Tim ke Sidomulyo

Jombang, Memorandum

Menindaklanjuti laporan terkait dugaan penyelewengan proyek yang bersumber dari dana Desa (DD) dan Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing (Berkadang). Kejaksaan memastikan segera menerjunkan tim melakukan pengecekan ke Desa Sidomulyo, Kecamatan Megaluh.

”Begitu laporan masuk, kami sudah melakukan telaah awal atas dokumen. Sebagai tindak lanjut, kami sudah jadwalkan untuk turun ke lapangan dan melihat langsung kondisinya,” terang Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang Denny Saputra Kurniawan, Jumat (10/3).

Diakui olehnya, selain melakukan telaah awal terhadap dokumen laporan. Pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) atau

Inspektorat Kabupaten Jombang. ”Dalam penindakan, kami juga perlu melaksanakan pemeriksa- an bersama APIP juga,” pungkas Denny. Salah satu sorotan yang berawal dari laporan Projo Kabupaten Jombang, yakni proyek sumur dalam di Dusun Dempok, Desa Sidomulyo. Proyek itu dinilai sarat kejanggalan padahal anggarannya bersumber dari DD dan APBD.

Ketua Projo Jombang Joko

Fattah Rochim mengatakan, peralihan DD yang untuk pemberdayaan masyarakat tidak berfungsi.

“Pada waktu itu ada bangunan sumur dalam yang kita curigai dari awal,” ungkapnya beberapa waktu lalu.

Sebelum melaporkan ke ke-

Pamit ke Sawah, Petani Pungging Ditemukan Tewas

Mojokerto, Memorandum Jasad petani di area persawahan Desa/Kecamatan

Pungging, menggegerkan warta setempat. Korban diketahui bernama Kariyoto (52), warga Dusun Pungging RT 04/RW 05 yang sempat dilaporkan tidak pulang hingga Kamis (9/3) malam.

Korban sebelumnya diketahui pergi ke lahan miliknya yang berjarak kurang lebih 200 meter dari rumah sekitar pukul 14.00. Namun, menjelang isya tak kunjung pulang. Anak korban berusaha mencari namun tidak ketemu.Waswas terjadi sesuatu, kerabat lainnya diajak mencari ke sawah.

Mereka kaget melihat korban sudah tidak bernyawa dengan posisi tertelungkup. Musibah itu langsung dilaporkan ke Mapolsek Pungging.

Audiensi dengan Bupati, KKD Jombang Siap Tangkal Hoaks

Jombang, Memorandum

Menggelar audiensi dengan Bupati Hj Mundjidah

Wahab, Komite Komunikasi Digital (KKD) Kabupaten Jombang menyatakan siap menjadi benteng dan memerangi berita hoaks. Dipimpin Ketua Umum KKD Agus Djauhari, ketua harian M Nur Kholis dan 8 pengurus lainnya diterima bupati di ruang Swagata Pendopo Kabupaten Jombang, Kamis (9/3) siang.

Agus Djauhari yang juga kepala dinas kominfo Kabupaten Jombang menyampaikan permohonan izin dan dukungan kepada bupati tentang pembentukan KKD. “Mohon izin dan restunya, kami dari KKD Jombang akan melaksanakan pengukuhan pada hari Senin (13/3),” ungkapnya.

Lebih lanjut, Agus Djauhari menerangkan latar belakang pembentukan untuk memerangi berita hoaks, misinformasi, dan ujaran kebencian, di tengah disrupsi informasi sekaligus memperkuat edukasi dan literasi.

“Jadi latar belakang dibentuknya KKD di Jombang merupakan turunan dari KKD Jawa Timur. Baru ada dua kabupaten/kota yang sudah melaksanakan pelantikan, Jombang nanti yang ke-3 di Jatim,” terangnya.

M Nur Kholis menambahkan, salah satu misi terbentuknya KKD yakni memerangi informasi hoaks di Kabupaten Jombang. “Kami ingin membantu memberikan informasi kebenaran dan mencegah adanya berita hoaks beredar di Kabupaten Jombang,” katanya.

