BOJONEGORO-TUBAN

Wakil Ketua DPRD Tuban Penuhi Panggilan Satlantas

Bojonegoro, Memorandum Wakil Ketua DPRD Imam Sutiono mendatangi Satlantas Polres Tuban untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Pemanggilan itu terkait pelanggaran yang dilakukan ketika mengajukan berkas pendaftaran bakal calon legislatif (bacaleg) ke KPU setempat.

Selain menggunakan motor tidak sesuai standar, ketua DPC Partai Demokrat tersebut, juga tidak mengenakan helm. KBO Satlantas Polres Tuban Iptu Sampir Santoso mengatakan, Imam Sutiono baru sempat memenuhi panggilan karena sebelumnya masih berada di luar kota.

“Kejadiannya pada 14 Mei 2023, kami sudah langsung menghubungi yang bersangkutan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun, beliau masih ada urusan di luar kota dan baru datang ke satlantas kemarin (18/5). Beliau minta maaf dan kooperatif atas kesalahannya dan bersedia untuk ditilang,” terang Iptu Sampir, Jumat (19/5).

Atas perbuatannya tersebut, Imam dijatuhi Pasal 285(1) terkait pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan pasal 291 (1) tidak memakai helm.

Ketika mendatangi mapolres, Imam mengatakan bahwa ia tetap patuh dengan undang-undang lalu lintas, dan sebagai tokoh masyarakat ia menyadari harus memberikan contoh yang baik kepada warga Tuban. “Pasca kejadian kemarin yang langsung menghubungi Pak KBO (Iptu

Sampir) untuk minta ditilang. Karena waktunya sudah sore dan ada tugas DPRD ke Jogja dan baru pulang pada Rabu (17/5), terus ada kegiatan korda 9koordinasi daerah). Baru Kamis saya datang ke polres menyelesaikan semua,” ungkapnya.

Atas perbuatannya tersebut, Imam Sutiono meminta maaf ke- pada satlantas dan warga Tuban. “Saya minta maaf kepada masyarakat dan temen-temen lalu lintas di Polres Tuban,” ujarnya. (top/epe)

Pemkab Imbau Warga Waspadai Provokasi Bendungan Karangnongko

Bojonegoro, Memorandum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro memproyeksikan proyek strategi nasional (PSN) Bendungan Karangnongko akan memiliki efek domino yang positif pada masyarakat sekitar. Dampak itu mulai dari bidang ekonomi hingga kesejahteraan sosial. Sehingga, rencana ini memerlukan suasana kondusif dalam mendukung PSN ini. Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Panji Ariyo K menyampaikan, terkait hasil pertemuan dengan warga Desa Ngelo, Kecamatan Margomulyo beberapa waktu lalu, pengadaan tanah untuk Bendungan Karangnongko menyesuaikan regulasi yang ada dari Pemprov Jawa Timur. Sesuai kesepakatan, biaya pengganti pengadaan tanah dari APBD Kabupaten Bojonegoro. “Jadi segala sesuatunya, Pemkab Bojonegoro sebagai koordinator. Misal ada sosialisasi dengan kecamatan, desa. Dan termasuk juga pemkab saling men-support koordinasi dengan BPN,” ucapnya. Lebih lanjut disampaikan, sesuai regulasi yang ada, PSN ini menjadi harapan masyarakat Bojonegoro sejak puluhan tahun lalu. Sehingga Pemkab Bojonegoro sangat mengapresiasi upaya pemerintah pusat ini. Maka, pem- kab terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Di antaranya, mengundang dialog warga terdampak proyek. “Warga Desa Ngelo diajak duduk bersama oleh pemkab untuk menjelaskan keinginannya untuk direlokasi. Februari lalu pemkab sudah berkirim surat ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) namun tidak dikabulkan,” ujarnya. Jadi, lanjut dia, pemkab terus melaksanakan tahapan-tahapannya. Pertama, rencana pengukuran. Selanjutnya perhitungan (appraisal) dan hal-hal teknis lainnya. Harapannya, seluruh warga bisa mendukung rencana tersebut, termasuk pemerintah desa mau- pun BUMN. Jika tahapan yang seharusnya berlanjut terlambat, ada kekhawatiran pada harapan masyarakat banyak terhambat. Sebab, Bendungan Karangnongko ini juga bermanfaat pada kabupaten sekitar seperti Blora, Tuban, Ngawi dan tentunya warga Bojonegoro sendiri. “Pemkab berharap jika ada pihak-pihak yang melakukan gerakan provokasi agar warga menolak. Jika ada yang menggerakan massa, harapan kami agar dihentikan. Karena banyak warga yang mengharapkan adanya Bendungan Karangnongko ini,” ucapnya. Pemkab telah melakukan kewenangan sesuai regulasi, bahwa pengadaan tanah ini adalah wilayah eksekutif. DPRD dapat memonitor terkait penerapan peraturan perundang-undangan di wilayah pengawasan. Namun harus tetap sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemkab senantiasa terus berkoordinasi dengan para pihak untuk terlaksananya pengadaan tanah Bendungan Karangnongko ini.

“Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada warga Desa Kalangan yang semenjak 16 Mei, sesuai informasi BPN, appraisal sudah berjalan untuk pengukuran awal. Untuk Desa Ngelo diharapkan, bisa kondusif mendukung semuanya,” pungkasnya. (top/epe)