INDONESIA
SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK
16 Februari 2017 No 40 • Vol IX • Kamis
KAWASAN EKONOMI KHUSUS
PENGUSAHA NEGERI PAMAN TRUMP BERMINAT INVESTASI
TAHUN 2017 SAMUDERA INDONESIA BANGUN 2 TERMINAL BARU
TERANCAM RUGI, IPERINDO TAGIH BIAYA PEMBUATAN KAPAL KEMENHUB
TANPA SHIPPER, KSOP CIREBON ANCAM LARANG KAPAL SANDAR
CMA CGM MOU DENGAN RAKSASA E-COMMERCE CHINA, ALIBABA
01
Kawasan Ekonomi Khusus
Guru Besar ITB: KEK Berciri Entitas Bisnis Tak Berdampak Pada Ekonomi Wilayah
P
EMBENTUKAN Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang bukan membangun entitas bisnis akan mampu meningkatkan investasi. Tentu usaha yang fokus mendorong pertumbuhan ekonomi. “Dengan cara itu maka akan berdampak pada peningkatan lapangan pekerjaan dan penurunan tingkat kemiskinan,” kata Prof. Senator Nur Bahagia, dari Center for Logistic and Suplay Chain Studies ITB berbicara dalam Seminar Kaukus Muda Indonesia atau KMI bertema “Prospek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dalam Pembangunan Ekonomi” di Jakarta, Selasa (14/2). Sebab menurut Senator, jika pembentukan KEK itu lebih pada pembangunan entitas bisnis sangat tidak jelas manfaat bagi pertumbuhan ekonomi wilayah. Padahal, tujuan yang ingin dicapai dari pembentukan KEK itu meliputi pemerataan ekonomi, terutama dari sudut pandang pendapatan dan daya saing produk nasional. “Sesuai dengan konsep pembentukan kawasan ekonomi khusus, dibutuhkan persiapan yang menyeluruh serta komitmen dari seluruh yang berkepentingan mendukung pelaksanaan kegiatan di dalam kawasan tersebut,” katanya. Kesempatan sama, Dirjen Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian memaparkan upaya pemerintah Indonesia menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan, tidak kurang dari 14 KEK akan dibentuk terutama di luar Jawa, guna mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada di wilayah-wilayah tersebut. “Tentunya masing-masing Kawasan Ekonomi Khusus akan didukung dengan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dan sejumlah insentif bagi investor,” ujarnya sambil menambahkan bahwa insentif yang diberikan untuk pengusaha yang membangun usahanya di dalam kawasan industri diharapkan dapat menarik investasi di Indonesia.
Insentif, menurut Imam berupa pembebasan Bea Masuk atas impor mesin dan/atau barang dan bahan untuk keperluan industri. Selain itu, fasilitas PPh penanaman modal, pengurangan PPh Badan dan pembebasan PPN atas impor. Dijelaskan, pemberian insentif tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 105 Tahun 2016 tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan Bagi Perusahaan Industri di Kawasan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri. Pada peraturan tersebut, pemberian insentif diberikan berbeda berdasarkan empat Pengembangan Wilayah Industri, yakni maju, berkembang, potensial I dan potensial II. “Ini satu-satunya insentif yang pemberlakuannya berdasarkan wilayah pembangunan. Bisa dikatakan, semakin ke wilayah Timur, insentif yang diberikan akan semakin besar dan lama,” ungkapnya. Imam menambahkan, pemerintah akan mengevaluasi pemberlakuan aturan tersebut dalam waktu satu tahun, sehingga dapat dinilai efektivitasnya. Sedang Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan mengatakan program infrastruktur PUPR tahun 2018 mesti mengacu dan mendukung rencana kerja pemerintah pusat berupa program-program yang diterapkan Kementerian PUPR mendatang harus mampu menjaga pertumbuhan ekonomi 2017 dan mendorong pertumbuhan ekonomi 2018. “Dengan langkah-langkah antara lain memperbaiki kualitas belanja, peningkatan iklim usaha dan iklim investasi yang lebih kondusif, peningkatan daya saing dan nilai tambah industri. Kemudian mendorong peningkatan peran swasta dalam pembiayaan dan pembangunan infrastruktur,” terangnya. *** | BERITAMONETER.COM |
penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id
02
Kamis 16 Februari 2017
INDONESIA SHIPPING TIMES
Kawasan Ekonomi Khusus
Pengusaha Negeri Paman Trump Berminat Investasi di KEK foto: republika.co.id
