JEMBER-LUMAJANG

Pelimpahan dari Bea Cukai Jember

Jaksa Tahan Dua Pengedar Rokok Ilegal

Jember, Memorandum

Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember menahan ZNI dan JHR, pengedar rokok ilegal tanpa dilengkapi pita cukai jaringan Madura. Keduanya pelimpahan berkas perkara dari Bea Cukai Jember.

JHR diketahui berperan sebagai kurir yang bertugas mengirim rokok ilegal kepada ZNI untuk kemudian dipasarkan ke Kabupaten Jember.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Jember Isa Ulin Nuha mengungkapkan, tersangka JHR mengirim rokok ilegal kepada ZNI menggunakan mobil boks yang berisi rokok tanpa pita cukai.

“Kemudian dilakukan operasi tangkap tangan oleh petugas Bea Cukai. Ternyata di dalam mobil tersebut berisi ratusan ribu batang rokok yang dibungkus dengan berbagai merek. Setelah itu kedua tersangka berhasil di amankan,” ujarnya saat jumpa pers, Jumat (10/3).

Menurutnya, dari hasil penyidikan yang dilakukan, kerugian negara baik dari pajak pendapatan nilai, pungutan cukai dan pajak rokok dari kedua tersangka ini mencapai ratusan juta rupiah.

“Untuk tersangka ZNI, itu kerugiannya mencapai Rp131.533.339. Untuk tersangka JHR itu membuat negara rugi sejumlah Rp 331.706.380,” tambah pria yang akrab disapa Ulin ini.

Ulin mengungkapkan, JHR ini memperoleh rokok ilegal tersebut berasal dari Kabupaten Pamekasan Madura, kemudian dikirimkan kepada ZNI.

“Jadi barangnya dari JHR, sementara ZNI ini selaku penerima. Saat diinterogasi ZNI ini mengakui baru sekali melakukan itu. Sementara JHR ini telah menyimpan rokok ilegal di gudang belakang rumahnya,” paparnya.

Oleh karena itu, Ulin menjerat dua tersangka ini dengan pasal 54

Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 1995 tetang cukai, sebagaimana yang telah diubah UU RI nomor 39 tahun 2007.

“Dengan ancaman penjara minimal satu tahun, maksimal lima tahun, serta denda satu kali nilai yang terutang, maksimal sebelas kali,” imbuhnya.

Kasi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Kantor Bea Cukai Jember Katon Aji Setiyawan mengatakan ada sekitar sekitar 478 ribu batang rokok ilegal, yang talah disita dari tangan dua pelaku ini.

“Untuk beratnya kami tidak timbang, kami hanya menghitung jumlah batang dan kerugian negara saja,” katanya.

Sementara Katon Aji Setyawan Seksi Penyuluhan dan Informasi, Bea Cukai Jember menerangkan, penyerahan dua tersangka yang ditangkap pada 6 Januari 2023, di Desa Pakusari, Jember, terkait peredaran rokok polos yang melakukan transaksi. “Setelah tim penindakan melakukan pemeriksaan dan menemukan pelaku dan barang bukti, serta timbul kerugian negara, yang telah dinya- takan lengkap P 21, telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jember dan dilanjutkan penahanan, ” kata Seksi Penyuluhan dan Informasi Bea Cukai Jember.

Anggota Koramil Panggungrejo Serda Sudarto memberikan bantuan paket sembako kepada warga Desa Kaligambir.

Menurut Katon, sebanyak 478.000 batang setara kerugian sebanyak 410.000.000, dan tersangka telah mengaku pengiriman ini keempat kalinya. (edy/lis)

HKTI Prediksi Alokasi Pupuk Subsidi Habis 6 Bulan

Lumajang, Memorandum

Pupuk subsidi masih menjadi dinamika di proses distribusinya. Hingga saat ini keluhan penyalahgunaan dalam distribusi pupuk masih terjadi dan seperti tanpa solusi. Ini jelas terlihat saat safari Jumat yang dilakukan oleh Bupati Lumajang di sebuah masjid kawasan Kecamatan Tempursari.

Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menerbitkan SK BUPATI nomor: 188.45/648/427.12/2023 tanggal 15 Desember 2022 tentang

Alokasi dan Harga Eceran Pupuk Subsidi Sektor Pertanian dalam Wilayah Kecamatan di Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2023. Adapun rinciannya menetapkan alokasi untuk urea sebanyak 27.291 ton dan untuk

NPK phonska sejumlah 18.521 ton dan Harga HET ditetapkan untuk urea Rp 112.500/sak dan NPK Phonsa Rp 115.000. Angka alokasi tersebut di atas belum memenuhi kebutuhan petani. Banyaknya keluhan masyarakat di respons oleh Bupati Lumajang dengan melakukan inspeksi mendadak pada Jumat (3/2) yang hasilnya terungkap beberapa pelanggaran. Dan ditindaklanjuti dengan surat dari Sekretaris Daerah Lumajang nomor: 800/005/427.44/2023 tanggal 09 Februari 2023 tentang pendistribusian pupuk bersubsidi pada petani dan kelompok tani di Kabupaten Lumajang tahun 2023. Intinya memuat 5 poin utama imbauan pada pengecer dan distributor.

