INDONESIA
SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK
No 193• Vol IX • Sabtu,
12 Agustus 2017
ANGGOTA DPR:
WADUH, ADA TOL LAUT HARGA BERAS DI PAPUA MALAH JADI LEBIH MAHAL
DIRJEN TONNY DAMPINGI MENKO LUHUT NGAMEN INVESTASI DI SINGAPURA
AKHIR PEKAN, TPK KOJA KEBANJIRAN KAPAL BESAR
2019, ASDP OPERASIKAN KAPAL PREMIUM DI KETAPANG
MMC LAKUKAN PENJAJAKAN AKUISISI PELABUHAN SABAH MALAYSIA
01
Pembangunan Pelabuhan Patimban untuk Dukung Industri Otomotif TEMPO.CO
W
AKIL Presiden Jusuf Kalla menyatakan salah satu target pembangunan infrastruktur adalah untuk mendukung kemajuan industri otomotif nasional. Sementara perkembangan industri kendaraan bermotor ini akan memberikan dampak berganda pada industri lainnya. “Industri otomotif sangat menentukan karena mempunyai multiplier yang sangat luar biasa dengan segala macam industri pendukung lainnya,” kata Kalla saat membuka Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2017, Tangerang, Jumat (11/8). Saat ini perkembangan industri otomotif akan menuju pada kendaraan beremisi rendah, seperti mobil listrik. Pemerintah pun mendukung dan berupaya melakukan pengembangannya di dalam negeri. Selain berencana memberikan insentif untuk pengembangan kendaraan ini, pemerintah juga tengah menyiapkan ketersediaan energinya. Kalla mengatakan tujuan pembangunan proyek listrik 35.000 Megawatt (MW), salah satunya untuk menyambut pertumbuhan mobil listrik dan hibrida.
Perhitungannya, penggunaan listrik untuk isi ulang daya mobil pada malam hari akan memakan konsumsi energi yang banyak. “Coba bayangkan 2 juta mobil listrik dan 250 juta handphone di-charge tiap malam,” ujarnya. Dengan selesainya proyek 35.000 MW, dalam 10 tahun lagi tidak akan ada puncak tertinggi penggunaan listrik. Menurut Kalla, pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana transportasi yang sedang digiatkan sekarang juga menjadi alasan untuk memajukan industri otomotif. Infrastruktur yang baik akan memicu pertumbuhan ekonomi yang baik juga. Sehingga masyarakat mampu membeli kendaraan mobil atau motor. Selain itu, penyediaan car terminal di pelabuhan Tanjung Priok dan pembuatan di Patimban juga sebagai langkah pendukung industri. Pembangunan infrastruktur ini akan bisa meningkatkan ekspor kendaraan bermotor. Kalla juga menyatakan pemerintah sedang mengatur regulasi untuk mendukung kemajuan industri otomotif nasional. Saat ini, pemerintah tengah menggodok peraturan mengenai bea masuk komponen dan pajaknya juga sedang digodok. Harapannya akan banyak arus modal investasi mengalir di industri ini. Dia juga berharap industri otomotif dapat menyerap tenaga kerja. “Jutaan orang bisa bekerja, maka makin banyak orang bisa membeli,” ungkap Kalla.*** KATADATA.CO.ID | ARIEF KAMALUDIN
penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id
02
Sabtu, 12 Agustus 2017
INDONESIA SHIPPING TIMES
Dirjen Tonny Dampingi Menko Luhut Ngamen Investasi di Singapura OCEANWEEK.CO.ID
D
ELEGASI Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut B Pandjaitan didampingi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono sebagai salah satu delegasi RI melakukan kunjungan ke PSA Singapura pada hari Jumat (11/8). Menurut Dirjen Tonny, kedatangan Menkomaritim beserta rombongan ke PSA Singapura adalah untuk melihat dinamika kepelabuhanan di Singapura. “Menko Luhut melihat langsung penyelenggaraan kepelabuhanan oleh PSA Singapura yang tentunya banyak hal bermanfaat untuk mendukung kemajuan kepelabuhanan di Indonesia,” ujar Tonny. Lebih lanjut, Dirjen Tonny juga menyebutkan bahwa kunjungan ke Singapura dimaksud dalam rangka persiapan kunjungan presiden RI, Joko Widodo ke Singapura pada tanggal 7 September mendatang untuk menghadiri Leaders’ Retreat Forum dengan Perdana Menteri Singapura. “Pada kesempatan tersebut, Menko Luhut juga bertemu dengan CEO PSA Singapura, Tan
INDONESIA SHIPPING TIMES
Chong Meng untuk membahas perkembangan peluang kerjasama kepelabuhanan di Indonesia,” ujar Tonny. Selanjutnya, Menko Luhut dan Dirjen Tonny beserta rombongan mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Singapura, S Iswaran. Pertemuan Bilateral dimaksud membahas mengenai peluang Investor Singapura untuk berinvestasi di Indonesia di sektor infrastruktur. Pada pertemuan tersebut, Menko Luhut menyebutkan bahwa ekonomi Indonesia berkembang baik dan tahun lalu Singapura merupakan mitra dagang terbesar ke 4 di Indonesia dan juga investor asing terbesar. Menteri Iswaran menyambut baik kunjungan Menko Luhut beserta rombongan dan pertemuan kedua belah pihak berlangsung baik dan lancar. Kunjungan Menko Luhut ke Singapura ditutup dengan menjadi keynote speaker di acara Indonesian Mid Term Investment and Infrastructure Dialogue.***
OCEANWEEK.CO.ID | HUBLA Sabtu, 12 Agustus 2017
03
Waduh, Ada Tol Laut Harga Beras di Papua jadi Lebih Mahal REPUBLIKA.CO.ID
P