A
MERIKA Serikat (AS) menyatakan minatnya untuk berinvestasi di dalam kawasan ekonomi khusus (KEK) Indonesia. Namun para pengusaha asal negeri Presiden Trump tersebut masih akan mempertimbangkan lokasi KEK dan investasi yang akan ditanamkannya. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyampaikan hal itu usai bertemu dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Joseph Donovan di Kantor Kementerian Perindustrian (Kemenperin). “AS tertarik pada pengembangan kawasan. Sehingga mungkin perlu diskusi dengan American Chamber mengenai pengembangan KEK, sehingga mereka bisa melihat apa yang bisa diinvestasikan di Indonesia,” ujar dia di Kantor Kemenperin, Jakarta, Senin (13/2/2017). Airlangga menyatakan, ada sejumlah sektor yang memiliki potensi besar bagi AS untuk untuk menanamkan investasinya di Indonesia antara lain minyak dan gas (migas), mineral, pembangkit listrik dan lain-lain. Selama ini ba-nyak peru-
INDONESIA SHIPPING TIMES
sahaan AS yang berinvestasi di sektor tersebut. “AS minatnya, yang investasi besar di oil and gas, dan mineral. Kemudian di lokomotif GE, kemudian power plant. Itu juga besar. Keempat yang kerja sama shoes, di Nike karena Indonesia kan salah satu produsen yang besar. Itu sebagai model. Kemudian tentu telekomunikasi mereka berkepentingan di sana,” jelas dia. Sementara dari sisi Indonesia, pemerintah akan mendorong sejumlah kawasan ekonomi khusus untuk ditawarkan kepada para investor AS. Namun hal ini masih tahap awal dan perlu pembicaraan lebih lanjut dengan para investor tersebut. “Yang potensial ada beberapa, seperti untuk mineral ada di Sulawesi, kepala sawit ada di Dumai, di Kalimantan. Tergantung sektornya. Belum (ada investasi), mereka mau tanya mekanismenya karena dengan KEK akan lebih memudahkan,” ujar dia.*** | LIPUTAN6.COM | SEPTIAN DENY | Kamis 16 Februari 2017
03
Terancam Rugi
IPERINDO Tagih Kemenhub Kepastian Pembayaran Pesanan Kapal
04
Kamis 16 Februari 2017
foto: googleimage
P
ELAKU usaha galangan kapal mengatakan sudah melayangkan surat ke Kementerian Perhubungan terkait perubahan jadwal pembayaran untuk pembangunan kapal perintis dan kapal lain untuk mengoptimalkan proyek tol laut. Eddy Kurniawan Logam, Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO) mengatakan telah terjadi perubahan jadwal pembayaran untuk pembangunan kapal perintis. “Perubahannya pada akhir Desember 2016, bergeser ke awal 2017, sesudah itu juga ke akhir Desember 2017, ke awal 2018,” jelas Eddy, Rabu (15/2/2017). Menurut Eddy, IPERINDO sudah meminta Kementerian Perhubungan untuk memberi solusi atas perubahan tersebut. Sehingga pemenang tender kapal tidak mengalami kerugian karena perubahan jadwal pembayaran. Pasalnya pembayaran tertunda sebesar 15%. “Ini perubahan pembayaran menurut kami tidak selaras, pembayaran terakhir berubah ke 2018 dan itu sudah melalui proses addendum. Tetapi sampai saat ini kami [IPERINDO] masih terus melakukan permbangunan,” tuturnya. Dia berharap Kementerian Perhubungan segera merespon surat yang diberikan pada Januari 2017 tersebut. Dengan demikian beban keuangan perusahaan tidak terlalu besar. Sebagai informasi, Kementerian Perhubungan memesan 100 kapal perintis pada 11 Agustus 2015 dan 23 Oktober 2015 sebanyak 32 kapal. Selanjutnya pemerintah memesan lagi 39 kapal pada 2 November 2015, senilai Rp1,4 triliun dari 17 galangan
kapal nasional pemenang lelang. Adapun 17 galangan pemenang lelang 39 kapal perintisantara lain PT Dumai Tanjung Perak Shipyards, PT DOK Bahari Nusantara, PT Steadfast Marine, PT Janata Marina Indah, PT Yasa Wahana Tirta Samudera, dan PT Adiluhung Saranasegara Indonesia. Masih tersisa Total 39 kapal perintis yang dipesan Kemenhub November lalu terdiri atas satu kapal perintis tipe 2000 Gross Tonnage (GT) senilai Rp 73 miliar dengan masa pengerjaan 25 bulan, 20 kapal perintis tipe 1200 GT Rp1,079 triliun dengan masa pengerjaan 25 bulan, empat kapal tipe 750 Dead Weight Ton (DWT) Rp128 miliar masa pengerjaan 25 bulan, dan 14 unit kapal rede senilai Rp128 miliar masa pengerjaan 14 bulan. *** | BISNIS.COM | GLORIA FK LAWI |
