Majalah Pena Amira Edisi 63 - Juli 2017

Edisi 63 JulI 2017

Harga: Rp. 34.999 ,w w w. g o m e d i a k u . c o m

Bantu Petani Sawit, Pemkab Siak Kembangkan Kopi dan Kakao H. Yopi Arianto SE Sosok Bupati Rendah Hati yang Merakyat 2018, Pemkab Meranti Bertekad Lanjutkan Pembangunan Dorak Port Selama 9 Tahun Pelalawan Sudah Bedah 1.020 Rumah Tak Layak Huni Maksimalkan Peran dan Fungsi, Ini yang Dilakukan Komisi E DPRD Riau Rohil Bertekad Jadi Pusat Perekonomian di Provinsi Riau Ini Upaya yang Dilakukan Pemkab Kampar untuk Berdayakan Ekonomi Masyarakat

Sekapur Sirih

REDAKSI MAJALAH PENA AMIRA PENASEHAT Syekh Dr. M. Nur Ali, S.Ag, M.Hum

Memupuk Solidaritas

PEMIMPIN UMUM/DIREKTUR

PEMIMPIN UMUM Hj. Nur Ismi SH Hj. Nur Ismi SH

PEMIMPIN REDAKSI/PENNANGGUNG PEMIMPIN REDAKSI JAWAB Yeni Muharni Hj. Nur Ismi SH KONSULTAN HUKUM Irawan Harahap, SH, Mkn

PEMIMPIN PERUSAHAAN DEWAN REDAKSI Zulfa Amira Zaed Evi Endri

REDAKSI PEMIMPIN DEWAN PERUSAHAAN Zulfa Amira Hj.Nur Ismi SH Tun Akhyar Evi Endri Yeni Muharni

REDAKTUR Evi Endri

ADMINISTRASI Sevia Zuliatis REDAKTUR PELAKSANA MARKETING Ema Rita

Evi Endri

REDAKTUR Yeni Muharni

WARTAWAN - Hj. Nur SEKERTARIS Ismi, SH REDAKSI - Evi Endri Yuliatis S.E - Dimas - Yayan - Hasibuan REPORTER

Henru

KABAG IKLANMelinda Sari Rita Emmi Dastiati, SE USAHA DEVISI

BAGIAN IKLAN

MANAJER OPERASIONAL (Kepala), Siti ,Ema Yatno Suyatno Sugi Riswanto

Yudi Pranata (Kepala)

BIRO JAKARTA Dimas KEUANGAN Bambang

Supairin S.sos

BIRO JAWA TENGAH SM. MuhadiBIRO DAERAH : Khoirunnisa (Pelalawan), Ishaq (Rohil), Drs.Parmin

Adek (Inhu), Dimas (Jakarta),

BIRO MEDAN Yusrizal SM. Purnomo, M.Ag (Rohul)

BIRO PELALAWAN PENASEHAT HUKUM : Drs. Suparmin Irawan Harahap, SH, Mkn,MH Situmorang

MAN : BIRO PASIROMBUS PANGARAIYAN Yusrizal Syekh Dr. M. Nur Ali, S.Ag, M.Hum BIRO SIAK ALAMAT REDAKSI Eti

Jl. Jendral Sudirman

KEUANGAN Komp. Perkantoran Sudirman Raya Supairin, S.Sos Blok C No. 16 Pekanbaru PENERBITTelp. (0761) 35952 0812 PT. AmiraHp: Media Riau6865 2288

Email : majalah.amira88@yahoo.com NOTARIS Website : www.amirariau.com Aprizal, SH, MKN : www.gomediaku.com ALAMAT REDAKSI Jl. Jendral Sudirman PERCETAKAN Komp.

Perkantoran SudirmanYani RayaNo.25 CV.Suka Bina Jl. Ahmad Blok C No. 16 Pekanbaru Pekanbaru Telp. (0761) 35952 HP. 0812 6865 2288/ 081365928628 Email : majalah.amira88@yahoo.com PENERBIT Website PT.Amira : www.amirariau.com Media Riau REKENING BANK Bank Riau KepriNOTARIS Aprizal, SH, No. Rek. 1010803188 an M.Kn PT. Amira Media Riau

REKENING BANK Bank Riau Kepri No. Rek. 1010803188 a/n PT.Amira Media Riau

2 Pena Amira

Oleh: Hj. Nur Ismi

PEREKONOMIAN --baik nasional maupun daerah-- sah-sah saja terus tumbuh membaik, seiring dengan semakin banyaknya anggota masyarakat yang mampu menikmati tingkat kesejahteraan yang layak. Itulah antara lain dampak pembangunan yang tengah giat dilaksanakan, yaitu berupaya memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat. Banyak yang telah merasakan hal itu, terhampar dari realitas yang dilihat sehari-hari.

T

api kita juga tidak bisa menafikan bahwa masih tidak sedikit di antara anggota masyarakat yang seakanakan belum tersentuh oleh derap kemajuan dan pembangunan. Mereka ada di manamana, melata di berbagai tempat. Bukan tidak mungkin mereka adalah saudara kita, tetangga kita, orang terdekat kita. Mereka saban hari kita saksikan beratnya untuk mendayung kehidupan, bahkan untuk memenuhi kebutuhan yang paling dasar sekalipun.

Itulah, antara lain, makna puasa Ramadhan yang kita jalani, yaitu bagaimana setiap muslim memiliki kepekaan sosial yang tinggi, terutama terhadap orang-orang di lingkungannya.

Lapar dan haus yang ditahan, dan aneka nafsu lainnya yang dikekang, pada intinya juga mengajarkan kepada setiap muslim untuk peduli terhadap mereka yang secara sosial tidak memiliki kemampuan ekonomi sehingga sering menjalani “puasa” dengan terpaksa.

Walaupun ibadah puasa itu sepenuhnya untuk Allah, tetapi ibadah ini memiliki dimensi sosial yang sangat nyata. Puasa dengan mengendalikan seluruh nafsu dan segala macam bentuk egosentrisme, adalah refleksi dari keseriusan menuju keridloan Allah, tetapi ketika manusia mengendurkan egonya dan mengendalikan nafsunya itulah, dia menjadi solider menjadi peduli terhadap sesamanya. Apalagi bagi kaum yang serba berkecukupan, rasa lapar dan dahaga akan mengingatkan pada penderitaan dan kepedihan yang dialami oleh fakir miskin sepanjang hidupnya.

Tetapi di zaman modern ini puasa telah mengalami perubahan suasana sangat drastis. Ajakan untuk pengendalian nafsu dan pengurangan ego yang diserukan melalui langgar, masjid dan berbagai majelis pengajian, kalah gencar dengan seruan untuk bersikap konsumtif dan egoistik.

Puasa yang semula dipenuhi dengan kesederhanaan dengan penuh kekhusukan,

diganti dengan berbagai kemeriahan, yang mau tidak mau membutuhkan biaya mahal, sehingga mengurangi kekhusukan dalam beribadah dan mengurangi rasa dan sikap solider terhadap sesame manusia.

Kalau puasa dengan segala pengorbanan dengan merasa lapar dan dahaga sepanjang hari tidak menghasilkan kekhusukan, ketawadlukan di hadapan Allah. Tidak pula menghasilkan solidaritas sesama manusia, akan sulit mencari sarana lain untuk menumbuhkan solidaritas itu. Apalagi dalam kehidupan sehari-hari tantangan lebih berat. Hingga saat ini lembaga pendidikan seperti sekolah juga tidak lagi menjadi sarana efektif untuk pemberadaban manusia. Bahkan rasa solider itu secara sistematis mulai dikikis dari pandangan anak didik.

Melihat kenyataan ini para pemimpin agama, pada pendidik dan tokoh spiritual mesti segera mencari jalan untuk mengatasinya. Tidak mungkin peradaban berlangsung tanpa adanya solidaritas sosial yang tinggi. Manusia yang hanya diajarkan kompetisi, mulai dari sekolah, di kantor dan di masyarakat, akan menjadi manusia yang individualis bahkan egois. Bila seseorang atau bangsa telah dihinggapi egoisme ini tidak mungkin bisa membawa kemaslahatan bersama, sebab masingmasing akan bertarung untuk merebutkan barang yang diinginkan, baik yang merupakan haknya atau hak orang lain. Tidak ada orang yang merasa memiliki kewajiban, mereka hanya mengenal hak, termasuk merebut hak orang lain.

Bagaimanapun solidaritas itu merupakan kunci dalam kehidupan bersama, persoalannya manusia tidak bisa hidup sendiri harus hidup bersama, karena masing-masing saling membutuhkan.

Hanya saja dalam masyarakat hubungan sesama manusia itu bersifat emosional, persaudaraan, sementara dalam masyarakat modern hubungan itu lebih bersifat fungsional bahkan kontraktual.

Di situ tidak hanya dibutuhkan rasa saling percaya, rasa saling solider, tetapi juga dibutuhkan rasa saling percaya.

Dengan keteguhan moral, kerendahan hati dan kesederhanaan itulah kehidupan bersama bisa dibentuk. Puasa mengajarkan semua kebajikan moral itu, karena itu bagaimana tantangan dan godaan material yang sengaja digencarkan itu bisa dikurangi, agar puasa bisa mengarahkan seseorang pada kekhusukan, ketakaruban kepada Allah serta meningkatkan kesabaran dan meningkatkan rasa solidaritas. Dengan cara itulah ketakwaan bisa diraih oleh seseorang yang menjalankan puasa.*** *) Penulis adalah Pemimpin Umum/ Redaksi Majalah “Pena Amira

Laporan Utama

HM Harris Bupati Berprestasi yang Rendah Hati

‘’Sebagai warga Pelalawan, kami tentu bangga dengan sejumlah prestasi daerah ini di bawah kepemimpinan Bapak Harris. Itu artinya, pemerintah daerah telah berbuat yang terbaik untuk kepentingan daerah dan masyarakat.’’

T

IDAK ditopang oleh latar belakang pendidikan akademis yang tergolong tinggi, tapi HM Harris mampu membuktikan bahwa ia satu di antara sedikit jajaran pemimpin formal di Proinsi Riau yang mampu berbuat yang terbaik untuk kepentingan daerah dan masyarakat yang ia pimpin. Di bawah Harris, Kabupaten Pelalawan yang telah ia pimpin selama dua periode berturut-turut, mengalami kemajuan di berbagai bidang pembangunan.

Tidak cuma sampai di sana, kepemimpinan HM di Pelalawan yang sedang menjalani periode kedua masa jabatannya --yang untuk periode ini berpasangan dengan Wakil Bupati Zardewan-juga disarati dengan sejumlah prestasi membanggakan, baik untuk skala regional maupun nasional. ‘’Sebagai warga Pelalawan, kami tentu bangga dengan sejumlah prestasi daerah ini di bawah kepemimpinan Bapak Harris.

Itu artinya, pemerintah daerah telah berbuat yang terbaik untuk kepentin-

gan daerah dan masyarakat,’’ kata Syafwan, warga Sorek.

Ya, baik Syafwan atau warga Pelalawan lainnya, memang pantas bangga dengan serangkaian pestasi yang diraih oleh daerah itu, terutama sejak Pelalawan dipimpin oleh HM Harris beberapa tahun belakangan, baik untuk masa jabatan periode pertama maupun kedua.

Untuk periode pertama, dalam menjalankan roda pemerintahan di Pemkab Pelalawan, HM Harris didampingi Wakil Bupati Marwan Ibrahim-- yang belakangan tersansung kasus korupsi.

Adapun rangkaian prestasi yang direbut Pelalawan, yaitu perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Daerah yang diaudit oleh BPK. Selanjutnya, perolehan Penghargaan Peringkat III Anugerah Bina Perencanaan Riau Tahun 2013 dari Gubernur Riau, perolehan Penghargaan Citra Pesona Award Peringkat 10 Nasional Pengelolaan Objek Wisata Alam Berwawasan Lingkungan, dan Pena Amira ­3

Laporan Utama Berikutnya, Juara I Lomba UEDSP Tingkat Provinsi Riau, yakni Desa Bukit Gajah Kecamatan Ukui, Juara II Penilaian Stand Terbaik pada Pameran Gelar TTG Tingkat Provinsi Riau, Juara III Anugerah Pemberdayaan Terbaik PNPM Mandiri Perdesaan Tingkat Provinsi Riau, 1Juara I Lomba Siskmaling Tingkat Provinsi Riau, yakni Desa Trimulya Jaya, Perolehan Penghargaan Anugerah Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari Kementerian Tenaga Kerja dan transmigrasi RI, dan Juara Umum III MTQ Provinsi Riau.

Kemudian, Perolehan Penghargaan Dokter Teladan Tingkat Nasional atas nama Rachminur Gitasafarini Putrinani Dokter Puskesmas Teluk Meranti, Juara Umum Lomba Jung Katel Tingkat Internasional di Batam, Juara 2 Stand Pameran Terbaik pada Pameran Gebyar Wisata Budaya Nusantara. Lalu, pada O2SN Tingkat Nasional Atlet Pelalawan menyumbang 1 medali emas untuk cabang Karate SMP. 20.Pada O2SN Tingkat Provinsi, Kabupaten Pelalawan menyabet 6 Medali Emas pada cabang karate, catur, dan lompat tinggi, 6 Medali Perak pada cabang tenis, bulu tangkis, senam dan silat, dan 3 Medali Perunggu untuk cabang silat, tenis dan lompat jauh. 21.Pada Festival Lomba Seni Siswa Nasional mendapat Juara I Tingkat Provinsi untuk Cabang Sains SD, dan Juara I Tingkat Provinsi Riau untuk Bidang Studi IPS. (ee)

perolehan sebagai 10 Besar Koperasi Berprestasi Tingkat Nasional yakni Koperasi Sumber Makmur Desa Bukit Jaya Kecamatan Ukui.

Belum berhenti sampai di sana, selanjutnya Kabupaten Pelalawan berhasil memperoleh predikat sebagai Koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi Riau yakni KUD Bakti Desa Trimulya Jaya Kecamatan Ukui. Berikutnya, perolehan Penghargaan pada Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, Juara I Tingkat Provinsi Riau, dan Juara III Tingkat Nasional, yakni Desa Trimulya Jaya Kecamatan Ukui.

Kemudian, Pelalawan juga meraih gelar Juara I Lomba Desa Tingkat Provinsi Riau dan Peringkat 10 Besar Nasional yakni Desa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui, Juara I Lomba Pos Pelayanan Teknologi Desa Tingkat Provinsi dan 10 Besar Tingkat Nasional, yakni Posyantek Bandar Petalangan, dan Juara I Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Riau yakni Posyantek Bandar Petalangan.

4 Pena Amira

Laporan Utama

5 Kali WTP, Prestasi Prestisius Pelalawan

“Prestasi ini (WTP) bukan tujuan akhir kita.

Kita ingin memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, melalui pemerintahan yang bersih.”

S

ALAH satu prestasi yang banyak dikejar oleh pemerintah daerah (baik provinsi maupun kabupaten/kota) di Indonesia, bahkan oleh hampir semua lembaga negara di tingkat pusat adalah Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualiaan) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

Hebatnya, di bawah kepemimpinan Bupati HM Harris, Kabupaten Pelalawan berhasil merebut prestasi bergengsi itu sebanyak

lima kali.

Terakhir, Pemerintah Kabupaten Pelalawan yang sekarang dipimpin duet Bupati HM Harris dengan Wakil Bupati Drs. Zardewan kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau terhadap Laporan Keuangan Pemkab Pelalawan di Tahun 2016. Prestasi ini merupakan kali kelima yang diraih oleh kabupaten yang masih tergolong muda itu, hasil pemekaran dari kabupaten induk, Kampar.

Atas pencapaian itu, Bupati Pelalawan Muhammad Harris, mengaku senang dengan raihan itu. “Syukur Alhamdulillah, Pelalawan mendapatkan WTP sudah kelima kalinya,” ujar Harris seusai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI di Kantor BPK RI Perwakilan Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Senin (12/6).

Menurutnya, raihan lima WTP menunjukkan keberhasilan Pemkab Pelalawan dalam meningkatkan kinerja aparaturnya dan melaksanakan pembangunan yang baik dan bersih. Harris mengaku belum membaca LHP BPK itu. Karena itu, dia tidak mengetahui apakah ada catatan BPK atau tidak.

“Kalau pun ada catatan biasanya mengenai tunggakan. Kita akan segera menindaklanjuti catatan itu,” janji Harris.

Bakal Calon Gubernur Riau ini berharap BPK terus membimbing dan membantu Pemkab Pelalawan. “Prestasi ini (WTP) bukan tujuan akhir kita. Kita ingin memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, melalui pemerintahan yang bersih,” tutupnya. Selain Pemkab Pelalawan, opini WTP juga diberi BPK kepada Kota Pekanbaru, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Siak, dan Rokan Hilir. (ee/trc)

Pena Amira ­5

Laporan Utama

Visioner di Bidang Layanan Kesehatan

“Jadi nantinya ada nomor pusat layanan. Program ini masih dalam penyempurnaan, mempersiapkan mobil-mobil ambulance yang sudah ada. Sekarang ini program layanan mobil ambulance gratis masih per puskesmas dan mudahan dalam tahun ini bisa per pusat.’’

K

ARENA menyangkut kepentingan orang banyak, persoalan layanan kesehatan di Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu target yang digesa pencapaiannya oleh Bupati Pelalawan, HM Harris. Bupati Harris sadar, dengan ter-

6 Pena Amira

jaminnya kualitas kesehatan masyarakat akan berimplikasi terhadap meningkatnya kinerja dan produktifitas warga.

Yang kemudian dilakukan Bupati HM Harris melalui instansi teknis yang mengurusi soal kesehatan adalah berupaya melakukan peningkatan layanan kesehatan kepada masyarakatnya melalui inovasi pelayanan kesehatan yang terus dikembangkan sesuai dengan kondisi dan tuntutan masyarakat. Target menjadikan seluruh masyarakat Kabupaten Pelalawan hidup sehat merupakan salah satu cita-cita yang diemban oleh Bupati Pelalawan HM Harris dan Wakil Bupati H Zardewan.

Sejak menjadi menjadi kabupaten sendiri, daerah ini mencoba untuk bangkit dan membangun kemandirian daerah melalui pengembangan potensi yang ada, termasuk di bidang kesehatan. Mungkin hanya sedikit yang menyangka bahwa Kabupaten Pelalawan bisa sesukses seperti sekarang ini. Jika dulu banyak yang tidak memperhitungkannya, namun sekarang tidak ada lagi alasan untuk meragukan kabupaten pemekaran di Riau ini dengan berbagai potensinya.

Untuk mewujudkan masyarakat Pelalawan yang sehat bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, perlu keseriusan dan keuletan. Setelah sukses dengan beberapa program inovasi kesehatan sebelumnya, kini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan dibawah pimpinan seorang Bupati yang dikenal inovatif dan visioner serta sangat gesit dalam menjalankan program, kembali berinovasi.

Melalui Dinas Kesehatan (Diskes), Pemkab Pelalawan kembali meluncurkan program inovasi layanan kesehatan yang disebut dengan Publik Servis Center (PSC) atau layanan mobil ambulance gratis. Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang tidak bisa ditunda-tunda lagi. Oleh karenanya Pemkab Pelalawan terus melakukan berbagai inovasi pelayanan di bidang kesehatan untuk masyarakatnya.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat, seluruh puskesmas menyediakan layanan mobil ambulance gratis bagi warga yang sakit dan memerlukan bantuan ambulance.

Tujuan layanan ini adalah untuk memberi-

Laporan Utama

kan kemudahan bagi seluruh masyarakat Pelalawan yang sedang sakit dan memerlukan mobilitas dari tempat tinggal ke puskesmas dan diberikan rujukan ke rumah sakit dalam kota ataupun luar kota dengan waktu pelayanan adalah 7 hari per 24 jam.

Maksud dari program ini adalah guna meningkatkan pelayanan kesehatan agar orang sakit dapat segera ditangani penyakitnya secara cepat, dengan diantar ke pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit.

Seluruh biaya operasional layanan ambulance gratis ini disediakan oleh Pemerintah Kabupaten. Inovasi pelayanan kesehatan masyarakat ini merupakan pengembangan dari program Pelalawan Sehat.

Mekanisme untuk mendapatkan pelayanan ambulance gratis ini, diperuntukkan bagi semua masyarakat yang berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pelalawan serta Kartu Keluarga (KK) Pelalawan. Semua masyarakat Pelalawan yang sedang sakit keras dan memerlukan bantuan ambulance sehingga perlu dijemput oleh ambulance, masyarakat harus menghubungi nomor HP Kepala TU Puskesmas atau Sopir Ambulance sesuai dengan lokasi kecamatan domisili masyarakat yang bersangkutan.

Saat ini, PSC diberlakukan bagi seluruh puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Pelalawan. Program layanan ambulance gratis ini pelaksanaannya masih per puskesmas, belum berpusat di Dinas Kesehatan.

“Program layanan ambulance gratis atau PSC diperuntukkan bagi warga membutuhkan, bukan hanya yang sakit saja,” ujar Kepala Diskes Pelalawan, dr Endid Romo Prtatiknyo.

Dicontohkannya, layanan ambulance gratis berlaku bagi, seperti warga yang akan melahirkan dan harus dijemput karena

kondisinya sudah tidak lagi memungkinkan. “Untuk kasus-kasus emergensi yang pasienya sangat membutuhkan ambulance,” terangnya. Setelah masyarakat menelpon ke puskesmas terdekat, maka pihak puskesmas dengan mobil ambulanya akan segera menjemput ke tempat tinggal warga yang bersangkutan. “Namun program ini masih per puskesmas, untuk kedepannya akan di pusatkan di Diskes,” katanya.