Tidak heran, anggota KKD Jombang berasal dari berbagai kalangan. Di antaranya pemerintahan, jurnalis, akademisi, LSM, TNI, Polri, dan kejaksaan. “Sementara ini, tupoksi dari kami lebih banyak untuk memberikan sosialisasi, edukasi, dan jika informasi atau konten dari medsos kurang pas, maka ada fungsi mediasi, dan klarifikasi,” terang wartawan senior Jombang tersebut. Meski tugas KKD sangat berat, Nur Kholis optimistis dapat membangun informasi yang sehat di kota santri. Bersama awak media lainnya, ia siap mengemban amanah menjadi pengurus. Kami juga mohon arahan dari Pemkab

Jombang,” tegasnya. Mendengar paparan itu, Bupati Mundjidah sangat mengapresiasi dan mendukung penuh pembentukan KKD Jombang. Ia berharap dengan dibentuknya KKD bisa menjadi mitra khusus pemkab dalam memberikan pendidikan, pelayanan, dan informasi kepada masyarakat. “Kami sangat mendukung, KKD bisa memberikan pendidikan dan layanan informasi yang mendidik bagi masyarakat,” tuturnya.

Lebih mendalam, bupati berharap dengan adanya KKD diharapkan bisa terwujud Jombang Santri, terhindar dari informasi hoaks dan ujaran kebencian mengingat saat ini memasuki tahun politik. “Masyarat bisa mengikuti perkembangan informasi di Jombang baik dari segi pembangunan dan informasi lainnya. Jadi paling tidak masyarakat terlindungi dari hal-hal yang negatif,” terangnya.

Ia juga berpesan, untuk mewujudkan misi itu diperlukan energi yang banyak. Baik dari segi ide, gagasan, dan bahkan tenaga. “Maka untuk mewujudkan itu semua perlu adanya kesadaran bersama baik dari semua pihak mulai dari unsur pemerintah, TNI-Polri, kejaksaan, jurnalis, LSM, akademisi yang tergabung dalam KKD,” tegasnya. (adv/wan/war/epe) jaksaan, Projo juga telah mendatangi inspektorat untuk menanyakan hal tersebut. Ada bangunan yang dibangun diduga tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB). “Setelah melihat langsung pekerjaan di lapangan, kami mendapati ketidaksesuaian dengan RAB,” ujarnya. Selain proyek sumur dalam, kejanggalan juga didapati pada pelaksanaan proyek pembangunan mandi cuci kakus (MCK) yang bersumber dari program Berkadang. Termasuk, pengadaan sarapan prasarana Posyandu. Indikasinya, Projo melihat ada upaya untuk menerbitkan kuitansi palsu.

“Dibelanjakan sendiri oleh pihak desa, tapi kuitansi diduga diubah, jadi bukan kuitansi dari toko. Hanya tulisan tangan terus dibuatkan stempel, termasuk proyek sumur dalam,” beber Fattah yang juga menjabat ketua FRMJ itu. Fattah menyebutkan, jika ada pembuatan stempel sendiri sudah pasti menyalahi aturan karena ada unsur kesengajaan. Bukan ranah pembinaan lagi, tindakan oknum desa itu sudah mirip mafia. “Termasuk pembuatan SPj rampung. Yakni diterbitkan SPj dulu tapi belum ada pembelanjaan,” tandasnya. (wan/war/epe)

Kapolsek Pungging Kompol Margo Sukwandi segera mengirim personel ke lokasi. Bersama Unit Identifikasi Polres Mojokerto untuk mengolah tempat kejadian perkara (TKP). “Termasuk dengan petugas medis dari

Puskesmas Pungging. Tidak menemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Pihak keluarga akhirnya membawa pulang untuk dikebumikan dengan membuat surat pernyataan,” katanya kemarin. (no/war/epe)

Pekan Kedua Maret 2023

Disdikbud Gelar Rakor TPP dan Evaluasi Pengelolaan Dana BOS

Jombang, Memorandum Pekan kedua Maret 2023, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Jombang menggelar serangkaian kegiatan. Dua di antara kegiatan itu, yakni rapat koordinasi (rakor) pemberian tambahan penghasil- kor) pemberian tambahan an pegawai aparatur sipil negara (TPP ASN), serta Evaluasi pengelolaan Dana BOS Tahun Anggaran 2022, digelar dua hari beruntun (9-10 Maret).

