INDONESIA
SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK
No 191• Vol IX • Kamis,
10 Agustus 2017
ANTISIPASI PERSAINGAN, 14 PERUSAHAN PELAYARAN KOREA SELATAN BENTUK ALIANSI
GENJOT INVESTASI, PEMERINTAH LUNCURKAN PAKET EKONOMI XVI
BEA CUKAI SOSIALIASI PROGRAM DENGAN SUPPLY CHAIN INDONESIA
PELABUHAN CIWANDAN BONGKAR 25 RIBU TON GARAM IMPOR
GALANGAN BATAM BIKIN KAPAL TOL LAUT CUMA 18 BULAN SAJA
01
Genjot Investasi, Pemerintah Luncurkan Paket Kebijakan ke-16 DETIK.COM
P
EMERINTAH bakal meluncurkan paket kebijakan ekonomi ke-16 pekan depan. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, paket ini ditujukan untuk menggenjot investasi sehingga mampu mendongkrak laju perekonomian yang stagnan. Paket ini akan melibatkan kementerian/ lembaga di pusat maupun pemerintah daerah. “Solusi untuk semester II, pertama investasi, itu yang utama. Kita akan me-launching satu program besar untuk mempercepat pelaksanaan investasi, semua persoalan perizinan di pusat, di daerah. Itu akan kita coba selesaikan dengan satu model yang mungkin seminggu lagi lah kita akan umumkan,” kata Darmin di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/8/2017). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal II yang tertahan di angka 5,01 persen. Sementara konsumsi rumah tangga hanya naik tipis dari 4,94 persen menjadi 4,95 persen. Darmin menambahkan, selain menggenjot
investasi, pemerintah akan berupaya memperbaiki konsumsi pemerintah. Ini lantaran di kuartal II konsumsi pemerintah justru menurun 1,93 persen dibanding tahun lalu. “(Mendorong) APBN, supaya konsumsi pemerintahnya membaik,” tuturnya. Terkait investasi, Presiden Joko Widodo pada Selasa (08/08) memanggil sejumlah menteri, di antaranya, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Maritim Luhut Panjaitan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Menurut Luhut, Presiden memerintahkan percepatan semua proyek yang belum rampung. Selain itu, Presiden juga meminta hambatan-hambatan proyek agar dihilangkan sehingga prosesnya menjadi mudah. “Semua yang bisa dipercepat, itu dipercepat. Jangan terlalu banyak negoisasi-negosiasi tidak jelas gitu,” ujar Luhut. *** KBR.ID | NINIK YUNIATI
penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id
02
Kamis, 10 Agustus 2017
INDONESIA SHIPPING TIMES
Kunjungi SMK Pelayaran, Menko Luhut Sumbang Simulator ANTARANEWS.COM
M
ENKO Kemaritiman RI, Luhut Binsar Pandjaitan mengunjungi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Katangka Makassar di Jalan Syech Yusuf Sungguminasa, Gowa. Dalam kunjungan tersebut, Luhut menyumbangkan alat simulator ke SMK Katangka yang harganya berkisar hingga Rp300 Juta. “Saya senang dapat kesempatan langsung melihat salah satu SMK pelayaran kita,” ujar Luhut, Rabu (9/8/2017). Ia meminta semua pihak bersabar. Karena pemerintah pusat akan tetap membantu. “Jadi kita hitung bagaimana tahap yang harus dilalui supaya ini tetap bisa jalan. Simulator tidak perlu ada di setiap sekolah, tapi beberapa sekolah ada satu buah,” ungkap Luhut. Selain menyoroti simulator yang belum dimiliki SMK tersebut, Luhut juga berharap SMK Katangka mendapatkan sertifikasi langsung dari menteri perhubungan. Sehingga, status guru
INDONESIA SHIPPING TIMES