ROGRAM tol laut yang digagas pemerintah dinilai tidak efektif dalam menekan harga saat ini. Karena itu, pengelolaan program ini idealnya melibatkan pelayaran swasta yang sudah lebih dahulu melayari pulau-pulau di Indonesia. Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo mengungkapkan, saat ini biaya subsidi tol laut sangat besar. Tetapi, kondisi itu tidak berbanding lurus dengan hasil yang didapatkan. Karena, harga barang di daerah-daerah tujuan tol laut masih belum bisa ditekan secara optimal. “Hanya buang-buang dana APBN. Padahal pelayaran swasta sudah lebih dulu melayari daerah-daerah di seluruh Indonesia dengan 14 ribu kapal, sedangkan kapal tol laut baru enam. Artinya, tanpa tol laut pun, distribusi barang sudah jalan,” ujar Bambang dikutip dari keterangannya, Jumat 11 Agustus 2017. Dia mencontohkan, di Papua yang menjadi daerah tujuan tol laut misalnya. Sebelum program ini dijalankan, harga beras di Papua sudah Rp13.000 per kilogram. “Saat kami berkunjung ke sana, sekarang setelah ada tol laut ke Papua, harga beras malah lebih mahal. Ini membuktikan tol laut yang disubsidi tidak berdampak ekonomi, tidak bisa menekan disparitas harga,” tuturnya. Menurut Bambang, tidak adanya dampak pada penurunan harga barang karena tol laut tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak terkait barang tersebut. Seperti Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Pertani, yang selama ini bertugas
04
Sabtu, 12 Agustus 2017
melakukan stabilisasi harga barang pangan. Menurutnya, yang memanfaatkan program ini justru pedagang yang menyesuaikan harga dengan mekanisme pasar. Para pedagang ini tidak berkomitmen berdagang sesuai regulasi, yakni tidak ada regulasi harga, distribusi, dan kualitas barang. Akhirnya harga barang-barang tetap tinggi. Bambang menambahkan, meski konsep dan tujuannya bagus, untuk menekan disparitas harga tidak cukup dengan memberikan subsidi terhadap kapal pengangkut. Karena persentasenya dalam komponen harga yang dijual tidak besar. “Transportasi laut dikatakan sebagai penyebab disparitas harga selama ini itu keliru, karena transportasi laut hanya berkontribusi 5 persen terhadap harga barang. Sisanya yang paling banyak berkontribusi adalah biaya distribusi ke pedalaman. Selama ini distribusi ke pedalaman menggunakan pesawat-pesawat perintis. Ini lah yang membuat mahal,” tuturnya. Bambang menyarankan, untuk menekan disparitas harga di pedalaman Indonesia, bukan hanya tol yang diperhatikan. Tapi, pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan darat. Di Indonesia, menurutnya, memiliki panjang jalan darat keseluruhan mencapai 530 ribu kilometer. Sekitar 60-70 persennya kondisinya rusak dan susah dilalui kendaraan. Sementara itu, jalan tol totalnya hanya 1.000 kilometer. “Jika jalanan di Indonesia diperbaiki, jalur darat akan terbantu sehingga distribusi barang berjalan lancar. Dengan demikian dapat menekan disparitas harga,” tuturnya. Selain itu, pemerintah sebaiknya menumbuhkan perekonomian daerah setempat, sehingga bisa memberikan barang bawaan balik bagi kapal-kapal pengangkut barang saat ke pedalaman. “Pemerintah tak perlu membuang-buang anggaran dengan tol laut, berikan saja kepada swasta yang selama ini sudah menjalaninya,” ucap Bambang.*** | VIVA.CO.ID | TIM
INDONESIA SHIPPING TIMES
Papua Barat Pastikan Lokasi Pelabuhan Tol Laut Siap Dibangun TEROPONGNEWS.COM
M
ENINDAKLANJUTI pertemuan Gubernur Papua Barat dengan Menteri Perhubungan tentang Pembangunan pelabuhan container peti kemas yang merupakan program percepatan pembangunan wilayah timur di Jakarta tanggal 1 Agustus 2017 lalu Gubernur, Drs Dominggus Mandacan di dampingi ketua DPR Provinsi Papua Barat, Pieterz Kondjol, S.E,M.A, Dinas Perhubugan Papua barat maupun Kabupaten Sorong mengunakan speed bot mengunjungi Distrik Seget, Kampung Klayas dan meninjau langsung lokasi pembangunan pelabuhan container peti kemas Pemprov Papua Barat, Jumat (11/08/2017) Kunjungan Gubernur dimaksudkan untuk memastikan daerah ini sampai sejauh mana kesiapan lokasi yang sebelumnya direncanakan dibangun Pelabuhan Container di Pulau Teleme berpindah ke dataratan Seget. Hadirnya pelabuhan ini akan meningkatkan ekonomi rakyat dan juga sebagai pelabuhan pengumpul yang akan mengekspor komuditi hasil-hasil masyarakat di Papua Barat dan papua milsalnya hasil laut, pertanian serta hutan. Berkaitan juga dengan Kabupaten Sorong akan dijadikan kawasan ekonomi khusus (KEK)
INDONESIA SHIPPING TIMES