Kepala Disdikbud Senen mengatakan, untuk rakor TPP, kegiatan digelar dengan dua metode. Pertama tatap muka atau luar jaringan (luring), serta kedua dalam jaringan (daring).“Mengingat rakorTPP diikuti banyak peserta,” katanya, Jumat (10/3).

Untuk peserta rakorTPP, terdiri dari penilik dan pengelola kepegawaian di masing-masing wilayah kerja (wilker) se-Kabupaten Jombang. “Mereka kami undang sebagai peserta dalam kegiatan ini,” lanjutnya

Dalam pengarahannya, mantan Kepala BKD PP Jombang itu menekankan terkait Peraturan Bupati (Perbup) absensi setiap seminggu sekali. Sebab jika ada permasalahan, maka pengajuan klaim diberikan waktu 6 hari kerja,” sambungnya. Diakui olehnya, rakor TPP juga telah digelar khusus untuk pegawai disdikbud. Tepatnya, pada Selasa (7/3), disdikbud. pada Selasa (7/3), di aula 2 kantor disdikbud. “Upaya ini kami lakukan, untuk kembali menekankan kepada semua jajaran agar patuh dengan regulasi yang ada,” terang Senen. Untuk agenda kedua yang berlangsung kemairin, digelar di Aula 1

Disdikbud, tidak kurang sebanyak 390 satuan pendidikan dihadirkan sebagai peserta. “Efektivitas realisasi terkait program pemerintah, harus selalu dikedepankan. Terkait tujuan tadi, kami menggelar Evaluasi Pengelolaan Dana BOS Tahun 2022,” ujarnya terkait kinerja dan beberapa

Nomor 91 Tahun 2022. Aturan itu ketentuan yang mengikat ASN. Seperti konsekuensi dari ketidakhadiran, dan pelanggaran-pelanggaran.

“Kami berharap operator kepegawaian atau yang meng-handle dari checklock bisa k mencetak lolaan Dana BOS Tahun 2022, melanjutkan. Dalam evaluasi, disdikbud memberikan mandat kepada Subbag PP-E yang juga didaulat sebagai moderator. “Poin utama dalam evaluasi yakni tingkat kepatutan satuan pendidikan dalam menyerap dana BOS. Termasuk menilai ketepatan sasaran, jumlah, waktu dan ketepatan penggunaan, serta manfaat dana BOS,” rinci Senen. Bukan hanya sebatas mengetahui kepatutan serta kepatuhan sekolah. Masih dalam agenda yang sama, disdikbud juga membeber kebijakan baru yang diterbitkan pada tahun ini perihal dana BOS. “Dalam kegiatan yang sama, kami juga memberikan paparan kepada ratusan satu an pendidikan terkait regulasi baru yang diterbitkan tahun ini. Yakni, adanya dua tahap penyaluran dana BOS,” tuturnya. Lebih rinci perihal du a tahap penyaluran, yakni pencaira n tiap tahun la ng su ng dilakuka n sebany ak dua kali. Dengan a estimasi p peencaairan tahhap pe pertama sebaanyak 50 pe perrsen paling cepaat Jan nuar a i. Serta tahap kedua u disalurkan paling cepat t Juli (adv/ v wan/war/epe)

PNM dan KDM Gelar Pela han Community Leaders

Madiun, Memorandum PT Permodalan Nasional

Madani (PNM) berkolaborasi dengan Karya Digital Madani (KDM) melalui program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) menggelar Pelatihan Community Leaders, Jumat (10/3).

