harapan Menyusul dilantiknya keanggotaan DPRD Riau baru, yang akan mengabdi buat daerah ini untuk rentang waktu lima tahun ke depan, sejumlah harapan pun mengemuka. Antara lain dari Wakil Gu-

Amanat Nasional) Provinsi Riau Irwan Nasir meminta kepada tujuh kader terbaik PAN yang terpilih duduk di DPRD Riau periode 2019-2024 untuk bekerja maksimal sesuai dengan keinginan masyarakat Riau. “Jangan khianati kepercayaan masyarakat. Tetaplah setia memegang amanat dan bergerak serempak membangun negeri,” pinta Irwan. Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti itu juga menekankan seluruh kader PAN Riau dapat saling bersinergi dengan tujuh kader ini dalam mewujudkan cita cita atau visi partai yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat Riau secara umum. Sementara itu, Ade Hartati Rahmad Anggota DPRD Riau periode 2014-2019 yang kembali diberi amanah lima tahun ke depan, berharap Pemprov Riau dapat menitikberatkan pembangunan SDM (sumber daya manusia) sesuai dengan RPJMD yang telah disahkan. Menurut Ade, sebagai ibu kota Provinsi Riau, dan sebagai pusat pendidikan [sekolah-sekolah] dan pusat pelayanan kesehatan [rumah sakit-rumah sakit], sudah sebaiknya Pem-

bernur Riau Edy Natar Nasution, yang menaruh harapan besar kepada para legislator yang menduduki kursi wakil rakyat itu. Dia berharap, ke depan hubungan baik dan sinergitas antara Pemprov Riau dan DPRD Riau dapat terus terjalin baik dan semakin harmonis. “Kita berharap semua anggota DPRD Riau yang baru dapat melanjutkan kerjasama yang sudah dibangun selama ini dengan DPRD yang lama,” harapnya. Sebab, kata dia, jika sinergi antara eksekutif dan legislatif berjalan dengan baik, maka akan bermuara kepada kesejahteraan masyarakat Riau. “Itulah harapan kita di eksekutif. Kan anggota DPRD yang dilantik ini ada yang lama dan ada dari kabupaten/kota dan umum. Tentu dengan berbekal latar belakang dan pengalaman anggota DPRD baru ini, maka tidak akan terlalu sulit untuk bekerjasama dengan pemerintah,” demikian dikatakan Wagubri. Sementara Ketua DPW PAN (Partai

prov Riau menjadikan Pekanbaru sebagai ordinat dari pembangunan SDM tersebut. Sebagai ibu kota provinsi, sambungnya, Pekanbaru juga sebagai pusat perekonomian di provinsi Riau. “Perputaran perekonomian makro hingga mikro tentu nya diperlukan komitmen dari Pemprov Riau menjaga kestabilan harga komoditas perkebunan dan pertanian kita,” kata dia. Lain dari pada itu, pembangunan insfrastruktur dan air bersih, harus menjadi perhatian mengingat Pekanbaru secara geografis berada di wilayah dataran rendah. Terakhir, kata Ade, mewujudkan kebijakan Pekansikawan. Di mana program ini akan mengintegerasikan pembangunan empat kawasan yakni Pekanbaru, Kabupaten Siak, Kampar dan Pelalawan. Konsep Pekansikawan bertujuan untuk membangun kota baru dengan memperhatikan hal-hal yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau. (adv/hms/ e2/dari berbagai sumber)

Pemerintah Kabupaten

Bengkalis

advertorial Pemkab Bengkalis

Bupati Bengkalis Ucapkan Terima Kasih ke Anggota DPRD Riau 2014-2019 Sebanyak 65 anggota terpilih DPRD Provinsi Riau masa jabatan 2019-2024 hasil Pemilu Serentak 2019, Jum’at, 6 September 2019, mengucapkan sumpah/janji. Sejak itu, para legislator dari yang berasal dari 8 Dapil (daerah pemilihan) itu, resmi menjadi wakil rakyat masa jabatan 2019-2024.

upati Bengkalis H. Amril Mukminin, bersama Bupati/Walikota se-Provinsi Riau juga tampak hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Riau dengan agenda pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Riau 2019-2024 yang dipimpin Ketua DPRD 2014-2019 Hj Septina Primawati tersebut. Selain mengucapkan tahniah, sukses, dan selamat bekerja kepada wakil rakyat dari 12 kabupaten/kota se-Provinsi Riau tersebut, Bupati Amril juga menyampaikan ucapkan terima kasih kepada anggota DPRD Riau masa jabatan 2014-2019. Karena, sesuai ketentuan, dengan pengucapan sumpa/janji 65 anggota DPRD Riau 2019-2024, maka secara otomatis, masa bakti anggota DPRD Riau masa khidmat 2014-2019 berakhir. Secara khusus, ucapkan terima kasih mantan Kepala Desa Muara Basung, Kecamatan Pinggir ini, disampaikan kepada anggota DPRD Provinsi Riau 2014-2019 asal Dapil Riau 5. “Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Riau periode 20142019. Utamanya mereka yang berasal dari Dapil Riau 5, yang telah berkontribusi bagi pembangunan di Kabupaten Bengkalis” ujar Bupati Amril. Adapun anggota DPRD Provinsi Riau 2014-2019 Dapil Riau 5 adalah Sunaryo dan Bagus Santoso (Partai Amanat

Nasional), Almainis (PDI Perjuangan), Abdul Vattah (Golkar), dan Hardianto (Partai Gerindra). Kemudian), Mira Roza (Partai Keadilan Sejahtera), Farida H Asad (Partai Nasdem), Eddy A Mohd Yatim (Demokrat), Muhammad Adil (Partai Hanura), Hj Tengku Nazlah Khairati (Partai Persatuan Pembangunan), dan Solikhin Dahlan (Partai Kebangkitan Bangsa). Dari 11 anggota DPRD Provinsi Riau 2014-2019, dua diantaranya merupakan Pengganti Antar Waktu (PAW). Eddy A Mohd Yatim menggantikan Eko Suhardjo yang terpilih menjadi Wakil Walikota Dumai berpasangan dengan H Zulkifli AS. Dia kembali terpilih sebagai anggota DPRD Riau 2019-2024. Sementara Solikhin Dahlan menggantikan Rospian yang berpulang ke rahmatullah saat melaksanakan kunjungan kerja bersama Tim Panitia Khusus Ranperda keolahragaan DPRD Riau ke Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Rabu, 12 April 2017. Eddy A Mohd Yatim mengucapkan sumpah/janji sebagai anggota DPRD Riau 2014-2019, Kamis, 17 Desember 2015 dalam Rapat Paripurna Istimewa yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sunaryo. Sedangkan Solikhin Dahlan mengucapkan sumpah/janji, Senin, 24 April 2017. Rapat Paripurna Istimewa PAW untuk Solikhin Dahlan ini dipimpin Ketua DPRD Hj Septina Primawati. Sejalan dengan itu, Bupati Bengkalis

Amril Mukminin, menghadiri pengucapan sumpah/janji 65 anggota DPRD Provinsi Riau masa jabatan 2019-2024. Pengucapan sumpah/janji itu ditaja dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Riau jalan Jenderal Sudirman No 719 Pekanbaru, Jum’at pagi, 6 September 2019. Rapat Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Provinsi Riau 2014-2019 Hj Septina Primawati. Pengucapan sumpah/ janji diikuti 65 anggota DPRD Provinsi Riau 2019-2024 dan berlangsung khidmat yang dipandu Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Moh Eka Kartika EM. Kepada 65 legislator tersebut, Bupati Amril Mukminin, baik atas nama pribadi, masyarakat dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis, mengucapkan tahniah dan sukses. “Selamat bertugas sebagai wakil rakyat 2019-2024 di DPRD Provinsi Riau”, ujar Bupati Amril yang mengenakan Pakaian Sipil Lengkap dengan dasi warna merah dipadu putih. Mantan Kepala Desa Muara Basung, Kecamatan Pinggir ini mengajak para anggota legislatif yang baru itu dapat bersinergi. Bukan saja dengan Pemerintah Provinsi Riau. Tetapi juga dengan pemerintah kabupaten/kota di provinsi berjuluk Bumi Lancang Kuning ini. “Terkhusus tentu dengan kita, dengan Pemkab Bengkalis. Semoga bisa terus terjalin komunikasi dan koordinasi dengan baik, demi suksesnya dan kesinam-

bungan berbagai program pembangunan yang dilaksanakan Pemprov riau di Kabupaten Bengkalis”, harap Bupati Amril. Dan utamanya, azam itu diharapkan mantan anggota DPRD Bengkalis ini kepada anggota DPRD Provinsi Riau yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Riau 5; Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Salah seorang wajah baru putera Bengkalis di DPRD Riau adalah H. Indra Gunawan Eet, yang sebelumnya Wakil Ketua DPRD Bengkalis dilantik menjadi anggota DPRD Provinsi Riau periode 2019 - 2024, pada Jumat (06/09/2019). Pengucapan sumpah dan janji dipandu oleh wakil ketua Pengadilan Tinggi Riau Eka Kartika. Eet yang menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Bengkalis dilantik bersama 65 anggota DPRD Provinsi Riau terpilih lainnya di kantor DPRD Provinsi Riau. Pria kelahiran Bengkalis Bulan Agustus 1974 itu mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh warga Bengkalis, Meranti dan Dumai yang telah memberikan amanah kepadanya saat Pileg lalu. “Keberhasilan yang saya capai tidak terlepas dari kerja sama antara seluruh kader partai dan juga kepercayaan masyarakat yang sangat besar. Saya akan segera melaksanakan program-program pembangunan baik di bidang infrastruktur, pendidikan, perekonomian, dan lainnya demi kesejahteraan masyarakat. Saya akan mengemban amanah ini sebagai wakil rakyat, berbuat untuk rakyat dan bekerja bersama rakyat”, Tuturnya. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis yang telah bekerja semaksimal mungkin dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Mari kita saling bahu-membahu membangun Kabupaten Bengkalis yang kita cintai .

Ketua DPRD H. Abdul Kadir wakil Ketua II Zulhelmi wakil Ketua III Kaderismanto beserta seluruh anggota DPRD Kabupaten Bengkalis mengucapkan selamat dan sukses kepada H. Indra Gunawan Eet. Ketua DPRD mengatakan setelah mengemban tugas selama tiga periode duduk sebagai wakil rakyat di DPRD Kabupaten Bengkalis dan saat ini diamanatkan untuk melanjutkan perjuangan di Provinsi merupakan sebuah prestasi yang patut diapresiasi. “Dengan amanah yang diemban ini tetap menjadikan Engah sebagai pribadi yang sederhana dengan tidak meninggalkan kebiasaan-kebiasan dilingkungan, ramah kepada sesama seperti kesehariannya”, ucap Abdul Kadir. 11 Legislator Dari 65 anggota DPRD Riau 20192024, 11 orang diantaranya berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Riau 5; Kabupaten Bengkalis, Kota Dumai dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Sesuai abjad, ada pun 11 anggota DPRD Riau yang berasal dari Dapil Riau 5 adalah Almainis (PDI Perjuangan), Amyurlis alias Ucok (Partai Golkar), Eddy A Mohd Yatim (Partai Demokrat), Hardianto (Partai Gerindra), dan H Abdul Kasim (Partai Keadilan Sejahtera). Kemudian, H Indra Gunawan Eet (Partai Golkar), Hj Farida H Saad (Partai Nasdem), Hj Mira Roza (Partai Keadilan Sejahtera), H Muhammad Adil (Partai Kebangkitan Bangsa), H Sunaryo (Partai Amanat Nasional), dan Iwandi (PDI Perjuangan). Lebih dekat lagi, Almainis, politikus perempuan dari PDI Perjuangan yang berkacamata ini, merupakan anggota DPRD Riau periode sebelumnyang kembali terpilih untuk masa jabatan 20192024. Pada periode lalu, dia dipercaya sebagai Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan.