maka Mentri Perhubungan akan memberikan waktu kepada Pemprov Papua Barat selama dua minggi untuk melaporkan data serta kesiapan daerah Seget untuk pembangunan program pemerintah pusat tersebut. “Sudah jelas ya, ini tinggal kesiapan daerah, kalau kita sudah bisa yakinkan ke pemerintah pusat bahwa pemerintah Kabupaten Sorong dan masyarakat sudah siap didukung oleh DPRD, maka kita akan laporkan ke Mentri dan Presiden bahwa hal-hal yang berhubungan dengan masalah di daerah tanggung jawab kami” kata Gubernur Papua Barat saat tatap muka dengan masyarakat Kampung Klayas, Distrik Seget, Jum’at (11/08/2017) Gubernur menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah menyediakan lahan seluas 200 hektar untuk Lokasi pelabuhan industri Tol Laut yang nantinya akan ditambahkan 5000 hektar lagi. “Ini menandakan masyarakat Seget sangat mendukung dan menerima program pembangunan pelabuhan container, sebab dapat meningkatkan ekonomi masyarakat setempat” ujar Dominggus. Sementara kepala bidang pelayaran, Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat, Otis Woria mengatakan, Sorong berpotensi untuk trafik peti kemas internasional di indonesia timur karena memiliki keuntugan area lebih luas dan memiliki potensi pengembangan industri. “Setelah hasil kunjungan Gubernur ke Distrik Seget, kami akan menyiapkan laporan hasil persiapan pembangunan pelabuhan dalam 1 minggu ini. Dan bersama Gubernur melaporkan hasil ke Mentri Perhubungan di Jakarta,” bebernya.*** TEROPONGNEWS.COM | ARIS BALUBUN Sabtu, 12 Agustus 2017
05
Akhir Pekan, TPK Koja Kebanjiran Kapal Besar TPKKOJA.CO.ID
P
ENGELOLA terminal petikemas TPK Koja akhir pekan ini akan melayani 5 kapal besar secara berturut-turut untuk tujuan ekspor-impor. Masuknya 5 kapal besar ini akan dilayani di dermaga Koja sepanjang 650 meter dan dermaga utara JICT yang dioperasikan Koja sepanjang 720 meter dengan 15 Quay cranes dan 34 RTG. Datangnya 5 kapal besar diakhir pekan ini akan menjadi tantangan bagi TPK Koja untuk melayani kapal-kapal tersebut sesuai dengan standar kerja yang berlaku. “Alhamdulillah, sejak terjadinya krisis mogok kerja di JICT, secara bertahap TPK Koja sudah melayani kegiatan bongkar muat kapal-kapal di dermaga utara JICT secara optimal. Secara bertahap pula tambahan sumber daya manusia diperoleh Koja untuk
06
Sabtu, 12 Agustus 2017
mengoperasikan peralatan, termasuk tambahan lapangan penumpukan,” jelas Nurjadin Deputy General Manager TPK Koja di Jakarta, Jumat (11/8/2017). Nurjadin juga menambahkan arus barang di pelabuhan Tanjung Priok di setiap akhir pekan sebagaimana biasanya akan meningkat, dikarenakan tingginya volume kegiatan bongkar muat untuk kegiatan ekspor. Situasi ini akan kembali normal diawal minggu berikutnya. “Kami bersyukur proses pengoperasian dermaga utara JICT berjalan dengan baik. Koja akan selalu mendukung upaya-upaya memperlancar bongkar muat dan arus barang di pelabuhan Tanjung Priok,” katanya.*** TRIBUNNEWS.COM | HENDRA GUNAWAN
INDONESIA SHIPPING TIMES
Hore.... Pelabuhan Tanjung Tembaga Kini Dilengkapi Ponton JAWAPOS.COM
W
ARGA yang selama ini kerap memanfaatkan Pelabuhan Tanjung Tembaga untuk menyeberang ke pulau Gili Ketapang, sepekan ini agak terbantu untuk naik dan turun kapal. Sebab, di pelabuhan setempat kini telah dilengkapi ponton. Yakni, sejenis kapal dengan lambung datar atau kotak besar yang mengapung. Ponton ini digunakan untuk mengangkut barang atau penumpang dan ditarik dengan kapal tunda atau digunakan untuk mengakomodasi pasang-surut seperti pada dermaga apung. Sederhananya, ponton merupakan alat penyeberangan yang digunakan untuk naik-turunya penumpang dan barang. Ponton di pelabuhan setempat dipasang sekitar sepekan lalu. Astutik, 45, warga Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, mengaku sangat terbantu dengan adanya ponton itu. “Enak dikasi kayak gini (ponton), untuk naik-turun serta bawa barang dari kapal lebih mudah,” terang perempuan yang biasa ke Gili Ketapang kulak
INDONESIA SHIPPING TIMES
ikan itu. Hal senada diungkapkan Muhammad Bebun, 45. Menurut warga Sumber Taman, Wonoasih, keberadaan ponton sangat dibutuhkan. Mengingat banyak kapal penyeberangan yang naikturunkan penumpang dan barang. GM PT Pelindo III Probolinggo Dhany Racmad Agustian mengungkapkan, ponton itu sifatnya hanya sementara. Rencananya, pihaknya akan membuat ponton permanen untuk mempermudah naik dan turunnya penumpang atau untuk angkutan barang. “Mulai minggu lalu terpasang. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan, sambil kami tata perlahan semua kapal, PKL, parkiran, dan ruang tunggu,” jelasnya. Pihaknya mengungkapkan pelabuhan yang ada saat ini masih pelabuhan umum, bukan pelabuhan penyeberangan. Sehingga, pihaknya masih mengurus beberapa hal. Termasuk di dalamnya parkiran, PKL, dan ruang tunggu. *** JAWAPOS.COM | ZAINAL ARIFIN Sabtu, 12 Agustus 2017
07
Percepat Bongkar Muat, TPK Semarang Bakal Tambah 9 Unit A-RTG TPKS.CO.ID
P
T Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III bakal menambah sembilan unit A-RTG (rubber tyred gantry) crane di terminal petikemas (TPK) Semarang. Alat RTG itu bakal datang di akhir 2017 dan bakal menambah sebelas RTG yang sudah dimilik TPK Semarang. Manajemen TPK Semarang mengatakan penambahan unit A-RTG diharapkan bisa mempercepat proses receiving dan delivery petikemas di TPK Semarang. Selain itu, alat A-RTG juga meningkatkan keselamatan kerja karena alat tersebut dikendalikan secara otomatis melalui ruang kendali atau control room. “Penambahan unit A-RTG ini merupakan salah satu layanan untuk dapat memberikan
08
Sabtu, 12 Agustus 2017
yang terbaik bagi pengguna jasanya,� tulis manajemen dalam publikasi resmi, Jumat (11/8/2017). Dalam tujuh bulan 2017, kinerja bongkar muat TPK Semarang mengalami tren postif, baik dari sisi kunjungan kapal maupun arus petikemas. Jumlah kunjungan kapal per Juli 2017 mencapai 462 kapal atau naik 11% dibandingkan periode Juli 2016. Sementara itu, arus petikemas per Juli 2017 mencapai 230.536 boks atau naik 2% secara tahunan. Dalam satuan TEUs atau twenty-foot equivalent units, arus petikemas yang tercatat di TPK Semarang mencapai 367.867 TEUs atau naik 2,3% dibandingkan dengan periode Juli 2017.*** BISNIS.COM | RIVKI MAULANA
INDONESIA SHIPPING TIMES
Dukung Program Tol Laut, Kapal Kendhaga Nusantara I Diluncurkan SINDOBATAM.COM
P
T Bandar Abadi Shipyard Batam di Tanjunguncang, Batuaji sukses mengerjakan satu unit kapal pesanan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kapal dengan nama Kendhaga Nusantara I itu merupakan kapal pengangkut peti kemas atau kontainer untuk menunjang program Tol Laut dari pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kala. Kapal yang mampu memuat 100 kontainer itu resmi diluncurkan di PT Banda Abadi oleh perwakilan Kementrian Perhubungan RI yang diwakili oleh Kepala Bidang Pelabuhan Batam Dodi Triwahyudi bersama jajarannya serta manajemen PT Bandar Abadi, Kamis (10/8) siang. Komisaris PT Bandar Abadi Amran Tan menuturkan, kapal pesanan presiden melalui Kemenhub itu sudah dikerjakan sejak Desember 2015 lalu. Setahun mengerjakan tidak ada kendala serius yang dihadapi. Kapal tersebut dikerjakan dengan baik sesuai spek yang ditentukan sejak awal. “Kami berterima kasih atas kepercayaan pemerintah ini dan kami telah menyelesaikan kapal ini dengan baik,” ujar Amran Tan. Peluncuran kapal paket Hull dengan nomor 287 itu merupakan kebanggaan tersendiri bagi PT Bandar Abadi. Itu karena 15 kapal serupa pesanan Jokowi untuk mendukung program tol laut di berbagai perusahaan galangan kapal dalam negeri, kapal Kendhaga Nusantara adalah kapal pertama yang duluan rampung dan diluncurkan. “Ini bisa dikatakan momen bersejarah bagi kami. Suatu kebanggaan tersendiri sebab dari semua kapal pesanana Presiden, ini yang duluan rampung dan diluncurkan,” ujar Amran.
INDONESIA SHIPPING TIMES
Untuk itu kedepannya Amran sangat berharap agar pemerintah terus mempercayai mereka sebagai mitra untuk membuat kapal-kapal milik pemerintah lainnya. “Karena kualitas kerja kami juga sudah tak diragukan lagi pak,” ujarnya. Direktur PT Bandar Abadi Maslina menambahkan, kapal yang menelan anggaran sebesar Rp 113 miliar memiliki kualitas dan spesifikasi yang cukup handal. Sebagai pengangkut kontainer, kapal ini mampu mengangkut 100 container sekaligus. “Kapal ini memiliki panjang 74 meter, lebar 17,20 meter dan mampu melaju 12 knot perjam,” ujar Maslina. Keunggulan lain kapal tersebut mampu berlayar di tengah laut lepas hingga bermingguminggu dengan kapasitas bahan bakar yang mencukupi. “Kapal ini adalah kapal pemerintah pertama terbesar yang diproduksi di galangan kapal Batam,” kata Maslina. Sementara itu Dodi Triwahyudi yang membacahkan sambutan dari Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi mengatakan, pengadaan kapal Kendhaga Nusantara I itu merupakan upaya pemerintah untuk mendukung program tol laut yang dicanangkan pemerintahan saat ini. “Total ada 15 kapal jenis ini yang dipesan pemerintah. Pengadaan sarana transportasi laut ini untuk menopang kelancaran angkutan barang dalam mendukung program Tol Laut. Semoga kedepannya semua program yang dicanangkan pemerintah berjalan dengan baik,” ujar Dodi. Kepada pihak perusahaan, Dodi yang mewakili pemerintah memberikan apresiasi sebab telah menyelesaikan kapal tersebut sesuai dengan spek yang ditentukan serta tepat waktu. “Ini yang diharapkan pemerintah agar kualitas produksi harus bisa bersaing di kanca internasional. Kalau hasilnya baik seperti ini, Insyallah kedepannya akan ada lagi kapal-kapal lain yang akan dipesan,” tutur Dodi.*** BATAMPOS.CO.ID | EJA Sabtu, 12 Agustus 2017
09
Pemerintah Tunjuk ASDP Layani Pengiriman Barang ke Daerah Terdepan
P