Lanjut Endid, jadi nantinya ada call center yang berpusat di Diskes, selanjutnya Diskes yang akan mengkoordinir daerah mana terdekat dengan puskesmas untuk pelayanan menjemput pasien yang membutuhkan ambulance. “Jadi nantinya ada nomor pusat layanan. Program ini masih dalam penyempurnaan, mempersiapkan mobil-mobil ambulance yang sudah ada.

Sekarang ini program layanan mobil ambulance gratis masih per puskesmas dan mudahan dalam tahun ini bisa per pusat,” tandasnya.

Endid menyebutkan, untuk saat ini program layananan mobil ambulance gratis ini didukung sebanyak sebanyak 20 unit ambulance yang tersebar di seluruh puskesmas yang ada dan rumah sakit. “Dengan jumlah mobil ambulance yang ada sekarang ini, kita sudah bisa menerapkan program ini, meski masih dibutuhkan beberapa mobil ambulance lagi. Karena rata-rata setiap puskesmas setidaknya harus memiliki dua ambulance,” sebutnya.

Diungkapkan Endid, program layanan ambulance gratis ini pada pelaksanaanya sedikit mengalami keterlambatan, mengingat kondisi wilayah yang ada sangat luas.

Bahkan ada dua wilayah kecamatan yang kondisinya wilayahnya perlu mendapatkan penanganan khusus. “Kita agak lambat dalam pelaksanaannya, sebab wilayah kita

sangat luas. Untuk dua kecamatan Kuala Kampar dan Teluk Meranti perlu perlakukan khusus dalam program ini. Karena tidak semua wilayah disana daratan,” ungkapnya.

Program Pelalawan Sehat yang digagas Bupati Pelalawan, HM Harris tidak hanya menjadi slogan semata. Program tersebut terus diaplikasikan dengan berbagai kegiatan pembangunan khususnya bidang kesehatan. “Pencapaian program Pelalawan Sehat, sejak tahun 2011 lalu kita nilai telah berhasil,” kata Bupati Harris.

Menurutnya, pelayanan kesehatan dilakukan secara merata baik di wilayah kecamatan maupun desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Pelalawan. “Seluruh masyarakat akan mendapatkan pelayanan kesehatan. Tidak ada lagi masyarakat yang tidak bisa berobat, seluruh pusat kesehatan masyarakat akan melayani,” ujarnya.

Bahkan, Bupati Harris mengatakan jika masyarakat yang sedang dalam kondisi sakit dan kondisinya tidak lagi memungkinkan maka bisa menggunakan layanan ambulance gratis. Tinggal menelpon makan petugas akan mendatanginya. “Kalau masyarakat tidak sanggup lagi datang ke puskesmas atau rumah sakit karena kondisinya, bisa memanfaatkan layanan ambulance gratis. Tinggal telpon saja, petugas akan datang. Tapi tidak sembarangan orang yang nelpon Ketua RT atau RW nya,” jelasnya.

Khusus desa yang berada di kawasan hutan, kata Bupati Harris, karena Pemerintah Daerah tidak bisa membangun berupa bangunan fisik maka pelayanan kesehatan dilakukan dengan cara keliling. “Desa Bukit Kesuma dan Desa Toro kita tetap memberikan layanan kesehatan di dalam kawasan hutan. Karena kita tidak bisa membangun fisik maka diadakan layanan kesehatan keliling,” tutupnya. (ee/grc)

Pena Amira ­7

Laporan Utama

Pembangunan Keagamaan Juga Mendapat Prioritas

“Saya harap para orang tua dapat membimbing anak anaknya terutama yang masih bersekolah agar membaca alquran dan memahami nya pada waktu maghrib hingga shalat isya.”

S

EBAGAI putera daerah yang lahir dan dibesarkan di Kabupaten Pelalawan, yang secara turun-temurun menjad-

8 Pena Amira

ikan Agama Islam sebagai pedoman dalam kehidupan, Bupati Pelalawan HM Harris sadar benar bahwa dalam kapasitas sebagai pemimpin daerah yang sedang disandangnya, ia bersama jajarannya tidaklah mungkin hanya terfokus untuk melakukan pembangunan di bidang fisik saja.

“Mesti dijaga keseimbangan antara pembangunan fisik dan non-fisik,” kata Bupati Harris, suatu hari. Harris sadar, di tengah tantangan zaman yang semakin berat, antara lain sebagai dampak kemajuan

di bidang iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi), tantangan kehidupan beragama juga semakinn berat. “Tugas kita adalah melakukan upaya penguatan agar kualitas beragama umat di daerah ini tetap terpelihara dengan baik,” kata Harris.

Maka, kemudian Pemkab Pelalawan di bawah duet kepemimpinan Bupati HM Harris dan Wakil Bupati Drs. H. Zardewan mencanangkan gerakan magrib mengaji dalam rangka membudayakan membaca alquran setelah shalat magrib dikalangan masyarakat di Kabupaten Pelalawan.

Pencanangan gerakan magrib mengaji ini langsung dilakukan oleh Bupati Pelalawan H.M.Harris di Mesjid Besar Al-Muttaqin Pangkalan Kerinci, Selasa (23/05/2017).

Acara tersebut juga dihadiri Ketua DPRD Pelalawan Nazaruddin, Sekretaris Daerah Tengku Mukhlis, Kapolres Pelalawan AKBP Kaswandi Irwan, Kepala OPD, Kabag, Serta Jemaah Mesjid Besar Al-Muttaqin Pangkalan Kerinci.

“Gerakan Magrib Mengaji sudah menjadi perda no.4 tahun 2016, dengan tujuan menghidupkan kembali tradisi membaca alquran setiap selesai shalat magrib diseluruh pelosok daerah dan mesjid di Kabupaten Pelalawan ini,’’ ujar Bupati HM Harris dalam pidatonya.

Harris juga menghimbau kepada warga masyarakat kabupaten pelalawan agar setiap anak - anak usia sekolah untuk membaca dan memahami alquran dari waktu magrib sampai menjelang masuknya waktu shalat isya. “Saya harap para orang tua dapat membimbing anak - anaknya terutama yang masih bersekolah agar membaca alquran dan memahami nya pada waktu maghrib hingga isya,” imbuh Harris. Acara juga diisi dengan tausiyah agama yang disampaikan oleh dai cilik syekh rasyid. (ee/rgc)

Laporan Utama

HM Harris,

Sosok yang Mencapai Multisukses

Dalam masa kepimimpinannya sebagai Wakil Rakyat, HM Harris juga memiliki prestasi yang cukup menasional.

Tercatat, pria yang memiliki 3 orang anak tersebut merupakan Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia di Tahun 2005 hingga 2010 silam.

H

AJI Muhammad Harris, yang saat ini menjabat sebagai Bupati Pelalawan periode kedua, berpasangan dengan Drs. H. Zardewan di posisi Wakil Bupati Pelalawan, boleh dikatakan sebagai sosok multitalenta dan bertangan dingin. Buktinya, bidang apapun yang pernah digeluti HM Harris, ia mampu mencapai sukses di bidang dimaksud.

Tahun 1999 adalah awal karir putra kelahiran Langgam, 2 Februari 1950 tersebut. Sebagai anak jati Riau, HM Harris menduduki posisi Ketua DPRD Pelalawan dua periode secara berturut-turut. Yaitu periode 1999-2004 dan periode 2004-2009. Ketua DPC Partai Golkar Pelalawan juga tersemat di diri pria yang menggagas Teknopolitan City di Pelalawan tersebut.

HM Harris juga tidak hanya sukses menjadi pilar politik sukses di Riau.

Suami dari Hj Ratna Mainar ini sukses dalam mengembangkan diri sebagai enterpreneur handal. Ia memiliki pondasi ekonomi yang diberi nama PT Harris Primartama (1984-1999) serta PT Cipta Prasarana Sewadisi (1986-1999).

Melihat kondisi Pelalawan yang saat itu masih menjadi daerah muda pemekaran dari Kabupaten Pelalawan, HM Harris terpanggil untuk mengabdikan diri membangun tempat lahirnya menjadi unggul di Riau dan Nasional umumnya. Dia memilih menjadi ‘penyuara’ aspirasi rakyat di gedung parlemen DPRD Kabupaten Pelalawan.

Dalam masa kepimimpinannya sebagai Wakil Rakyat, HM Harris juga memiliki prestasi yang cukup menasional. Tercatat, pria yang memiliki 3 orang anak tersebut merupakan Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia di Tahun 2005 hingga 2010 silam. Ini merupakan bentuk kepercayaan seluruh wakil rakyat Kabupaten di Indonesia akan sepak terjang jebolan Lemhanas RI tahun 2007 tersebut.

Berakhir di legislatif, pria yang sederhana ini mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Pelalawan untuk menjadi Wakil Bupati (Wabup) Pelalawan sisa masa jabatan 2006-2011. Tepat pada 2 Juli 2010, Gubernur Riau HM Rusli Zainal (Gubernur Riau pada masa itu, red) melantiknya mendampingi H Rustam Effendi yang juga menggantikan T Azmun Jaafar akibat terjerat kasus hukum. HM Harris menggunguli

Tengku Zulmizan di pemilihan Wabup yang digelar oleh DPRD Pelalawan.

Puncaknya, HM Harris dilantik menjadi Bupati dengan memperoleh kepercayaan masyarakat Pelalawan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2010. Bersama H Marwan Ibrahim, dia terpilih menyisihkan tiga pasangan calon lainnya yang ikut bertarung.

Kepemimpinan HM Harris dinilai berhasil oleh masyarakat Pelalawan. Terbukti, pada Pilkada 2015, HM Harris yang berpasangan dengan Drs H Zardewan kembali dipercaya untuk menjadi ‘imam’ dan memimpin Pelalawan periode 20152020. Di tahun tersebut, HM Harris ‘menelorkan’ gagasan besar menjadikan Teknopark dan Teknopolitan di Pelalawan yang akan menjadi maincity dari Kabupaten Pelalawan.

Gagasan itu ternyata tidak hanya sekedar ‘mimpi’. Saat ini teknopark tersebut sudah melampu menyedot perhatian nasional akan pertumbuhan Pelalawan.Menariknya, di masa HM Harris, fenomena alam langka Riau Gelombang Bono mendunia. Dengan sebutan Seven Ghost, Bono menjadi destinasi wisata yang tidak hanya nasional, tapi juga bertaraf Nasional.

Sadar akan kebutuhan dan daya tarik wisata yang besar, HM Harris menjadikan Desa Teluk Meranti menjadi salah satu kawasan yang prioritas mengangkat Pelalawan di kancah Internasional.

Berbagai iven sudah digelar di sana, dan ratusan turis juga sudah ‘menjual’ eksotisme Bono tersebut. (ee/rdc) Pena Amira ­9

Kolom

Idul Fitri, Mari Saling Memaafkan Oleh: Hj. Nur Ismi SH *)

KITA, disengaja atau tidak disengaja, disadari atau tidak disadari, sering kali terjebak pada segala sesuatu yang bermain pada tataran kulit luar, dan tidak menyentuh hal-hal yang bersifat substansial. Ironisnya, sebagian dari sikap itu cenderung menjadi tradisi atau gaya hidup.

M

enyikapi Hari Raya Idul Fitri setelah sebulan penuh menjalani ibadah puasa di bulan Ramadhan, satu misal, betapa banyak di antara kita yang menempatkan peristiwa yang terjadi sekali setahun dalam penanggalan Hijriyah itu sebagai momen untuk menunjukkan ‘’keakuan’’ kita kep a d a

publik. Utamanya, mampu menunjukkan segala hal yang berlebih dalam konteks material-finansial.

Sah-sah saja bagi yang memiliki kemampuan finansial berlebih-- kendati sebenarnya tidaklah elok-elok amat kalau dilakukan secara berlebihan. Masalah menjadi lain bagi mereka yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, apalagi yang tergolong kekurangan. Yang sering terjadi kemudian adalah ‘’tidak ada kayu, jenjang dikeping.’’

Tak ada kemampuan ekonomi untuk menunjukkan ‘’keakuan’’ dalam menghadapi hari raya yang juga disebut dengan Lebaran itu, cara-cara tak benar pun dilakukan.

Maka, peristiwa Idul Fitri yang pada dasarnya sarat dengan muatan-muatan sakral, ternodai hanya untuk memburu atau mengejar hal-hal yang pada dasarnya hanya merupakan kulit luar.

Idul Fitri yang sejatinya momen untuk membersihkan segala sesuatu yang bertentangan dengan risallah agama, tapi yang terjadi justru sebaliknya.

Tidak ada dalil atau landasan hukum agama yang menganjurkan untuk ‘’berhabis-habisan’’ menghadapi Lebaran, apalagi dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan itu. Boleh saja membeli segala sesuatu yang baru atau yang berlebih dibandingkan dengan hari-hari biasa, atau menyiapkan hidangan yang lezat-lezat, dan sejenisnya, tapi hanya sebatas kemampuan yang dimiliki.

Maha Besar Allah SWT, yang menjadikan segala sesuatu itu tidak sama dikarenakan di dalam ketidaksamaan itu terjadi akan harmonisasi kehidupan yang indah. Ketidaksamaan juga membuat antara satu makhluk dengan makhluk lain memiliki saling ketergantungan. Ketidaksamaan akan mendatangkan toleransi, saling kasih-mengasihi, saling sayang-menyangi, dan saling melindungi.

Maka, ketika fajar Idul Fitri 1438 Hijriyah menyingsing di ufuk timur, Ahad (25/6/2017) lalu, setelah sebulan penuh menjalani ibadah puasa Ramadhan, yang pantas kita lakukan adalah menyambut fajar Idul Fitri itu sebagai momen untuk kembali ke fitrah.

Fitrah kita sebagai manusia, sebagaimana yang diajarkan oleh agama Islam, merupakan hamba Allah SWT, dan keberadaan kita --yang sejatinya sangat singkat di muka bumi ini-- semata hanya untuk mengabdi, menyembah, dan membesarkan Sang Pencipta.

Kita sebagai manusia yang dhoif dan penuh dosa, tempat berlabuhnya aneka kesalahan dan kekeliruan, dengan ikhlas dan penuh ketakwaan kepada Allah SWT telah melakukan ‘’penyucian’’ dosa melalui ritual puasa Ramadhan, dan amalan-amalan lain sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ampunan dari Allah SWT diperoleh melalui serangkaian amalan-amalan yang telah diajarkan, sedangkan permohonan maaf dari sesama manusia diperdapat setelah langsung meminta maaf kepada yang bersangkutan.

Puasa Ramadhan, selain sebagai wujud penghambaan kepada Allah SWT dan pengakuan secara totalitas akan kebesaran dan keagungan-Nya, juga sebagai representasi untuk ikut merasakan penderitaan serba kekurangan yang sering dirasakan oleh hamba Allah SWT yang lainnya.

Maha Besar Allah SWT, yang menjadikan Idul Fitri setiap tahunnya, momen di mana diharapkan mampu mengembalikan kesadaran umat manusia tentang siapa dirinya, apa hakekat dan tujuan keberadaannya di muka bumi. Idul Fitri adalah momen bagi manusia untuk kembali ke fitrah, dan semoga semua itu dilakukan dengan kesadaran yang penuh, dan jangan sampai ‘’ternodai’’ hal-hal yang bersifat kulit luar dan tidak substansif.

Makanya, memanfaatkan momentum Idul Fitri tahun ini, tidak ada yang lebih baik yang harus dilakukan kecuali saling memaafkan di antara sesama kita.*** *) Penulis adalah Pemimpin Umum/ Redaksi Majalah “Pena Amira”

infotorial Siak

Diserahkan Bupati Syamsuar

Terima SK CPNS, Wajah Bidan Desa Tampak Cerah

“Mari kita jadikan ini sebagai motivasi, sehingga nantinya kita akan berlomba untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya bidang kesehatan.”

K

ETIKA tapakan langkah untuk diangkat menjadi PNS (pegawai negeri sipil) semakin pasti, siapa yang tidak gembira? Maklum, sejauh ini PNS merupakan salah satu profesi yang banyak did-

ambakan oleh para generasi muda lulusan berbagai lembaga pendidikan di Tanah Air. Lihatlah, tampak ceria ratusan wajah wanita berseragam putih-putih itu di aula lantai dua kantor Bupati Siak, pada Kamis (22/6) pagi. Pasalnya mereka akan nenerima SK yang akan merubah status mereka dari PTT nenjadi CPNS. Tak terkecuali Wike Wulandari, salah seorang bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) kementerian Kesehatan di lingkungan Pemkab Siak. Sejak 2007 silam ia bertugas di Kampung Jatibaru Kecamatan Bungaraya.

Wanita lulusan Poltekes Depkes Riau ini mengaku sangat terharu sekaligus senang, apa yang ia tunggu bersama teman-teman-

nya akhirnya di serahkan langsung oleh orang nomor satu dinegeri Istana itu. “Alhamdulilah akhirnya apa yang kami tunggu-tunggu keluar juga, semoga dengan dengan ini nantinya akan memotivasi diri saya dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat, “ ujarnya.

Penyerahan SK CPNS ini merupakan Program dari Kementrian Kesehatan yakni Program pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) ke Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di dilingkungan Pemkab Siak tahun 2017, yang langsung di serahkan oleh Bupati Siak Syamsuar.

Dalam arahannya, Bupati Siak H. Syamsuar mengatakan agar para bidan lebih maksimal dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Jangan sampai ada bidan yang tidak ditempat.

Ia sangat mengapresiasi terhadap inovasi yang telah di ciptakan oleh bidan dari Kecamatan Kerinci Kanan, mereka berhasil menciptakan alarm persalinan yang bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak. Sehingga inovasi mereka tersebut masuk ke dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2017, dan mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Pusat.

“Mari kita jadikan ini sebagai motivasi, sehingga nantinya kita akan berlomba untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya bidang kesehatan,” harapnya.

Selain itu, Syamsuar juga mengatakan mulai tahun ini, ada beberapa puskesmas di Kabupaten Siak yang statusnya akan berubah menjadi Rumah Sakit tipe D. Puskesmas tersebut diantaranya berada di Kecamatan Sungai Apit, Kerinci Kanan, Minas, Kandis dan Tualang. “Dengan peningkatan status Puskesmas menjadi Rumah Sakit tipe D ini, semoga kedepannya pelayanan terhadap masyarakat akan lebih baik lagi. Sehingga Kabupaten Siak Sehat segera terwujud,” tutupnya.

Sementara Lukman, Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan dan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Siak menyampaikan, setelah dilakukan beberapa tahapan seleksi, maka pada hari ini sebanyak 103 orang menerima SK Bupati Siak. “Dari jumlah 108 orang dengan rincian 1 Orang dokter umum dan Bidan PTT Pusat 107, yang mengikuti tes kompetensi dasar. Pada bulan februari yang lalu, diputuskan bahwa 103 orang yang lulus dalam seleksi tersebut”, tambah Lukman.***

Pena Amira 11

InfotorialRiau

Tinjau Pasar Cik Puan, Tanya Harga Sembako

“Secara umum, hampir tidak ada lonjakan harga yang signifikan. Kecuali harga daging yang masih berkisar diangka Rp120 ribu perkilonya atau naik 10 ribu dari sebelumnya dengan harga Rp110 ribu perkilo.”

G

UBRI (Gubernur Riau) Arsyadjuliandi Rachman bersama Kapolda Riau Irjend Pol Zulkarnain, Wakil Walikota Pekanbaru tinjau pasar Cik Puan. Di pasar ini, Gubernur Riau melakukan pengecekan harga langsung ke para pedagang, baik pedagangan pakaian, daging dan Sembilan Bahan Pokok (Sembako) lainnya.

Kegiatan seperti ini rutin dilakukan oleh Gubri. Terutama saat ini hendak memasuki puasa Ramadhan dan Idul Fitri, Gubri dengan mengikutsertakan sejumlah pejabat terkait melakukan peninjauan ke pasar-pasar untuk mengecek pergerakan harga barang, terutama sembako. Sebab, pada saat-saat seperti itu sering terjadi lonjakan harga barang yang dinilai merugikan konsumen.

Selama melakukan pemantauan harga

dan ketersediaan sembako, Gubernur Riau yang lebih akrab disapa dengan Andi Rachman ini intensi berinteraksi dengan para pedagang. “Bagaimana ketersediaan sembako bu, ada langka,” kata Gubri yang akrab dipanggil dengan Andi Rachman itu, Senin (19/6/17).

Secara umum, hampir tidak ada lonjakan harga yang signifikan. Kecuali harga daging yang masih berkisar diangka Rp120 ribu perkilonya atau naik 10 ribu dari sebelumnya dengan harga Rp110 ribu perkilo.

Kemudian harga ayam juga disebutkan mengalami harga pluktuatif. Mulai dari Rp25 ribu perkilonya, dan Rp2,3 ribu perkilonya. Begitu juga minyak makan curah, mengalami turun naik dikisaran harga Rp11.500 sebelumnya kini naik menjadi Rp12 ribu perkilonya.

Sisanya seperti cabe merah justru terjadi penurunan harga dari Rp18 ribu perkilo kini menjadi Rp16 ribu perkilo. Penurunan harga drastis terjadi pada cabe hijau yang sebelumnya melambung diangka Rp60 ribu kini menjadi Rp20 ribu perkilo.