Sedangkan ketuanya Ma’mun Solikhin. Di Pileg 2019, Almainis yang merupakan 1 dari 3 Srikandi wakil rakyat dari Dapil Riau 5 merupakan caleg nomor urut 1 dari Partai Banteng Moncong Putih. Suara yang diperolehnya 12.864. Berikutnya, Amyurlis alias Ucok Sama seperti H Indra Gunawan Eet. Nama Amyurlis alias Ucok juga belum ada diantara 11 nama anggota DPRD Riau masa jabatan 2014-2019 dari Dapil 5 Riau. Lalu, Eddy A Mohd Yatim, politisi Partai Demokrat yang pernah tunak menjadi wartawan ini memperoleh 7.933 suara. Dia merupakan caleg nomor urut 1 dari partai dengan lambang mercy tersebut. Kemudian, Hardianto Alumni SD Negeri 011 Dumai Kota/Madrasah Ibtida’iyah Masjid Ilham jalan Teratai Dumai ini merupakan anggota DPRD Riau 2014-2019 yang kembali mendapat amanah untuk masa jabatan 2019-2024. Lalu, H Abdul Kasim, yang pada Pileg 2019 meraih 19.296 suara, juga merupakan “wajah baru” anggota DPRD Riau 2019-2024 dari Dapil 5 Riau. Dan H Indra Gunawan Eet yang merupakan new comer di DPRD Riau. Kemudian, Hj Farida H Saad, yang pada Pileg 2019 memperoleh 13.104 suara. Lalu, Hj Mira Roza, yang pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Bengkalis bersama Bupati Bengkalis Amril Mukminin. Sedangkan Muhammad Adil merupakan anggota DPRD Riau 2014-2019 dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Namun tidak tuntas. Kabarnya karena hijrah ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Berikutnya, H Sunaryo, mantan Wakil Walikota Dumai (2005-2010) yang pada masa jabatan 2014-2019 menjadi salah satu wakil Ketua DPRD Riau, kembali terpilih untuk masa bakti 2019-2024. Juga ada Iwandi, yang juga merupakan “pendatang baru” di DPRD Riau sebagaimana H Indra Gunawan Eet, H Abdul Kasim, dan Amyurlis alias Ucok. (adv/hms)

Infotorial Bank Riaukepri

LAZISMU

Infotorial Lazismu

Hasil RUPSLB BRK

Rita Anugerah Dipercaya Jadi Komisaris Independen “Untuk jabatan Direktur Operasional saat ini, akan segera berakhir pada Januari 2020, karena itu pemegang saham akan mengajukan pemilihannya. Apabila belum terpilih sampai waktunya, jabatan saat ini akan diperpanjang setahun ke depan.”

UPSLB (rapat umum pemegang saham luar biasa) BRK (Bank Riau Kepri) yang digelar awal pekan ini menyepakati penunjukan Rita Anugerah sebagai Komisaris Independen di BRK. Selain Rita, nama lain yang juga diusulkan mengisi jabatan tersebut adalah mantan Direktur Kredit dan Syariah Bank Riau Kepri Ruslan Malik dan mantan pemimpin divisi produk dan jasa Bank Riau Kepri Syamsul Bakri. Demikian dikatakan oleh Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau Darusman. Hal lain yang disepakati, menurut Darusman, yaitu pembatalan keputusan RUPSLB 29 November 2018 tentang penetapan calon Direktur Dana dan Jasa yaitu Yuharman serta Irfan Budiman. Pembatalan ini disebabkan dua nama tersebut tidak lolos uji kepatutan dan kelayakan yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga pemegang saham diminta kembali mengajukan nama baru untuk

Antisipasi Dampak Asap, Lazismu Dirikan Posko Darurat Asap

diseleksi. Dengan kondisi tersebut, pemegang saham akan membentuk panitia seleksi untuk empat jabatan yaitu Direktur Utama, Komisaris Utama, Direktur Dana dan Jasa, serta Direktur Operasional. “Untuk jabatan Direktur Operasional saat ini, akan segera berakhir pada Januari 2020, karena itu pemegang saham akan mengajukan pemilihannya. Apabila belum terpilih sampai waktunya, jabatan saat ini akan diperpanjang setahun ke depan,” ungkap Darusman, dilansir bisnis.com. Pemegang saham juga sepakat untuk sepenuhnya menyerahkan penetapan nama-nama anggota panitia seleksi kepada Gubernur Riau. Darusman juga mengatakan, sebanyak tiga pemegang saham Bank Riau Kepri (BRK) melakukan penyetoran modal senilai total Rp17 miliar. Keputusan ini telah disahkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang digelar pada Senin (19/8/2019). Ketiga pemegang saham itu adalah

Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bengkalis, Pemda Kabupaten Natuna, dan Koperasi Amanah Riau Kepri yang merupakan koperasi karyawan bank daerah tersebut. “Salah satu hal yang disepakati RUPSLB kemarin yaitu soal penambahan modal, yaitu dari Kabupaten Natuna Rp5 miliar, Koperasi Amanah Riau Kepri Rp2 miliar, dan Kabupaten Bengkalis Rp10 miliar,” sebutnya, Rabu (21/8). Darusman menjelaskan selain penambahan modal oleh tiga pihak itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau juga menyatakan rencana penambahan modal dengan nilai sekitar Rp300 miliar. Saat ini, proses penambahan modal dari anggaran daerah itu masuk dalam tahap permintaan persetujuan kepada legislatif setempat. Selain itu, pihaknya masih menghitung berapa kemampuan Pemprov menyetor modal setiap tahunnya, sehingga bisa mencapai angka Rp300 miliar seperti yang direncanakan.***

Kabut asap di Pekanbaru kian pekat. Jarak pandang hanya berkisar antara 200 m hingga 400 m saja. Selain itu banyak korban berjatuhan akibat dari kabut asap. Banyaknya penderita ISPA terutama diidap oleh balita, anak-anak, dan ibu hamil.

al inilah yang melatar belakangi Lazismu membentuk posko-posko untuk merawat korban asap agar dapat ditangani secara cepat dan tepat. Dalam hal ini Lazismu bekerja sama dengan IDI Riau, IDI Pekanbaru, MDMC Pekanbaru, KADIN Riau, Yayasan Perinasia, Kaumi Penda Riau, IMM Kota Pekanbaru, IPM Kota Pekanbaru, SARMI Riau, Mapala UMRI, dan LKAR. Pagi ini, Rabu (18/9/2019) telah dibuka secara resmi Rumah Evakuasi Tanggap Darurat Asap di RSP Perinasia yang berlokasi di Jalan Wonosari no.18 Tanggerang Selatan, Bukit Raya, Pekanbaru. Untuk call center yang bisa dihubungi adalah 0822 6820 2446 yang bisa dihubungi 24 jam. Dalam pembukaan tersebut DR. Nazardi Oyong selaku Ketua Yayasan

Perinasia yang diwakilkan oleh Wakil Ketua Yayasan Perinasia menyampaikan “Secara resmi Rumah Evakuasi Tanggap Darurat Asap dibuka untuk umum. Diutamakan untuk bayi, balita, dan ibu hamil untuk mendapatkan perawatan. Namun tidak menampik jika ada pasien di luar kategori tersebut, tetap akan kami rawat dengan sebaik-baiknya hingga sehat dan segar kembali”. Fasilitas yang tersedia di Rumah Evakuasi Tanggap Darurat Asap antara lain, kamar inap, boxbayi, penjernih udara, oksigen, obat-obat, makanan bagi pasien, juga disiagakan ambulans untuk merujuk pasien darurat ke rumah sakit terdekat. Layanan ini bisa didapatkan pasien secara gratis. Saat ini telah didirikan 3 posko yaitu, pertama di RSP Perinasia yang berlokasi di Jalan Wonosari no.18 Tang-

gerang Selatan, Bukit Raya, Pekanbaru, call center 0822 6820 2446. Posko yang kedua di RSP Umum Jalan Sarwo Edi/ Suka Terus II no.7 Kelurahan Suka Mulya, Kecamatan Sail, Pekanbaru,call center 0853 6332 0088. Posko yang ketiga adalah Klinik Pratama UMRI di Jalan Tuanku Tambusai Ujung, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Pekanbaru. Di posko tersebut disiagakan tenaga medis yang berasal dari Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, UNRI, dan IDI yang siap membantu para korban asap yang akan berjaga selama 24 jam. Turut hadir dalam acara peresmian pembukaan posko tersebut Dedi Basir dari Kadin, Andre dari Kaumi, dan Yoda Agung dari MDMC Pekanbaru.(Amira)

Pemerintah Kabupaten

Indragiri Hilir

infotorial Pemkab Inhil Doa Peralihan Tahun Hijriyah

Kadar Asap Kian Tinggi, Bupati Terbitkan SE

Bupati: Inhil Beda dengan Daerah Lain

“Tentunya ini sangat penting dilakukan guna menjaga kondisi kesehatan kita. Asap tebal ini berpotensi menyebabkan gangguan pernapasan. Oleh karenya, tips-tips yang diberikan adalah langkah pencegahan.”

BUPATI Kabupaten Inhil (Indragiri Hilir) Drs. HM Wardan MP menerbitkan surat edaran (SE) Bupati Indragiri Hilir yang berisikan imbauan kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Inhil dan masyarakat setempat agar mengurangi aktifitas di luar ruangan, Senin (26/8/2019) pagi. Imbauan melalui surat edaran tersebut disampaikan Bupati menyusul kadar asap yang semakin tinggi akibat Kebakaran Hutan dan Lahan atau Karhutla yang terjadi sehingga menyebabkan hampir seluruh kawasan di Kabupaten Inhil diselimuti asap tebal. Bupati juga mengimbau agar dapat meliburkan aktifitas kelompok khusus/ rentan seperti PAUD, TK, SD, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, masyarakat dengan penyakit jantung kronis dan kelompok masyarakat dengan usia lanjut atau lebih dari 55 tahun. “Jika ISPU sudah lebih dari 150 atau udara tidak sehat, meliburkan kelompok khusus atau rentan ini perlu di-

Bupati Inhil di Bali:

Digitalisasi Ringankan Beban Pemerintah lakukan karena bahaya dan mengancam kesehatan,” kata Bupati saat dikonfirmasi awak media. Menurut Bupati, imbauan tersebut penting untuk disampaikan karena asap tebal dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Untuk itu, Bupati juga memberikan tips kepada masyarakat agar senantiasa sehat meski dalam kondisi daerah diselimuti kabut asap tebal, seperti mengonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang, minum air putih lebih banyak dan lebih sering, menutup sumur dan tempat penyimpanan air serta selalu menggunakan masker pada waktu kabut

asap. “Tentunya ini sangat penting dilakukan guna menjaga kondisi kesehatan kita. Asap tebal ini berpotensi menyebabkan gangguan pernapasan. Oleh karenya, tips-tips yang diberikan adalah langkah pencegahan,” jelas Bupati. Terakhir, Bupati berharap agar Karhutla dapat segera diatasi agar kondisi dapat kembali normal tanpa asap tebal. Dia menuturkan, pihak TNI, Polri dan Pemerintah Daerah tengah berupaya keras, berjibaku memadamkan api di beberapa titik lokasi.***

