Jadi Garda Terluar Jawab Problem Warga

Kediri, Memorandum

Polres Kediri Kota melaunching pembentukan polisi RW. Upacara peresmian dipimpin langsung Kapolres AKBP Teddy Chandra, Jumat (19/5). Program gagasan Kapolri itu untuk memaksimalkan peran polisi di tiap lingkungan RW. Launching dihadiri Forkopimda Kota dan Kabupaten Kediri, serta elemen masyarakat lainnya.

Dalam sambutannya, AKBP

Teddy mengucapkan terima kasih kepada seluruh komponen masyarakat, berdasarkan beberapa survei atas meningkatnya kepercayaan publik terhadap Polri.

“Sebanyak 618 personel yang diterjunkan mengawaki progam polisi RW ini di Kota Kediri. Satu polisi satu RW. Sedangkan untuk wilayah kabupaten, satu polisi bisa 2-3 RW,” terang kapolres.

Polisi RW merupakan program yang mengedepankan tindakan preemtif dan preventif

Kediri, Memorandum

Dalam rangka mengantisipasi terjadinya aksi kejahatan di minimarket, Polsek Gampengrejo gencar melakukan patrol. Salah satu tujuannya, memberi imbauan kepada karyawan minimarket untuk turut serta mengantisipasi aksi kriminalitas.

Kapolsek Gampengrejo AKP

Sunaryo menyampaikan, imbauan itu menyusul aksi kriminalitas menyasar minimarket di beberapa daerah. Karena itu, karyawan dibekali dengan imbauan utnuk turut mence- dalam fungsi pencegahan dini kamtibmas. Selain itu, bertujuan untuk lebih mendekatkan diri dan meraih kepercayaan masyarakat. “Tugas polisi RW nantinya mencatat, mendengar, dan mencarikan solusi terkait permasalahan yang ada di masyarakat,” lanjut AKBP Teddy.

Harapannya, masalah sosial diharapkan tak meluas hingga ke atas tetapi bisa diselesaikan cukup di RT/RW. Selain itu, polisi RW ini bisa membantu percepatan informasi dan solusi jika terjadi permasalahan. “Kita ikatkan keharmonisan dan kedekatan kita dengan masyarakat. Pastikan kehadiran polisi bisa menjadi problem solving masyarakat di tingkat RW,” sebutnya. Setiap personel yang bertugas jadi polisi RW, harus jemput bola setiap mendengar ada problem sosial di wilayahnya. Bila perlu datangi rumahnya. “Jika sudah seperti itu maka tugas kita akan semakin ringan. Tidak perlu kita beratus-ratus orang patroli,” katanya. Sebenarnya, tugas polisi RW tak jauh berbeda dengan kewajiban sehari-hari. Yakni memberikan edukasi dan asesmen terhadap setiap permasalahan. Perbedaan utamanya, ada pada tambahan untuk membangun kolaborasi, komunikasi, sinergi, dan kehangatan bersama masyarakat.

“Bahwa kita menjadi bagian di dalam RW tersebut. Jika mengandalkan bhabinkamtibmas yang membawahi setiap kelurahan, tidak akan ter-cover secara keseluruhan.Karena kita butuh kesegeraan. Masyarakat sudah menunggu aksi kita, menunggu langkah nyata kita,” tutupnya. Dalam program ini, semua polisi dilibatkan. Baik dari fungsi samapta, lalu lintas maupun reserse kriminal serta intelijen. Sehingga dengan cepat merespons dan mencarikan solusi apa yang menjadi permasalahan di masyarakat. (mon/epe)

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEDIRI gah sejak dini. “Ini juga untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan,” ucapnya kemarin.

Kanitbinmas Aiptu Joko Nugroho menambahkan, pesan yang juga disampaikan kepada karyawan maupun pengunjung untuk selalu waspada dan berhati-hati. Jika melihat seseorang mencurigakan atau melakukan tindak kejahatan, bisa melapor kepada petugas kepolisian terdekat. “Kami akan terus menjaga keamanan dan kenyamanan untuk masyarakat lewat patroli ini,” ungkapnya. (mon/epe)

Bojonegoro, Memorandum

Satlantas Polres Bojonegoro kembali memberlakukan tilang manual. Kebijakan itu sesuai arahan dari Kapolda Jatim melalui surat telegram No.599/V/2023 tentang penerapan kembali tilang manual.

Kasatlantas Polres Bojonegoro AKP I Gusti Bagus

Krisna Fuady mengatakan, kembali diberlakukannya tilang manual ini untuk mengcover wilayah atau pelanggaran yang tak ter-cover mobil integrated node capture attitude record (INCAR) atau tilang elektronik.

“Kita mengutamakan INCAR dan teguran, namun apabila ada yang menyebabkan fatalitas laka lantas, akan dilaksanakan tilang manual selektif prioritas,” ungkapnya, Jumat (19/5).

Mengantisipasi pungutan liar (pungli) yang jadi dasar tilang manual sempat dihapus, lulusan Akpol 2013 itu menegaskan, pelanggar wajib hadir saat persidangan dan mempertanggungjawabkan sanksi apabila benar-benar melanggar. “Harapannya, masyarakat patuh dan taat pada peraturan, untuk menekan fatalitas terjadinya lakalantas,” imbuhnya.

Adapun penindakan pelanggaran yang berpotensi menimbulkan laka lantas dengan fatalitas tinggi, yakni meliputi, berkendara di bawah umur, berboncengan lebih dari satu penumpang, menggunakan ponsel saat berkendara, menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm SNI, melawan arus, melebihi batas kecepatan, berkendara dalam pengaruh alkohol.

Selain itu, kendaraan bermotor tidak sesuai spesifikasi teknis (spion, knalpot, lampu utama, lampu rem, lampu sein), penggunaan ranmor tidak sesuai peruntukannya, kendaraan over load over dimension (odol) dan kendaraan tidak dilengkapi pelat nomor atau pelat palsu. (top/epe) waktu 30 (tiga puluh ) hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian sertipikat tersebut diatas,