Menurut para pedagang lagi, meski harga tidak ada lonjakan harga, namun untuk penjualan dirasa biasa-biasa saja. Tidak ada permintaan tinggi dari warga. Sementara Abdal pedagang daging di Pasar Cik Puan ini memprediksi penjualan daging akan

Gubri Dampingi Mendag Kunjungi Pasar di Pelalawan

“Saya sudah beberapa kali bertemu dengan pak menteri, dan beliau selalu mengingatkan agar menjaga harga jelang lebaran ini, alhamdulillah Riau aman pak menteri, bahkan ada yang turun, cuma minyak goreng naik sedikit.”

12 Pena Amira

GUBRI (Gubernur Riau) H Arsyadjuliandi Rachman memastikan stok dan harga sembilan bahan pokok (Sembako) dalam menghadapi hari Raya Idul Fitri 1438 H di Provinsi Riau stabil. Hal ini disampaikan Gubri dihadapan Menteri Pedagangan RI Enggartiasto Lukita pada acara Pasar Murah Ramadan RAPP di Pangkalan Kerinci Pelalawan, Ahad (18/6).

meningkat tajam tiga datu dua hari menjelang Idul Fitri nanti. “Kalau sekarang biasa-biasa saja. Tapi nanti menjelang lebaran, dua hari itu baru banyak tu,” ujarnya.***

“Alhamdulillah pak menteri harga sembako di Riau stabil, ya kan ibu-ibu,” ujar Gubri seraya menyapa ibu-ibu yang hadir pada pasar murah tajaan RAPP. Dikatakan Gubri, Pemerintah Provinsi Riau terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota dan turun langsung ke lapangan untuk memastikan stok dan harga.

“Saya sudah beberapa kali bertemu dengan pak menteri, dan beliau selalu mengingatkan agar menjaga harga jelang lebaran ini, alhamdulillah Riau aman pak menteri, bahkan ada yang turun, cuma minyak goreng naik sedikit,” jelas Gubri Menteri Perdagangan Enggratiasto Lukita, menjamin stok harga barang dan bahan pokok memasuki Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah, di seluruh wilayah Indonesia aman. Dan masyarakat diminta untuk tidak khawatir dengan kondisi kenaikan harga yang biasanya terjadi menjelang dan memasuki lebaran.

Dijelaskan Menperindag, mulai tanggal 15, di 70 Kota yang fluktuasinya tinggi, telah ditempatkan seluruh staf di Kementrian Perdagangan di seluruh pasar Induk, untuk memantau harga. “Jadi staf Kementerian bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Kota, dan juga dari Satgas Kepolisian, bukan memantau harga tapi memastikan stoknya.

Untuk juga mengatasi adanya para spekulan yang menaikkan harga,” kata Menteri.***

infotorial Siak

Rini berharap Apa bila setelah perjanjian kerjasama samai ini disepakati, kita bersama-sama dapat menjalankan komitmen didalam kerjasama yang telah disusun, dirinya memberikan Apresiasi kepada seluruh camat yang telah hadir dalam rapat ini, dan memiliki komitmen yang sama terhadap jaminan kesehatan bagi masyarakat di daerah yang ia pimpin yang akan dituangkan didalam program JKN KIS. Rini menambahkan Jaminan sosial diatur dalam undang-undang dasar 1945 dalam pasal 38 tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan jaminan kesehatan UU Nomor 40 Tahun 2014 tentng SDSM // Undang-undang N0 24 tahun 2011 yaitu dua badan penyelengara yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenaga kerjaan.

Diteken, MoU Pemkab Siak dengan BPJS Kesehatan

“Jaminan sosial diatur dalam undang-undang dasar 1945 dalam pasal 38 tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan jaminan kesehatan UU Nomor 40 Tahun 2014 tentng SDSM // Undang-undang N0 24 tahun 2011 yaitu dua badan penyelengara yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenaga kerjaan.�

P

EMKAB (Pemerintah Kabupaten) Siak di bawah kepemimpinan Bupati Drs. H. syamsuar M.Si. dan Wakil Bupati Drs. H. Alfedri M.Si. terus menunjukkan kopmitmennya untuk berbuat yang terbaik bagi daerah dan masyarakat, termasuk dalam pembangunan di bidang kesehatan.

Wujudnya, direncanakan Bupati Siak H. Syamsuar akan menandatangan MOU tentang kerjasama kesehatan dengan BPJS Siak, kerjasama ini dilakukan dalam mendukung komitmen pemkab siak untuk mewujudkan perlindungan kesehatan bagi masyarakat kabupaten siak.

Kerjasama BPJS tentang pelayanan kepada masyarakat sifatnya ini saling menguntungkan, BPJS diuntungkan dengan jumlah penduduk lebih luas sedangkan camat yang lebih dekat dengan kecamatan dapat meyakinkan kepada masyarakat, dan hendaknya camatan menyampaikan informasi ini kepada seluruh penghulu didaerahnnya. Hal ini di ungkapkan oleh Asisten Pemerintahan dan Keserta Setda Kabupaten Siak H. Fauzi Asni saat membuka acara rapat koordinasi dengan Perwakilan kantor BPJS kesehatan dan BPJS Ketenaga kerjaan Kabupaten Siak di ruang pucuk rebung kantor Bupati Siak.

Sementara itu Ketua kantor BPJS Kesehatan Cabang Siak Rini dalam acara tersebut menerangkan rencana penandatangan MOU antar Pemerintah daerah Siak dengan BPJS Kesehatan dan BPJS tenaga kerja cabang siak saat ini, maksud kedatangan mereka adalah dalam rangka menyamakan persepsi terhadap MOU yang akan di tandatangan sore nanti oleh Bupati Siak dengan BPJS.

Sesuai Implementasi dari Undang-undang no 40 tahun 2014 ini, Undang-undang 2014 no 14 enam tahun kemudian munculah Undang-undang BPJS undang-undang ini mengatur tidak boleh nya jaminan kesehatan di atur dibawah badan hukum perusahaan seperti PT. Askes dan Jamsostek yang sifatnya mengambil keuntungan, melalui Undang-undang No 24 tahun 2011 maka terbentuk lah dua badan peyelengara nirlaba yaitu BPJS Kes dan BPJS Tenaga kerja.

Sebelumnya yang penyelengaraan jaminan sosial itu ada 4 yaitu ada PT. Askes, Untuk program Kesehatan PNS yang kedua PT. Jamsostek untuk pekerja non PNS, PT. ABARI dan PT. Taspen setelah tahun 2014 per tanggal 1 januari PT.ASKES dan PT. Jamsostek dinyatakan bubar tamapa pailit.

Saat ini BPJS sebagai badan hukum publik diberikan amanah untuk memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Kerjasama yang akan kami lakukan kepada seluruh camat se kabupaten siak, setelah bihaknya turun ke lapangan serta mensosialisasi kepada masyarakat, banyak masyarakat yang meminta agara BPJS buka kantor cabang di setiap kecamatan, ini tidak mungkin. Saat ini kerjasama yang kita lakukan adalah memudahkan masyarakat mendaftar BPJS, dari Manajemen kita secara terpusat menetapkan salah satu alternative pendaftaran selain datang kekantor pusat, dan trobosan baru yang kami buat yaitu DROP BOX. Drop Box ini akan di tarok di setiap kecamatan, dan akan kita sediakan petugas yang akan melayani masyarakat yang hendak mendaftar BPJS di kantor camat.

Tujuann nya agara mempermudah masyarakat untuk mendaftar BPJS Kesehatan.

Saat ini dari total penduduk kabupaten siak baru 13,8 % yang terdaftar dalam program JKN Kis, dari data ini artinya masih banyak masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS baik Kes maupun BPJS ketenaga kerjaan.***

Pena Amira 13

Adventorial Siak

Bantu Petani Sawit, Pemkab Siak

Kembangkan Kopi dan Kakao

PEMKAB (Pemerintah Kabupaten) Siak di bawah kepemimpinan duet Bupati Drs. H. Syamsuar M.Si. dan Wakil Bupati Drs. H. Alfedri M.Si terus melakukan berbagai inovasi di berbagai bidang, terutama ekonomi, dimaksudkan untuk mendongkrak tingkat kesejahteraan anggota masyarakat di Negeri Istana itu.

14 Pena Amira

D

alam waktu dekat, satu misal, Pemkab Siak segera membuka lahan perkebunan Kopi dan Kakao di atas lahan gambut seluas 3.500 hektare sebagai pengganti kelapa sawit yang sempat ditanami oleh kelompok tani di Kecamatan Pusako Siak provinsi Riau. “Pembangunan kebun kopi dan kakao adalah terbaik bagi masyarakat saat ini. Sebab kebun sawit tidak lagi menjamin sebagai tanaman istimewa dan rawan akan kerusakan lingkungan.

Jangan sampai masalah lingkungan dibiarkan tanpa solusi, apalagi saat ini kita dihadapkan dengan persoalan lingkungan ini maindseat ini yang harus kita rubah sejak dini,� kata Bupati Siak Syamsuar kepada oketimes.com saat dikontak lewat ponselnya.

Syamsuar menjelaskan saat ini ada sekitar 52 persen di wilayah Siak berlahan

gambut. Dampaknya tidak sedikit persolan sosial dan lingkungan dihadapi para petani dan masyarakat seperti dampak kebakaran lahan, bencana asap, dan degradasi lingkungan. “Pemicunya tidak lain lantaran adanya pembukaan kebun kelapa sawit, saat ini kita sudah menyiapkan solusi alternatifnya dan jangan hanya mengandalkan tanaman kebun sawit apalagi lokasinya di lahan gambut,� ulasnya.

Menurutnya, tanaman kopi dan kakao dipilih, karena keduanya merupakan komoditas ekspor yang dikembangkan di Siak dan sedang menyiapkan kawasan industri berbasis agro.

Syamsuar menyebutkan bahwa sebenarnya ada beberapa petani di Siak yang sudah membuka kebun kopi jenis Liberika yang berloaksi di daerah Tanjung Samak.

Artinya, pemkab Siak tinggal menyusun

Adventorial Siak

konsep perencanaan, membina petani dan membantu pemasarannya baik tingkat lokal dan nasional atau antar luar negeri. “Ada sejenis kopi di Tanjung Samak, kopi Liberika bisa tumbuh bagus di gambut. Hasil panennya sudah ada yang ekspor ke Malaysia, hanya saja belum diseriusi,” tukas Syamsuar.

Pada tahun ini, rencananya pemkab Siak akan melakukan penanaman dua komoditas itu di Kecamatan Pusako seluas 3500 hekatare yakni tadinya berupa lahan kebun sawit dan akan dirubah menjadi pembukaan kebun Kopi dan Kakao. “Terkait ini kita sebelumnya kita sudah mensosialisasikannya kepada para petani melalui camat setempat dan instasi terkait. Alhamdulillah, masyarakat bersedia untuk mengikuti program kita ini,” ungkap Syamsuar.

Sebenarnya, Pemkab Siak telah menyiapkan lahan seluas total 9.500 hektare untuk mengembangkan komoditas perkebunan kopi dan kakao. Bupati Siak Syamsuar mengatakan program tanam kopi dan kakao ini dilakukan untuk membantu petani kelapa sawit yang menunggu masa peremajaan (replanting) sawit “Saat ini petani sawit yang akan replanting menjadi khawatir soal pendapatan selama masa tanam ulang itu, jadi solusinya dengan menanam kopi dan kakao ini,” katanya, sebagaimana dilansir nasionalisme.co.

Total lahan yang disiapkan itu berada di dua lokasi yakni 3.500 hektare di Kecamatan Pusako yang merupakan lahan masyarakat dan pemda. Saat ini, 6.000 hektare

lain adalah lahan berstatus Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan yang dikembalikan pengelolaannya kepada pemda Siak. Lokasi lahan ini di Kecamatan Pusako dan Kecamatan Sungai Apit.

Kabupaten Siak, menurut Syamsuar, hampir 52% lahannya berstatus lahan gambut, dan bakal terdampak aturan PP No. 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Dia menjelaskan komoditas kopi di daerah itu sudah cukup lama dilkembangkan, yaitu jenis kopi Liberika.

Kopi ini cocok ditanam dan dikembangkan di lahan gambut. Hasil yang didapatkan masyarakat sudah cukup membantu dan

sebagian produksinya juga telah diekspor ke negara tetangga, Malaysia. (adv/hms/ ee/otc)

Pena Amira 15

Profil Inhu

H. Yopi Arianto SE

Sosok Bupati Rendah Hati yang Merakyat “Saya bersama anak saya serasa bermimpi bisa naik mobil pak Bupati Inhu Yopi, mungkin besar nanti anak saya mau jadi Bupati, apa yang terjadi pada anak saya hari ini bisa naik mobil pak bupati adalah diluar pikiran saya.”

16 Pena Amira

S

EDANG menjalani periode kedua masa jabatannya sebagai Bupati Inhu (Indragiri Hulu), tapi H.Yopi Arianto SE tetap mampu menampilkan dirinya sebagai sosok yang dulu juga, yaitu sebagai pribadi yang rendah hati dan merakyat. Sepertinya Bupati Yopi lebih menikmati berada di tengah masyarakat.

Tidak percaya? Lihatlah contoh berikut. Dinda (9) pelajar SD di Sungai Lala mendapatkan penghargaan yang tidak terhingga dari Bupati Indragiri Hulu selepas mendapat undian di acara hari ulang tahun (HUT) Desa Perkebunan Sei Lala ke-52. Putri kesayangan Srinarti ini mendapatkan ke-

hormatan dari Bupati Indragiri Hulu, Yopi Arianto diantarkan pulang ke rumah menggunakan mobil dinas bupati, BM I D. “Siapa yang dapatkan door price yang kupon saya ambil ini, maka pemenangnya akan mendapatkan Tumpeng HUT Desa Perkebunan Sei Lala ke-52,” kata Bupati Inhu H Yopi Arianto SE saat mencabut door price dalam peringatan hari jadi Desa Perkebunan Sei Lala, Ahad, beberapa waktu lalu.

Dua kali Bupati Inhu mencabut nomor undian, namun tidak ada yang menang, di nomor ketiga dengan nomor undian 025091 didapatkan oleh Dinda (9) pelajar

Profil Inhu

warga RT 019, RW 10 Dusun Titian Harum Desa Perkebuan Sei Lala. Sesuai janji Bupati Inhu Yopi, Dinda membawa tumpeng pulang ke rumahnya.

Tapi, pastinya bukan tumpeng yang menjadi fokus perhatian warga di sekitar tempat tinggal Dinda dan Srinarti, tapi mobil dinas mewah milik sang bupati yang mengantarkannya. “Mana sopir pribadi dan ajudan saya, antarkan Dinda ini sampai ke rumahnya,” kata bupati seperti dilansir sebuah situs pemberitaan lokal.

Selain diantarkan menggunakan mobil dinas, Bupati juga perintahkan mobil Patwal untuk mengiringi Dinda dan ibunya sampai di rumah. “Saya bersama anak saya serasa bermimpi bisa naik mobil pak Bupati Inhu Yopi, mungkin besar nanti anak saya mau jadi Bupati, apa yang terjadi pada anak saya hari ini bisa naik mobil pak bupati ada-

lah diluar pikiran saya,” kata Ibu Srinarti terharu.

Unik dan bergaul. Itulah ucapan yang keluar pertama kali dari mulut warga Dayang Suri, Kecamatan Bunga Raya.Ketika Bupati Inhu Yopi Arianto hadir di tengah masyarakat Desa. Sebut saja Suryadi salah seorang warga tempatan sangat kagum dengan sosok Bupati Inhu ini.

“Orangnya santai kayaknya bang. Nggak jaim. Mau bergaul sama masyarakat kecil,” cerita singkat Suryadi Kepada Sijoripost. com ditengah acara silaturahmi dengan masyarakat Desa Duyung Suri, Kecamatan Bunga raya.

Hal yang sama juga di utarakan oleh salah seorang ibu rumah tangga yang sedari siang menunggu kehadiran Bupati Inhu ini. “Bagus aja orangnya bang, apa adanya. Bisa bergaul dan bermasyarakat. Kami

kira datang seperti bupati lainnya dengan segala kemewahan, Nggak disangka dia datang dengan sendal jepit dan baju kaos biasa dilapisi jaket. Merakyatlah pokoknya,” singkat marwinah. Kegiatan silaturahmi berlangsung dengan suka cita dan diakhiri dengan foto bersama dengan masyarakat dan panitia.

Diakui, kunjungan Bupati Indragiri Hulu (Inhu), H Yopi Arianto SE ke Kabupaten Siak, mendapat sambutan hangat dari masyarakat.Setelah sebelumnya berziarah ke makam Sultan Syarif Kasim II dan Raja Kecik, Kamis (13/7/2017), Bupati Yopi hari ini menghadiri acara silaturahmi dengan warga Desa Dayang Suri, Kecamatan Bunga Raya dan Desa Sabak Permai, Kecamatan Sabak Auh. Kedatangan Yopi disambut oleh ratusan masyarakat dan mahasiswa yang sedang melaksanakan kuliah kerja nyata. Tokoh masyarakat Riau pesisir, Zulfan Heri, saat memberikan sambutan sempat menyinggung soal Pemilihan Gubernur Riau yang akan digelar tahun depan. Zulfan pun menyebut sosok Yopi cocok sebagai pemimpin Riau.

“Yang ingin maju dalam perhelatan Pilgubri 2018 memang banyak dan semua punya hak untuk maju. Namun untuk menakhodai Provinsi Riau, dibutuhkan pemimpin muda yang berkarya,” ujar Zulfan.

“Yopi itu cocok untuk Riau, selain muda dan masih kuat untuk menemui masyarakat di pelosok, beliau juga merakyat. Berkecukupan namun tetap sederhana. Menjemput aspirasi beliau lakukan dengan segala cara.

Tidak bisa pakai mobil, beliau pakai trail, tidak bisa pakai trail beliau jalan kaki, bahkan beliau pernah naik di bak mobil. Begitulah kesungguhan beliau,” tambahnya.

Sementara itu, Yopi mengaku terharu dengan sambutan masyarakat. “Terimakasih atas sambutan dari masyarakat yang antusias terhadap kedatangan saya. Semoga silaturahmi ini terus terjaga karena kita bersaudara dalam wadah NKRI,” tutur politisi muda Partai Golkar itu.

Yopi juga menimpali pernyataan Zulfan Heri soal Pilgubri. Ia mengingatkan agar pesta demokrasi di Riau jangan sampai menimbulkan perpecahan, karena dapat mengganggu pembangunan daerah.

“Karena musim Pilkada, jangan sampai masyarakat terpecah karena berbeda pilihan. Persaingan adalah hal biasa, itulah indahnya demokrasi, tetap jaga persatuan dan kesatuan,” tegasnya. “Sampaikan salam saya untuk keluarga di rumah, terimakasih sudah apresiasi. Inilah saya, apa adanya,” tambahnya mengakhiri kata sambutan.

Warga setempat, Umi tampak kagum dengan sosok Yopi yang ternyata di luar dugaannya. “Kami tidak mengira jika pak Yopi itu masih muda. Kami cuma tahu dari koran. Itu Pak Yopi sering pakai motor trail kalau bekerja,” ucapnya. (ee/hrc/rtc/spc)

Pena Amira 17

Adventorial Meranti

2018, Pemkab Meranti

Bertekad Lanjutkan Pembangunan Dorak Port SEBAGAI kabupaten otonom termuda di Provinsi Riau, jajaran Pemkab Kepulauan Meranti yang dipimpin Bupati Drs. H. Irwan M.Si. dan Wakil Bupati Said Hasyim memang dituntut untuk kreatif membuka peluang baru dan mengembangkan aneka potensi yang memungkinkan daerah itu mengalami percepatan kemajuan, terutama di bidang ekonomi 18 Pena Amira

U

ntuk mendukung maksud tersebut, salah satu yang dilirik Pemkab Kepulauan Meranti saat ini adalah melanjutkasn pembangunab Pelabuhan Dorak, di mana Pemkab Kepulauan Meranti berencana melanjutkan kembali pembangunan Pelabuhan Dorak (Dorak Port) yang sempat terkendala pada tahun 2018 mendatang.

Tahap pertama, akan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kepulauan Meranti.

Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan MSi berkomitmen menuntaskan proses pembangunan Pelabuhan Dorak Selatpanjang. Sebab, selaku wilayah kepulauan, tidak lucu rasanya kalau Kabupaten Kepulauan Meranti tak memiliki pelabuhan yang memadai untuk melayani masyarakat.

Optimis Pelabuhan Dorak bisa dilanjutkan pembangunannya. Karena, saat ini

proses pembayaran ganti rugi lahan seluas 15 hektar tersebut telah selesai dilakukan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tahun lalu dan surat tanah (lahan) juga sudah diserahkan ke Pemda Kepulauan Meranti.

“Bagaimana pun kita tetap menginginkan Meranti tetap punya pelabuhan yang memadai,” ujar Bupati Irwan.

Sedangkan untuk dana pembangunan, menurut bakal calon Gubernur Riau itu, akan menggunakan APBD Kabupaten Kepulauan Meranti. “Awalnya sharing, pusat Rp109 miliar, kita waktu itu Rp96 miliar.

Tapi karena sudah berlalu 3 hingga 4 tahun, ini pasti sudah berubah semua. Jadi, untuk memancing ini bisa kembali dihidupkan tahap pertama kita gunakan APBD Meranti,” jelas Irwan.