Bupati Minta Doa Warga Buat Kesembuhan Saini “MOHON kepada seluruh masya rakat Kabupaten Inhil untuk mendoakan Pak Lurah ini suapay cepat sembuh dan pulih kembali kesehatannya,” kata Bupati Inhil (Indragiri Hilir) Drs. HM Wardan MP saat membesuk Lurah Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu,H Saini Hamzah di tengah kesibukannya dalam mengikuti kegiatan Pemerintahan, Selasa (3/9/2019). Diketahui Lurah Saini mengalami struk, ia tumbang beberapa waktu lalu, tepatnya Sabtu siang saat menghadiri acara Sertijab Polsek Tembilahan Hulu. Lurah H Saini Hamzah kemudian menjalani perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Achmad Pekanbaru. Bupati mengatakan bahwa pasca

operasi, kondisi Lurah Saini mengalami perkembangan yang baik. “Alhamdulillah sudah bisa buka mata namun belum sadar penuh karena pengaruh obat bius dan obat-obat lain,” tutur Bupati. Dirinya mendoakan agar pasien segera sembuh agar dapat kembali melakukan kegiatan

dan aktivitas seperti biasanya. “Mohon kepada seluruh masyarakat Kabupaten Inhil untuk mendoakan Pak Lurah ini suapay cepat sembuh dan pulih kembali kesehatannya,” himbau Bupati, yang ketika melakukan kunjungan itu di dampingi Istri, Hj Zulikhah Wardan SSos ME.***

BUPATI Inhil (Indragiri Hilir) Drs. HM Wardan MP mengatakan digitalisasi yang berkaitan dengan penerapan teknologi informasi pada sejumlah OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil merupakan bentuk tindaklanjut dari pertemuan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia. Hal itu dikatakan Bupati Wardan saat mengikuti Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Apkasi Smart Regency Expo & Forum Tahun 2019, Rabu (21/8/2019) di Nusa Dua Bali. Makanya, Bupati Wardan berharap Pelayanan Dasar berbasis digital dapat diterapkan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil. Menurut Bupati, digitalisasi pelayanan publik yang diantaranya mencakup pelayanan dasar perlu dilakukan guna mempermudah akses oleh masyarakat.“Tentunya, ini juga akan membantu meringankan tugas pemerintah serta mengoptimalkan kinerja setiap instansi pemerintah daerah,” kata Bupati usai pembukaan acara yang mengusung tema ‘Menuju Kabupaten Cerdas Melalui Digitalisasi Pelayanan Publik’,” katanya. “Sebagai tahap awal, perku diperkenalkan terlebih dahulu penerapan teknologi informasi di masing – masing OPD. Yang jelas, bentuk teknologi yang diterapkan berbeda-beda karena tergantung pada kebutuhan di masing-masing OPD,” papar Bupati. Dalam acara Apkasi ini hadir Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Hadi Prabowo, Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, Ketua Pembina Apkasi, Mardani H Maming dan Ketua Umum Apkasi, Abdullah Azwar Anas. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Hadi Prabowo menjelaskan, Apkasi merupakan wadah dari para Bupati yang bertujuan untuk melaksanakan otonomi daerah dan menciptakan iklim kondusif kerjasama antar Pemerintah Kabupaten. “Semangat desentralisasi sesuai misi Apkasi berusaha menjadi organisasi terpercaya dan profesional mendukung upaya terbaik bagi Kabupaten di Indonesia,” kata Hadi. Hadi mengungkapkan, penggunaan teknologi informasi perlu mendapat perhatian khusus Pemerintah agar dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah, terutama dalam hal pelayanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan.***

BUPATI Inhil (Indragiri Hilir) Drs. HM Wardan MP mengatakan, Inhil memiliki sedikit perbedaan dengan kabupaten / kota lainnya di Provinsi Riau dalam hal penyelenggaraan iven keagamaan atau perayaan hari besar Islam. Bupati mencontohkan, perbedaan yang terletak pada pelaksanaan pembacaan doa peralihan tahun. Bupati Wardan mengatakan hal itu saat mengikuti pelaksanaan pembacaan doa peralihan tahun dari 1440 Hijiriah ke tahun 1441 Hijiriah, Sabtu (31/8/2019) di Masjid Agung AlHuda, Tembilahan. Di kabupaten / kota lainnya, dikatakan Bupati, pelaksanaan doa dalam rangka peralihan tahun biasanya diselenggarakan oleh Panitia Hari Besar Islam atau PHBI. Namun, di Kabupaten Inhil, doa peralihan tahun yang dijadikan satu rangkaian dengan iven wisata religi Gema Muharram, diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Inhil. “Dinas Parporabud yang menjadi leading sector. Doa peralihan tahun domainnya PHBI, tapi kita ingin menjadikan pergantian tahun sebagai satu kegiatan iven wisata religi untuk menatap masa depan,” jelas Bupati. Dalam kegiatan yang diawali dengan berdoa ini, Bupati menyampaikan harapannya bagi Kabupaten Inhil, Kabupaten yang berjuluk ‘Negeri Hamparan Kelapa Dunia’ agar dapat lebih maju lagi. “Mudah-mudahan doa yang kita sampaikan kepada Allah SWT dapat diijabah sehingga Kabupaten Inhil menjadi negeri yang Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur,” kata Bupati Doa peralihan tahun ini juga dirangkai dengan sejumlah kegiatan lainnya, seperti tahlilan, tabligh akbar dalam bentuk tausiyah, pembacaan doa awal dan akhir tahun, shalat maghrib berjamaah, shalat hajat, pentas seni religi dan lainnya. Usai pidato sambutan Bupati Kabupaten Inhil, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian tausiyah oleh ustadz Saidul Amin Lc MA, seorang dosen dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau. Tampak hadir dalam kegiatan yang berlangsung sejak sore hingga malam hari ini, Ketua TP PKK Kabupaten Inhil, Hj Zulaikhah Wardan, Wakil Bupati Kabupaten Inhil, H Syamsuddin Uti, Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil, H Said Syarifuddin, dan anggota Forkopimda Kabupaten Inhil lainnya serta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil juga masyarakat.***

Pemerintah Kabupaten

Indragiri Hilir

infotorial Pemkab Inhil

Diluncurkan, Gerakan Rumah Tahfidz di Inhil

“Besar harapan kami, dengan adanya program 1 Desa / Kelurahan 1 Rumah Tahfidz ini, masyarakat terutama generasi muda di Inhil semakin termotivasi untuk membaca dan menghafal Al-quran dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid.”

BUPATI Inhil (Indragiri Hilir) Drs. HM Wardan MP mengatakan, dasar pemikiran program 1 Desa / Kelurahan 1 Rumah Tahfidz sekaligus bisa menjadi ide kebijakan dan program pembangunan di daerah dan bisa pula menjadi semangat gerakan sosial yang dapat kita kembangkan bersama-sama kedepan. Demikian dikatakan Bupati Wardan saat peluncuran Program Gerakan Rumah Tahfidz Pemerintah Kabupaten Inhil. Peluncuran program Gerakan Rumah Tahfidz atau yang dikenal dengan program 1 Desa / Kelurahan 1 Rumah Tahfidz ini dilaksanakan, Jumat (30/8/2019) di Venue Futsal, Tembilahan. Peluncuran dilakukan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Prof Dr Muhammadiyah Amin MAg. Pencanangan salah satu program prioritas ini, menurut Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan merupakan sebuah konsep untuk memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia berbasis pengembangan keimanan dan ketakwaan. Bupati, merupakan sebuah keniscayaan di Indragiri Hilir, jika dilihat dari antusias masyarakat di daerah yang haus akan belajar Islam, terutama dalam hal mempelajari dan menghafal Al-quran. “Dengan berdirinya rumah tahfidz di

Indragiri Hilir, Insya Allah akan melahirkan generasi dan masyarakat yang berbasiskan Islam dan Indragiri Hilir menjadi Baldatun Tayyibatun Warrabun Ghafur,” papar Bupati. Pelaksanaan program 1 Desa / Kelurahan 1 Rumah Tahfidz akan membawa setidaknya 5 misi yang akan dicapai nantinya. Kelima misi tersebut, ialah Melahirkan Para Musrif/Musrifah Alquran di Indragiri Hilir, Menciptakan Satu Desa Satu Rumah Tahfidz Al-quran, Melahirkan Sumber Daya Manusia di Indragiri Hilir Berbasis Nilai-nilai Al-quran, Melahirkan Hafidz/Hafidzah Al-quran di setiap Desa di Seluruh Indragiri Hilir dan Terkelolanya Rumah Tahfidz Al-quran secara profesional di Indragiri Hilir. Secara konseptual, Bupati menjelaskan, program 1 Desa / Kelurahan 1 Rumah Tahfidz merupakan program yang dicanangkan untuk melahirkan para penghafal Al-qur’an yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk menggapai itu semua, dikatakan Bupati, perlu diwujudkan beberapa sub-program, yakni se-

Inhil Raih Penghargaan Stan Terbaik Riau Expo

Bupati: Jangan Menjual Kelapa Bulat Semata KABUPATEN Inhil (Indragiri Hilir) mendapat predikat stand terbaik dari 12 kabupaten/kota lainnya dalam iven Riau Expo 2019 resmi ditutup, Rabu (4/9). Di mana pada iven tersebut, stan Inhil menampilkan produk berbahan dasar kelapa. Apa kata Bupati Inhil Drs. HM Wardan MP tentang penghargaan

itu? Bupati Wardan berharap penghargaan ini sebagai indikator bahwa kelapa masih sebagai komunitas yang di lirik. “Baik dunia usaha, terlebih lagi bagi masyarakat luas,” papar Bupati Inhil 2 periode itu. . “Alhamdulillah, semoga penghargaan ini menjadi jalan

Hadiri Pelantikan DPRD Riau

Bupati Wardan: Selamat Emban Amanah Rakyat

tiap kecamatan memiliki Rumah Tahfidz, satu desa / kelurahan satu Rumah Tahfidz, training atau daurah pengelolaan rumah tahfidz Al-quran dan berdirinya Ma’had Qur’ani sebagai pusat kajian Alquran. “Besar harapan kami, dengan adanya program 1 Desa / Kelurahan 1 Rumah Tahfidz ini, masyarakat terutama generasi muda di Kabupaten Indragiri Hilir juga semakin termotivasi untuk membaca dan menghafal Al-quran dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid,” kata Bupati berucap. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerin Agama Republik Indonesia, Prof Dr Muhammadiyah Amin MAg menyampaikan apresiasinya terhadap peluncuran program 1 Desa / Kelurahan 1 Rumah Tahfidz ini. Dia mengaku, baru pertama kali mengikuti peluncuran program 1 Desa / Kelurahan 1 Rumah Tahfidz. Sebelumnya, menurut Muhammadiyah Amin, yang ada hanya 1 Provinsi 1 Rumah Tahfid atau paling tidak 1 Kabupaten 1 Rumah Tahfidz.***