bisa menjadi lebih produktif. “Sertifikasi itu penting disokong dengan guru produktif. Status sertifikasi itu supaya bisa menarik tenaga pengajar yang berpengalaman untuk masuk kembali menjadi guru produktif,” jelasnya. Luhut juga memuji lokasi SMK yang bersih dan tertata meski dengan fasilitas yang terbatas. “Tadi saya lihat WC nya bersih, berarti semua juga bersih. Kita harus bangga. Indonesia dengan 79 persennya laut maka SMK kelautan saya perhatikan betul supaya laut kita tetap bagus,” tutupnya. Selain meninjau beberapa ruangan dan fasilitas SMK tersebut, Luhut yang didampingi Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo dan Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Irman yasin Limpo, Luhut sempatkan menyapa beberapa siswa yang tengah mengikuti pelajaran.*** KABAR.NEWS | MIFTAHUL KHAERIYAH Kamis, 10 Agustus 2017
03
Bea Cukai Sosialisasi Program dengan Forum Supply Chain Indonesia SINDONEWS.COM
U
NTUK mendapatkan masukan dari para pelaku usaha tentang kondisi terkini perkembangan logistik dan mendengarkan harapan asosiasi yang bergerak di bidang logistik, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi mengundang anggota forum Supply Chain Indonesia (SCI) dalam acara Breakfast Meeting di Kantor Pusat Bea Cukai, Jakarta Selasa (8/8/2017). Dalam acara ini, Heru menyampaikan harapan kepada para pelaku usaha untuk dapat lebih memahami program terobosan Bea Cukai. “Melalui acara ini, anggota Forum Supply Chain Indonesia dapat memahami program-program terobosan, seperti program penguatan reformasi kepabeanan dan cukai, Penertiban Importir Berisiko Tinggi (PIBT), progress Pusat Logistik Berikat (PLB), dan e-commerce,” ujarnya, dalam keterangan pers, Rabu (9/8/2017). “Selain itu, kami harapkan adanya pola komunikasi yang konstruktif antara Bea Cukai, asosiasi, dan para pelaku usaha dalam rangka meningkatkan kinerja Bea Cukai dan perekonomian Indonesia,” lanjutnya. Dia menambahkan, para pengusaha yang tergabung dalam Forum SCI dalam acara ini bebas memberikan masukan atas permasalahan yang terjadi di lapangan, khususnya terkait kepabeanan dan cukai untuk nantinya dijadikan sebagai masukan dan solusi. Senada dengan Heru Pambudi, Koordinator Supply Chain Indonesia, Setijadi mengung-
04
Kamis, 10 Agustus 2017
kapkan bahwa dengan adanya pertemuan ini diharapkan anggota asosiasi dan Kementerian/ Lembaga (K/L) terkait, dalam hal ini Bea Cukai dan Kemenko Perekonomian yang diwakili oleh Asisten Deputi Kemenko Perekonomian, Erwindra, bisa saling berdiskusi untuk memberikan solusi atas permasalahan di lapangan dan membahasa hal-hal yang penting bagi kemajuan Indonesia, khususnya di bidang perdagangan. Tak hanya mengundang pelaku usaha dan anggota asosiasi logistik dan forwarding, dalam pertemuan ini juga hadir pihak akademisi, seperti perwakilan dari Lab System Modelling, Universitas Pelita Harapan, tim peneliti STMT Trisakti, Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Pos Indonesia, dan Poltek Pos Indonesia. Salah seorang perwakilan dari pihak akademisi, Didit, mengungkapkan bahwa pembenahan sistem logistik seharusnya dimulai dari pendidikan. “Setelah 18 tahun berkecimpung di dunia logistik, saya berpendapat bahwa pembenahan sistem logistik kita harus dimulai dari hulu, yang dalam hal ini adalah pendidikan. Konseling pertama terkait logistik harus dimulai dari kampus, dimana di beberapa kampus sudah ada jurusan logistik. Namun memang kadang agak kesulitan untuk mendapatkan informasi langsung dari praktisi atau pemerintah sebagai penyusun regulasi. Mungkin kami bisa datang ke lapangan sebagai alternatif untuk memberikan gambaran kepada mahasiswa tentang apa yang dipelajari di kampus,” ujarnya. Menanggapi usulan ini, Heru mengungkapkan bahwa pihaknya mendukung penuh program edukasi masyarakat, khususnya para pelajar dan mahasiswa. “Hal ini merupakan concern utama Bea Cukai, yaitu dengan mengedukasi pelajar dan mahasiswa akan tugas pokok dan fungsi Bea Cukai, serta prosedur impor dan ekspor yang sesuai dengan aturan. Pendidikan logistik memang harus dilakukan,” pungkas Heru.*** SINDONEWS.COM | TIM