Sebelumnya, Wakil Bupati Drs H Said Hasyim didampingi Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas PU, BPKAD, dan Bagian Tata Pemerintahan (Tapem), turun ke lokasi (Pelabuhan Dorak, red).

Pemkab Meranti menginginkan jika pelabuhan ini selesai nanti benar-benar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Pengelola tranportasi laut dan pengguna jasa pelayaran lainnya. “Semegah apapun pelabuhan yang dibangun jika pengguna jasa tidak senang dan tidak bisa memanfaatkannya maka pembangunan akan sia-sia, kita harus pastikan kapal dapat bersandar dan berlayar dengan baik,” ujar Said Hasyim.

Said Hasyim juga mengintruksikan SKPD terkait untuk berkonsultasi dengan pengguna jasa pelabuhan dan Dinas Per-

Adventorial Meranti

hubungan yang sudah dinilai sudah berpengalaman.

Harus diakui, Kepulauan Meranti yang merupakan daerah kepulauan sangat membutuhkan adanya pelabuhan representatif yang mampu melayani mobilitas orang dan barang. Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan MSi berkomitmen menuntaskan proses pembangunan Pelabuhan Dorak Selatpanjang. “Bagaimana pun kita tetap menginginkan Meranti tetap punya pelabuhan yang memadai,” ujar Bupati usai mengikuti acara penyerahan sertifikat akreditasi di Puskemas Tebing Tinggi, Rabu (5/7/2017).

Sejauh ini menurut informasi yang

diterima Bupati, proses ganti rugi lahan seluas 15 hektare untuk pembangunan pelabuhan tidak ada masalah, surat tanah sudah selesai tinggal lagi proses pembuatan sertifikatnya. Jika ini tuntas maka pembangunan dapat dilanjutkan, “Kalau bisa dikebut tahun 2018 nanti akan kita gesa pembangunannya,” ucap Bupati optimis.

Bahkan Bupati tidak akan menunggu alokasi dana APBN atau pun Provinsi, untuk tahap awal. Pemkab Meranti akan mengupayakan penggunaan dana APBD Meranti. “Untuk tahap awal kita akan upayakan dari APBD dulu,” paparnya.

Untuk melancarkan rencana Bupati itu,

Wakil Bupati H Said Hasyim beserta rombongan SKPD terkait diantaranya, Dinas Perhubungan, Dinas PU, BPKAD, dan Bagian Tata Pemerintahan bersama-sama turun ke lokasi (Pelabuhan Dorak) untuk melihat apa saja kendala yang akan dihadapi.

Pemkab Meranti menginginkan jika pelabuhan ini selesai nanti benar-benar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, pengelola transportasi laut dan pengguna jasa pelayaran lainnya. Untuk itu Wakil Bupati H Said Hasyim bersama SKPD terkait mencoba mengkaji kembali kelayakan pelabuhan Dorak.

Dari hasil peninjauan yang dipimpin Wakil Bupati H Said Hasyim di Pelabuhan Dorak Selatpanjang, didapati masalah lahan sudah hampir ‘clear’, hanya saja terbentur sedikit pada pembuatan rencana induk pelabuhan, izin pelabuhan dari Gubernur dan belum disahkanya RTRW Provinsi Riau yang ditakutkan turut mengganjal proses pembangunan. Yang tak kalah penting membangun jalan akses yang baik menuju pelabuhan.

Namun sejauh ini Pemkab Meranti optimis proses pembangunan Pelabuhan Dorak dapat dilanjutkan, untuk mendukung pendanaan lobi-lobi di tingkat Kementerian terus dilakukan. Untuk meraih dana APBN Pemkab Meranti dalam hal ini Dinas Perhubungan akan membawa semua hasil kajian pendukung pembangunan Pelabuhan Dorak ke Kementerian terkait untuk menjadi pertimbangan diberikannya alokasi anggaran untuk membangun pelabuhan yang akan menjadi kebangagan kabupaten termuda di Riau tersebut. (adv/hms/ee/ dari berbagai sumber)

Pena Amira 19

Galery Rohul

DPRD Rohul Gelar Sidang Paripurna, Ini Agendanya

S

ETELAH menerima 2 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan LKPJ Bupati Tahun 2016 dari pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) pada pelaksanaan paripurna DPRD Rohul, Senin (8/5/2017) lalu. Setelah itu melaksanakan beberapa tahapan pembahasan di tingkat panitia khusus, pimpinana DPRD Rohul, pada Senin (5/6/2017) melaksanakan rapat paripurna DPRD Rohul, dengan agenda Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus pembahasan 2 Ranperda, yaitu Ranperda tetang pelayanan perizin-

12

PENA AMIRA 2016

an-non perizinan dan Ranperda SMPN berasrama serta Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati tahun 2016.

Berdasarkan hasil laporan Pansus, 2 Ranperda mengajukan perpanjangan waktu pembahasan, sedangkan LKPJ bupati tahun 2016 sudah tuntas dibahas. Rapat paripurna DPRD Rokan Hulu yang berlangsung, Senin (5/6/2017) siang dipimpin Wakil Ketua DPRD Rohul dari fraksi Gerindra Abdul Muas. Selain itu dihadiri Wakil Bupati Rohul H. Sukima, 33 Anggota DPRD Rohul,

Kepala Dinas Badan Dan Kantor Di lingkungan Pemkab Rohul.

Rapat Paripurna DPRD Rohul itu digelar dengan Agenda Penyampaian Hasil Pembahasan anggota DPRD Rohul atas Ranperda tentang Pelayanan perizinan-non perizinan dan SMPN berasrama dan LKPj Bupati Rohul tahun anggaran 2016. Dalam rapat paripurna itu diawali dengan penyampaian laporan pembahasan ranperda pelayanan perizinan-non perizinan oleh juru bicara ketua panitia khusus (pansus) Budi Suroso.***

Galery Rohul

12

PENA AMIRA 2016

Adventorial Meranti

Kunjungi TTT,

Bupati Irwan Serahkan ‘Tanaman Kehidupan’ untuk Warga KABUPATEN Kepulauan Meranti merupakan salah satu daerah penghasil utama sagu di Provinsi Riau. Banyak anggota masyarakat di kabupaten termuda di Riau itu menggantungkan kehidupannya terhadap tanaman sagu. Belakangan sagu sudah dikembangkan menjadi sejumlah produk olahan dengan nilai jual menjanjikan.

22 Pena Amira

D

alam upaya lebih mengembangkan tanaman sagu di daerah ini, masyarakat Kecamatan TTT (Tebing Tinggi Timur), Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, menerima Tanaman Kehidupan (Sagu) seluas 1.100 Ha dari PT Nasional Sagu Prima (NSP). Penyerahan bantuan itu sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat sekitar yang berada di daerah operasinya. Serah terima Tanaman Kehidupan itu difasilitasi oleh Legislator DPRD Kabupaten Meranti di Gedung DPRD Meranti, Selasa (13/6).

Serah terima Tanaman Kehidupan langsung dilakukan oleh Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan MSi bersama Direktur PT NSP Daniel K Baraham disaksikan Ketua DPRD Kepulauan Meranti H Fauzy Hasan, para Wakil Ketua DPRD H Muzamil dan seluruh anggota DPRD Meranti, juga dihadiri Camat Tebing Tinggi Timur Tunjiarto, Kades Lukun Lukman dan lainnya.

Serah terima Tanaman Kehidupan ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima dilanjutkan dengan penyerahan dokumen dari Direktur PT NSP kepada Bupati Kepulauan Meranti.

Adventorial Meranti

Lahan seluas 1.100 Ha yang diserahkan PT NSP terdiri dari satu hamparan luas yang secara adminsitrasi berada di wilayah Desa Lukun, Kecamatan Tebing Tinggi Timur. Di atas tiap hektare lahan tersebut telah ditumbuhi batang Sagu berusia 3 tahun, sebanyak 156 batang.

Dari keterangan pihak PT NSP, lahan tersebut bebas sengketa atau Clean And Clear dari lahan kepemilikan maayarakat. Kebun ini nantinya akan dipergunakan oleh desa untuk menggesa pembangunan dalam rangka menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kepulauan Meranti H Fauzy Hasan mengungkapkan kegembiraan memberikan apresiasi kepada PT NSP yang telah merealisasikan apresiasi maayarakat.

Ia berharap apa yang telah diberikan NSP dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat untuk kesejahteraannya.

“Semoga dana yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara maksimal khususnya untuk sektor pendidikan,

karena kunci mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu adalah pendidikan, dengan pendidikan akan mampu mesejahterakan maayarakat,” ucapnya.

Mewakili Legislator Meranti, H Fauzy Hasan juga mengingatkan lahan hibah PT NSP itu dapat dikelola dengan sebaik baiknya dan seadil-adilnya sehingga lahan dengan jumlah yang terbatas itu tidak menimbulkan konflik antar masyarakat. “Kelolalah lahan ini dengan baik jangan sampai menimbulkan konflik,” harapnya.

Sementara itu Direktur PT NSP Daniel K Baraham mengungkapkan, penyerahan lahan sagu yang dilakukan adalah bentuk kerjasama dengan masyarakat dan Pemkab Kepulauan Meranti dalam rangka memajukan perekonomian masyarakat khususnya melalui komodity berbasis Sagu. Melalui kegiatan itu pihaknya berharap mendapat dukungan dari masyarakat maupun Pemerintah Daerah demi kelangsungan operasi perusahaan dimasa-masa yang akan datang.

Pada kesempatan itu Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan MSi mengucapkan apresiasi kepada PT NSP yang telah memenuhi kewajibannya kepada masyarakat sekitar selaku perusahaan pengelola HTI, dengan menyerahkan 5 persen lahan dari total keseluruhan lahan yang dikelolanya. “Meskipun penyerhaan ini sedikit terlambat namun dapat kita maklumi, kami ucapkan terima kasih kepada PT NSP,” ucap Bupati.

Ke depan Bupati berharap, terjalin kerjasama yang erat antara masyarakat dan pihak PT NSP sehingga tidak terjadi miss komunikasi yang hanya akan menimbulkan kerugian. “Lakukanlah komunikasi dengan menggunakan bahasa yang baik dan jauhi tindakan-tindakan yang dianggap kurang beretika,” harapnya.

Dikatakan Bupati, kehadiran PT NSP, Group Sampoerna ini sebagai sebuah pioner perusahaan Sagu di Indonesia bahkan di dunia, telah cukup berbuat banyak bagi Kabupaten Meranti, meskipun pada kenyataannya apa yang dilakukan PT NSP hingga saat ini belum dapat dikatakan berorientasi bisnis (belum memperoleh laba) tetapi masih berorientasi sosial kemasyarakatan.

Dengan telah diserahkannya lahan Tanaman Kehidupan seluas 1.100 Ha, masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi Timur itu, Bupati Irwan menyarankan lahan itu dapat dikelola oleh Pemerintah Desa melalui Badan Usaha Milik Desa yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PAD) yang akan digunakan untuk membangun Desa sepanjang masa.

Sekedar informasi, dari 100 Ha lahan yang diserahkan kepada 10 Desa yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi Timur akan dapat menghasilkan Rp 1 miliar setiap kali panen.

Alasan Bupati itu cukup masuk akal, dalam rangka meminimalisir hal-hal yang tidak diingini, jika lahan seluas 1.100 Ha diserahkan kepada masyarakat di 10 Desa yang ada di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi Timur. Per Desa nya hanya mendapat jatah 100 Ha lahan, artinya jika per KK diberikan jatah 3,3 Ha maka dari 500 KK di tiap Desa hanya terjatahi 30 KK saja, hal ini sangat berpotensi menimbulkan konflik.

“Kita inginkan dana yang dihasilkan dari lahan 1.100 Ha ini dapat mensejahterakan seluruh masyarakat di Kecamatan Tebing Tinggi Timur bukan untuk mensejahterakan orang-perorang,” jelas Bupati.

Dengan pengelolaan dana yang baik oleh Pemerintah Desa diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan khususnya di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi Timur. (adv/ hms/ee/nc) Pena Amira 23

`

Adventorial PELALAWAN

Selama 9 Tahun Pelalawan

Sudah Bedah 1.020

Rumah Tak Layak Huni DI tengah kondisi perekonomian masyarakat Kabupaten Pelalawan yang makin membaik, buah dari proses pembangunan yang terus dilakukan oleh pemerintah, dipastikan masih ada sejumlah anggota masyarakat yang belum mampu menjangkau untuk mengadakan sejumlah kebutuhan yang tergolong mendasar, antara lain membangun rumah yang tergolong layak.

B

ersebab oleh karena persoalan ekonomi itu juga, tidak sedikit di antara kalangan anggota masyarakat ini yang semakin hari kian jauh dari kemampuan untuk membangun tempat tinggal yang layak bagi anggota keluarganya. Jadilah mereka menjalani hari-hari di rumah

24 Pena Amira

yang sejatinya masih jauh dari ukuran rumah atau tempat tinggal yang layak untuk dihuni atau ditempati.

Dalam hal inilah sangat diperlukan intervensi pemerintah, terutama dalam membantu kalangan anggota masyarakat seperti ini untuk membangun rumah yang layak, yang sesuai dengan standar kesehatan, dan parameter-parameter lain. Apalagi, dengan kemajuan zaman dan era globalisasi saat ini kebutuhan primer tersebut sudah harus terpenuhi, sehingga sumber daya manusianya dapat bersaing dan maju.

Dengan terpenuhinya kebutuhan pokok sandang, pangan dan papan, dapat dijadikan tolak ukur untuk menyatakan penduduk di daerah tersebut makmur dan sejahtera, namun demikian, seiring dengan sektor industrial yang berkembang pesat, tingkat urbanisasi penduduk di Kabupaten Pelalawan pun meningkat, sehingga negeri seiya sekata ini selain dihuni oleh penduduk asli juga dihuni oleh beragam suku dan pendatang, hal ini tentu berpengaruh pada kelangsungan kehidupan sosial dan perekonomian yang membuat Pemerintah Kabupaten Pelalawan harus bekerja ekstra demi terwujudnya Pelalawan EMAS (Ekonomi, Mandiri, Aman dan Sejahtera).

Dinamika kependudukan di Kabupaten Pelalawan inilah yang membuat pemerin-

tah kabupaten Pelalawan harus menyusun program-program strategis agar realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tepat sasaran dan tidak menguap begitu saja, salah satu program strategis tersebut adalah Rehabilitasi rumah tidak layak huni Rehabilitasi rumah tidak layak huni telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pelalawan 2016-2021 melalui perda no 11 tahun 2016, program tersebut merupakan salah satu kegiatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui rehabilitasi rumah tidak layak huni.

Konsistensi dari program rehabilitasi rumah tidak layak huni ini tentu tidak terlepas dari Visi Bupati Pelalawan, H.M Harris melalui 7 program strategis yaitu Pelalawan Makmur, yang diaplikasikan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Pelalawan, menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), di tahun 2017 anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang digelontorkan untuk program tersebut mencapai 3 Milyar Rupiah.

Sejak digulirkannya program rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun 2008 lalu hingga 2017, Pemerintah kabupaten Pelalawan melalui alokasi dana APBD tahun pertahun telah membedah 1020 unit rumah warga miskin, diantaranya 100 unit rumah akan direhabilitasi tahun ini.

Demikian disampaikan Bupati Pelalawan HM Harris didampingi Kepala Dinas Sosial (Dissos) Kabupaten Pelalawan May Hendri, ketika ditemui RiauGreen, Senin (5/6/2017) kemarin. Dikatakan HM Harris, bahwa rehabilitasi rumah tidak layak huni merupakan realisasi dari 7 program strategis yakni Pelalawan makmur, sehingga keluarga kurang mampu di Kabupaten Pelalawan dapat memiliki rumah yang layak huni, agar timbul kenyamanan dan meningkatkan taraf hidup. “Dalam kurun waktu 9 tahun, sudah sebanyak 1000 rumah tidak layak huni yang direhabilitasi di Kabupaten Pelalawan, tentu hal ini merupakan upaya dan komitmen premerintah kabupaten Pelalawan untuk mewujudkan Pelalawan makmur, rumah yang ditempati masyarakat kurang mampu yang kondisinya memprihatinkan akan direhabilitasi sesuai dengan alokasi dana yang tersedia. Untuk tahun 2017 ini, kita akan merehabilitasi sebanyak 100 unit rumah tidak layak huni yang tersebar di 12 Kecamatan dengan jumlah bantuan sebesar 30.000.000 (tiga puluhjuta rupiah) per unit,� papar Bupati.

Dilanjutkan HM Harris, program bedah rumah yang tidak asal dilaksanakan, namun memiliki prosedur yang ketat dengan acuan yang jelas. Karena itu, sebelum program ini dilaksanakan, pihaknya telah menyiapkan petunjuk pelaksanaan (Juklak) dengn tujuan tersedianya acuan operasional pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni, sebagai pedoman bagi Kelom-

Adventorial PELALAWAN

pok Masyarakat Setempat (KMS) dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni di masing-masing Desa/ Kelurahan. “Selain itu, dengan Juklak juga akan terwujud kesamaan pemahaman dan arah dalam melaksanakan kegiatan, walaupun bahan yang digunakan tidak sama. Hal yang lebih penting adalah bahwa pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni dimaksudkan agar tersedianya pelayanan bagi keluarga kurang mampu. Kemudian adanya kenyamanan untuk menempati rumahnya, maka terangkatnya harkat dan martabat keluarga sehingga Timbul kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga terhadap pendidikan anak-anaknya serta meningkatkan kualitas kesehatan,� ujarnya.

Dalam implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni ada tahapan-tahapan yang sudah diatur sedemikian rupa sehingga transparansi program ini tetap terjaga, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan, May hendri, juga menuturkan bahwa dalam pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan bekerjasama dengan Kelompok Masyarakat Setempat (KMS).

Fungsi dari dinas sosial sendiri hanya pengawasan dan pendampingan, sedangkan dana untuk rehabilitasi rumah ditransfer ke rekening penerima bantuan.

Ada beberapa tahapan untuk menetapkan penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni, dimulai dari Desa/Kelurahan dan Kecamatan mengusulkan proposal dengan menetapkan Keputusan Camat atau diketahui oleh Camat calon penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni.

Selanjutnya, Tim Verifikasi Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pelalawan

memverifikasi atas usulan dari desa, Kelurahan dan kecamatan tentang kelayakan rumah yang diusulkan. Setelah itu, membuat SK Bupati Pelalawan tentang penetapan nama-nama calon penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni dan KMS sebagai pelaksana, kemudian melakukan sosialisasi tingkat Kabupaten kepada seluruh Kecamatan tentang Pelaksanaan teknis kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni.

Tak hanya sampai disitu, masyarakat penerima bantuan didampingi KMS untuk membuka rekening ke Bank yang telah ditunjuk. Kemudian KMS mengajukan RAB beserta gambar rumah untuk pembangunan rumah selanjutnya diverifikasi oleh tim dari Dinas Sosial. “Tahapan lain yakni pengajuan Pencairan dana. Tahap I sebesar 50 persen.

Setelah dana disalurkan ke rekening pener-

ima bantuan, terhitung mulai tanggal dana dicairkan harus dilaksanakan segera pembangunan rumah tidak layak huni tersebut.

Tenggat waktu pembangunan rumah tahap I sebesar 50 persen waktu pelaksanaannya selama 45 hari, paling lama. Tahapan berikutnya, yakni pembangunan rumah tahap I sebesar 50 persen terhitung sampai cor slop atas. Lalu,setelah pembangunan bedah rumah tahap I selesai KMS melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana ke Bupati Pelalawan melalui Dinas Sosial, dengan melampirkan semua faktur, kwitansi pembelian serta foto-foto rumah dan foto copy rekening si penerima bantuan atas dana yang sudah disalurkan. Untuk pengajuan kembali pencairan tahap II (100 persen).

Setelah Dana tahap II disalurkan ke rekening penerima bantuan, terhitung mulai tanggal dana dicairkan harus dilaksanakan kembali pembangunan rumah tersebut.

Pembangunan tahap II waktu pelaksanaannya selama 45 hari (paling lama) dan terhitung selesai apabila semua pekerjaan hingga finishing sudah tuntas,� jelasnya.

Setelah pembangunan rumah tidak layak huni tahap II selesai, maka KMS melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana ke Bupati Pelalawan melalui Dinas Sosial, dengan melampirkan semua faktur, kwitansi pembelian serta foto-foto rumah dan fotocopy rekening si penerima bantuan atas dana tahap II yang sudah disalurkan.

Untuk pelaporan pertanggung jawaban masing-masing dijilid 3 rangkap, sama seperti tahap awal. Setelah seluruh tahapan rehabilitasi rumah tidak layak huni selesai Kepala Dinas Sosial melakukan monitoring dan evaluasi ke lokasi dan membuat surat pernyataan bahwa pekerjaan bedah rumah telah selesai, juga membuat berita acara serah terima rumah antara Bupati Pelalawan Melalui Dinas Sosial kepada KMS untuk diserahkan ke penerima bantuan. Dinas membuat laporan baik lisan maupun tulisan kepada Bupati hasil pekerjaan bedah rumah, tutupnya. (adv/humas/ee/rgc)

Pena Amira 25

Adventorial DPRD

SEBAGAI “perpanjangan� tangan masyarakat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat alias DPRD tingkat Provinsi Riau, para wakil rakyat yang dipercaya duduk di Komisi E DPRD Provinsi Riau telah melakukan berbagai kegiatan, dimaksudkan untuk mengemban amanah rakyat yang dipercayakan kepada mereka.