EMERINTAH terus menggenjot distribusi barang merata tersebar ke seluruh wilayah di Indonesia, terutama ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan. Hal ini demi memangkas disparitas harga di wilayah tersebut. Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya meneken Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang Perpres Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan. Aturan ini ditandatangani pada 18 Juli 2017. Adapun penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di darat, menurut termasuk angkutan jalan dan/atau penyeberangan. Melansir laman Sekretariat Kabinet, Jumat (10/8/2017), aturan ini keluar dengan pertimbangan bahwa Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Barang di Laut, belum sepenuhnya dapat mencapai target penurunan disparitas harga di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan. Pemerintah kemudian memandang perlunya mempercepat penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut, darat, dan udara diperlukan program pendukung lainnya. Menurut perpres ini, pemerintah wajib menyelenggarakan pelayanan publik untuk angkutan barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan. Penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud meliputi pelayanan angkutan laut, angkutan darat, dan angkutan udara. Adapun barang sebagaimana dimaksud meliputi barang kebutuhan pokok dan barang penting, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta jenis barang lain sesuai kebutuhan masyarakat daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan. “Barang sebagaimana dimaksud, termasuk ternak dan ikan serta muatan balik yang berasal dari daerah yang disinggahi oleh angkutan barang di laut, darat, dan udara,” bunyi Pasal 2 ayat 3 Perpres ini. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut, darat, dan udara, menurut perpres ini, dapat dibentuk Sentra Logistik, yang diselenggarakan pemerintah. Pembentukan ini dapat dilaksanakan melalui penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ditegaskan dalam perpres ini, penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan ba-
10
Sabtu, 12 Agustus 2017
rang di laut diselenggarakan oleh pemerintah yang pelaksanaannya ditugaskan kepada BUMN di bidang angkutan laut. “Pemerintah memberikan penugasan sebagaimana dimaksud kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero),” bunyi Pasal 5 ayat perpres ini. Perpres juga menyebutkan, selain penugasan kepada BUMN sebagaimana dimaksud, menteri dapat menugaskan kepada BUMN lainnya di bidang angkutan laut. Bila kemudian terdapat keterbatasan armada, penyelenggaraan pelayanan publik untuk angkutan barang di laut dapat dilakukan pemilihan penyedia jasa lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. “Setiap barang yang diangkut melalui penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut wajib dilengkapi dengan shipping instruction,” bunyi Pasal 7 ayat perpres ini. Perpres menyebutkan, penyelenggaraan angkutan dapat dilaksanakan melalui penugasan kepada Perum DAMRI untuk angkutan jalan, dan penugasan kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) untuk angkutan penyeberangan. “Dalam hal terdapat keterbatasan armada, penyelenggaraan pelayanan publik untuk angkutan barang di darat sebagaimana dimaksud, dapat dilakukan pemilihan penyedia jasa lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah,” bunyi Pasal 9 ayat 3 perpres ini. Untuk penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik bagi angkutan udara barang/kargo, menurut perpres ini, dilaksanakan melalui program Jembatan Udara, berupa angkutan udara, perintis kargo, dan subsidi angkutan udara kargo. Perpres ini menegaskan, penyelenggaraan program jembatan udara dilaksanakan pemerintah melalui penugasan kepada BUMN yang bergerak di bidang angkutan udara untuk subsidi angkutan udara kargo dan/atau pemilihan penyedia jasa lainnya kepada Badan Usaha Angkutan Udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Peraturan presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017, yang telah diundangkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada 21 Juli 2017 itu.***
LIPUTAN6.COM | NURMAYANTI
INDONESIA SHIPPING TIMES
Tahun 2019, ASDP Operasikan Kapal Premium di Ketapang HARIANAMANAH.ID
R
ENCANA pengadaan dermaga premium di penyeberangan Ketapang – Gilimanuk masih jalan terus. Layanan VIP ini ditargetkan beroperasi tahun 2019. Kini, layanan serupa masih diuji coba di jalur penyeberangan Merak-Bakahueni. Karena kelas premium, dermaga ini dilengkapi fasilitas khusus. Tarifnya juga beda. Selain fasilitas khusus, waktu penyeberangan dipastikan lebih cepat. Bebas antrean. “Tim sudah survei. Ketapang-Gilimanuk layak dibuatkan dermaga premium. Sekarang, kita masih uji coba di penyeberangan MerakBakahueni,” kata Direktur Komersial PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) M. Yusuf Hadi, belum lama ini. Dijelaskan, dermaga premium ini merupakan pengembangan usaha dari PT ASDP melalui anak perusahaannya. Tujuannya, mempercanggih layanan penyeberangan. Dia mencontohkan di jalur Merak-Bakahueni yang sudah dilayani dermaga premium ini. Jadwal pelayaran yang normalnya sekiyar 2 jam, bisa ditempuh lebih cepat.