“SELAMAT mengemban amanah rakyat. Teriring harapan, semoga anggota DPRD yang baru dapat membawa aspirasi masyarakat lebih baik, dan hasilnya berupa pembangunan yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas sebagaimana yang tercantum dalam Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Riau,” ucap Drs. HM Wardan MP. Bupati Inhil (Indragiri Hilir) tersebut mengatakan hal itu saat menghadiri Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan jabatan anggota DPRD Provinsi Riau periode 2019-2024 Jumat (6/9/2019) di Kantor DPRD Provinsi Riau, Pekanbaru.Pengambilan sumpah jabatan anggota DPRD Provnsi Riau periode 2019-2024 dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Negeri, Eka Kartika dalam sebuah forum Rapat Paripurna. Selain itu, Bupati juga mengharapkan adanya sinergitas antara Pemerintah Provinsi Riau dan DPRD Provinsi Riau dalam menyelesaikan permasalahanpermasalahan yang ada di seluruh kawasan Provinsi Riau. “Kemitraan yang baik antara pemerintah daerah dan wakil rakyat akan menghasilkan program-program pembangunan yang bermanfaat. Saya optimis, sinergi legislatif dan eksekutif di Riau akan mendorong kemajuan untuk Riau,” kata Bupati. Spesifik, Bupati meminta kepada anggota DPRD Riau yang berasal dari Daerah Pemilihan Riau 7, Kabupaten Indragiri Hilir agar dapat memperhatikan perkembangan daerah dan berkontribusi untuk kemajuan daerah. “Kalau bukan kita siapa lagi. Harapan Saya untuk kita bersama-sama

untuk kebangkitan komoditas kelapa daerah kita,” kata mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau itu. Kelapa diketahui sebagai komoditas utama masyarakat Inhil. Dimana lebih dari 70 persen masyarakat bergantung pada sektor tanaman serbaguna itu. Bupati berharap penghargaan ini sebagai indikator bahwa kelapa masih sebagai komunitas yang di lirik. “Baik dunia usaha, terlebih lagi bagi masyarakat luas,” papar Bupati Inhil 2 periode itu. Ia berharap penghargaan yang diraih dapat merangsang masyarakat untuk lebih giat mengolah kelapa men-

jadi komoditas yang beraneka ragam. “Kalau sektor perkelapaan kita bisa stabil, tentu akan berimbas dengan meningkatnya pendapat petani dan masyarakat secara umumnya,” harap bupati. Terakhir, Wardan menyampaikan ucapan terimakasih kepada OPD terkait, khusunya Dinas Penanaman Modal dab PTSP yang telah bekerja keras sehingga mampu menjadikan stand Inhil mendapat penghargaan terbaik. “Ke depan, semoga dapat dipertahankan dan kita tingkatkan,” tuntasnya. (e2/rpc)

membangun Negeri tercinta, Kabupaten Indragiri Hilir karena pembangunan tidak dapat hanya dilakukan oleh segelintir orang saja, melainkan harus melalui kerjasama dari berbagai pihak,” papar Bupati. Pelantikan anggota DPRD Riau priode 2019-2024 dihadiri langsung oleh Gubernur Riau, Syamsuar dan wakilnya, Edi Natar Nasution serta Ketua DPRD Riau periode sebelumnya, Septina Primawati Rusli. Setelah pengambilan sumpah dan janji, Sekretaris DPRD Provinsi Riau, Ka-

haruddin pun membacakan surat keputusan tentang pimpinan sementara dewan, sebelum pimpinan definitif ditentukan. Pimpinan DPRD Provinsi Riau sementara ini terdiri atas satu orang Ketua dan Wakil Ketua yang berasal dari 2 partai peraih kursi terbanyak pada Pemilu Legislatif 17 April lalu. Sebagaimana isi surat dari DPD Partai Golkar dan DPD PDIP Riau, Sukarmis dan Zukri Misran masing-masing ditunjuk sebagai Ketua dan Wakil Ketua sementara sebelum adanya penetapan un-

Pemerintah Provinsi

Riau

infotorial pemprov Riau

Asap Kian Pekat

Gubri: Liburkan Sekolah

Pihaknya sudah mengintruksikan Dinas Pendidikan untuk meliburkan aktivitas belajar mengajar sekolah di wilayah setempat. Ia mengatakan instruksi ini disampaikan khusus kepada wilayah yang terdampak kabut asap pekat, seperti Kota Pekanbaru. Kondisi Kota Pekanbaru yang diselimuti asap tebal.

Teken MoU dengan ICCN untuk Menuju “Riau Keren” “KITA bersama-sama berupaya bagaimana melakukan pengembangan sumber daya manusia yang terampil dan kreatif. Pemerintah daerah juga mampu memfasilitasi dan melindungi penyertaan modal, pinjaman usaha, serta fasilitasi HAKI. Kita juga dituntut bagaimana membuka peluang pasar industri kreatif untuk masyarakat lokal, dan menarik wisatawan.”. Demikian dikatakan Gubernur Riau Drs. H. Syamsuar M.Si. saat penandatanganan nota kesepahaman atau MoU (Memorandum of Understanding) dengan Ketua Indonesia Creative Cities Network (ICCN) Tubagus Fiki C Satari di sela-sela acara Indonesia Creative Cities Festival (ICCF) 2019 di Ternate, Maluku Utara, Rabu (4/9/2019) kemarin. Isi MoU ini, dikatakan Syamsuar, terkait pengembangan atau peningkatan penguatan usaha ekonomi kreatif di Provinsi Riau. Adanya MoU ini Pemerintah Provinsi Riau bisa melakukan terobosan pemberdayaan 5 aktor kreatif, yaitu pemerintah, komunitas, akademisi, bisnis dan media. Selain itu, sambung Syamsuar, MoU ini untuk peningkatan penguatan jaringan kota kreatif di Provinsi Riau yang dijembatani oleh ICCN. Dalam Forum Creative Cities Conference pada ICCF 2019 di Ternate, Syamsuar menyampaikan lima poin terkait Riau Keren. “Riau Keren merupakan singkatan dari Rencana dan Implementasi Ampuh untuk Kemajuan Ekonomi Kreatif dan Destinasi Nasional. Lima poin dari Riau Keren, yaitu keuntungan geografis, peningkatan infrastruktur dan akses wilayah, pengembangan ekonomi kreatif Riau, pengembangan potensi wisata Riau, dan yang terakhir strategi konektifitas melalui Badan Riau Creative Network (BCRN),” jelas Syamsuar. Sebagaimana diketahui, Pemerintah Provinsi Riau sesuai dengan Misi Gubernur Riau Drs H Syamsuar MSi dan Wakil Gubernur Riau Edy Nasution, yaitu mewujudkan perekonomian berbasis potensi sumber daya daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dengan sosialisasi dan keterlibatan masyarakat dengan UMKM, Koperasi, serta pemberdayaan dasar yang berkualitas ekspor (empowernment of society base economy).***

“SAYA sudah sampaikan kepada Dinas Pendidikan (Provinsi Riau). Kalau udara sudah tidak sehat, silakan diliburkan,” kata Gubernur Riau Drs. HSyamsuar M.Si., Senin (9/9), menyikapi kabut asap yang semakin parah dan pekat di sejumlah daerah di Riau dampak karhutla (kebakaran hutan dan lahan). Gubri Syamsuar mengatakan, pihaknya sudah mengintruksikan Dinas Pendidikan untuk meliburkan aktivitas belajar mengajar sekolah di wilayah setempat. Ia mengatakan instruksi ini disampaikan khusus kepada wilayah yang terdampak kabut asap pekat, seperti Kota Pekanbaru. “Jadi tidak semua sekolah di liburkan. Sebab kualitas udara di daerah berbeda-beda. Kalau daerah yang titik apinya hanya satu dan tidak terdampak kabut asap, kan tidak harus libur. Tapi kalau patut diliburkan, silahkan diliburkan,” ujar mantan Bupati Siak 2 periode ini, sebagaimana dilansir gatra.com. Syamsuar juga meminta Disdik dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Riau memantau Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) yang ada di wilayahnya masing-masing. “Biar tahu kualitas udara di masing-masing daerah,” katanya. Pada Senin (9/9) titik panas di Provinsi Riau membludak menjadi 289 titik setelah sehari sebelumnya hanya 125 titik. Titik panas itu tersebar di Kepulauan Meranti 2 titik, Bengkalis 4 titik, Kampar 2 titik, Dumai dan Kuantan Singingi (Kuansing) masing-masing 1 titik. Pelalawan 57 titik, Rokan Hilir (Rohil) 1 titik, Indragiri Hilir (Inhil) 185 titik dan Indragiri Hulu (Inhu) 31 titik. Dari jumlah tadi, 182 titik dipastikan titik api lantaran level confidencenya sudah di atas 70 persen. Titik api tadi, di Bengkalis 2 titik, Pelalawan 38 titik, Rohil 1 titik, Inhil 117 titik, Inhu 17

Presentasi di Tarnate, Gubri Minta Didoakan “INI kehormatan bagi saya sebagai Gubernur Riau dapat menceritakan pengembangan usaha ekonomi kreatif di Provinsi Riau. Jam 1 Waktu Indonesia Timur, saya akan presentasi. Saya minta doa masyarakat Riau agar presentasi saya berjalan lancar,” kata Gubernur Riau Drs. H. Syamsuar M.Si. Untuk diketahui, Gubri Syamsuar mendapatkan kehormatan untuk mempresentasikan mengenai ekonomi kreatif di Indonesia Creative Cities Festival (ICCF) dalam Forum Creative Cities Conference 2019 di Ternate, Rabu (4/9/2019). Dikatakan Syamsuar, dalam presentasi nanti siang Waktu Indonesia Timur, ia akan menyampaikan kesiapan pertumbuhan kota kreatif di Provinsi Riau. Juga kesiapan Provinsi Riau sebagai tuan rumah Creative Cities Conference 2021. “Kegiatan tahunan ini dipelopori Jaringan Kota Indonesia bersama Badan Ekonomi Kreatif, bertujuan mendorong pengembangan ekonomi kreatif yang melibatkan komoditas masyarakat di daerah,” ungkap Syamsuar. Selain Sy-

amsuar, gubernur di Indonesia yang mendapat kehormatan melakukan presentasi, yaitu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtilu Laiskodat. Penyelenggaraan ICCF di Ternate tahun 2019 merupakan yang kedua, setelah yang pertama di Jogjakarta pada

2018. Sementara untuk lokasi penyelenggaraan tahun 2020 baru akan ditentukan pada penyelenggaraan ICCF di Ternate. ICCF 2019 di Ternate, Maluku Utara, mengusung tema Tara La No Ate yang berasal dari Bahasa Ternate, yang berarti ‘Turun ke Bawah, Memikat, dan Merangkul’. (e2/rgc)

Gubri Hadiri Konferensi Nasional Pariwisata GUBRI (Gubernur Riau) Drs. H. Syamsuar M.Si. menghadiri konferensi nasional pariwisata yang dipusatkan di Jakarta, belum lama ini. Acara yang berlangsung dari 05 September 2019 itu digagas oleh Markplus Center and Hospitality dan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI). Pada Konferensi Nasional Pariwisata dengan judul “Planet Tourism Indonesia 2019 – The Prologue: Now, Next, New!” sebagai keynote speaker, Dr. Hermawan Kartajaya (Chairman of MarkPlus Center

for Tourism and Hospitality) serta kepala daerah tingkat bupati dan walikota dari destinasi-destinasi unggulan yang ada di Indonesia. Selain itu pembicara internasional dari berbagai bidang hadir untuk memperkaya perspektif dalam membangun pariwisata Indonesia. Acara bertempat di Ballroom Hotel Riztcarlton Jakarta. Gubernur Riau H. Syamsuar mendapat undangan kehormatan dari MarkPlus center pada acara Konferensi Nasional Pariwisata dengan Judul :Planet Tour-

ism Indonesia 2019 - The Prologue: Now, Next, New! dengan Keynote Speaker Dr. Hermawan Kartajaya. acara berlangsung di Ballroom Hotel Riztcarlton Jakarta, 5 September 2019. Dalam kesempatan itu, Gubri Syamsuar sempat berbincang-bincang dengan perempuan kelahiran Jerman, yang sudah menjadi WNI sejak tahun 1971, yaitu Prof Birute Mary Galdikas. Perempuan ini sudah mengabdikan 45 tahun hidupnya untuk membangun konservasi orang utan di Kalimantan Tengah.***

Pemerintah Kabupaten

Pelalawan

galeri Pemkab Pelalawan

Bupati HM Harris: Tak Adalagi Masyarakat yang Tidak Bisa Berobat Beruntunglah mereka yang mendiami dan tercatat sebagai penduduk di wilayah administratif Kabupaten Pelalawan, karena sejumlah kemudahan dilakukan Pemkab setempat di berbagai bidang kehidupan, termasuk bidangbidang yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat banyak. Bidang kesehatan, satu misal.