A

ntara lain, pada Kamis (15/6/2017), jajaran Komisi E DPRD Provinsi Riau menggelar hearing (rapat dengar pendapat) PENA AMIRA 2016 34 26 Pena Amira

Maksimalkan Peran dan Fungsi, Ini yang Dilakukan Komisi E DPRD Riau dengan mitra kerja dari Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provinsi Riau, Kamis (15/6/2017).

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi E DPRD Provinsi Riau, Aherson, dan didampingi oleh Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Riau, M. Adil, juga hadir Anggota Komisi E DPRD Provinsi Riau lainnya, Ev Tenger Sinaga, Ade Hartati Rahmat, dan Magdalisni, serta hadir langsung Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provinsi Riau, Yoserizal Zen, beserta jajarannya.

Rapat kerja bersama mitra kerja ini terkait evaluasi kegiatan tahun an-

ggaran 2016, progres kegiatan tahun anggaran 2017 dan program kegiatan tahun anggaran 2018. Dalam pembahasannya pihak Badan Perpusatakaan dan Arsip menjelaskan telah terjadi rasionalisasi anggaran dalam pembenahan arsip dan dokumen penting di Provinsi Riau, karena itu Komisi E sebagai mitra kerjanya menanggapi bahwa rasionalisasi itu seharusnya tidak boleh terjadi, arsip, perpustakaan itu penting karena itu adalah jendela dunia. “Perpusatakaan itu adalah jendela dunia, terjadi hal begini sangat disayangkan karena seharusnya rasional-

Adventorial DPRD

isasi itu tidak wajar, penurunan anggaran ini juga menurunkan semangat dinas-dinas terkait untuk membenahi perpustakaan kita (read:Riau)�, ucap Ade Hartati Rahmat.

Sebelumnya, Komisi E DPRD Provinsi Riau mengadakan rapat serta silahturahmi bersama mitra kerjanya di ruang medium DPRD Provinsi Riau, yang dihadiri Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Perpustakaan Daerah, Biro Kesra, Biro Administrasi Kemasyarakatan, Dinas Pendidikan, BPBD, Dinas Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Tenaga Kerja, RS. Jiwa tampan, Dinas Kesehatan, RS. Umum, RS. Petala Bumi, Balitbang, Disdukcapil.

Pertemuan yang dibuka oleh Ketua Komisi E DPRD Provinsi Riau, Aherson, dan didampingi oleh Anggota Komisi E DPRD Provinsi Riau lainnya. Acara yang dimaksudkan untuk memperkenalkan struktur Komisi E yang baru, serta menyampaikan beberapa permsalahan yang terjadi didalam menjalankan program-program pembangunan di Provinsi Riau.

Ketua Komisi E DPRD Provinsi Riau, Aherson, dan didampingi oleh Anggota Komisi E DPRD Provinsi Riau lainnya menyebutkan, acara ini dilaksanakan bertujuan untuk memperkenalkan struktur Komisi E yang baru, serta menyampaikan beberapa permsalahan yang terjadi didalam menjalankan program-program pembangunan di Provinsi Riau. (ee/krc/spc)

34

PENA AMIRA 2016

Pena Amira ­27

Galery Siak

Safari Ramadhan dan Semarak ‘Open House’ Bupati Syamsuar

B

28 Pena Amira

UPATI Siak Drs. H. Syamsuar benar-benar menjalani puasa Ramadhan dan Lebaran tahun ini dengan aneka kegiatan yang sarat dengan muatan keagamaan. Selain mendatangi sejumlah masjid di daerah itu dengan menyertakan sejumlah pejabat di lingkup Pemkab Siak dalam acara bertajuk Safari Ramadhan, ia juga melakukan kegiatan yang sama ke daerah tetangga, Kabupaten Kuansing (Kuantan Singingi).

Tak kalah semaraknya saat menyambut Idul Fitri, pada Sabtu (24/7/2017) malam Syamsuar melepas pawai keliling takbiran dan lomba meriam buluh atau bambu di tepian Sungai Jantan. Esok paginya, Minggu (25/7/2017), Bupati Syamsuar bersama ribuan warga Siak melaksanakan Salat Idul Fitri di lapangan depan Istana Siak. Usai Salat, Bupati menggelar open house di Balai Datuk Empat Suku, Kompleks Kediaman Bupati. Selain dihadiri Wakil Bupati Siak, Alfedri dan Sekdakab, Tengku Said Hamzah, Open House ini juga dihadiri sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab dan ratusan masyarakat Negeri Istana.

Selain menyemarakan Hari Raya Idul Fitri, open house ini sekaligus memperat tali silaturahmi antara jajaran Pemkab Siak dengan masyarakat. “Momentum lebaran ini sangat tepat untuk bersilaturahmi dan mendekatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat,” kata Syamuar. Open house ini sudah menjadi tradisi Pemkab Siak setiap tahunnya. Sejak tiga tahun belakangan ini acara tersebut dipusatkan di Balai Datuk Empat Suku, sebelumnya dilaksanakan rumah dinas masing-masing pejabat.***

foto-foto: roc, dan sumber-sumber lain

Galery Siak

Pena Amira 29

Adventorial Inhu

Bupati H.Yopi Arianto Sukses Bawa Inhu Rebut WTP untuk Pertama Kalinya

“Ini bukan pekerjaan saya sendiri, tapi prestasi ini diperoleh karena kerja keras, kerja sama semua pegawai negeri sipil dan dukungan dari berbagai pihak, khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemkab Inhu.�

P

ADA periode kedua jabatannya sebagai Bupati Inhu (Indragiri Hulu), H. Yopi Arianto SE berhasil membukukan prestasi gemilang bagi daerah yang dipimpinnya. Yaitu, untuk pertama kali Inhu menorehkan prestasi berupa merebut penghargaan Opini WTP (wajar tanpa pengecualiaan) dari BPK RI Perwakilan Provinsi Riau.

Itu artinya, penantian panjang untuk opini WTP dari Badan Pemerriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Provinsi Riau, akhirnya dapat terwujud. Hasil yang diraih ini tidak luput dari kerja keras semua pi-

30 Pena Amira

Adventorial Inhu

hak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu). Betapa tidak, BPK RI perwakilan Provinsi Riau pada tahun 2010 lalu tidak memberikan pendapat atau disclaimer atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Inhu. Namun satu tahun Pemerintah Kabupaten Inhu yang dipimpin H Yopi Arianto SE, laporan keuangan sudah ada perubahan dari disclaimer menjadi tidak wajar.

Atas tekad untuk berubah lebih baik dan target yang diinginkan orang nomor satu di Kabupaten Inhu atas laporan keuangan, pada tahun berikutnya kembali naik dari tidak wajar menjadi wajar dengan pengecualian (WDP). ‘’Opini terhadap penilaian laporan keuangan oleh BPK RI perwakilan Provinsi Riau berupa WDP berlangsung cukup lama yakni selama tiga tahun berturut-turut,” ujar Plt Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Inhu Ibrahim Alimin SKM MPH, Senin (24/7).

Menurutnya, perolehan opini WTP terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Inhu yakni untuk tahun anggaran 2016. Penerimaan opini WTP oleh BPK RI perwakilan Provinsi Riau, diterima langsung oleh Bupati Inhu H Yopi Arianto SE pada tanggal 30 Mei 2017 lalu yang diserahkan langsung oleh Kepala PBP RI perwakilan Provinsi Riau Harry Purwaka.

Kerja keras untuk mencapai opini WTP tersebut, bukan hal yang sangat mudah.

Karena dalam penataan aset terdapat sekitar Rp207 miliar yang telah ditelusuri tidak ditemukan. Namun dengan kesungguhan dan bekerja ikhlas, dari Rp207 miliar, saat ini penelurusan aset yang tidak ditemukan mengerucut menjadi Rp18 miliar.

Tidak itu saja, kerja keras lainnya yang juga menyita waktu dan pikirannya yakni penyelesaian peraturan keuangan daerah tentang penyertaan modal PDAM. Kemudian dalam penataan aset tetap yang telah dibenahi.

Begitu juga dengan penyajian laporan keuangan yang telah sesuai standar akutansi pemerintah auditi oleh BPK yang terdiri dari audit laporan keuangan, sistem pengendalian interen (SPI) dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. ‘’Dengan diperoleh opini WTP tahun 2016 ini, tentunya dapat dipertahankan untuk tahun mendatang,” harapnya.

Sebagai salah satu langkah untuk kembali mengejar opini WTP dari BPK RI perwakilan Provinsi Riau, yakni melakukan penelusuran terhadap aset tidak ditemukan yang masih tersisa Rp18 miliar, penghapusan aset untuk barang-barang dengan kondisi rusak berat. Selain itu tentunya dengan penataan aset yang baik seperti ketika dilakukan mutasi pejabat, seluruh kendaraan dinas yang ada di SKPD langsung dilakukan serah terima. Sehingga kendaraan tersebut tetap di SKPD tersebut tidak di bawah mantan pejabat yang lama.

Lebih jauh disampaikannya, Pemerintan Kabupaten Inhu merasa cukup puas atas keberhasilan mendapat peringkat kedua sebagai penyetoran iuran wajib PNS daerah tahun 2015 dari Dirjen Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Riau dan PT Taspen Kantor Cabang Pekanbaru pada tanggal 30 April 2016. Kemudian peringkat terbaik ke satu tahun 2016 sebagai penyetor iuaran wajib PNS daerah yang ditetapkan tanggal 27 Maret 2017 dari pihak yang sama.

Terkait raihan prestasi tersebut, Bupati Inhu H. Yopi Arianto saat dikonfirmasi via seluler mengatakan bahwa keberhasilan Inhu dalam meraih opini WTP ini adalah milik rakyat Inhu yang patut disyukuri dan dipertahankan bersama. “Ini bukan pekerjaan saya sendiri, tapi prestasi ini diperoleh karena kerja keras, kerja sama semua pegawai negeri sipil dan dukungan dari berbagai pihak, khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemkab Inhu,” ujar Bupati Yopi.

Bupati termuda di Riau ini berharap, penghargaan yang diraih pertama kali ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh aparatur Pemkab Inhu untuk senantiasa melaksanakan dan mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik, transparan dan akuntabel. “Predikat WTP yang telah diraih hendaknya dapat terus dipertahankan dengan melaksanakan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Pemkab Inhu,” imbuhnya.

Sementara itu, Plt Kepala Badan Keuangan dan Asset Inhu, Ibrahim Alimin saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pemberian opini WTP ini diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Inhu, sebagai pernyataan professional sebagai kesimpulan pemeriksaan mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Ibrahim menambahkan opini WTP diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Inhu berdasarkan atas kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi Pemerintahan (SAP),Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Keberhasilan ini, lanjut Ibrahim, salah satunya adalah berhasilnya Pemkab Inhu dalam menelusuri sejumlah aset milik Pemkab Inhu baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak senilai Rp207 miliar yang tidak tercatat. ?Hal tersebut diketahui setelah dilakukanya sensus terhadap aset Pemkab Inhu oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Selanjutnya, dengan dikomandoi oleh Bupati Inhu H. Yopi Arianto diawal masa jabatan keduanya, setiap SKPD dengan semangat melakukan penelusuran. ”Alhamdulillah berkat Bupati Yopi penelusuran terhadap aset tidak terdata itu sukses, dan diketahui apa saja dan dimana saja asetaset yang tidak terdata tersebut,” ungkapnya.

Ditambahkanya, setelah dilakukan penelusuran akhirnya secara berangsur diketahui bahwa aset Pemkab Inhu senilai Rp.207 miliar yang dinyatakan hilang tersebut, salah satunya disebabkan ?tidak tercatatnya sejumlah aset disaat terjadi pemecahan kantor, maupun penggabungan kantor.

“Jadi seperti saat pemecahan kantor seperti kantor KB yang dulu masih bergabung dengan dinas sosial?, pencatatan aset itu tidak dilakukan. Begitu juga saat terjadi penggabungan kantor,” terang Ibrahim. (ee/rpc/ wrc)

Pena Amira 31

ADVENTORIAL Bank Riau Kepri

Wabup Inhu Apresiasi Program Kemitraan BRK

“Bank Riau Kepri merupakan bank daerah. Jadi kalau bukan daerah yang membesarkan siapa lagi.”

B

RK (Bank Riau Kepri) menyerahkan dana kemitraan dalam bentuk sembako senilai Rp50 juta kepada Pemkab Indragiri Hulu. Dana kemitraan tersebut

diserahkan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko Eka Afriadi dan diterima Wakil Bupati Inhu H. Khairizal, Kamis kemarin.

Penyerahan dana kemitraan tersebut berlangsung di Rest Area di Jalan Lintas Timur, tepatnya di depan Kantor Bupati Inhu dan dihadiri Plt. Sekda Inhu Ir. H. Hendrizal, Asisten II Suratman, Pemimpin Cabang Air Molek Wahyudi Gustiawan, Pemimpin Capem Belilas Alfikri Djamil,

Pegawai BRK Batam Terima Sertifikat

Apresiasi Service Exellence MRI 2017

“Penghargaan yang diterima oleh Bank Riau Kepri merupakan wujud dan hasil dari kerja keras seluruh insan Bank Riau Kepri dan kinerja tersebut bentuk pengakuan dari pihak independen yang kredibel terhadap kinerja yang telah dilakukan. Prestasi ini juga merupakan suatu kinerja dan karya bersama insan Bank Riau Kepri.”

32 Pena Amira

Pemimpin Kedai Peranap Riky Werly, Pemimpin Kedai Rengat Herusanto, Pemimpin Kedai Sei. Lala Nur cahya Agung Nugraha dan Pemimpin Kedai Kuala Kilan Saharlis.

Bank Riau Kepri di bulan Ramadan 1438 H telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam menyemarakkan bulan suci Ramadan dengan tema “Mari kita selaraskan ketaqwaan dengan budaya kerja produktif”.

Beberapa kegiatan yang dilakukan seperti bantuan untuk masjid, pemberian santunan kepada anak yatim piatu dan bantuan sosial berupa 1.000 paket sembako bagi kaum dhuafa.

Bantuan yang diberikan tidak hanya disalurkan di Kabupaten Indragiri Hulu, namun mencakup wilayah Riau dan Kepulauan Riau.

Sementara itu, Wakil Bupati H. Khairizal mengapresiasi kegiatan yang dilakukan Bank Riau Kepri untuk membantu Masyarakat Inhu. Menurut Khairizal, hubungan baik antara Pemkab Inhu dan Bank Riau Kepri sudah terjalin baik selama ini. “Bank Riau Kepri merupakan bank daerah. Jadi kalau bukan daerah yang membesarkan siapa lagi,” kata Khairizal.

Khairizal menyampaikan, kemitraan yang baik juga berdampak pada pembangunan daerah. Salah satunya melalui dana kemitraan yang diserahkan dan sejumlah bentuk bantuan lainnya.

Sementara itu, Eka Afriadi menyampaikan, penyerahan dana kemitraan Bank Riau Kepri dalam bentuk bantuan sembako memberikan nilai manfaat kepada masyarakat serta bernilai ibadah untuk kemajuan Bank Riau Kepri. Selain itu, Eka Afriadi juga mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Inhu yang telah mendukung seluruh kegiatan Bank Riau Kepri selama ini. “Semoga hubungan yang telah terjalin baik selama ini dapat terus terjaga dan dapat meningkatkan perkembangan daerah serta perekonomian khususnya di Inhu,” tukasnya. (ee/frc)

DI sela-sela acara buka puasa bersama karyawan dan karyawati Bank Riau Kepri dan pemberian santunan kepada anak yatim di Hotel Harmoni Batam Jumat (16/6/2017) Dirut Bank Riau Kepri DR. Irvandi Gustari juga menyerahkan langsung sertifikat apresiasi terbaik dua nasional Banking Service Excellence (BSE) MRI tahun 2017 kategori Bank Pembangunan Daerah (BPD) kepada perwakilan Karyawan dan Karyawati Bank Riau Kepri di Wilayah Batam dan sekitarnya.

Penyerahan sertifikat apresiasi penghargaan yang diraih Bank Riau Kepri di Jakarta beberapa waktu lalu ini merupakan bentuk apresiasi manajemen atas kerja keras seluruh insan Bank Riau Kepri.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya selain meraih terbaik dua nasional Banking Service Excellence (BSE) tahun 2017 kategori Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Riau Kepri juga meraih terbaik pertama nasional Customer Service dan terbaik pertama nasional Anjungan Tunai Mandiri (ATM) untuk kategori Bank Pembangunan Daerah.

Prestasi gemilang sebagai runner up setelah Bank Sumsel Babel yang telah diraih Bank Riau Kepri pada tahun 2017 ini merupakan hasil peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, dimana pada acara serupa ditahun 2015 Bank Riau Kepri berada di di posisi delapan, selanjutnya pada tahun

ADVENTORIAL Bank Riau Kepri

Banking Service Excellence 2017

Bank Riau Kepri Terbaik

Nasional Kedua Kategori BPD “Hasil ini menjadi kebanggaan, sekaligus tantangan bagi Bank Riau Kepri untuk dapat meningkatkan kualitas layanan dimasa datang dan berharap tahun depan bisa meraih peringkat pertama untuk kategori BPD.”

B

RK (Bank Riau Kepri) berhasil meraih terbaik dua nasional dalam ajang Banking Service Excellence (BSE) tahun 2017 kategori Bank Pembangunan Daerah (BPD). BSE tahun 2017 ini telah berlangsung sejak tahun 2003 atau telah dilaksanakan untuk yang ke-14 kalinya. Acara yang digelar di Hotel Ritz Charlton Pasific Place, Jakarta pada Kamis (8/6/2017) tersebut dihadiri oleh Direktur Utama DR. Irvandi Gustari, Direktur Operasional Denny M. Akbar dan Komisaris Utama HR. Mambang Mit. 2016 mengalami peningkatan naik kepada posisi ketiga nasional.

Perolehan nilai Bank Riau Kepri dalam kualitas pelayanan nasabah yaitu 73.77 terpaut tipis dengan Bank Sumsel Babel dengan perolehan nilai 74.24. Perolehan kualitas layanan Bank Riau Kepri yang menjadi runner up tersebut berasal dari layanan costumer service dimana Bank Riau Kepri peroleh ranking pertama serta layanan ATM juga peroleh peringkat pertama.

Selain itu untuk layanan telepon Bank Riau Kepri raih peringkat kedua, fisik Banking Hall raih peringkat ketiga dan layanan Teller raih peringkat ke empat dan Satpam raih peringkat ke enam dari seluruh BPD di Indonesia.

Dalam sambutannya DR. Irvandi mengatakan bahwa penghargaan ini merupakan prestasi yang sangat membanggakan.

Penghargaan yang diterima oleh Bank Riau Kepri merupakan wujud dan hasil dari kerja keras seluruh insan Bank Riau Kepri dan

Bank Riau Kepri yang pada acara serupa ditahun 2015 berada di di posisi delapan, semakin meningkat kualitas pelayanannya terhadap nasabah, hingga pada tahun 2016 berada di posisi ketiga dan ditahun 2017 ini naik lagi berada diposisi runner up dibawah Bank Sumsel Babel yang menyabet The Best Service Excellence.

Perolehan nilai Bank Riau Kepri dalam kualitas pelayanan nasabah yaitu 73.77 terpaut tipis dengan Bank Sumsel Babel dengan perolehan nilai 74.24. Perolehan kualitas layanan Bank Riau Kepri yang menjadi runner up tersebut berasal dari layanan costumer service dimana Bank Riau Kepri peroleh ranking pertama serta layanan ATM juga peroleh peringkat pertama.

Selain itu untuk layanan telepon Bank Riau Kepri raih peringkat kedua, fisik Banking Hall raih peringkat ketiga dan layanan Teller raih peringkat ke empat dan Satpam raih peringkat ke enam dari seluruh BPD di Indonesia.

Hadir dalam acara Banking Service Excellence tahun 2017 tersebut Sugeng Deputi Gubernur Bank Indonesia sebagai keynote kinerja tersebut bentuk pengakuan dari pihak independen yang kredibel terhadap kinerja yang telah dilakukan. Prestasi ini juga merupakan suatu kinerja dan karya bersama insan Bank Riau Kepri.

Irvandi mengatakan hasil ini menjadi kebanggaan, sekaligus tantangan bagi Bank Riau Kepri untuk dapat meningkatkan kualitas layanan dimasa datang dan berharap tahun depan bisa meraih peringkat pertama untuk kategori BPD. Irvandi berharap hasil yang telah diraih tersebut semakin ditingkatkan sehingga kenyamanan dan kebutuhan nasabah dalam melakukan transaksi perbankan dapat terpenuhi dengan baik.

Hasil yang diraih dalam BSE tahun 2017 merupakan hasil kerja keras seluruh komponen Bank Riau Kepri dari level terendah hingga manajemen serta dukungan dari pemegang saham serta nasabah sendiri yang senantiasa menegur dan mengkritik Bank Riau Kepri sehingga terus meningkatkan pelayanannya.

speaker, Eko B. Supriyanto Pemimpin Redaksi Infobank, Karnoto Muhammad Wakil Pemimpin Redaksi Infobank, Dwi Setiawati Direktur Infobank dan Harry Puspito President Marketing Research Indonesia (MRI).