INDONESIA SHIPPING TIMES
Pelabuhan Ciwandan Siap Layani Bongkar Kapal Garam Impor OCEANWEEK.CO.ID
K
APAL MV. Eco Destiny bermuatan garam impor dari Australia dijadwalkan sandar di dermaga Pelabuhan Ciwandan, Banten pada Kamis, 10 Agustus 2017. PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II selaku operator pelabuhan Ciwandan, Banten menyatakan kesiapannya melayani kegiatan bongkar kapal tersebut. Armen Amir, General Manager Pelindo II Cabang Banten, mengemukakan bongkar muatan importasi 25 ribu ton garam itu akan dibongkar dari kapal MV. Eco Destiny asal Shak Bay Australia yang dilayani di dermaga 005A Ciwandan. “Kapal tersebut akan sandar pada 9 Agustus 2017 pukul 23.00 WIB dan dijadwalkan selesai bongkarnya selama tiga hari,” ujar Armen, Rabu, 9 Agustus 2017. Adapun perusahaan bongkar muat (PBM) yang turut melayani kegiatan bongkar importasi garam itu, yakni PT. Samudera Bintang Usaha (SBU), sedangkan importirnya atau pemilik barangnya adalah PT. Garam, Armen menjelaskan. Pihaknya juga sudah menyediakan fasilitas
INDONESIA SHIPPING TIMES
dan peralatan milik Pelindo II cabang Banten untuk melayani kapal tersebut, antara lain peralatan bongkar muat Ship Crane 4 unit, Hopper 4 unit, Excavator 4 unit, Wheel Loader 2 unit dan Trucking dari PT Samudera Bintang Usaha sebanyak 88 unit. Selain itu, lanjut Armen, juga akan dikerahkan tenaga kerja bongkar muat (TKBM) 4 gang masing-masing terdiri 12 orang dan tukang derek 4 gang masing-masing 4 orang. “Kami targetkan produktivitas per harinya bisa mencapai 10.560 ton, sehingga dalam tiga hari bongkar muatan garam impor dari kapal itu sudah rampung,” ujar Armen. Tertanggal 2 Agustus 2017, PT Garam mengantongi izin impor garam sebanyak 75 ribu ton dari Australia. Dijadwalkan pasokan garam tersebut akan masuk Indonesia sesuai dengan permintaan pemerintah, yakni pada 10 Agustus 2017.*** TEMPO.CO | BISNIS.COM Kamis, 10 Agustus 2017
05
Pemerintah Kucurkan Rp 40 M Keruk Pelabuhan Muara Sabak Jambi THEJAMBITIMES.COM
K
EPALA Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Varial Adhi Putra menyebutkan, butuh anggaran besar untuk mengeruk Pelabuhan Muara Sabak. Menurutnya Pemprov Jambi dapat bantuan dari Kementerian Perhubungan untuk mengeruk Pelabuhan Muara Sabak bantuan awal yang di alokasikan di tahun 2017 ini. Menurut dia, dana Rp 40 miliar tersebut jauh dari kata cukup, perkiraan team dari kementerian, total dana yang akan dihabiskan untuk pengerukan itu lebih kurang Rp 120 milyar. Kita bangunnya secara bertahap, tahun ini dianggarkan kementerian sebesar itu,� kata Adhi. Adhi menjelaskan, dana Rp 120 milyar tersebut bukan hal yang kecil, maka dari itu,
06
Kamis, 10 Agustus 2017
ia berharap pemerintah pusat bisa membantu sepenuhnya untuk pengerukan ini. Pengerukan sangatlah penting, pasalnya jika tidak dikeruk maka kan terjadi pendangklan dan kapal-kapal akan sulit dan terganggu untuk bersandar. Ditanya soal kedalaman pengerukan, Adhi menyebut bahwa hingga saat ini belum ada informasi yang jelas. Sebelum pengerukan, team dari kementerian akan meninjau kelokasi. “Sedang-sedanglah, jangan terlalu dalam dan jangan terlalu surut, jika terlalu dalam, takutnya merusak dasar sungai,� imbuhnya.*** TRIBUNNEWS.COM | MUZAKIR