INDONESIA SHIPPING TIMES
“Fasilitas kapalnya juga lebih lengkap, mirip bandara,” jelasnya. Khusus di Ketapang, kata dia, masterplan dermaga premium sudah jadi. Proyek ini juga harus berjalan dari dua sisi, di Ketapang dan Gilimanuk. Nantinya, Pelabuhan Ketapang akan dilengkapi dengan mall hingga fasilitas lain. Jalur KetapangGilimanuk sengaja dipilih layanan eksekutif ini dengan berbagai alasan. Salah satunya, menjadi pintu masuk Bali, kawasan wisata internasional. ” Kita ingin menunjukkan ke wisatawan asing penyeberangan kita berstandar internasional,” jelasnya. Alasan lainnya, jalur Ketapang – Gilimanuk merupakan lintasan padat nasional, setelah Merak – Bakahueni. Lalu, menjadi jalur logistik nasional dari Jawa ke Indonesia timur. Tak kalah penting, Ketapang menjadi prioritas keamanan. Sebab, berdekatan dengan Bali. Jika beroperasi, tarif tiket di kapal premium bisa selisih sekitar 50 persen dibanding kapal biasa. “Tentunya ini mekanisme pasar. Dengan layanan premium, tarifnya tentu beda dengan biasa,” jelas mantan General Manager PT. ASDP Ketapang – Gilimanuk ini. Meski ada kapal premium, kata dia, kapal biasa tetap akan beroperasi. Kapal premium ini hanya membidik kalangan khusus yang menginginkan layanan lebih ketika menyeberang.*** BALIPOST.COM | BUDI WIRIYANTO Sabtu, 12 Agustus 2017
11
2017, KKP Bangun 995 Kapal Bantuan Senilai Rp361 Miliar NIAS-BANGKIT.COM
K
EMENTERIAN Kelautan dan Perikanan kembali mengejar target pembangunan kapal perikanan bantuan pemerintah untuk nelayan. Sedikitnya, ada 995 unit kapal yang akan dibangun KKP sepanjang 2017 ini dengan total anggaran Rp 361 miliar. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Sjarief Widjaja mengatakan, 995 unit kapal yang dibangun itu terdiri dari berbagai ukuran. Rencananya, sebanyak 449 unit kapal berukuran di bawah 5 Gross Ton (GT), sebanyak 384 unit dengan ukuran 5 GT. “Paling banyak itu yang di bawah 5 GT memang,” kata Sjarief di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Jumat (11/8). Selain itu, kapal berbobot 10 GT pun akan dibangun sebanyak 134 unit. Sedangkan kapal berukuran 20 GT akan dibangun sebanyak 15 unit. Sementara itu, kapal 30 GT hanya akan dibangun sebanyak 6 unit. “Kita juga buat 3 unit kapal yang akan dibangun berbobot 120 GT (multiyears). Dibangun juga 3 kapal angkut dengan pendingin (freezer) berukuran 100 GT (multiyears),” kata Sjarief. Lebih lanjut, Sjarief mengatakan, berdasarkan pengadaannya, sebanyak 569
12
Sabtu, 12 Agustus 2017
atelah dilakukan melalui sistem e-katalog, dan 426 unit sisanya melalui sistem lelang umum. “Jadi ada yang sUdah bisa lelang, tapi ada juga yang sudah dibangun. Target selesai akhir tahun ini,” kata dia. Untuk pendistribusian sendiri, kata dia sebanyak 988 unit di antaranya akan didistribusikan kepada 29 Provinsi, 265 koperasi, dan
130 Kabupaten/Kota. “Kan sudah ada (kapal) yang sudah kami serahkan, dan ada yang masih dibangun,” katanya. Syarief menjelaskan, bantuan kapal perikanan ini hanya ditujukan untuk nelayan lokal agar dapat memanfaatkan stok sumber daya ikan dengan optimal dan berkelanjutan. “Dengan bantuan kapal perikanan, outcame yang diharapkan, nelayan yang terserap 13.975, anggota RTP yang terlibat 41.925 orang, kenaikan volume produksi ikan 213.170 ton, kenaikan nilai produksi Rp 2,1 triliun, dan ratarata pendapatan nelayan meningkat menjadi Rp 1,8 juta per bulan,” katanya. Syarief pun menegaskan, tidak seperti tahun sebelumnya, pengadaan kapal di tahun ini melibatkan nelayan langsung sebagai calon penerima kapal bantuan. Sebelum lelang dilaksanakan, nelayan dan Tim Direktorat Kapal dan Alat Penangkapan Ikan, DJPT melakukan uji coba kapal bantuan dengan beragam ukuran pada April dan Mei lalu di beberapa lokasi. “Tujuannya agar bantuan kapal sesuai dengan kebutuhan nelayan,” kata dia.***
CNNINDONESIA.COM | TIARA SUTARI
INDONESIA SHIPPING TIMES
Bea Cukai Perbarui Aturan Barang Tidak Dipungut Cukai SINDONEWS.COM
K
EMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru tentang Tidak Dipungut Cukai. Melalui PMK No 59/ PMK.04/2017 berlaku 1 Agustus 2017 Kemenkeu melakukan perubahan terhadap beberapa substansi di antaranya memperjelas kriteria cukai tidak dipungut atas barang kena cukai (BKC). Selain itu, penambahan beberapa materi terkait tanggung jawab terhadap pengeluaran dan pemasukan BKC yang tidak dipungut cukai, dan terakhir menambah materi tentang dokumen dokumen yang digunakan sebagai dasar tidak dipungut cukai. Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga, Robert Leonard Marbun mengungkapkan, untuk mendukung implementasi PMK 59/PMK.04/2017, Direktorat Jenderal Bea Cukai juga telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai No PER18/BC/2017 tentang Tata Cara Tidak Dipungut Cukai yang mulai diberlakukan mulai 6 Agustus 2017. “Peraturan ini bersifat mengganti peraturan tentang Tata Cara Tidak Dipungut Cukai terdahulu. Harapannya dapat semakin memberikan kepastian hukum, meningkatkan