INDONESIA SHIPPING TIMES
Negara Dirugikan Rp340 Triliun
Tanpa Shipper, KSOP Cirebon Ancam Larang Kapal Sandar di Pelabuhan
INDONESIA SHIPPING TIMES
foto: rentcarcirebon.com
K
ESYAHBANDARAN dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Cirebon kembali memberi peringataan kepada para pengusaha batu bara agar segera melengkapi shipper bagi kapal pengakut batu bara yang sandar di Pelabuhan Cirebon. KSOP Cirebon mengancam, akan melarang kapal bersandar ketika tidak bisa menunjukan shipper dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Batu Bara. Peringatan itu disampaikan Kepala Humas KSOP Dany Jaelani usai menggelar rapat dengan pengusaha batu bara di Polairud, Selasa (14/2). Dikatakan Dany, pihaknya akan menggelar operasi bersama tertib administarsi perkapalan dengan pihak terkait. Tujuannya, agar segala aturan bisa berjalan secara efektif. Kemudian, lanjut Dany, agar kapal pengangkut batu bara yang datang ke Pelabuhan Cirebon memiliki izin secara resmi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Batu Bara. “Kami akan menggelar opersai yang akan melibatkan TNI AL, Polairud, dan pihak lainnya. Sehingga, kapal yang datang ke Pelabuhan bukan kapal yang ilegal atau kapal yang melanggar aturan,” jelas Dany. Sementara itu, Dir Pol Air Polda Jawa Barat, Kombes Pol Suwarto SH MH menuturkan, ada 30 lebih jumlah pengusaha batu bara yang sandar di Pelabuhan Cirebon. Namun, masih ada beberapa pengusaha yang belum melengkapi shipper. Padahal, aturan tersebut sudah dikeluarkan beberapa bulan yang lalu. “Kami akan menindak tegas perusahaan batubara yang membandel,” ucap Suwarto Sesuai UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Usaha Mineral dan Batu Bara, pengusaha yang melanggar ketentuan dijatuhi pidana 7 tahun
dan denda Rp 2 miliar. Dia menyebutkan, beragam alasan dilontarkan para pengusaha yang belum memenuhi kewajibannya. Padahal, sejak November 2016, pihaknya telah menghimbau para pengusaha untuk tertib administrasi. “Januari 2017 kami sempat memeriksa lagi, tapi masih ada yang belum memenuhi kewajibannya juga,” katanya. Dia memberi tenggat waktu hingga Februari 2017ini. Namun, Suwarto mengakui, dalam rakor tersebut, para pengusaha meminta kesempatan untuk sosialisasi. “Para pengusaha minta kesempatan untuk sosialisasi sebelum memenuhi kewajibannya. Kami sepakat untuk memberi pelayanan dulu sebelum melakukan langkah hukum,” paparnya. Namun dia menegaskan, bila perizinan belum juga dipenuhi, sanksi hukum pidana akan dijatuhkan. Dari kegiatan kemaritiman secara nasional, kata Suwarto, sejauh ini negara telah dirugikan sekitar Rp 340 triliun diantaranya akibat illegal fishing, illegal logging, hingga kegiatan transportasi laut yang tak profesional. *** | RADARCIREBON.COM | PIKIRANRAKYAT.COM |
Kamis 16 Februari 2017
05
Angkut Ratusan Penumpang dan Kendaraan
Duh, Kapal Nyaris Tenggelam Gara-Gara Lashing Tidak Berjalan
06
Kamis 16 Februari 2017
foto: batamnews.co.id
S
EBUAH kapal Roro yang sedang berlayar dari Batam ke Tanjung Uban terombangambing dihantam ombak setinggi empat meter di perairan Kepri, Senin (13/2/2017). Tingginya ombak membuat air masuk ke lambung kapal yang membuat kapal miring beberapa saat. Beruntung kapal yang mengangkut ratusan penumpang dan puluhan mobil dan truk tersebut bisa selamat sampai tujuan. Meski demikian, kondisi muatan di geladak kapal tersebut porak poranda. Sebuah truk terlihat menimpa sebuah mini bus, dan puluhan motor bercecer rusak tidak karuan akibat guncangan yang dasyat. Kondisi tersebut terjadi karena sistem pengikatan muatan pada kapal (lashing) tidak berjalan maksimal. Fungsi lashing pada kapal menjadi salah satu aspek penting dalam keselamatan pelayaran. Tidak hanya berfungsi melindungi muatan dari guncangan, lashing juga andil dalam mempertahankan keseimbangan agar tidak oleng saat dihantam gelombang tinggi. Menurut Senior Manager PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), Sjaifuddin Thahir, kegiatan