INDONESIA SHIPPING TIMES
Asosiasi Tally: Data Barang Angkutan Domestik Simpang Siur TRIBUNNEWS.COM
A
KURASI data keluar masuk barang di Indonesia dinilai sangat penting sebagai tolok ukur dalam merealisasikan program pembangunan ekonomi nasional sekaligus ditopang layanan logistik yang efisien. Oleh karena itu, kegiatan perdagangan antarpulau/domestik, khususnya bahan pokok dan barang penting, perlu dihitung, diukur dan dicatat (tally) agar pemerintah memiliki data perdagangan dalam negeri yang akurat sebagai pertimbangan dalam membuat kebijakan. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Gabungan Tally Mandiri Indonesia (GTMI), Ricky Handersen mengatakan, saat ini akurasi data perdagangan antarpulau/domestik masih diragukan lantaran tidak tercatat dan terekapitulasi secara benar sejak proses pengapalan dan bongkar muat di pelabuhan. “Kegiatan perdagangan antarpulau di Indonesia saat ini tidak tercatat dengan baik akibat proses pengapalan dan pendistribusiannya tidak dilakukan sesuai UU Pelayaran, Peraturan Pemerintah tentang Angkutan di Perairan dalam dua beleid itu dinyatakan perlu dilakukan tally atau pencatatan dan penghitungan oleh lembaga independen,” ujarnya kepada Bisnis.com, Rabu (9/8/2017) Sesuai Undang-Undang No.17/2008 tentang Pelayaran pasal 31 ayat (2) butir e, kata Ricky, jasa terkait dengan angkutan di perairan adalah tally mandiri. Selanjutnya juga diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 20/2010 tentang Angkutan di Perairan pasal 79 ayat (2) butir e.
INDONESIA SHIPPING TIMES
“Namun kegiatan jasa tally mandiri tidak berjalan sebagaimana mestinya. Padahal, kegiatan tally mandiri sudah diatur juga dalam SK Menteri Perhubungan No. KM-15/2007,” kata Ricky. Dia menambahkan bahwa kegiatan tally mandiri tidak hanya wajib dilakukan dalam proses bongkar muat barang di kapal-kapal dalam negeri (antarpulau), tetapi juga dalam proses bongkar muat kapal internasional (ekspor dan impor). Selain menghasilkan data barang yang akurat, lanjut Ricky, tally mandiri dapat mencegah terjadinya illegal trading (penyelundupan), perlindungan terhadap konsumen serta dapat mengoptimalkan pendapatan negara dari proses perdagangan antarpulau maupun ekspor dan impor. Dia mencontohkan bahwa dalam beberapa bulan yang lalu ada pengapalan 100 ekor sapi dari Kalimantan Utara ke Jakarta tapi dilaporkan hanya 70 ekor sapi. “Yang lebih rawan lagi di daerah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga, banyak barang keluar masuh tak tercatat dengan baik sehingga merugikan perekonomian nasional,” paparnya. Demikian juga data impor Indonesia dari China seharusnya volume dan nilainya sama dengan ekspor dari China ke Indonesia. Namun kalau data statistik kedua negara disandingkan akan terjadi selisih yang cukup signifikan. Dia menyebutkan, pada 2012 lalu misalnya, mencapai angka sekitar US$10 miliar dan hal ini terjadi terus serta tidak hanya dengan China saja, tetapi hampir dengan semua negara. Selisih angka perdagangan ini dapat diperoleh dari data yang dipublikasikan oleh WTO (World Trade Organization) dan lembaga internasional lainnya. Memang selama ini, kata Ricky, masih ada pihak yang menilai bahwa tarif jasa tally mandiri terlalu mahal dan menambah biaya logistik. “Hal ini tidak benar, karena tarif tally sangat murah bila dibandingkan dengan jasa survei maupun kebijakan wajib timbang peti kemas/ VGM yang diwajibkan IMO,” ujar dia.*** BISNIS.COM | AKHMAD MABRORI Kamis, 10 Agustus 2017