Kegiatan bertema ‘Insan PNM

Berkualitas, Dukung UMKM Indonesia Naik Kelas’ dihadiri 200 peserta pendamping nasabah PNM meliputi kepala unit dan account officer (AO) seluruh unit PNM di wilayah Cabang Madiun. Juga turut hadir Wakil Wali Kota Madiun Inda Raya Ayu Miko Saputri sebagai narasumber.

Budi Susilo, Pemimpin Cabang PNM Madiun mengatakan, Pelatihan Community Leaders ini bertujuan untuk mencetak insan PNM menjadi pendamping yang terlatih, sehingga bisa mendampingi nasabah untuk menuju UMKM naik kelas.

“Kita memang persiapkan tenaga pendamping UMKM, untuk melakukan pengarahan dan pelatihan agar nasabah kita siap untuk naik kelas,” ucap dia.

Tak hanya sekali, PKU memang menjadi agenda rutin PNM. Pada program inilah, di samping memberikan modal finansial, juga turut diberikan modal intelektual dan sosial. Selain itu juga digelar Belajar Bareng PNM bertema usaha menjahit kepada 30 ibu-ibu prasejahtera binaan PNM di wilayah Madiun.

“Melalui inilah kami berikan dorongan semangat, agar memoti- vasi diri untuk selalu meningkatkan kompetensi, selalu berlatih dan selalu mencari ilmu baru,” tuturnya. Sementara itu Dicky Fajrian, Kepala Divisi PKU menyatakan, wilayah Madiun ini merupakan daerah ke-33 yang disasar PNM pusat dilakukannya Pelatihan Community Leaders. Dia berharap, pekerja lapangan bisa menjadi agen digital untuk menggiring UMKM naik kelas, sebab selama ini dilakukan secara offline

“Dengan adanya perkembangan teknologi kita pelan-pelan melakukan pemberdayaan melalui media sosial, sehingga dibutuhkan kompetensi khusus,” ucapnya.

Golnya, lanjut Dicky, selaras de-

Wabup Ngawi Apresiasi 5 Atlet Pencak Silat Juara Kapolri Cup

Ngawi, Memorandum

Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto

Jatmiko memberikan apresiasi kepada lima atlet yang mengukir prestasi kejuaraan pencak silat Kapolri Cup mewakili Provinsi Jawa Timur. Para atlet yang telah mengharumkan Kabupaten Ngawi itu diterima di ruang kerjanya, Jumat (10/3).

“Saya mengucapkan terima kasih kepada para atlet dan juga kepada organisasi silat yang telah mengharumkan nama Kabupaten Ngawi di kancah dunia persilatan,” katanya.

Mas Antok sapaan akrabnya menjelaskan, bahwa melihat potensi atlet pencak silat di Kabupaten Ngawi yang diadakan melalui beberapa event baik di tingkat provinsi maupun nasional saat ini sudah membuahkan hasil yang cukup membanggakan sekali.

Hal ini terbukti setelah atlet asli Ngawi mengikuti pertandingan Keju- araan Nasional Kapolri Cup 1 yang diikuti oleh ketegori umum, pelajar, dan instansi Polri-TNI. “Untuk kabupaten Ngawi ada dua nomor yakni kelas E putri dan beregu putri mendapat dua medali emas,” ujarnya.

Dia menambahkan, perolehan medali tersebut merupakan bentuk dari ketekunan dan kefokusan pelatih serta para atlet. Maka dari itu, pemerintah daerah akan memberikan fasilitasi terhadap atlet yang masih muda dan memiliki prospek untuk terus mewakili Kabupaten Ngawi di ajang lainnya.

Adapun atlet yang mengikuti kejuaraan Kapolri Cup 1 yang merupakan asal kabupaten Ngawi yakni

Nur Asih Maulidya (17), Dinar Mutiara

Silfiani pelajar (15), Deshinta Aulia Maharani (17), Ira Anggraini (15) dan Bripda Azharien Geofaninugroho (21) perwakilan dari Polda Jatim.