Eko B. Supriyanto dalam sambutannya mengatakan bahwa penyelenggaraan BSE kerjasama dengan Marketing Research Indonesia, telah 14 kalinya dilaksankan merupakan acara tahunan yang dilakukan dengan independen, penuh dedikasi, integrity dan professional. Diharapkan dengan kualitas pelayanan yang diberikan Bank kepada nasabah dapat semakin meningkatkan pendapatan bagi Bank.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Sugeng, yang hadir menjadi keynote speaker mengatakan apresiasi kepada Infobank dan MRI yang telah konsisten melakukan pengukuran kualitas pelayanan bank kepada nasabahnya dan ini sangat penting bagi seluruh bank itu sendiri serta konsumen pengguna bank.

Sugeng berharap dengan adanya kegiatan Banking Service Excellence perbankan di Indonesia makin dapat meningkatkan pelayanan bagi nasabahnya dan melakukan evaluasi secara terstrukur dan memperbaiki dari waktu ke waktu.

Usai acara ditemui dilokasi acara Banking Service Excellence DR. Irvandi Gustari menyampaikan kegembiraan serta ucapan Syukur terhadap hasil anugerah BSE 2017 sehingga meraih prediket Runner Up. “Hasil ini menjadi kebanggaan, sekaligus tantangan bagi Bank Riau Kepri untuk dapat meningkatkan kualitas layanan dimasa datang dan berharap tahun depan bisa meraih peringkat pertama untuk kategori BPD,” kata Irvandi seraya berharap hasil yang telah diraih tersebut semakin ditingkatkan sehingga kenyamanan dan kebutuhan nasabah dalam melakukan transaksi perbankan dapat terpenuhi dengan baik.

Hasil yang diraih dalam BSE tahun 2017 merupakan hasil kerja keras seluruh komponen Bank Riau Kepri dari level terendah hingga manajemen serta dukungan dari pemegang saham serta nasabah sendiri yang senantiasa menegur dan mengkritik Bank Riau Kepri sehingga terus meningkatkan pelayanannya tutup Irvandi.***

Dalam penyerahan sertifikat apresiasi terbaik dua nasional Banking Service Excellence (BSE) MRI tahun 2017 kategori Bank Pembangunan Daerah (BPD) kepada perwakilan Karyawan dan Karyawati Bank Riau Kepri di Wilayah Batam dan sekitarnya ini turut disaksikan oleh Ketua Komisi C DPRD Provinsi Riau Drs. H. Erizal Muluk, Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Riau Ir. H.M. Arpah beserta seluruh Anggota Komisi C DPRD Provinsi Riau yang hadir.

Selain itu juga turut hadir Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko Eka Afriadi, Komut Bank Riau Kepri HR. Mambang Mit, Komisaris Taufiqurrahman, Pindiv Umum Andi Mulya, Pindiv Treasury dan Internasional Yudi Aditya, Pindiv Syariah Syahrul, Pindiv Hukum Irianto, Pemimpin Desk Service Quality Rina Mutia, Pemimpin Desk Corsec Winovri dan Pemimpin Bank Riau Kepri Cabang Batam Burhan beserta Pemimpin Cabang Pembantu di bawahnya. (ee/hrc)

Pena Amira 33

ADVENTORIAL PT RAPP

PT RAPP Rutin Gelar Safari Ramadhan Tiap Tahun, Ini Tujuannya

KENDATI berstatus sebagai perusahaan multinasional yang tujuan utama keberadaannya untuk mengejar untung (profit) yang sebesar-besarnya, PT RAPP (Riau Andalan Pulp and Paper) tidak mengabaikan hal-hal di luar itu, termasuk pembinaan di bidang keagamaan. Buktinya, tiap Ramadhan perusahaan yang bermarkas di Kabupaten Pelalawan itu rutin menggelar kegiatan yang bertajuk Safari Ramadhan.

34 Pena Amira

D

alam safari Ramadhan 1438 H tahun ini, perusahaan pulp dan kertas ini mengunjungi 163 Desa di 5 kabupaten yang ada di Riau, diantaranya Kabupaten Pelalawan, Siak, Kuantan Singingi (Kuansing), Kampar, dan Kepulauan Meranti. Selain itu, dalam safari Ramadan tersebut, perusahaan juga memberikan berbagai bantuan santunan kepada anak yatim dan fakir miskin sebanyak 3320 orang, 1.146 Al Quran dan 1.146 Iqra serta 5 jam digital penunjuk shalat.

Bantuan tersebut diberikan bersama dengan safari Ramadan pemerintah di 5 Kabupaten di Provinsi Riau. Saat kunjungan ke Desa Gunung Toar, Bupai Kuansing, Mursini mengatakan setiap tahun PT RAPP bersama Pemkab selalu bergabung untuk bersilahturahmi dengan masyarakat . Camat Gunung Toar, Sadarisa menyampaikan terima kasih kepada PT RAPP yang sudah berpartisipasi dan memberikan santunan kepada anak yatim dan paket masjid berupa jam digital penunjuk sholat.

Tidak hanya Mursini, Wakil Bupati Kepualauan Meranti, Said Hasyim juga mengatakan safari Ramadan sangat tepat digunakan untuk bertatap muka dan memberikan informasi kepada masyarakat. Bantuan dari PT RAPP yang merupakan program sosial dan keagamaan harus disyukuri bersama.

Selain melakukan safari Ramadan, perusahaan yang beroperasi di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan ini, juga mengadakan silahturahim dengan para pemuka kepentingan dan media se-Provinsi Riau di Hotel Premiere Pekanbaru. Dalam kegiatan tersebut, perusahaan juga memberikan santunan kepada ahli waris wartawan yang telah meninggal dunia.

Bertemakan‘Mari Perkuat Persaudaraan Kita’ diharapkan safari Ramadan dapat dapat meningkatkan syiar Islam dan mempererat hubungan siahturahmin antar sesama seperti yang diucapkan Direktur Utama PT RAPP, Rudi Fajar saat menghadiri pelepasan tim safari Ramadan di kediaman Bupati Pelalawan, HM Harris.

Momentum Ramadan adalah saat yang tepat untuk melakukan safari, yakni perjalanan untuk berdialog, berkomunikasi dan bersilahturahim dengan masyarakat.

Menjalin silahturahim di bulan yang penuh berkah ini secara tidak langsung memperkuat persatuan dan kebersamaan.

Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman melalui Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayan Terpadu Satu Pintu, Eva Devita mengucapkan terima kasih atas kontribusi PT RAPP terhadap Riau selama ini. Gubernur berharap lebih banyak lagi masyarakat yang merasakan manfaat dari operasional PT RAPP.***

ADVENTORIAL PT RAPP

Wabup Meranti Puji Kontribusi PT RAPP

untuk Daerah dan Masyarakat

SIAPA bilang keberadaan PT RAPP (Riau Andalan Pulp and Paper) tidak memberi manfaat, baik bagi kepentingan daerah maupun angota masyarakat yang bermukim di dalamnya.

Banyak kalanan yang menilai kontribusi perusahaan multi nasional takarannya “lebih dari cukup.”

D

engarlah pengakuan Said Hasyim, Wakil Bupati Kepulauan Meranti. “Kita tidak asing lagi PT RAPP ini, yang telah berkontribusi dengan masyarakat baik melalui program CSR, bantuan masalah karlahut dan dalam Safari Ramadhan ada bantuan untuk anak yatim piatu dan kaum duafa dan terus rutin digalakkan,” imbuhnya.

Wabup Said Hasyim mengatakan hal itu saat menghadiri acara buka puasa bersama sekaligus silarutahmi dengan para stakeholder baik dari pejabat Pemprov Riau

maupun Pejabat kabupaten kota se-Riau.

Acara ini ditaja oleh PT Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP), bertempat di Ballroom Hotel Premier Pekanbaru, Jumat (9/6) malam.

Turut hadir acara buka bersama tersebut, Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Evarefita, Direktur Utama PT RAPP Rudi Fajar, Ketua PWI Provinsi Riau Dheni Kurnia, Wakil Bupati Siak Alfendri, perwakilan Ormas, NGO, kalangan media se-Provinsi Riau dan para undangan lainnya.

Atas nama Pemkab Meranti, usai acara berbuka tersebut Wabup Said Hasyim mengucapkan terima kasih dan mengapresiasikan atas undangan dari PT RAPP. “Tujuan kita hadir yakni bersilaturahmi dan dapat saling kenal antara satu dengan lainnya,” ucapnya.

Kedepannya, Said Hasyim mengharapkan bagaimana perusahaan apapun yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti bisa memberikan dan menciptakan hubungan yang baik kepada masyarakat dan dapat meringankan ekonomi masyarakat.

Sebelumnya, Direktur utama PT RAPP Rudi Fajar, mengucapkan terima kasih atas kehadiran tamu undangan serta dukungan

yang diberikan bisa menumbuh kembangkan usaha perusahaan mereka di Provinsi Riau.

Disebutkannya, ada 4 prinsip dalam menjalankan bisnis perusahaan tersebut atau lebih kenal dengan istilah 4 C yakni Community (Masyarakat), Country (Negara), Climate (Iklim) dan Company ( Perusahaan). “Artinya, bahwa perusahaan tersebut harus berkontribusi kepada masyarakat terlebih dahulu, kemudian Negara, ciptakan iklim dan baru untuk perusahaan,” ungkap Rudi Fajar.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua PWI Riau Dheni Kurnia, mengatakan rasa bangga kepada PT. RAPP yang tetap komitmen dan tetap eksis di tengah masyarakat.

Dan lebih dibanggakan lagi, kata dia, PT RAPP langsung dipimpin pemuda asli Riau.

“Ini kita sambut baik acara buka bersama dengan Stakeholder dan juga PT RAPP perusahaan yang besar yang programnya jelas untuk masyarakat dan ini kita apresiasikan,” ujarnya.

Melengkapi kemeriahan acara, pada kesempatan itu, PT RAPP juga membagikan aneka hadiah melalui door prize di penghujung acara dan juga santunan untuk anak yatim piatu.***

Pena Amira 35

PT Cevron Indonesia

Kontrak Chevron di Blok Rokan Bisa Diperpanjang ‘’Pak Menteri pernah memberi gambaran pada eksisting operator yang kontraknya mau habis.

Kalau mereka tetap mau investasi, produksinya tetap tinggi, maka akan prospektif dipertimbangkan untuk diperpanjang.

Itu yang pernah disampaikan Pak Menteri.’’

K

EPALA Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Amien Sunaryadi, mengungkapkan bahwa pemerintah akan sangat mempertimbangkan perpanjangan kontrak bagi kontraktor eksisting yang berkinerja bagus.

Jika kontraktor eksisting tetap rajin berinvestasi, menjaga tingkat produksi agar tidak anjlok, maka pemerintah sangat mungkin memberikan perpanjangan kontrak. ‘’Pak Menteri pernah memberi gambaran pada eksisting operator yang kontraknya mau habis. Kalau mereka tetap mau investasi, produksinya tetap tinggi, maka akan

36 Pena Amira

prospektif dipertimbangkan untuk diperpanjang. Itu yang pernah disampaikan Pak Menteri,’’ kata Amien dalam konferensi pers di City Plaza, Jakarta, Kamis (6/7/2017), sebagaimana dilansir detikFinance.

Kebanyakan kontraktor mengurangi investasi ketika belum mendapat kepastian perpanjangan kontrak karena takut rugi. Akibatnya produksi migas menurun.

Padahal bila produksi tak menurun, tentu pemerintah sangat mempertimbangkan kelanjutan kontrak. ‘’Pak Menteri melihat kalau kontrak mau habis, mereka (kontraktor eksisting) mengurangi investasi sehingga produksi turun,’’ ucapnya.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah mengeluarkan Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengembalian Biaya Investasi pada Kegiatan Usaha Hulu Migas untuk mencegah penurunan produksi di blok-blok yang akan habis kontraknya (terminasi).

Dengan adanya aturan ini, produksi migas di blok-blok terminasi dapat dipertahankan karena biaya investasi yang dikeluarkan kontraktor eksisting sudah dijamin bakal diganti oleh kontraktor baru. Produksi Blok Rokan pun bisa dijaga, Chevron bisa tetap menggenjot investasi tanpa khawatir uangnya tak kembali. ‘’Kontrak Blok Rokan habis tahun 2021, memang ada kekhawatiran tidak ada investasi karena sudah mau habis. Tapi sudah ada Permen ESDM, operator diminta

tetap melakukan investasi, nanti biaya yang dikeluarkan dibebankan jadi cost recovery sesuai ketentuan yang berlaku. Nanti 2021, investasi yang sudah keluar tapi belum sempat diganti cost recovery ditanggung operator selanjutnya,’’ papar Amien.

Permen ESDM 27/2017 diharapkan bisa mendorong Chevron menahan laju penurunan produksi (decline) di Blok Rokan. Kalau produksi turun, tentu bagi hasil yang diterima Chevron juga jadi lebih sedikit. ‘’Mestinya tidak masalah, produksinya akan tetap tinggi. Kalau tidak investasi, produksi menurun, contractor share yang diterima Chevron juga turun,’’ tutupnya.

Untuk diketahui, Indonesia memiliki 2 lapangan minyak raksasa di Blok Rokan, Riau. Kedua lapangan itu adalah Minas dan Duri. Lapangan Minas yang telah memproduksi minyak hingga 4,5 miliar barel minyak sejak mulai berproduksi pada 1970-an adalah lapangan minyak terbesar di Asia Tenggara.

Pada masa jayanya, produksi minyak Lapangan Minas pernah menembus angka 1 juta barel per hari (bph). Sekarang lapangan tua ini masih bisa menghasilkan minyak sekitar 45.000 bph. ‘’Saudara’’ Lapangan Minas, yaitu Lapangan Duri, juga salah satu lapangan minyak terbesar yang pernah ditemukan di kawasan Asia Tenggara. Lapangan ini menghasilkan minyak mentah unik yang dikenal dengan nama Duri Crude.

Blok Rokan yang memiliki luas wilayah 6.264 km2 pada 2016 lalu masih mampu menghasilkan minyak hingga 256.000 bph, hampir sepertiga dari total produksi minyak nasional saar ini. Chevron sudah memegang kontrak Blok Rokan sejak 1971 atau 50 tahun lalu. (ee)

infotorial Siak

Bupati Siak Dinobatkan Sebagai Duta Zakat

“Badan Amil Zakat itu secara Hukum Islam maupun hukum negara juga sudah sangat jelas, jadi apabila kita tidak memberikan kepercayaan terhadap lembaga resmi ini, sasaran pemerintah untuk menangulangi dan mengentaskan kemiskinan itu tentu tidak dapat tercapai dengan baik.”

S

EBAGAI implikasi dari tingginya perhatian dan kepedulian Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Siak di bawah kepemimpinan Bupati Drs. H. Syamsuar M.Si. dan Wakil Bupati Drs. H. Alfedri M.Si, dengan syiar zakat, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Siak menobatkan Bupati Siak Syamsuar MSi sebagai Duta Zakat,Jumat (16/6).

Sebagaimana komitmen yang telah ditunjukkan Syamsuar pada tujuh tahun terakhir sejak kepemimpinannya terhadap zakat di Kabupaten Siak sebagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan di masyarakat. Sebagai pemimpin sudah menjadi kewajiban Syamsuar untuk mengajak semua pihak baik ASN maupun masyarakat luas untuk menyalurkan zakat kepada lembaga resmi.

Selain didaulat menjadi Duta Zakat, Syamsuar juga berkesempatan menjadi petugas Amil penerima zakat dari tokoh masyarakat, para pejabat, pengusaha serta masyarakat yang berkumpul untuk membayarkan zakat di Mesjid Agung Sultan Syarif Hasyim di kompleks Islamic Center Madinatul Ulum Siak Sri Indrapura Beberapa penghargaan lain misalnya penghargaan Unit Penerima Zakat (UPZ) Kecamatan terbaik juga turut diserahkan kepada Kecamatan Lubuk Dalam. Sementara penghargaan UPZ terfavorit yang diraih UPZ PT.PKS Kebun Lubuk Dalam.

Bupati Siak H. Syamsuar mengaku gembira dengan pertumbuhan potensi zakat di Kabupaten Siak ini ternyata terus bertumbuh. Namun kata dia, upaya menghimpun

dana ummat tersebut masih terkendala oleh banyak muzakki yang belum menyalurkan zakatnya melalui UPZ resmi.

“Badan Amil Zakat itu secara Hukum Islam maupun hukum negara juga sudah sangat jelas, jadi apabila kita tidak memberikan kepercayaan terhadap lembaga resmi ini, sasaran pemerintah untuk menangulangi dan mengentaskan kemiskinan itu tentu tidak dapat tercapai dengan baik,” Syamsuar.

Syamsuar bersyukur pengumpulan zakat tahun ini lebih besar dari tahun lalu yang hanya berjumlah 1 miliar. Dari Gerakan Masyakat Siak Berzakat tahun ini telah terkumpul dana Rp 1,222 miliar lebih. “Itupun belum termasuk pengumpulan dana zakat di Kecamatan Pusako dan Kecamatan Tualang dengan jumlah penduduk terpadat di kabupaten Siak,” sebutnya.

Melalui pencapaian itu, Syamsuar juga berupaya menjawab tantangan dan tanggungjawabnya sebagai pemimpin dalam mengentaskan kemiskinan, dalam prakteknya dapat dilakukan melalui berbagai cara dan tidak hanya mengandalkan sumber dana APBN maupun APBD saja Siak.

“Saya mengajak seluruh UPZ baik tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kepala Kantor Urusan Agama dan perangkat Desa, mari terus kita tingkatkan ikhtiar kita. Segera tuntaskan upaya inventarisir semua muzakki kita, agar bisa ditindaklanjuti menunaikan zakat dilembaga resmi,”paparnya. (ee/mcr)

Pena Amira 37

Galery PELALAWAN

Dari Membuka Manasik Haji Sampai Terima Penghargaan

B

UPATI Pelalawan HM Harris terlibat dalam sejumlah kegiatan, yang kebanyakan dilakukan di dalam daerah.

Antara lain, membuka secara resmi Bimbingan Manasik Haji 1438 H /2017 M.Bertempat di Gedung Daerah Datuk Laksemana Mangkudiraja, Senin (10/07). Bimbingan Manasik Haji di ikuti oleh Calon Jemaah Haji berjumlah 401 orang. Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua DPRD Kab Pelalawan Nazaruddin,MH,Asisten Administrasi Pemerintahan Drs.Zulhelmi, Kepala Kemenag Propinsi Riau, Kepala Kemenang Kab Pelalawan H.Muhammad Rais,M.Pd. Kegiatan lain, Bupati Harris bersama Wakil Bupati Zardewan melakukan inspeksi mendadak (Sidak) terhadap pegawai dilingkungan Sekretaris DPRD Pelalawan (Sekwan), Jumat (7/7/17). Seluruh pegawai dikumpulkan dalam satu ruangkan seterusnya diabsen satu persatu. Ikut dalam aksi Sidak tersebut mendampingi bupati Harris, kepala BKD, Edi Suriandi. Sebelum mengumpulkan seluruh pegawai, bupati Harris menyempatkan meninjau ruangan kantor DPRD. Nyaris semua ruangan ditinjau beliau.

Selain itu, Bupati Harris juga menerima penghargaan tanda kehormatan Satya Lencana Pembangunan bersempena dengan peringatan Hari Koperasi Nasional Ke 70Ă‚ diserahkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Rabu (12/7/2017).

Seperti disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pelalawan melalui Sekretaris Diskominfo Farid Mukhtar yang turut mendampingi Bupati Pelalawan. “Alhamdulillah, Bupati Pelalawan adalah satu satunya yang mewakili dari Provinsi Riau menerima penghargaan tanda kehormatan Satya Lencana Pembangunan, langsung diserahkan oleh Presiden,� katanya.***

38 Pena Amira

Galery PELALAWAN

Pena Amira 39

ADVERTORIAL ROHIL

Rohil Bertekad Jadi Pusat Perekonomian di Provinsi Riau

KENDATI tergolong daerah baru, pemekaran dari daerah induk, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rohil (Rokan Hilir) di bawah kepemimpinan Bupati H. Suyatno AMP dan Wakil Bupati Drs. H. Jamiluddin terus berupaya untuk menjadikan Rohil sebagai kabupaten terkemuka, lebih persisnya ditargetkan menjadi pusat perekonomian di Provinsi Riau.

U

ntuk mencapai tujuan dimaksud, Pemkab Rohil merumuskan pembangunan di daerah itu dengan apa yang disebut dengan Tiga Pilar Pembangunan, yang meliputi perbaikan Infrastruktur, Pendidikan dan Kesehatan, yang menjadi komitmen pasangan Bupati dan Wakil Bupti H Suyatno - H Jamiluddin untuk mewujudkan kabupaten yang handal menuju pusat perekonomian dengan harapan menekan angka kemiskinan.

Diantara tiga pilar itu, Pemkab Rohil memprioritaskan dalam perbaikan infrastruktur seluruh jalan hingga ke pelosok daerah pesisir yang dimulai dari jalan kota dan lingkungan, saluran air (drainase) termasuk elebaran ruas jalan menjadi dua jalur di tiap kecamatan yang saat ini hampir selesai dan jalan lintas wilayah pesisir untuk menghubungkan, Bagan Siapiapi, Kubu, Panipahan hingga Sinaboi. “Kita harapkan pada tahun ini dan mendatang semua jalan di dalam kota sudah mulus,” ujar Bupati H Suyatno.

Bupati juga menjanjikan pembangunan fisik hingga semua jalan di rigit di daerah Kecamatan segera diselesaikan, begitu juga pembangunan jembatan sehingga akses untuk masyarakat akan lebih mudah. Selain itu, jalan yang dikerjakan saat ini juga dipastikan bisa mulus, karena sebagian sudah diaspal pada tahun ini. Hasilnya, kini dapat terus dirasakan khalayak ramai seperti proses pembangunan jembatan Pedamaran I dan II untuk memutus keterisoliran daerah.