menaikkan atau memuat kendaraan truk berat atau mobil ke dalam kapal ferry roro adalah kegiatan yang beresiko tinggi. Titik berat dan stabilitas kapal ferry bisa berubah yang menjadikannya tidak stabil. Terlebih, bila kendaraan truk dan mobil didalamnya bergeser akibat terjangan gelombang tinggi. “Seharusnya kalo gelombang di atas 3 meter tidak diberi izin layar,” ujarnya kepada Samudra. Thahir menjelaskan kapal ferry wajib meyediakan dan mengikat truk dan mobil dengan sarana pengikatan dengan kekuatan beban yang tidak boleh kurang dari 100 Kn (maximum securing load/MSL). Selain itu, pengikat tersebut juga harus terbuat dari bahan yang memiliki karakteristik elongasi (sifat mulur logam pengikat) yang tepat. “Ini yang umumnya menjadi keberatan dari pihak pemilik kapal ferry roro,” sebutnya.
Dilanjutkannya, setiap kapal yang memiliki kargo di atas geladak wajib memiliki sertifikat cargo securing manual yang disahkan oleh pihak berwenang. Oleh karenanya, tanggung jawab berada ditangan nakhoda, perusahaan pemilik kapal, dan syahbandar dalam penerapan lashing yang sesuai standar. “Tanggung jawab nakhoda dan perusahaan ism code tidak dijalankan, pemeriksaan oleh syahbandar,” tuturnya. Fakta di lapangan, diungkapkannya, waktu yang diberikan pihak pelabuhan sangat singkat, sedangkan proses pengikatan membutuhkan waktu yang lebih lama. Kapal harus berangkat sesuai jadwal bongkar muat kendaraan dan penumpang. “Ini harus menjadi perhatian kita bersama,” bebernya. Untuk itu, ia mengusulkan agar pihak pemilik kapal mempergunakan alat pengikat dengan teknologi yang bisa mempercepat proses pengikatan. Di lain pihak juga sebisa mungkin pihak pelabuhan bisa memberikan waktu yang cukup bagi kapal untuk melakukan pengikatan seaman mungkin saat bongkar muat kendaraan dan penumpang. “Meski membutuhkan kocek yang lebih mahal, namun keaman dan keselamatan bisa lebih terjamin,” tegasnya.*** | SAMUDERA-ONLINE.COM | ANWAR IQBAL |
INDONESIA SHIPPING TIMES
Ongkos Kirim Naik Gara-gara Banjir
Pengusaha Berharap Pemda Bikin Jalur Logistik Yang Tak Rawan Bencana
INDONESIA SHIPPING TIMES
foto: swa.co.id
K
ONDISI banjir yang melanda sejumlah titik kota di Pulau Jawa, membuat pebisnis mengatur strategi. Hal itu lantaran, agar kondisi tersebut tidak mengikis pendapatan, sehingga operasional usaha tetap bisa berjalan dengan baik. Salah satu perusahaan yang terdampak dengan kondisi ini, adalah perusahaan logistik. Kamadjaja Logistic misalnya, lebih memilih menggunakan transportasi multi moda, meskipun nantinya akan ada peningkatan biaya operasional. Nah, Kamadjaja Logistic mengunakan kereta space atau gerbong kontainer dengan jurusan Jakarta - Surabaya - Jakarta. Menurutnya, transportasi ini jauh lebih baik. “Barang-barang kami turunkan di Semarang, Pekalongan, Cirebon untuk kemudian dipindahkan ke truk-truk CDE atau box ke penerima,” terang Ivan Kamadjaja, Chief Executive Officer PT Kamadjaja Logistic, Rabu (15/2). Karena menerapkan multimoda, yakni kereta dan truk tersebut, terdapat kenaikan ongkos kirim 20%. Cost ini kemudian dibebankan kepada customer, karena barang yang harus terkirim. “Benefitnya berupa kepastian delivery, tapi lebih lama karena ada proses tambahan,” ungkapnya. Pasalnya, menurut dia, customer berusaha keras agar barang yang dijual selalu ada di outletoutlet. Mereka mencegah customer mencoba brand lain yang sejenis. “Katanya, takut cocok dan nyaman kemudian pindah lain hati,” Untuk produk rokok dan produk-produk tertentu, menurutnya, bisa menggunakan airfreight, kalau ada kendala dalam pengiriman. “Jadi banjir itu menyebabkan logistics cost naik,” tambahnya Tertunda Banjir melanda sejumlah daerah belakangan ini. Hal itu, secara tidak langsung turut berdampak pada arus pengiriman barang logistik. Kyatmaja Lookman, Chief Executive Officer PT Lookman Djaja menyatakan banjir menghambat pekerjaan pengantaran barang logistik. Truk yang mengantar pun harus menunggu air surut. Bukan hanya rugi waktu, barang yang diantar pun ada kemungkinan rusak karena tingginya air banjir.
