Pilkades, 29 Desa Digerojok Anggaran Rp 60 Juta

Magetan, Memorandum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan menyiapkan anggaran Rp 1,4 miliar untuk dikucurkan ke desa-desa pelaksana Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak pada September mendatag.

Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Magetan menyebut kurang lebih ada 29 desa yang akan menggelar Pilkades dengan sistem e-Voting Sebanyak 29 desa tersebut akan menerima Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) dengan nominal be- ragam, mulai Rp 50 juta - Rp 60 juta bergantung jumlah pemilik suara. “Masuk di belanja hibah. Totalnya sekitar 1,4 M,” kata Eko Muryanto, Kepala Dinas PMD Magetan, Senin (30/1).

Eko Muryanto menyebut, perangkat hukum BKKD akan disiapkan Mei mendatang sambil menunggu jika ada tambahan desa yang akan menggelar Pilkades e-Voting “Nanti dalam SK Bupati. Mei insyaAllah pastinya,” jelas Kadis PMD Magetan.

Tahapan Pilkades akan mulai digeber Juli men- datang. Sedangkan pelaksanaan Pilkades pada September 2023. “Tahapan mulai awal Juli sampai dengan September. Nanti hari H ditetapkan dengan SK Bupati,” ungkap Eko Muryanto.

Sedangkan keperuntukan BKKD yang diterima Pemerintah Desa (Pemdes) untuk kegiatan sosialisasi, seleksi hingga pemungutan suara. “ Untuk pelaksanaan pilkades, mulai sosialisasi, tahapan seleksi administrasi sampai hari H pemungutan suara,” pungkas Eko Muryanto. (rik/lis)

Polres Jember Terima Surat Pengunduran Diri

PH Tersangka Pencabulan

Jember, Memorandum Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Jember Iptu Diah Vitasari menerima surat pengunduran diri tiga penasihat hukum (PH) tersangka kasus pencabulan FM, pengasuh pondok pesantren (Ponpes) di Kecamatan Ajung.

Tiga Kuasa hukum tersebut adalah Andy C Putra, Alananto, dan Didik Muzanni yang berkantor di Triple AT Lawfirm/ Legal Consultant, Taman Anggrek Regency D5 No 11, Jember Andy C Putra, satu dari tiga advokat yang mengundurkan diri jadi kuasa hukum FM pada wartawan mengungkapkan, hal tersebut dilakukan karena sudah ada tim lain yang ditunjuk.

“Masuknya tim pendamping hukum yang baru, Jadi tidak mungkin dalam satu kapal itu ada dua nakhoda,”ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (30/1).

Menurutnya, jika hal tersebut nanti dipaksakan akan membuat pendampingan hukum terhadap Kiai FM tidak akan maksimal sehingga pihak- nya memilih mengundurkan diri. “Dari pada kepentingan dan pendampingan secara prinsip Kiai FM tidak maksimal dan optimal, sehingga kami men- gundurkan diri,” kata Andy. Hadirnya tim lain mendampingi FM tersebut, kata

Andy, ketika kliennya telah ditetapkan tersangka sehingga untuk proses pra peradilan nanti diberikan mandat kepada kuasa hukum baru tersebut.

“Jadi tim kuasa hukum yang baru ini kami beri mandat untuk melakukan pra peradilan. Jadi pengunduran diri ini tidak mempengaruhi proses pra peradilan,” imbuhnya. Sementara Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Jember Iptu Diah Vitasari setelah menerima surat pengunduran diri dari PH tersangka FM pada awak media menerangkan, adapun dasar pengunduran diri tersebut dikarenakan ada pengganti PH yang ditunjuk oleh tersangka.

“Dalam surat tertulisnya, selaku kuasa hukum berkeberatan dengan adanya penambahan tim kuasa hukum lain yang telah ditunjuk oleh klien tanpa meminta pertimbangan lebih dahulu selaku PH yang telah mendampingi sejak awal,” beber Vitasari. (edy/lis)