07
Digitalisasi Sistem, EDII Perkenalkan Trade2Gov, CBS dan HIVE OCEANWEEK.CO.ID
P
RESIDEN Direktur PT EDI Indonesia (EDII) E. Helmi Wantono menyatakan bahwa digitalisasi sistem sekarang sudah menjadi kebutuhan bagi dunia usaha, apalagi di sektor kepelabuhanan dan logistik. Karena itu, perseroan berupaya untuk menggarap ke sektor ini. “Kami akan berupaya menjadi penyedia jasa layanan kepabeanan terdepan, bahkan kepelabuhanan dengan digitalisasi,” ujar Helmi kepada Ocean Week, sebelum digelar seminar yang diselenggarakan atas kerjasama PT EDII dan GeTS Asia, serta ALFI, di Kantor Pusat T Pelindo II, Jakarta Utara, Rabu (9/8). Pada kesempatan seminar ini, diperkenalkan beberapa layanan yang dapat digunakan untuk menunjang jasa layanan bagi perusahaan yang bergerak dibidang logistik dan forwarder. “Pada kesempatan ini diperkenalkan Cross Border System (CBS), yaitu otomatisasi pemenuhan pelaporan deklarasi kepabeanan untuk mempercepat proses pengeluaran barang,” ucapnya. Kemudian diperkenalkan juga Trade2Gov, yakni layanan untuk mempermudah penyampaian dokumen kepabeanan dan perijinan. “Ada juga HIVE, platform logistik yang dibangun oleh Singapura sebagai media yang diciptakan untuk membangun kerjasama baru diantara freight forwarder ASEAN,” ungkap Helmi. Ketiga layanan itu, jelas Helmi, merupakan
08
Kamis, 10 Agustus 2017
hasil kolaborasi antara EDII dan GeTS dalam layanan pertukaran data deklarasi ekspor impor antara Indonesia dengan Singapura. “EDII dan GeTS telah sepakat dan menandatangani MoU pada tanggal 23 Mei 2017 di Jakarta untuk melakukan konektifitas, memfasilitasi pertukaran data komersial terkait pelaporan deklarasi kepabeanan, ijin ekspor-impor, manifest dan surat keterangan asal (SKA) sehingga pelaku usaha yang melakukan pelaporan melalui sistem setiap negara memperoleh kemudahan dalam setiap pelaporannya,” ungkap Helmi. Menurut dia, layanan ini telah dilakukan piloting di dua perusahaan Indonesia, yaitu DB Schenker dan Bollore. “Layanan yang telah diujicobakan yakni pertukaran data deklarasi ekspor Singapura untuk menjadi deklarasi impor Indonesia,” kata Helmi lagi. Dikatakan juga bahwa mekanisme dalam kolaborasi ini dimulai daari data dikirimkan dari GeTS melalui email kepada EDII. Lalu EDII akan memberikan notifikasi kepada pelaku usaha, kemudian pelaku usaha akan membuat PIB tanpa harus melakukan input data secara keseluruhan. Data deklarasi ekspor Singapura dikonvensi secara otomatis menjadi data PIB. Tetap diperlukan input untuk beberapa data yang belum ada, tetapi pelaku usaha tidak perlu menginput secara keseluruhan. “Layanan ini dapat meminimalisir kesalahan input dalam PIB yang mengganggu proses pengeluaran barang yang berakibat kepada kerugian finansial,” tutur Helmi. Sementara itu Ketua Umum ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi, mengungkapkan keinginannya bagaimana kedepan Inaportnet dan Tradenet menyatu. “Bagi ALFI yang penting bagaimana pelaku usaha logistik dan forwarder dapat mudah dilayani,” ujar Yukki. *** OCEANWEEK.CO.ID
INDONESIA SHIPPING TIMES
Penerapan IoT Efisiensikan Biaya Logistik PIXABAY.COM
K