“Selain itu mesin truk juga bisa rusak, terlebih kalau sopir asal saja menerobos banjir,” ujar Kyatmaja Lookman, Rabu (15/2). Untungnya, sejauh ini ia belum mendapat laporan anggota adanya banjir yang berhari-hari. “Biasanya di bawah satu hari,” Dia pun menyatakan tidak banyak rute alternatif di Indonesia. Sekalinya ada, harus memutar dengan jarak tempuh yang jauh. Misalnya saja rute alternatif Jakarta-Surabaya selain lewat Pantura (pantai utara), bisa melalui jalur selatan. Namun, ongkos yang diperlukan bisa meningkat. “Sebenarnya kami berharap banyak pemdapemda khususnya, membuat jalur-jalur logistik tidak rawan bencana,” ujarnya. Selama banjir periode ini, sekitar 5% barang kiriman akhirnya tertunda. Namun, belum ketahuan, berapa jumlah total barang kiriman Lookman Djaja. Bila ada banjir, armadanya akan menunggu sampai banjir reda. Meski dari segi bahan bakar tidak berpengaruh besar, pihaknya tetap harus membiayai akomodasi sopir dan kebutuhan selama dalam perjalanan. Untuk rute Jakarta - Surabaya, setidaknya dia mengeluarkan biaya operasional Rp 2 juta - Rp 3 juta. “Bensin perut yang akan jalan terus. Banyak yang rugi dari sisi kami, uang operasional pasti naik,” ujarnya tanpa menyebut angka pasti. *** | KONTAN.CO.ID | EDO C RAFAEL |
Kamis 16 Februari 2017
07
Ekspansi Bisnis
Tahun 2017, Samudera Indonesia Tambah 2 Terminal Baru
P
T Samudera Indonesia Tbk akan terus melakukan ekspansi bisnis terminal. Perusahaan pelayaran, logistik dan properti ini berencana menambah dua terminal baru tahun 2017. Saat ini, perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode saham SMDR ini telah sudah memiliki empat terminal yang dikelola di bawah anak usahanya PT Samudera Terminal Indonesia. Keempat terminal tersebut PT Prima Nur Panurjwan, PT Pelabuhan Samudera Palaran, PT Perusahaan Bongkat Muat tangguh Samudera Jaya, dan PT Samudera Sarana Terminal. Untuk merealisasikan ekspansi bisnis terminal, SMDR akan mennyiapkan belanja modal atau capital expenditure (capex) sebesar US$ 45 juta. “Rencana tambah terminal ini masih on going. Keduanya ditargetkan tahun ini.” kata Bani Maulana Mulia, Managing Director SMDR, Selasa (14/2). Namun, Bani belum bersedia menyebutkan lokasi dan kapasitas terminal yang akan mereka bangun tersebut. Adapun keempat terminal yang sudah dimiliki perseroan berkembang dengan baik. Tahun ini, SMDR menargekan pendapatan dari bisnis terminal tumbuh 15% dan laba bersihnya meningkat 30% dibandingkan tahun lalu. Sementaran revenue bisnis ini tahun lalu diperkirakan mencapai US$ 65 juta. Sejalan dengan perkembangan bisnis terminal tersebut, SMDR melihat proses jasa konsultasi pengembangan terminal cukup menarik. Oleh karena itu, perusahaan ini akan mendirikan unit bisnis baru yang bergerak di bidang jasa konsultasi pengembangn terminal. Pembentukan unit bisnis baru tersebut sudah direncanakan sejak tahun lalu. Untuk membentuk unit usaha baru tersebut, Samudera Indonesia akan menggandeng partner dari perusahaan asing. Hanya saja perusahaa ini ma-
08
Kamis 16 Februari 2017