uatu hari, Bupati Pelalawan HM Harris berucap: ‘’Seluruh masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak bisa berobat, karena seluruh Puskesmas akan melayani. Bahkan, jika masyarakat yang sedang dalam kondisi sakit dan tidak lagi sanggup untuk datang ke Puskesmas, maka petugas akan mendatanginya.” Sebagaimana diketahui, Pemerintah Kabupaten Pelalawan yang dipimpin duet Bupati dan Wakil Bupati HM Harris dan Drs H Zardewan MM mengusung 7 Program Strategis. Salah satunya Pelalawan Sehat. Program pembangunan bidang kesehatan ini memberikan peluang pelayanan kesehatan kepada seluruh lapiran masyarakat secara gratis sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Bidang Kesehatan ini menjadi salah satu fokus pembangunan yang telah dan sedang dilaksanakan selama dua periode kepemimpinan Bupati HM Harris. Pemkab Pelalawan menyadari betul, bahwa kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia disamping investasi yang nyata dalam pembangunan. Hal ini juga sejalan dengan amanah yang telah dicantumkan dalam UUD 1945, juga telah disebutkan dengan jelas dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 sebagaimana diperbarui dengan Undang-undang Nomot 36 Tahun 2009

tentang Kesehatan, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kata Bupati, sebagai sebuah investasi dalam pembangunan, maka bidang kesehatan terus mendapat perhatian serius sebagai bentuk komitmen dari Pemkab Pelalawan. Program Pelalawan Sehat ini merupakan satu dari tujuh program strategis yang menjadi program andalan Pemkab Pelalawan dan telah mulai dicanangkan sejak 2010 lalu, tepatnya pada periode pertama pemerintahan Bupati Pelalawan HM Harris. Program Pelalawan Sehat sendiri adalah suatu upaya intensif menciptakan kondisi sehat masyarakat dan lingkungan, yakni dengan meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan, memberikan pelayanan gratis bagi seluruh penduduk di Puskesmas, serta memberikan jaminan layanan rujukan gratis bagi penduduk miskin dan mendekati miskin. Tak hanya itu, sebagaimana dilansir riaupotenza.com, Program Pelalawan juga sebagai upaya menghidupkan kembali budaya gotong royong penyehatan lingkungan. Dan program Pelalawan Sehat ini juga telah sejalan dengan Program Pemerintah Pusat yakni Program Indonesia Sehat. Bupati HM Harris dalam banyak kes-

empatan mengatakan, bahwa program Pelalawan Sehat merupakan upaya untuk menciptakan kondisi sehat di daerah ini yang dimulai dari sehat lingkungan dan kemudian mewujudkan sehat individual penduduk. Selain itu, Program Pelalawan Sehat ini juga sebagai upaya untuk memperkuat prakarsa masyarakat dan menghidupkan kembali budaya gotong royong dalam membersihkan lingkungan pemukiman serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Pada sisi kesehatan individual, Pemkab Pelalawan terus meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan serta memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin yang memperkuat program kesehatan nasional. Dampak yang dirasakan dari Pelalawan Sehat yaitu berkurangnya angka kesakitan, berkurangnya endemi penyakit menular dan meningkatnya umur harapan hidup masyarakat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dan tentunya, Program Pelalawan Sehat yang telah digagasnya ini, tidak hanya menjadi slogan semata. Dimana Program tersebut terus diaplikasikan dengan berbagai kegiatan pembangunan khususnya bidang kesehatan. ‘’Pencapaian program Pelalawan Sehat, sejak tahun 2012 lalu hingga tahun 2019 ini, kita nilai telah berhasil,’’ kata Bupati Pelalawan HM Harris.

Dimana saat ini, lanjut politisi senior Golkar di Kabupaten Pelalawan, masyarakat di Negeri yang memiliki motto Tuah Negeri Seiya Sekata, tidak lagi mengalami kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. ‘’Karena telah dibiayai oleh pemerintah. Jadi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan begitu mudah. Tentunya dengan melengkapi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan dan itu juga mudah,’’ beber Harris sambil menegaskan bahwa pelayanan kesehatan ini dilakukan secara merata baik di wilayah kecamatan maupun desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Pelalawan. ‘’Seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak bisa berobat, karena seluruh Puskesmas akan melayani. Bahkan, jika masyarakat yang sedang dalam kondisi sakit dan tidak lagi sanggup untuk datang ke Puskesmas, maka

pisan masyarakat Kabupaten Pelalawan, sehingga visi Inovasi Menuju Pelalawan Emas (Ekonomi Mandiri, Aman dan Sejahtera) dapat tercapai dengan maksimal,” bebernya. Untuk mendukung Program Pelalawan Sehat sebut mantan Ketua DPRD Pelalawam, saat ini Pemkab Pelalawan telah memiliki 14 Puskesmas di 12 kecamatan, 40 Puskesmas Pembantu (Pustu), 93 Poskesdes dan 1 RSUD yakni BLUD RSUD Selasih. Untuk mendukung pelayanan optimal pada Program Pelalawan Sehat, khususnya pada poin Jamkesda, Pemkab Pelalawan juga menyediakan SDM yang tangguh yang tersebar di 14 Puskesmas yang ada di 12 kecamatan di Kabupaten Pelalawan. Dengan jumlah tenaga Medis yang telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 481 orang, Tenaga Honorer 407 orang, Tenaga Honor Provinsi 10 orang dan PTT Pusat 115 orang. Dari keseluruhan tenaga medis yang tersebar di seluruh Puskesmas tersebut, terinci Dokter umum sebanyak 54 orang, Dokter Gigi 191 orang, Bidan 300

Sebagai pendukungnya, hal ini juga terangkum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat 1, UndangUndang 40/2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Soal Jamkesda menjadi salah satu penjamin kesehatan bagi warga miskin atau mendekati miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis, bahwa selama ini Jamkesda Kabupaten Pelalawan menjamin seluruh masyarakat di daerah ini. Tujuannya adalah memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Pelalawan untuk hidup sehat sebagai investasi dalam pembangunan di segala bidang. Di samping itu juga tujuannya yakni meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat umum di kabupaten pelalawan agar tercapai derajat kesehatan yang optimal secara efektif dan efisien. Disebutkan tujuan khusus Jamkesdasendiri adalah mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang terstandar bagi peserta, tidak berlebihan sehingga terkendali mutu dan biayanya. ‘’Jamkesda Kabupaten Pelalawan ini menjamin

petugas akan mendatanginya,” terang Bupati didampingi Plt Kadiskes Pelalawan H Asril SKm MKes. Lebih lanjut dikatakan, Program Pelalawan Sehat ini telah mencapai peningkatan yang signifikan. Ini terjadi karena Pemkab Pelalawan tidak henti-hentinya memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal. Apalagi Program Pelalawan Sehat ini, juga dibarengi dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga kesehatannya, sehingga keinginan untuk menjadikan masyarakat sehat dengan kualitas dari tenaga kesehatan yang profesional dapat tercapai maksimal. Program Pelalawan Sehat, memang dinilai telah berhasil dalam aplikasinya. Dimana dengan adanya Pelalawan Sehat, masyarakat pun menjadi terbiasa bergotong royong membersihkan lingkungannya, sehingga tercipta masyarakat yang sehat dan lingkungan yang sehat. Kata dia, masyarakat yang sehat adalah modal dasar dalam membangun suatu daerah. ‘’Untuk itu, kita berharap agar upaya Pemkab Pelalawan ini harus didukung oleh peran aktif seluruh la-

orang, perawat 184 orang Tenaga Teknis 149 orang serta Tenaga Kesehatan 196 orang. Pelalawan Sehat dengan salah satu pelayanan kesehatan gratis yakni melalui pengembangan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Pelalawan. Program Jamkesda Kabupaten Pelalawan dimulai sejak tahun 2011 dan terus berkembang sampai sekarang. Dimulainya Jamkesda di daerah ini kemudian dikuatkan melalui Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 09 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan Perbup Nomor 08 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Jamkesda Kabupaten Pelalawan. Di samping itu, tentang sistem jaminan sosial nasional juga menetapkan bahwa setiap individu dan semua warga Negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk masyarakat miskin.

seluruh pemeliharaan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Pelalawan untuk hidup sehat sebagai investasi dalam pembangunan di segala bidang seperti yang termaktub dalam Program Pelalawan Sehat. Untuk itu, melalui Program Pelalawan Sehat ini, maka kita akan terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik, maksimal dan profesional kepada masyarakat Kabupaten Pelalawan. Sehingga kemajuan pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Pelalawan dapat tercapai dengan optimal seiring pembangunan kesehatan nasional,’’ pungkasnya. (adv/hms/e2)

Pemerintah Kabupaten

Rokan Hilir

advertorial Pemkab Rohil

Intensif, Upaya Bupati Suyatno Mengantisipasi Banjir di Rohil Salah satu persoalan krusial yang dihadapi Pemkab Rohil (Rokan Hilir) adalah musibah banjir yang hampir setiap tahun melanda. Bila datang musim penghujan, maka sejumlah kawasan di kabupaten itu dilanda oleh banjir, yang menimbulkan kerugian dalam jumlah yang tidak sedikit.

elain mendatangkan kerugian material, musibah banjir yang rutin setiap tahun melanda Rohil juga mengakibatkan sejumlah anggota masyarakat tidak dapat melakukan kegiatan di bidang ekonomi, dan tempo-tempo sejumlah sekolah terpaksa diliburkan karena bangunan sekolah yang direndam banjir. Termasuk banjir yang melanda sejumlah lahan pertanian, yang dengan susah payah ditanam oleh petani. Tidak ingin kondisi demikian terjadi berlarut-larut, maka Bupati Suyatno AMP sudah melakukan sejumlah langkah, termasuk dalam upaya mengantisipasi terjadinya banjir. Sudah tidak terhitung pula dana yang dikucurkan untuk kepentingan dimaksud. Kendati sulit untuk meniadakan sama sekali musibah banjir di Rohil, setidaknya melalui sejumlah langkah itu bisa dilakukan langkah-langkah antisipatif. Pada Selasa (20/8/2019), guna mengantisipasi terjadinya bencana banjir, goronggorong yang ada di pusat kota Bagansiapiapi diperbaiki dengan cara dibongkar. Pasalnya, tidak jalannya air menuju ke sun-

gai diakibatkan terjadinya penyumbatan di beberapa garong-garong dan drainase yang ada di Kota Bagansiapiapi. “Beberapa minggu yang lalu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas PUTR membongkar gorong-gorong dan memperbaiki drainase yang salah satunya dekat Lapangan Koni. Karena di daerah itu sering terjadi kebanjiran hingga membuat lapangan Masjid Agung dan sekolah TK terendam banjir,” kata Bupati Rokan Hilir H Suyatno saat melakukan peninjauan, Selasa (20/8/2019) siang. Bupati mengungkapkan, setelah dilakukan pembongkaran gorong gorong yang berada di dekat lapangan KONI tersebut dilakukan pengecekan oleh petugas dan menemukan areal yang mengalami penyumbatan. “Setelah ini dibuka barulah kelihatan kalau arus airnya mengarah ke barat yakni menuju ke laut. Makanya saya sangat yakin dan percaya setelah dibongkar masjid dan TK kedepannya tidak terendam air lagi,” kata Suyatno. Selain gorong gorong dan drainase di lapangan KONI, titik-titik lainnya yang di-

anggap terjadi penyumbatan juga akan dibongkar seperti di Jalan Nelayan dan Sungai Pabrik. Ia berharap dengan pembongkaran gorong gorong dan drainase yang ada di pusat kota Bagansiapiapi tidak terendam air lagi. “Dulunya saat membangun gorong-gorong main timbun saja yang akhirnya jika musim hujan terjadi kebanjiran. Begitu juga titik-titik lainnya juga akan kita bongkar, namun hanya menunggu waktunya saja,” terang Suyatno. Bupati juga mengimbau masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan. Letaklah sampah rumah tangga di tempattempat yang sudah disiapkan, jangan sampai membuang sampah di parit yang berakibat terjadinya penyumbatan. “Mari kita samasama menjaga kebersihan agar daerah kita ini saat musim hujan tidak kebanjiran,” kata mantan calon Wakil Gubernur Riau itu. Pada Kamis (22/8/2019) siang, Bupati Rokan Hilir (Rohil) H Suyatno AMp meninjau kegiatan pembongkaran drainase yang dilaksanakan di Jalan Sumatera, Kelurahan Bagan Barat. Penataan drainase dilakukan untuk mengurangi dampak genangan air yang kerap terjadi di lingkungan tersebut terutama mengakibatkan lumeran air sampai ke lingkungan Masjid Agung Al Ikhlas dan sekolah yang berdekatan. “Saya sudah koordinasikan kepada pihak PUTR dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk segera membongkar drainase