EMAJUAN teknologi telah merubah wajah dunia, salah satunya yang ikut berubah adalah sektor logistik. Teknologi yang ada dalam sektor logistik diantaranya adalah penerapan IoT (Internet of Things) dimana penerapan teknologi ini bisa membawa perusahaan logistik untuk lebih efisien, mampu mengoptimalkan biaya yang dikeluarkan dan memperluas jangkauan kontrol terhadap operasional yang sedang berjalan. Head of IOT & Vertical Apps Solution Indosat Ooredoo Hendra Sumiarsa di Jakarta, Senin (7/8) mengatakan, sejumlah survei yang pernah dilakukan timnya mengungkapkan, keperluan logistik bisa mengambil lebih dari separuh biaya operasional sebuah bisnis. “Tantangan yang dihadapi bisnis di Indonesia adalah high cost of logistic, 60% dari total cost ada di logistik. Impact-nya poor customer experience, delivery barang pun lambat, gak kompetitif dan ujungnya low profitability. Kalau profit rendah, bagaimana kita bisa grow dan berkompetisi,” kata Hendra. Sektor Logistik dan transportasi memang menjadi perhatian khusus PT Imani Prima. Hal ini dikareakan dengan populasinya yang besar menjadikan sektor ini pasar yang menarik sekaligus merupakan tantangan besar pada skala nasional. Sehingga keberhasilan implementasi teknologi IoT di bidang ini akan berkontribusi langsung terhadap efisiensi logistik nasional. “Selain itu kami akan berkonsentrasi memasuki produksi hardware secara massal yang berupa subscriber device . Pengalaman kami selama 10 tahun terakhir di bisnis IoT ini akan mengerucut pada satu fokus, yaitu penguatan ekosistem IoT,
INDONESIA SHIPPING TIMES
dengan empat mata rantai utama,” kata Yuli Cahyono, COO PT Imani Prima. PT Imani Prima adalah perusahaan IoT yang didirikan pada 2006 dan saat ini menjadi pemimpin pasar di sektor monitoring and tracking services, baik alat berat maupun kapal di Indonesia serta mancanegara. Pada tahun 2009, Imani Prima secara resmi mendapat izin penyelenggara jasa telekomunikasi dari Kementerian Informasi dan Teknologi Republik Indonesia. Saat ini sebagai penyedia M2M terbesar di Asia tenggara, Imani Prima memiliki 30 ribu lebih subsribers untuk kategori alat berat, 35 juta data lalu lintas kapal laut setiap hari, pada 33 titik pelabuhan di Indonesia. Imani Prima secara resmi tercatat sebagai country representative dari ORBCOMM di Indonesia. Sebagai perusahaan berbasis di Rochelle Park, New Jersey, Amerika Serikat, ORBCOMM dikenal sebagai layanan solusi M2M terbaik di dunia. Yuli memaparkan, keempat mata rantai utama tersebut adalah : pertama, sensor dan akuisisi data monitoring sebagai ujung tombak. Kedua, telekomunikasi sebagai tulang punggung data transport. Ketiga, middleware, serta keempat, cognitive analitycs untuk meningkatkan values kepada klien dan para partner. Dijelaskannya, bisnis jasa transportasi logistik masa depan pun sangat menjanjikan, salah satunya karena ekspektasi publik terhadap kualitas layanan menjadi tolak ukur penting bagi pebisnis jasa berbagai moda, baik lokal maupun internasional. Sementara itu, Darman selaku Head of Hardware Research and Development PT Imani Prima menambahkan, sektor jasa logistik dan transportasi saat ini terus berlomba memberikan layanan yang berfokus bukan hanya pada keselamatan, tapi juga kecepatan dan ketepatan. Sebab itu, kebutuhan pada presisi data menjadi keniscayaan bagi pebisnis. “Sebagai perusahaan yang telah 10 tahun berkecimpung dalam IoT, layanan dan produk PT Imani Prima teruji dalam merespon kebutuhan jasa logistik dan transportasi darat serta laut,” tegasnya.*** MARITIMENEWS.ID | ISMADI AMRIN Kamis, 10 Agustus 2017
09
Galangan Kapal Batam Bikin Kapal Tol Laut Cuma Butuh Waktu 18 Bulan Saja TRIBUNNEWS.COM
K