sih merahasiakan siapa mitra yang akan mereka ajak kerjasama. Bani mengatakan saat ini prosesnya sedang dalam pembuatan legalitas. “Progresnya cukup bagus. Kita sudah siap , hanya saja masih ada masalah karena ini PMA (Penanaman Modal Asing),” ungkap Bani. SMDR menargetkan unit bisnis jasa konsultasi pengembangan terminal tersebut akan rampung di kuartal I tahun ini. Bani mengatakan pembentukan unit usaha tersebut terus mereka kebut lantaran prospek bisnisnya sangat cerah. Dia menjelaskan, saat ini pipeline pekerjasaan untuk unit usahanya bisnis terminal tersebut sangat banyak karena persiapan pembangunan terminal di Indonesia sangat banyak baik yang akan dikerjakan oleh pemerintah, swasta maupun BUMN. Ini sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan konektivitas laut. “Prospek positifnya terbukti dalam waktu dekat ada perusahaan jasa konsultasi pengembangan terminal yang akan IPO,” ungkap Bandi. Selain ekspansi bisnis terminal, SMDR juga akan terus melakukan ekspansi bisnis lain. Bani mengatakan secara total, belanja modal yang disiapkan untuk ekspansi tahun ini mencapai US$ 93 juta. Tahun ini, SMDR optimistis masih bisa mencatatkan kinerja positif. PT Samudera Indonesia Tbk menargetkan pendapatan tumbuh 5%-8% dan laba bersih tumbuh 30%. Adapun pendapatan tahun 2016 diperkirakan akan mencapai di atas US$ 400 juta dan laba bersih di tas 10 juta. “Tahun ini pendapatan tumbuhnya kecil karena shipping internasional masih belum terlalu bagus. Namun bottom line bisa kita dorong tumbuh kita dari bisnis lain seperti terminal,” jelas Bani.*** | KONTAN.CO.ID |DINA M HUTAURUK |
INDONESIA SHIPPING TIMES
Tahun 2017, BNI Siap Kucurkan Kredit Belasan Triliun Untuk Sektor Maritim
INDONESIA SHIPPING TIMES
foto: asiabusinessinfo.com
B
NI Siap Genjot Kredit Maritim di 2017 PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) siap menggenjot pembiayaan di sektor maritim. Tahun 2016, perseroan menyalurkan pembiayaan maritim sebesar Rp12 triliun, naik dari Rp10,4 triliun di 2015. Direktur Utama BNI Achmad Baiquni mengatakan, pihaknya selalu siap meningkatkan penyaluran kredit maritim. Sektor maritim, menurutnya, termasuk dalam 20 sektor prioritas BNI di tahun 2017. Sektor maritim tersebut mencakup budi daya dan penangkapan ikan, industri pengolahan ikan, perdagangan hasil ikan, galangan kapal, konstruksi pelabuhan, pengangkutan dan pelayaran, sarana wisata tirta kawasan pariwisata. Penyaluran pembiayaan ini, sambung dia, juga disesuaikan dengan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mendorong tangkapan nelayan lokal. Para nelayanyang sebelumnya menggunakan alat tangkap cangkrang, tahun ini diharuskan menggantinya. Dampaknya, ada kebutuhan untuk membeli alat tangkap baru. “Tahun ini kami sudah bicara dengan Menteri KKP untuk membantu pembiayaan alat tangkap baru bagi nelayan. Penggantian alat pancing ini tentu membutuhkan pembiayaan. Kemampuan para nelayan perlu ditingkatkan untuk menggarap perikanan,” ujar Baiquni, di Ambon, Maluku, baru-baru ini. Selain itu, kata dia, juga ada kebutuhan peningkatan kapal nelayan akibat berkurangnya kapal asing yang bermuatan besar. Tidak hanya untuk kebutuhan nelayan, tapi juga kebutuhan pascaproduksi seperti cold storage. Kawasan yang menjadi arahan kementerian KKP ialah di kawasan timur Indonesia dan PanturaJawa. Selain sektor maritim, perseroan juga siap mendorong kredit untuk pertanian dan perkebunan. Di kawasan timur Indonesia, Baiquni mengatakan bahwa BNI siap mendukung sektor perkebunan plasma. Sektor perkebunan disebut masih prospektif tahun ini, khususnya yang melakukan hilirisasi.