INDONESIA SHIPPING TIMES
pelayanan dan tertib administrasi di bidang cukai, serta mengakomodir perkembangan industri barang kena cukai,” terang dia. Selain menambahkan beberapa substansi, dalam peraturan terbaru ini turut disempurnakan materi terkait obyek-obyek cukai yang tidak dipungut cukainya. Di antaranya barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya yang musnah karena keadaan darurat. Di dalam peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa akan diberikan toleransi terhadap perbedaan jumlah ataupun volume sebesar 0,5% dari jumlah barang kena cukai, yang seharusnya dalam beberapa kondisi tertentu yang diatur dalam peraturan terbaru ini. Robert menambahkan, dengan terbitnya peraturan terbaru terkait tata cara tidak dipungut cukai diharapkan dapat meningkatkan pelayanan di bidang cukai. Sehingga terdapat keseragaman dalam pelaksanaan tidak dipungutnya cukai oleh kantor-kantor bea cukai yang melakukan pengawasan terhadap para pengusaha cukai. “Selain untuk memberikan kepastian hukum, pemberlakukan peraturan ini juga diharapkan dapat meningkatkan tata tertib administrasi para pengusaha barang kena cukai,” terang Robert. Dia menuturkan, agar peraturan ini dapat diimplementasikan dengan baik, diharapkan para pengusaha di bidang cukai dapat terus mengikuti perkembangan terbaru terkait peraturan di bidang cukai. Selain itu, para pengusaha di bidang cukai dapat berkonsultasi kepada para petugas Bea Cukai baik dengan mendatangi kantor Bea Cukai atau dengan menghubungi pusat kontak layanan Bravo Bea Cukai 1500225.*** SINDONEWS.COM | PUGUH HARIYANTO Sabtu, 12 Agustus 2017
13
Garuda Optimis Pendapatan Kargo Tembus Angka US$270,8 Juta
P
T Garuda Indonesia (Tbk) Persero mengaku optimistis pendapatan pengiriman kargo akan menembus angka 270,8 juta dolar AS pada tahun ini atau naik dari realisasi pendapatan kargo 2016 sebesar 228 juta dolar AS. Direktur Kargo Garuda Indonesia Sigit Muhartono dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (10/8/2017) mengatakan target tersebut bisa diraih karena adanya penambahan 25 pusat pelayanan kargo (CSC) hingga akhir 2017. Dengan demikian, hingga akhir tahun 2017 Garuda Indonesia nantinya akan melayani pengiriman kargo udara di lebih dari 94 CSC disuruh Indonesia. “Langkah ini mendukung upaya agresif korporat dalam memperluas segmen pasar kargo udara nasional,” kata Sigit Muhartono. Sigit mengatakan 2017 merupakan momentum bagi Garuda untuk mengembangkan bisnis kargo, setelah tahun lalu lebih fokus melakukan konsolidasi internal. “Tahun ini, kami tengah berupaya memaksimalkan kapasitas kargo yang ada, sehingga diharapkan rata-rata tingkat keterisian kargo pesawat itu bisa meningkat, dari target tahun sebelumnya,” katanya. Dengan bertambahnya outlet CSC ini, lanjut Sigit, peluang untuk menggarap pangsa pasar yang lebih besar kian terbuka lebar. Apalagi, lanjut dia, tren jual beli daring dan bisnis “e-commerce” di Indonesia saat ini sedang meningkat tajam. “Karena itu, kami berencana menambah outlet CSC hingga 25 outlet pada tahun ini karena kunci utama pada bisnis kargo ini adalah bagaimana kita berupaya untuk mendekatkan diri dengan costumer, tuturnya. Pintu ke pintu Sejalan dengan itu, penambahan outlet CSC itu juga sejalan dengan rencana strategis Garuda untuk serius melayani jasa pengiriman kargo udara dari pintu ke pintu, dari sebelumnya hanya melayani antar bandara saja. “Seperti upaya ekpansi di Cirebon, nantinya CSC Kedawung tidak hanya ditargetkan untuk pengguna jasa di Cirebon tetapi daerah sekitarnya, seperti Kuningan, Majalengka, Tegal, Brebes dan Kuningan, sehingga pengiriman kargo udara di wilayah Cirebon menjadi lebih efektif dan efisien,” katanya. Sigit menuturkan langkah perusahaan membuka layanan CSC di daerah tersebut merupakan bagian
14
Sabtu, 12 Agustus 2017
dari upaya perusahaan untuk mendukung arus lalu lintas kargo di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah dan memberikan layanan kargo yang aman dan tepat waktu bagi pengguna jasa kargo di Jawa Barat, khususnya Cirebon” paparnya. “Melalui layanan CSC Kedawung, pengiriman kargo lebih mudah dengan adanya akses tol menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan menggunakan Road Feeder Service CSC, agar kiriman tepat waktu,” katanya. Ke depannya, pihaknha targetkan layanan melalui CSC dapat terus diperluas, khususnya melalui jaringan distribusi pengiriman kargo di berbagai pelosok daerah. “Dengan semakin meningkatnya kebutuhan dan aktivitas cargo, maka untuk memfasilitasi kebutuhan para pelanggan ke depannya, untuk memperlancar distribusi cargo, tidak menutup kemungkinan Cargo Service Center ini akan terus dikembangkan di areaarea yang lebih kecil dan belum terjangkau, seperti kabupaten atau desa,” katanya. Melalui fasilitas layanan CSC, pengguna jasa dapat mengirimkan barangnya sesuai kebutuhan, baik berdasarkan waktu pengiriman (hari yang sama, satu