EPRI Berbangga! Galangan Kapal Tanjunguncang Buat Kapal Super Jumbo Hitungan 18 bulan Saja! Hanya dalam waktu 18 Bulan, Kapal Khendaga Nusantara 1, milik Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, selesai dikerjakan oleh Pt bandar Abadi Shipiyard Tanjunguncang. Pengerjaan kapal milik pemerintah tersebut jauh lebih cepat dari masa kontrak yang diberikan, dimana dalam kontrak pengerjaan kapal tersebut seharusnya akan selesai dikerjakan dalam waktu dua tahun. “Pengerjaan kapal Khendaga Nusantra 1 ini kita kerjakan jauh lebih cepat, dan kita rencanakan Kamis (10/8/2017) kapal ini akan kita launching,”kata Maslina Simanjuntak, Direktur Pt Bandar Abadi Shipiyard, Rabu (9/8/2017). Kapal dengan panjang 74,05 meter, lebar 17,20 meter dan tinggi 4,90 meter tersebut dikerjakan oleh putra-putri bangsa Indonesia.”Semua bagian kapal dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia,”kata Maslina. Kapal yang nantinya melayani tol laut di Indonesia tersebut memiliki kapasitas 98 kontainer
10
Kamis, 10 Agustus 2017
dan barang cargo dua kontariner dingin. ”Untuk bahan bakar sendiri kapal Khendaga Nusantara 1, bisa miliki kapasitas sebanyak 252 ton, yang bisa berlayar ditengah laut bermingguminggu,”kata Maslina. Kecepatan kapal Khendaga nusantara 1 12 knots dan ABK kapal sebanyak 25 orang. Kapal milik Kementerian Perhubungan kamis (10/8/2017) akan dilunching di lokasi PT Bandar Abadi Shipiyard Tanjunguncang. Maslina, menjelaskan kapal Khendaga Nusantara 1, adalah kapal pertama terbesar yang diporduksi di galangan kapal Batam, untuk kapal milik pemerintah. Dengan sudah diselesaikannya pegerjaan kapal khendaga Nusantara 1, Maslina berharap pemerintah Indonesia bisa membantu membangkitkan galangan kapal di Batam. “Dalam beberap tahun belakangan, kondisi galangan kapal di Batam, sangat lesu, jadi ini adalah salah satu bukti, bahwa Galangan kapal di Batam, bisa bersaing dan bisa bekerja secara profesional,”katanya.*** TRIBUNNEWS.COM | IAN PERTANIAN
INDONESIA SHIPPING TIMES
Layanan Jemput Bola Pengukuran Kapal Diminati Nelayan BERITATRANS.COM
R
ATUSAN pemilik kapal kecil di wilayah Kamal Muara, Penjaringan, Marunda, Tempat Pelelangan Ikan, Cilincing, Cilincing, Jakarta Utara, menyerbu layanan jemput bola pengukuran kapal kecil. Kegiatan ini digelar Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP), Jakarta Utara dengan tujuan agar kedepan kapal-kapal tersebut memiliki kelengkapan surat-suratnya sehingga jika ada musibah ditengah laut akan cepat diketahui. Kasudin Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP), Rita Nirmala mengakui pihaknya bersama Sudin Perhubungan dan Transportasi serta Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Pemkot Jakarta Utara terus melakukan pelayanan jemput bola. Ini dilakukan tujuannya untuk memudahkan para nelayan kecil yang selama ini berada di dermagadermaga di wilayah Jakarta Utara. “Tercatat ada sebanyak 110 pemilik kapal mendaftarkan kapalnya untuk dilakukan pengukuran. Dalam layanan ini kami bagi di tiga lokasi yakni di Pelabuhan Kamal Muara, Penjaringan, Pelabuhan Marunda dan Pelabuhan Cilincing. Layanan jemput bola ini kami gelar tujuannya memudahkan nelayan
INDONESIA SHIPPING TIMES