Dari evaluasi kami di lapangan ada beberapa hal menarik yang perlu disikapi. Yakni, hal kepatuhan dari para pengecer untuk melaksanakan imbauan dan aturan distribusi pupuk masih banyak keluhan harga jual diatas HET, nota juga menjadi sesuatu yang sulit di berikan oleh para pengecer,” ujar Iskhak Subagio, Ketua DPC HKTI Lumajang. Iskhak menyarankan agar Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang melakukan tugasnya untuk lebih proaktif mengumpulkan data keluhan petani, kemudian diambil sikap untuk memetakan sumber keluhan tersebut. “Saat rapat komisi pengawas pupuk dan pestisida (KP3) dijadikan bahan evaluasi kinerja pengecer dan distributor yang hasilnya dikirim ke pihak produsen yaitu PT Pupuk Indonesia sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan sanksi pada para pihak yang terbukti bersalah,” tuturnya. Roling wilayah kerja distributor juga mutlak dilakukan sebagai langkah penyegaran lebih lanjut. Diharapkan akan terlihat distributor mana yang menjalankan tupoksinya dengan baik. “Kami berharap langkah cepat dan cerdas dari pemangku kebijakan bisa segera dilakukan sebelum ombudsman Republik Indonesia turun ke Kabupaten Lumajang,” imbuh Iskhak. Sesuai surat tanggapan nomor: B/478/PC.01.01. K3/01.01.2023/II/2023 tanggal 23 Februari 2023. Kami berharap tim KP3 yang dimotori dinas tersebut diatas lebih fokus melihat keaslian nota dan kesesuaian dokumen yang ada dengan fakta di lapangan. Lebih miris lagi, sekarang ada gejala pengecer memberikan pupuk kepada petani langsung untuk kebutuhan satu tahun dengan alasan e alokasi petani tersebut itu sangat kecil. Perilaku sepele ini kalau dilakukan semua pengecer berakibat pupuk akan terserap semua di awal tahun di pertengahan tahun akan habis ini akan fatal akibat belakangnya. Dinas pertanian harus memberikan informasi kepada produsen agar penebusan distributor disesuaikan dengan angka bulanan kebutuhan masing-masing kecamatan, sehingga hal tersebut bisa dikelola sejak awal. (ags/lis)

Pasuruan, Memorandum

Program Jumat Curhat yang dijalankan Kapolres Pasuruan, AKBP Bayu Pratama Gubunagi semakin menarik. Kemarin, Kapolres diwakili Kabag Ren Polres Pasuruan, Kompol Bambang Sucahyono mendengarkan keluhan warga di wilayah Beji, Kabupaten Pasuruan.

Acara dipusatkan di Kolam Renang Watu Lanang, Desa Gunungsari, Kecamatan Beji, Jumat (10/3), pukul 08.30. Kegiatan ini dihadiri PJU

Polres Pasuruan, Kapolsek Beji, Bhabinkamtibmas dan Babinsa Gunungsari. Hadir pula camat, forkopimca dan para guru SD di Kecamatan Beji, serta tokoh agama dan masyarakat Kecamatan Beji. Kompol Bambang mengawali sambutan dengan mengucapkan terima kasih kepada warga Gunungsari yang hadir dalam pertemuan. “Pertemuan Jumat Curhat ini dilaksanakan rutin oleh

Polres Pasuruan setiap hari Jumat secara bergantian di seluruh kecamatan se Kabupaten Pasuruan. Harapannya hubungan antara kepolisian dengan masyarakat lebih dekat dan saling bersinergitas, sekaligus bisa menyampaikan keluhannya yang selama ini belum terselesaikan dan belum ada solusinya,” ucapnya.

Kapolsek Beji Kompol Yokbert Willy melanjutkan, bahwa Jumat Curhat digagas untuk menampung aspirasi masyarakat. “Polsek Beji sudah beberapakali menerima laporan terkait kehilangan kendaraan yang di kendarai oleh anak di bawah umur, dan kami mohon melalui para guru yang hadir di sini agar anak - anak khususnya yang masih berstatus pelajar, agar jangan diperbolehkan memakai kendaraan bermotor saat ke sekolah,” tuturnya.

Kompol Yokbert Willy juga menyampaikan, kepolisian semaksimal mungkin akan melakukan pembinaan terhadap anak-anak yang melanggar. “Namun tidak dengan pelanggaran kriminal. Kalau itu terjadi maka akan kita tindak tegas sesuai peraturan Undang - Undang yang berlaku,” lanjutnya.

Sementara itu, Hoirudin dari SD Gununggangsir I menanyakan, sekaligus menyarankan agar dari pihak Bhabinkamtibmas dan Babinsa memberikan penyuluhan di setiap lembaga pendidikan. “Terutama terkait dengan LSM, kami minta dukungan dari polri, agar tidak selalu menekan guru ataupun kepala sekolah terkait pungli di sekolah. Padahal hal tersebut merupakan sumbangan sukarela dari para wali murid kepada sekolah,” terangnya.

Untuk masalah ini, Kabag Ren menyampaikan, kedepan akan memerintahkan Bhabinkamtibmas dengan menggandeng Babinsa melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Beji.

Terkait permasalahan LSM, Kabag Ren mengimbau para guru tidak perlu merasa takut, bilamana para guru merasa benar dan sesuai fakta. Karena tugas LSM memang melakukan pengawasan.

Selanjutnya, Muhamad Ahiyar, Kepala sekolah SD Cangkring Malang menyampaikan keberatan terkait LKS dan perbaikan gedung. “Kami merasa keberatan bila ada LSM yang langsung memasukkan hal tersebut ke surat kabar dan menyebarluaskan berita yang menyudutkan pihak sekolah. Padahal tidak aesuai dengan fakta di lapangan, apakah kami bisa melaporkan balik terkait LSM tersebut,” tanyanya.

Untuk hal ini, Kompol Bambang menegaskan pelaporan terkait pencemaran nama baik yang dilakukan oleh oknum LSM sangat bisa untuk dilaporkan dan dilanjutkan di ranah hukum. “Intinya kami anggota Polri khususnya Polres Pasuruan siap menerima laporan berdasarkan bukti-bukti yang ada,” tegas Kompol Bambang. (mh/day)