Semua itu, diciptakan tak lain untuk menjawab kebutuhan masyarakat sebagai wujud pelayanan pemerintah daerah.

40 Pena Amira

Kemudian juga, yang saat ini di kembangkan yaitu pembukaan jalan Infrastruktur menuju kota Bagan Siapiapi. dengan membuka bodi jalan Parit Bepak. Sehingga jalan Pahlawan yang selama ini menjadi jalan utama ke kota Bagan Siapiapi akan tidak macet lagi.

Tak itu saja, kawasan parit bepak juga di jadikan tempat rekreasi bagi pengunjung ke Bagan Siapi-api. Selain perbaikan infrastruktur, Pemkab Rohil masih mengantongi sejumlah program utama lainnya, seperti peningkatan pelayanan kesehatan gratis, peningkatan mutu pendidikan melalui pembangunan dan rehab sekolah serta sarana prasarana.

“Target kita, bila ketiga pilar pondasi ini dapat terwujud 2 tahun mendatang, maka kabupaten Rohil diharapkan menjadi pusat perekonomian di Riau,” papar Bupati H Suyatno.

Dalam 2 tahun ke depan, Suyatno menyakini, skala prioritas ini apabila dapat dirampungkan tentunya sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sehingga pada tahun-tahun berikutnya pemerintah daerah hanya mengalokasikan dana untuk perawatan infrastrukturnya saja. “Saat inipun kita terus memperbaiki manajemen setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dengan memperbaiki sistem manajemen SKPD, diharapkan pemenrintah daerah dapat terus melanjutkan pembangunan maupun renovasi setiap kantor kepenghuluan, UPTD dan lainnya melalui dana APBD yang nantinya akan dikucurkan untuk membangun gedung-gedung kantor. Bahkan, tahun 2014, kita akan mengucurkan

dana bagi tiap desa senilai Rp1 milliar namun tetap melalui pengawasan yang ketat agar tidak menjadi temuan BPK,” paparnya.

“Seluruh SKPD diminta untuk dapat menggalakkan segala potensi yang ada. Pasalnya, letak geografis Bagan Siapiapi dinilai sangat strategis dari segala aspek ekonomi, budaya, politik dan sosial. Hal ini dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat kedepanya,” harap Bupati Suyatno.

Mengenai pelayanan kesehatan, Pemkab Rohil juga terus menggelontorkan dana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Boleh di kroscek sendiri, kini masyarakat yang mengharapkan pelayanan kesehatan lebih dipermudah lagi. Cukup membawa kartu jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) baik di RSUD DR Pratomo Bagan Siapiapi maupun puskesmas rawat inap di tiap kecamatan pasti dilayani dengan baik,” urai Bupati.

Sementara itu,mengenai sarana dan prasana pendidikan serta peningkatan mutu pendidikan itu sendiri. Masyarakat di seluruh wilayah Pemkab Rohil dapat mengenyam dunia pendidikan dengan latar belakang berbagai jenjang. Sebab, mulai dari gedung PAUD hingga perguruan tinggi swasat dan negeri telah menjamur di Rohil.

Bahkan, berdirinya Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) kampus Rohil di Ujung Tanjung menjadi bukti komitmen Bupati H Annas Maamun akan kepeduliannya terhadap dunia pendidikan.

“Dari dana APBD, kita tetap mengalokasikan sebesar 20 persen untuk peningkatan dan mutu pendidikan. Setelah kampus IPDN Rohil sebagai tempat bela-

33

ADVERTORIAL ROHIL

jarnya seluruh praja yang ada di Indonesia, kita telah mendapat izin dari Kapolri atas pendirian Sekolah Kepolisian Negara (SPN) yang nantinya akan didirikan di areal pusat perkantoran Pemkab Rohil di Batu Enam,” jelasnya.

Tak berhenti sampai disitu,Pemkab Rohil juga tengah fokus pengerjaan berbagai sarana dan prasarana lainnya serta pembangunan sejumlah kantor pusat pemerintahan seperti pembangunan kantor bupati dan gedung DPRD yang diklaim bakal menjadi kantor termegah di Riau hingga Indonesia.

Pengerjaan kantor bupati yang kini sedang berlangsung berlantai delapan, begitu juga

kantor DPRD tahun ini juga mulai dilaksanakan. “Pembangunan gedung SPN, kantor bupati, gedung DPRD, jembatan pedamaran I dan II juga menjadi skala prioritas kita. Kita harapkan seluruhnya tahun ini akan rampung,” sebutnya.

Salah satunya, daerah tersebut sulit berkembang yang gilirannya mempengaruhi terhadap kualitas sumber daya manusia. “Besar harapan kami, semua kebijakan dan program yang telah dijalankan Pemkab Rohil dapat didukung oleh semua elemen. Sehingga kebijakan dan program tepat pada sasaran yang telah ditentukan.

Mudah-mudahan apa yang jadi keinginan

kami (masyarakat) hendaknya dapat tercapai,” harapnya. Mengenai pelayanan kesehatan,Pemkab Rohil juga terus menggelontorkan dana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Boleh di kroscek sendiri, kini masyarakat yang mengharapkan pelayanan kesehatan lebih dipermudah lagi. Cukup membawa kartu jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) baik di RSUD DR Pratomo Bagansiapiapi maupun puskesmas rawat inap di tiap kecamatan dapat dilayani dengan baik,” urai Bupati.

Sementara itu, mengenai sarana dan prasana pendidikan serta peningkatan mutu pendidikan itu sendiri. Masyarakat di seluruh wilayah Pemkab Rohil dapat mengenyam dunia pendidikan dengan latar belakang berbagai jenjang. Sebab, mulai dari gedung PAUD hingga perguruan tinggi swasat dan negeri telah menjamur di Rohil.

Bahkan, berdirinya Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) kampus Rohil di Ujung Tanjung, menjadi bukti komitmen Suyatno akan kepeduliannya terhadap dunia pendidikan. “Dari dana APBD, kita tetap mengalokasikan sebesar 20 persen untuk peningkatan dan mutu pendidikan.

Setelah kampus IPDN Rohil sebagai tempat belajarnya seluruh praja yang ada di Indonesia, kita telah mendapat izin dari Kapolri atas pendirian Sekolah Kepolisian Negara (SPN) yang nanatinya akan didirikan di areal pusat perkantoran Pemkab Rohil di Batu Enam,” jelasnya.

“Kabupaten Rohil baru dilahirkan 16 tahun yang lalu. Sebagai kabupaten baru, tapi daerah ini sudah mulai bersaing dengan kabupaten dan kota lainya yang ada di Riau. Semua program yang dijalankan sudah bersinerji, dengan usia ke 16 tahun ini, pemerintah bersama masyarakat dan DPRD membawa negeri ini sejajar dengan kabupaten yang ada di Provinsi Riau,” sebut Bupati Rohil H Suyatno.

Semua program pembangunan yang dilaksanakan dari bupati pertama, kedua dan ketiga, kini telah menampakkan hasil yang cukup memuaskan. Dimasa kepemimpinan kedua Bupati Rohil H. Suyatno dan Wakilnya Erianda, SE tentulah amat berat mengemban tugas dalam keseharian.

“Akan tetapi dengan kerjasama baik yang dijalankan bersama DPRD dan masyarakat, tidak terlepas pihak keamanan dalam hal menciptakan kondisi yang kondusif, sampai saat ini kabupaten Rohil selain pesat akan pembangunan kondisi masyarakatnya hidup rukun damai serta tidak pernah terjadinya gesekan,” sambungnya.

“Ini tidak terlepas dari peran aktif semua pihak, tidak terkecuali jajaran Polres Rohil dalam menjaga kondisi di daerah ini.

Ke depan, menciptakan dan mempertahankan kepercayaan terhadap masyarakat menjadi tugas pokok pemerintah. Semua ini dilakukan agar Rohil semakin jaya dan siap bersaing baik sumber daya manusia, pontensi daerah berupa serta sumber daya alam dapat mensejahterakan masyarakat,” pungkasnya. (adv/humas/ee/brc)

33

Pena Amira 41

GALERI ROHIL

Dari Mutasi Sampai Peresmian

Central Informasi Pariwisata

B

UPATI Rohil (Rokan Hilir) H. Suyatno AMP pada Kamis (8/6/2017) secara resmi meluncurkan Central Informasi Pariwisata Rokan Hilir di Jalan Merdeka Bagan Siapiapi yang sejak lama direncanakan oleh Dinas Pariwisata pemuda dan olah Raga Kabupaten Rohil. Agenda kegiatan pesona nusanatara event bakar tongkang merupakan moment penting bagi daerah ini, Selain itu dapat sekaligus mempromosikan segala daya tarik potensi wisata daerah seperti destinasi pulau jemur dan Bagan Heritage kepada masyarakat luar dan mancanegara.

Di bagian lain, Pemkab Rohil melantik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pejabat Tinggi Pratama berjumlah 8 orang dan

PENA AMIRA 2016 28 42 Pena Amira

pejabat administrator sebanyak 56 orang dilingkungan pemkab Rohil Pelantikan tersebut Berdasarkan keputusan Bupati Nomor 820/BKPSDM-MP/2017/61 -20 Juni 2017. Usai prosesi pelantikan dalam sambutan Bupati Rohil, H Suyatno menekan kepada pejabat baru dilantik untuk bekerja dengan ekstra mengali potensi daerah sebagaimana saat ini khususnya penerima dari hasil pendapat asli daerah belum tergarapkan secara pendapatan dengan maksimal seperti halnya Retribusi Sarang walet dan Retribusi parkir pada dinas pendapat daerah (Dispenda).*** --------------------------------------foto-foto: dari berbagai sumber ---------------------------------------

GALERI ROHIL

28

PENA AMIRA 2016

Pena Amira 43

Adventorial Meranti

Kunjungi TTT, Bupati Irwan Serahkan

‘Tanaman Kehidupan’

untuk Warga

KABUPATEN Kepulauan Meranti merupakan salah satu daerah penghasil utama sagu di Provinsi Riau. Banyak anggota masyarakat di kabupaten termuda di Riau itu menggantungkan kehidupannya terhadap tanaman sagu. Belakangan sagu sudah dikembangkan menjadi sejumlah produk olahan dengan nilai jual menjanjikan.

44 Pena Amira

D

alam upaya lebih mengembangkan tanaman sagu di daerah ini, masyarakat Kecamatan TTT (Tebing Tinggi Timur), Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, menerima Tanaman Kehidupan (Sagu) seluas 1.100 Ha dari PT Nasional Sagu Prima (NSP). Penyerahan bantuan itu sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat sekitar yang berada di daerah operasinya. Serah terima Tanaman Kehidupan itu difasilitasi oleh Legislator DPRD Kabupaten Meranti di Gedung DPRD Meranti, Selasa (13/6).

Serah terima Tanaman Kehidupan langsung dilakukan oleh Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan MSi bersama Direktur PT NSP Daniel K Baraham

disaksikan Ketua DPRD Kepulauan Meranti H Fauzy Hasan, para Wakil Ketua DPRD H Muzamil dan seluruh anggota DPRD Meranti, juga dihadiri Camat Tebing Tinggi Timur Tunjiarto, Kades Lukun Lukman dan lainnya.

Serah terima Tanaman Kehidupan ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima dilanjutkan dengan penyerahan dokumen dari Direktur PT NSP kepada Bupati Kepulauan Meranti.

Lahan seluas 1.100 Ha yang diserahkan PT NSP terdiri dari satu hamparan luas yang secara adminsitrasi berada di wilayah Desa Lukun, Kecamatan Tebing Tinggi Timur. Di atas tiap hektare lahan tersebut telah ditumbuhi batang Sagu berusia 3 tahun, sebanyak 156 batang.

Dari keterangan pihak PT NSP, lahan tersebut bebas sengketa atau Clean And Clear dari lahan kepemilikan maayarakat. Kebun ini nantinya akan dipergunakan oleh desa untuk menggesa pembangunan dalam rangka menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kepulauan Meranti H Fauzy Hasan mengungkapkan kegembiraan memberikan apresiasi kepada PT NSP yang telah

Adventorial Meranti

merealisasikan apresiasi maayarakat.

Ia berharap apa yang telah diberikan NSP dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat untuk kesejahteraannya.

“Semoga dana yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara maksimal khususnya untuk sektor pendidikan, karena kunci mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu adalah pendidikan, dengan pendidikan akan mampu mesejahterakan maayarakat,” ucapnya.

Mewakili Legislator Meranti, H Fauzy Hasan juga mengingatkan lahan hibah PT NSP itu dapat dikelola dengan sebaik baiknya dan seadil-adilnya sehingga lahan dengan jumlah yang terbatas itu tidak menimbulkan konflik antar masyarakat. “Kelolalah lahan ini dengan baik jangan sampai menimbulkan konflik,” harapnya.

Sementara itu Direktur PT NSP Daniel K Baraham mengungkapkan, penyerahan lahan sagu yang dilakukan adalah bentuk kerjasama dengan masyarakat dan Pemkab Kepulauan Meranti dalam rangka memajukan perekonomian masyarakat khususnya melalui komodity berbasis Sagu. Melalui kegiatan itu pihaknya berharap mendapat dukungan dari masyarakat maupun Pemerintah Daerah demi kelangsungan operasi perusahaan dimasa-masa yang akan datang.

Pada kesempatan itu Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan MSi mengucapkan apresiasi kepada PT NSP yang telah memenuhi kewajibannya kepada masyarakat sekitar selaku perusahaan pengelola HTI, dengan menyerahkan 5 persen lahan dari total keseluruhan lahan yang dikelolanya. “Meskipun penyerhaan ini sedikit terlambat na-

mun dapat kita maklumi, kami ucapkan terima kasih kepada PT NSP,” ucap Bupati.

Ke depan Bupati berharap, terjalin kerjasama yang erat antara masyarakat dan pihak PT NSP sehingga tidak terjadi miss komunikasi yang hanya akan menimbulkan kerugian. “Lakukanlah komunikasi dengan menggunakan bahasa yang baik dan jauhi tindakan-tindakan yang dianggap kurang beretika,” harapnya.

Dikatakan Bupati, kehadiran PT NSP, Group Sampoerna ini sebagai sebuah pioner perusahaan Sagu di Indonesia bahkan di dunia, telah cukup berbuat banyak bagi Kabupaten Meranti, meskipun pada kenyataannya apa yang dilakukan PT NSP hingga saat ini belum dapat dikatakan berorientasi bisnis (belum memperoleh laba) tetapi masih berorientasi sosial kemasyarakatan.

Dengan telah diserahkannya lahan Tanaman Kehidupan seluas 1.100 Ha, masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi Timur itu, Bupati Irwan menyarankan lahan itu dapat dikelola oleh Pemerintah Desa melalui Badan Usaha Milik Desa yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PAD) yang akan digunakan untuk membangun Desa sepanjang masa.

Sekedar informasi, dari 100 Ha lahan yang diserahkan kepada 10 Desa yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi Timur akan dapat menghasilkan Rp 1 miliar setiap kali panen.

Alasan Bupati itu cukup masuk akal, dalam rangka meminimalisir hal-hal yang tidak diingini, jika lahan seluas 1.100 Ha diserahkan kepada masyarakat di 10 Desa yang ada di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi Timur. Per Desa nya hanya mendapat jatah 100 Ha lahan, artinya jika per KK diberikan jatah 3,3 Ha maka dari 500 KK di tiap Desa hanya terjatahi 30 KK saja, hal ini sangat berpotensi menimbulkan konflik.

“Kita inginkan dana yang dihasilkan dari lahan 1.100 Ha ini dapat mensejahterakan seluruh masyarakat di Kecamatan Tebing Tinggi Timur bukan untuk mensejahterakan orang-perorang,” jelas Bupati.

Dengan pengelolaan dana yang baik oleh Pemerintah Desa diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan khususnya di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi Timur. (adv/ hms/ee/nc) Pena Amira 45

Infotorial DPRD

“Kalau ini tetap dilakukan secara masif oleh Pemerintah tentu akan menimbulkan kegaduhan khususnya di Riau yang memiliki lahan bergambut cukup luas, dampaknya ekonomi kita terancam runtuh, akan timbul keresahan di tengah masyarakat.”

Legislator Riau Minta Regulasi

Lahan Gambut Ditinjau Ulang

P

EMERINTAH pusat sejak beberapa waktu belakangan disibukkan kegiatan menata lahan gambut yang ada, di mana sebagian di antaranya berlokasi di Provinsi Riau. Apa tanggapan para wakil rakyat yang duduk di lembaga DPRD Provinsi terhadap kebijakan dari pemerintah pusat itu?

Suhardiman Amby, anggota DPRD Riau dari Fraksi Hanura, meminta Peraturan Pemerintah (PP) nomor 57 Tahun 2016, dan aturan turunannya yang tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) nomor P.17/2017, agar ditinjau ulang, sebab jika regulasi tetap ini dipaksakan akan menimbulkan kegaduhan bagi perekonomian masyarakat setempat.

“Kalau ini tetap dilakukan secara masif oleh Pemerintah tentu akan menimbulkan kegaduhan khususnya di Riau yang memiliki lahan bergambut cukup luas, dampaknya ekonomi kita terancam runtuh, akan timbul keresahan di tengah masyarakat “ ujar Suhardiman di Pekanbaru, Jumat (2/6) lalu.

Ia mengatakan, sepanjang kebijakan tersebut memihak kepada pelestarian dan pemulihan kawasan gambut tentu akan didukung, dengan syarat tidak mengganggu perekonomian masyarakat. “Pusat jangan main patok-patok saja, turunlah ke Lapangan perhatikan kondisinya jika (regulasi) diterapkan, koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau kaji ruas-ruas yang rusak,

lahan-lahan yang tidak bertuan itu yang direstorasi,” kata dia, sebagaimana dilansir kontan.co.id.

“Nah, sepanjang itu punya masyarakat ataupun perusahaan dirawat dengan baik, produktif, dan tidak terjadi pembakaran hutan dan lahan, jangan diambil lagi,” ujar Suhardiman yang juga sebagai Sekretaris Komisi C DPRD Riau itu.

Menanggapi terkait isu, adanya PHK secara besar-besar terhadap tenaga kerja yang bergerak di sektor Hutan Taman Industri (HTI), kata Suhardiman, itu dampak yang tidak terelakkan lagi jika peraturan gambut diterapkan. “Ini kegaduhan selanjutnya, jika lahan berkurang tentu produktifitas berkurang dampaknya akan ada pemutusan kontrak dengan tenaga kerja

Manfaatkan Momentum Ramadhan

secara massal,” kata pria yang akrab disapa Datuk itu.

Untuk itu, Ia meminta agar Pemerintah berhati-hati dalam memetakan kawasan gambut dengan memperhatikan kondisi teknis, untuk Provinsi Riau sendiri yang hampir sebagian lahannya bergambut, tentu masyarakat sangat bergantung dari aspek perekonomian.

Menteri LHK, Siti Nurbaya pada Februari 2017 mengeluarkan aturan pelaksanaan pemulihan ekosistem gambut melalui empat Permen sebagai turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2016. Salah satu poinnya adalah Permen No. P.17/2017 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri.***

Legislator Riau Buka Bersama Anak Yatim

“Momentnya hanya berbuka puasa rutinitas saja di bulan Ramadhan antar anggota DPRD bersama keluarga juga dengan pegawai bersama keluarga yang tujuannya mempererat tali silaturrahmi.”

PENA AMIRA 2016 34 46 Pena Amira

M

OMEN bulan suci Ramadhan tidak hanya dilalui oleh para wakil rakyat yang duduk di DPRD Provinsi Riau dengan semata menjalani tugas rutin sebagai wakil rakyat, baik yang menyangkut pengawasan, penganggaran, dan legislasi.

Para legislator itu juga tak mengabaikan kegiatan yang bermuatan amaliyah.

Pada Sabtu (10/6/2017), DPRD Provinsi melaksanakan acara Buka Puasa Bersama

dengan anak-anak Panti Asuhan Harapan Putera, Pekanbaru. Ketua DPRD Riau, Hj Septina Primawati Rusli saat diwawancarai

Infotorial DPRD

“Selanjutnya, keputusan Mendagri mengenai pengangkatan Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Kordias Pasaribu terhitung dari mulai tanggal pengucapan sumpah dan janji jabatan.”

Septina Berharap Kordias

Mampu Emban Amanah

P

ERGANTIAN demi pergantian terus bergulir di lingkungan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi Riau sesuai dengan tuntutan organisasi dan kebutuhan parpol (partai politik) yang mengutus kadernya untuk duduk di lembaga legislatif tingkat Provinsi Riau tersebut.

Belum lama ini Ketua DPD PDI Perjuangan Riau Kordias Pasaribu, resmi dilantik sebagai Wakil Ketua DPRD Riau sisa masa jabatan 2014-2019, menggantikan Manahara Manurung. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kordias Pasaribu dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, dalam Rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Riau di Pekanbaru, Kamis.

Pimpinan Paripurna, Ketua DPRD Riau Septina Primawati Rusli membacakan surat keputusan Menteri dalam Negeri mengenai pemberhentian dengan hormat Manahara Manurung dari jabatan sebagai Wakil Ketua DPRD Riau diiringi dengan ucapan terimakasih atas pengabdian dan jasanya selama menjabat.