kecil mengurus kelangkapan surat-surat kapalnya,”kata Rita Nirmala, Rabu (9/8). Diakui oleh Kasudin KPKP memang pengukuran kapal ini juga merupakan programnya dan pernah menjadi bahan materi saat dirinya mengikuti Pendidikan Kepimpinan (Diklatpim) III. Makanya dari itu pihaknya terus melakukan jemput bola mendatangi nelayan-nelayak kecil yang ada disejumlah wilayah di Jakarta Utara terutama di lokasi yang banyak kapal nelayan kecil bersandar. Sementara itu, Kasi Kelautan dan Perikanan, Sudin KPKP Hardiantoro menambahkan layan jemput bola ini sudah dilakukan empat kali. Selama pelayana ini digelar sebanyak 164 kapal kecil sudah dilakukan pengukuran. “Kami sangat bersyukur antusias nelayan untuk melakukan pengukuran kapal sangat tinggi. Mereka dengan suka rela mendatangi lokasi layana jemput bola,”kata Hardiantoro. Sedangkan, beberapa waktu lalu Kelapa Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta, Darjamuni menghimbau kepada nelayan di pesisir utara Jakarta untuk segera mengurus dokumen kapal penangkap ikan skala kecil. Melalui sistem perizinan yang terintegrasi dengan 3 unit maka akan mempermudah nelayan mendapatkan dokumen yang dibutuhkan untuk melaut. “Pelayanan kepengurusan dokumen penangkap ikan skala kecil akan dilakukan sistem jemput bola. Ini dilakukan secara bergantian, petugas akan membuka gerai di sejumlah titik seperti di Marunda, Cilincing, Kamal Muara, Kali Adem dan sebagainya. Lebih mengecek kapalnya, nelayan mengurus kelengkapan persyaratannya dan kami akan melayani,” jelas Darjamuni*** POSKOTANEWS.COM | WANDI Kamis, 10 Agustus 2017
11
Antisipasi Persaingan, 14 Perusahaan Pelayaran Korea Bentuk Aliansi SEATRADE-MARITIME.COM
S
EBANYAK 14 perusahaan pelayaran asal Koreal Selatan yang melayani rute Intra Asia sepakat membentuk aliansi yang disebut Korea Shipping Partnership (KSP). Sistem keanggotaan dalam aliansi ini disebutsebut sebagai sebuah kerja sama suka rela atau tidak mengikat. Kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) pembentukan KSP dilakukan ke-14 perusahaan pelayaran tersebut pada mingu ini yakni HMM, KMTC, SM Line, Sinokor, Heung-A, Namsung Shipping, CK Line, Pan Continental Shipping, Dongjin Shipping, Pan Ocean, Dong Young Shipping, Doowoo Shipping, Taiyoung Shipping dan Hansung Line. Aliansi ini diharapkan bisa berjalan awal 2018 dengan fokus pada rute Korea ke Asia Tenggara khususnya Vietnam, Thailand dan Indonesia. Pembentukan aliansi ini diumumkan oleh asosiasi pemilik kapal Korea. Meski demikian, tak ada pernyataan yang dirilis oleh para pengusaha kapal mengenai kerja sama tersebut. Aliansi yang baru saja dibentuk ini menambah wadah serupa yang dibentuk HMM dan K2 pada Januari lalu antara HMM, Sinokor dan Heung-A.
12
Kamis, 10 Agustus 2017
Analis bisnis angkutan container, Alphaliner, menilai pembentukan aliansi masih terbatas pada pertukaran slot perdagangan intra-Asia. “Secara umum, operator pelayaran Korea masih tetap sangat kompetitif. Ini kita lihat seperti yang dilakukan KMTC dan SM Line, yang memilih tetap mengikuti aturan yang ditetapkan HMM + K2 namun tetap mengejar rencana pertumbuhan angkutan mereka sendiri,” kata Alphaliner dalam buletin mingguannya. Dalam catatan Alphaliner, kerja sama yang bersifat terbatas ini dengan sendirinya hanya menimbulkan keberhasilan yang terbatas juga. Terkecuali, menurut Alphaliner, jika dilakukan konsolidasi aliansi secara penuh. “Operator pelayaran Korea sebenarnya harus melihat upaya mengatasi persaingan dengan berkonsolidasi secara penuh. Aliansi dalam bentuk kerja sama secara penuh itu sudah dilakukan China yakni Cosco dan CSCL serta Jepang ( NYK, MOL dan K Line). Nah, Korea sepertinya belum melangkah sampai ke situ,” petik buletin tersebut.*** SEATRADE-MARITIME.COM | MARCUS HAND
INDONESIA SHIPPING TIMES