“Perkebunan tidak hanya menghasilkan CPO, namun bisa menghasilkan biodesel,” ujarnya. Dia mengaku optimistis dengan sektor pertanian karena didukung program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kontribusi sektor pertanian, kata Baiquni, diharapkan dapat tumbuh 15- 16%. “Apabila dilakukan cleansing data terkadang banyak ditemukan seharusnya dari perdagangan masuk di kredit pertanian. Dari 72% porsi perdagangan ternyata seharusnya hanya 64%. Karena itu, kami yakin apabila KUR harus masuk ke sektor pertanian dan produktif,” ujarnya. Salah satu debitor BNI ialah perusahaan pengolahan ikan Harta Samudra di Ambon. Direktur Harta Samudera Robert Tjoanda mengungkapkan, tahun 2016 ada kenaikan omzet ikan tuna yang diekspor ke Amerika Serikat (AS). “Ada dampak kebijakan moratorium dari menteri KKP. Ikan bisa lebih banyak sehingga bisa 31 kali pengiriman ke AS. Tahun 2017 juga rencananya bisa dua kali lipat,” ujar Robert. Dia menjelaskan ikan tuna yang dibeli dari nelayan selanjutnya akan diekspor melalui mitra bisnisnya di AS, yaitu Anova Food untuk kemudian diditribusikan ke jaringan ritel di Negeri Paman Sam. Dia mengungkapkan, saat ini pasar ekspor banyak yang mempersyaratkan label ramah lingkungan atau ecolabel . Hal ini merupakan langkah awal agar perikanan berkelanjutan bisa tercapai. “Dengan sertifikat fair trade ini kami jadi punya nilai lebih dan daya saing lebih,” ujarnya. | SINDONEWS.COM | HAFID FUAD | Kamis 16 Februari 2017
09
Bon Voyage XXXVII BP3IP
Menhub Tantang Alumni Wujudkan Transportasi Laut Aman dan Efisien
10
Kamis 16 Februari 2017
foto: tabloidmaritim.com
B
ALAI Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta, hari ini, Senen 13 Fabruari 2017 melaksanakan kegiatan Bon Voyage XXXVII guna melepas lulusan Diklat Pelaut Tingkat I baik Nautika maupun Teknika. Upacara Bon Voyage sebagai “tradisi” BP3IP Jakarta itu dilaksanakan di Gedung Ecopark Ancol Jakarta Utara dan diikuti 190 peserta, terdiri 109 Ahli Nautika Tingkat I dan 81 Ahli Teknika Tingkat I. Sebagai Inspektur Upacara adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP), Dr. Wahju Satrio Utomo, mewakili Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi yang berhalangan hadir. Dalam kesempatan itu juga langsung diserahkan sertifikat kepada peserta oleh Inspektur Upacara. Dalam salah satu amanatnya yang dibacakan oleh Wahju Satrio Utomo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan ucapan selamat atas keberhasilan para peserta Bon Voyage XXXVII BP3IP Jakarta itu setelah melalui proses yang cukup panjang. Namun, Menhub mengingatkan agar para peserta Bon Voyage tak berpuas diri meski telah menyelesaikan pendidikan puncak kepelautan. Sebab, tantangan ke depan dunia kemaritiman terus berkembang dalam mewujudkan transportasi laut yang nyaman, aman, dan efisien. “Jangan pernah berhenti mengembangkan diri, meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam mendukung terciptanya moda transportasi laut yang mampu menjadi backbone multimoda transportasi di Indonesia,” pinta Menhub. Sementara itu, Direktur BP3IP Jakarta Capt. Mulder Mustafa mengatakan, para peserta Bon Voyage XXXVII itu telah melalui proses diklat yang ketat dan mengacu pada ketentuan STCW 1978 amandemen Manila 2010. Berdasarkan PP Nomor 7 tahun 2000, para pemegang sertfiikat
tingkat satu itu berhak menyandang predikat Master Mariner untuk ANT-I dan Master Marine Engineer untuk ATT-I. Mulder Mustafa juga menambahkan lembaga diklat yang dipimpinnya itu telah berdiri sejak tahun 1949 dan mengalami beberapa kali perubahan. Pada tahun 1949 itu, Pemerintah mendirikan Her Haling’s Cursus yang merupakan cikal bakal lembaga diklat penjenjangan kepelautan di Indonesia, melaksanakan program diklat kepelautan dari Tingkat Sertifikat MPB-III/AMK-A sampai dengan MPB-I/AMK-C berdasarkan Diploma Reglemen Tahun 1939 yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pelaut profesional yang dapat mengoperasikan kapal-kapal milik pemerintah dan perusahaan pelayaran yang ada pada waktu itu. Terakhir tahun 2009, Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 7 / KMK. 05 /2009 Tanggal 19 Januari 2009, menetapkan BP3IP sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum secara PENUH. Selanjutnya Berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan. No. 58 Tahun 2009 Untuk Melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.*** | TABLOIDMARITIM.COM | HABIB |
