Temukan Pelajar Bawa Motor Brong

Lamongan, Memorandum

Satbinmas Polres Lamongan blusukan ke sekolah untuk memberikan penyuluhan tentang kenakalan remaja. Seperti ketika menyambangi salah satu SMP negeri di Sambeng, Jumat (10/3). Sejumlah siswa kedapatan membawa motor berknalpot brong. Sontak, mereka langsung mendapat pembinaan dari polisi.

Kasatbinmas Polres Lamongan AKP Turkhan Badri mengatakan, penyuluhan itu dalam rangka Operasi Bina Kusuma Semeru 2023. Khusus menyasar remaja, mahasiswa, dan pelajar. Tujuannya membentengi generasi muda agar tidak salah pergaulan.

“Kami memberikan pembi- naan dan penyuluhan (binluh) tentang kenakalan remaja yang mana dalam pencarian jati diri ini remaja cenderung salah bergaul dan melakukan hal menyimpang,” jelas AKP Turkhan Badri. Hal yang menyimpang di kalangan pelajar itu, lanjut Turkhan, seperti bolos seko- lah, tawuran, merokok, minuman keras, narkoba hingga pergaulan atau seks bebas. Termasuk perbuatan-perbuatan lain yang sudah tidak asing lagi di kalangan remaja masa kini.

“Melalui kegiatan ini, kepolisian mengajak para pelajar untuk selalu menaati seluruh peraturan yang ada, termasuk tertib dalam berlalu lintas. Tidak menggunakan knalpot brong, tidak terlibat tawuran atau perkelahian antar perguruan silat dan pelajar yang bisa merugikan diri sendiri bahkan orang lain,” tandasnya.

Dalam kesempatan tersebut, AKP Turkhan Badri juga menjabarkan langkah penanganan pada pelajar yang menggunakan motor berknalpot brong. Selain diberi pembinaan dan pemahaman, pemilik diminta mengembalikan ke setelan standar.

“Motor-motor brong milik pelajar itu tidak kami amankan, hanya pembinaan saja untuk segera mengganti dengan knalpot yang standar. Guna menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan nyaman,” tutup perwira Polri dengan tiga balok di pundak itu. (and/har/epe) Pelajar

Pemkab-REI Gresik Bedah Belasan

Rumah Tidak Layak Huni

Gresik, Memorandum Upaya mengikis jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Pudak terus digencarkan. Pemkab menggandeng asosiasi pengembang perumahan Real Estate Indonesia (REI) Gresik untuk membedah belasan RTLH di Desa Gedangkulut, Kecamatan Cerme, Jumat (10/3).

Wakil Bupati (Wabup) Aminatun Habibah didampingi Kepala Dinas Sosial Umi Khoiroh, Ketua REI Gresik Widodo Feriyanto, dan perwakilan DCKPKP menyalurkan bantuan program bedah rumah dan sembako. Bantuan sebesar Rp 30 juta itu diserahkan kepada Rani (43), warga Jenggolok, Desa Gedangkulut. Bu Min sapaan akrab wabup, mengatakan, bantuan RTLH merupakan salah satu upaya pemkab meningkatkan derajat dan kesejahteraan masyarakat.

Kawal Pupuk Subsidi, Taruna-Taruni

Makmur Petrokimia Edukasi Petani

Gresik, Memorandum Semangat membara ditunjukkan

Dwi Ayu Setyarini. Mahasiswa semester akhir Politeknik Pengembangan

Pertanian (Polbangtan) Malang itu menjadi salah satu taruni dari Sekolah

Makmur Petrokimia Gresik. Bersama 37 taruna-taruni makmur lainnya, enam bulan ke depan dia bakal terjun mengedukasi dan mendampingi petani.

Taruna makmur batch 2 itu diberangkatkan Direktur Operasi dan Produksi Petrokimia Gresik kemarin. Mereka sudah dibekali wawasan, pengalaman, dan praktik sektor pertanian dalam program induksi Sekolah Makmur. Termasuk pembinaan mental sebelum diterjunkan untuk bertemu petani.

