Waspadai ASN dan Kepala Desa

Madiun, Memorandum

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Madiun akan melakukan pengawasan melekat verifikasi administrasi (vermin) bakal calon anggota legislatif (bacaleg) yang dilakukan KPU.

Ketua Bawaslu Kabupaten Madiun Nur Anwar mengatakan, berdasarkan data Bawaslu, 17 partai politik (parpol) telah mengajukan bacalegnya ke KPU dan terdapat satu parpol yang sampai batas akhir tidak mengajukan bacaleg, yakni Partai Buruh. Bawaslu telah melayangkan surat ke KPU untuk segera menjadwalkan pelaksanaan vermin bacaleg. Namun belum mendapat informasi jadwal dari KPU.

“Memasuki vermin nanti, akan kita pastikan keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan bacaleg,” kata Nur Anwar, Jumat (19/5).

Pihaknya menegaskan akan mengawasi adanya aparatur sipil negara (ASN) ataupun kepala desa (Kades) yang menjadi bacaleg. Jika ditemukan, maka akan menindak tegas sesuai dengan Pasal 11 Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Persyaratan Bacaleg.

“ASN atau kades yang ikut mengumpulkan berkas, tentunya itu tidak memenuhi persyaratan bakal calon. Jadi harus kita ambil langkah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ucap Anwar.

Kepada KPU, Bawaslu juga menekankan agar lebih teliti dalam memperhatikan kegandaan nama. Sebab, bisa jadi satu orang mendaftar bacaleg secara bercabang. Artinya, satu nama terdaftar pada beberapa parpol yang berbeda. “KPU harus memperhatikan kegandaan, apabila jika ada satu orang yang mendaftar lebih dari satu parpol sebagai bacaleg. Termasuk kelengkapan dokumen lain,” tandas Anwar. (rap/dry/lis)