yang ada di sudut lapangan KONI dan setelah dicek oleh petugas ternyata di sinilah penyebab air tergenang, makanya saya perintahkan langsung bongkar,” kata Suyatno. Lewat kegiatan itu, terangnya, diharapkan nanti dapat mengatasi persoalan genangan air yang kerap terjadi. Sehingga air mengalir ke daerah aliran yang ada. Untuk aliran air terangnya diarahkan ke sungai atau laut, mengarah ke jalur drainase ke barat. “Semoga dengan kegiatan itu Insya Allah di lingkungan sini tidak ada lagi banjir, air cepat mengering,” kata Bupati. Ia menambahkan untuk kegiatan serupa juga dilaksanakan ke beberapa titik terutama di perkotaaan. Karena disadari selama ini lingkungan perkotaan cukup rawan banjir di musim penghujan yang tak lama lagi akan tiba. “Akan dilakukan pembongkaran drainase termasuk di Jalan Nelayan, di samping Sungai Pabrik, dan beberapa titik,” katanya. Bupati mengharapkan masyarakat dapat mendukung kegiatan itu sehingga tidak ada yang merasa terganggu kalau akses jalan ada yang dibongkar dan berakibat pada ditutupnya jalan. “Ini upaya kita agar banjir tak lagi terjadi apalagi pusat kota Bagansiapiapi yang merupakan Ibukota Kabupaten Rohil,” pungkasnya. Jauh sebelumnya, yaitu pada Selasa (30/4/2019), Bupati Suyatno mendampingi Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution melakukan pengukuhan Kampung Siaga Bencana di Kepenghuluan Karya Mulya Sari, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir. Pada kesempatan itu juga hadir Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau Edwar Sanger. Kegiatan tersebut sekaligus dirangkai dengan menggelar apel siaga dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke- 5 tahun Taruna Siaga Bencana (Tagana) bersama dengan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kabupaten Rokan Hilir. Turut hadir Anggota DPRD Rohil dari partai PDI-Perjuangan Krismanto. Dalam kesempatan itu Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution mengatakan bahwa kampung siaga bencana sudah terbentuk sebanyak 13 kampung. Enam diantaranya sudah terbentuk melalui pemerintah pusat. “Sementara yang tujuh kampung bencana lagi dibentuk melalui dana pemerintah pusat, kemudian daerah yang melaksanakan,” kata wagubri, sembari menjelaskan bahwa pembangunan sekolah siaga bencana itu sudah dibentuk di wilayah Dumai, kemudian hari ini di Kabupaten Rokan Hilir. Mantan Danrem 03 Wira Bima itu mengatakan dengan terbentuknya sistem penanggulangan bencana ini diharapkan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Apalagi menurutnya pembentukan itu dilakukan

di tempat-tempat dimana bencana itu sering terjadi. “Kebetulan disini merupakan daerah banjir, makanya tadi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah provinsi Riau juga ikut,” kata Edy lagi. Dalam kesempatan itu juga disampaikan berupa ajakan kepada seluruh masyarakat di daerah dan pihak-pihak terkait lainnya agar dapat sama-sama merawat sehingga kejadian bencana alam pada tahun 2015 yang lalu tidak terjadi lagi. “Seperti tahun 2015 kemarin kan yang rugi kita semua, terutama anak-anak kita, sekolahnya maupun kesehatannya, semuanya jadi terganggu,” pungkasnya. Dengan dibentuknya kampung siaga bencana dan sekolah anti bencana di berbagai daerah menurut wakil gubernur itu merupakan langkah antisipasi pemerintah untuk melakukan antisipasi bencana. Edy Nasution juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat gubernur Riau terpilih akan segara mengumpulkan para bupati dan walikota se- Riau dalam rangka sinergitas pembangunan yang ada di seluruh provinsi Riau. “Tujuannya untuk mengetahui apa saja yang paling penting dan urgen di daerahnya masing-masing,” imbuh wagubri.

Sementara itu, Bupati Rokan Hilir H Suyatno turut mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Provinsi Riau yang telah memberikan kepercayaan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan hilir untuk melaksanakan apel siaga bencana tahun 2019 se- propinsi Riau. “Tadi kita juga tadi sekaligus melakukan pengukuhan kampung siaga bencana, dan sekolah siaga bencana tadi sudah kita lakukan semuanya berjalan dengan lancar,” kata bupati. Suyatno mengatakan dengan di kukuhkannya siaga kampung bencana ini, diharapkan bila mana terjadi bencana, orang kampung siaga bencana sudah siap untuk mengambil langkah-langkah antisipasi sedini mungkin. Diharapkan bencana di Kabupaten Rokan Hilir tidak terjadi lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Terpilihnya desa Karya Mulya Sari Kecamatan Pekaitan, kata bupati H Suyatno karena merupakan sasaran setiap tahunnya. “Ini sudah merupakan kesepakatan antara Pemkab Rokan Hilir dengan Pemprov Riau, maka di putuskanlah di sini,” kata mantan calon Wakil Gubernur Riau yang berpasangan dengan Arsyadjuliandi Rachman itu. (adv/hms/e2/dari berbagai sumber)

advertorial Bank Riaukepri

Jawab Kebutuhan Pasar, Bank Riau Kepri Terus Kembangkan Sayap Usaha

Di saat sejumlah kalangan mengeluhkan sulitnya kondisi perekonomian belakangan ini, tapi Bank Riau Kepri malah terus mengembangkan sayap usahanya, baik dalam pembukaan kantor cabang pembantu baru, pembukaan kantor kas, maupun dalam bentuk pengembangan unit usaha.

a l am upaya memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Pelalawan, Bank Riau-Kepri (BRK) membuka Kantor Kas di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Peresmian Kantor Kas BRK bertempat di halaman Kantor Camat Teluk Meranti diresmikan langsung oleh Bupati Pelalawan HM Harris pada Selasa (10/9/2019) lalu. Peresmian ditandai dengan pemotongan pita antara Bupati Pelalawan H.M Harris bersama Direktur Kredit dan Syariah BRK Tengku Irawan yang disaksikan oleh Komisaris Independen BRK Taufiqurrahman. Saat memberikan sambutan, Direktur Kredit dan Syariah BRK Tengku Irawan mengatakan bahwa saat ini lagi gencarnya-gencarnya membangun kantor kas Bank Riau-Kepri di daerah pelosok perairan di Provinsi Riau salah satunya Kabupaten Pelalawan. Untuk pembangunan kantor kas Bank RiauKepri Kecamatan Teluk Meranti merupakan kantor yang ke 47 yang sudah dibangun. “Sebelumnya kita sudah terlebih dahulu mendirikan kantor kas BRK di Kecamatan Kuala Kampar. Kehadiran Kantor Kas Bank Riau Kepri di Kecamatan Teluk Meranti bagian dari program untuk meningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kita berharap dengan berdiri kantor kas ini dapat terus bersinergi dengan masyarakat Kabupaten Pelalawan ke depannya,” terangnya. Sementara itu, Bupati Pelalawan HM Harris mengatakan, bahwa dirinya menyambut baik peresmin Kantor Kas Bank Riau Kepri di Kecamatan Teluk Meranti, karena mempermudah pelayanan akses dan transaksi perbankan bagi masyarakat. Sebelum adanya bank di Kecamatan Teluk Meranti,

masyarakat terpaksa pergi keibukota untuk melakukan transaksi perbankan, perputaran transaksinya cukup tinggi di sini hampir 2 triliun. “Selama ini kalau masyarakat ingin melakukan transaksi perbankan seperti pengambilan pembayaran gaji dan pengambil dana desa terpaksa ke ibukota Kabupaten atau ke Bank Riau Kepri Provinsi tetangga. Alhamdulillah, kehadiran Kantor Kas Bank Riau Kepri ini mempermudah kegiatan perekonomian masyarakat di Kecamatan Teluk Meranti,” ujarnya, dilansir bidikonline.com. Dikatakannya bahwa upaya pembangunan suatu daerah tidak lepas dari peran serta semua pihak, tidak terkecuali Bank Riau Kepri yang merupakan bank milik Pemerintah Provinsi Riau. Untuk itu diharapkan Bank Riau Kepri, memberikan kontribusi secara optimal dalam berperan aktif mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah dan masyarakat Negeri Amanah ini. “Tak kalah penting, pihak perbankan dituntut untuk meningkat pelayanan, agar nasabah puas. Selain itu mempermu-

dah pelayanan permodalan bagi pelaku usaha kecil dan menengah,” tutupnya. Tampak Hadir Wakil Bupati H.Zardewan, Ketua DPRD Adi Sukemi,Sekda Tengku Mukhlis, Komisaris Independen BRK Taufiqurrahman, Direktur Kredit dan Syariah BRK Tengku Irawan, Perwakilan Kepala OPD, Camat Tengku Syafril serta jajaran pimpinan dan staff Bank Riau Kepri. Pada Rabu (11/9/2019), PT Bank Riau Kepri (BRK) Cabang Pembantu (Capem) Daik Lingga, membuka akses perbankan di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Lingga Timur, lewat program Laku Pandai PT. BRK. Program tersebut merupakan upaya PT. BRK untuk memberikan kemudahan akses perbankan di daerah yang belum terjangkau dan berdirinya jaringan kantor. Kepala BRK Capem Daik, Abdul Rohim mengatakan, program ini dilakukan melalui agen Laku Pandai PT. BRK. Agen ini dapat melayani sebagian transaksi perbankan dalam hal buka rekening tabungan, setor dan tarik tunai uang dan melakukan transfer ke selu-

ruh jaringan perbankan baik melalui ATM Bersama ataupun ATM Prima di seluruh Indonesia. “Melalui mesin EDC yang kami siapkan pada agen Laku Pandai, nasabah juga dimanjakan untuk pembelian pulsa seluler dan lain-lain. Untuk agen Laku Pandai di Sungai Pinang terletak di Jalan Kampung Bentai, tepatnya di warung Cha Cha,” kata dia kepada Batamnews, Rabu (11/9/2019). Ia menjelaskan, jaringan ini akan terus dikembangkan di daerah-daerah yang mempunyai jarak tempuh cukup jauh untuk melakukan transaksi perbankan. Terutama untuk wilayah pulau-pulau terluar di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. “Upaya ini juga telah kami lakukan sebelumnya, dengan membuka agen Laku Pandai BRK di Dusun Centeng, Desa Limbung. Alhamdulillah antusias warga sangat tinggi, baik untuk melakukan transaksi perbankan berupa pembukaan rekening, setor dan tarik tunai, maupun melakukan transfer keluar daerah. Apalagi saat ini didukung dengan tingginya belanja online,” ujarnya. Abdul Rohim mengaku, jika tak berhalangan, dalam waktu dekat pihaknya kembali membuka jaringan serupa di Desa Rejai, Kecamatan Bakung Serumpun. Kemudian, ia juga mengaku akan terus berupaya membuka jaringan di setiap daerah pulau terluar Kabupaten Lingga seperti Benan dan daerah lainnya yang sudah tersedia akses internet. “Sebagai informasi kepada nasabah PT. BRK, dalam waktu dekat ini, kami akan membuka jaringan Kantor Kas di Kelurahan Pancur. Sebelumnya, kami juga telah sukses membuka jaringan Kantor Kas di Kecamatan Senayang. Terakhir mohon doa dan dukungan dari nasabah maupun masyarakat semoga semua berjalan sesuai rencana,” pung-