“Selanjutnya, keputusan Mendagri mengenai pengangkatan Wakil Ketua DPRD Riau, Kordias Pasaribu terhitung dari mulai tanggal pengucapan sumpah dan janji jabatan,” ucap Septina.

Rapat paripurna Istimewa tersebut dihadiri oleh Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, Wakil Ketua DPRD Riau Sunaryo, Noviwaldy Jusman, anggota Dewan, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau, tokoh masyarakat, Akademisi serta Kader PDI Perjuangan.

Setelah penandatangan berita acara sumpah janji jabatan, dilanjutkan dengan prosesi jabat tangan pengalihan kepemimpinan Wakil wartawan menjelaskan, kegiatan buka puasa bersama ini untuk mempererat tali silaturrahmi serta kebersamaan.

“Momentnya hanya berbuka puasa rutinitas saja di bulan Ramadhan antar anggota DPRD bersama keluarga juga dengan pegawai bersama keluarga yang tujuannya mempererat tali silaturrahmi,” kata Ketua DPRD Riau, Sabtu malam (10/6/2017) di DPRD Riau, jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru.

DPRD Riau, kata Septina, juga ada membagikan tali asih kepada anak-anak Panti Asuhan. “Hari ini ada 20 orang anak-anak Panti Asuhan. Dan panitia sudah menyiapkan sebanyak 200 orang anak-anak Panti Asuhan dan kita bagi lokasi Panti Asuhannya,” jelas istri mantan Gubernur Riau HM

34

PENA AMIRA 2016

Ketua DPRD Riau dari Mahara Manurung kepada Kordias Pasaribu.

“Setelah diucapkan sumpah janji ini, Kami ucapkan selamat bertugas kepada Bapak Kordias Pasaribu, dengan harapan dapat mengemban tugas dan amanah dengan penuh tanggung

jawab,” sebut Septina. “Serta kepada Bapak Manahara Manurung terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi dan pelaksaan tugas selama ini,” ucapnya seraya menutup sidang paripurna Istimewa tersebut.***

“Pak Gubernur berencana membuka kegiatan ini, namun karena ada rapat bersama Danrem yang belum selesai dan tidak bisa ditinggalkan, maka pak gubernur meminta langsung dibuka oleh Ketua DPRD Riau bersama pak wakil walikota yang juga tururt hadir bersama kita.”

DIMAKSUDKAN untuk memeriahkan dan memberi makna bulan suci Ramadhan 1438 H, DPRD Provinsi Riau menggelar MTQ tingkat Kota Pekanbaru Rabu, 7 Juni 2017 di Mesjid Darul Abrar komplek DPRD Provinsi Riau. Kegiatan yang diikuti oleh 60 peserta utusan mesjid se-Kota Pekanbaru ini dibuka oleh Ketua DPRD Provinsi Riau Septina Pri-

mawati Rusli didampingi Wakil Walikota Pekanbaru, Ayat Cahyadi, S.Si bersama panitia.

Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasinya atas penyelenggaraan MTQ perdana oleh DPRD Provinsi Riau ini. Lebih lanjut Septina mengatakan bahwa MTQ ini memiliki daya tarik dalam kehidupan masyarakat dan dalam upaya mensyiarkan agama Islam. “Adanya MTQ ini juga untuk mempererat nilai kebersamaan dalam menyemarakkan bulan suci Ramadhan,” terangnya.

Ia juga berharap terselenggaranya MTQ ini mampu menciptakan suasana religius dan kesejukan akan rasa persaudaraan Anggota DPRD Provinsi Riau dan masyarakat. “MTQ ini juga dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap Al- quran serta dapat menjadi tolak ukur dinamika seni baca di masyarakat” ujar politisi Golkar ini.

Ketua pelaksana kegiatan Suhardiman Amby menyampaikan, sedianya acara ini dibuka oleh Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, namun beliau berhalangan hadir karena ada jadwal rapat penting bersama Danrem.

Pak gubernur berencana membuka kegiatan ini, namun karena ada rapat bersama Danrem yang belum selesai dan tidak bisa ditinggalkan, maka pak gubernur meminta langsung dibuka oleh Ketua DPRD Riau bersama pak wakil walikota yang juga tururt hadir bersama kita,” jelasnya.

Acara pembukaan MTQ DPRD Provinsi Riau berlangsung meriah. Dihadiri oleh ratusan jamaaah dan diisi dengan tausiyah agama oleh ustad kondang Riau, Abdul Somad Lc, MA. (ee/rpc)

DPRD Riau Gelar MTQ Tingkat Kota Pekanbaru

Rusli Zainal itu. Pembagiannya itu, sambungnya, saat Nuzul Qur’an ataupun Penutupan MTQ dengan harapan bisa mempererat tali silaturrahim dan memberikan perhatian kepada anak-anak Yatim.

Sementara itu, Ketua Panitia Suhardiman Amby atau kerab disapa Datuk kepada wartawan menambahkan, jumlah anak-anak yatim sekitar 200 orang lebih.

“Berbagi kasih kepada anak-anak yatim ini akan dibagikan pada malam Nuzul Qur’an atau penutupan MTQ. Siapa saja bisa dapat dengan catatan ada surat rekomendasi dari RT. Uang tersebut langsung kita berikan ke tangan anak-anak yatim,” jelas Suhardiman.

Turut hadir Wakil Ketua DPRD Riau beserta anggota, Kabag Humas DPRD Riau serta Insan Pers. (ee/rsc)

Pena Amira 47

Adventorial Kampar

Ini Upaya yang Dilakukan Pemkab Kampar untuk Berdayakan Ekonomi Masyarakat

DI tengah geliat perekonomian Kabupaten Kampar, yang antara lain ditunjang dengan masuknya dunia usaha ke daerah ini dengan mengelola berbagai bidang usaha; kegiatan perekonomian seperti koperasi, usaha mikro, kecil dan kewirausahaan tetap mendapat tempat yang layak untuk berkiprah dan menunjukkan eksistensinya.

48 Pena Amira

B

ahkan usaha semacam ini, yang menjadikan masyarakat sebagai objek sekaligus subjek pelaku, menampakkan ketegarannya dalam menghadapi berbagai krisis. Ketika krisis ekonomi melanda Indonesia tahun 1997 lalu, usaha semacam ini menunjukkan kekuatannya dalam menghadapi badai krisis, mengalahkan usaha skala menengah dan besar yang melibatkan korporasi sebagai pelaku utama.

Sadar akan besarnya peran koperasi, usaha mikro, kecil dan kewirausahaan sebagai tiang penyangga perekonomian masyarakat, bahkan bukan tidak mungkin enjadi andalan perekonomian sebagian masyarakat, Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Kampar memberikan perhatian lebih terhadap sektor itu, dimaksudkan untuk dapat terus tumbuh berkembang dan survive di tengah persaingan usaha yang cenderung makin menajam.

Langkah yang ditempuh Pemkab Kampar untuk itu, antara lain bekerja sama dengan stakeholder berusaha memberikan apresiasi dan dukungan terhadap inovasi dan aneka bentuk usaha kecil menengah (UKM) yang dilakukan oleh masyarakat Kampar. Intinya, Pemkab Kampar di bawah duet kepemimpinan Bupati H. Azis Zaenal dan Wakil Bupati Catur Sugeng Susanto

memiliki komitmen yang kuat dan teruji untuk membangun ekonomi rakyat melalui koperasi, usaha mikro, kecil dan kewirausahaan.

Menurut Bupati Kampar H. Azis Zaenal, seluruh komponen masyarakat Kampar harus bekerjasama dan bahu membahu dengan Pemkab dalam membangun Kampar yang lebih baik, termasuk peran masyarakat sendiri dalam mendongkrak perekonomian. “Saya berharap kepada seluruh komponen masyarakat yang ada bekerjasama bahu membahu dengan Pemkab Kampar sehingga dapat membangun Kabupaten Kampar sesuai dengan apa yang kita harapkan,� ujar Azis.

Terlepas dari harapan Bupati Azis Zaenal, Pemkab Kampar memang telah terus berupaya berbuat banyak dalam mendukung warganya yang ingin menggiatkan ekonomi, baik melalui koperasi, usaha mikro, kecil maupun kewirausahaan.

Koperasi, satu misal, merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Pembangunan ekonomi masyarakat khususnya di Kabupaten Kam-

Adventorial Kampar

par, tak akan terlepas dari peran koperasi sebagai wadah gerakan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup demi masa depan yang lebih baik.

Namun demikian, kemajuan koperasi ini tentunya tidak terlepas dari campur tangan pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten Kampar melalui Dinas Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah (Disdag-UKM) Kabupaten Kampar, dimana Disdag-UKM Kampar ini merupakan OPD yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonom dan tugas pembantu dibidang Koperasi dan UKM. Kepala Disdag-UKM Kampar, Amin Filda, mengatakan selama ini pihaknya terus melakukan berbagai pembinaan bagi pengembangan para pelaku UKM di daerah ini, diantaranya dengan melakukan pelatihan-pelatihan, akses permodalan dalam hal serta hal-hal yang berkenaan dengan para pelaku UKM. Dan salah satu komitmen dari Pemkab Pelalawan dalam pengembangan pelaku UMKM adalah dengan diluncurkannya Aplikasi berbasis online pendukung bisnis kecil berbasis Koperasi dan UKM. “Ini salah satu pengupayaan agar pelaku UKM di Kabupaten Kampar ini lebih maju. Tidak bisa dengan waktu yang sebentar. Kita harus melalui proses panjang agar, UKM kita berhasil naik kelas,” kata Amin Filda.

Dengan adanya upaya yang dilakukan, kata Amin, pihaknya optimis kedepannya kemajuan koperasi dan UKM di Kampar akan semakin berkembang demi kesejahteraan masyarakat. “Dan upaya ini juga sebagai bentuk Pemkab Kampar dalam upaya meningkatkan ekonomi kerakyatan dengan mengkoneksikan program pemerintah propinsi dan pusat serta Program Pemkab Kampar,” ujarnya.

Dikatakannya, bahwa alam era desentralisasi, Pemkab Kampar mencoba menempatkan Koperasi dan UKM sebagai lokomotif untuk menggerakan roda pembangunan ekonomi sektor riil. Dengan demikian, agar lokomotif itu bisa melaju kencang, maka dari itu Pemerintah Kabupaten Kampar terus melakukan penataan pondasi rel yang kokoh.

Juga terkait kualitas produksi yang dihasilkan, pihaknya menjelaskan memang ada hal yang masih belum maksimal dalam artian, banyak yang belum fokus atau bersifat kondisional, serta dari sisi pemasaran masih bersifat konvensional. “Dengan era digitalisasi berbasis online sekarang ini, semestinya akan lebih mempermudah dalam mencari market. Akan tetapi belum dimanfaatkan secara optimal,“ bebernya.

Terlebih dengan pembiayaan permodalan baik dari perbankan pemerintah maupun non pemerintah. Yang selama ini si pelaku UKM, tidak memanfaatkan seratus persen guna menggenjot usahanya. Dan kenyataan di lapangan banyak dialih fungsikan untuk kebutuhan pribadinya.

Meski tidak semua, namun pihaknya menemukan banyak terjadi di lapangan.

Yang seharusnya dimanfaatkan penuh untuk menunjang usahanya agar lebih berkembang. “Untuk soal akses permodalan sebenarnya tidak lah sulit, tapi tidak termanfaat secara tepat. Ada yang sebagian begitu cair modal dijadikan DP kendaraan, ataupun keperluan yang sifatnya pribadi,” kata Kadis.

Tetapi pihaknya berupaya secara maksimal dalam memajukan UKM agar pelaku usaha tersebut mampu naik kelas, supaya menunjang perekonomiannya. “Kita berikan pelatihan baik dari Daerah maupun Provinsi, serta menstimulasi melalui permodalan dengan suku bunga yang kecil.

Seperti program dana bergulir dan Kredit Usaha Rakyat (KUR),” pungkasnya.

Hingga akhir 2016 lalu, dari 514 koperasi yang ada di daerah ini, Disdag-UKM Kampar telah lakukan evaluasi dari 303 koperasi aktif dan yang bisa melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) hanya 167 koperasi. Jumlah ini diupayakam terus dibina agar bertambah. Guna mendorong dan memajukan koperasi, Disdag-UKM sempena peringatan hari koperasi juga kerap memberikan penghargaan koperasi berprestasi tingkat Kabupaten Kampar.

Disdag-UKM Kampar juga memberi pelatihan kepada para enterprenur agar lebih baik mengelola usahanya. Misalnya dengan pelatihan budidaya belut sebagai upaya merealisasikan Program 3 Zero

yakni menuntaskan masalah kemiskinan, pengangguran dan rumah kumuh di daerah itu. “Pengembangan budidaya belut tersebut dilakukan dalam bentuk pelatihan yang dibagi dalam dua sesi selain juga ada pelatihan pembuatan bolu kemojo untuk kaum ibu-ibu. Sementara untuk pelatihan bagaimana membudidayakan belut dilahan yang sempit dengan menggunakan media drum untuk laki-laki,” katanya lagi.

Kegiatan pelatihan dan pembinaan ini merupakan dalam rangka mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi yang merupakan konsen Pemerintah Kampar sejak dahulu. “Kegiatan ini merupakan upaya menyukseskan agenda pemerintah terutama program lima pilar pembangunan yang memiliki tujuan dan membebaskan masyarakat Kampar ini dari kemiskinan, kebodohan dan pengangguran serta mampu membuat peluang usaha ditengah kompetisi yang semakin ketat ini,” katanya.

Pemerintah juga gandeng pihak swasta dalam giatkan minat masyarakat dalam tekuni UKM. Seperti dalam kerjasama di Desa Penghidupan, Kecamatan Kampar Kiri, yang mana masyarakatnya dibina bercocok tanam semangka. Program ini juga bagian dari Community Development (CD) Program PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).

Selain itu, warga Desa Pangkalan Baru, Kampar, melalui Tim penggerak PKK juga menggalakkanlagi kerajinan tangan menganyam tikar yg terbuat dari daun pandan atau umbai. Tikar batik ini sendiri merupakan kerajinan tradisional asli Melayu Riau yang sejak dulu menjadi tradisi kaum hawa di Desa Pangkalan Baru. “Kerajinan ini tidak sekedar dijual di daerah Riau saja, namun akan kita kembangkan ke provinsi lain,” terangnya.

Menurutnya, masyarakat Kampar sudah semestinya mengerti soal peluang, tantangan dan resiko dalam menghadapi MEA. Pembentukan pasar tunggal yang diistilahkan dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) disebutkannya nantinya memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga kompetisi akan semakin ketat.

“Perlu kolaborasi yang apik antara pemerintah dan para pelaku usaha, peningkatan kemampuan serta daya saing tenaga kerja dan perusahaan di Indonesia. Jangan sampai Indonesia hanya menjadi penonton di negara sendiri,” katanya. (Adv/Hms/ hrc)

Pena Amira 49

Adventorial Dinas PU KOTA PeKANBARU

Minimalisir Banjir, Ini Upaya yang Dilakukan Pemko Pekanbaru

SALAH satu persoalan mendasar yang dihadapi Kota Pekanbaru saban tahun –terutama di musim penghujan—adalah musibah banjir. Pada titik-titik tertentu di kota yang berpredikat sebagai ibukota Provinsi Riau ini, persoalan banjir dinilai sudah sangat mengganggu, bahkan mengancam sejumlah aktivitas warga kota.

S

udah sejak lama Pemko Pekanbaru di bawah kepemimpinan Walikota H. Firdaus ST MT dan Wakil Walikota H. Ayat Cahyadi S.Si. menyadari hal itu, dan sudah cukup banyak pula langkah dan upaya yang dilakukan untuk itu. Sejauh ini semua upaya itu dinilai belum membuahkan hasil maksimal, kendati disadari intensitas banjir yang melanda kota ini setiap tahun sudah mampu ditekan atau diminimalisir sedemikian rupa.

Masih dengan tujuan yang sama, selain juga dimaksudkan untuk meleng-

50 Pena Amira

kapi infrastruktur perkotaan, tahun ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru akan lebih memprioritaskan pembangunan drainase yang ada di daerah pinggiran, khususnya wilayah yang rawan banjir. Percepatan pembangunan infrastruktur khususnya drainase bertujuan untuk mengatisipasi jika sewaktu-waktu musim hujan tiba sehingga, daerah rawan banjir tidak terkena banjir.

Menurut Seketaris PU, Kota Pekanbaru, Dadang , drainase yang akan kita bangunan ini akan lebih diprioritaskan didaerah pinggiran yang rawan banjir, misalnya Kecamatan Tampan dan Rum-

bai. Dadang juga menambahkan drainase yang akan dibangun nantinya akan tersebar di 12 Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru, sedangkan yang lebih difokuskan kepada di daerah-daerah yang titik rawannya banjir, khusunya daerah-daerah pinggiran lebih difokuskan dari pada lokasi dalam kota.

Khususnya wilayah yang selama ini yang menjadi langganan banjir.

Untuk pembangunan drainase saat ini masih tahap lelang. Dimana, tahap lelang tersebut dilakukan oleh pihak Penyelenggara Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) kota Pekanbaru. “Pengesahan pembangunan drainase ini dilakukan pada bulan Mei mendatang. Begitupun juga dengan pengerukan terhadap aliran anak-anak sungai nantinya juga akan dilakukan bersamaan dengan pembangunan drainase tersebut,” jelasnya.

Untuk melaksanakan pembangunan drainase tersebut , Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru telah menganggarkan dana untuk perbaikan drainase di titik – titik rawan banjir,jelas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pelayanan Ruang Kota Pekanbaru Zulkifli Harun melalui Sekretaris Dinas PUPR Kota Pekanbaru, Erizal MT. Senin(10/4). “Kita sudah ajukan anggaran perbaikan drainase itu.

Mudah-mudahan dana tersebut bisa disetujui. Sementara anggarannya digunakan pada tahun 2018 mendatang, “ ujar Erizal.

Dijelaskan Erizal, Sambil menunggu anggaran dari APBN digunakan, Di-

Adventorial Dinas PU KOTA PeKANBARU

nas PUPR terus melakukan pembersihan di drainase dengan mengerahkan petugas. “Mereka yang kita kerahkan sebanyak 300 orang,” ujar Erizal. Dijelaskan Erizal pengerjaan dan pembersihan drainase itu dilakukan setiap hari, sehingga air yang tersumbat bisa berjalan lancar. “Dengan adanya pembersihan yang kita lakukan ini akan menghindari air tergenang. Karena jika ada pendangkalan akan kita keruk, maka kondisi drainase tidak tersumbat lagi, “ harap Erizal .

Hal senada juga disampaikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 untuk membangun pembuangan massa air (drainase) di jalan-jalan, baik di Pulau Jawa maupun Pulau Sumatra.

Karena Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan upaya peningkatan kualitas jalan, salah satunya melalui pembenahan drainase sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ruas jalan.

Keberadaan drainase jalan yang terhubung dengan sistem drainase kawasan atau lingkungan sangat penting untuk menghindari terjadinya genangan dan memperpanjang usia layanan jalan.

“Wilayah yang jalannya rusak, kami jumpai karena sistem drainasenya kurang berfungsi. Kita akan fokus pada pembangunan dan peningkatan drainase khususnya pada jalan nasional,” tutur Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Arie Moerwanto Setiadi menambahkan bahwa pada masa lalu, drain-

ase jalan dibuat untuk menangkap aliran air (run off) pada badan jalan dan terpisah dari sistem penyaluran drainase permukiman atau lingkungan. “Dengan kondisi tersebut, kami akan meningkatkan dan membangun drainase jalan yang terhubung dengan drainase kawasan dan lingkungan.

Pembangunan drainase pada setiap ruas jalan nasional sangat mendesak dilakukan mengingat sifat aspal yang mudah rusak apabila terendam air. Daya rusak meningkat empat kali

lipat bilamana melintas angkutan dengan beban berlebih diatas muatan sumbu terberat (MST) 10 ton.

Terkait dengan pengendalian daya rusak jalan, Kementerian PUPR memberikan apresiasi yang tinggi kepada Kementerian Perhubungan yang mengoptimalkan kembali fungsi Jembatan Timbang dan secara proaktif mengupayakan perpindahan moda angkutan logistik dari jalan ke kereta api dan kapal laut.

Hingga kini, angkutan logistik di Indonesia 90 persen menggunakan angkutan jalan. Kondisi tersebut mengakibatkan risiko kecelakaan lalu lintas dan kerusakan jalan yang lebih tinggi karena didominasi oleh kendaraan besar dengan beban berlebih. Tak hanya kerugian ekonomis, angkutan jalan juga menjadi tidak ramah lingkungan akibat kemacetan dan meningkatkan emisi gas buang kendaraan.

Terobosan lain dalam peningkatan kualitas jalan yang dilakukan adalah dengan sertifikasi Asphalt Mixing Plant (AMP). Saat ini Kementerian PUPR melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan (Pusjatan) bekerjasama dengan PT. Sucofindo melakukan monitoring dan evaluasi mutu AMP, sehingga lebih profesional dan transparan. “Sementara untuk pengawasan monitoring dan evaluasi, kita akan melakukan kerjasama dengan para akademisi dari berbagai perguruan tinggi negeri mupun swasta,” terang Dirjen Bina Marga. (Adv-Dinas PU/ Diskominfo/boc/ee)

Pena Amira 51

Ttd, Indra Gunawan SE Ketua

Sutarno SH Wakil Ketua H. Amrul S.Sos. M.Si. Sekwan

Hendri Pangaribuan A.Md. Wakil Ketua