INDONESIA SHIPPING TIMES
Dibutuhkan Peran Pemda
LIPI: Pengelolaan Wilayah Maritim Perlu Rancangan Strategis foto: mesinkapal.weebly.com
P
ENGELOLAAN wilayah maritim di Indonesia khususnya daerah perbatasan perlu rancangan strategis dan rancangan pemetaan zona wilayah untuk menjaga kekayaan sumber daya alamnya, kata peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Awani Irewati. “Dari pemda harus memberikan rancangan strategis, itu perlu, tanpa itu pengelolaan tidak akan ada guidance. Setelah itu perencanaan untuk memetakan zona,� kata Peneliti Kepala Tim Kajian Perbatasan Pusat Penelitian Politik LIPI Awani Irewati di Jakarta, Selasa. Menurut dia untuk melaksanakan hal tersebut harus dilakukan bersama-sama dan beriringan oleh semua pemangku kepentingan. Awani yang akrab disapa Ira bersama timnya melakukan penelitian di Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, yang juga bersinggungan dengan wilayah Laut China Selatan. Dalam penelitiannya tersebut dia menemukan beberapa kendala dalam pengelolaan kekayaan laut di Kepulauan Natuna antara lain maraknya pencurian ikan dan panjangnya proses penyelesaian delimitasi batas wilayah mari-
INDONESIA SHIPPING TIMES
tim Indonesia dengan sepuluh negara tetangga. Menurut dia kompleksitas delimitasi disebabkan oleh tiga jenis batas wilayah maritim yaitu batas laut teritorial, batas landas kontinen, dan batas zona ekonomi eksklusif (ZEE). Tim Kajian Perbatasan LIPI dalam kesimpulan penelitiannya memberikan beberapa langkah strategi pengelolaan sumber daya maritim dengan yang pertama harsu memprioritaskan penyelesaian delimitasi batas maritim. Selama masa perundingan tersebut, lanjut dia, harus ada kesepakatan ad-hoc yang mengatur hak nelayan asli menangkap ikan di wilayah yang masih disengketakan tanpa ada ancaman penangkapan dari aparat kedua negara. Selain itu juga perlu adanya peningkatan kerja sama dalam pengawasan dan penanggulangan kegiatan ilegal di perbatasan maritim, pelibatan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan sumber daya maritim di perbatasan, dan penegakan hukum yang tegas dalam hal pelanggaran penangkapan ikan secara illegal. *** | ANTARANEWS.COM | ADITYA RAMADHAN |
Kamis 16 Februari 2017
11
Ikuti Jejak Maersk
CMA CGM Bikin MoU dengan Raksasa Bisnis E-Commerce China Alibaba foto: chinafilmbizz.com
C
MA CGM menyusul Maersk Line menjalin kerja sama dengan raksasa E-Commerce China, Alibaba. Kerja sama dalam bentuk kesiapan CMA CGM mengirim barang ke para pelanggan Alibaba. Perusahaan pelayaran asal Perancis ini menyebutkan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Alibaba dilakukan pada hari Selasa, 14/2, di Hangzhou China. Dalam MOU tersebut, CMA CGM menjadi mitra Alibaba dalam mengirimkan barangbarang pesanan dari Alibaba melalui platform OneTouch. Area yang dilayani CMA CGM meliputi Mediterania dan laut Adriatik Eropa.
12
Kamis 16 Februari 2017
Layanan ke Mediterania akan dilakukan oleh CMA CGM MEX 1 untuk pengiriman dari Qingdao, Shanghai, Ningbo dan Yantian menuju pelabuhan pangkalan Barat Mediterania seperti Barcelona dan Valencia. Sedangkan kawasan laut Adriatik, akan dilayani CMA CGM BEX dari pelabuhan Shanghai, Ningbo dan Chiwan menuju Rijeka, Koper, Trieste dan Venice. Kerja sama CMA CGM dan Alibaba ini memungkinkan terjadinya pemotongan ongkos kirim untuk bisnis online yang memang diharapkan para pengusaha di bidang tersebut sejak beberapa tahun terakhir.*** | SEATRADE-MARITIME | SHIPPING FORUM |
INDONESIA SHIPPING TIMES