kasnya. Sementara dari Kabupaten Rohul (Rokan Hulu) diperoleh informasi, Bupati Kabupaten Rokan Hulu H. Sukiman secara langsung meresmikan Kantor Kas Bank Riau Kepri Syariah Kemenag Rokan Hulu serta meresmikan juga Pelayanan Satu Pintu pada Kantor Kementerian Agama Rokan Hulu, yang ditandai dengan pengguntingan pita oleh Bupati Kabupaten Rokan Hulu H. Sukiman yang didampingi langsung oleh Direktur Kredit dan Syariah Bank Riau Kepri Tengkoe Irawan beserta Kepala Kementerian Agama Kab. Rokan Hulu Drs. H. Syahrudin M.sy. Bupati Kabupaten Rokan Hulu H. Sukiman mengapresiasi atas diresmikannya Kantor Kas Bank Riau Kepri Syariah dan menyampaikan bahwa kantor kas syariah ini sangat membantu masyarakat Pasir Pengaraian khususnya bagi para pendaftar haji yang ingin mendaftarkan dirinya untuk menunaikan ibadah haji. “Dengan adanya Kantor Kas Syariah di Kemenag Rokan Hulu ini masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan untuk mendaftar haji ini di karenakan sudah berada di tengah-tengah Kota Pasir Pengaraian”. Ujar Sukiman, sebagaimana dilansir se-riau.com. Pada kesempatan yang sama Bupati Rokan Hulu H. Sukiman juga mengapresiasi program Pelayanan Satu Pintu oleh Kemenag Rokan Hulu dimana program ini mengefisiensi waktu serta mempermudah segala urusan yang berkaitan dengan urusan keagamaan. Dalam sambutannya Direktur Kredit dan Syariah Bank Riau Kepri Tengkoe Irawan menyampaikan ucapan

terima kasih atas kepercayaan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terhadap Bank Riau Kepri. “Terima kasih atas kepercayaan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu kepada Bank Riau Kepri semoga kedepannya banyak sinergi bisnis yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak sehingga sinergi tersebut tersebut saling menguntungkan” Ucap Tengkoe Irawan. Kantor Kas Syariah Kemenag Rokan Hulu merupakan Kantor Kas Ke 48 di Bank Riau Kepri, pada bulan sebelumnya Bank Riau Kepri juga telah membuka kantor kas Teluk meranti di Kabupaten Pelalawan. Diresmikannya Kantor Kas Syariah Kemenag Rokan Hulu ini sebagai bentuk palayanan perbankan syariah kepada masyarakat sekitar serta memudahkan masyarakat dalam bertransaksi perbankan dan pendaftaran haji sehingga dapat mempercepat peningkatan perekonomian masyarakat di kota Pasir Pengaraian khusunya di area Kantor Kementerian Agama Rokan Hulu. Turut hadir pada kesempatan tersebut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Drs. H. Ibnu Ulya M.si, Ketua MUI Kab. Rokan Hulu, Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, Ketua Baznaz Rokan hulu dan Kepala Kantor Urusan Agama se Rokan Hulu, Pindiv Syariah Said Syamsuri, Pindiv Sekretaris Perusahaan M. Jazuli, Pimpinan Cabang Syariah Pekanbaru Helwin Yunus, Pemimpin Cabang Pasir Pengaraian M. Ali Fahmi, Pemimpin Cabang Pembantu Syariah Pasir Pengaraian Muthohar Hidayat dan Pinbag Pengembangan dan Pembinaan Jaringan M. Soha. (adv/hms)

Pemerintah Kabupaten

Rokan Hulu

Galeri Pemkab rohul

Sukiman Kunjungi Kampung Syekh Abdul Wahab Rokan BANYAK kegiatan yang dilakukan Bupati Rohul (Rokan Hulu) sepanjang September 2019. Yang paling menonjol antara lain mengunjungi kampung kelahiran Syekh Abdul Wahab Rokan yang berlokasi di Kampung Danau Runda Desa Rantau Binuang Sakti (RBS), Kecamatan Kepenuhan. Saat itu Bupati Sukiman didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Rokan Hulu Hj. Peni Herawati, Ketua LAM Riau Rokan Hulu H. Zulyadaini, Kadisparbud Rokan Hulu Drs. Yusmar, M.Si, dan Kabid Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Khoirul Fahmi. Pada Selasa (17/9) petang, Bupati Sukiman meresmikan pengoperasian Pasar Pekan Selasa, Desa Puo Raya Kecamatan

Tandun. Peresmian pasar yang dibangun oleh pemerintah daerah melalui dan alokasi khusus (DAK) tahun 2018, dengan anggaran sekitar Rp 1 miliar, dengan memiliki 9 unit los ditandai dengan pembukaan papan selubung oleh orang nomor satu Rohul. Sementara Senin (2/9/2019) siang, Bupati Sukiman mengucapkan selamat kepada 45 anggota DPRD Rohul periode 2019 -2024 hasil Pemilu serentak pada

2019 yang baru dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Pasir Pengaraian, Sunoto, SH, MH, Senin (2/9/2019) siang. Dihadapan 45 anggota DPRD Rohul, Bupati Sukiman menyatakan, ke 45 anggota DPRD Rohul, tentunya akan mengemban tanggung jawab yang besar dari rakyat. Pada Rabu (11/9/3019), Lomba Pacu Sampan Danau Purieh Wisata 2019 resmi dibuka Bupati Sukiman. Lomba ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Jadi Desa Pematang Berangan ke-16 tahun 2019. Lomba pacu sampan perdana di Danau Purieh Dusun Tulang Gajah Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah ini diprakarsai oleh para pemuda ini berlangsung selama tiga hari.***

Pemerintah Kabupaten

Kampar

Advertorial Pemkab kampar

Serius, Upaya Penanggulangan Stunting di Kabupaten Kampar

Stunting merupakan salah isu nasional yang sangat menjadi perhatian bagi pemerintah saat ini, oleh sebab itu berbagai upaya dan sosialisasi terus dilakukan dalam upaya penanggulangan Stunting (Pertumbuhan tidak normal) dalam perkembangan kehidupan mulai dari dalam kandungan hingga dewasa.

leh sebab itu TP PKK Kabupaten Kampar dalam upaya ini melakukan sosialisasi Pola Asuh bagi Anak dan Remaja (PAAR) di Lima kecamatan yang untuk perdananya di laksanakan di Kecamatan Tambang yang diadakan di Aula Kantor Camat Tambang pada hari Selasa, 17/09. Ketua TP Hj. Muslimawati saat membuka sosialisasi ini mengatakan kegiatan ini merupakan upaya penanggulangan stunting di masyarakat yang insyaallah akan kita laksanakan di 5 kecamatan di kabupaten yang di taja oleh Kelompok kerja I yang bekerjasama dengan Camat dan PKK Kecamatan” Kata Muslimawati Catur yang didampingi oleh Wakil Ketua PKK Kampar dan anggota PKK Kampar. Ditambahkan Muslimawati TP PKK Kampar mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua pengurus PKK Kecamatan dan Desa serta forum anak kecamatan tambang, mari kita Sosialisasikan lagi kepada masyarakat” pintanya lagi. Kepada peserta ia meminta agar dapat mengikuti ini dengan sungguh-sungguh, karena tidak semua kecamatan yang dapat kita jangku saat ini, kita lakukan bertahap, oleh sebab itu ikuti sosialisasi ini dengan sebaik-baiknya dengan men-

erapkan apa yang disampaikan oleh nara Sumber” pintanya lagi. Begitu juga kepada kepala desa agar dapat memberikan dukungan terhadap Pola Asuh Anak dan Remaja ini semoga seluruh masyarakat selalu dengan hidup Pola yang sehat” tambahnya lagi. “Mari kita menjaga anak-anak di lingkungan kita masing-masing karena zaman sekarang anak-anak mudah terpengaruh terhadap yang namanya narkoba maupun terhadap game online yang merusak mental anak. Sementara itu camat Tambang Abukhari dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasih kepada TP PKK Kabupaten Kampar yang telah melaksanakan sosialisasi yang sangat penting bagi kehidupan anak saat ini, kita khawatir terhadap perkembangan anak yang cenderung berbuat negatif karena pengaruh lingkungan maupun pengaruh tekhnologi. Sosialisasi ini mendatangkan Nara sumber dari TP PKK Kabupaten Kampar, Dari dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Perlindungan Anak Kabupaten Kampar. Pada dasarnya, masa depan anak akan ditentukan oleh kita mempersiapkan mereka sejak dini, ini tergantung

pada didikan dan bekal yang kita berikan kepada mereka, oleh sebab itu melalui didikan orang tualah yang akan menjadi pondasi untuk anak-anak dalam mengarungi masa depan mereka. Demikian Disampaikan oleh Ketua TP PKK Kabupaten Kampar Hj. Muslimawati Catur yang diwakili oleh Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Kampar Juli Mastuti saat membuka sosialisasi Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR) yang diadakan di Aula Kantor Camat Kampa pada hari Senin, 16/09 yang dihadiri oleh Camat Kampa Dedi Herman, PKK Kecamatan Kampa, PKK Desa dan para kepala Desa se Kecamatan Kampa. Disampaikan Juli Mastuti peran orang tua sangat menentukan masa depan anak, disamping mendidik dan meminta yang perlu dipertimbangkan adalah pergaulan dan lingkungan mereka “Pinta Juli Mastuti lagi. Saat ini pemerintah terus mensosialisasikan terhadap peningkatan dan pengembangan terhadap Sumber Daya Manusia, perlu ini berawal dari keluarga, dan Pemkab Kampar bersama PKK Kabupaten Kampar mendukung program ini “Tambah Juli Mastuti lagi. Salah satu upaya kita adalah dengan mensosialisasikan Pola Asuh Anak dan

Remaja (PAAR) ke masyarakat melalui kecamatan PKK, oleh sebab itu diikuti dan sosialisasikan lagi ke masyarakat “Pintanya lagi. Sementara itu Camat Kampa Dedi Herman dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasih kepada TP PKK Kabupaten Kampar yang telah melakukan sosialisasi yang sangat penting bagi kehidupan anak saat ini, kita khawatir terhadap perkembangan anak yang memerlukan bantuan teknis dan perkembangan lingkungan. Sosialisasi ini mendatangkan sumber dari TP PKK Kabupaten Kampar, Dari dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Perlindungan Anak Kabupaten Kampar serta dari forum anak Kampar. Sementara itu, Tim Program Inovasi Desa (TPID) Kabupaten Kampar, menggelar pelatihan Inovasi Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) kepada Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan perangkat Desa Se-Kecamaatn Tapung di aula Kantor Camat Tapung, kamis (12/9). Dimana pelatihan yang dibuka oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten Kampar Febrinaldi Tridarmawan, S.STP M.Si selaku Ketua Tim Inovasi Desa yang diwakili oleh Kabid PMD Kabupaten Kampar Elly Yudia. Adapun pelatihan yang dilaksanakam selama satu hari tersebut diikuti oleh 25 Desa yang ada di Wilayah Kecamatan Tapung, dimana setiap desa tediri dari dua orang setiap desa yabg terdiri dari Sekretaris Desa dan Kader Pembangunan Manusia (KPM). Elly Yudia dalam sambutannya menyapaikan bahwa pelatihan ini dilaksanakan sebagai salah satu bentuk peningkatan kapasitas KPM sebagai pemegang program pencegahan stunting di desa.