Dengan hasil Juara 1 Kelas E Putri diraih oleh Deshinta Aulia Maharani, Juara 1 Regu Putri Nur Asih Maulidya, Dinar Mutiara Silfiani dan Ira Anggraini dan Juara 1 Tunggal Putra + Pesilat Terbaik Instansi TNI/Polri Bripda Azharien Geofaninugroho.

“Tentunya nantinya dapat mempersiapkan guna menghadapi ajang kejuaraan porprov maupun kejuaraan lainnya,” pungkasnya.

Terpisah, Ira Anggraini menyampaikan kesulitan dalam kejuaraan Kapolri Cup 1 ini pada saat latihan cukup berat kemudian cuaca di sana sangat panas sehingga memperngaruhi kondisi tubuh kita sehingga butuh stamina yang sehat.

“Waktu pertandingan sangat nervous dan mental merasa down ketika ketemu lawan dan yang terpenting tetap fokus, sehingga dapat meraih juara ini,” ujarnya. (aa/lis) ngan tema yakni ‘Menciptakan Insan PNM Berkualitas, Mendukung UMKM Indonesia Naik Kelas’. Untuk menuju itu, pendampingan dasar dilakukan, termasuk pelatihan lanjutan hingga pelatihan masif. “Pendampingan dasar dilakukan setiap minggu oleh AO, juga pelatihan lanjutan, pelatihan tematik. Kemudi- an pelatihan masif dengan mengumpukkan 1.000 orang di kabupaten/ provinsi, kalau mereka bagus akan dilakukan studi banding,” jelasnya. Respons positif dan dukungan diberikan Wakil Wali Kota Madiun Inda Raya, skill yang diberikan kepada AO dengan bentuk pelatihan kemudian akan ditularkan kepada nasabah akan menjadikan perempuan berdaya, sehingga secara makro bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. “Dengan ini saya yakni pengangguran akan lebih menurun dari tahun-tahun sebelumnya apalagi masa pandemi sudah berakhir, dimana kita harus mulai bangkit dan kebangkitan ini harus kita dukung,” tandasnya. (rap/adi/lis)

Bupati Madiun Ambil Sumpah 83 ASN

Madiun, Memorandum

Bupati Madiun Ahmad Dawami mengambil sumpah janji 83 Aparatur Sipil Negara (ASN) formasi 2021 serta penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan CPNS dari formasi kedinasan 2022. Acara digelar di Pendopo Ronggo Djoemeno, Kamis (9/3).

Bupati menekankan agar pejabat yang telah diambil sumpah janji meningkatkan service excellent kepada masyarakat Kabupaten Madiun serta sadar akan kewajiban sebagai ASN.

“Tidak semua bisa jadi ASN, rasa syukur harus di implementasikan dari awal. Kepatuhan terhadap regulasi yang mengatur tentang ASN harus dijalankan,” tegasnya. (dry/lis)

1.500 Personel Amankan Kunjungan Presiden Jokowi ke Ngawi

Ngawi, Memorandum

Sedikitnya 1.500 personel diterjunkan untuk mengamankan kunjungan Presiden Joko Widodo di wilayah Kabupaten Ngawi pada Sabtu (11/3). Sesuai agenda ada dua lokasi yang akan dikunjungi presiden yakni Pasar Beran dan lahan pertanian Desa Kartoharjo, Kecamatan Ngawi.

“Personel yang kita siapkan ada 1.500 petugas untuk pengamanan kunjungan,” kata Danrem 081/DJS Madiun Kolonel Inf Sugiyono, Jumat (10/3).

Dia menambahkan, personel gabungan disiagakan untuk pam pengamanan. Ribuan personel tersebut terdiri dari petugas TNI/Polri pemerintah daerah termasuk peng- amanan sejumlah objek vital yang akan dilalui rombongan VVIP mulai dari pintu exit tol, lahan pertanian

Desa Kartoharjo dan Pasar Beran. “Sesuai rencana di Ngawi mulai pukul 08.00-11.00,” pungkasnya. (aa/lis)