Taruna-taruni dari berbagai daerah di Indonesia itu juga dibekali sejumlah peralatan khusus. Mulai dari kendaraan listrik ramah lingkungan hingga peralatan uji tanah untuk mendeteksi persoalan petani di lapangan. Dwi Ayu pun mengaku siap melaksanakan misi pengembangan sektor pertanian tersebut.

Basic saya adalah pertanian, jurusan saya penyuluhan pertanian. Sehingga saya ingin memperluas relasi, mendapat pengalaman serta menerapkan ilmu yang telah saya dapat di kampus di lahan-lahan pertanian melalui Program Makmur Petrokimia

Gresik,” katanya

Selama di lapangan, Dwi Ayu akan melakukan pendampingan petani.

Utamanya dalam membimbing proses budidaya tanaman. Kemudian melakukan uji tanah untuk mendukung produktivitas hasil. Semangat terjun pendampingan itu selaras dengan cita-cita

Dwi Ayu sebagai penyuluh pertanian.

Apalagi background orang tua yang seorang buruh tani. Mahasiswi energik itu ingin sekali mendorong peningkatan hasil pertanian dan mengabdi secara langsung di lapangan. Sementara itu, Digna Jatiningsih mengatakan bahwa 38 taruna-taruni makmur batch 2 ini berasal dari Polbangtan Malang, Bogor, dan Jogjakarta-Magelang. Mereka diterjunkan melakukan pendampingan hingga mencari solusi persoalan petani di sejumlah provinsi, utamanya di Pulau Jawa. “Taruna-taruni batch 2 ini masih berstatus mahasiswa, ada juga yang sudah lulus tapi masih awal-awal. Supaya anak-anak muda ini, utamanya yang memiliki background pertanian lebih mencintai pertanian. Intinya nanti adalah mendukung kemandirian pertanian dan kemandirian pangan Indonesia,” ucapnya. Dikatakan, batch 2 kian istimewa karena terdapat keikutsertaan perempuan. Sedangkan pada batch 1, 30 peserta seluruhnya laki-laki. “Untuk batch 1, mereka rerata bagus karena background-nya sudah mendukung. Kemudian tinggal pengenalan lapangan, pendekatan ke petani. Mereka semua sangat excited dan antusias, kami puas. Tugasnya untuk mendampingi petani, ke kios juga uji tanah,” pungkasnya. (and/har/epe)

Ratusan Relawan Bersihkan DAS Brantas

Gresik, Memorandum Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bersama ratusan relawan menggelar aksi bersih-bersih Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas di Desa Cangkir, Kecamatan Driyorejo kemarin. Bakti sosial itu dilepas langsung Wabup Aminatun Habibah. Mereka yang terjun berasal dari perwakilan OPD di lingkungan pemkab, perusahaan sekitar, pelajar, pasukan kuning, hingga pegiat lingkungan. Belasan truk pengangkut sampah, perahu karet, dan dua unit excavator disiapkan untuk membantu kelancaran kegiatan. “Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengajak seluruh elemen masyarakat agar turut melestarikan lingkungan, demi keberlangsungan anak cucu kita,” ujar wabup Gresik. Bakti sosial ini juga sekaligus dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Gresik ke-536 tahun dan HUT ke-49 Pemkab Gresik. Wabup berharap, kegiatan ini tidak berhenti sekali saja. “Harapannya aksi bersih-bersih ini dapat menjadi momen penyelamatan sungai dari sampah dan polutan baik dari limbah domestik maupun limbah cair industri. Serta meningkatkan semangat masyarakat dalam pelestarian lingkungan di wilayah sungai Kabupaten Gresik,” pungkasnya. (and/har/epe)

“Pada kesempatan ini pemkab bekerja sama dengan REI dan Pemdes Gedangkulut menyalurkan uang sebesar Rp 30 juta untuk bantuan bedah rumah RTLH,” ungkapnya. Ia menjelaskan, di Kabupaten Gresik ada sekitar 473 RTLH. Angka itu terus berupaya ditekan. Selain dengan Baznas, pemkab juga menggandeng berbagai pihak seperti REI, agar banyak warga Gresik dapat memiliki rumah layak huni. “Secara bertahap pemkab terus berupaya memberikan bantuan bedah RTLH untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya. Di tempat yang sama, Ketua REI Gresik Widodo Feriyanto mengungkapkan, acara ini bentuk komitmen REI dalam mendukung program bedah rumah RTLH.