hari, regular), jenis barang kiriman (kargo umum atau kargo khushs) atau tipe pengiriman (kota ke pelabuhan, kota ke pintu, atau pintu to pintu). Sampai saat ini, terdapat 79 CSC yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk CSC Kedawung. Di antara jumlah tersebut, 52 CSC berlokasi di bandara, dan 26 CSC di pusat kota. Rencananya, Garuda Indonesia akan membuka 25 CSC baru di berbagai kota selama tahun 2017 ini, termasuk CSC Bandung II (Batununggal), CSC Cirebon II (Weru) dan CSC Tasikmalaya. Sejalan dengan ekspansi bisnis kargo, yang dilaksanakan Garuda Indonesia, beberapa waktu lalu, bersama dengan PT Pos Indonesia, Garuda Indonesia Kargo juga bekerja sama dalam membangun dan membuka pusat layanan kargo di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra). Kerja sama itu ditandai dengan peluncuran pusat layanan kargo di Kantor Pos Indonesia Cabang Kendari, Selasa (8/8). Diresmikannya pusat layanan kargo di Kendari ini diharapkan membantu masyarakat dan pemerintah dalam mempercepat proses ekspor hasil bumi dan hasil laut.*** INDUSTRY.CO.ID | RIDWAN
INDONESIA SHIPPING TIMES
Perpres Roadmap e-Commerce Bikin Ekonomi Digital Makin Cerah LIPUTAN6.COM
D
ENGAN telah diundangkannya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (SPNBE) atau Roadmap e-Commerce yang ditandatangani Presiden Joko Widodo, ini memberi petunjuk arah digital ekonomi Indonesia untuk dibawa ke mana. “Perpres roadmap e-commerce ini atau peta jalan e-commerce ini memberikan guidance petunjuk bagi kita semua, terutama bagi industri yang berkaitan dengan digital ekonomi, jalanya itu mau ke mana,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara di Jakarta. Ada tujuh isu utama yang perlu diatasi di industri e-commerce, diantaranya mengenai pedanaan, logistik, SDM, cyber security, perlindungan konsumen, pajak, dan infrastuktur TIK. Ada lebih dari 30 inisiatif dalam perumusan roadmap e-commerce tersebut. Dengan demikian, Menkominfo menyebutkan roadmap e-commerce yang telah diundangkan tersebut sudah komperhensif dan transparan arah ekonomi digital Indonesia di masa mendatang. Rudiantara melanjutkan roadmap e-commerce ini juga tidak hanya pemerintah saja yang berperan, tetapi juga para pemain e-commerce harus turut serta terlibat. “Roadmap disiapkan bersama-sama bukan hanya pemerintah tapi bersama-sama dengan player karenanya isinya, substansinya banyak
INDONESIA SHIPPING TIMES
yang menyentuh atau meng-address isu di player. Startup contoh nanti pedanaannya bagaimana, nanti di situ ada kebijakan dari pemerintah dan disitu dituliskan kebijakan apa yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk address isu apa yang tujuh tadi, kemungkinan apa yang bertanggungjawab,” tuturnya. Perpres ini ditetapkan di Jakarta dan ditandatangani oleh Presiden RI Joko Widodo pada 21 Juli 2017 dan diundangkan di Jakarta pada 3 Agustus 2017 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Yasonna H. Laoly. Dengan keluarnya Perpres Roadmap e-Commerce ini, menurut Rudiantara, merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam mendorong pencapaian ekonomi digital senilai USD 130 miliar pada 2020 mendatang. Dalam Perpres ini yang dimaksud dengan Roadmap e-Commerce atau Peta Jalan SPNBE 2017-2019 adalah dokumen yang memberi arahan dan langkah-langkah penyiapan dan pelaksanaan perdagangan yang transaksinya berbasiskan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. “Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada semua yang berpartisipasi, kementerian lembaga maupun player, idEA dan anggotanya itu berperan aktif dalam menyiapkan perpres ini,” sebutnya.***
DETIK.COM | AGUS TRI HARYANTO Sabtu, 12 Agustus 2017
15
MMC Lakukan Penjajakan Akuisisi Pelabuhan Sabah Malaysia SEANEWS.COM.TR
M
MC Corporation terus memperluas wilayah kekuasaan pelabuhannya di Malaysia. Sumber media lokal menyebutkan , saat ini MMC tengah melakukan penjajakan untuk mengakuisisi saham Suria Capital Holdings di Pelabuhan Sabah. “Kami ingin mengklarifikasi bahwa memang telah terjadi diskusi antara MMC Corp dan Suria Capital Holdings berkaitan dengan rencana akuisisi saham di Pelabuhan Sabah oleh MMC Port Holdings yang merupakan 100% anak usaha MMC,� petik keterangan dari group perusahaan pelayaran tersebut dalam sebuah pemberitahuan di bursa saham.
16
Sabtu, 12 Agustus 2017
Dewan Direksi MMC Corp sendiri belum memastikan kapan kesepakatan untuk akuisisi saham itu bisa dilakukan. Saat ini, MMC Corp masing-masing menguasai Pelabuhan Tanjung Pelepas dan Northport di selatan dan Semenanjung Malaysia untuk bagian tengah. Awal tahun 2017 ini, MMC Corp telah menandatangani kesepakatan membeli seluruh saham Pelabuhan Penang, di bagian utara semenanjung Malaysia. Sedangkan pelabuhan Sabah yang sedang diincar MMC Copr saat ini dikuasai Suria Holdings. Pelabuhan Sabah terletak di timur Semenanjung Malaysia.*** SEATRADE-MARITIME.COM | VINCENT WEE
INDONESIA SHIPPING TIMES