KPM harus mermahami pentingnya pemahaman mengenai upaya pencegahan stunting dan sekaligus memberi pemahaman tentang gejala-gejala, ciri-ciri dan cara-cara pencehan dan penanganan stunting. Sementara itu Sekretaris Camat Tapung Suprapto,SE dalam sambutannya menuturkan, bahwa, didalam pola kerja KPM terkait penanganan stunting tidak bisa bekerja sendiri, namun juga harus bekerja sama dengan kader posyandu, PAUD serta masyarakat. Suprapto menegaskan agar KPM dalam penanganan stunting setiap tahunnya harus memberikan laporan kepada desa, Puskesmas, kecamatan hingga Pemkab Melawi instansi terkait, sehingga mengetahui pekembangan penanganan stunting, kemudian upaya pencegahan. Dengan demikian melalui kegiatan pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan peran dan kapasitas perangkat desa, KPM dan TPID sebagai pelaku Program Inovasi Desa. Seperti biasa pada pelatihan tersebut hadir Afifudin, ST Tenaga Ahli Madya P3MD Provinsi mewakili Dinas PMD Provinsi Riau, Tenaga Ahli Pelayanan Sosial dan Sherly Arianty Tenaga Ahli Teknologi Tepat Guna. Sementara itu, Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang telah ditetapkan oleh para kepala desa, memiliki tanggung jawab dan membantu pencegahan dan penanganan stunting ditingkat desa. Oleh sebab itu selain para Sekretatis Desa, dalam hal ini para KPM agar bisa bekerja sebaik mungkin dipamdang perlu peningkatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM). Hal tersebut disampaian oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten Kampar Febrinal-

di Tridarmawan, S.STP M.Si selaku Ketua Tim Inovasi Desa yang diwakili oleh Elly Yudia Kabid PMD Kabupaten Kampar saat membuka Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) se-Kecamatan Tapung Hulu tahun 2019 yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung, rabu (11/9). Lebih lanjut Elly menyampaikan bahwa kegiatan pelatihan yang dilaksanakan selama satu hari tersebut diikuti sebanyak dua orang setiap Desa se-Kecamatan Tapung Hulu tersebut terdiri unsur pemerintah desa dan satu orang dari kader Desa. Dimana dalam kegiatan ini menggunakan Dana Operasional kegiatan (DOK), Pengolahan Pengetahuan Inovasi Desa (PPID) serta dari Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (T2KTD) bantuan pemerintah program inovasi desa sebesar 17,5% Yang difokuskan pada bidang sumber daya manusia. Selaku KPM di desa juga mmemiliki peran memastikan ketersediaan kegiatan pelayanan sosial bidang kesehatan dan pendidikan. Dalam hal ini tugas para KPM yang utama memastikan agar seluruh masyarakat terutama ibu hamil dan bayi dibawah dua tahun memperoleh pelayanan tersebut secara Konvergensi.” terang Elly”. Dihadiri oleh Wendi Moretha sebagai Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar dan Sherly Arianty Tenaga Ahli Teknologi Tepat Guna, maka sebagai pemateri pada kesempatan tersebut terdiri dari Afifudin, ST Tenaga Ahli Madya P3MD Provinsi mewakili Dinas PMD Provinsi Riau, Elly Yudia Dari Dinas PMD Kampar serta Ejon Asmanto, SKM Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar. (adv/hms)

Pemerintah Provinsi

Riau

nformasi yang diterima menyebutkan, saat ini tim tengah mengumpulkan data dan informasi sebanyak-banyaknya terkait keberadaan lahan perkebunan ilegal di Riau. Baik yang dimiliki perorangan maupun perusahaan. Laporan dari masyarakat dibutuhkan untuk melengkapi data yang saat ini sudah ada. Berdasarkan data yang diungkap pihak KPK dan DPRD Riau, setidaknya ada satu juta hektare lahan perkebunan sawit di Riau yang diduga ilegal. “Kalau masyarakat punya informasi, punya data, silahkan laporkan ke kami (lahan ilegal), akan kami tindak lanjuti. Laporan masyarakat juga penting untuk memperkuat dan menambah data selain dari data yang kami punya,” kata Edy Natar Nasution, Wakil Gubernur Riau, Rabu (28/8/2019). Luasnya lahan perkebunan sawit ilegal di Provinsi Riau memang sudah mendapat sorotan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pihak KPK menyatakan, di Provinsi Riau setidaknya ada sekitar satu juta hektare lahan yang diduga digarap secara ilegal. Selain itu, Tim Terpadu ini juga merujuk pada temuan DPRD Provinsi Riau beberapa tahun lalu. Pengelolaan lahan secara ilegal berpotensi membuat negara merugi karena persoalan pajak, dan memangkas pendapatan asli daerah. “Kami dengan tim akan menggelar pertemuan lagi setelah SK-nya dikeluarkan oleh Pak Gubernur. Tim di bagi dalam tiga bagian dengan masing-masing tugasnya. Tim inilah nantinya yang akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan,” katanya, dilansir infosiak.com. Disebutkan, tim ini sebenarnya sudah dibentuk awal Agustus lalu, namun hingga saat ini tim belum bisa bekerja ke lapangan karena masih menunggu SK. “SK-nya masih direvisi, kemudian dari pihak Polda juga ada masukan-masukan. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ini SK-nya ditandatangani dan kita bisa segera rapat untuk melaksanakan kegiatan itu,” ujar Edy Natar. Dia menambahkan, Tim Terpadu di bawah kepemimpinannya itu sudah mengantongi data-data mengenai lahan ilegal di wilayah Provinsi Riau. Namun Edy masih merahasiakan daerah dengan luasan lahan ilegal terbanyak, termasuk merahasiakan apakah lahan ilegal itu dikuasai oleh perorangan atau koorporasi. “Ada beberapa, nantilah kita akan dalami lagi,” katanya singkat. Seperti diketahui, Tim Terpadu penertiban penggunaan kawasan dan lahan ilegal Provinsi Riau hingga ini belum bisa turun ke lapangan. Padahal tim ini ditunggutunggu gebrakanya untuk menertibkan

advertorial pemprov Riau temuan KPK dan DPRD Riau. “Sasarannya apa yang sudah ditemukan KPK dan DPRD Riau, itu yang menjadi perhatian kita,” ujarnya.

Tim Terpadu Penertiban Lahan Ilegal Pemprov Riau Direspon Positif Masyarakat

Pemprov (Pemerintah Provinsi) Riau di bawah duet kepemimpinan Gubernur Drs. H. Syamsuar M.Si. dan Wakil Gubernur Edy Natar Nasution membentuk tim terpadu penertiban lahan ilegal. Sejumlah elemen masyarakat menyambut positif langkah yang dilakukan duet pemimpin pilihan langsung rakyat Riau itu.

perkebunan ilegal di Riau, yang disinyalir luasnya mencapai jutaan hektare. “Kemarin kita sudah rapat, kemudian

ada beberapa masukan dari teman-teman kepolisian, bahwa perlu penyempurnaan Tim Satgas,” kata Edy. Dia mengungkapkan, selain menunggu SK, tim terpadu penertiban perkebunan ilegal di Provinsi Riau ini belum bisa bekerja, juga karena saat ini masih proses penyempurnaan personel yang akan terlibat dalam operasi pengamanan tanah negara itu. Penyempurnaan tersebut agar saat turun ke lapangan nanti tim bisa bekerja lebih efektif. “Perlu ditambah personelnya dari pihak kepolisian. Misalnya siapa yang lebih tepat ditugaskan untuk ini, dan sebagai apa dalam tim,” terangnya. Untuk penyempurnaan Tim Satgas ini, Gubernur Riau sudah menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Riau untuk menyusun kembali Tim Terpadu secara lengkap, untuk kemudian dikeluarkan SK-nya. “Setelah

itu baru kita melaksanakan penertiban perkebunan ilegal di lapangan sesuai yang diharapkan,” ujarnya. Sebelumnya, Gubernur Riau (Gubri) H Syamsuar menegaskan, pembentukan tim terpadu penertiban lahan perkebunan ilegal di Provinsi Riau, bukan untuk menertibkan lahan perkebunan milik masyarakat kecil. Dibentuknya tim ini adalah untuk menertibkan lahan perkebunan dalam skala luas, baik milik perusahaan maupun perorangan. “Jadi perlu saya tegaskan lagi, yang akan kita tertibkan ini bukan lahan perkebunan milik petani kecil. Jadi jangan sampai nanti muncul isu seolaholah pembentukan tim untuk menertibkan petani-petani sawit yang kecil, bukan itu,” kata Gubri. Pembentukan tim terpadu tersebut sesuai Surat Keputusan (SK) Gubernur Riau nomor Kpts 9111/VIII/2019. SK tim terpadu tersebut ditandatangani langsung oleh Gubri H Syamsuar pada 2 Agutus 2019 lalu. Namun SK tim terpadu ini masih dilakukan revisi, karena ada beberapa poin yang dilakukan perbaikan. Tim yang dibentuk oleh Gubri Syamsuar ini terdiri dari tim pengendali, tim operasi, dan tim yustisi. Masing-masing tim memiliki tugas dan tanggung jawab tersendiri. Misalnya Tim Pengendali tugasnya memberikan arahan dalam perencanaan kegiatan tim, kemudian mengendalikan kegiatan tim, melaksanakan evaluasi, dan bertanggung jawab terhadap penertiban penggunaan kawasan atau lahan ilegal serta melaporkan pelaksanaan tugas tim. Kemudian untuk Tim Operasi bertugas melaksanakan penyusunan rencana kerja operasional tim, melaksanakan penyusunan rencana anggaran kegiatan, dan ren-

cana pemenuhan sarana dan prasarana tim. Kemudian tim ini juga bertugas melaksanakan kegiatan penertiban serta melaksanakan penegakan hukum dan penindakan terhadap para pelaku penggunaan kawasan atau lahan ilegal, serta menindak tegas terhadap aparat pemerintah yang terlibat dalam kegiatan kehutanan, perkebunan, pertambangan secara ilegal. Sedangkan untuk Tim Yustisi bertugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran kegiatan. Kemudian melaksanakan penyelidikan atau pengumpulan bahan dan keterangan penggunaan lahan ilegal. Menerima laporan pengaduan, melakukan proses hukum, dan melaksanakan penyidikan. Tim Terpadu Penertiban Penggunaan Kawasan atau Lahan Secara Ilegal di Provinsi Riau ini melibatkan berbagai unsur. Di antaranya Pemprov Riau, Polda Riau, Korem, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi Riau, Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Riau, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Riau, serta Kantor Direktorat Pajak Riau. “Dengan adanya tim ini, kita berharap akan ada kejelasan tahapan demi tahapan untuk memulai kegiatan penertiban lahan ilegal ini,” kata Gubri. Mengenai sasaran dari tim yang dibentuk Pemprov Riau ini, Syamsuar mengungkapkan tim ini nantinya akan melakukan penertiban terhadap penggunaan lahan ilegal yang menjadi

Diapresiasi LAMR Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi langkah Gubernur Riau Datuk Seri Drs. H. Syamsuar, M.Si membentuk Tim Terpadu Penertiban Penggunaan Kawasan/Lahan Secara Ilegal seiring banyaknya kawasan atau lahan yang digunakan secara ilegal di Provinsi Riau. “Ini suatu langkah yang perlu diapresiasi dan perlu didukung seluruh stakeholder terkait dalam upaya mencegah penggunaan kawasan/lahan secara illegal di Provinsi Riau,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR Datuk Seri Syahril Abubakar, dalam siaran persnya kepada media massa di Pekanbaru, Kamis (5/9/2019). Datuk Seri Syahril mengatakan pembentukan Tim Terpadu yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.911/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019 ini sangat penting apalagi Panitia Khusus Monitoring Lahan DPRD Riau menyebutkan dari luas perkebunan sawit di Riau mencapai 4,2 juta hektare, sekitar seluas 1,8 juta hektare lahan kebun sawit ilegal. “Dengan telah terbentuknya tim tersebut diharapkan masyarakat adat Melayu Riau kelak dapat menikmati tanah ulayat bilamana termasuk dalam kawasan perkebunan yang saat ini telah dikelola oleh perusahaan-perusahaan besar, dimana selama ini mereka telah menikmati tanah adat/tanah ulayat dan saatnya perusahaan-perusahaan berbagi dengan masyarakat adat,” kata Datuk Seri yang juga alumnus APDN Riau ini. Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit pada 19 September 2018. Inpres tersebut memperintahkan kepada instansi pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi kembali izin pelepasan kawasan serta menunda pembukaan kebun sawit selama masa tiga tahun. (adv/ hms/e2)