Apalagi, di Gresik masih banyak warga yang menempati rumah tidak layak. “Kami mengalokasikan Rp 20 juta untuk satu rumah, nantinya sekitar 15 unit secara berkala kami lakukan dalam bakti sosial,” ujarnya. Rani penerima bantuan, diketahui sudah sekitar 3 tahun menghuni rumah dari bambu di lahan seluas 3 x 4 bersama empat anaknya. “Mereka mengaku di saat musim hujan seperti sekarang ini sering kehujanan karena kondisi rumah yang selalu bocor,” jelas Camat Cerme Umar Hasyim. Karena itu, Rani bersama suaminya merasa sangat bersyukur. Harapan punya tempat tinggal layak bakal terwujud. “Alhamdulillah saya beserta keluarga sangat bersyukur sekali dan senang. Kini berkat bantuan bedah rumah ini kami nanti bisa bertempat tinggal di rumah yang layak dan tidak lagi waswas,” ungkapnya. (and/har/epe)

Soroti Kemiskinan, Mas Dhito Minta Jajarannya Peka Kesulitan Masyarakat

Kediri, Memorandum

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menyoroti persoalan kemiskinan, sebagai salah satu isu dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) 2024.

Kemiskinan di Kabupaten Kediri pada 2021 sebesar 11, 64 persen. Angka itu turun menjadi 10,65 persen pada setahun berikutnya. Namun, persentase itu jika dihitung jumlah penduduk di Kabupaten Kediri, menurut Mas Dhito sapaan akrab bupati, warga miskin masih pada kisaran ratusan ribu penduduk.

“Saya ingatkan kepala SKPD, camat, tugas kita masih banyak. Bapak ibu semua harus mempunyai sense of crisis. Bagaimana merasakan kesulitan masyarakat, bagaimana merasakan beratnya masyarakat saat ini,” kata Mas Dhito dalam pembukaan Musrenbang RKPD 2024 di Convention Hall SLG, Kamis (9/3).

Mas Dhito menegaskan ke jajarannya untuk rajin turun ke lapangan, mengecek daerah yang masih menjadi kantong kemiskinan ekstrem. Adapun program yang akan dibuat di tiap satuan kerja haruslah memiliki timeline dan mengakomodir usulan dari bawah. “Desa mengusulkan program ke kecamatan, kecamatan mengusulkan ke kabupaten, kita harus mengakomodir. Pola top down harus dihilangkan,” pesannya. Ia juga mewanti-wanti tiap satuan kerja untuk tidak berorientasi pada serapan anggaran yang bagus. Program yang dijalankan haruslah benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Sebagaimana diketahui, tema pembangunan Kabupaten Kediri 2024 yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia dan transformasi ekonomi inklusif berkelanjutan didukung birokrasi melayani untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dari tema itu, dijabarkan tujuh prioritas pembangunan. Yakni pembangunan SDM; transformasi ekonomi inklusif; penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting; pembangunan infrastruktur dan konektivitas.

Mas Dhito menyerahkan bantuan kepada warga kategori tidak mampu sebagai salah satu upaya menekan angka kemiskinan.

Kemudian, reformasi birokrasi dan pelayanan publik; peningkatan stabilitas, kondusivitas dan keamanan daerah menghadapi pilpres, pileg dan pilkada; serta pembangunan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana. Plt Kepala Bappeda Kabupaten Kediri Salehudin mengungkapkan, Musrenbang RKPD 2024 juga mengklasifikasi usulan program dan kegiatan dari masyarakat. Harapannya, dapat menetapkan arah kebijakan prioritas pembangunan sebagai substansi RKPD 2024 berdasarkan fungsi masing masing perangkat daerah dengan memperhatikan masukan, tanggapan dari semua stakeholder. Termasuk dalam daftar usulan prioritas pembangunan. (adv/pkp/mon/epe)