Susun Rencana Pembangunan, Pemkot Libatkan Akademisi

Mojokerto, Memorandum

Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto menggelar forum konsultasi publik untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026, dengan menggandeng Andy Kurniawan, tenaga ahli dari Universitas Brawijaya di Ruang Sabha Mandala Madya kemarin.

Aspirasi dari sejumlah pimpinan perusahaan, akademisi, organisasi masyarakat, organisasi profesi, organisasi wanita, serta pelaku UMKM dijaring pemkot. Karena, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) RI khir tahun ini. Sebagai dasar penyusunan RPD adalah visi-misi dalam RPJMD 20052025, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJMD tahap keempat, serta isu strategis aktual.

Nomor 52 Tahun 2022, wali kota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023 diamanatkan untuk segera menyusun RPD 2024-2026. Serta memerintahkan seluruh OPD untuk segera menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026.

“Saya berharap seluruh stakeholder yang hadir dapat memberikan sumbangsih saran dan masukan untuk menyempurnakan, kita bersama-sama kuatkan sinergi dan kolaborasi untuk kebaikan Kota Mojokerto,” pungkasnya. Kepala Badan Perencanan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Agung Moeljono mengatakan, penyusunan RPD 2024-2026 harus dapat menjaga kesinambungan antara pusat, provinsi, dengan kabupaten/kota, mengingat jelang pemilukada 2024 yang dilakukan serentak.

Anggota DPRD Kota Mojokerto sidak kerusakan di Jalan Empunala.

Dewan Minta Dinas PU Segera

Benahi Jalan Empunala

Mojokerto, Memorandum

Sejumlah anggota

DPRD Kota Mojokerto melakukan sidak ke Jalan

Empunala, Senin (30/1).

Hasilnya, dinas pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman (DPUPRPRKP) diminta segera mendesak pelaksana pembangunan jalan protokol itu, bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi setelah menuntaskan pada akhir 2022.

PT PP Presisi selaku pelaksana proyek punya beban terhadap pemeliharaan jalan hingga enam bulan ke depan.

Ketua DPRD Sunarto yang menjadi pendamping dari komisi yang membidangi pembangunan itu, turut serta dalam sidak. Politisi PDI Perjuangan tersebut ikut mengamati upaya pembenahan yang dilakukan pelaksana proyek. Ia menemukan ada sejumlah kerusakan sudah ditangani PT PP Presisi dengan alat berat untuk mengeruk lapisan jalan yang amblas. Termasuk menyiapkan aspal baru untuk menambal jalan yang baru dikeruk. “Tak bisa dipungkiri bahwa kerusakan jalan adalah bukti buruknya kualitas jalan,” tandasnya. Anggota Komisi II Denny Novianto menambahkan, usai pekerjaan proyek selesai dipastikan masih ada masa pemeliharaan. “Yang pasti selama masa pemeliharaan pelaksana punya kewajiban atas pembenahan terhadap kerusakan jalan tersebut. Itu saja,”

Kata Denny Novianto. Politisi Demokrat tersebut meminta kerusak- an jalan di sejumlah titik harus dibenahi semua. “Setidaknya jalan yang menelan anggaran senilai Rp 101 miliar itu harus sesuai spek (spesifikasi) lah,” imbuhnya. Kerusakan yang ditemukan selama sidak di antaranya, amblesnya permukaan jalan di depan RS Kamar Medika dan penutup drainase akibat tekanan kendaraan berat.

Kabid Bina Marga

DPUPRPRKP Endah Supriyani menegaskan, pihaknya telah gerak cepat melakukan pemeliharaan agar kerusakan tidak kian parah.

’’Kita sudah pernah melakukan pemeliharaan juga, perbaikan juga karena amblesnya dilewati kendaraan berat. Yang tonasenya, jauh melampauhi kelas jalan perencanan kita,” ungkapnya. Menurut Endah, jalan protokol dari pemulihan ekonomi nasional (PEN) itu, masuk kelas tiga. Sama seperti jalan protokol yang ada di wilayah Kota Onde-Onde lainnya. Sehingga kendaraan yang melintas pun harus dibatasi agar tidak memicu kerusakan konstruksi aspal baru. ’’Jalan kelas tiga itu kan batas muatan tertinggi tonasenya 8 ton. Tapi, fakta di lapangan ternyata banyak kendaraan berat dengan tonase 30 ton yang melintas,” jelasnya.

Akibatnya, selain ambles di beberapa titik permukaan jalan juga bergelombang. “Jadi bukan kualitas konstruksinya, tapi memang karena kelebihan tonase. Tapi, pemeliharaannya ini kita join dengan kontraktornya,” tuturnya sembari menyebut koordinasi juga dilakukan dengan OPD lain. (adv/war/epe)

“Atas dasar itulah, kita bersilaturahmi melalui forum konsultasi publik ini, bagian dari amanah inmendagri 52 tersebut,” ungkap Wali Kota Ika Puspitasari. Ia menjelaskan, penyusunan RPD penting karena akan menjadi panduan pembangunan Kota Mojokerto tiga tahun ke depan setelah masa jabatan wali kota bera-

“Jadi ini harus ada kesinambungan karena belum ada wali kota definitif, maka wali kota yang sekarang yang diberi tugas menyusun ini, supaya pembangunan ke depan ketika tidak ada wali kota definitif masih tetap menjaga kesinambungan dengan program pemerintah pusat maupun provinsi,” bebernya. (war/epe) hari sebelum pelaksanaan lelang. - Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. PersyaratanLelang :

1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id

2. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas.

3. Obyek lelang tersebut diatas dijual lelang dengan kondisi apa adanya dan kepada peserta lelang dianggap telah mengetahui /memahami kondisi objek lelang.

4. Apabila karena suatu hal terjadi gugatan, tuntutan dan pembatalan / penundaan pelaksanaan lelang terhadap salah satu atau beberapa barang / obyek lelang tersebut diatas, pihak - pihak yang berkepentingan