Pemkab Ngawi Operasi Pasar

Ngawi, Memorandum Pemerintah Kabupaten (Pemkab)

Ngawi melakukan operasi pasar (OP) seiring melonjaknya harga telur ayam dan daging ayam di wilayah setempat.

“Operasi pasar murah ini guna menstabilkan harga kebutuhan pokok yang mengalami peningkatan,” kata

Analis Perdagangan Ahli Muda Dinas

Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja (DPPTK) Kabupaten Ngawi

Kristina Setyowati, Jumat (19/5).

Kristina Setyowati menyampaikan, jika saat ini kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga yakni telur dan daging ayam potong.

Harga telur mencapai Rp 31.000 per kilogram. Sedangkan harga daging ayam potong Rp 35.000 per kilogram.

“Di pasar murah ini harga telur ayam kita jual dengan harga Rp 27.000 per kilogram sehingga dari dinas memberikan subdisi harga sebesar Rp

2.000 per kilogram,” ujarnya.

Kristina Setyowati menambahkan, melonjaknya harga telur saat ini dipicu karena populasi ayam berkurang, harga pakan ternak juga mengalami kenaikan serta permintaan masyarakat yang sangat tinggi dan persediaan pasokan telur terbatas.

Terpisah, Farida Rifayanti salah satu pembeli menuturkan, jika dirinya rela antre untuk mendapatkan harga telur yang murah karena saat ini di pasar harganya mencapai Rp

31.000 - Rp 32.000 per kilogram, sehingga ada selisih harga antara Rp

4.000 - Rp 5.000 per kilogram.

“Adanya selisih harga ini bisa mengirit untuk kebutuhan lainnya,” katanya. (aa/lis)

Komisioner Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Madiun, Izza Kustiarti mengatakan, penurunan jumlah pemilih itu disebabkan berbagai faktor. Di antaranya ada yang meninggal dunia, pindah domisili, maupun ada yang menjadi TNI-Polri.

Menurut Izza, data tersebut masih dapat berubah. Karenanya ia menyarankan masyarakat untuk memberikan masukan terhadap DPSHP tersebut hingga 23 Mei mendatang.

“Tanggapan masyarakat ini bisa disampaikan lewat kelurahan atau PPS, nanti teman-teman badan ad hoc kami yang akan menampung semua tanggapan masyarakat itu.

Kemudian kita rekap berjenjang mulai tingkat PPS ke PPK, kemudian PPK melapor ke KPU. Selanjutnya kami sinkronkan lagi, dan pengecekan lagi jangan sampai terjadi kegandaan,” ucapnya, Jumat (19/5).

Izza menjelaskan, tahapan berikutnya PPS merekap semua masukan dari masyarakat yang dijadwalkan 1-2 Juni. Kemudian rekap di tingkat PPK dilaksanakan 3-5 Juni, baru re-

Jembatan itu merupakan penghubung antara

Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur dengan Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah. “Kondisi pondasi yang sangat membahayakan bagi kendaraan bertonase berat, maka untuk sementara jembatan ditutup. Hanya bisa dilewati kendaraan roda dua saja,” kata Marsudi, tokoh warga Desa Ketanggung.

Jembatan tersebut ambrol setelah lantai dasar dan pondasi sebagai penyangga utama terkikis arus banjir. “Sejak dibangun pada tahun 1980 hingga saat ini belum ada perbaikan, akibatnya lantai dan pondasi jembatan ambrol,” kata Marsudi. (aa/lis) kap di tingkat KPU Kota Madiun. Jika tahapan tersebut tuntas, maka KPU akan menetapkan DPSHP tersebut menjadi daftar pemilih tetap (DPT), yang dijadwalkan 20 atau 21 Juni mendatang.

Adapun pada Pemilu 14 Februari 2024 mendatang, setidaknya ada 583 tempat pemungutan suara (TPS) yang didirikan KPU. Terdiri 244 TPS di Kecamatan Taman, 176 TPS di Kecamatan Manguharjo, 163 TPS di Kecamatan Kartoharjo, serta delapan TPS lokasi khusus yang didirikan KPU di Lapas Kelas I maupun Lapas Pemuda Kelas II-A Madiun.

“Yang pasti jumlah pemilihnya masih ada perubahan mengingat di TPS lokasi khusus mungkin ada warga binaan yang sudah bebas di tanggal tersebut. Maka kita update terus datanya, jangan sampai mereka masih masuk di TPS lokasi khusus, padahal yang bersangkutan sudah bebas,” pungkasnya. Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Madiun meminta masyarakat ikut mencermati DPSHP yang sudah ditempel PPS di masing-masing kelurahan. Jika ada yang belum terdaftar maupun adanya pemilih yang meninggal dunia, pindah domisili, menjadi TNI-Polri, atau purnawirawan TNI-Polri untuk menyampaikan ke PPS atau Panwaslu tingkat kelurahan.

Ketua Bawaslu Kota Madiun, Kokok Heru Purwoko mengatakan, DPSHP tersebut bersifat dinamis, artinya masih dapat berubah. Karenanya ia telah menginstruksikan panwascam dan panwaslu kelurahan untuk selalu mencermati dan me- nerima laporan maupun pengaduan dari masyarakat. “Kebetulan kami punya posko aduan kawal hak pilih dan kami juga punya kegiatan patroli kawal hak pilih, sehingga dimungkinkan kami juga menerima laporan ataupun menemukan beberapa hal berkaitan dengan pemilih. Baik itu yang belum terdaftar ataupun yang harus dicoret atau dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) karena meninggal atau pindah domisili,” ujarnya. Kokok menyatakan, di delapan TPS lokasi khusus di Lapas Madiun juga menjadi fokus pencermatan Bawaslu. Ini mengingat ada warga binaan yang bebas maupun yang masuk karena tersandung kasus pidana.

“DPS di lokasi khusus itu sifatnya ya dinamis. Ada yang masuk, ada yang keluar, itu juga jadi pencermatan kami. Intinya KPU - Bawaslu melindungi hak pilih, sehingga jangan sampai ada satu orang tertinggal karena sesuatu hal sehingga dia tidak bisa menggunakan hak pilihnya,” terangnya.

Karenanya ia berharap KPU aktif melakukan sosialisasi dan mencari data-data agar seluruh warga yang berusia 17 tahun terakomodir untuk menyalurkan hak suaranya pada Pemilu 2024.

“KPU jangan hanya diam, menerima aduan dari masyarakat atau saran perbaikan dari Bawaslu. Kami harap KPU pun juga proaktif untuk menyisir data tersebut,” pungkasnya. (mas/lis)